KIP tak temukan DPT ganda di Aceh

Relawan demokrasi basis marjinal KIP Lhokseumawe mensosialisasikan Pemilu 2019 kepada kaum marjinal pinggiran Sungai Cunda, Muara Dua, Lhokseumawe, Aceh, Sabtu (16/3/2019). (Antaranews Aceh/Rahmad).

Banda Aceh (ANTARA) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyebut, tidak menemukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda di 23 kabupaten/kota se-Provinsi Aceh, setelah melakukan verifikasi faktual terhadap pencocokan dan penelitian (coklit) menjelang Pemilu 17 April 2019.

“Alhamdulillah. Khusus Aceh, semua data DPT merupakan data valid, karena telah masuk ke DPT sebelumnya,” kata Ketua Perencanaan Data dan Informasi KIP Aceh, Agusni di Banda Aceh, Kamis.

Hal itu diutarakannya untuk menverifikasi temuan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandiaga terkait DPT ganda setidaknya 17,5 juta yang telah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2019.

Pihaknya melalui 23 KIP kabupaten/kota di Aceh, telah menugaskan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan coklit data DPT untuk diuji sampel dan melakukan verifikasi faktual di lapangan.

Ia mengatakan, PPK dan PPS setiap gampong (desa) selama tiga hari berturut-turut mengambil sampel mulai tanggal 14 Maret 2019 disaksikan panitia pengawas pemilihan setempat, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin dan tim BPN 02 Prabowo-Sandiaga.

Penyelenggara pemilu langsung melakukan verifikasi faktual atas lima kelompok data dilaporkan terindikasi, seperti banyaknya pemilih lahir di tanggal 1 Januari, tanggal 31 Desember, 1 Juli, pemilih di atas 90 tahun, dan pemilih berusia di bawah 17 tahun.

“Data yang di verifikasi faktual minimal satu pemilih per setiap kelompok data. Penentuan sampel dengan mengundi nomor urut pemilih di setiap kelompok data. Semua hasilnya, telah kami kirim kembali ke KPU,” terang dia.

“Barang kali, sudah mengklarifikasi tim BPN 02 Prabowo-Sandiaga. Untuk di Aceh, kategori yang dilapor memang sudah ada dari pemilu sebelumnya. Datanya nyata, dan bukan rekayasa,” tegas Agusni.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pekan ini menyebut, KPU tidak maksimal melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih Pemilu 2019, sehingga masih terjadi persoalan daftar pemilih tetap.

“Ada satu kesimpulan bahwa coklit yang dilakukan, ada kesalahan prosedur yang dilakukan KPU,  itu yang kami temukan,” kata anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja.

Menurut dia, coklit yang tidak maksimal ini mengakibatkan munculnya masalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), seperti DPT ganda atau masalah munculnya Warga Negara Asing (WNA) pemilik e-KTP yang masuk dalam DPT.

Ia pun mencontohkan, kasus yang luput dari prosedur ketika coklit. “Misalkan, 101 WNA yang masuk ke DPT akhirnya terungkap, yang anehnya kami temukan makin banyak 200 WNA masuk dalam DPT yang banyak itu di Bali,” jelas Bagja.

KPU hingga kini telah mencoret 370 data WNA yang masuk dalam DPT Pemilu 2019. Ke-370 WNA ini tersebar di 19 provinsi di Indonesia. Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Bali menjadi tiga provinsi tertinggi dengan data WNA pemilik e-KTP yang masuk DPT.

Jumlah ini merupakan akumulasi dari temuan KPU, Bawaslu, dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhitung hingga Selasa (12/3).

Baca juga: Sekjen koalisi Prabowo-Sandi beri masukan KPU terkait DPT
Baca juga: KPU Batam temukan 59.000 data ganda

 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Relawan KMA Banten perlu Jokowi dua periode

Koordinator Relawan Rumah Kiayi Ma’ruf Amin Provinsi Banten Mochamad Husen (istimewa)

Relawan Rumah Kiayi Ma’ruf Amin Provinsi Banten perlu Presiden Joko Widodo menjabat selama dua periode guna menuju lima tahun ke depan Indonesia maju.

Lebak (ANTARA) – Relawan Rumah Kiayi Ma’ruf Amin (KMA) Provinsi Banten memerlukan Presiden Joko Widodo menjabat selama dua periode guna menuju lima tahun ke depan agar Indonesia maju.

“Kita berharap Jokowi yang berpasangan calon wakil presiden (Cawapres) Kiyai Ma’ruf Amin bisa meraih kemenangan pada pilpres 2019,” kata Koordinator KMA Banten Mochamad Husen saat dihubungi di Lebak,Kamis.

Relawan KMA bersama jaringan simpatisan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi bekerja keras untuk kemenangan Jokowi agar menjabat dua periode, sehingga dapat melanjutkan program pembangunan infrastruktur.

Program pembangunan infrastruktur dirasakan masyarakat secara langsung, seperti jalan tol, tol laut, waduk, bandara, jalur kereta api, pelabuhan, pembangkit listrik dan revitalisasi pasar.

Bahkan, pembangunan infrastruktur di Banten, di antaranya direalisasikan dengan mengaktifkan kembali jalur KA Rangkasbitung-Labuan.

Selain itu juga pembangunan jalan tol Panimbang-Serang guna mendukung kawasan ekonomi khusus (KEK).

Pembangunan infrastuktur itu dipastikan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi khususnya agar masyarakat wilayah Provinsi Banten bagian barat terlepas dari ketertinggalannya.

Begitu juga program sosial lainnya, di antaranya pembagian sertifikat tanah gratis, kartu Indonesia pintar (KIP) dan kartu Indonesia sehat (KIS).

Jokowi-Ma’ruf juga lima tahun ke depan akan mengeluarkan KIP kuliah, kartu pra kerja dan kartu sembako murah.

“Kami yakin program Jokowi untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” katanya.

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Para sahabat mulai nyatakan dukungan kepada Sandiaga

Pasangan calon Presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mendapatkan dukungan dari Aliansi Pengusaha Nasional untuk Indonesia Menang, di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Kamis malam (21/03/2019). (ANTARA/Susylo Asmalyah)

… doa itu mendapat jawabannya…

Jakarta (ANTARA) – Sekitar 1.000 pengusaha yang tergabung dalam Aliansi Pengusaha Nasional untuk Indonesia Menang berkumpul dan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pernyataan dukungan mereka itu terjadi di Djakarta Theatre, Kamis malam.

“Saya sangat terharu. Saya berdoa sejak Agustus hingga sekarang. Mudah-mudahan sahabat ikut berjuang bersama saya untuk menghadirkan Indonesia menang, Indonesia adil makmur,” kata Sandiaga.

Menurut dia, dukungan pengusaha yang kebanyakan dari mereka adalah sahabatnya itu merupakan doa yang dikabulkan Sang Pencipta.

“Alhamdulillah doa itu mendapat jawabannya. Dan malah ini saya berterima kasih kepada suadara-saudara saya terutama Bung Erwin Aksa dan teman-teman yang lain,” kata mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu.

Dukungan tegas dan terang-terangan dari para sahabatnya para pengusaha ini kata Sandi merupakan semangat tambahan bagi dia dan Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2019.

“Kita menyongsong 26 hari ke 17 April. Siap berjuang? Siap memenangkan? Are you ready? Persahabatan nomor? Satu. Kalau presidennya nomor? Dua. Terima kasih dan dengan ini saya ingin memperkenalkan Insya Allah Presiden Indonesia tahun 2019-2024 bapak Haji Prabowo Subianto,” kata Sandiaga.

Kemudian dia memanggil Prabowo ke atas panggung dan langsung disambut riuh para pengusaha yang hadir.

“Prabowo presiden…” teriak para pendukung.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Jusuf Kalla berpesan Jokowi teruskan gaya merakyat

Jusuf Kalla (kiri) berbincang-bincang santai pada forum yang diselenggarakan wadah #Inikerjaku (ANTARA/Ganet Dirgantoro)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden, Jusuf Kalla, berpesan kepada Presiden Joko Widodo apabila terpiih lagi nanti agar meneruskan gaya merakyatnya. “Pesan saya teruskan gaya merakyat,” kata Kalla dalam bincang-bincang santai dengan milenial pendukung Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin yang tergabung dalam wadah #inikerjaku, Kamis.

Dalam acara yang dipandu chef Gupta Sitorus, Kalla mengatakan, dunia sekarang ini penuh persaingan baik negara dengan negara mapun antar kepala negara oleh karena itu ke depan kepala negara dituntut berani dan inovatif.

Jusuf Kalla mengatakan suatu negara atau kepala negara akan jatuh karena dua hal penyebab yakni kepemimpinan yang otoriter dan nepotisme melibatkan anak dan saudaranya untuk memonopoli kegiatan usaha.

Jokowi tidak seperti itu dia pemimpin yang demokratis segala sesuatunya dirapatkan, bahkan bisa 200 sampai 300 kali rapat dalam setahun. “Anak-anak beliau (Jokowi) tidak ada yang terkait di pemerintahan. Paling tua bisnis martabak, kemudian yang nomor dua berjualan pisang,” kata Kalla.

Jokowi, menurut Kalla, juga memiliki gaya kepemimpinan yang kuat namun dengan penampilan yang tidak selalu formal.

Dalam kesempatan tersebut inisiator gerakan #inikerjaku Afifuddin (Afie) Kalla mengatakan wadah ini berisikan relawan milenial pendukung pasangan calon 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

Salah satu kegiatannya adalah mendatangkan tokoh-tokoh untuk memberikan gambaran mengenai sosok Presiden Joko Widodo sehingga mengajak milenial lain untuk ikut mendukung dalam Pemilu mendatang, jelas Afie Kalla.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Joko Widodo: Tidak satupun Presiden berani hapus pendidikan agama

(Antara) – Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mempercayai hoaks yang disebarkan melalui media sosial, secara langsung,  ataupun hoaks dari rumah ke rumah. Jokowi menegaskan tidak ada satupun presiden yang akan menghapus pendidikan agama di Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi  menyusul tuduhan  yang marak di media sosial akhir-akhir ini.

Pelepasan ekspor bus ke Bangladesh

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (tengah) berjabat tangan dengan Direktur Utama CV Laksana, Iwan Herianto Arman (kiri) disaksikan Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia Azmal Kabir (kanan) saat pelepasan ekspor perdana bus produksi karoseri CV Laksana di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (21/3/2019). CV Laksana mengekspor empat bus eksekutif dan 10 bus tingkat (double decker) ke Bangladesh dengan total penjualan senilai 808 ribu dolar AS. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

Mahyudin : Berbuat baik adalah realisasi dari Empat Pilar MPR

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin mengatakan berbuat baik dan mempelajari kebaikan orang lain adalah salah satu cara untuk mengaplikasikan Empat Pilar MPR RI.

“Empat pilar itu sudah ada dalam diri kita sendiri, tinggal mau atau tidak, jangan sampai kita kalah sama keburukan. Kalau kita bisa mengalahkan kejahatan, itulah sebagian nilai-nilai empat pilar itu”, kata Mahyudin menjawab pertanyaan salah seorang peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR, kerjasama MPR dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kutai Kartanegara. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Kabupaten Kukar, Kamis, demikian siaran pers yang diterima Antara.

Mahyudin mengatakan Pancasila sebagai salah satu dari empat pilar MPR mencakup semua tingkah laku dan sopan santun yang dimiliki bangsa Indonesia.

Karena itu, asal berperilaku baik, sesuai tata krama dan sopan santun bangsa Indonesia, berarti kita sudah mengaplikasikan empat pilar dalam kehidupan sehari hari.

Bukan mencari-cari kesalahan orang lain, sehingga mengakibatkan kuman diseberang lautan tampak, sedang gajah di pelupuk mata tak tampak, katanya.

Selain itu itu ia mengingatkan agar jangan sombong, karena itu tidak ada faedahnya. Orang yang sombong, tidak suka dengan kesombongan orang lain. Sedang orang baik, akan diterima oleh semua orang.

Seperti orang Islam, jadilah orang Islam yang baik. Ikuti saja apa yang menjadi rukunnya orang Islam yang lima. Syahadat, shalat, puasa, zakat dan naik haji. Kalau semua rukun itu dilakukan dengan baik, ikhlas semata karena Allah, insya Allah akan selamat dunia akhirat, katanya.

Pada kesempatan itu, Mahyudin menyampaikan kritiknya terhadap demokrasi Indonesia yang dinilai sangat mahal. Akibat mahalnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kata Mahyudin banyak pejabat yang sengaja mencari pengusaha yang mau membiayai ongkos politik. Sebagai kompensasi adalah proyek atau lahan.

“Pejabat seperti ini tidak akan banyak memikirkan rakyatnya. Karena dia lebih memikirkan cara bagaimana mengembalikan modal politik kepada pengusaha yang telah membantun. Dan itu menjadi salah satu penyebab banyaknya pejabat korupsi”, kata Mahyudin.
 

Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi hadiri deklarasi dukungan pengusaha untuk Jokowi-Maruf

Jakarta (ANTARA) – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Jokowi tiba di lokasi acara di Istora Gelora Bung Karno Jakarta, Kamis petang sekitar pukul 18.45 WIB usai menjajal integrasi busway dan MRT Jakarta.

Capres petahana itu tampak mengenakan kemeja putih dan celana hitam serta jaket warna hitam.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua TKN Erick Thohir, sejumlah pengusaha seperti Rosan P Ruslani, Haryadi Sukamdani, Arifin Panigoro, Sofyan Wanandi.

Juga hadir sejumlah politikus seperti Pramono Anung, Airlangga Hartarto, Ruhut Sitompul.

Jokowi menyampaikan terima kasih atas dukungan dari kalangan pengusaha itu.

“Ini membuat kami makin optimis,”, katanya.

Ia menyebutkan negara sebesar Indonesia membutuhkan nakhoda berpengalaman.

Negara sebesar Indonesia adalah sebuah kapal besar yang memerlukan nahkoda yang memiliki pengalaman baik.

Saya beruntung diberi pengalaman dari bawah dari wali kota kemudian gubernur kemudian presiden 4,5 tahun. Pengalaman ini memberi keuntungan dalam saya menakhodai negara besar NKRI,” katanya.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: TKN: Anggaran tiga kartu baru sudah dipikirkan

Baca juga: Pengusaha nilai Jokowi Presiden yang tidak egois

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

MenPAN-RB Syafruddin jenguk Ani Yudhoyono di Singapura

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, menjenguk Ani Yudhoyono, istri Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis, di National University Hospital, Singapura.

Keterangan resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta, Kamis malam, menyebutkan, Syafruddin diterima langsung SBY di dalam ruang kamar Ani Yudhoyono. SBY saat itu juga didampingi menantunya, istri Agus Harimurti Yudhoyono, Annisa Pohan.

SBY kemudian menjelaskan kondisi kesehatan istrinya beserta perkembangan dari proses pengobatannya.

MenPAN-RB Syafruddin, menyampaikan rasa prihatin dan sekaligus memberikan semangat kepada keluarga SBY, sekaligus mendoakan agar mantan ibu Negara Ani Yudhoyono bisa segera sembuh dan pulih seperti sedia kala.

Mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono saat ini tengah menjalani pengobatan karena pengidap kanker darah atau leukemia.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo beserta ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Mufidah Kalla juga menjenguk Ani Yudhoyono beberapa waktu lalu secara terpisah.
 

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengusaha ProJokowi akui capaian Presiden Jokowi sangat banyak

Capres petahana RI Jokowi memeroleh helm proyek dari Pengusaha Pekerja ProJokowi di Istora Senayan, Jakarta, Kamis. (Rangga Jingga)

Jakarta (ANTARA) – Perwakilan Pengusaha Pekerja ProJokowi (KerJo) Rosan Roeslani menyatakan diperlukan waktu sedikitnya dua hari untuk menjabarkan seluruh pencapaian pemerintahan Jokowi, karena jumlah pencapaiannya sangat banyak.

“Saya sengaja tidak menjabarkan keberhasilan pak Jokowi malam ini, karena butuh dua hari dua malam untuk menjabarkan,” kata Rosan dalam acara deklarasi 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Amin, di Istora Senayan, Jakarta, Kamis malam.

Rosan yang juga Ketua Umum Kadin Indonesia mengatakan keberhasilan yang telah dicapai Jokowi sangat banyak.

Oleh karenanya, para pengusaha ingin memastikan Jokowi kembali melanjutkan kepemimpinannya.

Namun dia mengatakan deklarasi pengusaha tidak akan ada artinya jika para pengusaha tudak datang ke tempat pemungutan suara pada 17 April 2019, dan mencoblos Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Oleh karena itu tidak hanya keluarga kita, tapi kita harus memastikan karyawan kita masuk ke TPS dan mencoblos 01,” kata Rosan.

Dalam deklarasinya para pengusaha menyatakan kepemimpinan Presiden Jokowi penting untuk dilanjutkan untuk menjaga stabilitas spolitik dan kesinambungan kebijakan ekonomi-politik Indonesia lima tahun ke depan.

Presiden Jokowi diyakini telah memperlihatkan sikapnya sebagai pemimpin yang demokratis, tidak otoriter, dan bersedia mendengarkan aspirasi dunia usaha.

Presiden Jokowi beserta keluarga dinilai telah memberikan suri tauladan tidak terlibat praktik KKN, sehingga dapat diandalkan untuk mengembangkan iklim usaha yang kompetitif, tidak monopolistik serta tidak nepotis.

Presiden Jokowi selama ini dinilai terbukti teguh menjaga ideologi Pancasila dari semakin menyebarnya ancaman ideologi ekstrem yang anti keberagaman.

Presiden Jokowi dinilai telah menunjukkan ketegasan dan keberaniannya dalam mengambil berbagai kebijakan yang tidak populer tapi strategis untuk pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Dalam kesempatan itu Pengusaha Pekerja ProJokowi menyerahkan sebuah helm proyek berwarna putih bertuliskan KerJo, sebagai simbol dukungan pengusaha dan pekerja bagi Jokowi.

Helm itu kemudian langsung dikenakan Jokowi saat berpidato.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Pengusaha nilai Jokowi Presiden yang tidak egois

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

TKN terus dekati “undecided voters”

Pendekatan yang baik terus dilakukan, ini untuk menghindari kemungkinan mereka beralih dukungan ke lawan

Jakarta (ANTARA) – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin semakin menggencarkan upayanya mendekati kelompok “undecided voters” atau pemilih yang belum menentukan sikap.

Wakil Direktur bidang Saksi TKN Jokowi-Ma’ruf, Lukman Edy mengatakan sebagaimana hasil survei terbaru Litbang Kompas, besarnya angka pemilih yang belum menentukan pilihan sebesar 22,4 persen.

Hasil survei itu mendorong TKN terus mencari pendekatan-pendekatan yang jitu untuk mendekati “undecided voters”.

“Pada dasarnya, setiap hasil survei kami gunakan sebagai bahan koreksi. Ada atau tidak hasil survei, tim pemenangan terus berjalan. Hasil Litbang Kompas kali ini pun sama, justru tim relawan kami akan semakin gencar dalam menyasar ‘undecided voters’ ,” papar Lukman, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Para kelompok relawan yang ada di dalam TKN, kata Lukman, sejak awal sudah menyasar kelompok” undecided voters” untuk didekati.

“Pendekatan yang baik terus dilakukan, ini untuk menghindari kemungkinan mereka beralih dukungan ke lawan,” ujar Lukman.

Bagi TKN, hasil survei Litbang Kompas itu menjadi salah satu alternatif pandangan dalam menghadapi gelaran Pilpres 2019 yang tinggal tersisa beberapa minggu lagi.

“Seperti yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi, hasil survei ini beserta survei lainnya menjadi bahan acuan dan penyemangat bagi kader dan relawan untuk terus bekerja menaikkan elektabilitas,” ujarnya.

Karena itu, kata Lukman, hasil survei itu akan menjadi momentum bagi TKN untuk terus mengajak pemilih tidak golput dan segera menentukan pilihannya.

Baca juga: TKN hargai survei Litbang Kompas
Baca juga: Jokowi gunakan survei elektabilitas sebagai bahan evaluasi

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

BPN Prabowo-Sandi: Liburkan sekolah saat Ramadhan strategi kebudayaan

Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak (tiga kiri) saat menjadi pembicara diskusi “Ngopi Bareng dari Seberang Istana bertema Pascadebat Cawapres, Siapa yang dongkrak Calon Presiden?”, di Jakarta, Kamis (21/3/2019). (Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebutkan rencana meliburkan sekolah saat bulan Ramadhan bukan sekadar kebijakan pendidikan, tetapi sebagai strategi kebudayaan.

“Libur lebaran ketika bulan Ramadhan bukan hanya kebijakan pendidikan. Tapi ini bagi kami adalah strategi yang lebih besar. Kami sebutnya sebagai strategi kebudayaan,” kata Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, diskusi “Ngopi Bareng dari Seberang Istana bertema Pascadebat Cawapres, Siapa yang dongkrak Calon Presiden?”, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ada pandangan keliru soal kebudayaan yang dianggap hanya terkait budaya daerah, adat istiadat atau tari-tarian, padahal jika berbicara kebudayaan bangsa, pendidikan dan kesehatan juga termasuk.

“Jadi ada mindset keliru ketika bicara kebudayaan, seolah dipersempit hanya sekitar tentang tari-tarian, tentang ada istiadat. Hanya itu saja. Bicara kebudayaan itu tentu bicara seluruh segmentasi budaya bangsa, terutama pendidikan, kesehatan dan lainnya,” papar Dahnil.

Menurut Dahnil, libur satu bulan itu bisa dimanfaatkan peserta didik untuk meningkatkan pemahaman toleransi sesama umat manusia.

Jadi, kata dia, di bulan Ramadhan bukan lagi berdebat soal warung buka atau tidak dan perlunya sweeping atau tidak. Tapi sudah bicara bagaimana fokus belajar agama dalam satu bulan tersebut.

Terkait penghapusan Ujian Nasional (UN) bagi siswa sekolah, kata dia, akan diganti dengan penelusuran minat dan bakat mengingat UN menjadi beban bagi siswa.

“Kita akan menghapus ujian nasional, kita ganti dengan penelusuran minat dan bakat. Jadi kita ingin memastikan bahwa pendidikan kita itu menjadi sarana yang menggembirakan, pendidikan yang menggembirakan. Pendidikan yang mencerahkan, kemudian dia memajukan,” ujarnya.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.
 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KPU: Mencoblos caleg sudah dicoret, suara dianggap tiada

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma) (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/)

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan jika pemilih mencoblos caleg yang sudah digugurkan kepesertaanya dalam Pemilu 2019, maka suaranya akan dianggap tidak ada atau hangus.

Komisioner KPU RI Hasyim Asyari di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, mengatakan sebelum KPU menyatakan pembatalan sejumlah caleg anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, surat suara sudah dicetak dengan kolom nama caleg dan partai politiknya.

“Kalau tetap dicoblos pada hari pemungutan suara tetap dianggap sah, hanya saja nanti ketika penetapan hasil itu dianggap tidak ada, tidak dihitung, dianggap tidak bermakna suaranya,” ujar Hasyim.

Hal tersebut juga berlaku untuk partai politik yang memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg serta partai politik yang tidak memiliki pengurus tetapi juga sudah dicantumkan dalam kolom kertas suara.

Hasyim mengatakan hal tersebut akan disampaikan kepada jajaran KPU provinsi/kabupaten/kota sampai petugas TPS, Bawaslu serta 16 partai peserta pemilu agar konsekuensi suara hangus diketahui sejak awal.

KPU menetapkan caleg DPRD kota/kabupaten dari Partai Berkarya, PSI dan PKPI dibatalkan kepesertaannya dalam Pemilu 2019 karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye hingga 10 Maret 2019.

Selain tiga partai itu, terdapat delapan partai lain yang dicoret karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye, tetapi delapan partai lain itu tidak mengajukan caleg.

Partai tersebut adalah PKB, Partai Garuda, PKS, Perindo, PPP, PAN, Hanura dan PBB.

Ada pun lima partai politik yang telah menyerahkan laporan awal dana kampanye lengkap adalah Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem dan Demokrat.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Kemenag Jateng pastikan tak ada jual beli jabatan di lingkungannya

ANTARA-Kantor wilayah Kementerian Agama, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah memastikan pihaknya tak terpengaruh dengan adanya kasus suap dalam pengisian jabatan yang kini tengah menimpa lingkungan Kementerian Agama. Kanwil Kemenag Jateng pun yakin bahwa tidak ada jual beli jabatan di wilayahnya, pengisian maupun mutasi jabatan sudah dilakukan sesuai mekanisme yang ada.

Sosialisasi Pemilu di tempat hiburan malam

Sejumlah pekerja tempat hiburan malam mengikuti sosialisasi Pemilihan Umum 2019 di sebuah tempat hiburan malam kawasan Kuta, Bali, Kamis (21/3/2019). Sosialisasi yang dilakukan KPU Badung tersebut guna memberikan informasi tentang Pemilu kepada kaum marjinal yang merupakan pekerja tempat hiburan malam, sekaligus mengajak untuk menggunakan hak pilih. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww.

JAMPI Depok sasar kaum milenial menangkan Jokowi

Deklarasi Jaringan Angkatan Muda Pemenangan Jokowi (JAMPI) di Padepokan Silat Pagar Nusa Depok Jawa Barat, Kamis. (Megapolitan.Antaranews.Com/Foto: Istimewa)

Jampi ini melakukan gerakan antihoaks dengan kampanye positif dan tidak melakukanblack campaign

Depok (ANTARA) – Jaringan Angkatan Muda Pemenangan Jokowi (JAMPI) Kota Depok Jawa Barat menyasar kalangan anak milenial untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

“Jampi ini melakukan gerakan antihoaks dengan kampanye positif dan tidak melakukan kampanye hitam,” kata Koordinator Jampi Kota Depok Abdurrahman seusai acara Deklarasi Jampi di Padepokan Silat Pagar Nusa Depok, Jawa Barat, Kamis.

Ia mengatakan targetnya relawan tersebut adalah merebut suara swing vooter atau calon pemilih yang mengambang di Depok untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

Relawan ini berasal dari anak muda lintas partai, agama, komunitas. 

Dikatakannya berdasarkan pengamatan ada beberapa faktor swing vooter adalah kurangnya informasi positif, tidak terlalu tertarik dengan politik yang biasanya tergantung pada orang yang ada di sekelilingnya.

Untuk itu, pihaknya melakukan gerakan kampanye 01 dengan mengadakan kumpulan massa secara intens di seluruh wilayah Depok di tiap Kecamatan.

“Karena angkatan muda kita ingin mendobrak bahwa stigma 01 kalah di Depok belum tentu benar. Dengan segala upaya melakukan penyadaran dan kerja cerdas pada masyarakat,” ujarnya.

Abdurrahman mengungkapkan, fakta di lapangan kondisi pemilih 01 tidak berani mengekspresikan pilihan politiknya, karena isu agama atau keyakinan yang membentuk opini publik dan itu kurang pas.

Diharapkan dengan gerakan berkelanjutan isu agama dan keyakinan dalam kontestasi pilpres ini ditempatkan pada posisi yang proporsional.

“Opini publik dibangun secara tidak obejktif pada paslon 01 berdampak menekan ekspresi para pemilihnya. Harapannya, pasangan Capres-Cawapres 01 bisa menang dengan selisih presentase cukup baik di Depok,” katanya.

Sementara itu Ketua Koordinator Jampi Jawa Barat Dr. Muhammad Abduh mengungkapkan Jampi merupakan relawan untuk mendukung Jokowi-Maruf Amin khusus wilayah Jabar dengan target meraih tiga juta suara.

“Kita siap mengawal demokrasi yang aman, damai, jujur, adil dan bebas dari praktik-praktik kotor, caci maki, fitnah serta hoaks. Untuk kemenangan Capres Cawapres 01,” katanya. 

Baca juga: 10.000 pengusaha akan deklarasikan dukungan bagi Jokowi-Ma’ruf
Baca juga: Tokoh Agama Balikpapan Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Indo Barometer: Jokowi unggul dalam kepribadian dan kemampuan

Peneliti Indo Barometer Hadi Suprapto Rusli menyampaikan paparan hasil survei lembaga tersebut terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi, di Jakarta, Rabu (21-3-2019). (Foto: Imam B.)

Jakarta (ANTARA) – Survei Indo Barometer menemukan aspek kepribadian dan kemampuan Calon Pesiden Joko Widodo lebih unggul daripada Calon Presiden Prabowo Subianto.

Jokowi unggul di aspek perhatian dan dekat dengan rakyat 85,9 persen, berpengalaman 84,6 persen, pintar atau intelektual 84,5 persen, islami atau taat beragama 80,6 persen, mampu memimpin 78 persen, dan bersih dari korupsi 66,4 persen.

“Prabowo unggul di dua aspek, yaitu orangnya tegas 85 persen dan berwibawa sebagai pemimpin 79,9 persen,” kata peneliti Indo Barometer Hadi Suprapto Rusli dalam pemaparannya di Jakarta, Kamis.

Dalam penilaian aspek kemampuan kedua calon presiden, menurut dia, posisi Jokowi unggul dalam semua aspek, seperti mampu mengatasi masalah keamanan 79,3 persen, mampu mengatasi masalah sosial 78,2 persen, mampu mengatasi masalah hukum 69,4 persen, dan mampu mengatasi masalah ekonomi secara umum 56,6 persen.

Selain itu, untuk aspek kepribadian Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin unggul dalam aspek islami atau taat beragama 88,2 persen dan bersih dari korupsi 59,4 persen.

“Sandiaga Uno unggul dalam aspek pintar atau intelektual 84,6 persen, berwibawa sebagai pemimpin 68,4 persen, perhatian dan dekat dengan rakyat 62,2 persen, mampu memimpin 62,5 persen, berpengalaman 60,8 persen, dan tegas 55,3 persen,” ujarnya.

Dinilai dari kemampuan antar cawapres, Sandiaga unggul dalam semua aspek, yaitu mampu mengatasi masalah sosial 57,8 persen, mampu mengatasi masalah ekonomi secara umum 55,2 persen, mampu mengatasi masalah hukum 47,5 persen, dan mampu mengatasi masalah keamanan 46,6 persen.

Survei Indo Barometer tersebut dilakukan sejak 6 sampai 12 Februari 2019 dengan melibatkan 1.200 responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,83 persen.

Tingkat kepercayaan 95 persen dan penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling.

Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019

Tokoh lintas agama di Sulteng sepakat wujudkan pemilu damai-

Sekretaris FKUB Sulteng Dr Muhtadin sebagai deklarator membacakan naskah deklarasi tokoh lintas agama mewujudkan pemilu damai dan bermartabat, di Palu, Kamis (21/3) malam. (Antara Sulteng/Muhammad Hajiji)

Palu (ANTARA) – Tokoh lintas agama, majelis pimpinan agama dan organisasi keagamaan di Sulawesi Tengah, sepakat mewujudkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif dan DPD Tahun 2019, yang damai dan bermartabat di daerah tersebut.

“Iya, kesepakatan itu di buktikan dengan deklarasi untuk mewujudkan pemilu damai dan bermartabat,” ucap Sekreratis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah, Dr Muhtadin Mustafa, Kamis (21/3) malam.

Kesepakatan tokoh lintas agama, pimpinan majelis agama dan organisasi keagamaan itu, lewat deklarasi untuk pemilu damai, sehat dan bermartabat, yang berlangsung di salah satu objek wisata buatan, di Palu, Kamis malam.

Terdapat lima poin penting dalam deklarasi itu. Pertama, bertekad menjadi terdepan dan bersama segenap komponen bangsa membangun dan merawat kerukunan beragama dan kerukunan nasional, demi tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila, UU 1945 dan menjunjung tinggi bhineka tunggal ika.

Kedua, kami siap berperan aktif menyukseskan pemilihan umum 2019 dalam setiap tahapannya sesuai peraturan perundang-undangan dan mengajak seluruh masyarakat, yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak suaranya di TPS serta menolak golput.

Ketiga, mendukung setiap kampanye yang mengedepankan visi dan misi serta program pembangunan yang realistis dan mampu mensejahterahkan masyarakat Indonesia, menghimbau kepada seluruh peserta pemilu untuk tidak rumah-rumah ibadah sebagai tempat kampanye.

Keempat, menolak segala bentuk penyebaran berita bohong, hoax dan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik, menciderai kerukunan beragama dan kekacauan bangsa. Kelima, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menolak politik uang, mengeksploitasi isu-isu SARA yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan.

Naskah deklarasi di tandatangani oleh Kepala Kanwil Kemenag Sulteng, Rusman Langke. Kepala Kesbangpol Sulteng Fachruddin Yambas, Ketua FKUB Sulawesi Tengah Prof Dr H Zainal Abidin MAg, MUI Sulawesi Tengah Dr Sofyan Bachmid, Majelis Agama Kristen/Gembala Jemaat GKST Imanuel Palu Pendeta Thomas Tantotosi. Majelis Agama Khatolik Pastor Fransiskus W Mandagi, Majelis Agama Hindu I Nengah Wandra, Majelis Agama Budha Wijaya Chandra dan Komandan Devisi Palu Timur Gereja Bala Keselamatan Mayor Erik A Kape. Naskah deklarasi pemilu damai dan bermartabat tersebut, di ketahui oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola. Deklarasi tokoh lintas agama mewujudkan pemilu damai dan bermartabat, dalam kegiatan bertajuk Gebyar Kerukunan, pendidikan pemilih kerjasama KPU Sulawesi Tengah dan Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Tengah, di Palu, Kamis (21/3) malam. (Antara Sulteng/Muhammad Hajiji)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KPU Batalkan 11 Parpol Peserta Pemilu Tingkat Daerah

KPU gelar konferensi pers pembatalan parpol sebagai peserta pemilu DPRD (Foto: ANTARA/Dyah Dwi)

Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 11 partai politik dibatalkan kepesertaannya dalam Pemilu 2019 di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye hingga 10 Maret 2019.

“Jadi ada 11 partai politik tidak lengkap, lima partai politik lengkap, satu kejadian di provinsi, 428 kejadian di kabupaten/kota. Jadi total 429 yang tidak mengumpulkan laporan awal dana kampanye,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis.

Arief Budiman mengatakan data itu adalah berkas laporan awal dana kampanye yang tidak diserahkan pengurus partai di tingkat provinsi/kabupaten/kota, bukan jumlah caleg yang dicoret.

Adapun rincian 11 partai yang dibatalkan kepesertaannya dalam pemilu anggota DPRD tersebut, yaitu:

PKB pada enam kabupaten dan tiga kota yang tersebar di enam provinsi, dengan kategori enam memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan tiga tanpa pengurus.

Partai Garuda di satu provinsi (Kalimantan Utara) dan 110 kabupaten serta 20 kota yang tersebar di 26 provinsi, dengan kategori 131 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg.

Partai Berkarya di 27 kabupaten dan satu kota yang tersebar di 11 provinsi, dengan kategori dua memiliki pengurus dan mengajukan caleg, 22 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan empat tanpa pengurus.

PKS di delapan kabupaten dan satu kota yang tersebar di enam provinsi, dengan kategori delapan memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan satu tanpa pengurus.

Perindo di dua kabupaten dan dua kota di empat provinsi, dengan kategori empat memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg.

PPP di 19 kabupaten dan satu kota yang tersebar di sembilan provinsi, dengan kategori 15 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan lima tanpa pengurus.

PSI di 43 kabupaten dan enam kota yang tersebar di 19 provinsi, dengan kategori dua pengurus mengajukan caleg serta 47 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg.

PAN di lima kabupaten dan dua kota di dua provinsi, dengan kategori semuanya memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg.

Hanura pada tujuh kabupaten dan satu kota enam provinsi, dengan kategori tujuh memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan satu tanpa pangurus.

PBB di 57 kabupaten dan satu kota yang tersebar di 18 provinsi, dengan kategori 47 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan 11 tanpa pengurus.

PKPI di 90 kabupaten dan 16 kota yang tersebar di 24 provinsi, dengan kategori satu pengurus mengajukan caleg, 85 memiliki pengurus, tetapi tidak mengajukan caleg dan 20 tanpa pengurus.

Adapun lima partai politik yang telah menyerahkan laporan awal dana kampanye lengkap adalah Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, dan Demokrat.

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

TNI-AU turunkan paksa ‘pesawat asing’di Lanud Iswahjudi

ANTARA-Sebuah pesawat penumpang asing diturunkan paksa di Pangkalan Udara Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur. Setelah dua pesawat F-16 milik TNI-AU memaksa mendarat (force down) pesawat  tersebut karena melintas di wilayah udara Indonesia. Itulah salah satu aksi latihan tempur ‘Elang Gesit’ yang dilakukan Lanud Iswahjudi.

Anti golput, bentuk ketaatan sedulur sikep atas ajaran leluhur

ANTARA-Kelompok penghayat kepercayaan seringkali dianggap sebagai kalangan minoritas, kelompok lugu, ketinggalan zaman dan jauh dari akses informasi dunia luar serta perkembangan teknologi. Hal itu tidak berlaku bagi warga samin penghayat sedulur sikep, yang memiliki kesadaran tinggi dalam berpartisipasi di pesta demokrasi.

PCNU Pemalang: Debat cawapres jadi ajang pembuktian Ma’ruf Amin

Perempuan NU Kabupaten Pemalang saat rapat koordinasi Jaringan Perempuan NU di Pemalang, Kamis. (Foto: dok.Jaringan Perempuan NU Jateng)

Semarang (ANTARA) – Rais Suriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pemalang K.H. Musthofa mengatakan debat calon wakil presiden yang digelar beberapa waktu lalu menjadi ajang pembuktian kemampuan Ma’ruf Amin.

“Kita tahu sendiri, dalam debat cawapres kemarin beliau bisa mengimbangi yang muda,” kata Musthofa saat rapat koordinasi Jaringan Perempuan NU Pemalang di Pemalang, Kamis.

Ia meyakini faktor usia tidak menjadi penghalang bagi Ma’ruf Amin untuk mendampingi Joko Widodo.

Menurut dia, banyak contoh pemimpin negara yang sudah berusia lanjut namun masih mampu mengabdi, seperti Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhamad.

Terlebih, lanjut dia, pengalaman Ma’ruf Amin sebagai Rais Aam PBNU juga memberi nilai tambah tersendiri.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Perempuan NU Jawa Tengah Khizanaturrohmah mengatakan Ma’ruf Amin memang sudah tidak lagi berusia muda.

Namun, kata dia, majunya Kiai Ma’ruf dalam mendampingi Jokowi dalam upaya membuka ruang bagi generasi NU ke depan.

Oleh karena itu, ia meminta perempuan NU tidak sekadar berpangku tangan dalam upaya memenangkan Jokowi-Ma’ruf.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Pelipatan surat suara libatkan mahasiswa

Mahasiswa sedang melakukan kegiatan pelipatan surat suara. (ANTARA/Gunawan Wibisono)

Banjarmasin (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong mulai melakukan pelipatan surat suara untuk pemilihan umum 2019 dengan melibatkan para mahasiswa yang ada di Kabupaten Tabalong, Kalsel, antara lain Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Tabalong.

Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Tabalong Ibramsyah di Tanjung, Kamis, mengatakan sebelumnya para mahasiswa terlebih dulu diberikan pelatihan singkat tentang cara pelipatan surat suara.

“Mahasiswa STIA yang kami libatkan dalam kegiatan itu sekitar 50 orang dengan target 10 hari bisa selesai,” jelas Ibramsyah.

Dikatakannya, jadwal pelipatan menyesuaikan agenda perkuliahan di STIA Tabalong sebelum melakukan pelipatan.

Proses pembukaan surat suara yang masih tersegel juga disaksikan oleh angggota Polres Tabalong, Bawaslu dan sekretariat KPU.

Surat suara yang dilipat untuk Pilpres dan Pileg mencakup anggota DPD, DPR Dapil Kalimantan Selatan 1 serta DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Selatan masing-masing berjumlah 179.675 lembar.

Sedangkan untuk surat suara Pemilu DPRD Dapil 1 sebanyak 42.919 lembar, Dapil 2 sebanyak 44.796 lembar, Dapil 3  sebanyak 59.611 dan Dapil 4 sebanyak 36.350 lembar.

Ibramsyah juga mengatakan selain melipat para mahasiswa juga diarahkan untuk menyortir surat suara yang rusak sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Kriteria surat suara rusak antara lain hasil cetak surat suara kotor atau tidak rata, kabur, kusut, sobek dan terdapat bercak cetakan serta logo KPU tidak jelas.

“Kami menyiapkan insentif bagi para mahasiswa Rp100 per lembar surat suara untuk pileg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten,” jelasnya.

Untuk surat suara DPD insentifnya Rp75 per lembar sedangkan surat suara pemilihan presiden hanya Rp50 per lembar.

“Lumayan insentifnya nanti bisa buat tambahan uang saku dan membeli keperluan kuliah,” ungkap salah satu mahasiswa STIA Tabalong, Haris.  

Baca juga: 15 kabupaten/kota di Jabar belum terima surat suara
Baca juga: 2.028 surat suara rusak di Batam
 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi disambut ribuan pengusaha pendukungnya di Istora Senayan

Capres petahana RI Jokowi dltampak di layar kaca, disambut ribuan pengusaha pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta, Kamis. (Rangga Pandu Asmara Jingga)

Jakarta (ANTARA) – Capres petahana RI Joko Widodo disambut ribuan pengusaha pendukungnya yang tergabung dalam Pengusaha Pekerja ProJokowi (KerJo) di Istora Senayan, Jakarta, Kamis malam.

Para pengusaha itu akan melakukan deklarasi dukungan mengatasnamakan 10.000 pengusaha pendukung Jokowi-Ma’ruf.

Jokowi hadir sekitar pukul 19.00 WIB. Ia lalu menyalami sejumlah pengusaha yang telah menunggu sejak siang.

Sebelumnya diberitakan puluhan ribu pengusaha yang tergabung dalam Pengusaha Pekerja ProJokowi (KerJo) akan mendeklarasikan dukungan bagi pasangan capres-cawapres RI Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.

Penasehat KerJo, Sofjan Wanandi mengatakan deklarasi dukungan ini merupakan upaya yang dilakukan pengusaha untuk ikut serta menentukan nasib bangsa kedepan.

“Kami sudah capek kalau pengusaha hanya jadi bagian pengikut saja. Kami merasa harus tampil,” kata Sofjan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Sofjan mengatakan tujuan utama deklarasi dukungan juga untuk kepentingan usaha para pengusaha sendiri ke depan.

Pengusaha yang tergabung dalam KerJo memandang, pemerintahan Jokowi telah memberikan arah stabilitas ekonomi yang jelas.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Indo Barometer: elektabilitas Jokowi unggul 21 persen diatas Prabowo

Peneliti Indo Barometer Hadi Suprapto Rusli menyampaikan paparan terkait hasil survei lembaga tersebut terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi, di Jakarta. (Imam B)

Jakarta (ANTARA) – Hasil survei Indo Barometer menyebutkan bahwa jarak elektabilitas pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul 21 persen diatas elektabilitas pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Hasilnya, seandainya Pilpres dilakukan hari ini, Jokowi-Ma’ruf Amin diprediksi menang, selisihnya 21 persen,” kata peneliti Indo Barometer, Hadi Suprapto Rusli dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan tingkat elektabilitas Jokowi-Ma’ruf 50,2 persen, Prabowo-Sandi 28,8 persen dan sisanya sekitar 20 persen masih merahasiakan pilihannya.

Hadi mengatakan, Indo Barometer juga melakukan simulasi dua gambar capres disodorkan kepada responden, hasilnya Jokowi terpilih sebanyak 51,2 persen, Prabowo 28,9 persen dan yang masih merahasiakan pilihannya sebanyak 19,9 persen.

“Lalu hasil simulasi antarcawapres, Ma’ruf Amib memiliki elektabilitas 44,5 persen, Sandiaga Uno 32,1 persen dan yang belum menentukan pilihan sebanyak 23,4 persen,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Roeslan Roelani mengatakan hasil survei yang dilakukan lembaga menjadi pemicu bagi pihaknya untuk tetap bekerja keras memenangkan Jokowi-Ma’ruf.

Dia menilai kalau melihat secara keseluruhan dari hasil survei-survei, Jokowi-Ma’ruf tetap memimpin meskipun selisih suara dari hasil berbagai lembaga survei berbeda-beda.

“Tentunya kita akan mengevaluasi semua survei yang ada untuk kita memcoba melihat apa yang ke depannya perlu dilakukan, perbaiki, dan pertebal margin yang ada,” tutur Roeslan.

Roeslan mengatakan waktu yang mendekati Pemilu, pihaknya akan terus melakukan kampanye secara massif, terukur dan terstruktur terutama di masa kampanye terbuka mulai 24 Maret hingga 13 April 2019.

Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan kalau bicara kesimpulan survei, Jokowi-Ma’ruf pasti menang dan itu seharusnya tercermin dalam tata perilaku menghadapi kemenangan di Pilpres.

Namun, dia menilai ada perbedaan antara perilaku Jokowi-Ma’ruf dengan hasil survei yang selalu menyebutkan pasangan nomor urut 01 itu menang, yaitu terlihat kepanikan yang ditunjukan.

“Misalnya, rencana Menteri Dalam Negeri mengumpulkan 80 ribu kepala desa dan disuruh membiayai akomodasinya sendiri, itu diluar kebiasaan. Kalau akan menang maka tidak mungkin melakukan hal yang tidak etis dan tidak elok,” ujarnya.

Dia menilai tiap kampanye Prabowo-Sandi, orang yang hadir “menyemut” dan antusias tanpa ada mobilisasi, berbeda ketika Jokowi-Ma’ruf kampanye yang kondisinya berbeda dengan Pilpres 2014.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

KPU Trenggalek sosialisasikan mekanisme rapat umum dan iklan kampanye

Komisioner KPU Trenggalek melakukan sosialisasi rencana kegiatan kampanye rapat umum dan iklan kampanye di KPU Trenggalek, Jawa Timur, Kamis (20/3) (Destyan Handri Sujarwoko)

…berdasar keputusan KPU RI, nanti jadwal kampanye diberikan waktu masing-masing dua hari, bergantian. Mulai tanggal 24 Maret hingga 13 April.”

Trenggalek, Jatim (ANTARA) – Komisi Pemilihan umum Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Kamis menyosialisasikan aturan dan mekanisme kampanye rapat umum serta iklan kampanye yang akan digelar selama tiga pekan mendatang, yakni mulai 24 Maret hingga 13 April.

Sosialisasi digelar di ruang pertemuan gedung KPU Trenggalek dengan dihadiri hampir semua perwakilan partai politik peserta pemilu, bawaslu, kepolisian, serta sejumlah pemangku kepentingan yang terkait.

Dua komisioner KPU Trenggalek yang memimpin jalannya sosialisasi menjelaskan bahwa jadwal kampanye di Trenggalek akan mengikuti zonasi yang telah ditetapkan KPU pusat dalam kaitannya Pilpres dan Pileg.

“Jawa Timur ini kan ikut zona B. Jadi nanti jadwal (kampanye) di Trenggalek juga mengikuti jadwal zona B itu. Misal tanggal 24-25 Maret nanti jadwalnya kampanye pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin, maka di semua zona B, yang boleh kampanye adalah partai pendukung paslon no urut 01. Baik di pilpres maupun pileg, termasuk dalam hal ini para calegnya,” papar Komisioner KPU Trenggalek Nurani Soyomukti.

Hal yang sama berlaku saat jadwal kampanye paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno pada dua hari berikutnya, 26-27 Maret. Maka di semua daerah yang masuk zona B, termasuk di Trenggalek, yang boleh kampanye adalah parpol pendukungnya.

“Demikian seterusnya. Karena berdasar keputusan KPU RI, nanti jadwal kampanye diberikan waktu masing-masing dua hari, bergantian. Mulai tanggal 24 Maret hingga 13 April,” paparnya.

Selain itu, KPU juga menentukan tempat-tempat publik yang boleh digunakan untuk kegiatan kampanye rapat umum. Di antaranya lapangan, alun-alun, stadion dan fasilitas publik lain.

Tim kampanye capres-cawapres maupun parpol dan caleg yang hendak menggelar rapat umum pada jadwal sesuai zonasi wajib mengajukan pemberitahuan ke KPU selaku penyelenggara pemilu, bawaslu, kepolisian dan pihak terkait.

Selain rapat umum, KPU juga menjelaskan mekanisme iklan kampanye di media massa yang telah diatur oleh KPU.

Jadwalnya sama dengan jadwal rapat umum, yakni mulai 24 Maret hingga 13 April. Bedanya iklan kampanye tidak mengenal zonasi. Artinya iklan bisa dilakukan saban hari.

“Yang diatur itu space atau ukurannya, durasi waktu jika di media elektronik radio atau televisi, serta maksimal jumlah media yang bisa digunakan. Misal untuk media cetak, paslon atau parpol dalam sekali iklan maksimal dibatasi empat media cetak. Demikian juga dengan radio dan televisi. Ada ketentuannya,” kata Komisioner KPU Patna Sunu menjelaskan.

Ia mengatakan setelah dilakukan sosialisasi dan penetapan lokasi kampanye, aturan pelaksana kegiatan rapat umum dan iklan kampanye akan segera dituangkan dalam bentuk surat keputusan (SK), maksimal pada 23 Maret atau sehari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye rapat umum secara nasional.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Pengusaha Muda Muhammadiyah dukung Jokowi-Ma’ruf

Capres petahana Jokowi disambut ribuan pengusaha pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3). (Foto: Rangga Pandu Asmara Jingga)

Visi ekonomi Jokowi adalah kemandirian ekonomi yang menyejahterakan rakyat. Ada beberapa sektor strategis yang menjadi titik perhatian yaitu kedaulatan pangan yang menyejahterakan, kedaulatan energi berbasis kepentingan nasional, restorasi ekonomi ma

Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pembina Jaringan Pengusaha Muda Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna menyatakan pihaknya mendukung pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019.

Dukungan itu dinyatakan Mukhaer yang hadir dalam acara Deklarasi 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Amin di Istora Senayan, Kamis malam, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Mukhaer menilai pemerintahan Joko Widodo sejak awal mendorong munculnya ekonomi kerakyatan.

“Visi ekonomi Jokowi adalah kemandirian ekonomi yang menyejahterakan rakyat. Ada beberapa sektor strategis yang menjadi titik perhatian yaitu kedaulatan pangan yang menyejahterakan, kedaulatan energi berbasis kepentingan nasional, restorasi ekonomi maritim Indonesia, penguatan teknologi inovasi,” jelas Mukhaer.

Selain itu, menurutnya, cukup tingginya kepuasan di bidang ekonomi menjadi penanda bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat.

“Pemerintah telah melakukan segala upaya agar perekonomi Indonesia tetap kuat dan bertahan di tengah gempuran global,” ujar dia.

Lebih lanjut Mukhaer mengakui persoalan ekonomi memang cukup sensitif jika disandingkan dengan urusan politik. Namun, sampai saat ini, kata dia, masyarakat masih percaya pada Jokowi.

“Rakyat masih berharap pemerintahan ini dapat dilanjutkan untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga kesejahteran benar-benar terwujud,” imbuhnya.

Dalam acara itu ratusan Jaringan Pengusaha Muda Muhammadiyah mendeklarasikan mendukung Jokowi-Amin dan memberikan bantuan senilai Rp1 miliar dalam mengkampanyekan program Gerai Usaha Melati, 1000 startup, 1000 BLK, dan Bank Mikro Pesantren.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

Polres Bangka Tengah tambah jumlah personel kawal surat suara

Polres Bangka Tengah kawal penurunan surat suara Pemilu 2019 di kantor KPU, Kamis (22/3) (babel.antaranews.com/Ahmadi)

Personel yang kami tugaskan ini merupakan personel khusus, mereka bertugas sesuai perintah dan SOP hingga hari penghitungan suara.”

Koba, Babel, (ANTARA) – Kepolisian Resor Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menambah jumlah personel untuk mengawal dan memperkuat keamanan surat suara Pemilu 2019.

“Kami perkuat keamanan dari tujuh personel menjadi 14 personel untuk mengamankan surat suara yang sekarang tersimpan di gudang KPU Bangka Tengah,” kata Ketua KPU Bangka Tengah, Rusdi di Koba, Kamis.

Ia menjelaskan, sebelum kedatangan logistik berupa surat suara tersebut pihaknya sudah menempatkan sebanyak tujuh personel untuk mengawal kantor KPU terutama bagian gudang yang berisi logistik pemilu.

“Sekarang total kekuatan personel di KPU Bangka Tengah sebanyak 14 orang, mereka menjaga kantor penyelenggara pemilu itu selama 24 jam tidak ada istilah turun piket,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihak kepolisian juga menurunkan personel khusus pada Kamis pagi yang melibatkan pihak Satlantas untuk mengawal pengiriman surat suara dari Pangkalpinang menuju Bangka Tengah.

“Personel yang kami tugaskan ini merupakan personel khusus, mereka bertugas sesuai perintah dan SOP hingga hari penghitungan suara,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengamanan di tingkat kecamatan dan desa mengerahkan personel di jajaran kepolisian sektor (Polsek).

“Kami juga melakukan pengamanan lebih ketat di TPS yang dianggap rawan, seperti TPS di daerah perbatasan dan pulau,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Sidang lanjutan Ahmad Dhani hadirkan ahli bahasa

Kata idiot itu satu kesatuan dalam video yang dibuat. Saya juga sudah diberitahukan oleh jaksa untuk dianalisis secara komprehensif terkait dengan video tersebut

Surabaya (ANTARA) – Ahli Bahasa Dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Endang Sholihatin dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo atau Ahmad Dhani di Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur, Kamis.

Dalam sidang itu, ahli mengatakan secara makna penghinaan dan pencemaran nama baik itu memiliki arti yang sama.

“Secara makna sama, antara penghinaan dengan pencemaran nama baik,” katanya pada persidangan yang diketuai majelis hakim Anton Widyo Priyono.

Saat ditanya oleh penasihat hukum terdakwa Ahmad Dhani, yakni Aldwin Rahardian terkait dengan video vlog yang dibuat oleh kliennya tersebut, ahli mengatakan jika kata-kata idiot yang dilontarkan terdakwa merupakan satu rangkaian dalam pembuatan video tersebut.

“Kata idiot itu satu kesatuan dalam video yang dibuat. Saya juga sudah diberitahukan oleh jaksa untuk dianalisis secara komprehensif terkait dengan video tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Aldwin juga menanyakan seputar keterangan ahli yang pernah dihadirkan dalam persidangan-persidangan serupa sebelumnya.

“Pernah, dan sudah saya jelaskan dalam keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP),” ucapnya.

Saat sidang kali ini, Dhani mengenakan pakaian lengan panjang warna putih dengan memakai kopiah. Tidak tampak istrinya Mulan Jameela yang biasanya mendampingi Dhani setiap ada sidang.

Pengawalan ketat dari kepolisian juga tampak di dalam lingkungan PN Surabaya. Anggota kepolisian dari Polda Jatim berjajar memanjang untuk mengawal sidang di dalam ruang sidang.

Selama di dalam Rutan Klas I Surabaya pekan lalu, Dhani sempat dijenguk oleh beberapa artis dan juga penyanyi senior seperti Camelia Malik dan juga Hengki Tornando. Kedatangannya untuk memberikan dukungan moral kepada musisi Ahmad Dhani selama menjalani proses persidangan.

Untuk kasus Ahmad Dhani sendiri bermula saat Ahmad Dhani akan menghadiri acara deklarasi Ganti Presiden 2019 di Tugu Pahlawan Surabaya beberapa waktu lalu. Namun saat tiba di Hotel Majapahit, Ia dihadang oleh kelompok yang mengatasnamakan elemen Bela NKRI.

Saat penghadangan itulah, Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi kata-kata berkalimat “Idiot” yang diunggah ke media sosial dengan durasi waktu 1 menit, 37 detik.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Surabaya jadi tuan rumah Rakor Komwil IV Apeksi ke-15

Jumat (22/3) para peserta sudah mulai berdatangan. Sedangkan pembukaan Rakor Apeksi akan dilaksanakan pada Sabtu (23/3)

Surabaya (ANTARA) – Kota Surabaya menjadi menjadi tuan rumah perhelatan Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ke-15 yang akan diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Pahlawan, Jatim, pada 22-24 Maret 2019.

“Jumat (22/3) para peserta sudah mulai berdatangan. Sedangkan pembukaan Rakor Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) akan dilaksanakan pada Sabtu (23/3),” kata Kepala Bagian Administrasi Kerja Sama Pemkot Surabaya Dewi Wahyu Wardani di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, kegiatan ini nantinya akan diikuti oleh 13 kota anggota Apeksi wilayah IV yang terdiri dari Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Blitar, Kota Batu, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Bima, Kota Kupang, Kota Mataram dan Kota Denpasar.

Adapun beberapa kegiatan yang akan mengisi acara Apeksi di antaranya, penanaman pohon, kunjungan lokasi bagi para pendamping, welcome dinner, seminar, dan bergabung dengan acara Surabaya Vaganza.

Pembukaan Apeksi akan dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, para peserta yang terdiri dari wali kota, Ketua Dewan Apeksi Pusat, dengan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Acara diperkirakan selesai pukul 13.00 WIB. Nah, untuk malamnya mereka akan bergabung dengan acara welcome dinner Surabaya Vaganza,” ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, para peserta Apeksi yang terdiri dari wali kota ini akan mengikuti kegiatan Surabaya Vaganza pada Minggu (24/3) pagi. Para wali kota ini akan dimanjakan dengan kegiatan parade bunga dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-726.

“Kita sudah menyiapkan 20 mobil willys (jeep) dan kita hias dengan bunga. Jadi besok pada Hari Minggu para wali kota ini akan ikut pawai tapi mereka di mobil willys, sudah kita siapkan,” katanya.

Sementara bagi para pendamping atau istri wali kota, Dewi menjelaskan, Pemkot Surabaya telah menyiapkan kegiatan berupa program ekonomi kreatif. Mereka diajak belajar tentang bagaimana Pemkot Surabaya mengembangkan ekonomi kreatif, yaitu di Dolly, Kaza.

“Mereka juga ke Siola belajar tentang Puspaga, tentang bagaimana ibu wali kota menangani anak-anak berkebutuhan khusus,” katanya.

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Konflik kepemimpinan DPD berlanjut di MK

Jakarta (ANTARA) – Konflik kepemimpinan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih berlanjut, setelah Oesman Sapta Odang mengucapkan sumpah selaku Ketua DPD RI Periode April 2017 – September 2019.

Kali ini Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengajukan permohonan sengketa kewenangan DPD itu ke Mahkamah Konstitusi (MK), untuk mencari penyelesaian masalah dualisme pimpinan lembaga tersebut.

Dalam perkara ini, Hemas bukanlah pemohon tunggal. Dia bersama dengan Farouk Muhammad yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI Periode 2014 – 2019, serta Nurmawati Dewi Bantilan yang menjabat sebagai Anggota DPD RI Periode 2014 – 2019, menjadi pemohon untuk perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang teregistrasi dengan nomor 1/SKLN-XVII/2019.

Perkara ini kemudian menjadikan Oesman Sapta selaku Ketua DPD RI Periode April 2017 – September 2019, Nono Sampono selaku Wakil Ketua I DPD RI Periode April 2017 – September 2019, dan Darmawanti Lubis selaku Wakil Ketua II DPD RI Periode April 2017 – September 2019 sebagai termohon.

Hemas berharap MK dapat mengambil putusan siapa yang berhak menjalankan roda kepemimpinan DPD RI, setelah putusan Mahkamah Agung (MA) bernomor MA 20P/HUM/2017 dinilai Hemas belum secara jelas menyatakan siapa pimpinan DPD RI yang sah.

Sidang Pendahuluan

Pada sidang pendahuluan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto dengan anggota Arief Hidayat dan Saldi Isra, Hemas dan pemohon lainnya diwakili oleh kuasa hukum Irmanputra Sidin.

Irman menyampaikan Oesman Sapta selaku termohon, sejak 4 April 2017 telah mengambil dan merugikan kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya ; Pasal 22C ayat (3), Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23E ayat (2), dan Pasal 23F ayat (1).

Irman menjelaskan bahwa DPD RI adalah lembaga negara yang terdiri dari unsur anggota DPD RI yang telah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Melalui proses pemilihan umum tersebut kemudian anggota DPD RI yang terpilih dari tiap provinsi melakukan pemilihan ketua pimpinan dengan mengikuti masa jabatan keanggotaannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2014.

Selanjutnya, dibentuklah alat kelengkapan lain guna mendukung kinerja pimpinan dalam menjalankan lembaga selama lima tahun.

“Sedangkan pihak termohon adalah lembaga DPD dengan pimpinan baru dengan masa jabatan 2,5 tahun, yakni April 2017 – September 2019, dan hal tersebut ditetapkan tanggal 4 April 2017 sebagai pimpinan setelah dikeluarkannya Putusan MA 20P/HUM/2017,” ujar Irman.

Menurut Hemas dan pemohon lainnya, hal ini merupakan indikator sederhana bahwa telah terjadi pengambil alihan kewenangan kekuasaan secara tidak sah.

Lebih lanjut, Irman menjabarkan bahwa pengambilalihan ini terkait dengan tidak dapat terpisahkannya antara pimpinan dengan kelembagaan, selama pimpinan belum ditetapkan secara sah, maka lembaga DPD RI pun belum dapat melaksanakan kewenangan konstitusionalnya.

Sebagai pimpinan lembaga majemuk, unsur mutlak yang harus dipenuhi adalah pimpinan yang sah secara hukum, jelas Irman.

Hal ini dikarenakan pimpinan merupakan satu-satunya alat kelengkapan yang bisa memimpin sidang DPD RI dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan serta menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD RI sesuai Pasal 261 UU MD3.

Dengan munculnya Oesman selaku pimpinan DPD, maka menyebabkan terjadinya dua lembaga negara atau kloning sehingga berujung pada sengketa dalam melaksanakan kewenangan antara Hemas dengan Oesman.

Selain itu, Irman menjabarkan bahwa jika kemudian muncul pimpinan lain selain pimpinan yang sah, maka kelembagaan itu otomatis akan terkloning.

Masing-masing pimpinan dapat membawa gerbong keanggotaan kelembagaan untuk melaksanakan kewenangan lembaga yang dapat menentukan barisan terlegitimasi politik diantara kedua kubu pimpinan.

Bagi pimpinan yang berhasil terlegitimasi, maka pimpinan tersebutlah yang akan menjalankan kewenangan konstitusional DPD RI meskipun kursi pimpinan diperolehnya dengan cara yang tidak sah.

Berdasarkan dalil yang dimohonkan, pada petitum, Hemas dan pemohon lainnya meminta supaya Mahkamah menyatakan sah para pemohon sebagai Pimpinan DPD RI Periode 2014 – 2019.

Selain itu, pemohon meminta agar Mahkamah memulihkan hak-hak mereka selaku ketua dan anggota dalam kedudukan dan harkat martabatnya dalam keadaan semula.

“Menyatakan termohon tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan kewenangan DPD RI serta menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Termohon sebagai Pimpinan DPD RI Periode April 2017 – September 2019,” ujar Irman.

Tidak Berkedudukan Hukum

Oesman Sapta kemudian angkat bicara ketika diminta menanggapi permohonan Hemas di MK tersebut. Menurut Oesman Hemas dan para pemohon lainnya sudah tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara di MK.

Oesman mengatakan hal ini disebabkan karena Hemas telah diberhentikan untuk sementara waktu dari DPD RI sejak awal Januari 2019, sehingga Hemas dinilai sudah tidak memiliki kekuatan untuk tetap diakui sebagai pimpinan DPD RI.

“Hemas sudah tidak memiliki kedudukan hukum,” ujar Oesman.

DPD RI telah memberhentikan Hemas dengan alasan bahwa yang bersangkutan sudah lebih dari tujuh kali tidak mengikuti rapat paripurna DPD RI tanpa memberikan alasan.

Menurut Oesman, pemberhentian Hemas dilakukan sudah sesuai prosedur yang dijalankan oleh Badan Kehormatan DPD RI.

Badan Kehormatan sendiri sudah beberapa kali memanggil Hemas untuk dimintai klarifikasi perihal ketidakhadirannya, namun Hemas tidak pernah memenuhi panggilan Badan Kehormatan.

Di sisi lain Hemas mengakui bahwa pemberhentian dirinya disebabkan karena beberapa kali tidak menghadiri sidang paripurna DPD RI.

“Saya enggan mengikuti Sidang Paripurna, karena takut kalau saya hadir akan dinilai telah mengakui kepemimpinan Pak Oesman,” ujar Hemas.

Dualisme kepemimpinan ini masih terus bergulir, padahal pemilihan umum akan segera digelar pada 17 April 2019 sehingga rakyat akan kembali memilih siapa yang akan mewakili mereka untuk menunjuk pimpinan DPD RI yang menjabat untuk periode selanjutnya.

Siapapun yang menjabat sebagai wakil rakyat, hendaknya dia yang dipilih untuk mampu mendengar aspirasi rakyat, mampu melihat kesulitan rakyat, dan mampu memperjuangkan kesejahteraan serta keamanan rakyat.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

AIPI Semarang rekomendasikan penyempurnaan sistem pemilu

Sejumlah pembicara menyampaikan materi dalam Seminar Nasional “Prospek Demokrasi Elektoral Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019” di Semarang. (Foto: dok.AIPI Semarang)

Semarang (ANTARA) – Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Semarang memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pemilu berkaitan dengan upaya penyempurnaan sistem pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Ketua AIPI Cabang Semarang Nur Hidayat Sardini di Semarang, Kamis, mengatakan, rekomendasi soal penyempurnaan sistem pemilu tersebut merupakan hasil Konferensi Nasional Rumpun Disiplin Ilmu Politik dengan tema Pemilu Dalam Tinjauan Multi Aspek.

“Rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada KPU, Bawaslu, DKPP dan Komisi II DPR,” katanya.

21 dosen dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia turut hadir untuk memberikan masukan salam konferensi tersebut.

“Masukan ini untuk perbaikan pelaksanaan pemilu yang akan datang,” tambahnya.

Dalam rangkaian konferensi kali ini, kata dia, digelar pula seminar nasional bertema pemilu yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang.

Ia menambahkan konferensi nasional AIPI ini akan menjadi agenda rutin tahunan.

“Kegiatan ini mendapat respon positif kalangan dosen dan peneliti,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

TKD Jateng: survei Litbang Kompas sudah diberi bumbu politik

Semarang (ANTARA) – Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Kiai Haji Ma’ruf Amin Provinsi Jawa Tengah Bambang Wuryanto menyebut hasil survei Litbang Kompas yang terbaru terkait Pemilu 2019 sudah diberi bumbu politik untuk menciptakan persepsi tertentu.

“Survei adalah sebuah riset akademis, tapi kemudian dibumbui dengan bumbu-bumbu politik sehingga dipersepsikan, sudah diolah agar semangat pendukung Jokowi mentalnya jatuh dan pendukungnya surut,” katanya di Semarang, Kamis.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas pasangan capres/cawapres Jokowi-Ma’ruf turun menjadi 49,2 persen, sedangkan pasangan capres/cawapres Prabowo-Sandiaga 37,4 persen dan sebanyak 13,4 persen responden menyatakan rahasia sehingga jarak elektabilitas kedua pasangan capres semakin menyempit menjadi 11,8 persen.

Menurut pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu, jika hasil survei dicermati ada ekstrapolasi elektabilitas di angka 57-61 persen sehingga dirinya menganggap survei yang diolah kemudian dipersepsikan kepada publik agar mengira pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin akan kalah pada Pilpres 2019.

Ia mencontohkan hasil survei di Jateng serta Yogyakarta menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebesar 61,6 persen dan itu tidak sesuai kenyataan di lapangan.

Dari survei internal partai yang dilakukan pihaknya, kata Bambang, elektabilitas Jokowi- Amin di Jateng justru mengalami kenaikan terus.

Bahkan dalam survei internal 10 hari lalu, elektabilitas pasangan  01 mencapai 68,8 persen, hasil survei termutakhir bahkan naik di angka 72 persen.

“Itu (survei Litbang Kompas) 100 persen salah, mengolah angkanya salah. Jateng justru naik terus, secara periode tidak pernah turun,” katanya.

Bambang Pacul juga mempertanyakan akurasi survei Litbang Kompas terkait pilpres mendatang, sebab pada Pilgub Jateng lalu, pasangan Ganjar-Yasin disebutkan akan meraih suara 79 persen, namun faktanya suara yang diraih 57 persen.

“Bagaimanapun sebuah survei tak bisa dipercaya penuh. Tidak boleh berpegang mati pada survei karena survei hanya alat kita agar bekerja lebih baik lagi,” ujarnya.

Ia menambahkan menjelang waktu pemungutan suara Pemiku 2019, upaya pemenangan Jokowi-Amin di Jateng terus dilakukan.

PDIP, lanjutnya, masih mengandalkan pergerakan dari para caleg dan 48 kelompok sukarelawan di Jateng yang telah didaftarkan.

“Pak Jokowi punya sukarelawan yang terus bergerak, sedangkan partai punya pasukan reguler dan nonreguler. Semua terus bergerak,” katanya.

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kodam IV/Diponegoro gelar TFG sukseskan Pemilu 2019

Sejumlah anggota TNI Kodam IV/Diponegoro bersama Polri saat melakukan latihan “Tactical Floor Game” (TFG) untuk mensukseskan Pemilu 2019, di Gedung Warastratama Jalan Adi Sucipto, Solo, Kamis. (Foto:Bambang Dwi Marwoto)

Solo (ANTARA) – Anggota Kodam IV/Diponegoro bersama Polda Jawa Tengah menggelar latihan “Tactical Floor Game” (TFG) untuk mensukseskan pesta demokrarasi Pemilu 2019, yang digelar di Gedung Warastratama Jalan Adi Sucipto, Solo, Kamis.

Pada acara latihan TFG untuk meningkatkan kesiapan prajurit dan satuan menghadapi Pemilu 2019 tersebut diikuti para Komandan Kodim (Dandim), Kepala Polres, Kepala Polsek dan Komandan Koramil di wilayah Jateng.

Bahkan, pada acara latihan TFG tersebut dihadiri Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa, dan Wakil Kepala Polda Jateng Brigjen Pol Ahmad Luthfi.

Menurut Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi dalam pidato yang dibacakan oleh Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Teguh Muji Angkasa pada Pembukaan latihan TFG menyampaikan terkait tugas perbantuan tersebut, integrasi atau sinkronisasi, keterpaduan, dan sistem komando kendali merupakan bagian dari kunci sukses pelaksanaannya.

Pangdam berharap melalui latihan TFG pengamanan Pemilu anggota Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden 2019, seluruh aturan pelibatan, sistem kendali dan interoperability TNI-Polri dapat dilatihkan dan diuji tahapan-tahapannya guna menghadapi berbagai kemungkinan situasi maupun kontinjensi.

Menurut Pangdam satu hal yang juga tidak kalah penting dalam latihan tersebut yakni terciptanya kesamaan visi-misi serta semakin meningkatnya soliditas dan sinergitas para unsur pimpinan TNI-Polri.

Hal tersebut, sehingga semakin terbiasa dan mudah dalam melakukan baik koordinasi maupun sinkronisasi dalam setiap pelaksanaan tugas.

Dengan latihan TFG tersebut, Pangdam berharap kesiapan dan kesiagaan TNI-Polri menghadapi Pesta Demokrasi 2019 akan semakin baik, serta dapat diminimalisir kemungkinan resiko dalam pelaksanaan tugas akibat “miss comunication” atau perbedaan-perbedaan pandangan antar aparat yang dapat mempengaruhi atau menggagalkan pelaksanaan tugas.

Pada penyelenggaraan Pemilu, kesiapan aparat keamanan merupakan salah salah faktor dominan untuk mensukseskan pesta demokrasi itu. Sehingga diperlukan pelibatan seluruh komponen bangsa termasuk TNI dalam tugas perbantuan kepada Polri untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi Pemilu 2019.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

WCC Palembang ajak masyarakat pilih caleg peduli perempuan

Direktur Eksekutif WCC Palembang Yeni Roslaini Izi (Foto ANTARA News Sumsel.com/Yudi Abdullah/19) (Foto ANTARA News Sumsel.com/Yudi Abdullah/19/)

Palembang (ANTARA) – Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan “Women’s Crisis Centre” Palembang, Sumatera Selatan mengajak perempuan memilih calon anggota legislatif yang peduli dan mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dalam Pemilu 17 April 2019.

“Seruan kepada perempuan di daerah ini untuk memilih calon anggota legislatif (Caleg) yang peduli dan mendukung pemenuhan hak-hak perempuan untuk meningkatan kapasitas perempuan dan kesetaraan gender,” kata Direktur Eksekutif Women’s Crisis Centre (WCC) Palembang Yeni Roslaini Izi di Palembang, Kamis.

Menurut dia, dalam menentukan pilihan caleg, perempuan di provinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota ini, diimbau untuk memperhatikan visi misi dan program kerja calon tersebut.

Pemilih perempuan di daerah ini harus memastikan masalah hak kesehatan perempuan termasuk kesehatan seksual dan reproduksi perempuan masuk dalam agenda caleg yang akan dipilih.

Kemudian, perlu juga melihat dengan kritis agenda politik para caleg dan memilih mereka yang mendukung agenda perubahan posisi perempuan untuk setara dengan laki-laki.

Jika visi misi dan program kerjanya peduli dan mendukung pemenuhan hak-hak perempuan, tidak hanya perlu memantapkan pilihan kepada caleg tersebut tetapi juga wajib memperjuangkan kemenangannya.

Untuk memperjuangkan caleg peduli perempuan, WCC mengajak seluruh perempuan di daerah ini memonitor seluruh tahapan hingga pascapemungutan suara Pemilu 2019 yang digelar serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Peran serta perempuan dalam memonitor seluruh tahapan pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu untuk memastikan pemilu berlangsung dengan tertib, aman, lancar, bersih, bebas politik uang, intimidasi, dan isu SARA, kata Yeni.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Indeks Persepsi Maladministrasi Pemprov Jabar terendah kedua

Maka dari itu saya tekankan lagi bahwa ASN Jawa Barat itu harus mempunyai tiga nilai dalam menjalankan pekerjaannya antara lain, berintegritas, profesional dan melayani sepenuh hati.”

Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil mengatakan Indeks Prestasi Maladministrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terendah kedua dengan skor 4.98 dari 10 provinsi di Indonesia yang disurvei oleh Ombudsman RI.

“Dari 10 provinsi yang disurvei, Jawa Barat berada di posisi dua terbaik, dengan skor 4.98. Dengan predikat maladministrasi terendah kedua. Adapun hasil paling baik berhasil diraih NTT dengan skor Inperma paling rendah yakni 4,87,” kata Gubernur Emil pada Peluncuran Survei ndeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, di Gedung Sate Bandung, Kamis.

Survei Indeks Prestasi Maladministrasi merupakan cara yang dilakukan Ombudsman RI dalam mendapatkan data primer dari pengguna layanan dengan cara memetakan tingkat administrasi pada layanan publik dasar.

“Dirilis survey Persepsi Maladministrasi oleh Ombudsman RI, untuk mengukur kualitas pelayanan administrasi publik kepada masyarakat,” kata Gubernur Jabar.

Dia mengatakan Ombudsman RI sendiri melakukan survei Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) kepada 10 pemerintah provinsi yang telah mendapat predikat zona hijau tentang pelayanan, baik dalam survei kepatuhan terhadap UU No 25 tahun 2009.

Ke-10 provinsi tersebut adalah Sumut, Kepri, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, NTT, Kaltim, Sulsel dan Provinsi Sultra.

Adapun nilai provinsi lainnya, yakni Provinsi Sumut memiliki skor indeks persepsi maladministrasi 5,28, Kepri 5,45, Jambi 5,44, Jakarta 5,11, Banten 5,52, Kaltim 5,46, Sulsel 5,30 dan Provinsi Sultra 5,47.

“Ini bagus tapi belum ‘perfect’, saya bilang. Percect itu kalau Persepsi Maladministrasi-nya tidak ada,” katanya.

Hasil survei ini lanjutnya, menandakan layanan publik di Jawa Barat semakin membaik, dan tinggal ditingkatkan lagi agar mendapat nilai sempurna.

Dia mengatakan, bahwa di era pemerintahan “Dinamic Governance,” Provinsi Jawa Barat pada saat ini terus berusaha meningkatkan tingkat pelayanan publik dengan mengurangi interaksi tatap muka antara masyarakat dengan petugas-petugas pelayanan.

Dengan konsep tersebut, kata Emil, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha membuat suatu sistem dimana negara yang mendatangi rakyat, bukan rakyat yang mendatangi negara.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan beberapa program terkait dengan inovasi lanayan terhadap masyarakat, salah satu contohnya Samsat J’bret yaitu bayar pajak secara online dengan bekerjasama dengan beberapa pihak ketiga sebagai rekanan pelayanannya.

“Maka dari itu saya tekankan lagi bahwa ASN Jawa Barat itu harus mempunyai tiga nilai dalam menjalankan pekerjaannya antara lain, berintegritas, profesional dan melayani sepenuh hati,” kata Emil.

“Intinya lakukan pelayanan seperti maunya masyarakat, warga sekarang biasa ‘online’, ya udah kita design bayar pajak lewat Bukalapak, Tokopedia, yang biasa ke minimarket bayarnya ke Alfamart, Indomaret, dan lain seterusnya,” kata Emil.

Hal demikian, akan dipraktikkan juga di semua layanan. Emil mengajak stakeholder, para perangkat daerah untuk berpikir seperti konsumen. Itulah reformasi pelayanan publik yang ia harapkan.

Emil berharap, dengan sistem pemerintahan “dynamic governance” dan menjunjung tiga nilai ASN Jawa Barat, ke depannya hasil survey ini akan menjadi lebih baik dan berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat itu sendiri.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anggota Brimob tertembak KKSB dirujuk ke Jakarta

Timika (ANTARA) – Seorang personel Satuan Tugas Belukar Brimob yang terluka akibat terlibat kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata/KKSB di Distrik Mugi, Nduga pada Rabu (20/3), rencananya akan dirujuk ke RS Polri Soekamto Kramat Jati, Jakarta pada Jumat (22/3).

Pejabat Kehumasan RSUD Mimika Lucky Mahakena kepada Antara di Timika, Kamis, mengatakan anggota Brimob bernama Irfan Arif Rahman berpangkat Inspektur Dua Polisi itu dirujuk ke RS Polri Kramat Jati Jakarta untuk perawatan lebih lanjut atas luka-lukanya. Korban diketahui terkena tembakan peluru KKSB pada bahu kiri menembus hingga punggung.

“Indikasinya ada proyektil peluru yang masih bersarang di tubuh pasien sehingga harus mendapat penanganan di rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih memadai. Terhadap pasien sudah dilakukan operasi ringan sifatnya pembersihan atas luka-lukanya. Kondisinya cukup stabil dan bisa duduk sehingga dipandang cukup siap untuk menempuh perjalanan panjang dengan pesawat sekitar 5-6 jam,” jelas Lucky.

Adapun rekan Irfan Arif Rahman yaitu Bhayangkara Dua Polisi Ravi Fitrah Kurniawan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUD Mimika. Irfan diketahui terluka tembak pada bagian dada kanan bawah ketiak.

“Penanganannya intensif dengan observasi serius dari pihak medis,” jelas Lucky.

Sebagaimana Irfan, Ravi Kurniawan sedianya juga akan dirujuk ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Namun lantaran kondisinya belum stabil maka rencana tersebut ditunda hingga beberapa hari ke depan.

Sebelumnya, Ravi Kurniawan sempat menjalani operasi besar di RSUD Mimika.

“Pasien kondisinya belum stabil, sampai sekarang masih menggunakan oksigen di ruang ICU. Untuk pemulihan kestabilannya membutuhkan waktu dua hingga tiga hari ke depan sesuai arahan dokter,” jelas Lucky.

Irfan dan Ravi Kurniawan tergabung dalam Satgas Belukar Brimob Polri yang ditempatkan di Nduga, Papua dalam kurun waktu dua bulan terakhir.

Pada Rabu (20/3) pagi, pasukan Brimob tersebut terlibat kontak tembak dengan orang-orang sipil bersenjata di Distrik Mugi, Nduga. Saat itu Irfan bersama rekan-rekannya sedang melaksanakan pengamanan bandara setempat.

Dalam insiden itu, satu personel Brimob gugur atas nama Bhayangkara Dua Polisi Aldy.

Jenazah Aldy telah diterbangkan ke kampung halamannya di Tarakan, Kalimantan Timur pada Kamis pagi menggunakan penerbangan Garuda Indonesia dari Timika ke Jayapura dan selanjutnya berganti pesawat dengan penerbangan Lion Air dari Jayapura menuju Sepinggan, Balikpapan.

Pada Kamis siang, Kepala Operasi Satgas Belukar Brimob Polri menjenguk kedua anggotanya yang tengah dirawat intensif di RSUD Mimika.

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TGPF Novel Baswedan datangi 3 tempat terkait di Malang

ANTARA-Ada tiga tempat di Kota Malang, Jawa Timur, yang ditengarai terkait dengan aksi penyiraman air keras ke wajah penyidik senior Komisi Pembaranatasn Korupsi (KPK) Novel Baswedan pada 2017 lalu. Hal itulah yang membuat Tim Gabungan Pencari Fakta yang mengangani kasus tersebut harus mendatangi, selain juga memeriksa sejumlah saksi.

AHY sampaikan 14 Prioritas Demokrat di Luak Limapuluh

Sarilamak (ANTARA) – AHY dalam orasi politiknya di Kabupaten Limapuluh Kota mengenalkan 14 prioritas Demokrat untuk rakyat Indonesia.

“Dalam dua tahun terakhir, kami melakukan perjalanan ke ratusan kota-kabupaten di Indonesia dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mengetahui langsung permasalahan apa yang dihadapi masyarakat,” kata AHY mengawali pidato politiknya di Nagari Guguak, Kamis.

Setelah perjalanan yang cukup panjang itu, AHY merumuskan seluruh permasalahan, persoalan yang dihadapi masyarakat menjadi 14 prioritas sebagai solusi untuk kemajuan masyarakat.

“Anak-anak sudah sekolah, sudah melakukan pendidikan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Ini prioritas pertama Partai Demokrat, ciptakan lebih banyak lapangan kerja, khusus generasi muda dan perempuan,” ucapnya.

Prioritas kedua, katanya, kelola keuangan dan meningkatkan BPJS kesehatan terutama bagi masyarakat kurang mampu.

“Apakah di daerah ini sulit mendapatkan pelayanan BPJS,” tanya AHY ke ribuan massa yang hadir.

Massa yang datang dari Payakumbuh, Limapuluh Kota, Bukittinggi dan dari Riau serentak menjawab “iya!”.

Apa yang dirasakan masyarakat Limapuluh Kota, kata AHY lagi, sama dengan apa yang dirasakan masyarakat di berbagai penjuru tanah air.

“Sudah ratusan kota dan kabupaten yang saya kunjungi, mereka rasakan sama yang dirasakan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota,” terang AHY.

Ketiga, memberikan subsidi listrik untuk golongan kurang mampu dan meningkatkan ketersediaan BBM premium.

Saat ini, BBM premium sulit untuk didapatkan bahkan rakyat harus membeli BBM jenis lain dengan harga yang mahal. “

“Sekarang, BBM premium sulit didapat, antrian panjang. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, yang kita inginkan pemerintah mampu menyediakan BBM premium ini secara cukup untuk masyarakat,” katanya lagi.

Belum lagi tarif listrik saat ini, kata AHY, melonjak tinggi sampai 143 persen selama 5 bulan.

Sehingga memberatkan masyarakat, terutama bagi mereka yang berkehidupan menengah ke bawah.

“Kedepan, Partai Demokrat memperjuangkan agar tarif listrik itu bisa dikendalikan dengan baik sehingga masyarakat tidak keberatan atas tarif dasar listrik ini,” terangnya.

Prioritas Demokrat Untuk Rakyat keempat, katanya, mempertahankan subsidi pupuk untuk petani.

Kelima, menghentikan impor pangan ketika musim panen. Prioritas keenam, tingkatkan gaji pegawai termasuk guru, TNI, Polri dan pensiunan.

Ketujuh, pelonggaran pajak bagi dunia usaha agar bisa tumbuh dan meningkatkan upah buruh.

Prioritas kedelapan, membantu dan melindungi UMKM, termasuk pedagang kecil dan angkutan kota.

Kesembilan, angkat secara bertahap guru, pegawai honorer dan tingkatkan kesejahteraan perangkat desa atau nagari.

Kesepuluh, memprioritaskan untuk mengontrol dan membatasi utang pemerintah dan BUMN agar tak menjadi beban.

Kesebelas, melanjutkan pembangunan infrastruktur sesuai keuangan negara. Kedua belas memberikan perlindungan hukum kepada rakyat secara adil dan menjamin kebebasan berbicara termasuk Kemerdekaan Pers.

Prioritas ketiga belas, jaga kebhinekaan dan kerukunan antar identitas dan cegah perpecahan bangsa.

Terakhir, lanjutkan dan tingkatkan program pro rakyat. Seperti BOS, Bidik Misi, BPJS, bantuan lansia, disabilitas & bencana, PKH, Raskin, BLT/BLSM, KUR, PNPM & lain-lain untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

“Ini yang akan diperjuangkan bersama Partai Demokrat untuk rakyat,” jelas AHY.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KPU Gorontalo akan gelar nonton bareng videografi kepemiluan

KPU Provinsi Gorontalo saat menyosialisasikan tentang nonton bareng videografi kepemiluan di KPU Gorontalo Utara.

Gorontalo (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, akan menggelar nonton bareng videografi tentang kepemiluan serentak pada 6 April 2019.

Hal itu diungkap Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem, di Gorontalo, Kamis, pada pertemuannya dengan KPU Gorontalo Utara dan para anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dari 11 kecamatan, di kantor KPU Kabupaten setempat.

Tayangannya akan memuat tentang teknis-teknis kepemiluan, khususnya tata cara memberikan hak suara, mengenal lima jenis surat suara serta teknis kepemiluan lainnya yang perlu disosialisasikan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilh di setiap daerah.

Nonton bareng tersebut sengaja digelar 11 hari sebelum hari pemungutan suara, untuk memastikan seluruh masyarakat telah memiliki pemahaman tentang lima jenis surat suara serta tata cara melakukan pencoblosan.

“Jangan sampai kita selaku penyelenggara baik dari tingkat kabupaten hingga desa, sudah mutar-mutar mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya namun ternyata orang-orang terdekat ataupun yang ada di sekitar rumah dan lingkungan kita, tidak mengenal lima jenis surat suara yang akan digunakan nanti,” ujar mantan Ketua KPU Gorontalo Utara itu.

Sasaran nonton bareng itu kata ia, termasuk orang-orang terdekat yang berada di seputar lingkungan rumah para penyelenggara Pemilu 2019.

Maka penayangannya akan dilakukan di seluruh kantor desa maupun di rumah salah satu penyelenggara Pemilu yang ada di setiap desa.

KPU berharap, nonton bareng tersebut menjadi “virus” positif yang akan menyebarkan informasi secara luas tentang teknis kepemiluan.

Pihak PPK pun diharapkan mengkoordinir penyelenggaraannya dan KPU kabupaten yang akan memantaunya di lapangan.

“Nonton bareng ini serentak di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Mahfud MD sarankan 2 penyelesaian di kasus jual-beli jabatan Kemenag

ANTARA-Kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama yang menyeret nama mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy membuat pakar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia Mahfud MD menyarankan dua hal. Pertama, langkah pidana yang dilakukan Komisi Pembrantasan Korupsi, kedua langkah yang harus dilakukan Kementerian Agama dengan melakukan perombakan (reassessment) total.

Presiden lantik Dubes RI untuk Republik Federal Nigeria

Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo melantik Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Federal Nigeria, Usra Hendra Harahap di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Pelantikan dan pengangkatan Usra Hendra Harahap sebagai Dubes RI untuk Nigeria berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 33/P Tahun 2019 tanggal 20 Maret 2019.

Jabatan Dubes RI untuk Republik Federal Nigeria berkedudukan di Abuja itu merangkap juga untuk sejumlah negara lain di Afrika.

Sejumlah negara itu antara lain Republik Burkina Faso, Republik Gabon, Republik Ghana, Republik Kamerun, Republik Kongo, Republik Liberia, Republik Niger dan Togo.

Wakil Presiden M Jusuf Kalla hadir juga dalam acara pelantikan itu. Pejabat lain yang hadir di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Mensesneg Pratikno. Juga hadir Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Sebelumnya di tempat yang sama, Presiden Jokowi menyaksikan pengucapan sumpah dua Hakim Konstitusi yaitu Aswanto dan Wahiduddin Adams.

Presiden Jokowi mengangkat dua hakim konstitusi itu berdasar Keppres Nomor 32/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR.

Pewarta: Agus Salim
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat : Demokrasi Indonesia masih melahirkan pemimpin koruptor

Pengamat Politik UMMU Ternate, DR Herman Oesman hadir pada dialog Pemilu yang digelar kerjasama Bawaslu dan PWI Maluku Utara (Abdul Fatah)

Ternate (ANTARA) – Pengamat Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Ternate, Maluku Utara (Malut), DR Herman Oesman menegaskan, kenyataan di lapangan demokrasi di Indonesia masih melahirkan para pemimpin koruptor.

“Kita lihat berapa banyak kepala daerah, pejabat di pusat bahkan pimpinan partai yang terlibat kasus hukum,” kata Herman Oesman pada dialog Pemilu yang digelar kerjasama Bawaslu Maluku Utara dan PWI Maluku Utara, Kamis (21/3).

Hal ini, kata Herman Oesman, ditandai dengan banyaknya pejabat baik pusat maupun daerah yang ditangkap karena terlibat kasus korupsi, bahkan pimpinan partai politik.

Menurut Herman Oesman, dari sekian penyebab demokrasi melahirkan para koruptor selain pemilu biaya tinggi, adalah soal kualitas pemilih. Harusnya kata Herman Oesman, pemilih atau masyarakat tidak memilih para wakil atau calon kepala daerah yang mempunyai reputasi kurang baik terutama yang diindikasi terlibat perbuatan hukum.

Oleh karena itu, pers harus hadir dengan memberikan informasi kepada public soal figur calon wakil rakyat atau calon kepala daerah yang memiliki integritas serta sepak terjang yang baik.

“Pers harus berani memberitakan siapa-siapa yang punya rekam jejak yang tidak baik, agar masyarakat tidak membeli kucing dalam karung. Hitam putih demokrasi Maluku Utara juga berada di tangan Pers,” ujarnya.

Herman Oesman juga berharap, partai politik adalah pintu utama sebagai filter dalam melahirkan kader pemimpin yang berintegritas dan harus ada komitmen partai politik untuk tidak mengajukan calon bermasalah terutama masalah hukum.

Sementara itu, Plt Ketua PWI Maluku Utara, Halik Djokrora menegaskan, Pers harus berani memberitakan rekam jejak para calon, pers harus menyampaikan ke public mana calon yang layak untuk dipilih dengan pemberitaan rekam jejak mereka.

Dengan fungsi kontrol sosial yang menjadi tugas Pers, diharapkan melahirkan pemimpin yang bermartabat dan berintegritas.

“Pers bukan mengajak maysarakat untuk memilih figure siapa, akan tetapi Pers menyajikan melalui pemberitaan figure-figur terbaik,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu akui Polri beri lampu merah pemilu Malut

Ternate (ANTARA) – Bawaslu Maluku Utara (Malut) mengakui, Mabes Polri memberikan lampu merah bagi Malut dalam pemilu 17 April 2019 nanti, karena dalam catatan Mabes Polri Maluku Utara masuk sebagai daerah rawan konflik pada pelaksanaan Pemilu 2019.

“Integritas penyelenggara menjadi salah satu fackor ditetapkannya Maluku Utara sebagai daerah rawan konflik dalam pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara serentak pada 17 April 2019,” kata Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin di Ternate, Kamis.

Dia mengatakan, indikator Polri memberikan Maluku Utara sebagai daerah rawan konflik salah satunya soal integritas penyelenggara.

Selain itu, kata Muksin Amrin, indikator integritas penyelenggara oleh Mabes Polri, karena ada sejumlah incumbent atau anggota KPU aktif saat ini sebagian tidak lagi lulus seleksi calon anggota KPU baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Saya juga sependapat, kalau integritas penyelenggara diragukan karena mereka tidak lulus dalam seleksi calon anggota KPU,” kata Muksin Amrin.

Kendati begitu, Muksin Amrin mengaku, Bawaslu Republik Indonesia secara resmi telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 secara nasional. Dalam data tersebut, Malut sendiri diberi skor 49,89 berdasarkan akumulasi IKP 2019 di 10 kabupaten dan kota bersama dengan 14 provinsi lain di Indonesia.

“Dalam IPK yang ada, Malut masuk pada zona kerawanan tingkat sedang untuk level provinsi, namun beberapa aspek dimensi dan sub dimensi, sejumlah kabupaten dan kota di Malut justru memiliki indeks yang masuk kerawanan tinggi,” katanya.

Data Mabes Polri menyebutkan, ada 15 provinsi yang masuk kategori rawan dan dari 15 tersebut diantaranya, Papua Barat, Papua, Malut, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, DIY, NTB, NTT, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Masih menurut data Mabes Polri, dari situasi kamtibmas dan latar belakang, dimana Malut merupakan daerah konflik horizontal serta memiliki catatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pemilihan-pemilihan sebelumnya.

Selain dari latar belakang yang merupakan daerah konflik horizontal, Polri juga melihat kerawanan itu dari letak geografis, dimana Malut hampir 73 persen adalah wilayah laut sementara sisanya adalah wilayah daratan.

Dengan letak geografis yang menyatakan Malut adalah provinsi kepulauan, yang perlu diantisipasi paling utama adalah pendistribusian logistik pemilu dari satu daerah ke daerah lain.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Malut membenarkan adanya catatan Mabes Polri yang menempatkan Provinsi Malut masuk daerah rawan konflik dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pilpres tahun 2019 ini.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Satgas Yonif 328 DGH amankan tujuh WN PNG pelintas batas ilegal

Jayapura (ANTARA) – Tujuh warga negara Papua Nugini (PNG) diamankan anggota satgas pamtas dari Yonif 328 DGH yang sedang berpatroli di sekitar perbatasan kedua negara, karena masuk tanpa memiliki dokumen.

Memang benar anggota mengamankan tujuh WN PNG yang melintas di jalan setapak di wilayah RI, kata Komandan Yonif 328 Mayor Inf Erwin Iswari kepada Antara di Jayapura.

Dia mengatakan, ketujuh WN PNG itu diamankan Rabu (20/3) saat melintas di jalan setapak di sekitar Skouw.

Ketujuh WN PNG tersebut adalah P (64 Th), H (24 Th), I (28 Th), RS (36 Th), J (24 Th), DN (66 Th) dan A (20 Th) .

Banyak jalan setapak yang dapat dilintasi masyarakat termasuk WN PNG saat melintas ke wilayah Indonesia atau kembali ke negaranya, kata Erwin seraya menambahkan setelah diamankan mereka diserahkan ke pos imigrasi yang ada di PLBN Skouw.

Kepala Imigrasi Jayapura Gatut Setiawan ketika dihubungi terpisah mengaku tidak ada penyerahan tujuh WN PNG dari Yonif 328 yang bertugas di Skouw, Kota Jayapura.

“Saya sudah cek ke petugas imigrasi yang bertugas di PLBN Skouw, dan menyatakan tidak ada WN PNG yang diserahkan ,” kata Gatut.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengusaha ProJokowi dorong masyarakat gunakan hak pilih

Sekretaris Pengusaha Pekerja ProJokowi Shinta Kamdani (kedua dari kiri) dalam konferensi pers deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Ma’ruf, di Jakarta, Kamis. (Rangga Jingga)

Jakarta (ANTARA) – Pengusaha Pekerja ProJokowi (KerJo) ikut mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu serentak 2019, dengan mengelar kampanye anti-golput.

Sekretaris KerJo Shinta Kamdani mengatakan upaya mendorong penggunaan hak pilih dilakukan dengan menggelar pesta diskon nasional bertajuk “Kling King Fun”.

Nantinya seluruh masyarakat dapat memeroleh voucher atau diskon berbagai jenis produk di berbagai gerai, dengan hanya menunjukkan tinta di jarinya setelah melakukan pencoblosan.

“Berbagai ‘brands’ sudah berkomitmen untuk ikut berpartisipasi. Caranya mudah, tinggal tunjukkan atau foto jari yang dicelup tinta biru tanda sudah mencoblos, pemilih langsung bisa mendapatkan diskon, voucher, dan banyak promo lainnya,” kata Shinta.

Dalam sosialisasi kampanye anti-golput ini pengusaha KerJo bekerja sama dengan 107 radio se-Indonesia.

Shinta menekankan program yang dicetuskan KerJo ini bersifat netral, semata-mata bertujuan untuk mengajak warga pemilih datang ke TPS dan menggunakan hak pilih pada 17 April 2019.

Penasehat KerJo Sofjan Wanandi menegaskan melalui kampanye anti-golput ini, pengusaha KerJo tidak memaksakan masyarakat untuk memilih pasangan capres-cawapres tertentu.

“Kami tidak tahu mereka memilih siapa. Mereka tinggal menunjukkan tinta (bukti mencoblos), makan gratis (dapat diskon). Kampanye ini murni untuk anti-golput,” kata Sofjan.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

PKB: Penampilan Ma’ruf di debat tingkatkan elektabilitas Jokowi

Situasi diskusi “Ngopi Bareng dari Seberang Istana bertema Pascadebat Cawapres, Siapa yang dongkrak Calon Presiden?”, di Jakarta, Kamis (21/3/2019). (Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebutkan penampilan cawapres nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin di debat cawapres ketiga dalam tahapan Pilpres 2019 akan meningkatkan elektabilitas capres Joko Widodo.

“Kami dari TKN Jokowi-Ma’ruf melihat penampilan kiai Ma’ruf sangat baik akan menambah elektabilitas pak Jokowi. Mudah-mudahan ada hasil survei yang bisa membuktikan itu,” kata Wakil Sekjen PKB Iman saat menjadi pembicara diskusi “Ngopi Bareng dari Seberang Istana bertema Pascadebat Cawapres, Siapa yang dongkrak Calon Presiden?”, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, debat ketiga cawapres antara KH Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno pada 17 Maret 2019 lalu menunjukkan hal yang luar biasa.

“Publik awalnya menilai kiai Ma’ruf hanya sekedar kiai, belum tahu secara detail kemampuan beliau, kapasitas beliau. Dan itu ditunjukkan cukup baik apa yang dilakukan oleh kiai Ma’ruf, program yang disampaikan juga terukur dan detail,” kata influencer TKN Jokowi-Ma’ruf ini.

Iman juga tidak membayangkan bahwa Kiai Ma’ruf mampu menguasai isu-isu melalui program-program yang disampaikan dalam debat ketiga.

“Kiai Ma’ruf menunjukan kelasnya sebagai seorang pemimpin. Program-program yang telah disampaikan itu akan ditindaklanjuti oleh tim teknis TKN bila Kiai Ma’ruf terpilih menjadi wakil presiden,” ujarnya.

Ia menambahkan dengan debat ketiga yang berlangsung baik itu, maka Jokowi-Ma’ruf menang 3-0 atas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi.

“Kami harapkan di debat selanjutnya Jokowi-Ma’ruf bisa kembali unggul,” kata Iman.

Baca juga: PDIP optimistis elektabilitas semakin naik

Baca juga: Kiai Ma’ruf: rugi Jika tak pilih Jokowi

Baca juga: Pengusaha nilai Jokowi Presiden yang tidak egois

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Agenda Ma’ruf Amin di Kaltim padat

ANTARA-Sejumlah agenda telah menanti Calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin begitu tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Rabu (20/3) malam. Rencananya, dia akan mengisi seminar di dua pondok pesantren dan menghadiri deklarasi Jaringan Kiai dan Santri Nasional se-Kaltim.

Kompleksitas pemungutan suara di Nusakambangan

Asal narapidana mau mengikuti aturan atau regulasi Undang-Undang Pemilu dan memenuhi syarat sebagai pemilih, seperti memiliki KTP elektronik dan terdaftar dalam DPT, mereka berhak mencoblos.

Cilacap (ANTARA) – Alcatraz Indonesia. Sebutan itu sama sekali tak berlebihan untuk Nusakambangan, pulau yang ketika disebut namanya saja, nyali penjahat paling sangar sekalipun langsung ciut.

Sejak zaman kolonial, pulau legendaris itu telah menjadi amat masyhur karena bromocorah paling sadis, teroris paling bengis, gembong narkoba paling bejat dan koruptor paling rakus, dikerangkeng dalam jeruji besi di penjara-penjara paling ketat yang tersebar di sejumlah tempat di pulau seluas 21.600 hektare itu.

Banyak narapidana bahkan harus meregang nyawa, dieksekusi mati di pulau yang berjarak beberapa ratus meter dari pantai Teluk Penyu Cilacap, Jawa Tengah itu. Sebut di antaranya yang paling fenomenal, eksekusi mati trio Bom Bali: Imam Samudra, Amrozi dan Ali Gufron.

Pemerintahan silih berganti, namun legenda Nusakambangan sebagai penjara paling angker di Tanah Air tetap abadi. Karena baik pemerintah kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan presiden-presiden Era Reformasi tetap mempertahankan Nusakambangan sebagai pulau tertutup, pulau penjara.

Saat ini tujuh penjara, yakni Lapas Batu, Lapas Besi, Lapas Narkotika, Lapas Kembangkuning, Lapas Permisan, Lapas Pasir Putih, dan Lapas Terbuka, beroperasi di Nusakambangan. Tidak lama lagi, penjara di Pulau Nusakambangan akan bertambah satu, yakni Lapas Karanganyar yang saat ini masih dalam proses pembangunan.

Dari tujuh lembaga pemasyarakatan (lapas), dua di antaranya masuk dalam kategori penjara high risk dengan sistem pengamanan super maximum security, yakni Lapas Batu dan Lapas Pasir Putih. Penghuni dua lapas risiko tinggi itu adalah napi kasus terorisme dan gembong narkoba yang dianggap sangat berbahaya, sehingga mereka harus ditempatkan secara one man one cell atau satu orang dalam satu sel.
  Dokumentasi – Kapal menyeberangkan lima bus pengangkut napi kasus terorisme dari Dermaga Wijayapura, Cilacap, ke Dermaga Sodong, Pulau Nusakambangan,  10-5-2018. (Foto: Sumarwoto) 

17 April 2019, pemilu raya akan digelar di seluruh Nusantara. Kendati penghuni penjara Nusakambangan adalah mereka-mereka yang dianggap punya dosa terhadap kemanusiaan dan negara, sebagian besar mereka adalah warga negara yang masih memiliki hak politik. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum juga harus melayani hak politik mereka; memilih presiden, wakil presiden dan wakil rakyat pada perhelatan Pemilu 2019.

Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Lilik Sujandi mengatakan narapidana (napi) memiliki hak sosial politik yang sesuai dengan ketetapan Undang-Undang.

“Tentu Undang-Undang Pemilu mengatur itu, karena persyaratan hak memilih antara warga yang di luar dan warga binaan (napi) itu sama,” kata pria yang pernah menjabat Kalapas Narkotika Nusakambangan.

Kendati demikian ada yang tidak sama. Karena mereka masih harus menjalani masa hukuman, penyelenggaraan pencoblosan atau pemungutan suara harus dilaksanakan di dalam lapas, tidak di luar.

Baca juga: Pengawal pemilu raya di Kampung Laut

Menurut Lilik, asal narapidana mau mengikuti aturan atau regulasi Undang-Undang Pemilu dan memenuhi syarat sebagai pemilih, seperti memiliki KTP elektronik dan terdaftar dalam DPT, mereka berhak mencoblos.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap lah yang harus bekerja ekstra, agar pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di lapas-lapas Nusakambangan dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

Tantangan penyelenggaraan pemungutan suara di penjara memang kompleks. Terutama karena pemilihnya adalah narapidana, yang beberapa di antara mereka memiliki pandangan dan sikap politik yang ekstrem. Banyak napi tidak mau menggunakan hak pilihnya, terutama napi terorisme. Napi kasus terorisme banyak menjadi penghuni Lapas Batu.

“Bahkan mungkin sebagian mereka menganggap pemilu itu haram,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cilacap Bachtiar Hastiarto. Oleh karena itu, ia mengharapkan KPU Cilacap dapat melakukan pendekatan dengan mengandeng alim ulama untuk memberikan edukasi kepada para napi bahwa pemilu itu penting dan bagian dari kecintaan terhadap Allah SWT, bangsa dan negara Indonesia.

Mantan Kepala Lapas Batu/Koordinator Lapas Se-Nusakambangan dan Cilacap Hendra Eka Putra juga mengakui jika banyak napi di Lapas Batu yang menolak untuk menggunakan hak pilih, karena mereka tidak mengakui NKRI.

“Kami melakukan pendekatan hingga akhirnya ada beberapa puluh orang yang mau kembali ke NKRI. Itu tergantung dari pendekatan kita, cara penyampaian ke mereka. Karena ini merupakan hak warga negara, mereka punya hak untuk dipilih dan memilih,” kata pria yang sejak bulan Maret 2019 menjabat Kepala Lapas Cipinang.

Kendati banyak napi yang bersikap ekstrem, kata Hendra yang juga pernah menjadi Kepala Lapas Pasir Putih, sistem pembinaan di lapas-lapas se-Nusakambangan sebenarnya lebih tertata karena menggunakan sistem revitalisasi serta ada pembedaan lapas-nya, yakni “super maximum security”, “maximum security”, “medium security”, dan “minimum security”.

Baca juga: Pemilu adalah kegembiraan orang-orang pulau

Data Pemilih

Tidak hanya itu, kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Nusakambangan juga disebabkan pergerakan napi di lapas-lapas sangat dinamis. Rotasi napi antarlapas di pulau Nusakambangan dilakukan secara periodik. Perpindahan napi dari maupun keluar Nusakambangan pun sering terjadi.

Anggota KPU Kabupaten Cilacap Divisi Pemutakhiran Data Pemilih Ami Purwandari mengatakan berdasarkan data yang diterima per bulan Februari 2019, jumlah napi di Nusakambangan sebanyak 2.195 orang.

Dari jumlah tersebut diketahui sebanyak 1.203 napi telah melakukan perekaman KTP-El dan punya nomor induk kependudukan (NIK), sedangkan 992 napi lainnya belum ada NIK-nya sehingga KPU Kabupaten Cilacap tidak bisa memasukkannya sebagai pemilih.

“Hanya ada nama dan kadang itu nama samaran sehingga kami susah mengidentifikasi ini siapa. Dindukcapil saja kesulitan karena minimal harus ada NIK,” katanya.

Dari 1.203 napi yang telah memiliki NIK, kata dia, sebagian di antaranya telah masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan sisanya sedang diproses untuk masuk ke daftar pemilih tambahan (DPTb).

“Kami masih terus mendata jumlah pemilih di Nusakambangan karena Cilacap merupakan satu-satunya kabupaten dengan jumlah lapas terbanyak dan jaraknya berjauhan. Kemungkinan masih ada pergerakan napi di Nusakambangan maupun Cilacap, namun yang paling banyak di Nusakambangan,” katanya.

KPU Kabupaten Cilacap bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil) setempat telah melakukan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El) di Lapas Pulau Nusakambangan dan Lapas Cilacap yang juga untuk pemutakhiran data pemilih karena banyak data kependudukan napi yang belum terekam oleh Kementerian Dalam Negeri.

Ditjen Pemasyarakatan juga telah berkoordinasi dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri untuk melakukan meluaskan akses kepada narapidana untuk melakukan perekaman data KTP-El.  “Kita memohon supaya Dindukcapil provinsi dan kabupaten/kota diberikan kesempatan untuk membuka akses bagi narapidana yang berdomisili luar wilayah lapas tempatnya menjalani hukuman,” katanya.

Sembilan TPS

Ketua KPU Kabupaten Cilacap Handi Tri Ujiono menyatakan KPU menyiapkan sembilan tempat pemungutan suara (TPS) di Nusakambangan. TPS di Pulau Nusakambangan ikut PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan. Sembilan TPS di Nusakambangan itu tersebar di Lapas Besi, Lapas Narkotika, dan Lapas Permisan masing-masing dua TPS, sedangkan di Lapas Pasir Putih, Lapas Kembangkuning, serta daerah Candi masing-masing satu TPS.

Lapas Batu tidak ada TPS-nya karena semula tidak ada napi yang bersedia ikut perekaman KTP-El dan tidak mau menggunakan hak pilihnya khususnya napi kasus terorisme. Akan tetapi setelah dilakukan pendekatan secara personal, beberapa napi kasus terorisme akhirnya bersedia mengikuti perekaman KTP-El dan menggunakan hak pilihnya.

“Pemilih di Nusakambangan akan dilayani TPS 65 hingga TPS 73. Khusus TPS 65 yang berlokasi di Candi atau luar lapas itu ditujukan untuk melayani 98 warga Nusakambangan dan dimungkinkan pula bergerak untuk melayani napi di Lapas Batu serta Lapas Terbuka,” kata Anggota KPU Kabupaten Cilacap Divisi Teknis Penyelenggaraan Weweng Maretno.

KPU Kabupaten Cilacap juga berupaya mengantisipasi kemungkin bertambahnya jumlah pemilih di Nusakambangan pada hari pemungutan suara, karena pengajuan pencetakan suara berdasarkan data per tanggal 11 Desember 2018, sedangkan pergerakan napi di pulau penjara itu sangat dinamis.

Oleh karena itu, jika terjadi kekurangan surat suara di Nusakambangan, KPU akan memenuhinya dengan cara mengambil surat suara cadangan dari TPS-TPS di wilayah PPS Kelurahan Tambakreja.

“Untuk distribusi logistik, kami akan perlakukan khusus. Insya Allah H-1 pemungutan suara sudah terkirim ke KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) di Nusakambangan,” kata Handi.

Lilik berharap penyelenggaraan pemilu di Nusakambangan dapat berjalan lancar. Kalaupun ada napi terorisme yang menolak mengikuti pemilu, Lilik menilai itu hak mereka untuk golput, mereka punya hak politik, bisa digunakan bisa tidak.

“Tetapi yang jelas, lapas punya kewajiban untuk memfasilitasi narapidana yang memenuhi syarat untuk melakukan pencoblosan. Apabila hak itu tidak dipergunakan, ya tidak masalah,” katanya.

Oleh Sumarwoto dan Achmad Zaenal M
Editor: Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Partai baru diprediksi tak lolos threshold, pengamat katakan wajar

KPU Bengkalis Terima Pendaftaran Bacaleg 2 Partai Baru, Berkarya dan Garuda (Antara)

Selain sebagai new comer, positioningdan strategi branding mereka pun terbilang tidak tepat

Jakarta (ANTARA) – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi mengatakan prediksi dan survei bahwa partai-partai baru, termasuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai “partai anak muda”, tidak lolos “electoral threshold” cukup wajar dan normal.

“Selain sebagai new comer,  positioning dan strategi branding mereka pun terbilang tidak tepat,” kata Ari di Jakarta, Kamis.

Electoral threshold adalah batas minimal suatu partai atau orang untuk memperoleh kursi (wakil) di parlemen.

Menurut Ari, pengambilan posisi dan strategi kampanye untuk citra diri dan partai (branding) yang tidak tepat itu bukan hanya tidak mendongkrak elektabilitas, bahkan menimbulkan dampak persepsi negatif publik.

“Hal itu terlihat dari tingginya resistensi masyarakat, terhadap partai-partai baru termasuk PSI yang dibesut anak-anak milenial,” kata Ari.

Hasil survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan tidak satu pun partai pendatang baru di Pemilu 2019 yang lolos ambang batas parlemen (PT) empat persen.

Tak hanya itu, survei tersebut juga menunjukkan resistensi atau penolakan masyarakat terhadap partai-partai tersebut. Bahkan, angka resistansi tersebut justru lebih tinggi dari elektabilitas mereka.

Dikutip dari Harian Kompas, Kamis (21/3), PSI memiliki elektabiltas 0,9 persen, resistensi masyarakat 5,6 persen. Partai baru yang dipimpin Grace Natalie ini mempunyai resistensi paling tinggi.

Selanjutnya adalah Perindo dengan elektabilitas 1,5 persen, resistensinya 1,9 persen. Kemudian Berkarya elektabilitas 0,5 persen, resistensinya 1,3 persen, dan Partai Garuda elektabilitas 0,2 persen, resistensinya 0,9 persen.

Baca juga: Partai baru berjuang keras lewati PT empat persen
Baca juga: Survei: Dua partai baru berpeluang lolos ke senayan

 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

KPU Sulsel minta cadangan dana Rp32 miliar ke pemprov

Penyelenggara pemilu KPU provinsi dan kabupaten kota se-Sulsel melalukan simulasi pemilihan suara di Tempat Pemilihan Suara (TPS) di tribun lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (14/2/2019) FOTO/Antaranews Sulsel/Darwin Fatir. (-) (-/)

Makassar (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan meminta dana cadangan sebesar Rp32 miliar ke Pemerintah Provinsi  (Pemprov) setempat untuk persiapan sosialisasi dan pelatihan sebelum memasuki Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019.

Ketua KPU Sulsel, Misnah M Attas di Makassar, Kamis, mengaku permohonan cadangan anggaran diajukan pihaknya karena khawatir anggaran yang disiapkan dari KPU pusat belum bisa cair sebelum pelaksanaan perhelatan akbar tersebut.

“Kami meminta pencadangan dana dari Pemprov, karena saat ini tidak tersedia dalam penganggaran KPU dana untuk rekapitulasi di kecamatan,” jelasnya usai melakukan audiensi dengan Gubernur dan Pj Sekda Pemprov Sulsel.

Ia menjelaskan, anggaran sebesar Rp32 miliar tersebut akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi selama 14 hari di tingkat kecamatan se-Sulsel.

“Kami meminta memang anggaran untuk biaya 14 hari persiapan kegiatan rekapitulasi di tingkat kecamatan,” ujarnya.

Menurut Misnah, aturan sebelumnya memang waktu sosialisasi hanya 10 hari, tetapi untuk ke depan akan diberlakukan aturan hingga 14 hari sosialisasi.

“Tapi itu kan 10 hari. Kami meminta dikembalikan seperti dulu 14 hari,” sebutnya.

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menyambut baik kedatangan KPU Sulsel untuk membahas soal anggaran rekapitulasi suara dan persiapan sosialisasi.

Gubernur Sulsel meminta agar dilakukan rapat koordinasi (rakor) untuk seluruh komisioner KPU se-Sulsel sebelum menghadapi Pemilu.

“Mungkin kita perlu melakukan rakor satu kali. Kita buat pelatihan secara menyeluruh semua kabupaten kota,” jelas Nurdin Abdullah.

Baca juga: DPT Sulsel bertambah 105.178 pemilih
 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Diprediksi tak lolos threshold, PSI disebut banyak blunder

Jakarta (ANTARA) – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi mengatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diprediksi tidak lolos electoral threshold selain karena partai baru juga akibat banyak melakukan blunder.

“Hal ini terlihat dari tingginya resistensi masyarakat,” kata Ari di Jakarta, Kamis.

Ari mengaku termasuk yang menaruh harapan besar terhadap “partai milenial” itu pada saat-saat awal berdiri.

Namun, menurutnya, di tengah-tengah perjalanannya, partai yang dipimpin Grace Natalie tersebut kerap mengeluarkan blunder yang tidak perlu.

Ari menyebut penolakan Perda Syariah dan poligami sebagai isu sensitif yang terlalu dini dimainkan oleh PSI sebagai partai baru sehingga mengundang reaksi negatif kepada partai itu.

“Pernyataan perda syariah dan poligami yang masuk dalam ranah filosofis keagamaan sebaiknya tidak disentuh PSI di awal kampanye. Dengan cara seperti itu, PSI mengobarkan perang dengan kaum mayoritas,” katanya.

Selain itu, PSI juga kerap mengeluarkan pernyataan yang menyinggung partai lain bahkan partai sesama anggota koalisi pendukung Jokowi.

Misal, pernyataan PSI yang menyinggung kiprah partai-partai lama soal pendampingan terhadap gender, yang nyatanya sudah digarap oleh partai-partai yang jauh lebih senior, kata Ari.

“PSI kurang santun dalam berpolitik serta tidak bisa melepaskan diri dari gaya anak muda yang temperamental,” ujarnya.

Semestinya menurut Ari, PSI lincah bermanuver di pusaran isu-isu nasional tanpa membuat permusuhan dengan partai-partai lain.

PSI, kata dia, harusnya percaya diri bermain di isu-isu milenial mengingat captive marketnya di kalangan milenial atau pemilih pemula.

“Ini kan tidak, PSI membuka front ‘pertempuran’ dengan partai-partai senior, tidak peduli yang ada di dalam koalisi atau tidak serta tidak menggarap intens pasar potensialnya,” kata Ari.

Hasil survei terbaru Litbang Kompas tidak hanya menunjukkan PSI tidak lolos ambang batas parlemen (PT) 4 persen, tetapi juga mendapat resistensi atau penolakan tertinggi dari masyarakat.

Dikutip dari Harian Kompas, Kamis (21/3), PSI memiliki elektabiltas 0,9 persen, resistensi masyarakat terhadap partai baru pimpinan Grace Natalie ini 5,6 persen.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

10.000 pengusaha akan deklarasikan dukungan bagi Jokowi-Ma’ruf

Penasehat Pengusaha Pekerja ProJokowi (KerJo) Sofjan Wanandi (tengah) beserta sejumlah pengusaha, saat menjelaskan rencana deklarasi dukungan 10.000 pengusaha bagi Jokowi-Ma’ruf di Jakarta, Kamis. (Rangga Pandu Asmara Jingga)

Jakarta (ANTARA) – Puluhan ribu pengusaha yang tergabung dalam Pengusaha Pekerja ProJokowi (KerJo) akan mendeklarasikan dukungan bagi pasangan capres-cawapres RI Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.

Penasehat KerJo, Sofjan Wanandi mengatakan deklarasi dukungan ini merupakan upaya yang dilakukan pengusaha untuk ikut serta menentukan nasib bangsa kedepan.

“Kami sudah capek kalau pengusaha hanya jadi bagian pengikut saja. Kami merasa harus tampil,” kata Sofjan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Deklarasi dukungan akan dilakukan di Istora Senayan, Kamis malam, dan dihadiri langsung Presiden RI sekaligus capres petahana Joko Widodo.

Sofjan mengatakan tujuan utama deklarasi dukungan juga untuk kepentingan usaha para pengusaha sendiri ke depan.

Pengusaha yang tergabung dalam KerJo memandang, pemerintahan Jokowi telah memberikan arah stabilitas ekonomi yang jelas.

“Kita sudah tahu apa yang akan dilakukan Jokowi. Sedangkan yang di sebelah kita nggak tahu,” kata Sofjan.

Koordinator KerJo Hariyadi Sukamdani menyampaikan dalam deklarasi itu akan hadir perwakilan pengusaha dari berbagai sektor, baik usaha daerah berskala kecil hingga besar, pengusaha sektor jasa, manufaktur dan lain-lain.

“Selain itu akan hadir konfederasi serikat pekerja kami yang pro Jokowi,” ujar Hariyadi.

Lebih jauh perwakilan KerJo Rosan Roeslani menekankan secara strategis para pengusaha KerJo berharap para karyawan di perusahaannya ikut mendukung Jokowi-Ma’ruf.

Meskipun tidak akan memaksakan pilihan, namun para pengusaha dapat memberikan pengertian mengenai pentingnya mendukung pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Caleg PSI Aceh Singkil janji sumbangkan 50 persen gajinya jika terpilih

Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (Ist)

Aceh Singkil (ANTARA) – Calon legislatif (Caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Aceh Singkil, Muhammad Amin, akan memberikan 50 persen gajinya secara rutin untuk disumbangkan kepada anak yatim dan fakir miskin apabila terpilih sebagai anggota DPRK

“Itu adalah salah satu poin komitmen kami kepada masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, apabila terpilih sebagai wakil rakyat pada Pemilu 2019,” katanya dalam acara pertemuannya di Pantai Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, Kamis.

Kader PSI wilayah Aceh Singkil, mengajak masyarakat setempat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 dan ikut menciptakan suasana damai dan kondusif dan tidak mengikuti langkah golongan putih (golput).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Cabang PSI Aceh Singkil, Abdul Gafur, para tokoh politik calon legislatif dan sejumlah simpatisan dan para undangan warga pesisir pantai setempat.

“Mari kita ke TPS pada 17 April 2019 mendatang secara aman, damai dan tertib, sehingga perjalanan politik kita stabil menjadikan pemimpin yang diharapkan banyak masyarakat,” imbuhnya.

Muhammad Amin, menyatakan pemilu adalah suatu proses pembentukan sistem pemerintahan secara demokrasi, namun hendaknya dilaksanakan dengan penuh sportifitas dan tetap menjaga suasana kondusif.

Dalam pertemuan itu, pengurus partai politik nasional ini juga menguraikan 11 janji politiknya yang ditulis dalam surat perjanjian, kemudian berakte notaris lengkap dengan tanda tangan dan stempel partai.

Poin pertama yakni 50 persen atau setengah gajinya yang diterima dari wakil rakyat, akan diberikan kembali kepada rakyat pemilihnya, dalam bentuk sumbangan langsung kepada anak yatim, fakir miskin secara bergilir.

Kedua, setiap bulan secara bergilir bersama masyarakat, kader PSI akan bergotong royong untuk menjaga kebersihan, baik di dalam atau pun di luar masjid setiap hari Jum’at pagi dan bantuan resepsi pernikahan warga.

Ketiga, bantuan teratak/tenda serta kursi untuk acara pesta dan kemalangan warga, keempat, membiayai pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) sepeda motor, kelima, membantu biaya pengetikan proposal sampai mendampingi pemilik proposal menuju ke kantor dinas yang dituju.

Keenam, menerima kader pemegang kartu pemilih Muhammad Amin setiap saat 24 jam, dalam hal yang sangat urgen dimana saja, ketujuh, bantuan kendaraan mobil untuk keperluan sakit dirujuk di dalam maupun di luar kota.

Delapan, memberikan informasi dan memfasilitasi tata cara mendapatkan bantuan dari pemerintah, kesembilan mendata pekerjaan pemilih agar bantuan dari dana pokok pikiran, dapat disalurkannya tepat sasaran.

Kesepuluh, mengurus dan membantu biaya administrasi serta mendampingi pemuda/ pemudi yang ingin mendaftarkan diri untuk menjadi calon prajurit TNI/ Polri di tingkat kabupaten.

Kemudian, kesebelas, memberikan advokasi hukum terhadap tenaga kontrak/buruh harian lepas, tenaga honor, guru kontrak, yang bermasalah baik perusahaan maupun dengan pemerintah serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang batas – batas hutan yang boleh digarap.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Pengusaha nilai Jokowi Presiden yang tidak egois

Perwakilan Pengusaha Pekerja ProJokowi Rosan Roeslani (kedua dari kanan) menjelaskan deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Ma’ruf, di Jakarta, Kamis. (Rangga Jingga)

Jakarta (ANTARA) – Pengusaha yang tergabung dalam Pengusaha Pekerja ProJokowi (KerJo) menilai Jokowi adalah Presiden RI yang tidak egois karena selalu melibatkan pengusaha dalam mengambil kebijakan terkait dunia usaha.

“Dunia usaha selalu diikutsertakan pemerintah dalam ambil kebijakan yang menyangkut dunia usaha. Pak Jokowi ini Presiden paling tidak egois,” kata perwakilan KerJo Rosan Roeslani di Jakarta, Kamis.

Menurut Rosan, yang juga Ketua Umum Kadin Indonesia itu, pengusaha merasakan iklim dunia usaha semakin membaik dan kondusif dibawah pemerintahan Jokowi selama ini.

“Kami meyakini pemerintah tidak berjalan sendiri. Dunia usaha juga tidak bisa berjalan sendiri,” kata Rosan.

Atas dasar itu puluhan ribu pengusaha yang tergabung dalam KerJo menyatakan dukungan bagi Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019.

Deklarasi dukungan akan dilakukan di Istora Senayan, Jakarta, Kamis malam dan dihadiri langsung Presiden RI sekaligus capres petahana Jokowi.

Koordinator KerJo, Hariyadi Sukamdani, menjelaskan secara umum ada lima hal yang menjadi dasar utama dukungan pengusaha bagi Jokowi yakni:

1. Kepemimpinan Presiden Jokowi dinilai penting untuk dilanjutkan untuk menjaga stabilitas
politik dan kesinambungan kebijakan ekonomi-politik Indonesia lima tahun ke depan.

2. Presiden Jokowi diyakini telah memperlihatkan sikapnya sebagai pemimpin yang demokratis
tidak otoriter, dan bersedia mendengarkan aspirasi dunia usaha.

3. Presiden Jokowi beserta keluarga telah memberikan suri tauladan tidak terlibat praktik KKN sehingga dapat diandalkan untuk mengembangkan iklim usaha yang kompetitif, tidak monopolistik serta tidak nepotis.

4. Presiden Jokowi selama ini terbukti teguh menjaga ideologi Pancasila dari semakin menyebarnya ancaman ideologi ekstrem yang anti-keberagaman.

5. Presiden Jokowi telah menunjukkan ketegasan dan keberaniannya dalam mengambil berbagai kebijakan tidak populer tapi strategis untuk pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Pembagian sertifikat tanah untuk rakyat

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/3/2019). Presiden menyerahkan 5.000 sertifikat tanah yang meliputi 4.000 untuk masyarakat Kota Bogor dan 1.000 untuk masyarakat Kabupaten Bogor. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.

Jokowi ingatkan masyarakat tidak percayai hoaks

Presiden Joko Widodo ingatkan masyarakat untuk tidak percayai hoaks jelang pemilu saat acara membagikan 5.000 sertifikat tanah untuk warga Kota Bogor dan Kabupaten Bagor, Jawa Barat, Kamis (21/3/2019). (Foto: Joko Susilo)

Sebentar lagi Pileg dan Pilpres, saat ini di bawah banyak sekali hoaks, banyak kabar fitnah, kabar bohong masuk ke mana-mana. Hati-hati

Bogor (ANTARA) – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mempercayai hoaks, kabar bohong hingga fitnah yang banyak tersebar mendekati pelaksanaan pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

“Sebentar lagi Pileg dan Pilpres, saat ini di bawah banyak sekali hoaks, banyak kabar fitnah, kabar bohong masuk ke mana-mana. Hati-hati,” kata Presiden Joko Widodo saat acara pembagian sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Parkir Bogor Nirwana Residence, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Kepala Negara menyebut bahwa hoaks, fitnah, kabar bohong ini banyak tersebar melalui media sosial maupun langsung disebar dari rumah ke rumah.

Jokowi ingin berpesan kepada masyarakat untuk berhati-hati berbagai kabar bohong yang beredar menjelang pelaksanaan pemilu serentak yang tinggal satu bulan ini.

Presiden mencontohkan tentang beredarnya isu jika Jokowi kembali terpilih maka pendidikan agama akan dihapus, adzan dilarang, perkawinan sejenis dilegalkan telah beredar di masyarakat.

“Tidak mungkin, siapun presidennya tidak mungkin melakukan itu, karena Indonesia ini adalah negara dengan norma agama yang kuat, dengan norma budaya yang kuat, norma etika dan tata krama yang kuat,” tegasnya.

Jokowi juga membantah kabar bohong yang diembuskan ke masyarakan bahwa kalau dirinya adalah PKI.

“Mana ada PKI balita. Saya lahir tahun 1961, pemberontakan PKI 1965. Tapi ada yang percaya. Makanya saya jawab sekarang,” tegasnya.

Presiden Jokowi membagikan 5.000 sertifikat tanah untuk warga Kota Bogor dan Kabupaten Bagor, Jawa Barat

Dalam pembagian sertifikat tanah untuk rakyat ini, Jokowi didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A Djalil, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019