Warga Jakbar berterima kasih kepada Presiden Jokowi

Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto, bersama warga Jakarta Barat, di Rumah Gorga, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (31/1/2019). (ANTARA/Foto: Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA News) – Warga Jakarta Barat dan sekitarnya yang hadir pada acara konsolidasi pemenangan Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) untuk Joko Widodo-Ma’ruf Amin, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo  yang telah menerapkan program-program pro-rakyat.

Kegiatan konsolidasi pemenangan Relawan ABJ diselenggarakan di Rumah Gorga, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis, dihadiri sekitar 500 orang relawan dan masyarakat sekitar. 

Hadir juga pada kegiatan tersebut, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, Ketua Umum DPP ABJ Michael Umbas, serta caleg PDI Perjuangan Robik Maulana dan Kirana Larasati.

Hasto Kristiyanto dan Djarot Saiful Hidayat, pada kegiatan tersebut menyampaikan program-program Pemerintah Presiden Joko Widodo yang pro-rakyat seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, serta Program Keluarga Harapan (KIS, KIP, dan PKH).

Hasto bertanya, kepada masyarakat yang hadir, “Bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa yang menerima Kartu Indonesia Sehat?”

Sebagian besar kaum ibu yang hadir mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa mereka menerima Kartu Indonesia Sehat. Hasto kemudian menghampiri dan bertanya pada seorang ibu.

Seorang perempuan yang mengatakan bernama Ira, menjelaskan, bahwa suaminya menderita gagal ginjal dan harus mendapatkan perawatan cuci darah secara rutin. Karena mendapatkan, KIS dari Pemerintah, sehingga bisa berobat gratis.

“Saya benar-benar merasakan bagaimana orang bawah tertolong oleh program KIS Presiden Jokowi. Kalau harus bayar sendiri, biayanya sangat mahal. Ini yang menolong,” kata Ibu Ira, sambil menunjukkan jari telunjuknya yang bermakna, nomor 01.

 Seorang ibu lainnya, berbaju putih, mengakui dirinya menderita kanker stadium awal telah menjalani perawatan kemoterapi. “Saya harus mengkonsumsi obat secara rutin dan kemoterapi. Biayanya sangat mahal,” katanya.

Namun, dengan program KIS dari Presiden Joko Widodo, Ibu Sinaga, berobat ya menjadi gratis. “Saya sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi harus lanjut ke periode kedua, sehingga masyarakat tetap bisa berobat gratis,” katanya.

Sementara itu, Djarot Saiful Hidayat juga berdialog dengan peserta yang hadir. Djarot bertanya kepada seorang ibu, yang mengatakan bernama Dewi dan berasal dari Palembang, “Ibu sudah merasakan manfaat apa dari program Presiden Jokowi?”
 
“BPJS,” kata Ibu Dewi yang tampaknya pemalu. Seorang ibu lainnya, bernama Elizabet, menambahkan, dirinya menerima manfaat dari program KIS dan KIP.

“Keluarga saya berobat jadi mudah, serta anak saya sekolah jadi gratis. Saya akan pilih Jokowi lagi untuk periode kedua,” katanya.

Djarot menjelaskan, Jokowi pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Apa yang manfaatnya dirasakan warga Jakarta saat ini, dasarnya diletakkan oleh Jokowi ketika jadi gubernur.

“KIP itu dibikin Pak Jokowi dari sebelumnya KJP di Jakarta. KIS itu dibikin di nasional, seperti KJS di Jakarta,” kata Djarot.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KPU Kepri coret caleg perindo

Batam, 31/1 (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencoret calon anggota DPRD Kepri yang diusung Partai Perindo, Indri Ceria Agustin, dari pencalonan karena terbukti melakukan pidana pemilu.

“Karena sudah ada putusan dari pengadilan di Karimun, dia melanggar. Ada pidananya,” kata Koordinator Divisi Hukum KPU Kepri Widiyono Agung di Batam, Kepri, Kamis.

KPU Kepri sudah memastikan bahwa putusan yang diberikan Pengadilan Negeri Karimun telah berkekuatan hukum tetap, karena yang bersangkutan tidak melakukan banding.

Menurut dia, bila seorang calon anggota legislatif terkena pidana, maka hak mencalonkan dirinya hilang, sehingga tidak dapat melanjutkan hingga tahapan pemilu.

“Kalau pidana, tidak punya hak mencalonkan,” kata dia.

Sementara itu, nama Indri Ceria Agustin sudah masuk dalam surat suara yang sekarang sedang dicetak, dan tidak dapat ditarik kembali.

Untuk itu, Agung menyatakan, KPU akan mencoret langsung nama Indri Ceria dari daftar calon di kertas suara.

“Surat suara sudah kami cetak, itu nanti dicoret, dan ditandatangani Ketua KPU,” kata dia.

Ketua KPU akan mencoret dan menandatangani seluruh surat suara DPRD Provinsi Kepri untuk daerah pemilihan Karimun.

“Kebetulan, caleg Partai Perindo cuma satu, tidak ada kawannya. Kalau ada kawannya, suara bisa masuk ke partai. Tapi ini tidak,” kata dia.

Dengan begitu, Pantai Perindo dipastikan tidak memiliki calon anggota DPRD Kepri dari daerah pemilihan Karimun.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memvonis hukuman percobaan terkait tindak pidana politik uang kepada dua calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Perindo, Edyson Tatulus dan Indri Ceria Agustin.

Indri Ceria Agustin divonis hukuman selama 2 bulan dan denda Rp10 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Indri, menurut majelis hakim, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

Anggota TNI terluka dalam kontak senjata dengan KKB di Mapenduma

Jayapura, 31/1 (ANTARA News) – Baku tembak antara anggota TNI dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Mapenduma, Kabupaten Nduga, Papua, Kamis pagi, mengakibatkan satu anggota Yonif 751/Raider yakni Prada Laode Madjid terluka.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kol Inf Muhammad Aidi, di Jayapura, mengatakan, dari laporan yang diterima baku tembak terjadi Kamis pagi sekitar pukul 08.55 WIT itu, dengan kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya tersebut.

Ia mengatakan, kontak senjata terjadi setelah KKB menembak anggota TNI yang sedang berpatroli dari ketinggian dan berbagai arah. Laporan adanya penembakan terhadap anggota TNI yang sedang berpatroli, membuat anggota yang bertugas di Pos Mapenduma langsung ke lokasi kejadian untuk membantu rekan-rekannya.

“Kontak tembak tidak terhindarkan dan setelah anggota berhasil menguasai kawasan itu karena KKB lari ke hutan, terlihat bercak darah yang mengindikasikan adanya anggota KKB yang terluka,” kata Aidi pula.

Mantan Waasintel Kodam XVII/Cenderawasih itu mengatakan, korban seorang anggota TNI yang terluka saat ini masih berada di Mapenduma untuk dievakuasi ke Timika.

Sebelumnya, Senin (28/1), KKB juga melakukan penyerangan terhadap anggota TNI yang bertugas mengamankan lapangan terbang hingga menewaskan Praka Nasarudin, kata Kol Inf M Aidi pula.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu Palembang temukan 76 koli tabloid Indonesia Barokah

Ketua Bawaslu Kota Tangerang Agus Muslim menunjukan Tabloid Indonesia Barokah yang berhasil diamankan dari sebuah masjid di Kantor Bawaslu Kota Tangerang, Tangerang, Banten, Kamis (24/1/2019). Selain mengamankan tabloid yang sudah tersebar di masyarakat, Bawaslu Kota Tangerang juga mengamankan ratusan eksemplar tabloid di Kantor Pos dan Giro Tangerang, di mana tabloid itu akan disebarkan oleh pengirim tak dikenal ke masjid dan pesantren yang ada di Tangerang Raya. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/wsj.

Palembang, 31/1 (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilu Kota Palembang, Sumatera Selatan menemukan 76 koli paket tabloid Indonesia Barokah di kantor pos setempat.

Berdasarkan informasi masyarakat dan pengecekan di Kantor Pos Palembang ditemukan tumpukan paket pos berisi tabloid Indonesia Barokah yang terindikasi memuat informasi negatif terhadap pasangan capres 02 (Prabowo-Sandi). Sesuai ketentuan paket tersebut diminta untuk tidak didistribusikan, kata Ketua Bawaslu Palembang M Taufik, di Palembang, Kamis.

Paket tabloid yang dinyatakan Dewan Pers bukan produk jurnalistik itu, berdasarkan alamat tujuan, dikirimkan ke pondok pesantren di wilayah Sumsel dan beberapa provinsi terdekat.

Bawaslu untuk sementara ini meminta pihak kantor pos tidak mendistribusikan paket tabloid bermasalah itu, sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu tahapan Pemilu 2019, katanya.

Sementara mengenai tindakan lebih lanjut seperti penyitaan tabloid itu, pihaknya menunggu arahan Bawaslu RI (pusat).

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan keresahaan masyarakat, mencemarkan nama baik calon anggota legislatif, partai politik peserta pemilu, dan pasangan capres/cawapres.

Jika sampai masyarakat terbukti melakukan tindakan tersebut maka dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum karena dapat mengganggu pelaksanaaan pesta demokrasi pada 17 April 2019 mendatang,

Taufik menegaskan pihaknya berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan mencegah timbulnya kampanye negatif.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

KPU Batam bentuk posko pendataan di kawasan industri

Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik (kiri) dan Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) menunjukan kotak suara bermaterial kardus dan transparan di Kantor KPU Pusat, di Jakarta, Jumat (13/12/2018). KPU memutuskan untuk melakukan pengadaan logistik berupa kotak suara transparan di satu sisi bermaterial kardus dalam parhelatan kontestasi Pemilu 2019. Pengadaan kotak suara bermaterial kardus itu mampu menghemat setengah anggaran dari pembelian kotak suara transparan bermaterial plastik yang akan digunakan dalam Pemilu serentak pada tahun 2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir *** Local Caption *** (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

Batam, 31/1 (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum Kota Batam membentuk posko untuk mendata pemilih tambahan di beberapa kawasan industri, demi mengakomodir warga yang ingin menyalurkan hak suaranya dalam Pemilu 2019.

“Kami membangun posko mulai besok di sekitar `dormitory` Muka Kuning (kawasan industri Batamindo),” kata Ketua KPU Batam, Syahrul Huda di Batam, Kamis.

Berdasarkan informasi dari jajaran penyelenggara pemilu tingkat kecamatan, terdapat sekitar 6.400 pendatang yang baru mulai bekerja di Kawasan Industri Batamindo. Sebagian di antaranya datang dari luar kota, dan kemungkinan sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di daerah asalnya.

KPU menduga, terdapat banyak pemilih pindahan yang terancam kehilangan haknya, bila tidak segera diakomodir.

Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Beduk kini tengah mendata pendatang baru tersebut dan mengecek masing-masing nomor induk kependudukannya.

KPU Batam ingin melindungi hak pilih pekerja yang baru datang dari luar kota, dengan memasukannya dalam daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) sebagai pemilih pindahan. KPU membuka kesempatan kepada warga yang ingin pindah pilih dari tempatnya terdaftar dengan berbagai alasan, di antaranya karena alasan sekolah dan bekerja.

“Dari data itu, membuat kami harus bergerak `menjemput bola`, karena mereka memiliki keterbatasan waktu, mereka harus bekerja,” kata dia.

Selain di asrama pekerja Muka Kuning, KPU juga berencana membuka posko serupa di sekitar rumah susun Muka Kuning.

“Bila besok di `dormitory` maksimal, maka kami bergerak ke sekitar Rusun Muka Kuning. Kami buka posko 3 hari. Kami membuka posko di sana untuk memudahkan penghuni di daerah industri mengecek, atau memindah pilih,” kata dia melanjutkan.

Di tempat yang sama, Komisioner KPU Kepri Koordinator Wilayah Batam, Widiyono Agung mengapresiasi langkah KPU Batam yang membentuk posko untuk mendata DPTb di sekitar kawasan industri.

“Dalam PKPU tidak diatur soal posko. Ini inisiatif KPU Batam untuk memenuhi target partisipasi pemilih,” kata dia.

Ia mengatakan berdasarkan koordinasi dengan pihak berwenang, disebutkan, kawasan industri di Muka Kuning merekrut 6.400 karyawan baru, dan banyak di antaranya kemungkinan bukan warga Batam.

“Ada 6.400 orang di Muka kuning bukan orang Batam, mereka dalam rangka bekerja dan dikontrak,” kata dia.

Hal itu menjadi tantangan bagi KPU Batam, karena pekerja di sana memiliki KTP luar Batam. Dan dalam pemilu serentak, mereka memiliki hak memilih Presiden.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

Indonesia layangkan nota protes kepada Vanuatu terkait Papua

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Indonesia telah melayangkan nota protes kepada pemerintah Vanuatu, karena menyelundupkan pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda ke dalam delegasinya saat bertemu Komisi Tinggi HAM PBB.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, nota protes tersebut dikirimkan karena Vanuatu dianggap tidak menghormati kedaulatan RI dengan mendukung gerakan separatis Papua.

“Yang penting kami protes bahwa ada satu prinsip dasar internasional yang sudah dia (Vanuatu) langgar. Kami sampaikan bahwa kami tidak akan mundur kalau sudah menyangkut kedaulatan negara,” kata Menlu usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis.

Indonesia menganggap tindakan Vanuatu yang memasukkan Benny Wenda ke dalam delegasinya dalam pertemuan dengan KT HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa pada 25 Januari lalu, tidak didasarkan pada maksud yang baik (good intention).

Kunjungan delegasi Vanuatu ke kantor KT HAM PBB dimaksudkan untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) di Dewan HAM PBB.

Namun, Benny memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaimnya sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang, padahal dirinya tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.

Dalam pertemuan itu, Benny menjelaskan kepada Bachelet bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Ia kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan adalah melalui petisinya tersebut.

Untuk merespons insiden ini, Duta Besar RI untuk PBB Hasan Kleib pada 30 Januari lalu telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan KT HAM PBB.

Dalam pembicaraan tersebut Bachelet menyampaikan keterkejutannya mengenai kehadiran Benny Wenda yang bukan merupakan anggota delegasi resmi UPR Vanuatu.

KT HAM juga kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda, termasuk melalui unggahan pada akun media sosialnya. 

“Kami tidak kaget dengan apa yang dilakukan oleh Benny Wenda. Pola yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu manipulatif dan fake news,” tutur Menlu Retno.

Menlu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan tidak akan mundur menghadapi gerakan separatis, seperti yang dilakukan Benny Wenda.

“Kami tidak akan pernah mundur apabila menyangkut masalah kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia,” tutur dia.

Baca juga: DPR kecam tindakan Vanuatu selundupkan Benny Wenda dalam delegasinya

Baca juga: Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen undang KT-HAM PBB ke Papua

Baca juga: Wapres soroti Vanuatu

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

NU kawal keutuhan persatuan Indonesia

Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siradj (tengah) bersama Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin (kiri) tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/1/2019). LPOI mengapresiasi kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras.

Kita tidak boleh takut dalam mengemban amanah ini.”

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum Pengurus Besar Nadhdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan NU telah berjalan dengan baik dan selalu berperan dalam mengawal keutuhan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“NU terus berperan dan memiliki kontribusi besar dalam mengawal keutuhan NKRI, menjaga kekuatan eksistensi budaya kepribadian serta jati diri Islam Nusantara,” ujar Said Aqil usai pembukaan Harlah NU ke-93 di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan Islam Nusantara merupakan Islam Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, antiradikal, antiterorisme apalagi ekstrimisme. Dalam kesempatan itu, Said Aqil mengajak warga NU untuk terus menjaga amanah dari para pendiri NU tersebut. Amanah yang dimaksud adalah berani mengatakan tidak kepada kebatilan, walaupun orang lain diam atau takut.

“Kita tidak boleh takut dalam mengemban amanah ini,” jelas dia lagi.

Said Aqil juga menceritakan bagaimana Gus Dur memberikan contoh yang jelas kepada warga NU, yang mana pada saat Orde Baru, Gus Dur tetap mempertahankan amanah itu. Meskipun saat itu Gus Dur bisa diam dan menikmati hidup enak jika tidak mengkritik pemerintah saat itu.

Dia juga menambahkan negara yang tidak kuat struktur sosial sulit untuk menyatukan masyarakat ketika terjadi konflik.

“Alhamdulillah, Indonesia memiliki struktur sosial yang kuat. Kami meminta agar NU dan juga Muhammadiyah untuk terus menjaga menjaga keutuhan bangsa.”

Dalam kesempatan itu, Said Aqil juga mendoakan agar Presiden Joko Widodo yang juga hadir dalam acara itu, diberikan kejutan lahir batin dan petunjuk sehingga mendapat kemenangan dalam Pilpres 2019.

“Ini bukan kampanye, semuanya mendoakan, mendoakan boleh kan, mudah-mudahkan Bapak H Ir Jokowi diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah sehingga mendapatkan kemenangan dan kesukseskan, ini mendoakan,” cetus dia lagi.

Saiq Aqil juga meminta agar warga NU meningkatkan kekuatan, terutama yang calon pemimpin yang akan menggantikannya pada 2020 harus lebih dari dirinya.

Pewarta: Indriani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

DPR persilahkan KPU umumkan caleg mantan napi koruptor

Pada prinsipnya kami sebagai lembaga legislatif yang telah memilih Komisioner KPU, silahkan mereka menggunakan kewenangannya.”

Jakarta (ANTARA News) – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mempersilahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif mantan napi tindak pidana korupsi karena menjadi kewenangan lembaga penyelenggara pemilu.

“Pada prinsipnya kami sebagai lembaga legislatif yang telah memilih Komisioner KPU, silahkan mereka menggunakan kewenangannya,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia menilai selama keputusan KPU itu tidak ada yang merasa dirugikan maka tidak masalah namun ketika ada yang merasa dirugikan, harus dicari jalan keluar sebaik-baiknya.

Menurut dia, KPU harus mempertimbangkan kembali urgensi wacana foto caleg mantan koruptor dipasang di bilik suara.

“Karena dari berbagai literatur dan media sosial sesungguhnya para caleg itu sudah diketahui profilnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menilai pro-kontra wacana larangan mantan napi tipikor masuk dalam daftar caleg memang sudah berlangsung lama dan panjang. 

Menurut dia, terakhir DPR sepakat, menjadi keputusan dewan adalah bahwa sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang ada, hak untuk dipilih dan memilih, adalah hak dasar warga negara. 

“Tapi di sisi lain, negara juga sudah memberikan kewenangan pada KPU, sebagai penyelenggara pemilu. KPU sudah mempublikasikan dan menetapkan bahwa mantan napi korupsi itu tidak bisa atau sekurang-kurangnya namanya akan diumumkan, itu sah-sah saja,” katanya.

Namun menurut dia, ada peluang juga bagi para pihak yang dirugikan untuk melakukan langkah hukum jika dimungkinkan, tapi dirinya menyerahkan pada pihak pihak yang dirugikan untuk mengkaji secara hukum dan silakan mengambil langkah yang diperlukan.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif 2019 yang merupakan mantan narapidana korupsi berjumlah 49 orang.

“Kami sudah memastikan daftar calon anggota dewan yang berstatus mantan terpidana (korupsi),” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Rabu (30/1) malam. 

Berdasarkan data yang disampaikan KPU kepada wartawan, 49 caleg itu antara lain 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota dan sembilan caleg DPD RI.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Presiden hadiri hari lahir ke-93 Nahdlatul Ulama

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) bersama Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kanan) menghadiri konsolidasi jelang satu abad Nahdlatul Ulama (NU) dalam rangka hari lahir ke-93 NU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (31/1/2019). Dalam sambutanya presiden menyatakan RUU Pondok Pesantren sangat penting untuk segera disahkan untuk memastikan generasi muda memiliki keahlian, sikap yang dapat membawa bangsa ke era kemajuan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

KPU RI tunjuk delapan panelis debat capres kedua

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (14/1/2019). (Rangga Jingga)

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum RI telah menunjuk delapan panelis debat capres kedua yang terdiri dari akademisi dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat. 

“Panelis debat kedua ada delapan orang. Enam dari akademisi dan dua dari LSM,” ujar Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Jakarta, Kamis. 

Wahyu mengatakan panelis dari akademisi berjumlah enam orang yakni Rektor Institut Teknologi Sepuluh November, Rektor Institut Pertanian Bogor, akademisi dari Universitas Airlangga, akademisi Universitas Gajah Mada, akademisi Institut Teknologi Bandung dan akademisi Universitas Diponegoro. 

Sementara panelis dari kalangan LSM berjumlah dua orang masing-masing dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Konsorsium Pengembangan Agraria. 

Berikut daftar nama panelis debat kedua:

1. Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng

2. Rektor IPB, Dr. Arif Satria. 

3. Direktur Eksekutif WALHI Nur Hidayati

4. Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M. Sc (ahli pertambangan dari ITB), 

5. Ahmad Agustiawan ST M.Sc.Ph.D (pakar energi UGM) 

6. Sudharto P Hadi (pakar lingkungan Undip).

7. Konsorsium Pengembangan Agraria (nama masih dalam konfirmasi) 

8. Akademisi dari Unair (nama masih dalam konfirmasi).

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

DPR kecam tindakan Vanuatu selundupkan Benny Wenda dalam delegasinya

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengecam tindakan Vanuatu yang menyelundupkan pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda ke dalam delegasinya saat bertemu Komisi Tinggi HAM PBB.

“Itu menunjukkan bahwa Vanuatu tidak menghormati Indonesia,” kata Satya usai rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Luar Negeri di Jakarta, Kamis.

DPR RI sangat menyesalkan tindakan Vanuatu, yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, tetapi justru mengakomodasi pertemuan Benny Wenda dengan KT HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa pada 25 Januari lalu. 

Kunjungan delegasi Vanuatu ke kantor KT HAM PBB dimaksudkan untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) di Dewan HAM PBB.

Namun, Benny memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaimnya sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang, padahal dirinya tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.

“Maka kami mengutuk keras sikap Vanuatu yang mengakomodasi (kepentingan Benny), karena tidak mungkin Benny Wenda masuk begitu saja tanpa disepakati oleh ketua delegasi,” kata Satya.

Pemerintah Indonesia sudah merespons insiden ini dengan melayangkan nota protes kepada pemerintah Vanuatu melalui Duta Besar RI di Canberra.

Duta Besar RI untuk PBB Hasan Kleib pada 30 Januari juga telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan KT HAM PBB Michelle Bachelet. Dari pembicaraan tersebut KT HAM menyampaikan keterkejutannya mengenai kehadiran Benny Wenda yang bukan merupakan anggota delegasi resmi UPR Vanuatu.

KT HAM juga kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda, termasuk melalui unggahan pada akun media sosialnya.

Baca juga: Indonesia kecam Vanuatu kelabui Komisioner Tinggi HAM PBB

Baca juga: Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen undang KT-HAM PBB ke Papua

Baca juga: Wapres soroti Vanuatu

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lantamal VII gelar latihan pengamanan pemilu 2019

Kupang, 31/1 (ANTARA News) – Sebanyak 300 personel prajurit Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VII Kupang menggelar latihan pengamanan Pemilu 2019 di halaman kantor Lantamal VII Kupang, Kamis.

Kepala Dinas Penerangan Lantamal VII Kupang Mayor Laut (T) Rakhmat Yuniar kepada Antara di Kupang, Kamis, mengatakan latihan pengamanan Pemilu itu meliputi simulasi penanggulangan huru-hara.

“Ada sekitar 300 personel gabungan yang terlibat dalam latihan pengamanan pemilu ini mulai prajurit dari Lantamal VII, Marinir Yonmarhamlan VII, Polisi Militer Lantamal VII, Anggota Rumah Sakit AL Lantamal VII, serta prajurit satuan patroli laut Lantamal VII Kupang,” kata dia.

Latihan yang digelar bersama itu sebagai bagian dari mendukung keamanan dan ketertiban jelang pelaksanaan pemilu di provinsi berbasis kepulauan itu.

Ia mengatakan pada 4 Februari 2019 mendatang akan digelar kembali latihan bersama kedua yang melibatkan banyak pihak.

“Pada 4 Februari nanti akan ada latihan bersama dengan prajurit TNI AL dari di Rote, Maumere serta dari Mataram NTB,” katanya.

Rakhmat mengatakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, khususnya terkait operasi militer selain perang TNI AL bisa membantu Polri dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sementara itu Perwira pembantu Operasi Lantamal VII Kupang Letkol Laut (P) Jarot Wibisono mengatakan latihan yang dilaksanakan kali ini terdiri dari empat sesi materi yakni pembinaan fisik, latihan formasi, latihan penindakan massa demonstran, dan latihan penyelamatan korban.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TNI perkuat keamanan 16 wilayah rawan jelang Pemilu

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kanan) didampingi KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kiri) KASAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kanan) dan KASAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna berfoto bersama seusai penutupan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2019, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019). Rapim bertema “Dilandasi Profesionalisme, Loyalitas, dan Kemanunggalan dengan Rakyat, TNI Siap Melaksanakan Tugas Pokok” tersebut resmi ditutup. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

Jakarta (ANTARA News) – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan institusinya akan memperkuat pasukan di 16 wilayah rawan terjadi konflik saat jelang dan ketika pelaksanaan Pemilu 2019 agar pelaksanaan pesta demokrasi tersebut berjalan aman.

“Kami sudah terima indeks kerawanan pemilu, ada 16 daerah, sudah kami petakan dan bekerjasama dengan kepolisian,” kata Hadi usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

Dia mengatakan TNI sudah mengetahui secara rinci ke-16 wilayah tersebut dan sudah dipetakan skala kerawanannya.

Menurut Hadi, salah satu dari 16 daerah tersebut yaitu Sulawesi dan TNI akan menyiapkan personilnya lebih banyak dibandingkan daerah yang di luar indeks kerawanan pemilu.

“Seperti di Sulawesi, TNI akan pertebal kekuatannya,” ujarnya.

Hadi menegaskan bahwa TNI-Polri akan terus melakukan sinergi dalam menyukseskan pemilu yang damai dan aman agar pesta demokrasi tercapai dengan aman dan sukses tanpa adanya gangguan dari dalam dan luar.

Selain itu Hadi menjelaskan selama tiga hari TNI telah dilaksanakan rapat pimpinan yang diawali secara bersama Presiden Joko Widodo dengan Polri di Istana Negara, Jakarta.

Salah satu yang dibahas dalam rapim tersebut, yaitu mengamankan dan menyukseskan pesta demokrasi pada 2019 yaitu pemilihan legislatif serta pemilihan presiden.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Obituari: mantan Kapolri Awaloedin Djamin meninggal dunia

Presiden Soeharto (kiri) memberikan ucapan selamat kepada Letjen Polisi Awaloedin Djamin (kanan) saat pelantikannya sebagai Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Polisi Widodo Budidarmo di Istana Negara, Jakarta, (25/9/1978). Mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Awaloedin Djamin meninggal dunia pada Kamis (31/1/2019) di Rumah Sakit Medistra, Jakarta dan rencananya almarhum akan dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta, pada Jumat (1/2/2019). ANTARA FOTO/Rachman/wsj.

KPU resmi tetapkan seluruh nama panelis debat capres kedua

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (14/1/2019). (Rangga Jingga)

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum RI telah menetapkan secara resmi seluruh nama panelis yang akan menyusun pertanyaan untuk debat capres kedua. 

“Panelis debat kedua ada delapan orang, berasal dari akademisi dan LSM,” ujar Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Jakarta, Kamis. 

Sebelumnya dua nama panelis yakni akademisi Unair dan Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA) belum diumumkan KPU RI, karena masih menunggu konfirmasi. 

Kini semua daftar nama panelis telah resmi terkonfirmasi. Delapan nama itu yakni:

1. Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng,
2. Rektor IPB, Dr Arif Satria. 
3. Prof Dr Ir Irwandy Arif, MSc (ahli pertambangan dari ITB). 
4. Ahmad Agustiawan ST, MSc, Ph D (pakar energi dari UGM) 
5. Sudharto P Hadi (pakar lingkungan dari Undip).
6. Dr Suparto Wijoyo SH, MHum (pakar hukum lingkungan Unair)
7. Direktur Eksekutif WALHI, Nur Hidayati
8. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA), Dewi Kartika

Debat capres kedua yang akan dijalani antar-calon presiden, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Februari 2019. 

Debat kedua ini mengambil tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Dalam debat kedua, KPU tidak akan memberikan kisi-kisi pertanyaan yang disusun panelis kepada para capres. 

Selain itu dalam debat kedua nanti, akan ada segmen khusus dimana kedua capres akan menjalankan debat secara bebas dengan tetap dipandu moderator. 

Moderator dalam debat kedua yaitu Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki. 

Sedangkan stasiun televisi yang akan menyiarkan debat secara langsung yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

14 Nelayan Aceh kembali ke tanah air

528 Views

(Antara)-14 orang dari 16 orang nelayan Aceh yang ditangkap oleh militer Myanmar karena melewati batas teritorial negara dan melakukan ilegal fishing telah kembali ke Aceh, dengan diantar lansung oleh Kemenlu dan Dubes RI, ke Banda Aceh.

Gudang Logistik Pemilu disemprot anti rayap

(Antara)-Penyimpanan logistik pemilu 2019 menjadi perhatian khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kelembaban udara dan hujan serta kemungkinan rusak karena serangan rayap, membuat KPU melakukan tindakan pencegahan berupa pembuatan rak dan penyemprotan obat anti rayap.

Ibu Iriana Jokowi bernyanyi bersama anak PAUD di Aceh

Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri) beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla (kiri) dan rombongan bernyanyi bersama siswa saat mengunjungi PAUD Permata Hati di Banda Aceh, Aceh, Kamis (31/1/2019). Kunjungan tersebut guna memberikan edukasi kepada anak usia dini tentang pentingnya kesehatan, tanaman dan lingkungan. ANTARA FOTO/Ampelsa/wsj.

Penutupan Rapim TNI

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kanan) didampingi KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kiri) KASAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kanan) dan KASAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna berfoto bersama seusai penutupan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2019, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019). Rapim bertema “Dilandasi Profesionalisme, Loyalitas, dan Kemanunggalan dengan Rakyat, TNI Siap Melaksanakan Tugas Pokok” tersebut resmi ditutup. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

Kementerian PANRB prioritaskan enam sasaran Reformasi Birokrasi 2019

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memprioritaskan enam kegiatan pokok pada tahun 2019, untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi nasional. 

“Kementerian PANRB akan fokus pada enam kegiatan pokok  untuk menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun ini,” ujar Menteri PANRB Syafruddin dalam acara Refleksi Kementerian PANRB 2018 dan Resolusi 2019 di Jakarta, Kamis. 

Enam kegiatan yang menjadi fokus Kementerian PANRB yakni pertama, menuntaskan penetapan berbagai kebijakan sebagai fondasi sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju smart ASN.

Kedua, mengakselerasi penerapan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Ketiga,  memantapkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan penyelenggaraan penerintahan yang efektif dan efisien. 

Keempat, memperluas pembangunan zona integritas untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. 

Kelima, melanjutkan penataan kelembagaan instansi pemerintah agar fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dapat terselenggara dengan lincah, efektif dan efisien.

Keenam, mengakselerasi perbaikan pelayanan dasar dan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha.

“Kita harus fokus, cerdas dan tuntas. Kita harus memusatkan perhatian dan mengarahkan segala sumber yang kita miliki,” ujar dia. 

Syafruddin mengatakan sepanjang 2018, Kementerian PANRB telah berhasil antara lain mendorong penerapan pemerintahan berorientasi hasil melalui penerapan SAKIP, yang antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP setiap tahun.

Hasilnya, pada 2018 efisiensi dari 25 provinsi dan 217 kabupaten/kota mencapai Rp65,1 triliun. 

Kementerian PANRB juga telah mendorong reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah, dengan memperbaiki kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, yakni melakukan perubahan Permenpanrb nomor 14 tahun 2014 menjadi Permenpanrb nomor 30 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.

“Perubahan ini dilakukan untuk memberikan penajaman pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja di lingkungan kementerian dan lembaga serta Pemda,” jelas Syafruddin.

Selain itu, Kementerian PANRB juga melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah,  dengan tujuan untuk memetakan kemajuan yang sudah diperoleh, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan di berbagai aspek untuk memperkuat pemerintahan. 

Syafruddin mengatakan refleksi dan resolusi mencerminkan proses keterbukaan, membuka paradigma yang semakin terbuka terhadap hal – hal prediktif yang dapat dijangkau melalui proses analisis di masa lampau.
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rapim TNI petakan tantangan keamanan negara 2019 yang harus diantisipasi

Jakarta (ANTARA News) – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan Rapat Pimpinan TNI selama tiga hari telah memetakan tantangan di 2019 yang harus diantisipasi karena terkait keamanan negara.

“Dalam Rapim TNI, tantangan 2019 antara lain gangguan keamanan di Papua, kerawanan bencana dan menyukseskan Pemilu 2019,” kata Hadi dalam konprensi pers di Mabes TNI, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan gangguan keamanan di Papua menjadi prioritas TNI untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan operasi Penegakan Hukum di wilayah tersebut.

Menurut dia, dari tiga tantangan itu, dirinya telah memerintahkan Panglima Komando Utama (Pangkotama) untuk menyiapkan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan kesiapan personil.

“Itu kami proyeksikan karena karakteristik ancaman saat ini sudah berubah, dari yang biasa menjadi sangat eskalatif, campuran, dan dalam tempo yang lama,” ujarnya.

Khusus terkait penanganan bencana, menurut dia, TNI berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan mengembangkan personil Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.

Hadi juga menekankan dalam Rapim TNI bahwa institusinya harus fokus pada percepatan pencapaian Kekuatan Pokok Minimum atau “Minimum Essential Forces” (MEF) pada Rencana Strategis (Renstra) kedua.

Menurut dia, MEF di Renstra kedua masih 62,8 persen sehingga ditargetkan realisasinya bisa mencapai 72-75 persen.

“Saat ini baru 62,8 persen sehingga ditargetkan capaian MEF menjadi 72-75 persen. Kami fokus realisasikan itu,” katanya.

Untuk keamanan Pemilu, Hadi menjelaskan institusinya terus melakukan sinergi dengan Polri agar pelaksanaan pesta demokrasi baik Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 bisa berlangsung sukses.

Dia menegaskan bahwa soliditas dan sinergi TNI-Polri dijaga dengan baik agar Pemilu berlangsung aman dan sukses serta tanpa ada gangguan dari dalam dan luar.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Golput, ekspresi protes politik

Sejumlah pegiat hukum dan aktivis hak asasi manusia dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (23/1), menyatakan bahwa golongan putih adalah ekspresi politik dan bukan tindak pidana Pemilu. Golput dinyatakan sebagai tindak pidana apabila pelaku menghasut pemilih lain dengan menjanjikan atau memberikan imbalan materi, supaya tidak menggunakan hak pilihnya. (ANTARA / Maria Rosari)

Jakarta, 31/1 (Antara) – Tiga bulan sudah kampanye pemilihan presiden 2019 dengan dua pasang calon mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perdebatan antarpendukung ramai di berbagai media. Media massa dan media sosial dipenuhi oleh sentimen kedua kubu.

Namun demikian, terdapat kelompok lain yang memutuskan untuk tidak mendukung kedua pasangan calon yang berkompetisi menduduki jabatan presiden dan wakil presiden.

Banyak aktivis dan pengamat melihat kelompok yang kerap disebut sebagai golongan putih atau golput ini, muncul sebagai bentuk protes.

Golput dianggap sebagai satu bentuk ekspresi protes terhadap mekanisme capres-cawapres oleh partai politik yang masih didominasi pertimbangan politik praktis dan mengesampingkan nilai-nilai penting.

Nilai-nilai penting itu adalah integritas individu, rekam jejak yang bersih, anti-korupsi, toleransi tinggi, dan keberpihakan pada hak asasi manusia.

Selain itu pilihan capres dan cawapres yang sangat terbatas dinilai sejumlah pihak juga tidak terjadi secara alami, namun karena sistem politik yang dirancang sedemikian rupa.

Hal tersebut juga dikatakan oleh advokat publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Algifari Aqsa yang menyebutkan bahwa pilihan untuk menjadi golput adalah bentuk protes karena menginginkan sistem politik yang lebih baik.

“Golput bukan gerakan untuk menggemboskan pasangan calon tertentu, tapi ini karena ada masyarakat yang ingin demokrasi lebih substansial dan sistem politik yang lebih baik,” ujar Algif. 

Berdasarkan pengamatan Algif, terdapat beberapa alasan mengapa seseorang memutuskan untuk golput.

Yang pertama seseorang merasa dari dua pasangan calon di 2019 ini tidak ada yang cukup baik, namun mereka merasa dipaksa memilih salah satunya.

Kemudian adapula pemilih golput yang tidak percaya pada sistem pemilihan dan demokrasi saat ini, karena merasa pemilihan cenderung diwarnai oleh partai politik yang fokus pada kepentingan partainya.

Selain itu ada juga orang yang tidak bisa memilih karena buruknya DPT ataupun karena dihalangi oleh berbagai faktor lain.

Kendati demikian, Algif menjelaskan bahwa golput merupakan hak konstitusional warga negara, karena golput ternasuk hak untuk memilih dan berekspresi yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945.

Senada dengan Algif, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menyebutkan golput bisa menjadi salah satu ekspresi yang dipilih oleh warga negara yang merasa kecewa dengan sistem politik elektoral yang ada.

Ekpresi protes ini juga semakin terbuka di ruang media sosial, pasca-debat capres 2019 putaran pertama.
       
Pasca-debat capres 2019 tersebut, Yati melihat diskursus mengenai golput mengalami peningkatan dan semakin terbuka dibicarakan di ruang publik.

“Saya hanya ingin mengatakan supaya jangan anggap enteng fenomena golput ini, karena ini semacam semacam pengingat bagi penyelenggara negara dan kontestan politik bahwa ada kekecewaan dan kemarahan masyarakat,” kata Yati.

Yati melanjutkan kemarahan masyarakat terkait dengan kinerja petahana maupun dari kandidat lain, yang memiliki visi dan misi serta kebijakan politik yang dianggap kurang jelas.

‘Hal ini semakin dikuatkan ketika kita lihat  dalam debat pilpres 2019 putaran pertama, bahwa substansi ham, korupsi, dan terorisme yang seharusnya dibahas malah jauh dari harapan,” ujar Yati.

Sebagai bagian dari ekspresi politik, maka golput merupakan hak warga negara yang muncul akibat sistem politik dan pasangan calon yang tidak berhasil menjawab harapan masyarakat, ujar Yati.

Yati kemudian menambahkan karena golput adalah hak, maka pihak yang mengekspresikannya juga wajib dilindungi oleh negara, atau negara tidak boleh merintangi apabila masyarakat menggunakan ekspresi politiknya untuk memilih golput.

Bukan tindak pidana

Sikap pilihan golput atau tidak memilih dinilai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arief Maulana, sebagai ekspresi politik dengan dasar hukum yang jelas, sehingga tidak bisa disebut sebagai satu bentuk tindak pidana.

Arief menyebutkan bahwa menjadikan golput sebagai pilihan politik dilindungi oleh Pasal 28 e ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pikiran, sikap, yang sesuai dengan hati nuraninya.

Karena dilindungi dalam UUD 1945 maka golput sebagai ekspresi politik tidak saja merupakan hak asasi manusia, namun juga merupakan hak konstitusional warga negara yang secara jelas dilindungi oleh undang-undang.

Selain itu Undang Undang Nomor 39/1999 juga mengatur jaminan kepada setiap orang untuk menentukan keyakinan, pandangan, serta sikap politik yang sesuai dengan hati nuraninya. 
  
“Maka kalau di luar sana tersebar hoaks bahwa memilih untuk tidak memilih atau golput adalah tindak pidana, itu jelas keliru karena kita bisa merujuk pada undang-undang yang ada,” ujar Arief.

Pilihan politik tidak harus dimaknai dengan memilih salah satu pasangan calon baik calon presiden maupun calon legislatif, namun ada opsi lain untuk tidak memilih calon manapun yang tidak sesuai dengan hati nurani pemilih.

“Namun yang harus diingat kemerdekaan berekspresi dan berpendapat tetap ada batasannya yaitu tidak boleh melanggar undang-undang,” ujar Arief.

Pidana terkait dengan golput memang diatur dalam Pasal 515 UU 7/2017, namun dalam ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur pidana yang sudah diatur dengan jelas.

Adapun pasal tersebut berbunyi, bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, Arief menjelaskan bahwa pidana golput hanya diberikan kepada orang yang menggerakkan orang lain untuk golput pada hari pemilihan, dengan cara menjanjikan atau memberikan sesuatu.

“Hal ini tentu berbeda dengan orang yang mendeklarasikan bahwa dirinya golput, selama tidak menggerakkan orang lain dengan menggunakan janji atau imbalan materi untuk golput,” jelas Arief.

Dengan demikian, mengambil sikap golput adalah pilihan politik dan bukan pelanggaran hukum, asalkan tidak melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku.
***2***
(M048)

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

Murad Ismail: Jokowi-Ma’ruf harus menang besar di Maluku

Capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin tiba untuk mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras)

Ambon (ANTARA News) – Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Maluku harus bekerja maksimal untuk meraih kemenangan besar bagi pasangan calon presiden/wakil presiden Joko Widodo-Ma`ruf Amin.

“Harus lebih banyak dibanding Pilpres 2014. Kita harus menang besar, dengan catatan kita semua bekerja keras di tingkat provinsi, 11 kabupaten/kota, 118 kecamatan, 1.198 desa serta 35 kelurahan,” kata ketua TKD KIK Provinsi Maluku Murad Ismail di Ambon, Kamis.

Penegasan Murad Ismail disampaikan dalam rapat koordinasi daerah TKD KIK provinsi yang dihadiri ratusan pengurus, caleg, dan anggota partai pengusung pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma`ruf Amin.

Menurut dia, pada Pemilu 2014 di Provinsi Maluku pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dengan perolehan 443.040 suara (50,52 persen), dan Prabowo – Hatta Rajasa meraih 433.984 suara (49,48 persen).

Keunggulan Koalisi Indonesia Kerja yang mendukung Jokowi-Ma`ruf Amin karena lebih banyak diusung partai politik dibanding pasangan Prabowo-Sandi.

“Manfaatkan infrastruktur partai, perekrutmen tokoh adat, akar rumput, dan menyampaikan capaian-capaian hasil pembangunan Kabinet Kerja. Dengan demikian upaya kita akan maksimal serta berhasil,” tegas Murad Ismail.

Selain itu, tim kampanye daerah diminta memantapkan kerja dan ikhtiar semua pihak sesuai dengan tugas yang telah diamanatkan oleh tim kampanye nasional agar kerja kampanye dan pemenangan semakin nyata dan terarah.

Dikatakan, TKD KIK Provinsi Maluku dan kabupaten/kota telah menyerahkan laporan awal dana kampanye pada tanggal 23 September 2018 dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tanggal 2 Januari 2019.

Oleh karena itu, dalam memantapkan dan memaksimalkan kerja TKD, perlu disampaikan beberapa hal yakni peningkatan pemahaman terhadap regulasi pemilu, strategi dan konsultasi pemenangan Jokowi-Ma`ruf Amin yang berbasis partai pengusung, dan manejemen saksi pilpres.

“Harapannya dalam rakor ini lahir rekomendasi dan rencana kerja serta tindak lanjut sebagai arah konsolidasi dan strategi pemenangan yang semakin terarah dan terukur,” tegasnya.

Selain itu juga memberikan gambaran potensi konflik dan target pemenangan dalam bentuk laporan umum sehigga menjadi acuan bagi penyusunan partai pemenang yang diharapkan meraih kemenangan 70 persen.

“Ini harus dibarengi dengan kerja keras, strategi cerdas, dan pencapaian target yang terukur,” katanya.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: “Pertiwi” Bali kuatkan dukungan kepada capres Jokowi-Ma’ruf
Baca juga: Puan: Jokowi-Ma’ruf jadikan kaum ibu tulang punggung kemenangan pilpres
Baca juga: Ribuan anggota relawan Arus Bawah deklarikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf
Baca juga: Ratusan kiai bentuk forum dongkrak suara Ma’ruf Amin

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Presiden minta izin berlayar dipermudah

553 Views

(Antara) – Presiden mengundang nelayan dan pengusaha ikan bersilaturahmi di Istana Negara Jakarta. Di sini, presiden kembali membahas kemudahan izin berlayar dan berusaha pada sektor perikanan.

Susi minta pengusaha ikan jujur soal angka tangkapan

(Antara) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan mengeluarkan izin perpanjangan sipi angkut usaha dan tangkap, serta pembuatan siup selama pelaporan hasil usaha atau tangkapan yang dibuat oleh pengusaha sudah benar dan bersedia dikoreksi, sehingga angka tangkapan dan pendapatan dapat diketahui secara pasti.

Golput, ekspresi protes politik oleh Maria Rosari

Sejumlah pegiat hukum dan aktivis hak asasi manusia dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (23/1), menyatakan bahwa golongan putih adalah ekspresi politik dan bukan tindak pidana Pemilu. Golput dinyatakan sebagai tindak pidana apabila pelaku menghasut pemilih lain dengan menjanjikan atau memberikan imbalan materi, supaya tidak menggunakan hak pilihnya. (ANTARA / Maria Rosari)

Jakarta, 31/1 (Antara) – Tiga bulan sudah kampanye pemilihan presiden 2019 dengan dua pasang calon mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perdebatan antarpendukung ramai di berbagai media. Media massa dan media sosial dipenuhi oleh sentimen kedua kubu.

Namun demikian, terdapat kelompok lain yang memutuskan untuk tidak mendukung kedua pasangan calon yang berkompetisi menduduki jabatan presiden dan wakil presiden.

Banyak aktivis dan pengamat melihat kelompok yang kerap disebut sebagai golongan putih atau golput ini, muncul sebagai bentuk protes.

Golput dianggap sebagai satu bentuk ekspresi protes terhadap mekanisme capres-cawapres oleh partai politik yang masih didominasi pertimbangan politik praktis dan mengesampingkan nilai-nilai penting.

Nilai-nilai penting itu adalah integritas individu, rekam jejak yang bersih, anti-korupsi, toleransi tinggi, dan keberpihakan pada hak asasi manusia.

Selain itu pilihan capres dan cawapres yang sangat terbatas dinilai sejumlah pihak juga tidak terjadi secara alami, namun karena sistem politik yang dirancang sedemikian rupa.

Hal tersebut juga dikatakan oleh advokat publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Algifari Aqsa yang menyebutkan bahwa pilihan untuk menjadi golput adalah bentuk protes karena menginginkan sistem politik yang lebih baik.

“Golput bukan gerakan untuk menggemboskan pasangan calon tertentu, tapi ini karena ada masyarakat yang ingin demokrasi lebih substansial dan sistem politik yang lebih baik,” ujar Algif. 

Berdasarkan pengamatan Algif, terdapat beberapa alasan mengapa seseorang memutuskan untuk golput.

Yang pertama seseorang merasa dari dua pasangan calon di 2019 ini tidak ada yang cukup baik, namun mereka merasa dipaksa memilih salah satunya.

Kemudian adapula pemilih golput yang tidak percaya pada sistem pemilihan dan demokrasi saat ini, karena merasa pemilihan cenderung diwarnai oleh partai politik yang fokus pada kepentingan partainya.

Selain itu ada juga orang yang tidak bisa memilih karena buruknya DPT ataupun karena dihalangi oleh berbagai faktor lain.

Kendati demikian, Algif menjelaskan bahwa golput merupakan hak konstitusional warga negara, karena golput ternasuk hak untuk memilih dan berekspresi yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945.

Senada dengan Algif, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menyebutkan golput bisa menjadi salah satu ekspresi yang dipilih oleh warga negara yang merasa kecewa dengan sistem politik elektoral yang ada.

Ekpresi protes ini juga semakin terbuka di ruang media sosial, pasca-debat capres 2019 putaran pertama.
       
Pasca-debat capres 2019 tersebut, Yati melihat diskursus mengenai golput mengalami peningkatan dan semakin terbuka dibicarakan di ruang publik.

“Saya hanya ingin mengatakan supaya jangan anggap enteng fenomena golput ini, karena ini semacam semacam pengingat bagi penyelenggara negara dan kontestan politik bahwa ada kekecewaan dan kemarahan masyarakat,” kata Yati.

Yati melanjutkan kemarahan masyarakat terkait dengan kinerja petahana maupun dari kandidat lain, yang memiliki visi dan misi serta kebijakan politik yang dianggap kurang jelas.

‘Hal ini semakin dikuatkan ketika kita lihat  dalam debat pilpres 2019 putaran pertama, bahwa substansi ham, korupsi, dan terorisme yang seharusnya dibahas malah jauh dari harapan,” ujar Yati.

Sebagai bagian dari ekspresi politik, maka golput merupakan hak warga negara yang muncul akibat sistem politik dan pasangan calon yang tidak berhasil menjawab harapan masyarakat, ujar Yati.

Yati kemudian menambahkan karena golput adalah hak, maka pihak yang mengekspresikannya juga wajib dilindungi oleh negara, atau negara tidak boleh merintangi apabila masyarakat menggunakan ekspresi politiknya untuk memilih golput.

Bukan tindak pidana

Sikap pilihan golput atau tidak memilih dinilai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arief Maulana, sebagai ekspresi politik dengan dasar hukum yang jelas, sehingga tidak bisa disebut sebagai satu bentuk tindak pidana.

Arief menyebutkan bahwa menjadikan golput sebagai pilihan politik dilindungi oleh Pasal 28 e ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pikiran, sikap, yang sesuai dengan hati nuraninya.

Karena dilindungi dalam UUD 1945 maka golput sebagai ekspresi politik tidak saja merupakan hak asasi manusia, namun juga merupakan hak konstitusional warga negara yang secara jelas dilindungi oleh undang-undang.

Selain itu Undang Undang Nomor 39/1999 juga mengatur jaminan kepada setiap orang untuk menentukan keyakinan, pandangan, serta sikap politik yang sesuai dengan hati nuraninya. 
  
“Maka kalau di luar sana tersebar hoaks bahwa memilih untuk tidak memilih atau golput adalah tindak pidana, itu jelas keliru karena kita bisa merujuk pada undang-undang yang ada,” ujar Arief.

Pilihan politik tidak harus dimaknai dengan memilih salah satu pasangan calon baik calon presiden maupun calon legislatif, namun ada opsi lain untuk tidak memilih calon manapun yang tidak sesuai dengan hati nurani pemilih.

“Namun yang harus diingat kemerdekaan berekspresi dan berpendapat tetap ada batasannya yaitu tidak boleh melanggar undang-undang,” ujar Arief.

Pidana terkait dengan golput memang diatur dalam Pasal 515 UU 7/2017, namun dalam ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur pidana yang sudah diatur dengan jelas.

Adapun pasal tersebut berbunyi, bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, Arief menjelaskan bahwa pidana golput hanya diberikan kepada orang yang menggerakkan orang lain untuk golput pada hari pemilihan, dengan cara menjanjikan atau memberikan sesuatu.

“Hal ini tentu berbeda dengan orang yang mendeklarasikan bahwa dirinya golput, selama tidak menggerakkan orang lain dengan menggunakan janji atau imbalan materi untuk golput,” jelas Arief.

Dengan demikian, mengambil sikap golput adalah pilihan politik dan bukan pelanggaran hukum, asalkan tidak melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku.
***2***
(M048)

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

PSI apresiasi konsistensi KPU umumkan caleg eks koruptor

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (kiri) didampingi Sekjen Raja Juli Antoni (tengah), dan Ketua DPP Tsamara Amany (kanan) memberikan keterangan pers terkait sikap partai pada Pemilihan Presiden 2019 di Jakarta, Sabtu (11/8/2018). PSI menganggap cawapres ideal bagi Joko Widodo adalah Mahfud MD, tapi dengan hasil keputusan bersama koalisi partai pendukung yang menetapkan Ma’ruf Amin sebagai cawapres, PSI tetap mendukung petahana Joko Widodo pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww/18.

Pengumuman caleg mantan napi kasus korupsi merupakan tindakan paling minimum yang bisa dilakukan KPU saat ini untuk mencegah mantan koruptor terpilih kembali. 

Jakarta (ANTARA News) – Partai Solidaritas Indonesia mengapresiasi konsistensi Komisi Pemilihan Umum dalam mengumumkan caleg mantan narapidana kasus korupsi kepada publik. 

“Kami gembira KPU konsisten memberi pencerahan kepada masyarakat setelah sebelumnya Peraturan KPU  tentang larangan eks napi koruptor dianulir oleh MA,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis. 
  Ketua KPU Arief Budiman (ketiga kiri) didampingi Komisioner KPU (dari kiri) Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan dan Evi Novida Ginting menunjukkan berkas berisi data calon legislatif dengan status mantan terpidana korupsi di kantor KPU, Jakarta, Rabu (30/1/2019). Dalam data yang dihimpun KPU dari seluruh calon legislatif terdapat 49 orang berstatus mantan terpidana korupsi dengan rincian sembilan orang calon DPD, 16 orang calon DPRD Provinsi dan 24 orang calon DPRD Kabupaten/Kota. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Toni mengatakan pengumuman caleg mantan napi kasus korupsi merupakan tindakan paling minimum yang bisa dilakukan KPU saat ini untuk mencegah para mantan koruptor dipilih kembali. 

PSI sendiri menjadi salah satu partai yang bersih dari caleg mantan koruptor. Selain PSI, terdapat tiga partai lain yang juga bersih dari daftar caleg mantan koruptor yaitu PKB, PPP dan Nasdem. 

Menurut Toni, ketiga partai itu mengikuti jejak PSI yang sejak awal sudah berkomitmen tidak mencalonkan caleg bermasalah. 

Sebelumnya KPU RI mengumumkan daftar nama caleg eks koruptor yang berjumlah 49 orang. Para caleg itu maju di pemilihan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD RI. 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019

Prabowo kena flu, perlu istirahat

Capres nomor urut 02 Prabowo tiba untuk mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat pertama yang diikuti pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo dan Sandiaga Uno tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terserang flu sehingga perlu istirahat untuk pemulihan kesehatan.

“Saya bertemu beliau pada Senin (28/1) masih terkena flu,” kata Dasco saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, sakit flu yang menyerang Prabowo memang agak berat sehingga harus istrahat dari aktivitasnya.

Menurut dia, Prabowo kalau terkena flu agak lama untuk pemulihannya. Ia berharap masyarakat tidak berspekulasi atas sakit Prabowo.

“Beliau kalau terkena flu biasanya agak berat. Jadi bukan sakit apa-apa, hanya flu saja,” ujarnya.

Dasco menegaskan sakit yang diderita Prabowo tidak mengganggu aktivitas politik Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut karena diyakini akan segera sembuh.

Sebelumnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subiabto batal hadir dalam acara konsolidasi nasional PKS yang diikuti seluruh anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan Prabowo sedang sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara konsolidasi tersebut.

“Prabowo batal hadir, beliau sakit dan kabarnya sudah tiga hari,” kata Sohibul di Jakarta, Rabu (30/1).

Dia mengatakan beberapa waktu lalu Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri sempat bertemu Prabowo dan saat ini mantan Komandan Kopassus itu tidak dalam kondisi fit.

Pewarta:
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019

Kodam XVI Pattimura gelar latihan pengamanan Pemilu

Ambon (ANTARA News) – Kodam XVI Pattimura menggelar latihan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan presiden 17 April 2019.

Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVI/Pattimura, Brigjen TNI Asep Setia Gunawan menyatakan, kegiatan latihan Pengamanan Pemilu legislatif dan presiden tahun 2019, berlangsung serentak selama 12 hari di seluruh satuan jajaran TNI Angkatan Darat (TNI AD).

“Latihan pengamanan di wilayah Maluku dilaksanakan di Kodam XVI/Pattimura dan di wilayah Maluku Utara dilaksanakan di Korem 152/Babullah, Ternate,” katanya di Ambon, Rabu.

Kasdam mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan satuan jajaran Kodam XVI/Pattimura dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada Pemda dan Polri di wilayah Maluku dan Maluku Utara, dalam rangka Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2019 secara berhasil dan berdaya guna.

Selain itu juga sebagai wahana menyiapkan secara dini baik personil dan kelengkapan materil yang dibutuhkan.

“Terlaksananya kegiatan ini, diharapkan bukan hanya anggota saja yang paham akan tugasnya, tapi masyarakat juga mengetahui bahwa TNI khususnya TNI-AD memang sudah siap dalam rangka menghadapi pemilu mendatang,” katanya.

Latihan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019 ini juga diisi dengan kegiatan pembekalan oleh KPU, Bawaslu, Pemda dan Polda (Maluku dan Maluku Utara) terkait hal-hal Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019.

Seluruh personil Kodam XVI/Pattimura dilibatkan dan dikoordinir Staf Operasi Kodam baik Satpur, Satbanpur dan Satkowil (Kodim, Korem dan Koramil).

Kodam XVI/Pattimura mengerahkan kurang lebih 4000 personil yang dibagi menjadi dua, di wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Kasdam juga menyinggung masalah netrlitas TNI, serta mengimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara bijak.

“Netralitas sudah jelas dan saya tegaskan TNI tidak ada pilihan lain selain Netralitas Harga Mati. Selain itu juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan secara aktif, datanglah ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, dan laksanakan secara bebas, rahasia dan tidak ada tekanan dari pihak lain,” kata Kasdam.

Baca juga: Pangdam instruksikan personelnya fokus amankan Pemilu 2019
Baca juga: Pimpinan TNI-Polri membahas pengamanan Pemilu 2019
Baca juga: Amankan pemilu, TNI-Polri Nagan Raya simulasi pengendalian massa

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Gunung Kidul tunggu kiriman surat suara

Gunung Kidul (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menunggu kiriman logistik formulir dan surat suara Pemilu 2019 dari KPU pusat.

“Semua logistik Pemilu 2019 sudah siap. Saat ini, kami tinggal menunggu kiriman formulir dan surat suara,” kata Ketua KPU Gunung Kidul Ahmadi Ruslan Hani di Gunung Kidul, Kamis.

Ia mengatakan kebutuhan logistik pemilu dibagi dalam tiga kelompok, masing-masing KPU menyediakan sesuai dengan kebutuhan.

“KPU daerah alat pencoblosan, provinsi berkaitan dengan kebutuhan formulir, danpemerintah pusat terdiri atas formulir, kotak, bilik dan surat suara,” katanya.

Hani berharap bisa cepat selesai kekurangan logistik. Logistik surat suara masih proses percetakan. “Saat ini masih proses pencetakan, pertengahan Maret mungkin sampai ke KPU kabupaten,” katanya.

Dia mengatakan awal Februari, KPU Gunung Kidul akan melakukan penyetingan logistik yang telah tersedia.

“Kami mempersiapkan logistik yang dimasukkan ke dalam paket untuk dikirim ke TPS,” katanya.

Anggota KPU DIY M Zainuri Ikhsan menambahkan kemungkinan surat suara akan dikirim pada Februari hingga awal Maret.

“Saat ini masih proses pencetakan di pusat, awalnya daerah terjauh dan DIY baru terlaksana akhir Februari,” katanya.

Baca juga: Distribusi logistik pemilu, KPU prioritaskan daerah sulit
Baca juga: KPU Batam utamakan distribusi logistik ke pulau penyangga
Baca juga: KPU Papua Barat baru terima 70 persen logistik pemilu

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Wakapolda Papua ungkap kerawanan pemilu

Jayapura (ANTARA News) – Wakil Kepala Polda Papua Brigjen Yakobus Marjuki mengungkapkan sejumlah indikator kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di hadapan Komisioner Kompolnas di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Rabu (30/1).

“Sekitar 12 indikator kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 di Papua,” kata Brigjen Yakobus Marjuki.

Indikator itu adalah, pertama gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB, kedua karakteristik daerah, yakni faktor geografis dan cuaca ekstrem yang bisa berdampak keterlambatan pendistribusian logistik pemilu, ketiga penggunaan sistem noken, baik ikat, kesepakatan atau noken sebagai wadah.

Lalu, keempat,?keberadaan organisasi separatis politik seperti KNPB, ULMWP, NRFPB, dan beberapa lainnya. Kelima, pertikaian antarmassa pendukung, suku, kelompok dan parpol. Keenam, penggunaan uang atau money politics.

“Ketujuh, dendam politik massa lalu. Kedelapan, mobilisasi massa. Kesembilan, gangguan dan perusakan TPS. Ke-10 perebutan serta membawa lari kotak suara. Ke-11 pengalihan perolehan suara dan ke-12 perusakan dan pembakaran kantor penyelenggara dan pemerintah daerah,” katanya lagi.

Selain itu, Yakobus Marjuki yang pernah menjabat sebagai Kapolres Puncak Jaya mengemukakan situasi Papua secara umum masih ada empat daerah KKB aktif.

“Pada intinya kami akan menyiapkan upaya penanggulangan masalah yang dapat mengagalkan pelaksanaan pileg dan pilpres. Kami akan melibatkan para pejabat utama menjadi pamatwil memegang seluruh wilayah untuk memback up polres,” kata Yakobus Marjuki.

Wadir Intelkam Polda Papua AKBP Supriagung menyampaikan pula permasalahan yang terjadi Kabupaten Nduga.

“Hingga kini masih dilakukan upaya hukum bagi para pelaku pembunuhan di Distrik Mbua dan Distrik Yigi, Kabupaten Nduga,” kata Supriagung.

Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purn Yotje Mende menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini untuk melakukan monitoring dan evaluasi, agar dapat memberikan rekomendasi kepada Kapolri dan melaporkannya kepada Presiden.

“Berdasarkan monitoring dalam pilkada dan pilgub lalu, banyak hal-hal yang harus diantisipasi dan dalam hal kerawanan, Papua masuk dalam 10 besar daerah rawan dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019,” katanya lagi.

Dalam pertemuan di Mapolda Papua, Irjen Purn Yotje Mende didampingi Brigjen Yehu Wangsa staf Kompolnas. Sementara Brigjen Drs Yakobus Marjuki didampingi para pejabat utama Polda Papua, Wakapolres Waropen, Wakapolres Boven Digoel, Wakapolres Mamberamo Tengah, Wakapolres Jayawijaya, Wakapolres Sarmi, Wakapolres Nabire, dan perwakilan Polres Puncak Jaya.

Baca juga: BPPT usulkan tanda tangan digital di Pemilu 2019
Baca juga: KPU Denpasar minta desa siapkan pengamanan pemilu
Baca juga: Wiranto ingatkan jaga stabilitas keamanan-politik jelang Pemilu

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu Maluku libatkan mahasiswa KKN pengawas partisipatif

Ambon (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku telah menandatangani kesepahaman (MoU) dengan Universitas Pattimura serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dalam melibatkan ratusan mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) sebagai pengawas partisipatif di desa.

“Pemilu 2019, dari strategi pengawasan adalah pencegahan hukum dengan melakukan MoU dengan FISIP dan Fakultas Hukum Unpatti, serta Fakultas Syariah IAIN Ambon,” kata Ketua Bawaslu setempat, Abdullah Ely, di Ambon, Kamis.

Telah disepakati bahwa dalam penyaluran mahasiswa KKN yang nantinya untuk Unpatti di minggu kedua Februari sampai dengan Mei 2019, mahasiswa KKN dibebankan tugas tambahan berupa pengawasan partisipatif di desa-desa.

Sebelumnya ada rencana pelatihan khusus bisa mendeteksi terjadi sebuah dugaan pelanggaran pemilu, cara melaporkan, serta Bawaslu akan menindaklanjutinya.

“Minggu ketiga setelah proses pembekalan dilakukan pelatihan bagi mereka dan kami juga melakukan MoU dengan KPU, KPID, serta Dewan Pers yang tujuannya untuk menginformasikan apa saja yang dilakukan proses pengawasan, serta dugaan pelanggaran yang ditangani atau diselesaikan oleh Bawaslu,” ujarnya pula.

Bawaslu juga telah menyiapkan Sentra Gakkumdu di tingkat kota dan kabupaten hingga provinsi yang bertugas menyelesaikan proses dugaan pelanggaran pidana Pemilu 2019.

Jadi ada sembilan Gakkumdu di setiap kabupaten/kota, ada tim penyidik dari polres setempat, ada jaksa penuntut umum, sama halnya di tingkat provinsi ada polda serta kejaksaan tinggi.

Menurut dia, dalam proses untuk Pemilu 2019, tahapan pengawasan sudah dilakukan secara bersama dengan KPU, seperti memberikan rekomendasi soal dugaan penggandaan yang tersebar di 11 kabupaten/kota dan ada beberapa tempat perbatasan antara SBB-Malteng yang sudah dilaksanakan.

Penyiapan SDM di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan bulan depan ada perekrutan pengawas TPS dari tanggal 4-10 Februari sebanyak 5.154 orang di seluruh daerah.

Bawaslu RI juga telah menempatkan Maluku sebagai daerah rawan keempat secara nasional pascapemilu kepala daerah tahun 2018, dengan barometer yang dipakai dalam posisi rawan empat adalah penyelenggaraan, kontestan, partisipasi masyarakat, serta sosial politik.

Saat ini Bawaslu Maluku juga mempersiapkan bimtek dan pelantikan 242.238 orang saksi pasangan calon yang terdiri dari 16 parpol, dari 5.154 TPS atau 82.464 orang, 29 DPD kali 5.154 TPS berarti ada 149.466, dua saksi dari paslon presiden/wapres kali 5.154 TPS atau 10.308 orang, sehingga total yang akan dilantik 242.238 orang saksi.

Baca juga: Bawaslu Jateng maksimalkan pengawasan partisipatif

Baca juga: Bawaslu Purworejo kembangkan pengawasan partisipatif

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Kalteng segera rekrut ribuan orang awasi TPS

Palangka Raya (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Tengah segera merekrut ribuan orang yang nantinya bertugas untuk mengawasi tempat pemungutan suara pada saat Pemilihan Umum 2019.

Perekrutan 8.078 orang yang bertugas mengawasi setiap TPS tersebut dimulai 4-10 Februari 2019 di kantor-kantor panwas kecamatan, kata Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi, di Palangka Raya, Kamis.

“Setelah proses pendaftaran, akan dilanjutkan dengan penelitian berkas administrasi serta wawancara yang akan dilaksanakan dari 11-21 Februari 2019,” ujar dia lagi.

Apabila masih ada daerah yang belum terpenuhi kuota pendaftar, maka Bawaslu akan memperpanjang masa pendaftaran dari 22-24 Februari 2019, dan penelitian berkas administrasi serta wawancara dari 25-27 Februari 2019.

Satriadi mengatakan persyaratan untuk menjadi pengawas TPS yakni warga negara Indonesia (WNI), pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

“Memiliki integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawas pemilu,” ujarnya pula.

Selain itu, calon pengawas TPS tersebut pendidikannya minimal sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Dia mengatakan secara teknis mulai dari pengumuman, proses pendaftaran hingga penetapan hasil seleksi itu kewenangannya ada di Panwaslu kecamatan, sedangkan Bawaslu Kalteng hanya melakukan supervisi kepada Bawaslu kabupaten/kota.

“Bawaslu kabupaten/kota melakukan supervisi dan laporan pada tahapan pembentukan PTPS di daerahnya masing-masing. Jadi, kami mengajak masyarakat bergabung menjadi pengawas TPS di seluruh Kalteng,” demikian Satriadi.

Baca juga: Bawaslu Kalteng akan tindak kampanye di rumah ibadah

Baca juga: Caleg DPR dapil Kalteng diberi peringatan tertulis

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Siswa SMA di Temanggung siap laksanakan pengawasan partisipatif

Temanggung, Jateng (ANTARA News) – Ratusan siswa SMA/SMK/MA di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah siap melaksanakan pengawasan partisipatif dalam Pemilu 2019, kata Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Erwin Nurachmani.

Erwin, di Temanggung, Kamis, mengatakan pada pekan lalu Tim Bawaslu telah melakukan “roadshow” sosialisasi pengawasan partisipatif ke sejumlah SMA/SMK/MA termasuk pondok pesantren.

Ia menyebutkan ada 15 sekolah yang mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut, antara lain siswa SMAN 1 Temanggung, SMAN 2 Temanggung, SMAN 3 Temanggung, SMKN 1 Temanggung, SMKN 2 Temanggung, SMA PGRI, SMK Swadaya, SMK Muhammadiyah, dan SMKN Tembarak.

“Jika diambil rata-rata setiap sekolah ada 100 siswa yang ikut sosialisasi berarti ada 1.500 siswa, namun jumlahnya lebih dari 100 pelajar di setiap sekolah, contohnya di SMAN 2 Temanggung peserta sosialisasi mencapai 309 orang,” katanya pula.

Amin Setyono, anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung menambahkan, roadshow ke berbagai SMA/MA/SMK di Kabupaten Temanggung untuk memberikan edukasi politik kepada pemilih milenial.

Ia mengatakan tiga titik tekan yang disampaikan dalam roadshow Bawaslu ke berbagai sekolah adalah mengenalkan lembaga Bawaslu, materi tentang kepemiluan, dan penting partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu atau pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.

Dia menyampaikan bahwa gerakan pengawasan partisipatif sebagai gerakan “deterrent effect”.

Amin menjelaskan gerakan tersebut diharapkan dilakukan oleh masyarakat dalam jumlah yang besar, agar setiap orang yang berniat melakukan pelanggaran akan berpikir dua kali karena di setiap sudut ruang geraknya akan merasa diawasi.

Bawaslu Kabupaten Temanggung mengajak setiap siswa berperan aktif dalam pelaksanaan pemilu mendatang, karena setidaknya sebagai pemilih berhak untuk memastikan bahwa suaranya tidak dicurangi.

Ia mengatakan Bawaslu Kabupaten Temanggung mengajak kepada segenap masyarakat termasuk pelajar untuk berkomitmen melaksanakan gerakan moral berupa penolakan praktik politik uang dan penyebaran berita hoaks dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Baca juga: Bawaslu Jateng maksimalkan pengawasan partisipatif
Baca juga: Bawaslu Purworejo kembangkan pengawasan partisipatif
Baca juga: Bawaslu Kalteng segera rekrut ribuan orang awasi TPS

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Jambi tahan penyebaran Tabloid Indonesia Barokah

Arsip: Petugas Pos Indonesia mengeluarkan amplop berisi Tabloid Indonesia Barokah dari dalam karung plastik di kantor PT. Pos Indonesia Dumai di kota Dumai, Riau, Rabu (30/1/2019). ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/foc.

Jambi (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi menahan penyebaran 2.231 amplop berisi Tabloid “Indonesia Barokah” yang dikirim oleh orang tidak dikenal melalui Kantor Pos Jambi.

“Sudah kami tahan bersama kepolisian dan pihak Kantor Pos supaya tidak dikirimkan ke sejumlah daerah di Jambi,” kata anggota Bawaslu Provinsi Jambi Fachrul Rozi, di Jambi, Kamis.

Sebanyak 2.231 amplop yang berisi Tabloid Indonesia Barokah saat ini telah disegel dan diamankan di gudang Kantor Pos Jambi, dan tidak disebarkan kepada alamat tujuan.

Dalam satu amplop tersebut berisi tiga eksemplar tabloid, sehingga jika semuanya berisi sama maka jumlahnya bisa mencapai 6.000 eksemplar tabloid.

Pada amplop tersebut tertera jelas alamat pengiriman yang dituju, yakni ke sejumlah pondok pesantren dan masjid di wilayah Provinsi Jambi.

Sedangkan nama dan alamat pengirimnya tidak ada atau hanya tercantum SIP: Redaksi Tabloid Indonesia Barokah, Melati, Bekasi. Selain di Kota Jambi juga ditemukan pengiriman tabloid tersebut di sejumlah daerah di Jambi.

Di Kabupaten Bungo yang sudah diamankan juga ada 265 amplop, di Kerinci ada enam amplop dan ada juga pengiriman lagi 17 karung yang isinya Tabloid Indonesia Barokah, kata Fachrul Rozi pula.

Dia mengatakan, Bawaslu RI dan Gakkumdu Pusat tengah mempelajari dan mengkaji temuan kasus tabloid tersebut, karena kasus tersebut terjadi secara nasional.

“Kami di daerah hanya melakukan pengawasan dan memastikan bahwa tabloid tersebut tidak tersebar, kita koordinasi dengan pihak pos supaya tidak mengirimkan ke alamat yang dituju,” katanya lagi.

Manager Operasional Kantor Pos Jambi Andi Gusdanto mengungkapkan modus pengiriman yang dilapisi plastik tidak tembus pandang dan dibungkus amplop, sehingga sekilas terlihat seperti surat biasa.

Pengiriman tabloid yang sekilas terlihat seperti pengiriman surat itu, dikirimkan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan alamat pengiriman tidak dicantumkan.

“Sekarang sudah disegel dan diamankan oleh Bawaslu dan kepolisian. Intinya kita terus berkoordinasi supaya ini tidak tersebar,” katanya menambahkan.

Baca juga: Tabloid Indonesia Barokah, Luhut anggap tidak sebarkan hoaks
Baca juga: Bareskrim pelajari rekomendasi Dewan Pers soal konten Tabloid Indonesia Barokah
Baca juga: Dewan Pers: Tabloid Indonesia Barokah tidak mengusung semangat jurnalisme

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

1.500 personel TNI/Polri amankan kunjungan ibu negara

Banda Aceh (ANTARA News) – Sebanyak 1.500 personel TNI dan Polri mengamankan kunjung Ibu Negara Hj Iriana Joko Widodo dan Hj Mufidah Jusuf Kalla di Banda Aceh pada Kamis (31/1).

Personel pengamanan kunjungan Ibu Negara tersebut menggelar apel pasukan di Lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Rabu. Apel pasukan dipimpin Wakapolda Aceh Brigjen Pol Supriyanto Tarah.

Wakapolda Aceh membacakan sambutan Pangdam IM selaku Pangkoops PAM VVIP mengharapkan seluruh personel melakukan langkah preventif dan antisipatif dalam rangka pengamanan maksimal.

“Apel kesiapsiagaan ini penting untuk mengetahui kesiapan prajurit dan unsur pendukung lainnya, sehingga sewaktu-waktu dapat digerakkan dan mampu bereaksi cepat sesuai permintaan,” kata Wakapolda.

Wakapolda mengingatkan satuan tugas pengamanan saling berkoordinasi agar tercipta sinergitas yang soliditas dalam mengawal dan mengamankan kunjungan kerja Ibu Negara beserta rombongan.

“Jadikan tugas ini sebagai suatu operasi baru yang merupakan tugas kehormatan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” kata Brigjen Pol Supriyanto Tarah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, pengamanan VVIP, selain TNI dan Polri juga melibatkan Satpol PP, Basarnas, serta unsur pemadam kebakaran.

“Kami yakni pihak Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh serta unsur pengamanan lainnya sudah mengamankan kunjungan Ibu Negara ke Banda Aceh,” kata Nova Iriansyah.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu temukan ribuan pelanggaran pemasangan APK

(Antara), Jelang pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prrovinsi Bali telah menertibkan ribuan alat peraga kampanye dan bahan kampanye di 9 kabupaten dan kota se-Bali. Bawaslu juga menemukan adanya indikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis.

Hanura enggan ikuti jejak PKB minta jatah menteri

Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta memberikan pernyataan pers disela-sela Rapat Koordinasi DPD Partai Hanura se-Indonesia, di Jakarta, Rabu (30/1). (Imam B)

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta menegaskan partainya enggan mengikuti jejak PKB yang meminta jatah kursi menteri apabila Joko Widodo-Ma’ruf Amin terpilih sebagai Presiden-Calon Wakil Presiden periode 2019-2024.

“Kami tidak ada komitmen tentang kursi menteri, kalau menteri dari Hanura di Kabinet Indonesia Kerja, kami tidak keberatan,” kata Oesman disela-sela Rapat Koordinasi DPD Partai Hanura, di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan sah-sah saja PKB mengusulkan 10 kursi menteri namun tetap saja pada akhirnya yang menentukan adalah Jokowi sebagai Presiden.

Karena itu menurut dia, permintaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersebut merupakan hal yang biasa, sehingga kalau tidak dipenuhi maka jangan marah.

“Namanya juga minta, kalau tidak dikasih ya tidak boleh marah,” ujarnya.

Menurut dia, Hanura tidak mensyaratkan perolehan kursi menteri dalam mendukung Jokowi-Ma’ruf sehingga tidak ada komitmen politik dalam dukungan tersebut.

Dia menilai, menteri harus berpihak 1000 persen kepada Presiden yang mengangkatnya dan bekerja maksimal.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menargetkan partainya meraih 10 kursi menteri apabila Joko Widodo-Ma’ruf Amin menang Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

“Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapet 10 kursi menteri,” kata Muhaimin usai audiensi PC Muslimat NU, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (27/1).

Dia mengatakan di Kabinet Indonesia Kerja (KIK), PKB mendapatkan kursi Menteri Pemuda Olahraga (Menpora), Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), dan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti).

Menurut dia, PKB menginginkan menteri di bidang ekonomi dalam upaya mendukung ekonomi lebih cepat makmur dan sejahtera.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Din: Hentikan polemik Said Aqil

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (30/1/2019). (Anom Prihantoro)

Jakarta (ANTARA News) – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta setiap pihak untuk tidak meneruskan polemik pernyataan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj.

“Perkara KH Said Aqil Siradj ini saya kira dicukupkan saja demikian,” kata Din kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Din mengaku sejatinya tidak tertarik mengomentari persoalan Said yang mendorong kader Nahdlatul Ulama mengisi banyak posisi strategis baik itu jabatan publik dan umat. 

Alasannya, jika persoalan tersebut diperpanjang maka tidak akan ada habisnya dibahas. Menurut dia, energi umat akan terkuras habis jika memperpanjang polemik tersebut terlebih banyak persoalan lain menyangkut bangsa dan keumatan yang menjadi prioritas diatasi terlebih dahulu.

Kendati demikian, dia mengingatkan setiap pihak, terutama ulama dan figur publik, untuk bisa menahan diri terhadap pernyataan-pernyataannya di tahun politik karena rentan terjadi gesekan.

“Jangan ada aksi reaksi karena akan ada perpecahan di bawah, karena saat ini sensitif… Itu saya kira cukup lah masih banyak masalah strategis lainnya,” katanya.

Selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din mengatakan Wantim MUI meminta kepada para ulama, zuama dan elit ormas keagamaan untuk menahan diri melontarkan pernyataan yang dapat menyinggung pihak lain.

Sebelumnya, Said Aqil dalam forum terbuka meminta kader NU untuk mengisi berbagai posisi strategis demi kebaikan umat dan bangsa, beberapa di antaranya jabatan publik, imam dan khatib masjid.

Atas hal itu, Din mengatakan di Indonesia terdapat banyak masjid non-NU sehingga hal itu tidak tepat.

“Di luar itu kalau menunjuk jadi imam, khatib, ‘kan banyak di luar NU dan Muhammadiyah, masih banyak lagi satu jutaan masjid itu. Tentu tidak akan bisa satu ormas untuk membatasinya. Saya kira itu sudah ‘clear’, sudah jelas,” kata dia.

Din mengajak agar dalam berbagai persoalan keumatan sebaiknya figur publik mengedepankan prinsip Islam yang moderat bertoleransi terhadap golongan lain.

“Marilah kita tampilkan Islam jalan tengah, Islam yang ‘rahmatan lil alamin’, karena itu juga bagian dari Islam Nusantara. Islam yang menegakkan toleransi pada yang lain. Saya memahami toleransi itu termasuk menghargai adanya ormas-ormas Islam yang lain,” kata dia.

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

FPKS komitmen menangkan Prabowo-Sandi

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini memberikan pidato dalam acara Konsolidasi Nasional Anggota Parlemen dari PKS, di Jakarta, Rabu (30/1). (Fraksi PKS DPR RI)

Jakarta (ANTARA News) – Fraksi PKS se-Indonesia menegaskan komitmen memenangkan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

“PKS harus menang dan kita semua harus menangkan 02 Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian kita bisa mewujudkan eksistensi kebenaran, kebaikan, kedaulatan bangsa, dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang kita cintai bersama,” kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya dalam acara konsolidasi anggota parlemen dari PKS se-Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu.

Dia menilai Pemilu bukan sekedar pesta demokrasi tapi lebih dari itu yaitu pertarungan eksistensi kebaikan, pertarungan eksistensi dakwah, dan pertarungan eksistensi kedaulatan bangsa negara dan rakyat Indonesia.

Selain itu menurut dia, Pemilu adalah pertarungan eksistensi kedaulatan pangan bangsa sehingga Fraksi PKS tegas menolak impor beras dan komoditas pangan lainnya.

“Karena kebijakan impor menghina kemampuan petani kita, menghina martabat petani kita, rakyat di negeri yang kaya raya sumber daya pangan,” ujarnya.

Menurut dia, Pemilu adalah pertarungan eksistensi keadilan sehingga dirinya ingin keadilan tegak di Indonesia tanpa tebang pilih. Rusak keadilan di negeri ini menurut Jazuli karena hukum hanya tegak kepada lawan politik sementara untuk pendukungnya tidak tegak.

“Hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, tajam kepada rakyat biasa tapi tumpul kepada penguasa dan pengusaha. Kita lawan ketidakadilan hukum, kita ingin Indonesia berkeadilan dan bersupremasi hukum,” katanya.

Dia menyadari ada keterbatasan dalam upaya memenangkan PKS dan Prabowo-Sandi namun itu bukan syarat menang dan bukan alasan untuk kalah. 

Jazuli mengatakan kehadiran forum konsolidasi nasional angota legislatif PKS seluruh Indonesia untuk memperjuangkan dan memenangkan eksistensi dakwah, eksistensi kebenaran, eksistensi kebaikan, eksistensi kedaulatan bangsa, dan eksistensi martabat bangsa Indonesia di hadapan bangsa-bangsa dunia.

Sebelumnya, PKS DPR RI menggelar konsolidasi nasional anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota PKS seluruh Indonesia di Jakarta, pada Selasa-Kamis (29-31 Januari).

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ajang penguatan kerja politik agar PKS meraih 12 persen di Pemilu 2019 dan memenangkan Prabowo-Sandi.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Ace: DC I dinilai berpengaruh pada pilihan pemilih, yang belum tentukan pilihan

Moderator Ira Koesno (kanan) menunjukkan undian pertanyaan yang diambil pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma’ruf Amin dalam Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.


Indikatornya sangat jelas, yakni Jokowi-Ma’ruf tampil lugas tanpa polesan berlebihan, baik sisi penampilan maupun konten. Publik lebih menyukai hal-hal seperti ini, apa adanya dan tidak dibuat-buat.”

Jakarta (ANTARA News) – Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menilai Debat Capres tahap pertama, berpengaruh terhadap pilihan pemilih yang belum menentukan pilihannya.

“Hal itu terlihat dari hasil survei dari LSI Denny JA yang dipublikasi pada hari ini,” kata Ace Hasan Syadzily, di Jakarta, Rabu.

Menurut Ace Hasan, kalau pun pada Debat Capres tahap pertama tidak berpengaruh signifikan, dapat dimaklumi karena masih ada empat debat berikutnya. “Pemilih yang belum menentukan pilihannya masih ingin melihat konsep visi, misi, dan rencana kerja capres selama lima tahun ke depan,” katanya.

Hasil survei LSI yang publikasi pada hari ini, menurut Ace, membuktikan pasca Debat Capres tahap pertama, pasangan Jokowi-Ma’ruf lebih banyak mendapatkan dampak positif elektroral. “Indikatornya sangat jelas, yakni  Jokowi-Ma’ruf tampil lugas tanpa polesan berlebihan, baik sisi penampilan maupun konten. Publik lebih menyukai hal-hal seperti ini, apa adanya dan tidak dibuat-buat,” katanya. 

Politisi Partai Golkar ini juga melihat, gaya komunikasi Jokowi dan Ma’ruf yang sederhana, menjadi satu frekuensi dengan rakyat banyak. Jokowi, kata dia, masih mendapatkan kepercayaan tinggi dari publik karena basis debatnya adalah kinerjanya sebagai Presiden. 

Menurut Ace, Jokowi tampil apa adanya pada Debat Capres tahap pertama, tidak terlalu banyak polesan dan mampu tampil menjadi dirinya sendiri. Kritik terhadap Jokowi yang membaca teks, menurut dia, tidak terlalu dihiraukan, karena di sinilah kejujurannya, tidak memaksakan diri untuk tidak membaca teks, tidak harus ditutup-tutupi.  “Narasi yang dia pakai juga adalah narasi keseharian yang mudah dimengerti oleh rakyat kebanyakan. Wajar jika dampak positif elektoral pasca-debat lebih banyak untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf,” katanya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menambahkan, harus diakui pada Debat Capres tahap pertama, pasangan Jokowi-Ma’ruf lebih unggul. “Saya kira wajar jika dalam survei dikatakan, Capres Jokowi lebih unggul dalam berbagai hal,” katanya.

Menurut dia, Jokowi penguasaan materinya, lebih solutif, gaya komunikasi, dan fokus pada penyelesaian masalah, tergambar jelas seperti yang ditunjukkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. “Insya Allah dalam debat-debat berikutnya pasangan Jokowi-Ma’ruf, akan tetap unggul,” katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Ruhut berkunjung ke Klaten pastikan nasib petani

Klaten (ANTARA News) – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma`ruf Amin, Ruhut Sitompul, berkunjung ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, untuk memastikan nasib petani padi di daerah tersebut.

“Saya ingin sekaligus memastikan kebenaran adanya beras impor di wilayah Klaten,” katanya di sela kunjungan di Klaten, Rabu.

Menurut dia, dari hasil kunjungan tersebut ternyata tidak ada beras impor seperti yang sebelumnya disampaikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandiaga Uno.

“Kami sudah melihat di youtube, membaca berita, dan ternyata itu tidak benar, itu bohong. Makanya, saya datang ke sini untuk meluruskan semua,” katanya.

Selain melakukan pantauan secara langsung, pada kesempatan tersebut ia juga berkomunikasi dengan petani setempat. Dari hasil komunikasi, dikatakannya, hingga saat ini pertanian padi tidak ada masalah.

“Bahkan bupati juga turun langsung dan mengecek di mana ada beras impor. Ternyata tidak ada,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta agar kubu pesaing tidak menyebarkan berita bohong yang cenderung meresahkan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngupoyo Bogo, Suroto, mengatakan nasib petani tidak seperti yang diungkapkan oleh Prabowo beberapa waktu lalu.?

“Selama ini petani makmur, mulai dari kakek saya hingga saat ini tidak ada impor beras,” katanya.

Bahkan, selama ini petani cukup sejahtera dan bisa menyekolahkan anak hingga bangku kuliah.?

“Saya juga bisa bangun rumah dari hasil bertani karena hasilnya lumayan. Selama ini kalau di Klaten kebanyakan petani masih menggunakan pupuk organik, bukan kimia. Jadi berasnya lebih enak,” katanya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan Kabupaten Klaten diserbu beras impor saat panen sehingga membuat petani menjerit. Menanggapi pernyataan Prabowo, Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan tidak ada serbuan beras impor di Klaten.

Bahkan, menurut bupati, sampai dengan bulan Januari 2019 di Kabupaten Klaten masih surplus beras sebanyak 131.188 ton.

Baca juga: Wapres katakan pemerintah tak impor beras

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KPU Lampung “Goes To Campus” sosialisasi kepada pemilih

Bandarlampung (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mengadakan kegiatan “Goes To Campus” dengan tema “Pemilih Berdaulat Negara Kuat” di Kantor KPU Lampung.

“Acara yang kita laksanakan bagian dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Lampung,” kata Komisioner KPU Lampung, Antonius di Bandarlampung, Rabu.

Antonius melanjutkan kegiatan “Goes To Campus” tersebut menyasar kepada mahasiswa, pemilih pemula, kaum perempuan, dan disabilitas dengan tujuan agar bijak dalam melakukan pemilihan.

“Melalui program ini kita akan menyosialisasikan kepada mereka khususnya pemilih pemula,” kata dia.

Program Goes To Campus sendiri menurutnya sudah berjalan sejak tahun 2018 lalu. Untuk diawal tahun 2019, KPU Lampung kembali melakukan program tersebut dengan menyasar ke campus yang ada di Lampung.

“Mulai besok kita akan berkeliling dan kita mulai dari campus Malahayati Lampung. Kegiatan Goes To Campus hari ini juga dihadiri mahasiswa, UKM, BEM, dan juga rektor,” kata dia menerangkan. Dengan adanya program tersebut, Antonius berharap untuk mahasiswa dan pemilih pemula, agar tidak golput dan selalu menggunakan hak pilihnya secara benar.

“Jangan terpengaruh kepentingan-kepentingan tertentu dan kita juga jangan buta politik,” kata dia menjelaskan.

Baca juga: KPU Surakarta sosialisasi Pemilu 2019 ke pemilih milenial
Baca juga: KPU bidik pemilih milenial guna tingkatkan partisipasi
Baca juga: KPU Sumut menyasar pemilih milenial

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Ada ribuan tabloid indonesia barokah di PT Pos Palembang

(Antara)-PT Pos Indonesia (Persero), Palembang, Selasa sore  29 Januari 2019, menahan 76 koli kantong paket tabloid indonesia barokah, yang hendak dikirim ke Jambi, Bengkulu dan beberapa wilayah Sumatera Selatan. PT POS segera menyerahkan tabloid  berisi konten yang menjatuhkan salah satu paslon capres dan cawapres ini, kepada Bawaslu.

Bawaslu Jabar tangani 148 kasus pelanggaran pemilu

Sukabumi (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat hingga Januari 2019 sudah menangani kasus pelanggaran pemilu mulai dari administrasi, kode etik hingga pidana.

“Selama pelaksanaan pemilu digelar sudah sekitar 148 kasus pelanggaran pemilu yang kami tangani, dengan rincian hingga Desember 2018 terdapat 138 pelanggaran dan di Januari 2019 ini sudah ada 10 pelanggaran,” kata Ketua Bawaslu Jabar Abdullah di Sukabumi, Rabu.

Pelanggaran yang terjadi tersebut berasal dari laporan dan temuan langsung di lapangan. Dari ratusan kasus yang ditangani mayoritas sudah tertangani dan selesai kasusnya dengan sanksi administratif.

Menurutnya, dari hasil rekapitulasi paling banyak kasus pelanggaran yang terjadi adalah kode etik seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dipasang sembarangan baik APK milik calon legislatif maupun calon presiden

Bahkan, pihaknya sudah memeriksa empat kepala daerah yang diduga melakukan pelanggaran kampanye dengan rincian satu kasus kasih dalam penanganan Tim Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) dan sisanya sudah ada klarifikasi dan dinilai tidak ada pelanggaran.

Tidak hanya itu, selama pemilu ini sudah ada caleg yang divonis selama enam bulan masa percobaan oleh pengadilan karena melakukan tindakan pidana pemilu, namun masih ada tindak pidana pemilu lainnya yang masih ditangani Gakumdu yang berasal dari daerah Depok, Bekasi dan Indramayu.

“Untuk caleg yang sudah divonis tersebut karena terlibat politik uang dan tentunya pencalegannya tersebut dibatalkan sehingga tidak bisa mengikuti pileg,” tambahnya.

Di sisi lain, Abdullah mengatakan pada pemilu ini Jabar menjadi pusat perhatian karena mulai dari pusat hingga daerah menjadikan dari ini sebagai pusat kampanye yang dikarenakan daerah dengan jumlah pemilih terbesar di Jabar.?

Maka dari itu pihaknya meningkatkan pengawasan karena dikhawatirkan terjadi gesekan dan untuk meminimalisasikan terjadinya sengketa pemilu. Pihaknya juga tidak akan melakukan tebang pilih pada penanganan kasus pelanggaran pemilu ini.

Baca juga: Bawaslu temukan dua ASN di Bali tak netral
Baca juga: Bawaslu Garut panggil 15 caleg karena kampanye di media massa
Baca juga: Bawaslu Jabar periksa empat kepala daerah

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Ketegasan Indonesia dalam pemenuhan hak bagi Abu Bakar Ba’asyir

Jakarta (ANTARA News) – Kesempatan pembebasan bersyarat narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir menjadi salah satu isu yang ramai dibicarakan kalangan masyarakat tidak hanya di Indonesia, namun juga negara lain.

Pada medio 2018 yang lalu, sebenarnya kesempatan pembebasan bersyarat juga diberikan oleh pemerintah karena merupakan hak dari setiap narapidana yang memenuhi syarat.

Namun demikian, isu ini sempat menjadi polemik pada awal 2019 karena merupakan tahun politik di Indonesia yang tentu saja berpotensi menjadi bahan bagi para politisi untuk mendulang perhatian.

Hak bebas bersyarat pimpinan Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo itu dikabarkan oleh penasehat hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Yusril Ihza Mahendra, yang telah “sowan” ke Lapas Gunung Sindur, Bogor menemui Ba’asyir.

Pada Rabu (16/1), satu malam sebelum debat Pilpres perdana dilakukan, Presiden Joko Widodo pun mendapatkan keterangan dari Yusril mengenai pertemuannya dengan Ba’asyir di lapas tersebut.

Dalam laporannya, Yusril menyampaikan keadaan Ba’asyir yang semakin uzur di balik jeruji besi.

Namun demikian, Ba’asyir tetap enggan menandatangani kesetiaan kepada NKRI, maupun Pancasila.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, pembebasan bersyarat adalah salah satu program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi syarat yang ditentukan.

Syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yakni telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 masa pidana minimal sembilan bulan, berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dengan baik, dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Selain itu, bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya kesetiaan kepada NKRI yang dibuktikan secara tertulis.

Keengganan dalam menandatangani pernyataan untuk setia kepada NKRI inilah yang membuat tidak terpenuhinya syarat-syarat pembebasan bersyarat Ba’asyir.

Menurut Yusril, saat itu Jokowi menyampaikan untuk meringankan syarat pembebasannya.

“Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya beliau kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan,” ujar Jokowi pada Jumat (18/1) di Garut, Jawa Barat.

Selain usia, kondisi kesehatan Ba’asyir juga menjadi perhatian pemerintah.

Kendati demikian, Presiden menegaskan prosesnya tetap melalui jalur hukum yang berlaku sesuai undang-undang.
  .

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nah syaratnya harus dipenuhi, kalau nggak, kan saya gak mungkin menabrak. Contoh, setia kepada NKRI, setia kepada Pancasila. Itu ‘basic’ sekali itu. Sangat prinsip sekali,” jelas Presiden pada Selasa (22/1).

Pertimbangan rasa kemanusiaan sebetulnya bukan kali ini saja disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait Abu Bakar Ba’asyir.

Pada Maret 2018, Presiden pun menyampaikan persetujuannya bagi perawatan kesehatan Ba’asyir di RSCM.

“Ya ini kan sisi kemanusiaan yang juga saya kira untuk semuanya. Kalau ada yang sakit, tentu saja kepedulian kita untuk membawa ke rumah sakit untuk disembuhkan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta ketika media menanyakan soal perawatan Baasir di RSCM, Jakarta pada Kamis (1/3/2018).

Kala itu merupakan perawatan Ba’asyir yang keempat kali karena pembengkakan di bagian kaki. Pada 2017, Ba’asyir juga sempat dirawat di RS Harapan Kita, Jakarta.

Sebelumnya pada 2011, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ba’asyir dengan hukuman 15 tahun penjara karena terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pelatihan kamp teroris di Provinsi Aceh.

Sorotan Internasional

Hak pembebasan bersyarat bagi Ba’asyir ternyata menjadi sorotan dunia internasional.

Terdapat negara asing yang “mengamati” hal tersebut antara lain Australia dan Malaysia.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison akan menyampaikan kekecewaan jika Ba’asyir dibebaskan.

Dia menilai Ba’asyir masih dapat menyebarkan doktrin kebencian.

Morrison juga meminta Indonesia menghargai para korban bom Bali 2002 dengan tidak membebaskan Ba’asyir.
 
Sementara Malaysia melalui Polis Diraja Malaysia juga berencana memantau kegiatan Ba’asyir.

Dikutip dari Kantor Berita Bernama pada Selasa (29/1), Divisi Kontra Terorisme Bukit Aman akan memantau Ba’asyir jika dia dilepaskan.

Ketua Polis Diraja Malaysia, Inspektur Jenderal Tan Sri Mohamad Fuzi Harun, menyampaikan hal itu untuk memastikan Ba’asyir tidak lagi terlibat dalam proses pengkaderan tindak terorisme yang juga mengaitkan Jama’ah Islamiyah (JI).

Malaysia, jelas dia, juga menghadapi ancaman teror dari Jamaah Islamiyah.

Namun Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, menjelaskan urusan hak pembebasan bersyarat Ba’asyir adalah urusan hukum Indonesia, tidak boleh negara asing ikut campur tangan.

“Enggak ada cerita, ini urusan Indonesia kok,” tegas Ngabalin pada Selasa (22/1).

Pemerintah Indonesia menjelaskan pembebasan bersyarat merupakan hak Ba’asyir yang bisa didapatkan dengan memenuhi syarat-syarat tersebut.

Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto telah memerintahkan sejumlah pejabat terkait persoalan hukum pembebasan bersyarat Ba’asyir untuk mengkaji lebih komprehensif mengenai kondisi keengganan setia kepada NKRI.

Selain itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan jika Ba’asyir tidak memenuhi syarat tersebut, dia tidak akan diberikan bebas bersyarat.

“Enggak perlu pakai tunggu-tunggu. Kalau enggak memenuhi syarat, ya enggak dikeluarkan,” jelas Yasonna.
  .

Namun demikian, pemerintah tetap memberikan hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan kepada Ba’asyir di RSCM, Jakarta.

Ketua Pembina Tim Pembela Muslim Muhammad Mahendradatta pada Selasa (29/1) mengatakan Ba’asyir dirujuk ke RSCM oleh dokter yang menanganinya di Lapas Gunung Sindur.

Menurut dia, Ba’asyir tidak mengetahui polemik batalnya pembebasan bersyarat bagi dirinya.

“Ustad juga tidak banyak memikirkan masalah gonjang-ganjing ini,” demikian Mahendradatta.

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

James Riyadi Tak hadiri siding perkara suap meikarta

(Antara)-Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang sembilan orang pengembang proyek sebagai saksi kasus suap izin pembangunan Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu 30 Januari. Dari 9 orang tersebut, satu orang diantaranya yakni James Riyadi, tidak hadir dalam persidangan.

Bawaslu Kotabaru tertibkan ratusan atribut kampanye

Kotabaru (ANTARA News) – Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menertibkan ratusan alat peraga kampanye dan bahan kampanye selama masa kampanye pemilu yang dimulai September.

“Ada 963 atribut kampanye yang sudah ditertibkan,” ujar Ketua Bawaslu Kotabaru Mohamad Erfan, Rabu.

Penertiban dilakukan karena adanya pelanggaran baik dari segi jumlah penambahan maupun lokasi penempatan yang tidak sesuai ketentuan.

“Salah satu pelanggaran paling banyak poster yang dipaku di pohon, itu kan dilarang,? katanya.

Sebelumnya Bawaslu sudah lebih dulu melayangkan peringatan tertulis dan perintah kepada partai politik atau caleg agar menertibkan sendiri atributnya yang melanggar aturan itu, namun tidak digubris.

“Akhirnya petugas kami yang melakukan penertiban itu di masing-masing wilayah,” kata Erfan.

Maraknya pelanggaran terkait atribut kampanye ditengarai akibat lemahnya sanksi karena hanya bersifat administratif.

Atribut yang sudah ditertibkan juga bisa diminta kembali oleh parpol atau caleg bersangkutan.

“Memang tidak ada efek jera, mekanismenya hanya mereka melanggar kami eksekusi,” tambahnya.

Terkait pengawasan atribut kampanye, Bawaslu Kotabaru melalui jajarannya di seluruh kecamatan terus melakukan inventarisasi.

Sampai Januari 2019 terdata sebanyak 2.395 alat peraga kampanye terpasang dalam bentuk baliho, spanduk dan umbul-umbul. Selain itu juga ada 8.523 bahan kampanye yang tersebar berupa bendera dan poster.

Baca juga: Bawaslu Kudus segera tertibkan APK melanggar

Baca juga: Bawaslu Limapuluh Kota tertibkan APK

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

TNI AL gagalkan penyelundupan 7.000 ekor blangkas

(Antara)-Kapal patrol Satkor Koarmada 1 Rabu siang mengagalkan penyelundupan kapal yang mengangkut tujuh ribu ekor hewan blangkas di perairan KabupatenAceh Tamiang – Aceh. Selain menangkap tiga Anak Buah Kapal, kini seluruh barang bukti ribuan ekor blangkas dibawa ke Dermaga Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan Kota Medan, Sumatera Utara.

Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen undang KT-HAM PBB ke Papua

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mengundang Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berkunjung ke Papua dan melihat kondisi di provinsi Indonesia tersebut.

“Pemerintah RI tetap komitmen untuk mengundang KT HAM, yang akan diwakili oleh kantor regionalnya di Bangkok, untuk berkunjung ke Papua,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Tetap RI Hasan Kleib untuk menanggapi berita beredar yang menyampaikan bahwa Komisioner Tinggi HAM PBB masih menunggu undangan serta meminta akses untuk berkunjung dan memantau situasi kemanusiaan di Papua. 

Menurut Dubes Hasan Kleib, undangan untuk KT HAM PBB berkunjung ke Papua sudah disampaikan langsung kepada Komisioner Tinggi HAM, Zeid al Hussein, yang pada tahun lalu telah berkunjung ke Indonesia.

“Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa KT HAM ‘masih menunggu undangan, atau meminta akses’. Hal yang masih tertunda adalah waktu yang disepakati bersama untuk kunjungan (KT HAM) tersebut,” ujar Dubes Hasan.

Wakil Tetap RI itu pun menceritakan pengalaman sebelumnya mengenai perbedaan pendapat antara pemerintah RI dan KT HAM PBB tentang kesediaan dan pemberian akses oleh pemerintah Indonesia untuk menerima kunjungan Komisioner Tinggi HAM ke Papua.

“Saya pernah tahun lalu reaksi di sidang Dewan HAM (PBB) ketika KT HAM sebut Indonesia belum berikan akses karena yang terjadi bukan masalah akses, tetapi karena kantor KT HAM di Bangkok kurang berkoordinasi dan beberapa kali ‘fait accompli’. Jadwal kunjungan yang disampaikan satu sampai dua hari sebelumnya tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Indonesia sebagaimana lazimnya suatu kunjungan,” ungkap Dubes Hasan.

Selanjutnya, Dubes Hasan memastikan bahwa pada Oktober 2018, dia telah mengadakan pertemuan bilateral dengan KT HAM yang baru, Michelle Bachelet, dan juga membahas pengaturan dan jadwal kunjungan ke Papua.

“Saat ini sedang dikoordinasikan jadwal kunjungan yang diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2019 ini,” ucapnya.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PBB bisa perkuat suara Jokowi di empat provinsi

Empat provinsi yang disebut itu meliputi Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).   

Jakarta (ANTARA News) – Masuknya Partai Bulan Bintang (PBB) ke pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin akan memperkuat basis suara paslon nomor urut 01 itu di empat provinsi, yakni Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 
 
“Dukungan PBB terhadap Jokowi-Ma’ruf jelas akan memperkuat basis suara di empat provinsi tersebut, di mana Jokowi pernah mengalami kekalahan lima tahun lalu,” kata pengamat politik The Habibie Center, Bawono Kumoro, di Jakarta, Rabu.
 
Menurut dia, keputusan politik PBB mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf tentu sudah sesuai dengan mekanisme internal partai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 
 
“Dalam aturan internal partai, kewenangan untuk memutuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat,” Bawono. 
 
Ia berpendapat alasan PBB mendukung Jokowi-Ma’ruf agar dapat terbantu lolos ambang batas parlemen di pemilu mendatang cukup masuk akal. 
 
“Mungkin setelah melakukan evaluasi terhadap perjalanan partai di bawah kepemimpinan MS Kaban selama dua periode terakhir, Prof Yusril melihat dukungan PBB terhadap Prabowo di pemilu lalu tidak membawa insentif elektoral bagi PBB,” ujarnya. 
 
Prabowo dan Partai Gerindra dinilai tidak memberikan kontribusi apa-apa dalam menolong PBB untuk lolos ambang batas parlemen di pemilu 2014.
 
Mengenai maklumat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab agar para pengurus FPI yang menjadi caleg PBB untuk mengundurkan diri massal, kaya dia, sah-sah saja. 
 
“Tetapi belum tentu efektif menggerus suara PBB di pemilu mendatang karena ikon utama partai ini tidak lain adalah Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua umum partai,” ucapnya. 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019

Priyo ungkap format baru di debat capres kedua

Wakil Ketua BPN Prabowo – Sandiaga, Priyo Budi Santoso saat mengikuti gladi resik debat capres di Jakarta, Kamis. (17/1/2019) (Rangga Pandu Asmara Jingga)

Tapi tunggu saja karena nanti pada rapat pekan depan akan disampaikan perubahan-perubahannya.”

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso mengungkapkan adanya format baru di debat capres kedua 17 Februari 2019 mendatang. 

“Jadi tadi ada hal baru yang perlu saya sampaikan. Ada format semacam debat bebas atau saya mengistilahkan kemarin dengan tarung bebas, di segmen keempat,” kata Priyo seusai menghadiri rapat persiapan debat capres kedua bersama KPU, TKN dan televisi penyelenggara di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu. 

Priyo menyampaikan format debat bebas di segmen keempat tidak akan dibatasi, meskipun tetap akan dipimpin moderator. 

Sementara itu pada segmen kedua dan ketiga, muncul usulan agar didesain sedemikian rupa supaya lebih menarik.

Selain itu, Priyo mengatakan tidak akan ada kisi-kisi pertanyaan pada debat capres kedua nanti.

BPN meminta panelis yang membuat pertanyaan selain kredibel juga menjalani sumpah tidak akan membocorkan pertanyaan yang dibuatnya kepada siapapun.

“Tapi tunggu saja karena nanti pada rapat pekan depan akan disampaikan perubahan-perubahannya,” ujar Priyo.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Sandiaga Uno ajak masyarakat lakukan jihad ekonomi

Dokumentasi calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno (tengah), saat memberikan motivasi kepada peserta Dialog Sandiaga Uno dengan Pengusaha, Pedagang, Pelaku UMKM, dan Mahasiswa, di Jambi, Jumat (25/1/2019). (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Pati, Jawa Tengah (ANTARA News) – Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengajak semua masyarakat untuk melakukan jihad ekonomi guna membawa bangsa ini berdiri di kaki sendiri dalam ekonomi.

“Saya berharap di Kabupaten Pati ini akan lahir pencipta lapangan kerja atau entrepreneur baru serta Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) baru yang bisa meningkatkan ekonomi umat yang mandiri dalam bidang ekonomi,” ujarnya, saat berdialog dengan pengurus dan nasabah BMT Yaumi Mas yang memiliki cabang di berbagai kabupaten/kota se-Jawa Tengah, di Pati, Rabu.

Sebelum berdialog, dia salat duha di Masjid At-Taqwa Pati Wetan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang tidak jauh dari lokasi kegiatan.

Ia juga berpesan agar umat muslim tidak lupa untuk rutin salat dhuha karena diyakini bisa mendorong umat untuk bekerja keras lagi dalam mendulang rezeki.

Pada saat krisis 1998, dia katakan, tidak punya pekerjaan karena terkena pemutusan hubungan kerja. 

Kondisi itu, katanya, justru mendorong dia bekerja keras serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. “Ahamdulillah semula hanya memiliki tiga karyawan, kemudian berkembang menjadi 30.000 karyawan,” ujarnya.

Sadiaga tidak hanya menyapa tamu yang hadir pada acara dialog, tetapi masyarakat di kawasan sekitar juga antusias menyambut kehadirannya. 

Mereka juga berebut untuk bisa bersalaman, swafoto atau sekadar menyapa. Ia juga mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana yang disambut antusias para nelayan.

Kesempatan itu, dimanfaatkan para nelayan untuk menyampaikan sejumlah permasalahan yang mereka hadapi.

Selain menemui nelayan, Sandiaga juga menemui petani tebu, perwakilan pegawai honorer, serta menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Kiai Sahal Mahfudz di Kajen, Margoyoso, Pati.

Sementara pada Selasa (29/1) malam, Sandiaga juga menikmati masakan khas Pati, nasi gandul Sardi Panjunan.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

KPU umumkan 49 caleg bekas napi korupsi

Daftar nama caleg bekas napi korupsi yang diumumkan KPU. (Istimewa)

… sudah memastikan daftar calon anggota dewan yang berstatus mantan terpidana (korupsi)…

Jakarta (ANTARA News) – KPU mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif 2019 yang merupakan bekas narapidana korupsi berjumlah 49 orang.

“Kami sudah memastikan daftar calon anggota dewan yang berstatus mantan terpidana (korupsi),” kata Ketua KPU, Arief Budiman, di Jakarta, Rabu malam. 

Berdasarkan data yang disampaikan KPU kepada wartawan, 49 caleg itu antara lain 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota dan sembilan caleg DPD. 

Daftar caleg bekas napi korupsi itu yakni:

Partai Golkar 
1. Hamid Usman (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara. Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 1)
2. Desy Yusnandi (Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 6, nomor urut 4)
3. H Agus Mulyadi (Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 9, nomor urut 5)
4. Petrus Nauw (Caleg DPRD Provinsi Papua Barat. Dapil Papua Barat 2, nomor urut 12)
5. Heri Baelanu (Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 1, nomor urut 9)
6. Dede Widarso (Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 5, nomor urut 8)
7. Saiful T Lami (Caleg DPRD Kabupaten Tojo Una Una. Dapil Tojo Una Una 1, nomor urut 12)
8. Edy Muldison (Caleg Kabupaten Blitar. Dapil Blitar 4, nomor urut 1)

Partai Gerindra
1. Moh Taufik (Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dapil DKI 3, nomor urut 1)
2. Herry Jones Johny Kereh (Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dapil Sulawesi Utara 1, nomor urut 2)
3. Husen Kausaha (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara, Dapil Maluku Utara 4, nomor urut 2)
4. Ferizal (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 4)
5. Mirhammuddin (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 2, nomor urut 1)
6. H Al Hajar Syahyan (Caleg DPRD Kabupaten Tanggamus. Dapil Tanggamus 4, nomor urut 1)

Partai Berkarya
1. Mieke L Nangka (Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara 2, nomor urut 4)
2. ‎Arief Armain (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara 4, nomor urut 1)
3. Yohanes Marinus Kota (Caleg DPRD‎ Kabupaten Ende 1, nomor urut 1)
4. Andi Muttarmar Mattotorang (Caleg DPRD Kabupaten Bulukumba 3, nomor urut 9‎)

Partai Hanura
1. Welhemus Tahalele (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara 3, nomor urut 2) 
2. Mudasir (Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah 4, nomor urut 1)‎
3. Akhmad Ibrahim (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara 3, nomor urut 5)‎
4. YHM Warsit (Caleg DPRD Kabupaten Blora 3, nomor urut 1)
5. Moh Nur Hasan (Caleg DPRD Kabupaten Rembang 4, nomor urut 1)

‎Partai Demokrat
1. Jones Khan (Caleg DPRD Kota Pagar Alam 3 nomor urut 1) 
2. Jhony Husban (Caleg DPRD Kota Cilegon 1, nomor urut 4) 
3. Syamsudin (Caleg DPRD  Kabupaten Lombok Tengah 5, nomor urut 6) 
4. Darmawati Dareho (Caleg DPRD Kota Manado 4, nomor urut 1) 

PDI Perjuangan
1. Abner Reinal Jitmau (Caleg DPRD Prov Papua Barat 2, nomor urut 12) 

Partai Keadilan Sejahtera 
1. Maksum DG Mannassa (Caleg DPRD Kabupaten Mamuju 2, nomor urut 2) 
 

Partai Bulan Bintang
1. Nasrullah Hamka (Caleg DPRD Prov Jambi 1, nomor urut 10) 

Partai Garuda 
1. Ariston Moho (Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1, nomor urut 3) 
2. Yulius Dakhi (Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1, nomor urut 1)

Partai Perindo
1. Smuel Buntuang (Caleg DPRD Provinsi Gorontalo. Dapil Gorontalo 6, nomor urut 1)
2. Zulfikri (Caleg DPRD Kota Pagar Alam 2. Dapil Kota Pagar Alam, nomor urut 1) 

PKPI
1. Joni Kornelius Tondok (Caleg DPRD Kabupaten Toraja Utara. Dapil Toraja Utara 4, nomor urut 1) 
2. Mathius Tungka (Caleg DPRD Kabupaten Poso. Dapil Poso 3, nomor urut 2) 

PAN
1. Abdul Fattah (Caleg DPRD Provinsi Jambi. Dapil Jambi 2, nomor urut 1) 
2. Masri (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 2) 
3. Muhammad Afrizal (Caleg DPRD Kabupaten Lingga. Dapil Lingga 3, nomor urut 1) 
4. Bahri Syamsu Arief (Caleg DPRD Kota Cilegon. Dapil Kota Cilegon 2, nomor urut 1) 

DPD
1. DPD Provinsi Aceh, Abdullah Puteh (nomor 21)
2. DPD Provinsi Sumatera Utara, Abdillah (nomor 39)
3. DPD Provinsi Bangka Belitung, Hamzah (nomor 35)
4. DPD Provinsi Sumatera Selatan, Lucianty (nomor 41)
5. DPD Kalimantan Tengah, Ririn Rosyana (nomor 41)
6. DPD Sulawesi Tenggara, La Ode Bariun (nomor 68)
7. DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, Masyhur Masie Abunawas (nomor 69)
8. DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, A Yani Muluk (nomor 67)
9. DPD Provinsi Sulawesi Utara, Syachrial Kui Damapolii (nomor 40).

Pengumuman caleg mantan napi korupsi oleh KPU ini sejalan dengan ketentuan pasal 182 UU Pemilu yang mensyaratkan calon legislatif mantan terpidana untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik. 
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

KPU Papua Barat baru terima 70 persen logistik pemilu

Staf KPU Kota Kendari mengangkat kotak suara karton kedap air di Kantor KPU Kota Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (2/1/2019). Logistik untuk Pemilu Serentak 2019 sudah mulai diterima oleh KPU kabupaten/kota untuk digunakan pada pemungutan suara pada Rabu, 17 April 2019. ANTARA FOTO/Jojon/aww.


Kita sama-sama tahu kondisi geografis di Papua Barat lumayan berat di daerah pedalaman maupun kepulauan

Manokwari (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat baru menerima 70 persen dari total logistik yang akan digunakan dalam Pemilu 2019.

Saat ini, kata Ketua KPU Provinsi Papua Barat Amus Atkana di Manokwari, Rabu, lebih dari separuh logistik sudah berada di KPU kabupaten/kota, seperti kotak suara, sampul, bilik, dan alat kelengkapan TPS.

“Yang kami tunggu pengirimannya adalah suarat suara dan sejumlah formulir. Mudah-mudan bisa segera menyusul,” kata Amus.

KPU kabupaten/kota, lanjut Amus, sudah melakukan sortir logistik yang diterima masing-masing.

Ia mengatakan bahwa pengiriman secara bertahap agar penyortiran bisa berjalan maksimal sehingga tidak menuai persoalan saat pemungutan suara berlangsung.

Terkait dengan surat suara dan sejumlah formulir yang belum dikirim, Amus berharap Papua Barat menjadi prioritas. Pengiriman ke daerah ini harus lebih awal dibanding daerah lain.

“Kita sama-sama tahu kondisi geografis di Papua Barat lumayan berat di daerah pedalaman maupun kepulauan. Kalau logistif datang telat, tentu akan sangat berdampak, apalagi cuaca saat ini sedang tidak menentu,” ujarnya lagi.

Ia menegaskan bahwa sejumlah wilayah di Papua Barat memiliki kesulitan tersendiri, seperti di Raja Ampat terdiri atas beberapa pula terluar yang sulit dijangkau pada saat cuaca buruk. Begitu pula, di pedalaman yang sulit dijangkau dengan angkutan darat.

“Raja Ampat dengan karakter kepulauannya, Teluk Bintuni, Tambrauw dengan luas wilayahnya juga ada beberapa wilayah di Kaimana dan Sorong Selatan yang kami rasa sulit. Hal ini perlu menjadi perhatian pertama dalam pengiriman logistik,” ujarnya lagi.

Terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilihan umum presiden/wakil presiden dan pemilu anggota legislatif, menurut Amos, sudah berjalan aman dan tertib.

Ia meminta peserta pemilu untuk terus memegang teguh slogan “Papua Penuh Damai” atau Papeda.

“Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, itu (slogan Papua Penuh Damai) diwujud nyatakan dalam konteks berdemokrasi,” tutur Atkana.

Dalam berkampanye, pihaknya juga meminta peserta pemilu bersikap santun dan menghindari ujaran-ujaran kebencian.

“Hindari ujaran kebencian dan/atau berita bohong. Mari kita pupuk kebersamaan melalui demokrasi dan melahirkan pemimpin yang berdaulat untuk membawa kejayaan Papua Barat,” pungkasnya.

Baca juga: KPU pacu partisipasi pemilih Papua Barat

Baca juga: Distribusi logistik pemilu, KPU prioritaskan daerah sulit

Baca juga: KPU hemat Rp548 miliar dalam pengadaan logistik
 

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019

Amankan pemilu, TNI-Polri Nagan Raya simulasi pengendalian massa

Petugas Kepolisian menembakan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa dalam simulasi Sispamkota Operasi Mantap Brata Muara Takus 2018 untuk pengamanan pemilu tahun 2019 di Pekanbaru, Riau, Jumat (7/12/2018). Simulasi ini digelar untuk memastikan kesiapan Polri dalam melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 agar berjalan aman dan lancar. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/foc.


Nagan Raya, Aceh, (ANTARA News) – Aparat gabungan TNI dan Polri di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, mengadakan pelatihan simulasi pengendalian massa (dalmas) dalam rangka persiapan personel menghadapi Pemilu 2019.

Kapolres Nagan Raya AKBP Giyarto di Nagan Raya, Rabu (30/1), mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk peningkatan sinergitas TNI/Polri di Kabupaten Nagan Raya dalam menyukseskan Pemilu 2019.

Selain melaksanakan giat dalmas, kata dia, kegiatan ini guna meningkatkan sinergitas TNI/Polri.

Latihan dalmas yang dipimpin Kasat Sabhara Polres Nagan Raya AKP Wagimin dan Kapolsek Seunagan Timur Iptu Syahril itu diikuti oleh sejumlah polisi dan TNI AD.

Latihan dalmas ini dimulai dari awal sampai inti, mobil water canon juga dikerahkan untuk peragaan dalmas untuk pengendalian massa.

Kegiatan tersebut tunduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, penjabarannya sampai pada pengendalian massa dan pengamanan pemilihan calon anggota legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2019.

Kasat Sabhara AKP Wagimin menambahkan bahwa kegiatan itu untuk memantapkan personel .

Ia mengimbau seluruh anggota kepolisian dan TNI agar melaksanakan pelatihan dalmas ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Latihan dalmas di halaman Mapolres Nagan Raya, kompleks Perkantoran Suka Makmue itu mendapat perhatian masyarakat yang melintasi jalan tersebut.

Baca juga: Pimpinan TNI-Polri membahas pengamanan Pemilu 2019

Baca juga: Pangdam instruksikan personelnya fokus amankan Pemilu 2019

Baca juga: Panglima-Kapolri pimpin apel kesiapan pengamanan Pemilu 2019

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019