Bawaslu periksa bupati Banyumas dan wakilnya

Ada dugaan 31 kepala daerah di Jawa Tengah melakukan kegiatan dukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden

Purwokerto (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memeriksa Bupati Banyumas Achmad Husein dan wakilnya Sadewo Tri Lastiono terkait dugaan pelanggaran pemilu.

Pemeriksaan yang dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas, Jalan A. Yani, Purwokerto, berlangsung sejak Jumat siang hingga sore hari.

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Banyumas Yon Daryono mengatakan, pemeriksaan terhadap bupati dan wabup Banyumas itu dilaksanakan atas instruksi dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

“Ada laporan ke Bawaslu Provinsi Jateng bahwa ada dugaan 31 kepala daerah di Jawa Tengah melakukan kegiatan dukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden,” katanya.

Dalam hal ini, kata dia, pelapor menilai Bawaslu perlu menindaklanjuti laporan tersebut untuk mengetahui apakah kegiatan para kepala daerah itu menggunakan fasilitas pemerintah atau tidak menggunakannya.

Selain itu, apakah kegiatan dilakukan oleh para kepala daerah di Hotel Alila, Surakarta, pada tanggal 26 Januari 2019 tersebut atas dasar yang bersangkutan sedang cuti, saat hari libur, atau dalam rangka dinas.

Lebih lanjut, Yon mengatakan, dalam bukti berupa rekaman serta foto yang diperoleh Bawaslu Provinsi Jateng terdapat pernyataan dukungan dan gerakan tubuh yang mengarah ke salah satu pasangan calon.

Oleh karena itu, kata dia, Bawaslu meminta klarifikasi kepada para kepala daerah untuk memastikan apakah kegiatan tersebut bersifat dinas ataukah di luar dinas sebagai kepala daerah.

“Dari hasil klarifikasi ini akan kita dapatkan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai kegiatan tersebut. Jadi, Bawaslu Provinsi Jateng menugaskan seluruh Bawaslu kabupaten/kota yang kepala daerahnya menghadiri acara tersebut untuk mengklarifikasi kepala daerahnya, itu sebenarnya kegiatan apa,” katanya.

Ia mengatakan jika terbukti menggunakan fasilitas pemerintah, para kepala daerah tersebut akan mendapat sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sementara, saat ditemui wartawan usai menjalani pemeriksaan, Bupati Banyumas Achmad Husein mengakui pemeriksaan yang dijalaninya berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu.

“Yaitu, undangan dari Bapak Gubernur (Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, red.) melalui WA (WhatsApp) ke saya untuk menghadiri acara di Solo pada tanggal 26 Januari,” katanya.

Menurut dia, ada 26 pertanyaan yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas terkait dengan kehadirannya untuk memenuhi undangan dari Gubernur Jateng tersebut.

Dalam menjalani pemeriksaan tersebut, dia mengaku memberikan keterangan atau klarifikasi mengenai apa saja yang dibahas dalam kegiatan tersebut secara rinci.

Dia memastikan undangan dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tersebut bukan kedinasan melainkan bersifat pribadi.

“Menurut saya sih (undangan) internal pendukung Pak Jokowi (calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo, red.) saja, dan undangan dari Pak Gubernur kan pribadi melalui `WhatsApp`,” katanya.

Selain itu, kata dia, acara tersebut digelar pada hari Sabtu yang bukan merupakan hari kerja dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah.

Bahkan sebagai pendukung Jokowi, dia mengaku selalu berkampanye setiap hari Sabtu dan Minggu.

“Jadi menurut saya, tidak ada pelanggaran karena itu hari Sabtu, hari libur,” tegasnya.

Baca juga: Bawaslu Jabar periksa empat kepala daerah

Baca juga: Bawaslu RI limpahkan dugaan pelanggaran kampanye Anies Baswedan ke daerah

Baca juga: Mobil dinas untuk kampanye, wakil rakyat divonis 2 bulan penjara

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019

Danbrigif Marinir tutup latihan pengamanan pemilu

Pesawaran (ANTARA News) – Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS Kolonel Ahmad Fajar secara resmi menutup latihan pengamanan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 di wilayah Korps Marinir itu.

“Maksud dan tujuan pelaksanaan latihan pengamanan pemilu di seluruh wilayah jajaran Korps Marinir ini adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan satuan Korps Marinir,” kata Ahmad Fajar, di lapangan apel Mako Yonif 7 Marinir, Ketapang, Pesawaran Lampung, Jumat.

Sehingga, lanjutnya, dengan terselenggaranya latihan ini dapat memberikan kesiapsiagaan operasional satuan tugas Korps Marinir guna menjawab segala permasalahan yang kemungkinan timbul pada penyelenggaraan Pemilu 2019 sekaligus untuk mengantisipasi terhadap ancaman dan gangguan.

Menurutnya, hasil laporan panitia pelaksana dapat diambil kesimpulan bahwa semua materi latihan yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh semua peserta latihan.

Hal ini menunjukkan semangat dan antusiasme yang tinggi dari semua peserta dalam mengikuti semua program latihan. Kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan latihan dapat diatasi oleh panitia penyelenggara maupun peserta latihan.

Karena itu, ia mengharapkan, agar semua materi latihan yang telah diberikan hendaknya dapat untuk dimengerti dan dipahami sehingga mudah untuk diaplikasikan pada pelaksanaan tugas nantinya, baik mengenai prosedur dan mekanisme permintaan dan pemberian bantuan pada pemda dan Polri, termasuk halnya sistem Komando, Kendali Komunikasi dan Informasi (K3l) pada pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2019.

Kegiatan penutupan latihan pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di wilayah Korps Marinir tahun 2019 diakhiri dengan demo simulasi pengamanan KPU terhadap masyarakat yang tidak puas terhadap hasil pemilihan yang di anggap tidak adil.

Turut hadir dalam acara tersebut Danlanal Lampung, Ketua KPU Provinsi Lampung, Ketua Bawaslu Lampung, Kapolres Pesawaran, Perwira Staf Brigif 4 Mar/BS dan sejumlah pejabat Pemkab Pesawaran.

Baca juga: TNI-polisi di Jambi latihan bersama pengamanan Pemilu

Baca juga: Pengamanan Sumbar jelang Pemilu 2019 utamakan pendekatan adat

Baca juga: Pimpinan TNI-Polri membahas pengamanan Pemilu 2019

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Boyolali siap wujudkan Pemilu 2019 berkualitas

Seorang warga menunjukkan jari yang berlumur tinta usai menggunakan hak pilihnya saat digelarnya pemilihan umum. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/wsj.

Kami dituntut untuk meningkatkan kualitas Pemilu

Boyolali (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boyolali siap mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 di wilayahnya yang berjalan bersih dan berkualitas.

“Kami ikut bertanggung jawab terwujudnya Pemilu berkualitas, dan seluruh tahapan berjalan bersih,” kata Komisioner KPU Boyolali, Muhammad Abdullah, disela acara Media Gathering, di Boyolali, Jumat.

KPU selain meningkatkan partisipasi masyarakat minimal harus mencapai 77 persen, juga mewujudkan Pemilu anggota Legislatif dan Presiden berlangsung bersih dan berkualitas.

Menurut Muhammad Abdullah ada tiga ukuran kualitas Pemilu, yakni tidak adanya berita hoaks, politik uang, dan penggunaan isu sara di Boyolali. Hal itu, untuk mewujudkan calon pemimpin yang berkualitas.

Muhammad Abdullah menjelaskan kualitas Pemilu di Boyolali hingga sekarang masih tinggi. Misalnya, tidak adanya beredar berita hoaks secara masif, dan juga isu sara, maka hal itu, menjadikan Pemilu di Boyolali makin berkualitas.

Semua itu, kata dia, tidak terlepas dari kesadaran masyarakat sekarang yang makin cerdas dan terus menjunjung tinggi demokrasi. KPU selama ini, terus terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mulai dari pemilih pemula yang ada di pondok pesantren, sekolah-sekolah, kampus, dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki hak suara.

“Kami dituntut untuk meningkatkan kualitas Pemilu, juga partisipasi pemilih menjadi tanggung jawabnya,” katanya.

Dia mengatakan pada Pemilu 17 April 2019 dilakukan secara serentak untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI dan Presiden serta Wakil Presiden.

Hal tersebut kata dia, tentunya bagi masyarakat lansia akan membutuhkan penjelasan mudah dimengerti saat pencoblosan. untuk itu, KPU bentuk tim relawan desa untuk membantu mensosialisasikan Pemilu tahun ini.

“Kami akan berusaha memfasilitasi seluruh warga negara yang akan memberikan hak pilihnya, termasuk lansia yang tidak sanggup hadir di tempat pemungutan suara (TPS) dapat dilakukan “jemput bola” atau mendatangi.

Baca juga: KPU perkuat kapasitas pemilih berkualitas

Baca juga: Wiranto ajak masyarakat pilih pemimpin berkualitas

Baca juga: Ikatan Alumni UI deklarasi pemilu berkualitas
 

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019

Paloh dukung perubahan gaya kampanye Jokowi

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (6/12). (Istimewa)

Apa salahnya? Ada variasi-variasi hidup ini biar tidak monoton

Tulungagung (ANTARA News) – Ketua Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mendukung perubahan gaya kampanye capres petahana Joko Widodo yang sekarang dinilai lebih reaktif dan agresif terhadap isu-isu yang digunakan untuk menyerangnya secara politik.

“Ya wajar-wajar saja. Mungkin Pak Jokowi sudah bosan dengan `style` yang lama, ganti `style` yang baru. Apa salahnya? Ada variasi-variasi hidup ini biar tidak monoton, (tidak) monolog,” kata Surya Paloh menjawab pertanyaan wartawan usai menemui ribuan kadernya se-eks Karesidenan Kediri, di Tulungagung, Jumat.

Menurut Surya Paloh, langkah Jokowi sudah tepat. Sebab, serangan politik yang diarahkan ke dirinya, khususnya di era pemerintahannya, sudah mengarah ke fitnah.

Terlebih saat ini ada di tahun politik di mana intensitas kampanye hitam cenderung meningkat.

Pengusaha media nasional ini mencontohkan soal tuduhan kebocoran anggaran negara (APBN) hingga ratusan triliun selama pemerintahan Jokowi.

Isu yang diembuskan capres lain yang menjadi lawan politik Jokowi itu menurutnya harus dibuktikan.

Jokowi wajib menjawab agar isu atau opini yang dibangun kubu capres/cawapres nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga Uno tersebut menjadi persepsi publik yang seolah menjadi benar.

“Saya bilang, kalau memang itu faktanya ada, terima dan akui. Segera minta maaf sama rakyat. Tapi kalau tidak ada, kasih tahu (rakyat). Memang itu bohong kok. Ngapain rakyat percaya pada kebohongan,” katanya.

Terhadap aneka propaganda politik yang terus diproduksi untuk menyudutkan petahana, ia memberi saran agar capres Jokowi dan cawapres Ma`ruf Amin bersikap sabar.

Sebab, menurutnya, tidak selamanya reaksi harus dihadapi dengan reaksi. Bangsa ini bangsa kita, dengan segala keunggulan, kehebatan, termasuk kelemahan dan kebodohannya.

“Terkadang yang rasional menjadi irasional. Sedangkan yang irasional justru bisa menjadi rasional. Nah di situlah gunanya hadirnya para pemimpin. yang mampu memberikan keteladanan. Keteladanan harus hadir di semua pihak,” ujarnya.

Surya Paloh menegaskan bahwa peran pimpinan partai-partai politik tidak kalah pentingnya dalam pembenahan adab politik dan tata pemerintahan di Indonesia.

“Karena bagaimanapun kontribusi maupun peran strategis dimiliki partai politik, institusi partai politik ini amat menentukan sekali. Warna politik negeri ini, maju mundurnya negeri ini ditentukan oleh partai politik,” ujarnya.

Baca juga: Airlangga nilai kampanye “ofensif” Presiden Jokowi tak turunkan elektabilitas

Baca juga: Jokowi bantah libatkan cucunya dalam kampanye

Baca juga: TKN Jokowi-Ma’ruf harus tangkal hoaks secara kreatif

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi didoakan panjang jabatan

Jokowi didoakan panjang jabatan saat bersilaturahmi ke Ponpes Al-Ittihad Cianjur, Jumat. (ANTARA News/Hanni Sofia)

Cianjur, Jawa Barat (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo didoakan panjang jabatannya di samping panjang umur oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad saat bersilaturahmi ke tempat itu.

Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ittihad, KH Kamali Abdul Ghani, saat menerima kunjungan dan silaturahmi Jokowi, di Ponpes yang beralamat di Desa Langensari, Karangtengah, Cianjur, Jumat, berterima kasih atas kunjungan Presiden.

“Insya Allah dengan niat tulus Pak Presiden dan tamu, beliau diberikan umur yang panjang, rizki yang lapang, ulama mendoakan dua rizki. Satu material dan imaterial. Material seperti harta, emas. Imaterial seperti jabatan tahta. Mudah-mudahan Presiden di samping umur panjang, juga panjang jabatannya,” kata Ghani.

Ia juga berharap jabatan yang diemban tersebut bisa membuahkan amanah kepada semua. “Semoga membuahkan berkah kepada semua, yang paling saya harapkan doa semuanya agar kami diberikan kekuatan, kesabaran dalam mendidik anak-anak ini untuk jadi anak soleh solehah penerus bangsa,” katanya.

Ia juga berharap silaturahmi Jokowi yang juga calon presiden petahana ke pondok pesantrennya membawa berkah bagi semua.

Pada kesempatan itu, ia menjelaskan mengenai Ponpes Al Ittihad yang dibangun sejak 1997 meliputi jenjang pendidikan mulai SMP, SMA, SMK, dan seluruhnya berasrama.

Saat ini Pondok Pesantren Al-Ittihad sedang mengembangkan STAI Al-Ittihad yang tahun depan diharapkan bisa berkembang menjadi universitas Al-Ittihad.

Pondok pesantren itu mempunyai anak didik dari berbagai daerah sebagian besar dari Cianjur, Jabar dan sekitarnya, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, hingga Papua dengan tujuan ingin mendalami agama serta pendidikan berkaitan dengan keduniaan. 

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Diaspora Indonesia antusias turut dalam Pemilu 2019

Presiden IDN-United Herry Utomo (keempat kiri) dan Presiden IDF Ida Wenefrida (kelima kiri) bersama seluruh panitia “Love 4 Lombok 7.0”. (Dokumentasi Indonesian Diaspora Network-United)

Jakarta (ANTARA News) – Survei yang Indonesian Diaspora Network-United (IDN-United) menunjukkan diaspora berkewarganegaraan Indonesia di luar negeri antusias dalam mengikuti Pemilu 2019.

Sebanyak 541 responden Indonesia yang tinggal di 41 negara di lima benua mengisi survei yang disebar secara daring melalui milis, jejaring daring, buletin berkala, dan media sosial IDN-United maupun mitra organisasi sejak 12 November 2018 hingga 31 Januari 2019.

“Lebih dari dua pertiga responden mengatakan ‘akan memilih’ pada Pemilu 2019,” kata Presiden IDN-United, Herry Utomo, dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat.

Walaupun tidak banyak responden yang tinggal di Malaysia dan Arab Saudi mengisi survei, jumlah responden dari negara-negara lain di mana diaspora Indonesia tinggal cukup banyak dan beragam.

“Sehingga survei ini dapat dikatakan cukup merefleksikan animo dan aspirasi pemilih diaspora non-pekerja migran,” ujar dia.

Meskipun demikian, terdapat tiga isu utama yang disoroti oleh para responden, yaitu korupsi, hoaks, serta penegakan hukum dan HAM.

Selain itu, sebanyak 60 persen responden mengaku “tidak mengetahui” perwakilan mereka di DPR (dapil luar negeri) saat ini dan 19 persen responden mengatakan “kurang mengetahui”.

Kemudian, 56 persen responden mengaku “tidak mengetahui” calon perwakilan mereka di DPR (dapil luar negeri) dan 29 persen mengatakan “kurang mengetahui”.

Media sosial, melalui Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan media daring menjadi tiga saluran utama para responden mengetahui calon anggota legislatif pada Pemilu 2019.

Rekam jejak, visi-misi, dan kepribadiaan calon presiden adalah tiga faktor terpenting bagi para responden dalam menentukan pilihan mereka untuk calon presiden pada Pemilu 2019. Faktor ini mengalahkan sejumlah faktor lain seperti partai pengusung dan kesamaan latar belakang asal, suku, dan agama calon.

Temuan ini juga berlaku untuk memilih calon anggota legislatif.

Perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri dan pelayanan konsuler yang lebih baik, serta aspirasi dwi-kewarganegaraan adalah tiga aspirasi utama para responden kepada presiden dan anggota DPR terpilih lewat Pemilu 2019.

Herry Utomo menjelaskan, hingga saat ini belum ada informasi akurat berbasis data terkait animo dan aspirasi diaspora pada Pemilu 2019. 

Hal ini yang telah mendorong IDN-Unitrd menginisiasi Survei Pemilih Diaspora Indonesia. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan bersama. 

“Kami berharap hasil dari survei ini dapat digunakan sebaik-baiknya sebagai masukan perbaikan bagi pihak-pihak terkait dan bukan untuk bahan saling serang atau kritik,” ujarnya. 

Ia juga menegaskan kembali netralitas IDN-United dalam setiap pemilu dan mengajak segenap diaspora untuk menyukseskan Pemilu 2019. 

“IDN-United adalah organisasi diaspora dunia yang bersifat nonpartisan, netral, dan independen. Hasil survei ini merupakan jajak pendapat dari para responden dan tidak dimaksudkan sebagai dukungan kepada figur politik mana pun. Namun, kami mengajak para diaspora yang dapat memilih supaya menggunakan hak pilihnya dengan baik agar pesta demokrasi ini berjalan lancar, aman, bermartabat, dan sukses,” kata dia.

Berdasarkan Daftar PemilihTetap Hasil Perbaikan tahap II (DPTHP-II) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapar 2.058.191 WNI di luar negeri yang tercatat memiliki hak pilih pada Pemilu 2019.

Meskipun demikian, data tersebut bersifat dinamis mengingat jumlah WNI yang masuk dan meninggalkan Indonesia sekitar 30 ribu orang setiap tahun. 

Baca juga: WNI di China awam Pemilu 2019

Baca juga: GWJokowi Paris minta agar pemilih lebih cerdas

Baca juga: 4.629 pemilih Kota Medan masuk DPT luar negeri

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Simulasi pengamanan Pemilu 2019

Prajurit TNI AU mengamankan pengunjuk rasa  yang bertindak anarkis saat kegiatan Simulasi Pengamanan Pemilu 2019 di Baseops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat (8/2/2019). Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan personel TNI AU yang akan diperbantukan dalam pengamanan Pemilu sekaligus mengantisipasi aksi anarkis di wilayah Bandara I Gusti Ngurah Rai. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww.

FGD jelang debat kedua Pilpres 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kanan) bersiap memimpin Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Jumat (8/2/2019). Pertemuan tersebut membahas materi serta merumuskan pertanyaan pada debat kedua Pilpres 2019 yang akan digelar pada Minggu (17/2/2019). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww.

Ahok resmi jadi kader PDI Perjuangan

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) bersama Ima Mardiah dan Charles Honoris di Posko Ima di  Jalan Jomas, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan,  Jakarta Barat, Rabu (30/1/2019). (ANTARA News/HO)

Memang sesuai garis ideologi perjuangan saya

Denpasar (ANTARA News) – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok resmi menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak 26 Januari 2019.

“Memang sesuai garis ideologi perjuangan saya,” kata Ahok usai bersilaturahmi ke Sekretariat DPD PDI Perjuangan Bali, di Denpasar, Jumat petang.

Menurut Ahok, sikapnya kembali terjun politik agar bisa membagikan ilmu yang telah didapat, yang mungkin bisa bermanfaat.

Terkait ketertarikannya masuk ke PDI Perjuangan, Ahok mengatakan karena sudah lama simpati dengan partai tersebut. “Kan sudah lama, simpatisan lah,” ucapnya.

Ahok mengaku akan menghabiskan waktu untuk berlibur di Bali hingga Minggu (10/2), setelah itu juga akan berlibur ke daerah lain.

“Kebetulan saya jalan-jalan saja, saya mau jalan-jalan 2,5 bulan. Wajarkan habis terkurung, saya jalan-jalan 2,5 bulan. Saya (di Bali) Minggu baru pulang,” ujar Ahok.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah PDIP Bali, yang juga Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama, yang menerima kedatangan Ahok mengatakan, bukti resmi Ahok telah menjadi kader banteng setelah melihat kartu tanda anggota partai.

“Saya lihat kartunya tadi, dia sudah anggota resmi PDI Perjuangan. Dia bilang sudah dapat kartu partai mulai tanggal 26 Januari,” ujar Adi.

Adi yang meminta Ahok untuk menunjukkan kartu anggota partai untuk memastikan kebenaran telah menjadi kader PDI Perjuangan.

Terkait mengapa Ahok memilih masuk PDI Perjuangan, kata Adi, karena Ahok memilih partai ideologis yang searah dengan pemikirannya.

“Posisinya (Ahok) anggota biasa, dia tidak mau jadi pengurus, tidak mau jadi pejabat lagi, dia menjadi anggota biasa kader PDI Perjuangan,” ucap mantan Bupati Tabanan tersebut.

Menurut Adi, kedatangan Ahok ke Sekretariat DPD PDIP Bali di Jalan Banteng Baru, Denpasar, itu sekaligus bentuk silaturahmi, sembari menghabiskan waktu berlibur di Pulau Dewata.

“Tentunya dia akan bersilaturahmi ke kantor-kantor PDI Perjuangan di seluruh Indonesia termasuk di Bali yang pertama,” katanya.

Dalam kesempatan silaturahmi yang berlangsung tertutup untuk media itu, Adi juga berkesempatan ke luar ruangan mengenakan jaket merah PDI Perjuangan bertuliskan angka 3 di sisi dada sebelah kiri kepada Ahok. “Yang memberikan jaket kawan kami dari Jakarta, kami yang memakaikan tadi bersama teman dari Jakarta,” ujar Adi.

Selain itu, Ahok juga menyerahkan buku berjudul “Kebijakan Ahok” kepada Adi Wiryatama yang berisikan pengalamannya selama 600 hari berada di penjara.

“Dia (Ahok) merasakan hidup baru. Kalau tidak pengalaman (masuk penjara) ini, mungkin saya (Ahok, red) masuk penjara dengan cara lain,” kata Adi menyitir omongan Ahok ketika berada di dalam Ruang Sekretaris dan Perpustakan Sekretariat PDI P Bali itu.

Baca juga: BTP kunjungi makam ayahnya di Belitung Timur
Baca juga: Ahok berharap PDI Perjuangan menangi Pemilu 2019

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Menag dukung sosialisasi pemilu di rumah ibadah

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah) saat berbicara mengenai satgas umrah di Jakarta, Jumat (8/2/2019). (ANTARA News/ Anom Prihantoro)

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendukung rencana sosialisasi pemilu di rumah ibadah oleh Komisi Pemilihan Umum selama itu bukan kampanye calon atau partai tertentu.
   
“Menurut saya sepanjang sosialisasi, itu sesuatu yang baik,” kata Lukman di Jakarta, Jumat.
   
Menurut dia, sosialisasi pemilu adalah agenda nasional yang penting. Tujuan dari itu, partisipasi publik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya agar bisa seoptimal mungkin.
   
Sosialisasi pemilu, kata dia, harus dilakukan secara masif termasuk di tempat ibadah guna meningkatkan partisipasi dalam pemilu.
   
“Rumah ibadah bisa digunakan sebatas bukan untuk kampanye, tapi untuk mengedukasi masyarakat agar kesadarannya tumbuh dalam menggunakan hak pilihnya,” kata dia.
   
Partisipasi publik yang tinggi, kata dia, dapat meningkatkan proses dan kualitas demokrasi. “Jika, partisipasi publik itu tinggi terhadap agenda nasional ini maka proses dan kualitas demokrasi semakin baik,” katanya.
   
Lukman mengatakan terdapat hal-hal positif yang bisa dilakukan di rumah ibadah terkait sosialisasi mengenai banyak hal, seperti terkait kehidupan, kerukunan hidup, peningkatan kesejahteraan, ekonomi umat, penyuluhan-penyuluhan di bidang kesehatan, pertanian dan lainnya.
   
“Banyak sekali hal-hal yang sangat positif, yang sifatnya penyuluhan, sifatnya mengedukasi masyarakat secara umum,” kata dia.*

Baca juga: Membawa “mantan kekasih” dalam sosialisasi pemilu

Baca juga: KPU Bangka maksimalkan sosialisasi pemilih pemula

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019

Ahok sambangi Sekretariat PDI Perjuangan Bali

Denpasar (ANTARA News) – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang akrab disapa Ahok menyambangi Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Bali di Denpasar, Jumat sore.

“Mau jalan-jalan saja,” kata Ahok dengan singkat setelah keluar dari salah satu ruangan di Sekretariat PDIP Bali, di Jalan Banteng Baru, Denpasar.

Kedatangan Ahok disambut Sekretaris DPD PDIP Bali yang juga Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Sekretaris DPC PDIP Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa, serta sejumlah kader PDIP Bali lainnya.

Mengenakan kaos berkerah warna hitam dan celana panjang jeans biru, Ahok tiba di Sekretariat PDIP Bali sekitar pukul 16.00 Wita. Setiba di “Kandang Banteng” di kawasan Renon, Denpasar itu, Ahok diantar pentolan PDIP Bali menuju Ruang Sekretaris dan Perpustakaan.

Calon suami Puput Nastiti Devi itu berada di salah satu ruangan di sudut selatan Sekretariat PDIP Bali lebih dari satu jam, kemudian pindah masuk ke Ruang Rapat yang berada di sisi timur yang di dalamnya sedang berlangsung rapat dengan agenda lain yang dipimpin oleh Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster.

Sesaat ketika keluar dari Ruang Sekretaris dan Perpustakaan Sekretariat DPD PDIP Bali menuju ruang rapat, Ahok terlihat mengenakan jaket berwarna merah bertuliskan angka 3 di sisi dada sebelah kiri.

Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah PDIP Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama mengatakan Ahok sudah resmi menjadi anggota PDIP dan memiliki kartu anggota sejak 26 Januari 2019.

“Beliau selaku anggota PDI Perjuangan tentunya bersilahturahmi dengan kita anggota PDI Perjuangan Bali,” ujar Adi yang juga Ketua DPRD Provinsi Bali itu.

Menurut Adi, kedatangan Ahok bersilahturahmi tersebut sambil mengisi waktu liburannya di Pulau Dewata.

Pewarta:
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPN Prabowo-Sandi ingin perkecil selisih suara di Jawa Tengah

Dokumentasi calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno, tiba untuk debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Jakarta (ANTARA News) – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga, Suhud Aliyudin, mengakui Jawa Tengah merupakan pusat daya tarik suara atau center of gravity Jokowi, sehingga pihaknya akan memperkecil selisih suara di wilayah itu atau malah unggul sehingga mayoritas suara dikuasai.

“Jika kami bisa perkecil selisih dan jika  mungkin unggul, maka insya Allah selisih kemenangan pasangan Prabowo-Sandi akan semakin besar,” kata Aliyudin, di Jakarta, Jumat.

Pernyataannya itu terkait langkah BPN Prabowo-Sandi yang menggelar rapat koordinasi di Solo, Jumat.

Ia bilang, mereka sengaja memilih Solo sebagai tempat rapat koordinasi karena bertujuan untuk memperkuat pemenangan di wilayah Jawa Tengah.

Menurut dia, potensi suara di Jateng tetap besar, setidaknya memperkecil jarak di daerah tersebut sehingga selisih kemenangan suara secara keseluruhan di akhir Pilpres akan besar.

Aliyuddin yang merupakan politisi PKS itu menilai setelah proses kampanye yang dilakukan Prabowo-Sandi, saat ini selisih elektabilitas dengan Jokowi-KH Ma’ruf Amin semakin kecil. 

“Kami yakin dalam masa debat capres dan kampanye terbuka akan mengubah selisih elektabilitas sehingga kami yang unggul saat pencoblosan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data internal BPN Prabowo-Sandi, kecenderungan elektabilitas Jokowi “mentok” di bawah 50 persen dan diperkirakan tampak sulit untuk bisa naik lagi. 

Karena itu menurut dia, persoalan BPN Prabowo-Sandi saat ini adalah bagaimana meyakinkan suara mengambang atau “swing voters” agar jarak selisih kemenangan pasangan Prabowo-Sandi dengan petahana menjadi besar sehingga tidak perlu ada sengketa hasil Pemilu.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi menggelar rapat konsolidasi di Solo yang dipimpin langsung Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso pada Jumat (8/2).

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono, mengatakan, rapat yang digelar tertutup ini adalah lanjutan dari rapat-rapat yang sebelumnya digelar di Jakarta untuk terus membahas langkah-langkah memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan awalnya rapat akan digelar di Posko BPN Prabowo-Sandi Solo namun karena peserta rapat BPN jumlahnya melebihi kaapasitias posko, rapat digelar di Hoter Lor-In Solo.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

BTP tunjukkan kartu anggota PDIP

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias BTP menunjukkan kartu keanggotaan PDIP seusai berkunjung ke kantor DPD PDIP Provinsi Bali, Denpasar, Bali, Jumat (8/2/2019). Kunjungan BTP tersebut serangkaian liburannya di Bali. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww.

Santri Kudus gelar aksi damai terkait puisi Fadli Zon

Sejumlah Santri yang tergabung dalam Aliansi Santri Membela Kyai (Asmak) berdoa bersama saat mengikuti aksi bela santri di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (8/2/2019). Aksi tersebut sebagai bentuk protes santri atas puisi Wakil ketua DPR Fadli Zon yang berjudul “Doa yang Ditukar” yang diduga isinya menghina kyai. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/ama. (ANTARA FOTO/YUSUF NUGROHO)

Kudus (ANTARA News) – Seribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat, menggelar aksi damai dan doa bersama untuk mendoakan kiai mereka yang sering menjadi sasaran cemoohan.

Dalam aksi damai di Alun-alun Kudus itu, seribuan santri yang didominasi pelajar yang sebagian masih mengenakan seragam juga mengusung sejumlah poster yang bernada kecaman terhadap sikap Fadli Zon yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPR RI.

“Kami mencatat ada tiga kiai yang pernah dicemoohnya,” ujar Ketua Aliansi Membela Kiai (Asmak) Muhammad Syaroni yang memimpin aksi damai itu.

Dia berharap Fadli Zon bertobat kepada Allah SWT dan tidak melakukan tindakan mencemooh ulama serta memohon maaf.

Dia juga meminta para tokoh nasional yang lain untuk menghentikan kebiasaan mencela kiai karena kewajiban sebagai muslim menghormati ulama dan kiai, keturunan nabi dan habib.

Ia mengingatkan bahwa siapa pun yang berani mencela kiai akan berhadapan dengan para santri.

Aksi tersebut, lanjut dia, dimulai dari kegaduhan yang disebabkan semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Akibatnya, kata dia, banyak kegaduhan, banyak kiai dicemooh dan dicela oleh tokoh nasional.

Menurut dia, puisi Fadli Zon merupakan salah satu bagian dari munculnya kegaduhan meskipun yang bersangkutan dinilai sering kali mencemooh kiai.

“Berbakti terhadap kiai merupakan kepastian, sedangkan pilihan politik masih bisa salah atau benar,” ujarnya.

Peserta aksi damai dan doa bersama juga berdoa agar bangsa Indonesia tetap aman dan damai hingga selesainya Pilpres 2019.

“Kami melaksanakan doa bersama memohon Allah SWT memberikan keamanan negeri ini, Pilpres 2019 juga diberi kelancaran dan tidak ada gesekan,” ujar Muhammad Sya’roni.

Baca juga: Fadli Zon dituntut minta maaf terkait puisinya

Pewarta:
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019

Enam warga PNG diamankan masuk tanpa dokumen

Jayapura (ANTARA News) – Satgas Yonif 328 DGH mengamankan enam warga Papua Nugini (PNG) yang masuk ke wilayah RI tanpa memiliki dokumen keimigrasian.

Keenam warga negara PNG itu diamankan saat masuk wilayah RI melalui Skofro, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, kata Danyon 328 Mayor Inf Erwin Iswari kepada Antara di Jayapura, Jumat.

Ia menjelaskan, keenam warga negara PNG diamankan Rabu (6/2) saat melintas di Pos Skofro, namun tidak memiliki dokumen dan mengaku bermukim di Bewani.

Mereka itu adalah Nenci (45), Stenli (20), Jasinta (20), Marta (16), Linda (15) dan Jokobeth (8). Setelah didata keenam warga PNG itu diserahkan ke pihak imigrasi untuk diproses lebih lanjut, kata Iswari.

Ia menambahkan, sebelumnya pada Minggu (3/2), lima orang diamankan di Pos Pikewi beserta 21 kg vanili. Baik vanili yang dibawa maupun kelima warga PNG itu tidak memiliki dokumen sehingga diproses lebih lanjut, kata Mayor Inf Iswari.

Danyon 328 yang tergabung dalam Pasukan Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) wilayah RI-PNG itu mengatakan, bila saat memasuki wilayah RI tanpa memiliki dokumen maka yang bersangkutan akan diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses.

Kepada anggota yang bertugas di pos-pos sepanjang perbatasan harus waspada karena sering kali dijadikan lintasan pengiriman barang-barang ilegal termasuk narkoba jenis ganja, kata Erwin.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hasto tegaskan tolak RUU Permusikan di depan para milineal Sukabumi

Sukabumi, 8/2 (Antara) – Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo – Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menegaskan menolak RUU Permusikan yang mengekang kreativitas di depan para milineal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat

Hasto saat menerima deklarasi dukungan dari komunitas milenial yang tergabung dalam Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) itu menyatakan RUU Permusikan belum diperlukan.

“Ada pihak-pihak yang mencoba sekadar memasukkan regulasi ke Undang-undang. RUU Musik misalnya. RUU Musik belum diperlukan karena ruang kreasi harus diberikan ruang sepenuhnya,” kata Hasto.

Baca juga: Tujuan tidak jelas, Marcell tolak RUU Permusikan

Hasto tidak rela ada pihak yang mencoba menyalahgunakan wewenangnya untuk mengekang permusikan Indonesia demi keuntungan semata.

Hal itu, katanya justru akan membunuh ruang seni, musik dan kebudayaan Indonesia.

Deklarasi yang diselenggarakan di depan Pasar Cibadak, Sukabumi, ini KPJ menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden Joko Widodo-Maruf Amin.

Deklarasi ini dilakukan di sela-sela Safari Kebangsaan VII yang dipimpin Hasto, di Sukabumi.

Hasto yang didampingi Juru Bicara TKN Ahmad Basarah dan Wasekjen Baitul Muslimin Indonesia Nova Andika memberikan semangat kepada musisi muda untuk terus berkreasi.

Hasto juga menilai negara ini akan terus maju jika pemudanya tetap berkreasi dan berinovasi.

“Bung Karno pernah menyebut beri aku sepuluh pemuda maka akan kuguncang dunia,” kata Hasto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu menyatakan dirinya melihat musik sangat penting bagi negara.

Pada kesempatan ini, Hasto juga meminta dukungan dari musikus muda agar memenangkan Jokowi – Ma’ruf di Pilpres 2019.

Keduanya, lanjut Hasto, sangat peduli dengan musik dan kaum muda.

Pernyataan Hasto itu disambut dengan applause dari para anak muda itu. Berkali-kali teriakan ‘betul’ mengiringi pernyataan Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto dihibur oleh musisi dari beberapa genre, mulai dari rock, pop, tradisional hingga reggae.

Hasto pun tampak berjoget bersama para musikus serta ikut naik ke atas panggung.

Setelahnya, para milenial dari berbagai ragam jenis musik itu mendeklarasikan dukungannya. Mereka membentangkan spanduk yang berisi dukungan, lalu berfoto bersama dengan para petinggi TKN yang hadir.

Salah satu anggota KPJ mengatakan bahwa kelompok penyanyi jalanan ini memiliki anggota sekitar 200-an orang yang tergabung dalam 30-an kelompok musik.

Baca juga: Relawan Bidadari Jokowi tolak RUU Permusikan

Baca juga: Musisi menolak RUU Permusikan

Pewarta: Joko Susilo
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sandiaga optimistis peluang menang di Jawa Tengah

Dokumentasi aktivitas kampanye Sandiaga Uno (tengah). (ANTARA FOTO/RAHMAD)

Karanganyar, Jawa Tengah (ANTARA News) – Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, optimistis berpeluang menang di Jawa Tengah. Provinsi padat penduduk ini salah satu “lumbung suara” yang bisa turut menentukan kemenangan pasangan calon.

“Masyarakat ingin suatu perubahan dari berbagai sisi kebangsaan, terutama di Jateng, mengenai isu pemberantasan korupsi, sangat tinggi,” katanya, pada Rapat Internal Pimpinan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga, di Karanganyar, Jumat.

Ia mengatakan, isu lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah sektor pertanian.

Menurut dia, dua hal utama yang diangkat yaitu lapangan kerja baru dan berkualitas. “Kuncinya adalah menghadirkan swasembada pangan dan harga bahan pokok yang terjangkau,” katanya.

Ia mengatakan, sektor pertanian yang kuat di Indonesia akan makin berkembang jika pupuk bisa terdistribusi dengan baik dan pemerintah mampu menghadirkan obat-obatan dengan harga yang terjangkau dan mengatur harga bahan pokok yang tidak merugikan petani.

Ia juga menilai kebijakan impor di saat panen sangat tidak bijak karena sama sekali tidak berdasarkan fakta.

Disinggung mengenai target kemenangan di Jawa Tengah, Sandi enggan menyampaikan secara detil.

“Yang penting saya kerja keras, hasilnya saya serahkan ke Allah SWT,” katanya.

Sementara itu, dikatakannya, sejauh ini pasangan tersebut sudah merasakan sentimen positif dari masyarakat.

“Visi misi kami adalah Indonesia menang, fokus pada ekonomi, menciptakan lapangan kerja, fokus memberantas korupsi, serta menciptakan harga stabil dan terjangkau. Kami mendapatkan apresiasi dari masyarakat, ini ditunjukkan dari kegiatan yang makin hari makin intens,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Perantauan Indonesia antusias turut dalam Pemilu 2019

Indonesian Diaspora Network-United (IDN-United) melakukan Survei Pemilih Diaspora Indonesia untuk Pemilu 2019. (Indonesian Diaspora Network-United)

Jakarta (ANTARA News) – Survei yang Indonesian Diaspora Network-United (IDN-United) menunjukkan perantauan Indonesia di luar negeri antusias dalam mengikuti Pemilu 2019.

Sebanyak 541 responden Indonesia yang tinggal di 41 negara di lima benua mengisi survei yang disebar secara daring melalui milis, jejaring daring, buletin berkala, dan media sosial IDN-United maupun mitra organisasi sejak 12 November 2018 hingga 31 Januari 2019.

“Lebih dari dua pertiga responden mengatakan ‘akan memilih’ pada Pemilu 2019,” kata Presiden IDN-United, Herry Utomo, dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat.

Walaupun tidak banyak responden yang tinggal di Malaysia dan Arab Saudi mengisi survei, jumlah responden dari negara-negara lain di mana perantauan Indonesia tinggal cukup banyak dan beragam. 

“Sehingga survei ini dapat dikatakan cukup merefleksikan animo dan aspirasi pemilih diaspora non-pekerja migran,” ujar dia.

Meskipun demikian, terdapat tiga isu utama yang disoroti oleh para responden, yaitu korupsi, hoaks, serta penegakan hukum dan HAM.

Selain itu, sebanyak 60 persen responden mengaku “tidak mengetahui” perwakilan mereka di DPR (dapil luar negeri) saat ini dan 19 persen responden mengatakan “kurang mengetahui”.

Kemudian, 56 persen responden mengaku “tidak mengetahui” calon perwakilan mereka di DPR (dapil luar negeri) dan 29 persen mengatakan “kurang mengetahui”.

Media sosial, melalui Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan media daring menjadi tiga saluran utama para responden mengetahui calon anggota legislatif pada Pemilu 2019.

Rekam jejak, visi-misi, dan kepribadiaan calon presiden adalah tiga faktor terpenting bagi para responden dalam menentukan pilihan mereka untuk calon presiden pada Pemilu 2019. Faktor ini mengalahkan sejumlah faktor lain seperti partai pengusung dan kesamaan latar belakang asal, suku, dan agama calon.

Temuan ini juga berlaku untuk memilih calon anggota legislatif.

Perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri dan pelayanan konsuler yang lebih baik, serta aspirasi dwi-kewarganegaraan adalah tiga aspirasi utama para responden kepada presiden dan anggota DPR terpilih lewat Pemilu 2019.

Herry Utomo menjelaskan, hingga saat ini belum ada informasi akurat berbasis data terkait animo dan aspirasi diaspora pada Pemilu 2019. 

Hal ini yang telah mendorong IDN-Unitrd menginisiasi Survei Pemilih Diaspora Indonesia. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan bersama. 

“Kami berharap hasil dari survei ini dapat digunakan sebaik-baiknya sebagai masukan perbaikan bagi pihak-pihak terkait dan bukan untuk bahan saling serang atau kritik,” ujarnya. 

Ia juga menegaskan kembali netralitas IDN-United dalam setiap pemilu dan mengajak segenap diaspora untuk menyukseskan Pemilu 2019. 

“IDN-United adalah organisasi diaspora dunia yang bersifat nonpartisan, netral, dan independen. Hasil survei ini merupakan jajak pendapat dari para responden dan tidak dimaksudkan sebagai dukungan kepada figur politik mana pun. Namun, kami mengajak para diaspora yang dapat memilih supaya menggunakan hak pilihnya dengan baik agar pesta demokrasi ini berjalan lancar, aman, bermartabat, dan sukses,” katanya. 

Berdasarkan Daftar PemilihTetap Hasil Perbaikan tahap II (DPTHP-II) yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapar 2.058.191 WNI di luar negeri yang tercatat memiliki hak pilih pada Pemilu 2019.

Meskipun demikian, data tersebut bersifat dinamis mengingat jumlah WNI yang masuk dan meninggalkan Indonesia sekitar 30 ribu orang setiap tahun. 

Baca juga: WNI di China awam Pemilu 2019

Baca juga: GWJokowi Paris minta agar pemilih lebih cerdas

Baca juga: 4.629 pemilih Kota Medan masuk DPT luar negeri

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

KPU Batam minta tambahan kotak suara

Seorang pekerja bersiap merakit kotak suara di gudang penyimpanan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (4/2/2019). (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)

Oleh Jannatun Naim

Batam (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Kepulauan Riau, meminta tambahan kotak suara untuk Pemilu 2019, karena yang sudah dialokasikan KPU RI saat ini dinilai kurang.

“Kami akan adakan pengajuan kotak suara lagi, karena kalau dilihat dari daftar pemilih tetap hasil perbaikan, jumlah yang sudah sampai itu kurang,” kata Ketua KPU Batam, Syahrul Huda di Batam, Jumat.

KPU RI telah mendatangkan 14.615 kotak suara yang rencananya ditempatkan di 2.923 TPS di penjuru kota Batam, beberapa waktu lalu.

Namun, setelah KPU melaksanakan sejumlah tahapan perbaikan DPT, maka jumlah TPS bertambah menjadi 2.957 sehingga dibutuhkan setidaknya 14.785 kotak suara. Dengan begitu, Batam kekurangan 170 kotak suara.

“Tapi itu belum final, karena ada asumsi DPK dan DPTB, jumlah TPS 2.992. Karenanya kami belum menentukan jumlah tambahan TPS yang akan diajukan,” kata dia.

Kini, belasan ribu kotak suara untuk Pemilu 2019 disimpan KPU di gudang logistik milik Persero Batam, dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian.

Menurut Syahrul Huda, kondisi kotak suara relatif bagus, di tengah cuaca Batam, yang panas, diselingi dengan hujan deras.

“Memang kemarin gudang ada bocor, tapi kami sudah minta ditangani Persero, dan tidak ada masalah,” kata dia memastikan.

KPU Batam akan memulai perakitan kotak suara pada bulan ini.

Syahrul Huda mengatakan perakitan kotak suara kemungkinan akan dilakukan staf KPU, karena penyelenggara pemilu tidak memiliki anggaran untuk menyewa tenaga masyarakat dalam pelipatan.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

Kawal Netralitas TNI Melalui Operasi Gaktib

(Antara)-Komando Garnisun Tetap 2 Bandung menggelar upacara penegakan penertiban dan yustisi tahun anggaran 2019 di depan Gedung Sate Bandung,  Jumat pagi. Tidak hanya untuk menurunkan pelanggaran, gaktib dan yustisi itu juga dilakukan untuk mengawal aparat TNI agar tetap netral di tahun politik.

Dua ibu korban Trisakti dukung Jokowi-Ma’ruf

Lasmiati yang merupakan ibunda dari Heri Hertanto (paling kanan) berbicara di Media Center TKN Jokowi-Ma’ruf, Jakarta, Jumat. (8/2/2019) (Imam Budilaksono)

Jakarta (ANTARA News) – Dua ibu korban penembakan di Kampus Trisakti tahun 1998, menyatakan dukungannya kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin, karena diyakini mampu menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM 1998.

Keduanya adalah Lasmiati yang merupakan ibunda dari Heri Hertanto dan Karsiah ibunda Hendriawan Sie.

“Saya dukung Jokowi, saya yakin beliau akan menyelesaikan masalah ini dengan adil. Karena presiden yang sebelumnya belum bisa menyelesaikannya,” ujar Lasmiati di Media Center TKN Jokowi-Ma’ruf, Jakarta, Jumat.

Dia meyakini Jokowi memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 1998 karena persoalan tersebut berlarut-larut sehingga perlu segera diselesaikan.

Menurut dia, permintaannya tidak berlebihan yaitu negara mengakui bahwa anaknya ditembak ketika melakukan aksi tahun 1998.

“Jadi kalau Jokowi terpilih kembali mudah-mudahan bisa menuntaskan kasus ini, paling tidak minta diakuin saja anak saya ditembak negara,” ujarnya.

Dia menilai dukungan tersebut karena Jokowi tidak memiliki beban di masa lalu sehingga diyakininya bisa menyelesaikan kasus 1998 yang tidak selesai selama 20 tahun.

Ibunda dari Hendriawan Sie, Karsiah mengatakan dukungannya ke Jokowi karena selama ini berbeda dengan kepala negara dan kepala pemerintahan yang lain. 

Dia mencontohkan dirinya sering diundang ke Istana Negara untuk berdiskusi sehingga dirinya berharap di periode kedua, Jokowi dalam menyelesaikan kasus tersebut.

“Buktinya beliau sering undang kita. Jadi bukan kita yang minta diundang namun Jokowi yang undang,” katanya.

Karsiah mengatakan Hendriawan Sie adalah anak satu-satunya yang harus menemui ajal karena ditembak. Dirinya saat ini sudah ikhlas merelakan anaknya tersebut.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

Aksi Santri bela Kyai

Sejumlah santri yang tergabung dalam Aliansi Santri Membela Kyai (Asmak) berdoa bersama saat mengikuti aksi santri bela kyai di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (8/2/2019). Aksi tersebut sebagai bentuk protes santri atas puisi Wakil ketua DPR Fadli Zon yang berjudul “Doa yang Ditukar” yang diduga isinya menghina kyai. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/aww

TKN Jokowi-Ma’ruf: DKN mampu selesaikan kasus 1998

Anggota Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma’ruf, Sidarto Danusubroto (paling kiri), saat diskusi di Cemara, Jakarta, Jumat. Sidarto Danusubroto yang juga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tersebut meyakini Dewan Kerukunan Nasional (DKN) akan mampu menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM tahun 1998, salah satunya dengan rekonsiliasi.(8/2/2019) (Imam Budilaksono)

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma’ruf, Sidarto Danusubroto meyakini Dewan Kerukunan Nasional (DKN) akan mampu menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM tahun 1998, salah satunya dengan rekonsiliasi.

“Ini dibentuk Dewan Kerukunan Nasional, diharapkan akan menjadi lembaga yang mampu menampung jeritan keluarga korban,” kata Sidarto usai menerima dukungan Alumni Trisakti, di Jakarta, Jumat.

Dia berharap melalui DKN itu ada pengakuan negara dan ada restitusi serta rekonsiliasi.

Menurut dia sebenarnya kasus HAM 1998 bisa diselesaikan dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) setelah peristiwa 1998 namun dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) karena ada dua pasal yang digugat keluarga korban.

Padahal dia menilai KKR tersebut bisa menjadi jawaban dari tuntutan para korban tentang restitusi dan permintaan maaf negara.

“KKR itu di banyak negara ada penyelidikan kebenaran dan cerita kebenaran. Namun UU KKR dibatalkan MK padahal di dalamnya ada jawaban dari tuntutan korban tentang restitusi dan permintaan maaf negara,” ujarnya.

Sidarto yang merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu mengatakan UU KKR dan Pengadilan HAM adalah dua UU yang lahir di negara transisi dari otoriter ke demokrasi.

Dia menilai KKR untuk kasus 1998 tidak bisa dibentuk saat ini karena banyak saksi dan pelaku, saksi pelaku, dan korban sebagian besar sudah meninggal sehingga tidak memungkinkan.

Namun menurut dia, dalam penanganan kasus pelanggaran HAM tidak mengenal batas waktu sehingga bisa diselesaikan kapan saja.

“HAM tidak mengenal kadarluarsa, kapan pun bisa diproses,” katanya.
 

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

Alumni Trisakti yakin Jokowi selesaikan kasus Semanggi

Ketua Alumni Trisakti Muanto Hatta (dua dari kanan) mendeklarasikan dukungan alumni Trisakti terhadap capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf, di Jakarta, Jumat. (Imam B)

Alumni Trisakti mengapresiasi sikap Jokowi yang akan menjadikan empat mahasiswa yang tewas di Semanggi tahun 1998 sebagai pahlawan nasional.

Jakarta (ANTARA News) – Alumni Universitas Trisakti menyatakan mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, dan meyakini dapat menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Semanggi tahun 1998.

“Saya yakin Jokowi memiliki cara untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM 1998, dan segera diselesaikan,” kata Ketua Alumni Trisakti Muanto Hatta di Media Center TKN Jokowi-Ma’ruf, di Jakarta, Jumat.

Dia meyakini Jokowi bisa menjalankan amanat reformasi dan mampu membawa perubahan agar Indonesia lebih baik.

Menurut dia, pihaknya tidak meragukan komitmen Jokowi dalam menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM 98 sehingga tidak perlu membuat desakan kepada Jokowi.

“Kami tidak perlu mendesak kepada beliau karena yakin komitmen menyelesaikan kasus 1998 namun kami akan menjaga dan mengawal komitmen tersebut,” ujarnya.

Dia mengapresiasi sikap Jokowi yang akan menjadikan empat mahasiswa yang tewas di Semanggi tahun 1998 sebagai pahlawan nasional.

Menurut dia, Alumni Trisakti berpesan agar masyarakat dalam lima tahun kedepan bisa tetap menikmati kemerdekaan yang sudah diperjuangkan para pahlawan reformasi dan tidak terbelenggu masalah masa lalu.

“Kami juga berpesan agar masyarakat tidak salah memilih dan tidak memilih pemimpin memiliki masalah HAM,” katanya.

Dia mengatakan acara puncak deklarasi tersebut akan digelar di Senayan pada Sabtu (8/2) dan akan dihadiri sekitar 10 ribu alumni Trisakti dari berbagai daerah.

Dalam acara tersebut, Ketua Senat Mahasiswa Trisakti tahun 1998, Julianto Hendro menceritakan bagaimana para mahasiswa, dosen, karyawan dan seluruh civitas Trisakti bersatu dalam menyuarakan perubahan di Indonesia ketika itu.

Namun menurut dia, upaya perubahan itu dibalas dengan rentetan senjata yang berimbas pada tewasnya empat mahasiswa Trisakti ketika itu.

“Kami terus memperjuangkan keadilan, selain melalui pengadilan ad hoc, juga berproses di politik. Saya melihat ketika itu Prabowo dipanggil namun hanya berlinang air mata dan mengatakan akan ke rumah keluarga korban,” katanya.

Ketua Senat Mahasiswa UI Periode 1998/1999, Pande K Trimayuni mengatakan sebuah demokrasi dan kebebasan yang diperjuangkan harus dibayar mahal dengan tewasnya empat mahasiswa Trisakti.

Karena itu menurut dia, kondisi yang sudah baik seperti sekarang jangan balik ke masa lalu sehingga itu penting untuk disampaikan kepada generasi muda.

“Kami prihatin ketika ada generasi milenial mengatakan di era orde baru ada sisi positifnya. Saya dan teman-teman marah mendengar itu, mereka harus tahu harga mahal yang harus dibayar untuk mencapai reformasi,” katanya.

Dalam acara deklarasi tersebut juga dihadiri Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Sidarto Danusubroto.
 

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019

Presiden tinjau alun-alun kota Cianjur

Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) dan Plt Bupati Cianjur Herman Suherman (kanan) saat meninjau Alun-alun kota Cianjur, Jawa barat, Jumat (8/2/2019). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi memuji keindahan Alun-alun kota Cianjur dan berencana menjadikannya sebagai percontohan untuk kabupaten/kota yang lain se-Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Misbakhun minta Prabowo buktikan tudingan kebocoran APBN 25 persen

Anggota Komisi XI DPR RI, Mkhamad Misbakhun(kiri) bersama Pakar Ekonomi Kwik Kian Gie (Foto: Istimewa)

Harus bisa dibuktikan secara faktual

Jakarta (ANTARA News) – Influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin Mukhamad Misbakhun mempertanyakan bukti-bukti dari pernyataan capres Prabowo Subianto yang menuding adanya kebocoran APBN hingga 25 persen. 

“Pernyataan Pak Prabowo itu patut dipertanyakan, karena tidak disertai bukti-bukti yang valid,” kata Mukhamad Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Menurut Misbakhun, pernyataan Prabowo yang menyebut ada kebocoran anggaran dari APBN hingga sebesar 25 persen harus dibuktikan secara faktual. “Tidak boleh menuding adanya angka kebocoran anggaran, tapi tidak bisa membuktikan apa pun,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi anggaran ini menegaskan, Prabowo hendaknya melengkapi bukti-bukti dan argumentasi untuk menyebutkan ada kebocoran APBN hingga 25 persen.

Selama ini, kata dia, Prabowo Subianto sering melontarkan pernyataan tanpa bukti, sehingga menjadi rumors yang akhirnya menguap begitu saja. 

“Kebocoran APBN, mana bukti dan faktanya? Kalau memang kebocoran keuangan negara, harus ada proses hukum. Siapa pelakunya? karena angka 25 persen dari APBN adalah jumlah yang signifikan,” tegasnya. 

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu lantas menyinggung soal laporan keuangan Pemerintah pusat 2016 dan 2017 yang memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Misbakhun menyebut predikat WTP itu merupakan prestasi tersendiri bagi pemerintahan Presiden Jokowi. 

“Capaian WTP itu adalah pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diberlakukan,” ucap Misbakhun.

Ketua Departemen Pengawasan Pembangunan DPP Partai Golkar itu pun meyakini Presiden Jokowi mampu menciptakan pemerintahan yang kredibel. Pemerintahan Presiden Jokowi, kata Misbakhun, selalu berupaya menggunakan anggaran secara transparan dan akuntabel.

“Bahkan penggunaan anggaran di APBN bisa diakses oleh masyarakat. Pemerintahan Pak Jokowi menggunakan anggaran demi menyejahterakan masyarakat dan itu sudah terbukti,” tuturnya. 

Karena itu Misbakhun menantang Prabowo maupun tim pemenangannya untuk mencari bukti soal kebocoran APBN hingga 25 persen. Apalagi, kata wakil rakyat Jawa Timur II ini, Prabowo adalah ketua umum partai yang bisa menggerakkan anak buahnya di DPR untuk menelusurinya. 

Sebelumnya Prabowo saat berpidato pada perayaan ulang tahun ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Jakarta, Rabu (6/2) mengaku sudah menghitung kebocoran keuangan negara setiap tahunnya. “Taksiran saya, 25 persen dari anggaran itu bocor,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019

Karding: Pernyataan Prabowo soal kebocoran APBN, ocehan politik

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding (kanan) bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) (Antaranews/Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai pernyataan Capres nomor urut 01, Prabowo Subianto, soal kebocoran APBN hingga 25 persen adalah ocehan politik.

“Bagi saya, pernyataan Pak Prabowo soal adanya kebocoran APBN hingga 25 persen lebih pantas sebagai ocehan politik dari pada pidato politik,” kata Abdul Kadir Karding melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Jumat.

Menurut Abdul Kadir karding, dirinya menyebut sebagai ocehan politik karena isu itu sudah dilontarkan menjelang pemilu presiden 2014.  “Namun, Prabowo sampai saat ini tidak pernah sekalipun menjabarkan bukti-buktinya, apalagi melakukan pelaporan hukum,” kataya.

Sikap Prabowo yang dinilai suka menuding tanpa bukti, menurut Karding, menunjukkan karakter politiknya suka mencari sensasi dari pada menyampaikan substansi. Wacana kebocoran anggaran, menurut Karding, diucapkan bukan untuk memperbaiki keadaan bangsa tapi lebih kepada upaya untuk menyudutkan dan menjatuhkan kompetitor politiknya.

“Saya kira publik sudah cukup cerdas untuk membedakan mana ucapan yang substansi atau ocehan yang sekadar menyasar sensasi,” katanya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan, APBN selama ini dikelola secara kredibel dan profesional. Setiap tahun BPK juga melakukan audit. 

Dua tahun terakhir, yakni pada 2016 dan 2017, kata dia, BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Bukti ini menunjukkan  bahwa Prabowo  bukan cuma gagal mencari kejelekan pemerintah tapi justru asyik menjelek-jelekkan pemerintah.

“Jika kubu Prabowo benar ingin memperbaiki kondisi negara ini, buat apa menunggu berkuasa. Silakan saja laporkan bukti-bukti yang ia miliki ke penegak hukum seperti kepolisian, KPK, dan kejaksaan, agar kontestasi pilpres tidak tenggelam dalam wacana hoaks,” katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Hasto: Hasil survei Politicawave makin yakinkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf

Sekretaris TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menjawab pertanyaan wartawan di sela Safari Kebangsaan VII di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (8/2/2019) (Joko Susilo)

Sukabumi (ANTARA News) – Sekretaris TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, semakin yakin setelah hasil survei PoliticaWave menyatakan pasangan nomor urut 01 mengungguli pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di media sosial.

“Sebenarnya memang dari segi medsos kami jauh lebih unggul,” kata Hasto saat Safari Kebangsaan VII di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat.

Hasto menyebut hasil survei menunjukkan Jokowi-Ma’ruf unggul dengan 57,25 persen yang membuat semakin memperkuat optimisme pasangan calon nomor urut 01 untuk menjadi pemenang pada Pilpres 2019.

“Karena teritorial kami kuat, sosmed kami kuat. Dan inilah pasangan perpaduan yang doanya kuat. Kami optimis,” kata Hasto.

Hasto, hasil laporan pengurus cabang PDI Perjuangan di Kabupaten Cianjur dan Kota serta Kabupaten Sukabumi telah menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan “rumah” Jokowi-Ma’ruf.

“Ya kalau tentang dukungan, tadi malam kami membahas hasil survei yang terakhir dan alhamdulillah Jawa Barat sudah menjadi rumah Pak Jokowi dan Kyai Haji Ma’ruf Amin,” kata Hasto. ***2***

Baca juga: Survei : Jokowi-Ma’ruf unggul di media sosial

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

Ada Layanan Antar Jemput Paspor dari Imigrasi Kendari

(Antara)-Guna mempercepat pelayanan paspor bagi masyarakat, Kantor Imigrasi Kendari menerapkan layanan antar jemput paspor dengan menggandeng PT Pos Indonesia untuk jasa pengantaran. Layanan itu ditujukan bagi masyarakat yang punya kesibukan tinggi atau jarak yang cukup jauh dan tidak memungkinkan untuk datang ke kantor imigrasi.

Simulasi pengamanan Pemilu di Kupang

SIMULASI PENGAMANAN PEMILU DI NTT

Anggota Brimob Polda NTT mengamankan pengunjuk rasa dalam Simulasi Pengamanan Pemilu 2019 di Kupang, NTT, Jumat (8/2/2019). Simulasi yang melibatkan anggota Polda NTT serta Korem 161/Wirasakti Kupang itu bertujuan untuk melatih kesiapsiagaan dalam mengamankan jalannya Pemilu 2019 pada April mendatang. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/aww.

Ke lokalisasi prostitusi, KPU sosialisasi Pemilu

(Antara)-Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Semarang menyosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2019 hingga ke lokalisasi prostitusi. Sosialisasi Pemilu mulai dari pelaksanaan tata cara memilih hingga jumlah surat suara yang harus diterima disampaikan dalam sosialisasi itu, sehingga mampu meminimalisasi kekeliruan dalam pemungutan suara di TPS bulan April 2019 mendatang.

Sandiaga : Hasil survei internal perbedaan elektabilitas satu digit

Calon wakil presiden, Sandiaga Salahuddin Uno. ANTARA News/Susylo Asmalyah

Jakarta, 8/2 (Antara) – Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan berdasarkan bocoran hasil survei internalnya, perbedaan elektabilitas dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin tinggal satu digit.

“Selisihnya di bawah 10 persen. Kita sudah di angka 40 itu selisihnya antara 7-9 persen.  Sedangkan kubu sebelah di bawah angka lima (50),” kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Jumat.
     
Terkait dengan beberapa lembaga survei seperti LSI Denny JA dan Populi Center yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.
     
“Ini mirip – mirip waktu DKI, semua (lembaga) di DKI juga begitu. Kita terima masukan aja,” kata mantan Wagub DKI.
     
Saat Pilgub DKI Jakarta pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno dari hasil lembaga survei mengumumkan selalu kalah dengan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
     
Namun setelah perhitungan di KPU serta hitung cepat saat pemilihan pasangan Anies-Sandiaga menang di Pilgub DKI Jakarta.
   
“Kita sudah cross di angka 4 (40) kita akan perbaharui terus survei internal kita. Ini terbukti strategi kita diterima masyarakat,” kata Sandiaga.
   
Rencananya dua minggu lagi, Sandiaga akan membocorkan hasil survei elektabilitas dari survei internalnya.***2***

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

Syekh Fajar Laksana: hoaks adalah dosa besar

Pemimpin Pondok Pesantren Dzikir Al Fath Syekh Fajar Laksana saat menerima kunjungan Sekretaris TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (8/2/2019). (Joko Susilo)

Sukabumi, 8/2 (Antara) – Pemimpin Pondok Pesantren Dzikir Al Fath Syekh Fajar Laksana menegaskan bahwa berita bohong atau hoaks apapun bentuknya merupakan bentuk fitnah yang hukumnya dosa besar.

“Apapaun bentuknya itu bagian daripada gibah, bagian daripada fitnah, dosanya sama dengan memakan bangkai daging saudaranya, hukumnya dosa besar,” kata Syeikh Fajar saat menerima kunjungan Sekretaris TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat.

Syeikh Fajar menegaskan bahwa hoaks di Indonesia juga sudah ada undang-undangnya sehingga pelakunya bisa dipenjarakan.

“Jadi mereka lakukan hoaks tinggal dipidanakan saja, jadi tidak perlu diributkan kembali karena hoaks sudah masuk ke tataran hukum pidana,” tegasnya.

Terkait isu bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo anti Islam, pemimpin Pondok Pesantren Dzikir Al Fath tersebut menegaskan tidak benar, sebab semua pihak dapat melaksanakan ajaran dan beribadah dengan tenang.

Baca juga: Hasto bantah tudingan Megawati pakai konsultan asing saat Pilpres 2009

Syeikh Fajar menegaskan, hal itu merupakan isu tidak benar yang mengganggu stabilitas kerukunan umat beragama, mengganggu stabilitas nasional dan  bisa berdampak pada adu domba.

“Ini namanya ‘proxy war’, ulah siapa, ‘Allahu A’lam’. Mudah-mudahan disadarkan jangan sampai mengganggu keamanan stabilitas di Indoensia,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi dan Kyai Haji Ma’ruf Amin adalah kepemimpinan yang menyatu dengan kehendak rakyat, sehingga dukungan dalam bentuk kesatupaduan, kesatuan hati dan kesesuaian dengan programnya merupakan hal yang sangat positif.

“Maka kami berkampanye dengan baik, kami melarang adanya hoaks, kami mengedepankan dialog, kami merangkul sebagaimana dilakukan oleh Pak Jokowi dan Ma’ruf Amin. Difitnah pun tetap tersenyum itu yang kami lakukan,” katanya. ***2***

Baca juga: Hasto: politisi harus belajar dari filosofi “lisung ngamuk”

Pewarta: Joko Susilo
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

KH Ma’ruf Amin Ingatkan parpol-relawan maksimalkan potensi suara

Cawapres nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, foto bersama dengan para relawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Relawan Jokowi (FKRJ), di Padang, Jumat (8/2/2019) (ANTARA News/Riza Harahap)

Padang (ANTARA News) – Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf  Amin, mengingatkan para relawan serta  partai politik pengusung dan pendukung untuk memaksimalkan potensi perolehan suara pada pemilihan presiden 2019.

KH Ma’ruf Amin mengatakan, hal itu, pada pertemuan dengan Forum Komunikasi Relawan Jokowi (FKRJ) 
Sumatera Barat, di Padang, Jumat. Ia diterima Ketua FKRJ, Hartind Asrin, dan jajaran koordinator relawan.

Menurut KH Ma’ruf Amin, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, diusung dan didukung oleh sembilan parpol. “Saat ini tambah satu partai pendukung lagi yakni PBB, sehingga menjadi 10,” katanya.

Itu artinya, pasangan Jokowi-Ma’ruf diusung dan didukung oleh mayoritas partai politik yakni 10 partai dari 16 partai peserta pemilu 2019.

Menurut Ma’ruf, itu potensinya sangat peserta, sehingga parpol dan relawan harus dapat memaksimal potensi untuk dikonversi menjadi suara.

“Potensi besar, tapi kalau hasilnya kecil ini ada yang tidak beres, ada yang miss,” tutur Ma’ruf. 

Ketua non aktif Majelis Ulama Indonesia  ini, berujar, bahkan kader-kader dari partai politik yang tergabung dalam koalisi pengusung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, juga menyatakan dukungan ke pasangan 01, di sejumlah daerah.

“Itu artinya, pasangan 01 diusung dan didukung oleh 10 partai plus. Ini sebenarnya harusnya dimaksimalkan,” kata Ma’ruf. 

Menurut dia, potensi kedua adalah, pasangan capres 01, dari hasil pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo membawa pengaruh positif pada masyarakat. “Kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan dapat meningkatkan elektabilitas,” katanya.

Ma’ruf mengatakan hal itu didasarkan hasil survei dari lembaga survei, Indikator IndonesIa, SMRC, dan Y-Publica, yang menyimpulkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo mencapai 70 persen

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Simulasi penanganan konflik Pilpres di Maluku Utara

(Antara)-Untuk mengantisipasi konflik massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden pasca Pemilu Serentak tanggal 17 April mendatang,  Korem 152 Babullah, Provinsi Maluku Utara menggelar simulasi penanganan konflik antara dua massa pendukung Capres –Cawapres. Dalam simulasi ini dua massa pendukung pasangan calon  melakukan aksi protes kecurangan pada saat pencoblosan dan penghitungan surat suara.

10 Jam Lebih, Wagub Sumut diperiksa penyidik Polda

(Antara)-Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajek Shah menjalani pemeriksaan penyidik Polda Sumatera Utara lebih dari sepuluh jam di Markas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara sejak Kamis pagi. Wagub Musa Rajek Shah diperiksa sebagai saksi karena pernah menjadi direksi di perusahaan perkebunan PT Anugerah Langkat Makmur yang diduga melakukan alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Aswanto kembali ajukan diri sebagai Hakim MK

(Antara)-Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap para calon hakim konstitusi. Wakil ketua MK Aswanto mencalonkan kembali sebagai hakim MK Kepada Komisi III DPR RI Aswanto menyataan dirinya telah bekerja secara transparan dan layak untuk kembali menjabat sebagai hakim MK.

TNI siap lanjutkan pembangunan jalan Trans Papua

Jayapura (ANTARA News) – Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring menyebutkan bahwa personelnya siap melanjutkan pembangunan jalan Trans Papua yang melintas di Kabupaten Nduga.

“TNI siap,” kata dia di Kota Jayapura, Jumat, menjawab pertanyaan soal bagaimana kesiapan TNI untuk melanjutkan pembangunan jalan Trans Papua di Nduga.

Hingga saat ini, pihaknya sedang menunggu hasil dari koordinasi antara pemangku kepentingan dengan Mabes TNI, agar pembangunan jalan itu segera dikerjakan.

“Iya, inikan dilanjutkan. Sekarang pihak Kementerian PUPR termasuk pemborong dari BUMN, seperti PT Istaka, PP dan lainnya, sedang berkoordinasi dengan Mabes TNI,” kata dia.

Koordinasi itu, ungkap dia, sudah tentu membahas tentang pelaksanaan teknis di lapangan sehingga pekerjaan yang dimaksud bisa segera selesai.

“Gini yah, mungkin rekan-rekan wartawan melihat sesuatu itu tinggal dipindahkan, oh tidak seperti itu. Apalagi menyangkut perpindahan personel dari satu tempat ke tempat lain, lalu infrastruktur untuk personel dan lainnya, tapi yang jelas itu tetap dilanjutkan,” kata dia.

Ia menyebut perlunya koordinasi yang mantap untuk melanjutkan pembangunan jalan tersebut.

“Ini masalah setelah bagaimana koordinasi antara Kementerian PUPR dan Mabes TNI. Kodam Cenderawasih dari dulu siap untuk bangun,” kata dia.

Baca juga: Kementerian PUPR lanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua

Baca juga: Warga Mbua inginkan pembangunan jalan Trans-Papua dilanjutkan

Pewarta:
Editor: Virna P Setyorini
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sandiaga lulusan Pangudi Luhur pertama calonkan diri jadi wapres

Jakarta (ANTARA News) – Calon wakil presiden, Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan bahwa dirinya merupakan lulusan SMA Pangudi Luhur  pertama yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

“Ini kesempatan Pangudi Luhur juga mewarnai demokrasi di Indonesia pertama kali dalam sejarah SMA Pangudi Luhur lulusannya mencalonkan jadi wakil presiden,” kata Sandiaga di Jakarta Selatan, Jumat.

Dia mengakui bangga menjadi lulusan SMA Pangudi Luhur. Sebelumnya sekolah ini sudah ada lulusannya menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Sandiaga mengatakan hal ini merupakan suatu kebanggaan baginya dimana secara pribadi ikut dididik tiga tahun di SMA Pangudi Luhur.

“Juga bagi sebagian dari kawan-kawan kita, tapi saya bilang jangan saling tanding-tandingan gitu loh kok kaya diadu-adu gitu,” kata mantan Wagub DKI Jakarta

Hal tersebut terkait sebanyak 848 alumni PL menggelar Deklarasi Alumni PL Bersatu bertema Lelaki Sejati yang mewadahi 50 angkatan untuk mendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

“Yah kita apresiasi teman-teman yang mendukung pak presiden, teman-teman yang mendukung kami, tapi saya sampaikan jangan sampai ini jadi ajang gagah-gagahan, tapi bagaimana yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata Sandiaga.

Ditambahkannya bahwa hari ini dia dihubungi ada alumni dari SMA Pangudi Luhur yang mau melakukan deklarasi dukungan untuk Prabowo-Sandiaga, namun dicegahnya.

“Hari ini mau melakukan deklarasi yang sama, saya bilang janganlah, jangan saling balas membalas. Justru harus jadi ajang silahturahim,” katanya.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Hasto: Isu kebocoran anggaran bahan kampanye Pilpres 2014

Sekretaris TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto,saat diterima Syekh Fajar Laksana ketika bersilahturahmi ke Pondok Pesantren Dzikir Al Fath di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (8/2/2019) (Joko Susilo)

Sukabumi (ANTARA News) – Sekretaris TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa isu kebocoran anggaran yang diusung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto merupakan bahan kampanye Prabowo sejak 2014.

Menurut Hasto, di sela acara Safari Kebangsaan di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat, tuduhan itu tak pernah bisa dibuktikan Prabowo.

“Yang terbukti kebocoran yang terjadi dalam pencalegan, ada calon koruptor. Itu kan juga kebocoran,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan.

Caleg mantan napi korupsi itu sudah terungkap dalam publikasi yang baru dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Hasto yakin KIK mampu jadikan Jabar basis suara Jokowi

Hasto menyarankan agar Prabowo melaporkan saja ke aparat bila memang benar ada bukti atas dugaan kebocoran anggaran yang dimaksudnya.

“Sehingga kalau melihat itu berdasarkan fakta-fakta, bukan sekedar retorika,” kata Hasto.

Dalam kesempatan ini, Sekjen PDI Perjuangan ini juga menanggapi pernyataan Prabowo yang menyebut ada “genderuwo” karena hukum hanya tajam ke arah pihaknya sebagai oposisi.

“Yang bahaya kan genderuwo politik. Karena menggunakan kekuasaannya untuk memfitnah. Itu yang bahaya,” kata Hasto.

Baca juga: Hasto bantah tudingan Megawati pakai konsultan asing saat Pilpres 2009

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Wapres: Pemberantasan korupsi di Indonesia sangat keras

Wakil Presiden Jusuf Kalla di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta, Jumat (8/2/2019). (Fransiska Ninditya)

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan sangat keras, sehingga aparat negara akan takut untuk bertindak korupsi.

“Jadi memang ada korupsi, tapi kita tekanannya (pemberantasan, red.) juga sangat keras. Hanya betul-betul yang mau korupsi sekarang itu yang pemberani-pemberani, yang tidak takut ditangkap,” kata Wapres JK di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) di Jakarta, Jumat.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, menurut JK, juga tidak tebang pilih. Pelaku tindak pidana korupsi dari kalangan pejabat daerah, menteri dan anggota DPR juga dipidana.

“Coba tunjukkan satu negara mana, yang anggota DPR-nya ada 40 ditangkap, yang kepala daerahnya 100 lebih, yang menterinya sembilan. Coba cari negara yang ada seperti itu?” tambahnya.

Menanggapi pernyataan Capres Prabowo Subianto, yang menduga ada ‘mark up’ anggaran pembangunan hingga 25 persen dari APBN, JK mengatakan angka tersebut tidak mungkin terjadi.

JK mengatakan, dari kasus-kasus korupsi yang sudah ada, rata-rata nilai suap berkisar di angka 7 hingga 15 persen.

“Kasus-kasus yang kita lihat itu, orang minta bagian 7 persen, ada 10 persen, tidak ada yang minta 25 persen. Hanya sekitar 7, 10, ya yang paling nakal kira-kira 15 (persen), yang masuk pengadilan ya. Artinya tidak sebesar apa yang dikatakan (Prabowo),” jelasnya.

Korupsi lumrah terjadi di setiap negara, apalagi di negara berkembang seperti Indonesia yang sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur.

Menurut JK, pos anggaran yang umumnya sering dikorupsi adalah alokasi anggaran untuk pembangunan.

“Tidak benar itu diratakan 25 persen, saya kira tidak. Bahwa anggaran itu kan disamping anggaran biasa, buktinya anda tidak bisa korupsi katakanlah gaji pegawai atau korupsi subsidi. Yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan,” jelas JK.

Seperti diberitakan, Capres Prabowo Subianto menuding adanya kebocoran APBN hingga 25 persen atau setara dengan Rp500 triliun. Dugaan Prabowo, kebocoran tersebut disebabkan oleh adanya ‘mark up’ di sejumlah proyek pembangunan di Tanah Air.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Nasdem: Ratna Sarumpaet ditinggalkan pendukungnya

Arsip Tersangka penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet bergegas menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dari Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (31/1/2019). Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memastikan berkas perkara Ratna Sarumpaet sudah lengkap atau P21 sehingga tim penyidik Polda Metro Jaya akan melimpahkan tahap dua barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Semoga rakyat Indonesia bisa terbuka mata hatinya dan bisa menilai apa dan siapa mereka. Alhamdulilah tangan Allah bekerja, kebohongan dan skenario jahat terbongkar.”

Jakarta (ANTARA News) – Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menilai Ratna Sarumpaet setelah terjerat kasus hukum malah ditinggalkan para pihak yang sebelumnya mendorong Ratna mengungkap kasus dugaan penganiayaan yang kemudian diakui aktivis tersebut sebagai kebohongan.

“Bayangkan saja seorang ‘die hard’ dan dedengkot gerakan ganti presiden ketika tersandung kasus yang dicurigai didesain, yang bersangkutan ditinggalkan sendirian,” kata Irma dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Namun Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf itu mengaku salut dengan sikap Ratna yang memang “die hard” sejati.

Dia menilai Ratna memiliki filosofi bahwa lebih baik pecah di perut jangan sampai pecah di mulut betul-betul dipegang sampai hari ini.

“Semoga rakyat Indonesia bisa terbuka mata hatinya dan bisa menilai apa dan siapa mereka. Alhamdulilah tangan Allah bekerja, kebohongan dan skenario jahat terbongkar,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Johnny G Plate menilai kasus hoaks Ratna ini sangat merusak demokrasi apalagi ada pihak pasangan capres-cawapres yang ikut-ikut mendorongnya.

Menurut dia, Ratna sebagai pribadi menjalankan hukuman sesuai proses hukum namun persoalannya kasus tersebut diduga tidak hanya Ratna yang berperan namun ada pihak lain karena terkait hoaks politik.

“Itu yang menjadi persoalan hoaks. Ini merusak demokrasi kita, rusak pilpres kita gara-gara ada paslon yang ikut-ikut terhubungkan dengan Ratna,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

JK: wajar tarif tol baru agak mahal

Wakil Presiden Jusuf Kalla di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) di Jakarta, Jumat (8/2/2019). (Fransiska Ninditya)

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar jika Pemerintah menerapkan tarif cukup mahal untuk tol yang baru selesai dibangun.

“Kalau investasinya baru, memang agak mahal. Tapi tidak semua mahal, ke Bandung saja murah, (Tol) Cipularang. Yang mahal itu (tol) yang baru-baru,” kata Wapres JK di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) di Jakarta, Jumat.

Terkait kritik dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, yang menyebut tarif tol termahal di Asia Tenggara, JK menampik bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerapkan itu.

Bahkan, lanjut JK, Indonesia justru memiliki jalan tol dengan tarif termurah yakni di Tol Jagorawi.

“Saya tidak tahu bandingannya, tapi di Malaysia rasanya juga mahal. Kita kan tergantung berapa tahun. Kalau yang termurah justru ke Bogor itu, Tol Jagorawi itu mungkin termurah di dunia malah,” katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Suhendra Ratu Prawiranegara menyebut tarif tol di Indonesia tergolong paling mahal se-Asia Tenggara, dengan rata-rata Rp1.300 hingga Rp1.500 per kilometer.

Suhendra menyebut tarif tol di negara-negara Asia Tenggara lainnya lebih murah, antara lain di Singapura Rp778 per kilometer, di Malaysia Rp492 per kilometer, di Thailand Rp440 per kilometer, di Vietnam Rp 1.200 per kilometer dan Filipina Rp1.050 per kilometer. 

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

JK katakan Prabowo berlebihan sebut angka kebocoran APBN

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) di Jakarta, Jumat (8/2/2019). (Fransiska Ninditya)

Jakarta (ANTARA  News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai angka kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut Capres Prabowo Subianto mencapai 25 persen adalah berlebihan.

Wapres JK mengatakan kebocoran APBN memang terjadi yang terlihat dari banyaknya aparat pemerintahan yang tertangkap dan terlibat dalam kasus korupsi.

“Iya tentu, kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang tertangkap, pasti bocor. Tapi kesimpulannya tidak berlebihan seperti itu (25 persen),” kata Wapres JK di Markas Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) di Jakarta, Jumat.

Korupsi lumrah terjadi di setiap negara, apalagi di negara berkembang seperti Indonesia yang sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur.

Menurut JK, pos anggaran yang umumnya sering dikorupsi adalah alokasi anggaran untuk pembangunan.

“Tidak benar itu diratakan 25 persen, saya kira tidak. Bahwa anggaran itu kan disamping anggaran biasa, buktinya anda tidak bisa korupsi katakanlah gaji pegawai atau korupsi subsidi. Yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan,” jelas JK.

Seperti diberitakan, Capres Prabowo Subianto menuding adanya kebocoran APBN hingga 25 persen atau setara dengan Rp500 triliun. Dugaan Prabowo, kebocoran tersebut disebabkan oleh adanya ‘mark up’ di sejumlah proyek pembangunan di Tanah Air.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Ma’ruf Amin berikan buku dan sorban kepada tokoh di Sumbar

Cawapres nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin memberikan buku dan sorban kepada sejumlah tokoh di Sumatera Barat, pada acara diskusi dan bedah buku “The Ma’ruf Amin Way” di Padang, Jumat (8/2 019). (Antaranews/Riza Harahap)

Padang (ANTARA News) – Cawapres nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, memberikan kenang-kenangan berupa buku “The Ma’ruf Amin Way” dan sorban kepada sejumlah tokoh masyarakat Sumatera Barat, di Padang, Jumat.

Pemberian buku dan sorban tersebut dilakukan KH Ma’ruf Amin, pada diskusi dan bedah buku di Kota Padang, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam kunjungannya ke Sumatera Barat, pada Kamis-Jumat (7-8/2).

Penerima buku dan sorban antara lain, Mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim yang juga Rektor Universitas Baiturrahman, Rektor Universitas Andalas Tafdil Husni, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Riki Rinaldi, Ketua DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim, dan Sekda Provinsi Sumatera Barat Alwis.

Ma’ruf Amin menjelaskan, Buku “The Ma’ruf Amin Way” adalah berisi gagasannya soal ekonomi kerakyatan yang disebutnya dengan nama arus baru Indonesia.

Buku tersebut dituliskan oleh Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas serta Ketua KSPN Nasari Sahala Panggabean. “Uraian dalam buku ini jauh lebih bagus dari konsep saya, sehingga saya mengucapkan terima kasih pada penulisnya,” katanya.

Ma’ruf Amin mengakui dirinya bukan ahli ekonomi tapi mempelajari ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, kata dia, ada produk-produk seperti surat berharga syariah atau sukuk.

“Pada perbankan syariah di Indonesia, sukuk berkembang pesat, karena pasarnya besar,” katanya.

Kiai Ma’ruf juga menjelaskan, dirinya prihatin pada perkembangan ekonomi nasional yang semakin jauh dari ekonomi kerakyatan. “Ekonomi nasional dengan adanya konglomerat sehingga memunculkan kesenjangan sosial dan ekonomi,” katanya.

Kerena itu, Ma’ruf menyatakan dirinya menggagas ekonomi kerakyatan yang disebut arus baru Indonesia (Arbi). “Melalui konsep arbi ini sasarannya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, untuk atasi kesenjangan sosial dan ekonomi,” katanya.

Menurut Kiai Ma’ruf, dalam konsep Arbi menampilkan pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis koperasi dan UKM.

“Konsep ini sebenarnya adalah konsep lama dan ada di konstitusi. Konsep Arbi ini sebenarnya banyak kesamaan dengan konsep koperasinya Mohammad Hata,” katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

TKN: Anggaran bocor hanya sensasi Prabowo

Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding ditemui usai peresmian Official Merchandise Paslon #01 di FX Mall, Jakarta pada Jumat (25/01/2019). (Bayu Prasetyo)

Ucapan Prabowo soal kebocoran anggaran bagi saya lebih pantas disebut sebagai ocehan politik ketimbang pidato politik

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan ungkapan anggaran bocor oleh Prabowo Subianto hanya untuk mencari sensasi.

Menurut Karding dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat, Prabowo seringkali mengucapkan kebocoran anggaran. Namun sayangnya, sampai saat ini tidak pernah ada bukti dan fakta soal kebocoran anggaran.

“Ucapan Prabowo soal kebocoran anggaran bagi saya lebih pantas disebut sebagai ocehan politik ketimbang pidato politik. Alasannya karena ocehan itu ibarat barang sudah menjadi barang bekas karena pernah disampaikan pada Pilpres 2014. Konyolnya Prabowo tidak pernah sekalipun menjabarkan bukti apalagi melakukan pelaporan hukum,” kata Karding.

Menurut dia, sikap Prabowo yang lebih doyan menuding tanpa bukti menunjukkan karakter politiknya yang doyan mencari sensasi ketimbang substansi. Wacana kebocoran anggaran ia ucapkan bukan untuk memperbaiki keadaan bangsa, tapi lebih pada upaya untuk menyudutkan dan menjatuhkan lawan politiknya.

“Publik saya rasa sudah cukup cerdas untuk membedakan mana ucapan yang substansi atau ocehan yang sekadar menyasar sensasi. Sehingga upaya Prabowo mendapat insentif elektoral dari gaya politiknya itu akan berujung pada kesia-siaan,” katanya.

Ia mengatakan, APBN selama ini dikelola secara kredibel dan profesional. Setiap tahun BPK juga melakukan audit. Dua tahun terakhir, yaitu 2016 dan 2017, BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 

“Bukti bahwa Prabowo  bukan cuma gagal mencari kejelekan pemerintah, tapi justru asyik menjelek-jelekkan pemerintah,” katanya.

Ia mengatakan, Prabowo sebaiknya  menjadi orang yang bertanggung jawab dengan membuka data kebocoran yang ia tudingkan dan sekaligus melaporkan  kebocoran tersebut ke penegak hukum seperti KPK.

TKN, menurut dia, akan ikut mendorong dan mendukung laporan Prabowo tersebut.

Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019

Sandiaga hadiri rapat BPN di Solo

Arsip Calon wakil presiden, Sandiaga Salahuddin Uno bersama istrinya Nur Asia serta kakak iparnya, Ali Marzuki di kediamannya Jalan Pulo Bangkeng, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). ANTARA News/Susylo Asmalyah

Jakarta (ANTARA News) – Calon wakil presiden, Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri rapat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Solo, Jumat yang dipimpin Ketua BPN, Djoko Santoso.

“Ada rapat besar, diskusi dengan guru-guru besar di Muhammadiyah, terus ada satu kunjungan di lapangan dengan UMKM,” kata Sandiaga di Jakarta sebelum berangkat ke Solo.

Dijelaskannya bahwa BPN Prabowo-Sandi mengadakan rapat besar itu berkeliling seperti Solo dan Semarang.

Rapat konsolidasi yang dilaksanakan oleh BPN Prabowo-Sandi di Solo juga bisa mendukung pariwisata daerah tersebut, katanya.

“Tidak ada mengklaim partai-partai seperti itu. Saya datang disambut meriah oleh pendukung, maupun yang tidak mendukung,” kata mantan Wagub DKI.

Menurutnya agar jangan ada sok-sok klaim wilayah milik pasangan capres-cawapres atau partai tertentu.

“Jangan sok klaim Jabar milik kita. Jangan gitu, Jabar itu milik Indonesia, Jawa Barat milik penduduk. Itu yang benar, milik rakyat,” katanya.

Dia mengatakan sudah saatnya memberi supremasi ini kepada rakyat. Jangan ada mengklaim, padahal kita tidak tahu semuanya inikan milik Allah SWT.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Hasto: politisi harus belajar dari filosofi “lisung ngamuk”

Sukabumi (ANTARA News) – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan politisi sebaiknya belajar dari pertunjukan kesenian “lisung ngamuk” yang menggambarkan bernegara harus dengan tali hukum agar semuanya tidak kacau.

“Dari sini politisi bisa belajar. Bahwa politisi harus berpijak pada hukum dan tradisi kemasyarakatan kita,” kata Hasto saat bersilahturahmi ke Pondok Pesantren Dzikir Al Fath yang dipimpin Syekh Fajar Laksana di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat.

Dalam kunjungannya ini, Hasto yang didampingi Juru Bicara TKN Ahmad Basarah dan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Tubagus Hasanuddin disuguhi berbagai atraksi pencak silat, permainan bola api dan lisung ngamuk.

Dalam permainan lisung ngamuk ini, Syekh Fajar Laksana mengajak Hasto untuk bermain langsung.

Permainan ‘lisung ngamuk’. Lisung itu diletakkan di sebuah kayu dan direkatkan. Sebuah tali lalu diikatkan di bagian ujungnya. 

Empat orang santri lalu mengangkat lisung itu, masing-masing di keempat sudutnya.

“Permainan ini adalah simbol bernegara. Tali ini adalah pengikat lisung. Sama seperti negara kita. Tali ini simbol hukum. Begitu tali ini dilepas, akan ngamuk. Kalau negara tanpa hukum, tanpa UUD 1945, bisa ngamuk,” ujar Syekh Laksana.

Dan benar saja, ketika Hasto yang telapak tangannya dipegang Syekh Laksana diminta melepas tali dan menepuk ujung rangkaian lisung itu, lisung langsung mengamuk dan keempat santri berputar-putar.

Santri yang tak kuat lalu terlempar. Mereka digantikan santri lainnya yang juga terputar-putar tak jelas mengikuti putaran lisung yang ‘mengamuk’.

Usai permainan itu, Hasto mengatakan bahwa pertunjukan kesenian itu menunjukkan bagaimana bernegara harus dengan tali hukum agar tidak terjadi kekacauan.

Sebelumnya, Hasto juga diajak bermain bola api, yakni sebuah kelapa tua yang sudah dikupas kulit luarnya sehingga tersisa batoknya dibawa masuk. 

Batok kelapa yang dilumuri oleh minyak tanah itu dibakar.Para pemainnya lalu menjadikan batok kelapa itu sebagai obyek tarian. Dipegang di tangan lalu diputar-putar seperti sedang menari, lalu dilempar ke pemain lainnya.

Hasto lalu meminta kesempatan untuk ikut melakukan permainan itu. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Tubagus Hasanuddin bermain kendangnya. 

Sementara Wasekjen Bamusi Nova Andika maju untuk bermain boles api bersama Hasto.

Batok kelapa membara itupun mereka mainkan. Nova tampak dengan bagus memainkan gerakan sambil memegang bola api itu. Lalu dilemparnya ke Hasto yang menangkap dan memainkannya. 

Syekh Laksana dan para santrinya menonton pertunjukan itu dengan teriakan dan applause riang gembira.

Permainan berikutnya adalah gendam. Kali ini, pusatnya adalah Syekh Laksana sendiri. tujuh orang santri pesilat diminta berdiri sejajar. 

Lalu menggunakan tenaga dalamnya, Syekh Laksana, sambil berlari, menepuk kening para pesilat yang langsung roboh ke tanah. 

Setelah itu, Syekh menempatkan kuda-kudanya, lalu menhentak-hentakkan kakinya ke tanah. Para santri yang tadinya pingsan langsung terbangun dan bisa berdiri.

Hasto lalu diminta Syekh Laksana mengulangi apa yang barusan dilakukannya. Dia memegang tangan Hasto dan berbisik ke telinganya. 

Hasto melakukan apa yang sebelumnya dilakukan Syekh Laksana. Dan para santri pesilat kembali roboh ke tanah. 

Hasto didampingi Syekh Laksana lalu berdiri bersebelahan, menghentakkan kaki ke tanah dan para pesilat berdiri.

Sugguhan berbagai atraksi ini, membuat Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf ini mengenang peristiwa tahun 1957. 

Saat itu, Bung Karno melakukan diplomasi ke Eropa dan AS yang membawa sejumlah seniman dan pesilat.

“Kita jadi paham, bahwa dari silat ini, bagaimana watak dan kepribadian kita sebagai bangsa bisa terlihat. Tak heran dulu Bung Karno mewajibkan sekolah agar mengganti olahraga kasti yang peninggalan Jepang, dengan silat ini,” ujar Hasto

Djoko Santoso pimpin rapat tertutup konsolidasi BPN Prabowo-Sandi di Solo

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tengah menggelar rapat konsolidasi yang dipimpin langsung Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (8/2/2019). (Prabowo-Sandi Media Center)

Rapat konsolidasi ini dilaksanakan tertutup karena membicarakan langkah-langkah pemenangan di sisa hari menjelang 17 April nanti. Konsolidasi ini juga diharapkan akan memantapkan langkah njajah ndeso milang kori…”

Jakarta (ANTARA News) – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menggelar rapat konsolidasi yang dipimpin langsung Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, di Solo, Jawa Tengah, Jumat. 

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat, mengatakan, rapat yang digelar tertutup ini adalah lanjutan dari rapat-rapat yang sebelumnya digelar di Jakarta untuk terus membahas langkah-langkah memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02.

“Rapat konsolidasi ini dilaksanakan tertutup karena membicarakan langkah-langkah pemenangan di sisa hari menjelang 17 April nanti. Konsolidasi ini juga diharapkan akan memantapkan langkah njajah ndeso milang kori dalam rangka penetrasi teritorial dalam rangka yang akan dilakukan oleh partai koalisi, serta relawan untuk seluruh wilayah termasuk khususnya Jawa Tengah,” kata Ferry di sela-sela Rapat BPN di Solo, Jawa Tengah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebutkan, awalnya rapat akan digelar di Posko BPN Prabowo-Sandi Solo. Namun karena peserta rapat BPN jumlahnya melebihi kapasitias posko, maka rapat digelar di Hotel Lor-In Solo.

“Ya itu pertimbangannya karena banyaknya jumlah yang hadir dan di Posko tidak memungkinkan, kita pindah tempat rapat,” tuturnya. 

Selain Djoko Santoso, rapat ini juga dihadiri petinggi BPN serta partai koalisi. Ferry mengatakan, rapat BPN di Solo menunjukkan keseriusan bahwa pendukung Prabowo-Sandi menyeluruh di Pulau Jawa, termasuk Jawa Tengah.

“Ada Pak Fuad Bawazier, Bu Rachmawati Soekarnoputri, ada Pak Sudirman Said, ada Mas Hanafi Rais, Pak Ferry Mursyidan Baldan dan seluruh direktorat BPN,” kata Ferry.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Djoko Santoso pimpin rapat konsolidasi BPN Prabowo-Sandi di Solo

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tengah menggelar rapat konsolidasi yang dipimpin langsung Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (8/2/2019). (Prabowo-Sandi Media Center)

Rapat konsolidasi ini dilaksanakan tertutup karena membicarakan langkah-langkah pemenangan di sisa hari menjelang 17 April nanti. Konsolidasi ini juga diharapkan akan memantapkan langkah njajah ndeso milang kori…”

Jakarta (ANTARA News) – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menggelar rapat konsolidasi yang dipimpin langsung Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, di Solo, Jawa Tengah, Jumat. 

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat, mengatakan, rapat yang digelar tertutup ini adalah lanjutan dari rapat-rapat yang sebelumnya digelar di Jakarta untuk terus membahas langkah-langkah memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02.

“Rapat konsolidasi ini dilaksanakan tertutup karena membicarakan langkah-langkah pemenangan di sisa hari menjelang 17 April nanti. Konsolidasi ini juga diharapkan akan memantapkan langkah njajah ndeso milang kori dalam rangka penetrasi teritorial dalam rangka yang akan dilakukan oleh partai koalisi, serta relawan untuk seluruh wilayah termasuk khususnya Jawa Tengah,” kata Ferry di sela-sela Rapat BPN di Solo, Jawa Tengah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebutkan, awalnya rapat akan digelar di Posko BPN Prabowo-Sandi Solo. Namun karena peserta rapat BPN jumlahnya melebihi kapasitias posko, maka rapat digelar di Hotel Lor-In Solo.

“Ya itu pertimbangannya karena banyaknya jumlah yang hadir dan di Posko tidak memungkinkan, kita pindah tempat rapat,” tuturnya. 

Selain Djoko Santoso, rapat ini juga dihadiri petinggi BPN serta partai koalisi. Ferry mengatakan, rapat BPN di Solo menunjukkan keseriusan bahwa pendukung Prabowo-Sandi menyeluruh di Pulau Jawa, termasuk Jawa Tengah.

“Ada Pak Fuad Bawazier, Bu Rachmawati Soekarnoputri, ada Pak Sudirman Said, ada Mas Hanafi Rais, Pak Ferry Mursyidan Baldan dan seluruh direktorat BPN,” kata Ferry.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Presiden ajak Kyai dan Habib tangkal hoaks

(Antara)- Presiden Joko Widodo  mengelar silaturahmi dengan para kyai dan habib se-Jadetabek  di Istana Negara Jakarta, Kamis 7 Februari. Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo mengajak para kyai dan habib agar tak terbawa arus informasi berita-berita fitnah atau hoaks.