Gaya kampanye capres “bergerilya”

Ilustrasi – Debat Capres. (Antara)

Jakarta (ANTARA) – Walaupun hari pemungutan suara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, kota hingga kabupaten tinggal sekitar 36 hari lagi, kegiatan kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor 01 dan 02 berlangsung agresif.

Duet Joko Widodo- Ma’ruf Amin terus “bergerilya” ke berbagai kota, mulai dari Ibu kKot Jakarta, Tasikmalaya hingga Palembang. Sebaliknya pasangan dengan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno tak kalah gesitnya mendatangi ribuan, bahkan puluhan ribu calon pemilihnya di berbagai wilayah, seperti di Garut, Ciamis hingga berbagai daerah lainnya.

Joko Widodo yang masih menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia, beberapa hari lalu di Jakarta berkumpul dengan banyak tukang bakso pada acara yang diberi nama “Bakso Merah Putih”. Sebaliknya, Prabowo dapat disaksikan begitu banyak penonton televisi melemparkan baju yang dikenakannya untuk diperebutkan oleh para pendukungnya di sebuah kota.

Sementara itu, calon wakil presiden Ma’ruf Amin, seperti biasanya sangat rajin mendatangi berbagai pesantren untuk “merayu” para ulama serta santri dan santriwati. Sedangkan cawapres Sandiaga Uno berusaha “merapat” ke kaum muda alias milenial dengan cara berlari di sejumlah kota. Tak kalah, Sandiaga juga “mendekati” kaum emak-emak alias ibu-ibu.

Pilpres dan Pileg ini yang bakal berlangsung pada 17 April 2019 diharapkan bakal diikuti 192,8 juta calon pemilih di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Jadi bisa dibayangkan betapa harus sibuknya kedua pasangan calon kepala negara serta wakil presiden tersebut.

Bahkan Sandiaga pada hari Senin (11/3) bertemu dengan sejumlah pengusaha asing misalnya dari Singapura di Jakarta untuk menjelaskan visi dan missinya selama lima tahun mendatang apabila dipercaya rakyat memimpin RI bersama Prabowo.

Teknik “merayu” calon pemilih itu tentu saja wajar alias normal dilakukan oleh capres dan cawapres ini. Namun pertanyaan mendasarnya apakah cara- cara mendekati 192,8 juta pemilih itu efektif atau tidak ataukah berguna atau tidak?

Jutaan calon pemilih bisa didekati melalui berbagai pendekatan, misalnya melalui debat calon presiden yang sudah dua kali berlangsung. Sementara itu, cawapres Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno baru akan “perang mulut” alias berdebat pada 17 Maret 2019.

Pada dua pertemuan sebelumnya, Joko Widodo dan Prabowo Subianto sudah “saling menyerang” di bidang politik, hak azasi manusia dan lain- lain. Sementara itu, Ma’ruf dan Sandiaga bakal “bertarung” tentang konsep-konsep mereka di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan hingga pendidikan.

Sekalipun Jokowi dan Prabowo sudah “bersilat lidah” masyarakat bisa diperkirakan belum puas tentang kedua perdebatan itu. Karena itu, masyarakat tentu bisa berharap perdebatan Ma’ruf dengan Sandiaga bakal “seru” alias hangat.

Namun yang bisa menjadi penghambat adalah bahwa Sandiaga pernah berujar bahwa dirinya “rikuh” alias segan ataupun kagok saat harus berhadapan dengan kiai ini.

Cari suara
Kalau dilihat dari berbagai survei yang dilakukan berbagai lembaga penelitian, maka calon pemilih sudah bisa berpendapat bahwa pasangan nomor urut 01 lebih unggul jika dibandingkan dengan Prabowo- Sandiaga. Kok begitu ?

Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri adalah Joko Widodo sejak bulan Oktober tahun 2014 sudah menjadi kepala pemerintahan. Jadi, mantan Wali Kota sSol dan juga mantan gGubernu DKI Jakarta ini telah bekerja selama empat tahun hingga saat ini. Jadi, dia bisa mempertontonkan kepada sekitar 262 juta rakyat Indonesia tentang hasil- hasil kerjanya.

Pembangunan jalan tol, bendungan dan berbagai prasarana dan sarana fisik adalah bukti yang kasat mata. Jadi rakyat sudah bisa melihat karya-karya nyatanya.

Bagaimana Prabowo-Sandiaga ? Prabowo pada masa lalu lebih banyak dikenal sebagai perwira tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dia pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad. Prabowo lama bertugas di Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat atau Kopassus.

Setelah berhenti dari dinas militer, masyarakat mengenalnya sebagai seorang pengusaha yang mempunyai hubungan bisnis dengan sejumlah negara Arab.

Sementara itu, Sandiaga dikenal sebagai seorang pengusaha yang ulet sehingga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia alias Hipmi.

Jadi Prabowo dan juga Sandiaga belum pernah menjadi seorang pejabat negara Republik Indonesia. Dengan demikian, bisa disebut, pasangan nomor urut 02 ini belum berpengalaman dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Di situlah tantangan bagi Prabowo-Sandiaga ini. Kecuali Sandiaga yang pernah menjadi Wagub DKI

Karena itu, pasangan nomor urut 02 ini harus berani atau sanggup menampilkan atau menyajikan gagasan-gagasan yang cemerlang dalam masa kampanye yang tinggal satu bulan lagi, yakni hingga 13 April mendatang.

Apabila Joko Widodo tinggal melanjutkan berbagai strategi dan program kerjanya, maka tugas utama Prabowo-Sandaiaga adalah memaparkan secara jelas visi dan misinya, program–program kerjanya lima tahun mendatang apabila diberi amanah oleh 262 juta orang Indonesia.

Kedua pasangan ini diketahui oleh rakyat telah didampingi oleh para pemikir yang kehebatannya tak perlu diragukan lagi. Akan tetapi yang menjadi penghambat atau masalah adalah banyak relawan, pendukung atau tim kampanye yang acapkali berbicara “semaunya sendiri”.

Akibatnya, maka di Tanah Air kini akrab dengan istilah “hoaks” atau ujaran kebencian, yakni omongan yang asal saja dilontarkan tanpa memikirkan bahwa “omdo” (omong doang) itu tak berdasar sama sekali.

Di negara mana pun juga, kampanye sering diisi dengan ucapan yang asal bunyi. Akan tetapi perlu atau bahkan harus diingat bahwa di Tanah Air, sekitar 69 persen penduduk hanya berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) atau tidak tamat.

Jadi bisa dibayangkan bahwa sebagian besar rakyat NKRI ini masih terbatas pengetahuannya, walaupun detik ini sudah banyak warga Indonesia yang akrab dengan jaringan internet, telepon genggam, gawai dan berbagai peralatan telekomunikasi canggih lainnya.

Jadi seluruh jaringan pasangan calon presiden serta calon wakil presiden nomor urut 01 dan 02 ini selama satu bulan mendatang pada masa kampanye ini harus mau dan mampu menjaga mulut mereka agar tidak menghina, ataupun menyinggung lawan karena masa kampanye sama sekali tidaklah bertujuan mencari musuh atau lawan. (*)
*) Penulis adalah wartawan LKBN Antara tahun 1982-2018, pernah meliput acara-acara kepresidenan tahun 1987-2009

Pewarta:
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2019

Pemkot Ambon belum terima juklak PTDH

Ambon (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon belum menerima surat edaran terkait petunjuk pelaksanaan (juklak) penjatuhan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) terhadap apartur sipil negara (ASN) yang telah dijatuhi hukuman.

“Kami belum menerima surat edaran Kemenpan tertanggal 28 Februari 2019 dengan Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tentang petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon, Benny Selanno di Ambon, Selasa.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk segera menjatuhkan sanksi PTDH kepada ASN mantan narapidana korupsi.

Hal serupa disampaikan kepada bupati dan walikota, para menteri kabinet kerja, kepala lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara serta para pimpinan kesekretariatan lembaga non struktural.

Dalam surat tersebut Kemenpan memberikan batas waktu paling lambat 30 April 2019 sanksi PTDH harus diterapkan kepada ASN pelaku tindak kejahatan jabatan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Bahkan bagi ASN korup yang telah menerima sanksi pemberhentian dengan hormat agar dicabut kembali dan diberikan sanksi baru berupa PTDH.

Bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat yang bersangkutan (PyB) yang tidak menerapkan PTDH akan diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sebelumnya Pemkot Ambon siap menindak 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terindikasi terlibat kasus korupsi, bila mereka terbukti bersalah.

“Saat ini kita sementara menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi dan PTUN terkait keputusan bersama (SKB) tiga menteri terkait menindak ASN yang terlibat kasus korupsi,” kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy.

Ia mengatakan, setelah mempelajari dan mengkaji isi SKB, selanjutnya dilakukan inventarisir ASN kota Ambon yang telah divonis bersalah, dan telah inkracht dalam kasus tipikor.

Pihaknya telah menyiapkan 13 nama ASN, setelah ada keputusan resmi dari MK dan PTUN terkait SKB Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH), maka akan akan diputuskan secara resmi.

“Jika permohonan Judical Review (hak uji materi) yang dilakukan asosiasi Sekda se Indonesia dan bantuan Hukum KORPRI (LKBH KORPRI) Nasional diputuskan secara administrasi, maka akan kami tindaklanjuti,” katanya.  

Baca juga: PNS korup harus diberhentikan tidak hormat
Baca juga: Kejagung kaji unsur korupsi ASN koruptor terima gaji
Baca juga: KPK hitung kerugian akibat ASN koruptor masih digaji

Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

34.295 surat suara di Lampung rusak

… akan kami musnahkan namun menunggu pendataan hasil sortir dan berita acara se-kabupaten/kota di Lampung…

Bandarlampung (ANTARA) – KPU Lampung mendata, sebanyak 34.295 surat suara rusak. Angka itu berasal dari tujuh kabupaten/kota yang telah menyerahkan berita acara dari hasil lipatan dan sortir.

“Surat suara ini nanti akan kami musnahkan namun menunggu pendataan hasil sortir dan berita acara se-kabupaten/kota di Lampung,” kata anggota Divisi Logistik KPU Lampung, Erwan Bustomi, di Bandarlampung, Selasa.

Ia menjelaskan penghangusan itu akan dilakukan satu hari sebelum pencoblosan (16/4), setelah pendistribusian kelengkapan logistik ke setiap tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Kabupaten/kota se Provinsi Lampung.

Ia menambahkan dalam proses menghanguskan surat suara yang rusak maupun lebih tersebut akan disaksikan KPU dan Badan Pengawas Pemilu, polisi, dan pemangku kepentingan lain.

Anggota  KPU Lampung itu mengatakan, dari 15 kabupaten/kota yang melakukan pelipatan surat suara ada 12 kabupaten/kota yang sudah selasai melakukan pelipatan.

“Dari 12 yang sudah selesai ada lima kabupaten/kota yang belum menyerahkan berita acara ke kami, untuk Bandarlampung dan Lampung Selatan, mereka masih dalam proses lipat,” kata dia.

Menurutnya kabupaten/kota yang belum menyerahkan berita acara kemungkinan masih dalam tahap sortir dan dihitung kembali oleh petugas KPU setempat.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

TKN sebut Pemerintah berperan dampingi proses hukum Siti Aisyah

Pak Mahathir benar bahwa pembebasan ini murni dari aspek hukum. Namun, jika tidak ada pendampingan hukum dari Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri RI tentu proses hukumnya tidak akan berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) – Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan peran pemerintah RI dalam pembebasan Siti Aisyah adalah memberikan pendampingan dalam proses hukum yang berjalan di Malaysia.

Pernyataan Ace itu merespon sejumlah pemberitaan yang mengutip pernyataan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, bahwa pembebasan Siti Aisyah bukan karena lobi pemerintah Indonesia, melainkan murni mengikuti aturan hukum.

“Pak Mahathir benar bahwa pembebasan ini murni dari aspek hukum. Namun, jika tidak ada pendampingan hukum dari Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri RI tentu proses hukumnya tidak akan berjalan dengan baik,” kata Ace dihubungi di Jakarta, Selasa malam.

Ace mengatakan apa yang dilakukan Kementerian Luar Negeri RI dengan melakukan pendampingan terhadap Aisyah menunjukan bahwa perlindungan Pemerintah terhadap WNI dilakukan secara serius.

“Jadi kasus Aisyah yang lolos dari proses hukum karena adanya pendampingan hukum tersebut,” jelas Ace.

Sebelumnya TKI Siti Aisyah dibebaskan dari kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dalam sidang Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor Darul Ehsan.

Pemerintah menyebut pembebasan itu atas hasil lobi pemerintah.

Namun, muncul pernyataan Mahathir bahwa dirinya tidak pernah mengetahui adanya lobi pemerintah RI terkait kasus Aisyah. Mahathir menyebut pembebasan itu murni mengikuti aturan hukum.(*)

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Kotabaru usul tambahan 10.000 lembar surat suara

Ilustrasi peli[patan surat suara. (dokumentasi)

Kotabaru (ANTARA) –

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengusulkan penambahan surat suara lebih 10.000 lembar.

Ketua KPU Kotabaru, Zainal Abidin, Selasa, mengatakan, penambahan diperlukan karena ada kekurangan surat suara serta untuk mengganti surat suara yang rusak.

“Usulan surat suara berdasarkan DPT yang ditetapkan Desember, itu berbeda dengan keperluan per-TPS karena ada tambahan dua persen dari jumlah pemilih per-TPS, jadi ada kekurangan sekitar 400 lembar,” jelasnya.

Sedangkan surat suara rusak didapat selama proses penyortiran yang dilakukan sejak awal Maret lalu.

Rinciannya 1.126 lembar surat suara pemilu presiden, 498 lembar surat suara pemilu anggota DPD, 462 lembar surat suara pemilu anggota DPR RI, 3.026 lembar surat suara pemilu anggota DPRD provinsi, dan 5.168 lembar surat suara pemilu anggota DPRD kabupaten.

“Rusaknya macam-macam, ada yang kertasnya bergaris, berbercak, robek,” tambahnya.

Proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang dilaksanakan KPU Kotabaru sendiri telah selesai. Target waktu dapat dikejar dengan banyaknya tenaga pelipat surat suara yang dilibatkan.

Dari yang semula diharapkan hanya 75-150 orang, ternyata minat masyarakat yang ingin membantu melebihi ekspektasi mencapai hampir 170 orang. “Targetnya antara 12-15 hari, tapi tapi kita mulai 2 Maret tanggal 10 sudah selesai,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Penangkapan terduga teroris di Sibolga hasil pengembangan Lampung

Jakarta (ANTARA) – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol M Iqbal mengatakan penangkapan terduga teroris Husain alias Abu Hamzah di kediamannya di Sibolga, Selasa, merupakan hasil pengembangan dari penangkapan terduga teroris di Lampung sebelumnya.

“Densus 88 sudah menjajaki kelompok ini beberapa waktu yang lalu. Seorang pelaku sudah ditangkap kemarin di Lampung. Densus 88 lanjut mengembangkan ke Sibolga untuk menangkap tersangka lain jaringan Lampung,” tutur M Iqbal dalam keterangannya Jakarta, Selasa.

Meski terduga teroris R alias Putra Syuhada (23) yang ditangkap di Lampung merupakan sel tidur yang bekerja sendiri, tetapi Tim Densus 88 Antiteror Polri menemukan jejak komunikasi dengan pihak lain.

M Iqbal menuturkan penangkapan teroris di Sibolga tidak terkait pemilu, apalagi pengamanan presiden yang akan berkunjung ke suatu daerah sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) tersendiri, termasuk dari ancaman teroris.

Ada pun ledakan yang diduga bom terjadi di Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Sekuntum, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Siboga, Selasa, saat dilakukan penangkapan terduga teroris Husain alias Abu Hamzah.

Pada Selasa pukul 14.23 WIB dilakukan penangkapan terhadap terduga teroris Husain alias Abu Hamzah di rumahnya. Saat akan dilakukan pengecekan awal di rumah pelaku, sekitar pukul 14.50 WIB terjadi ledakan.

Ledakan dari balik pintu saat polisi akan memasuki rumah itu mencederai beberapa orang, termasuk personel kepolisian.

Selain Husain, diduga saat dilakukan penangkapan di dalam rumah pelaku terdapat istri dan anak pelaku yang kemudian diyakinkan personel kepolisian dan tokoh masyarakat untuk menyerahkan diri.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi-KH Ma’ruf Amin harus menang di Jawa Barat

Dokumentasi seri kampanye calon presiden petahana, Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Akbar Gumay)

Majalengka (ANTARA) – Direktur Relawan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Maman Imanulhaq, mengatakan, di Jawa Barat, pasangan nomor urut 01 itu harus menang, untuk itu relawan harus bergerak secara sistematis, masif dan militan.

“Kita akan terus bergerak untuk memenangkan pasangan nomer 01 Jokowi-KH Ma’ruf Amin (khususnya di Jawa Barat),” kata dia, di Majalengka, Selasa.

Menurutnya, dikarenakan sisa waktu menuju Pemilu 17 April 2019 tinggal sekitar 35 hari, tidak ada pilihan lain, relawan harus bergerak secara sistematis, masif dan militan.

Karena, lanjut dia, di beberapa daerah yang awalnya naik signifikan, tiba-tiba turun kembali karena isu hoaks, fitnah dan hasutan oleh sekelompok orang yang terus menyudutkan Jokowi. “Mari pertebal kemenangan Jokowi-Amin di Jawa Barat,” kata politisi PKB itu.

Ia bilang, mereka akan terus melakukan sosialisasi prestasi dan program Jokowi sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Jokowi-Ma’ruf Amin dipilih masyarakat karena pengalaman dan prestasinya, terutama di sektor ekonomi,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

FPG DPR kutuk keras peledakan bom di Sibolga

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Meutya Hafid, mengutuk keras aksi teror peledakan bom yang oleh terduga teroris Husain alias Abu Hamzah saat digerebeg polisi dari Satuan Detasemen Khusus 88 Anti Teror di Sibolga, Sumatera Utara.

“Saya selaku pribadi dan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar mengecam keras segala bentuk aksi teror termasuk aksi peledakan bom yang melukai aparat Kepolisian di Sibolga, Sumatera Utara, hari ini,” kata dia, dalam pernyataan tertulisnya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa.

Mantan penyiar televisi ini meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk selalu siaga, tidak boleh sedikitpun lengah, terhadap upaya teror yang dilakukan oleh terduga teroris untuk mengganggu keamanan.

“Aparat keamanan harus terus meningkatkan kewaspadaannya terhadap aksi-aksi terorisme yang meresahkan masyarakat. Apalagi, kejadian di Sibolga ini terjadi, saat aparat hendak menangkap terduga pelaku terorisme,” ujar dia.

Perempuan politisi ini menjelaskan, bom di Sibolga ini bukan hanya menjadi ancaman bagi masyarakat Sumatera Utara, tetapi juga bagi rakyat Indonesia.

Kepolisian Indonesia memastikan ledakan yang terjadi di Gang Sekuntum, Jalan Mojopahit, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Sibolga, Sumatera Utara, Selasa hari ini, adalah ledakan bom yang terjadi saat penggrebekan polisi terhadap salah seorang terduga pelaku terorisme bernama Abu Hamzah.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komisi I DPR kritisi ratusan pelanggaran anggaran Kemhan/TNI

Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK yang menyatakan sampai sekarang anggaran Kemhan/TNI belum Wajar Tanpa Pengecualian, masih Wajar Dengan Pengecualian bahkan pernah disclaimer

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Effendy Simbolon mengkritisi adanya ratusan dugaan pelanggaran dalam anggaran Kementerian Pertahanan/TNI berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2017 yang nilainya mencapai Rp8,7 triliun.

“Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK yang menyatakan sampai sekarang anggaran Kemhan/TNI belum Wajar Tanpa Pengecualian, masih Wajar Dengan Pengecualian bahkan pernah disclaimer,” kata Effendy dalam diskusi bertajuk “Quo Vadis TNI” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan dirinya membaca secara rinci laporan BPK itu ternyata ada ratusan pelanggaran yang nilainya cukup fantastis yaitu Rp8,7 triliun.

Effendy menilai carut marut keuangan Kemhan/TNI itu bukan hanya terjadi saat ini saja, namun sejak 2009 hingga 2017 sesuai temuan BPK.

“Saya sudah tanyakan kepada Menteri Pertahanan, namun tidak dijawabnya secara tegas, saya tidak tahu apakah beliau tidak tahu atau apakah tidak mau tahu,” ujarnya.

Dia menilai Kemhan/TNI perlu memperbaiki tata kelola keuangannya agar tidak masuk dalam sorotan termasuk dari KPK.

Effendy mengingatkan bahwa pernah ada prajurit berpangkat Brigjen atau bintang satu di Kemhan dihukum secara militer seumur hidup ketika Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi Panglima TNI dan itu menunjukkan TNI tidak pilih kasih.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ledakan diduga bom terjadi di Sibolga, beberapa orang cedera

Sibolga (ANTARA) – Warga Sibolga, Sumatera Utara dikagetkan terjadinya ledakan yang diduga bom di Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang Sekuntum, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Siboga, Selasa.

Dari informasi yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan, dari balik pintu sebuah rumah sempat ada ledakan yang diduga bom.

Ledakan mencederai beberapa orang, termasuk personel kepolisian. Hal itu terjadi ketika polisi akan membuka pintu rumah tersebut.

Menurut warga sekitar, Dohar Tua Alam Hutagalung, ledakan itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB.

“Telinga saya sempat berdengung ketika mendengar ledakan dan mencederai beberapa orang termasuk di antaranya ada petugas,” katanya.

Sementara itu Kapolres Sibolga AKBP Edwin Hariandja belum bisa dikonfirmasi karena masih sibuk terkait peristiwa ledakan itu.

Sedangkan Kasubbag Humas Polres Sibolga, Iptu R. Sormin membenarkan kejadian itu, hanya saja tidak banyak informasi yang dapat diperoleh karena tampak sedang sibuk juga.

“Nanti saja ya, lagi sibuk ini, dan tim yang turun itu dari Mabes,” ujar Sormin dan langsung menutup ponselnya.

Dari informasi yang berkembang, pihak kepolisian berhasil mengamankan dua orang warga diduga pelaku ledakan.

Pewarta: Juraidi dan Jason
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penggerebekan rumah terduga teroris di Sibolga

Petugas kepolisian berjaga di lokasi terjadinya ledakan yang diduga bom di kawasan Jalan KH Ahmad Dahlan, Pancuran Bambu, Sibolga Sambas, Kota Sibolga,  Sumatera Utara, Selasa (12/3/2019). Ledakan tersebut diduga terkait penangkapan terduga pelaku terorisme berinisial HU alias AH di Sibolga, Sumut oleh Densus 88 Mabes Polri. ANTARA FOTO/Damai Mendrofa/WSJ.

PKS diharapkan bisa gerakkan umat Islam

Demak (ANTARA) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diharapkan dapat menjadi elemen yang mampu menggerakkan umat Islam di Indonesia, kata Pengasuh Pondok Pesantren Alfattaah Setinggil Kabupaten Demak,Kiai Abdullah Arief Cholil.

“Selain itu, PKS juga kami harapkan bisa menguatkan martabat umat Islam di negeri ini,” ujarnya, saat menerima kunjungan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Habib Salim Segaf Al Jufri, di Ponpes Alfattaah Setinggil, Kabupaten Demak, Selasa.

Kunjungan ketua Majelis Syuro PKS itu didamingi Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS, Abdul Fikri Faqih, dan Wakil Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Ikhsan Mustofa.

Tidak hanya itu dalam kunjungan tersebut, Habib Salim turut didampingi oleh sejumlah pengurus DPW PKS Jateng dan DPD PKS Kabupaten Demak.

Cholil juga merasa bahagia atas kehadiran sosok Ketua Majelis Syuro yang disapa Habib Salim itu. “Saya sudah menunggu sejak lama kedatangan PKS dan Habib Salim di Ponpes Alfattaah ini,” ujarnya.

Secara khusus, Kiai Abdullah juga memberikan harapan penuh kepada PKS untuk membawa Indonesia menuju kejayaannya.

“Kami berharap PKS bisa lebih maju untuk kejayaan Indonesia,” ujarnya.

Pondok Pesantren Alfattaah sendiri berdiri sekitar 50 tahun yang lalu.

Ponpes tersebut juga sudah mendirikan SMK, yang salah satunya memiliki jurusan multimedia agar lulusannya mampu menghadapi perkembangan zaman.

Selain itu, terdapat Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang berdiri sejak dua tahun serta menggelar Tahfidzul Qur’an untuk para santri.

Dalam perjalanan silaturahmi kepada berbagai tokoh di Jateng, Habib Salim juga menyempatkan untuk berziarah ke Makam Sunan Kalijaga, di Kadilangu.

Kemudian berlanjut ke Kompleks Pemakaman Kerajaaan Demak, Makam Raden Abdul Fattah Al Akbar dan keluarganya serta ke Makam Sunan Kudus. 

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komisi I: Butuh kemauan politik untuk penguatan TNI

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengatakan butuh kemauan politik atau “political will” dari pemerintah dalam upaya penguatan pertahanan dan keamanan khususnya di kelembagaan TNI.

Dia mengatakan pemerintahan Jokowi menjanjikan akan menempatkan 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menguatan pertahanan dan keamanan.

“Namun sayangnya 1,5 persen dari PDB apabila pertumbuhan ekonomi 7 persen, jadi kacau,” kata Effendi dalam diskusi bertajuk “Quo Vadis TNI” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan 1,5 persen dari PDB sekitar Rp220 triliun lalu bayangkan dengan anggaran pertahanan dan keamanan China sebesar Rp3.000 triliun.

Menurut dia pemerintah menghadapi sisi dilematis, karena kita mendorong anggaran yang cukup dan ideal sebesar Rp200 triliun.

Namun di sisi lain dia mengatakan, minimnya anggaran itu bagaimana menyiasati pembangunan untuk meningkatkan kemampuan tempur kemampuan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan juga tentu kesejahteraan dari TNI itu sendiri.

“Apapun alasannya kalau selalu dikatakan negara tidak punya dana yang cukup, kenapa untuk yang lain cukup. Kenapa untuk infrastruktur cukup, apa gunanya infrastruktur kalau negara kita tidak aman, memang tidak bisa ditunda proyeknya Basuki itu,” ujarnya.

Dia berharap masyarakat jangan mengumpat dan menghina TNI karena institusi tersebut perlu dibantu dalam upaya penguatan institusi.

Menurut dia, TNI telah menjaga dan mengorbankan jiwa dan raganya tanpa pamrih sehingga membutuhkan tiang penyangga pertahanan yang ada di TNI.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Cawapres Sandiaga dihadang spanduk Pro-Jokowi di Jembrana

Mau komentar apalagi? Yang penting situasi tetap kondusif. Biasa terjadi dinamika dalam politik, kata Darma Susila

Jembrana (ANTARA) – Kedatangan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Salahudin Uno di Kabupaten Jembrana, Bali, dihadang sejumlah spanduk berisi dukungan (pro) terhadap Joko Widodo (Jokowi).

Koresponden Antara di Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, melaporkan, penghadangan itu dilakukan belasan orang di perempatan jalan raya Kota Negara, Selasa, yang membentangkan empat spanduk berisi ucapan selamat datang kepada Sandiaga, namun menegaskan masyarakat Jembrana tetap memilih Jokowi.

Spanduk itu terpampang saat iring-iringan mobil yang membawa pasangan Prabowo Subianto itu memasuki tikungan ke arah jalan kampung menuju lokasi kunjungan. “Kami ingin menunjukkan bahwa Jembrana, bahkan Bali, merupakan basis pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, yang tidak bisa digoyahkan. Kami melakukan aksi ini dengan damai,” kata koordinator aksi, Ketut Suastika.

Spanduk dalam bahasa Bali maupun Indonesia itu juga terpasang di beberapa lokasi, namun tidak sampai mengganggu kedatangan Sandiaga di Kelurahan Loloan Barat, Desa Pengambengan, Desa Banyubiru dan Desa Tuwed.

Hal yang sama juga terlihat pada spanduk penegasan dukungan terhadap Jokowi saat memasuki gang menuju makam Habib Ali Bafaqih, tokoh Islam yang makamnya sering diziarahi umat dari berbagai daerah Indonesia, Sandiaga juga disambut spanduk dengan foto salah seorang putra Habib Ali yang mohon agar makam orang tuanya tidak dijadikan ajang politik.

Terkait spanduk ini, Kadek Darma Susila dan Gede Puriawan, selaku tim pemenangan pasangan Prabowo-Sandi di Kabupaten Jembrana mengaku tidak bisa berkomentar banyak.

“Mau komentar apalagi? Yang penting situasi tetap kondusif. Biasa terjadi dinamika dalam politik,” kata Darma Susila.

Sementara itu, putra Habib Ali lainnya, H. Didik, mengatakan, perbedaan dalam lingkaran keluarga terkait pilihan presiden dan wakil presiden memang ada, namun tidak sampai berpengaruh terhadap hubungan persaudaraan mereka.

Secara terpisah, Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Adi Muliawan mengatakan, pihaknya memantau pemasangan spanduk tersebut, namun tidak bisa mengambil tindakan apa-apa karena tidak terjadi pelanggaran pemilu.

“Kami sudah melakukan komunikasi dengan kedua belah pihak. Hasilnya, tadi malam diputuskan Pak Sandiaga tidak akan melakukan orasi di makam seperti rencana sebelumnya, sehingga hanya datang untuk berziarah saja,” katanya.

Selama di Kabupaten Jembrana, Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke Kelurahan Loloan Barat, Desa Pengambengan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara dan ke Desa Tuwed, Kecamatan Melaya.

Keliling Pesisir
Dalam kampanye keliling ke desa-desa pesisir di Kabupaten Jembrana, Bali, Cawapres Sandiaga S. Uno menemui masyarakat setempat untuk melakukan dialog.

Sebelum mendatangi desa-desa pesisir, ia terlebih dahulu melakukan ziarah ke makam Habib Ali Bafaqih, salah satu tokoh Islam yang makamnya sering diziarahi jamaah dari berbagai penjuru Indonesia di Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara.

Kedatangan Sandiaga hingga melakukan salat dzuhur di Masjid Mujahidin yang tidak jauh dari makam disambut ratusan pendukungnya, khususnya dari partai koalisi yang mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

“Setelah dari sini, akan dilanjutkan ke Desa Pengambengan, meninjau abrasi di Dusun Pabuahan, Desa Banyubiru serta ke Desa Tuwed,” kata Kadek Darma Susila, salah seorang tim pemenangan pasangan Prabowo-Sandi di Kabupaten Jembrana.

Jika di Kelurahan Loloan Barat ia hanya singgah, maka di Dusun Ketapang Muara, Desa Pengambengan, Sandiaga sempat melakukan dialog dengan masyarakat nelayan yang rata-rata mengeluhkan harga ikan, distribusi bahan bakar minyak serta lowongan pekerjaan.

Jojik, salah seorang nelayan mengatakan, saat hasil tangkap melimpah harga ikan dipastikan anjlok, sehingga kesejahteraan nelayan sulit untuk menjadi lebih baik.

“Kalau nanti Pak Sandi menang, kami minta dicarikan jalan keluar terkait permasalahan harga nelayan. Selain itu, saat musim ikan dimana nelayan membutuhkan bahan bakar minyak, kami juga sering sulit mendapatkannya,” katanya.

Ia juga minta sistem perijinan bagi nelayan yang hendak melaut dipermudah, karena dengan sistem yang saat ini dianggapnya rumit sehingga menyulitkan nelayan.

Sementara itu, warga Desa Pengambengan yang bertani, Samsuri, meminta tidak dilakukan impor beras saat petani panen, karena menyebabkan harga padi mereka anjlok.

Ia juga mengeluhkan tarif listrik yang terus naik sehingga dirasa sangat membebani masyarakat kecil, sementara penghasilan mereka masih rendah.

Terkait dengan permintaan dan keluhan ini, Sandiaga mengatakan, untuk mengatasi harga ikan yang harus dilakukan adalah membangun tempat-tempat penyimpanan ikan serta usaha pengolahan ikan.

“Yang terpenting tidak saling menyalahkan. Untuk perizinan Prabowo-Sandi berkomitmen mempermudah izin, bukan mempersulitnya,” katanya.

Pada tahun 2016, Indonesia menjadi negara penghasil ikan terbesar setelah China untuk jenis tuna, cakalang, dan tongkol, namun sejak tahun 2011, hasil tangkapan ikan jenis lemuru di Selat Bali menurun.

Pada tahun 2018, Indonesia mengimpor 266 ribu ton komoditas perikanan, yang rata-rata digunakan untuk usaha pengalengan ikan, yang hal itu harus direvitalisasi agar tidak lagi dilakukan impor, sehingga harga ikan nelayan lebih stabil.

“Untuk membantu nelayan, kami punya kebijakan menghentikan proyek reklamasi yang merusak lingkungan, karena hal ini juga dikeluhkan nelayan. Hak-hak para nelayan tidak boleh dirugikan dengan reklamasi, serta tidak merusak lingkungan,” katanya.

Agar nelayan sejahtera, ia menegaskan, industri olahan harus dibangkitkan di desa pesisir seperti Pengambengan, sehingga tidak hanya mengekspor bahan mentah saja.

Selain itu, katanya, dengan adanya industri olahan di desa-desa pesisir akan mampu menyerap tenaga kerja, termasuk menumbuhkan wiraswasta-wiraswasta dari masyarakat setempat.

“Distribusi solar juga akan kami buat lancar termasuk menurunkan harga solar. Ini komitmen dari kami untuk mensejahterakan nelayan,” katanya.

Sementara untuk tarif listrik ia mengatakan, pihaknya akan mengelola sumber energi termasuk energi terbarukan termasuk secara bertahap menurunkan tarif listrik, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Ia juga berjanji akan membela petani dengan tidak akan melakukan impor beras saat petani panen, termasuk memberikan bantuan pupuk dan bibit.

Saat di Dusun Pabuahan, Desa Banyubiru, Holifah salah seorang warga setempat Sandiaga Uno mendapatkan keluhan ratusan rumah di wilayah itu hilang akibat abrasi, namun belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.

“Pak Sandi selaku calon wakil presiden datang ke sini, kami berharap bisa menyelesaikan masalah abrasi di Dusun Pabuahan yang sudah menyebabkan ratusan rumah hilang,” katanya.

Menjawab ini, Sandiaga mengatakan, jangan saling menyalahkan termasuk terhadap pemerintahan yang sekarang, namun jika ingin perubahan ia mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Prabowo-Sandi pada tanggal 17 April mendatang.

Ia sepakat, apabila abrasi di Dusun Pabuahan tidak ditangani dengan baik, maka rumah makan ikan bakar yang berderet di pantai tersebut akan habis, padahal rumah makan lesehan itu juga salah satu usaha untuk menyerap tenaga kerja.

“Bila tidak ditangani, ini merupakan bentuk pembiaran yang tidak akan terjadi apabila kami terpilih. Kami akan perhatikan dan memastikan tidak ada pembiaran oleh pemerintah,” katanya.

Kepada masyarakat ia berjanji, apabila amanah memimpin bangsa Indonesia diberikan kepada pasangan Prabowo-Sandi, pihaknya akan mengatasi abrasi di Dusun Pabuahan. ***2***

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Ini lima rekomendasi Dewan Pakar kepada DPP Partai Golkar

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, HR Agung Laksono (tengah), sampaikan lima rekomendasi kepada DPP Partai Golkar, di Jakarta, Rabu. (ANTARA/Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA) – Dewan Pakar Partai Golkar (DPPG) menyampaikan lima rekomendasi kepada DPP Partai Golkar dalam menyikapi dinamika politik menghadapi Pemilu 2019.

Lima rekomendasi itu diputuskan dalam Rapat Pleno DPPG ke-20 yang dipimpin Ketua DPPG, HR Agung Laksono, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa.

Laksono menjelaskan, kelima rekomendasi tersebut meliputi: Pertama, Dewan Pakar mendorong DPP Partai Golkar untuk tetap mempertahankan, bahkan meningkatkan posisi Partai Golkar yang saat ini berada di posisi keber berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga survei.

Karena itu, pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019, diharapkan Partai Golkar dapat mencapai target mayoritas kursi di DPR.

Kedua, dalam sisa hari pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden, ketua umum bersama seluruh pengurus DPP Partai Golkar hingga pengurus tingkat desa, serta para caleg, agar lebih intensif berada di lapangan dan lebih intens berinteraksi dengan konstitusi, kelompok-kelompok potensial, serta pendukung fanatik, berupa rapat umum atau dialogis.

Ketiga, DPP Partai Golkar agar menindaklanjuti dan memastikan perihal dana saksi di TPS, untuk mengawal dan mengamankan perolehan jumlah suara Partai Golkar dan pasangan capres-cawapres 01, di semua TPS, baik saksi dalam maupun saksi luar.

Keempat, dalam sisa waktu menuju pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019, Dewan Pakar melalui DPP Partai Golkar meminta agar penyelenggara pemilu dan pengawas, dapat bertindak adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak memihak kepada calon dan partai tertentu.

Kelima, Dewan Pakar akan membentuk tim untuk memimpin kajian masalah-masalah strategis kepartaian dan masalah sistem pemilu secara komprehensif pasca-pemilu 2019 yang akan dipimpin Pontjo Sutowo.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Rakyat Babel rapat akbar pembentukan Kabupaten Bangka Utara

 ( Antara )-Forum Komunitas Daerah ( FORKODA ), percepatan pembentukan daerah otonomi baru, Kabupaten Bangka Utara, menggelar rapat akbar, di Kantor Sekretariat Forkoda, Jalan Depati Amir, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam rapat akbar tersebut, diserahkan dokumen pembentukan DOB Kabupaten Bangka Utara, kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia, guna ditindaklanjuti agar segera disetujui Presiden.

Kodam XII/Merdeka tingkatkan kemampuan penulisan penerangan personel

Manado (ANTARA) – Kodam XIII Merdeka meningkatkan kemampuan personel dengan melaksanakan lokakarya penulisan di lingkungan Penerangan TNI AD tahun anggaran 2019, di Manado, Selasa.

Sekretaris Dinas Penerangan TNI AD, Kolonel CAJ Agung Zamani, yang mewakili Kepala Dinas Penerangan AD, Brigadir Jenderal TNI Chandra Wijaya, mengatakan, menulis adalah upaya meningkatkan diri dalam melaksanakan tugas-tugas dalam bidang penerangan.

“Lokakarya menulis ini merupakan upaya Dinas Penerangan TNI AD untuk meningkatkan kemampuan sumber daya insan penerangan TNI AD,” katanya.

Terkhusus dalam hal kemampuan menulis, baik menulis secara umum, maupun dalam kaitannya dengan tugas-tugas di lingkup penerangan.  Kemampuan ini adalah modal penting dalam menghadapi tantangan tugas TNI AD ke depan.

Terutama dalam membangun dan meningkatkan reputasi dan citra TNI AD di mata publik, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokoknya TNI AD akan senantiasa mendapat dukungan dari rakyat.

Ilmu yang didapat dari lokakarya ini sebagai sarana mengembangkan SDM yang inovatif. “Jadikanlah pengetahuan dan wawasan yang diberikan sebagai sumber inspirasi untuk menjadi insan Penerangan yang lebih baik lagi. Karena setiap potensi yang saudara kembangkan akan memberi nilai tambah bagi TNI AD,” katanya.

“Kontribusi saudara sekecil apapun, lanjutnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan TNI AD saat ini dan di masa yang akan datang,” kata dia.

Kepala Penerangan Kodam XIII/Merdeka, Kolonel Kavaleri M Jaelani. mengatakan, “Lokakarya itu kesempatan bagi insan penerangan untuk menimba ilmu terkait penerangan dan mempertajam kemampuan menulis yang dimiliki.”

Peserta berjumlah 30 orang, terdiri dari personel Penerangan Kodam XIII/Merdeka, Penerangan Korem 131/Santiago , Penerangan Korem 133/Nani Wartabone, dan Penerangan Korem 132/Tadulako serta satuan jajaran Kodam XIII/Merdeka.

Pewarta: Jorie MR Darondo
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aktivis lingkungan kecam pemasangan APK caleg di pohon jalur hijau

Salah satu bukti APK caleg yang ditempel di pohon perdu tepi jalan di seputar wilayah Tulungagung dipotret PPLH Mangkubumi di Tulungagung, Selasa (12/3) (Ist/foto PPLH Mangkubumi)

“PPLH Mangkubumi sangat-sangat menyayangkan caleg-caleg yang merusak lingkungan dalam berkampanye.”

Tulungagung, Jatim (ANTARA) – Aktivis lingkungan dari Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi mengecam aksi vandalisme para caleg yang memasang alat peraga kampanye dengan cara dipaku di pohon-pohon sepanjang jalur hijau daerah itu.

“Caleg-caleg yang merusak lingkungan seperti ini jangan dipilih. Masih calon saja sudah merusak, nanti jika terpilih dia tidak memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan,” kata Manager Kampanye Hutan PPLH Mangkubumi, Imam Mustakim di Tulungagung, Selasa.

Ia menyebut vandalisme poster caleg tersebar di hampir semua jalur hijau. Baik di seputar kota, jalan protokol, jalur antar kecamatan hingga desa-desa.

Atribut kampanye caleg dalam berukuran poster yang di beri rangka kayu bambu ditempel dengan cara dipaku ke batang-batang perdu di tepi jalan.

Kendati tidak sampai “mematikan” tanaman, tindakan itu dinilai melukai pohon.

Menurut Imam, perilaku caleg yang memanfaatkan pohon sebagai tempat berpromosi menunjukkan perilakunya setelah terpilih sebagai wakil rakyat nanti.

Para caleg ini dinilai tidak peduli terhadap pelestarian lingkungan Indonesia.

“PPLH Mangkubumi sangat-sangat menyayangkan caleg-caleg yang merusak lingkungan dalam berkampanye,” kata Imam Mustakim.

Dia menambahkan, PPLH Mangkubumi tengah menginventarisir siapa saja caleg yang kerap menempel wajahnya di pohon.

Sejauh ini, dari ratusan-an caleg hanya tujuh persen yang memiliki perspektif terhadap pelestarian lingkungan.

Para caleg pro lingkungan itu tersebar di beberapa parpol peserta pemilu.

“Ya kami minta agar caleg-caleg itu tidak usah dipilih karena memang tidak punya perspektif pelestarian lingkungan,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, PPLH Mangkubumi juga akan memublikasikan daftar nama caleg yang pro-lingkungan.

Publikasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat untuk memilih wakilnya.

Dia berharap, Pemkab dan Bawaslu Tulungagung bisa lebih tegas untuk memberikan sanksi kepada Caleg ataupun tim sukses caleg yang memasang alat peraganya dengan memaku di pohon.

“Caleg yang memasang alat peraganya di pohon berarti mencerminkan seorang Calon legislator yang tidak peduli dengan tata kota, lingkungan dan estetika kota. Padahal, seorang legislator tugasnya membuat aturan. Masyarakat tinggal menentukan sendiri pilihannya,” kata Imam.

Soal perilaku vandalisme para caleg “nakal” ini, anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung Pungki Dwi Puspito menyatakan, penertiban sebenarnya telah dilakukan secara periodik.

Kata Pungki, APK yang pemasangannya tidak sesuai dengan ketentuan (PKPU no 33, keputusan KPU Tulungagung tentang APK dan Perbup no 49) wajib ditertibkan.

“Di lapangan bilamana ada APK yang dipaku di pohon atau dipasang di tiang listrik /telpon kami sudah merekomendasikan ke parpol utk diturunkan,” katanya.

Pungki melanjutkan, karena ketentuan itu juga bertentangan dengan Perbup 49, maka Bawaslu sudah beberapa kali merekomendasikan ke Satpol PP selaku institusi penegak perbup untuk melakukan penurunan/pencopotan paksa.

“Per Januari kemarin sudah mencapai 500 lebih APK yang kami tertibkan,” kata Pungki.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Pesantren Lirboyo keluarkan maklumat dukung 01

Surat edaran pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur terkait Pemilu 2019. (Istimewa)

Insya Allah ini jadi berkah buat kita semua. Karena dukungan para kiai dan tokoh agama ini tak hanya didengar dan ditaati oleh para santri dan umat Islam di Indonesia, tapi juga disertai dengan doa dan dukungan spiritual untuk Abah maupun untuk Pak J

Jakarta (ANTARA) – Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Selasa, mengeluarkan maklumat berisi dukungan untuk capres-cawapres nomor 01 Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Maklumat tersebut disampaikan dalam bentuk video dan surat edaran yang ditandatangani oleh Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo KH M Anwar Manshur dan Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Alumni Santri Lirboyo KH Abdulloh Kafabih Mahrus.

Dalam surat edaran bertanggal 12 Maret 2018 itu, masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo menginstruksikan kepada santri dan alumni untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019, menciptakan Pemilu yang aman, damai dan beradab, dan memilih pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

Sebelumnya, Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, KH Nawawi Abdul Djalil, Pengasuh Pondok Pesantren Al Halim, Garut, hingga seluruh keluarga pengasuh Babakan Ciwaringin, Cirebon, Pondok Pesantren Buntet, Cirebon dan berbagai pondok pesantren lainnya menyampaikan instruksi dan dukungan serupa.

Pembina Master C19 Portal KMA Ahmad Syauqi mengaku bersyukur atas mengalirnya dukungan untuk Kiai Ma’ruf.

Putra Kiai Ma’ruf yang akrab disapa Gus Oqi ini berharap dukungan itu berdampak luas sehingga meningkatkan perolehan suara pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Dalam rangkaian silaturahim Abah (Kiai Ma’ruf), juga teman-teman Master C 19 ke berbagai daerah, para sesepuh dan tokoh dari lintas agama juga telah berkomitmen secara sukarela untuk mendukung capres 01. Saya berharap ini jadi momentum kita untuk bergerak bersama menuju Indonesia Maju,” ujarnya.

Ia meyakini dukungan dari para sesepuh pesantren akan berdampak signifikan dan membawa keberkahan bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin,, juga untuk seluruh masyarakat Indonesia.

“Insya Allah ini jadi berkah buat kita semua. Karena dukungan para kiai dan tokoh agama ini tak hanya didengar dan ditaati oleh para santri dan umat Islam di Indonesia, tapi juga disertai dengan doa dan dukungan spiritual untuk Abah maupun untuk Pak Jokowi, serta untuk seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Pilpres 2019 diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres, yakni nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

Panglima Kodam XII/Tanjungpura ajak prajuritnya jaga netralitas pada Pemilu 2019

Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi (tengah) memberi pengarahan dengan mengingatkan TNI harus netral di Pemilu 2019, di Pontianak, Rabu. (ANTARA/Slamet Ardiansyah)

Pontianak (ANTARA) – Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi, kembali mengajak para komandan satuan, prajurit dan ASN di lingkungannya agar tetap menjaga netralitas TNI pada Pemilu 2019.

“Netralitas anggota dan ASN TNI sudah tidak bisa di tawar-tawar, karena menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Pilpres 2019,” kata Supriyadi di Kubu Raya, Selasa.

Ia mengatakan, TNI akan mengawal penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai.

Pengawalan dan pengamanan itu akan dimulai dari tahapan-tahapan awal, pengiriman logistik dan yang lainnya dengan kemampuan alusista yang ada, katanya.

“Kami akan mengerahkan sebanyak tujuh batalion untuk menjaga, mengawal dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengawalan itu, agar tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam upaya untuk mengagalkan Pemilu 2019.

Dia juga mengklaim hingga saat ini di seluruh wilayah Kodam XII/Tanjungpura tidak ada indikasi usaha mengagalkan Pemilu 2019 itu.

“Secara nyata saat ini tidak ditemukan indikasi hal itu khususnya di wilayah Kalbar. Namun kami harus tetap siap siaga, hal ini guna berjaga-jaga kemungkinan perubahan kondisi keamanan,” katanya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondisi Kalbar yang sudah aman, tenteram dan damai ini. Kondisi ini, juga tidak terlepas dari andil para pemilih, simpatisan dan kontestan Pemilu.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalbar dan semua pihak yang ikut menjaga wilayah Kalbar sehingga tetap kondusif. Kemudian tidak ada gesekan-gesekan antarkontestan Pemilu 2019, dan ini perlu kita apresiasi bersama dalam membangun dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini,” katanya.
 

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Rizal Ramli prediksi masyarakat madani belum tentukan pilihan Pilpres

Jadi civil society itu kebanyakan belum menentukan pilihannya di Pilpres nanti, kenapa demikian, ini karena mereka tidak suka kebijakan ekonomi Pak Joko Widodo. Dan di sisi lain mereka itu dalam tanda kutip takut sama Pak Prabowo, khawatir otoriter,

Bandung (ANTARA) – Ekonom Rizal Ramli memprediksi para civil society (masyarakat madani) belum menentukan pilihannya di Pemilu Presiden 2019 karena masih merasa ragu dengan komitmen atau kebijakan kedua pasangan capres cawapres terhadap berbagai sektor kehidupan.

“Jadi civil society itu kebanyakan belum menentukan pilihannya di Pilpres nanti, kenapa demikian, ini karena mereka tidak suka kebijakan ekonomi Pak Joko Widodo. Dan di sisi lain mereka itu dalam tanda kutip takut sama Pak Prabowo, khawatir otoriter, tidak demokratis,” kata Rizal Ramli pada dialog kebangsaan bertema “Peran Civil Society Dalam Pemilihan Presiden 2019” di Kota Bandung, Selasa.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI tersebut mengatakan civil society di Indonesia menjadi penentu kemenangan satu di antara pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres yang akan dilaksanakan pada 7 April 2019.

Menurut dia, jumlah civil society di Indonesia saat ini mencapai sekitar 20 persen dari jumlah calon pemilih di Pemilu 2018.

Civil society itu adalah mereka-mereka yang memainkan perankan penting, dulu mantan-mantan aktivis, orang-orang di NGO (LSM) , aktivis lingkungan dan lain-lain. Dan mayoritas dari mereka belum menentukan pilihan untuk Pilpres 2019, jadi masuk ke dalam swing votter,” ucapnya.

Oleh karena itu, untuk menguji tanggapan civil society terkait Pilpres 2019, dia melakukan pengujia kecil-kecilan kepada dua pasang calon presiden dan wakil presiden, yakni memberikan tantangan apakah dari kedua pasangan calon tersebut bila terpilih berani untuk merevisi UU ITE.

Lebih lanjut Rizal Ramli mengapresiasi diiselenggarakan The Activists Center for Transformation, Innovation and Cultural Studies (TACTICS) yang bertujuan menilai bagaimana dan sejauh mana peran dan hak-hak civil society dalam pemilihan presiden untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemajuan bagi bangsa Indonesia.

Selain Rizal Ramliz, Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle, Dr Syahganda Nainggolan, dan Iman Haris, aktivis pemuda yang telah aktif bergerak mendampingi masyarakat di tataran akar rumput juga hadir sebagai pembicara pada acara tersebut.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Telaah – Gaya kampanye capres “bergerilya”

Ilustrasi – Debat Capres. (Antara)

Jakarta (ANTARA) – Walaupun hari pemungutan suara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, kota hingga kabupaten tinggal sekitar 36 hari lagi, kegiatan kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor 01 dan 02 berlangsung agresif.

Duet Joko Widodo- Ma’ruf Amin terus “bergerilya” ke berbagai kota, mulai dari Ibu kKot Jakarta, Tasikmalaya hingga Palembang. Sebaliknya pasangan dengan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno tak kalah gesitnya mendatangi ribuan, bahkan puluhan ribu calon pemilihnya di berbagai wilayah, seperti di Garut, Ciamis hingga berbagai daerah lainnya.

Joko Widodo yang masih menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia, beberapa hari lalu di Jakarta berkumpul dengan banyak tukang bakso pada acara yang diberi nama “Bakso Merah Putih”. Sebaliknya, Prabowo dapat disaksikan begitu banyak penonton televisi melemparkan baju yang dikenakannya untuk diperebutkan oleh para pendukungnya di sebuah kota.

Sementara itu, calon wakil presiden Ma’ruf Amin, seperti biasanya sangat rajin mendatangi berbagai pesantren untuk “merayu” para ulama serta santri dan santriwati. Sedangkan cawapres Sandiaga Uno berusaha “merapat” ke kaum muda alias milenial dengan cara berlari di sejumlah kota. Tak kalah, Sandiaga juga “mendekati” kaum emak-emak alias ibu-ibu.

Pilpres dan Pileg ini yang bakal berlangsung pada 17 April 2019 diharapkan bakal diikuti 192,8 juta calon pemilih di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Jadi bisa dibayangkan betapa harus sibuknya kedua pasangan calon kepala negara serta wakil presiden tersebut.

Bahkan Sandiaga pada hari Senin (11/3) bertemu dengan sejumlah pengusaha asing misalnya dari Singapura di Jakarta untuk menjelaskan visi dan missinya selama lima tahun mendatang apabila dipercaya rakyat memimpin RI bersama Prabowo.

Teknik “merayu” calon pemilih itu tentu saja wajar alias normal dilakukan oleh capres dan cawapres ini. Namun pertanyaan mendasarnya apakah cara- cara mendekati 192,8 juta pemilih itu efektif atau tidak ataukah berguna atau tidak?

Jutaan calon pemilih bisa didekati melalui berbagai pendekatan, misalnya melalui debat calon presiden yang sudah dua kali berlangsung. Sementara itu, cawapres Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno baru akan “perang mulut” alias berdebat pada 17 Maret 2019.

Pada dua pertemuan sebelumnya, Joko Widodo dan Prabowo Subianto sudah “saling menyerang” di bidang politik, hak azasi manusia dan lain- lain. Sementara itu, Ma’ruf dan Sandiaga bakal “bertarung” tentang konsep-konsep mereka di bidang kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan hingga pendidikan.

Sekalipun Jokowi dan Prabowo sudah “bersilat lidah” masyarakat bisa diperkirakan belum puas tentang kedua perdebatan itu. Karena itu, masyarakat tentu bisa berharap perdebatan Ma’ruf dengan Sandiaga bakal “seru” alias hangat.

Namun yang bisa menjadi penghambat adalah bahwa Sandiaga pernah berujar bahwa dirinya “rikuh” alias segan ataupun kagok saat harus berhadapan dengan kiai ini.

Cari suara
Kalau dilihat dari berbagai survei yang dilakukan berbagai lembaga penelitian, maka calon pemilih sudah bisa berpendapat bahwa pasangan nomor urut 01 lebih unggul jika dibandingkan dengan Prabowo- Sandiaga. Kok begitu ?

Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri adalah Joko Widodo sejak bulan Oktober tahun 2014 sudah menjadi kepala pemerintahan. Jadi, mantan Wali Kota sSol dan juga mantan gGubernu DKI Jakarta ini telah bekerja selama empat tahun hingga saat ini. Jadi, dia bisa mempertontonkan kepada sekitar 262 juta rakyat Indonesia tentang hasil- hasil kerjanya.

Pembangunan jalan tol, bendungan dan berbagai prasarana dan sarana fisik adalah bukti yang kasat mata. Jadi rakyat sudah bisa melihat karya-karya nyatanya.

Bagaimana Prabowo-Sandiaga ? Prabowo pada masa lalu lebih banyak dikenal sebagai perwira tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dia pernah menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad. Prabowo lama bertugas di Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat atau Kopassus.

Setelah berhenti dari dinas militer, masyarakat mengenalnya sebagai seorang pengusaha yang mempunyai hubungan bisnis dengan sejumlah negara Arab.

Sementara itu, Sandiaga dikenal sebagai seorang pengusaha yang ulet sehingga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia alias Hipmi.

Jadi Prabowo dan juga Sandiaga belum pernah menjadi seorang pejabat negara Republik Indonesia. Dengan demikian, bisa disebut, pasangan nomor urut 02 ini belum berpengalaman dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Di situlah tantangan bagi Prabowo-Sandiaga ini. Kecuali Sandiaga yang pernah menjadi Wagub DKI

Karena itu, pasangan nomor urut 02 ini harus berani atau sanggup menampilkan atau menyajikan gagasan-gagasan yang cemerlang dalam masa kampanye yang tinggal satu bulan lagi, yakni hingga 13 April mendatang.

Apabila Joko Widodo tinggal melanjutkan berbagai strategi dan program kerjanya, maka tugas utama Prabowo-Sandaiaga adalah memaparkan secara jelas visi dan misinya, program–program kerjanya lima tahun mendatang apabila diberi amanah oleh 262 juta orang Indonesia.

Kedua pasangan ini diketahui oleh rakyat telah didampingi oleh para pemikir yang kehebatannya tak perlu diragukan lagi. Akan tetapi yang menjadi penghambat atau masalah adalah banyak relawan, pendukung atau tim kampanye yang acapkali berbicara “semaunya sendiri”.

Akibatnya, maka di Tanah Air kini akrab dengan istilah “hoaks” atau ujaran kebencian, yakni omongan yang asal saja dilontarkan tanpa memikirkan bahwa “omdo” (omong doang) itu tak berdasar sama sekali.

Di negara mana pun juga, kampanye sering diisi dengan ucapan yang asal bunyi. Akan tetapi perlu atau bahkan harus diingat bahwa di Tanah Air, sekitar 69 persen penduduk hanya berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) atau tidak tamat.

Jadi bisa dibayangkan bahwa sebagian besar rakyat NKRI ini masih terbatas pengetahuannya, walaupun detik ini sudah banyak warga Indonesia yang akrab dengan jaringan internet, telepon genggam, gawai dan berbagai peralatan telekomunikasi canggih lainnya.

Jadi seluruh jaringan pasangan calon presiden serta calon wakil presiden nomor urut 01 dan 02 ini selama satu bulan mendatang pada masa kampanye ini harus mau dan mampu menjaga mulut mereka agar tidak menghina, ataupun menyinggung lawan karena masa kampanye sama sekali tidaklah bertujuan mencari musuh atau lawan. (*)
*) Penulis adalah wartawan LKBN Antara tahun 1982-2018, pernah meliput acara-acara kepresidenan tahun 1987-2009

Pewarta:
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2019

Dewan Pakar sampaikan lima rekomendasi kepada DPP Partai Golkar

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, HR Agung Laksono, sampaikan lima rekomendasi kepada DPP Partai Golkar. (Antaranews/Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA) – Dewan Pakar Partai Golkar (DPPG) menyampaikan lima rekomendasi kepada DPP Partai Golkar dalam menyikapi dinamika politik menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019.

Lima rekomendasi tersebut diputuskan dalam Rapat Pleno DPPG ke-20 yang dipimpin Ketua DPPG HR Agung Laksono, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa.

Agung Laksono menjelaskan, kelima rekomendasi tersebut meliputi, pertama, Dewan Pakar mendorong DPP Partai Golkar untuk tetap mempertahankan, bahkan meningkatkan posisi Partai Golkar yang saat ini berada di posisi kedua besar berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga survei.

Karena itu, pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019, diharapkan Partai Golkar dapat mencapai target mayoritas kursi di DPR RI.

Kedua, dalam sisa hari pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden, ketua umum bersama seluruh pengurus DPP Partai Golkar hingga pengurus tingkat desa, serta para caleg, agar lebih intensif berada di lapangan dan lebih intens berinteraksi dengan konstitusi, kelompok-kelompok potensial, serta pendukung fanatik, berupa rapat umum atau dialogis.

Ketiga, DPP Partai Golkar agar menindaklanjuti dan memastikan perihal dana saksi di TPS, untuk mengawal dan mengamankan perolehan jumlah suara Partai Golkar dan pasangan capres-cawapres 01, di semua TPS, baik saksi dalam maupun saksi luar.

Keempat, dalam sisa waktu menuju pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019, Dewan Pakar melalui DPP Partai Golkar meminta agar penyelenggara pemilu dan pengawas, dapat bertindak adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak memihak kepada calon dan partai tertentu.

Kelima, Dewan Pakar akan membentuk tim untuk memimpin kajian masalah-masalah strategis kepartaian dan masalah sistem pemilu secara komprehensif pasca-pemilu 2019 yang akan dipimpin Pontjo Sutowo.

(T.R024)

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

Dinkes Kabupaten Cirebon kekurangan SDM kesehatan

 ( Antara )-Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia guna ditempatkan di 60 Puskesmas,  yang ada di kabupaten Cirebon. Selain itu, DInkes juga mengalami permasalahan status sewa tanah, yang menjadi kendala masuknya bantuan APBD.

Mahyudin ingatkan jangan bermusuhan karena beda pilihan

Kaltim (ANTARA) – Wakil Ketua MPR, Mahyudin. (Humas MPR)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Mahyudin mengingatkan masyarakat agar tidak saling bermusuhan hanya karena beda pilihan dalam pemilu presiden maupun legislatif 2019.

“Kita pilih pemimpin yang baik. Jangan berkelahi karena pilihan berbeda. Apalagi sampai pisah ranjang,” kata Wakil Ketua MPR, Mahyudin, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahyudin saat menjadi nara sumber sosialisasi Empat Pilar MPR kepada anggota Majelis Taklim Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Padahal, menurut Mahyudin, calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subanto menunjukkan keakraban. Kalau keduanya bertemu selalu berpelukan dan cipika cipiki. Karena itu dia heran masyarakat di akar rumput justru berkelahi di lapangan.

“Jokowi bertemu dengan Prabowo di istana peluk-pelukan, cipika cipiki. Bapak ibu yang berkelahi di lapangan. Bodoh namanya itu,” ujar Mahyudin.

Jika masyarakat akar rumput berkelahi maka semua akan rugi. Untuk itu Mahyudin meminta meski pilihan berbeda tapi tidak menimbulkan permusuhan.

“Karena kalau bapak ibu tidak punya duit, pinjamnya sama tetangga. Jangan gara-gara beda pilihan dalam Pilpres kita bermusuhan. Yang senang Jokowi pilih Jokowi. Yang senang Prabowo pilih Prabowo,” sambungnya.

Lebih lanjut Mahyudin, mengingatkan masyarakat agar hati-hati dan tidak mudah terprovokasi.

“Menjelang Pemilu 17 April 2019, hati-hati menggunakan hak pilihnya. Pilihlah dengan melihat bibit, bebet, dan bobotnya,” kata Mahyudin.

Mahyudin mengingatkan masyarakat, jangan memilih karena berdasarkan “berjuang” yaitu beras, baju, dan uang.

Bagi Mahyudin, terpenting adalah warga menggunakan hak pilihnya dan tidak golput.

“Usahakan jangan Golput. Kita datang ke TPS memilih pemimpin kita. Siapa pun yang terpilih mudah-mudahan membawa Indonesia lebih baik di masa yang akan datang,” ujarnya.

Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah Indonesia yang sejahtera dan warganya cerdas.

“Memberantas kemiskinan dan kebodohan. Itulah yang harus kita selesaikan. Kita ingin semua orang Indonesia sejahtera dan pintar. Jadi kita butuh alat pemersatu. Empat Pilar MPR adalah alat pemersatu bangsa,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Kapolda Jabar dan Pangdam III/Siliwangi sepakat jaga kondusifitas jelang pemilu

Polri dan TNI sepakat menjaga kondusifitas Pemilu 2019. (Megapolitan.Antaranews.com/Foto: Ahmadi)

Cibinong, Bogor (ANTARA) – Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono dan Bupati Bogor Ade Yasin sepakat menjaga kondusifitas menjelang Pemilihan Umum.

“Kami sepakat menyukseskan dan menjaga kondusifitas pesta demokrasi lima tahunan di Jawa Barat,” kata Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto usai Rapat Koordinasi Pengamanan Pemilu 2019, di Aula gedung tegar beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jabar, Selasa.

Dalam pertemuan itu, sepakat sinergi tiga pilar dalam menyukseskan dan menjaga kondusifitas pesta demokrasi Pemilihan Umum 2019.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, kesepakatan sinergi tiga pilar dibuat karena sudah mendekati hari pencoblosan yang iklim politik semakin memanas.

“Ingat, berbeda pilihan itu hal wajar. Hal yang tidak wajar itu, gara-gara beda ‘jagoan’ hubungan persaudaraan menjadi renggang, antara teman musuhan dan antara tetangga diam-diam,” katanya.

Hal yang lebih tidak terpuji menjelang Pemilu juga perlu dihindari. Hal tersebut ialah, jika ada pihak yang sengaja mengadu domba, memfitnah atau menyebarkan ujaran kebencian.

Jadi pada hari ini, kata dia, pemerintah daerah, Kapolda Jawa Barat dan Pangdam III Siliwangi sepakat untuk menyukseskan dan menjaga kondusifitas pesta demokrasi lima tahunan.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Ratusan disabilitas di Padang Pariaman masuk ke DPT

Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Ory Sativa Syakban, menyosialisasikan tentang pendidikan pemilih kepada wartawan setempat di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia Perwakilan Padang Pariaman, di Pariaman, Selasa (12/3). (ANTARA/Aadiaat M. S)

Parit Malintang (ANTARA) – Sebanyak 893 penyandang disabilitas di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat masuk dalam daftar pemilih dari 313.987 daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di daerah itu.

“Jumlah tersebut untuk semua jenis disabilitas,” kata Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Ory Sativa Syakban, di Pariaman, Selasa.

Hal itu ia sampaikan saat menyosialisasikan tentang pendidikan pemilih kepada wartawan setempat di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia Perwakilan Padang Pariaman, di Pariaman, Selasa

Ia mengatakan jumlah disabilitas tersebut tidak terfokus pada satu daerah namun tersebar di seluruh kecamatan di Padang Pariaman.

Untuk itu, lanjutnya seluruh tempat pumungutan suara (TPS) di daerah tersebut dirancang agar bisa diakses oleh penyandang disabilitas.

“Jadi seluruh pemilih dapat memasuki TPS dengan lancar,” katanya.

Bahkan, lanjutnya pihaknya memastikan penyandang disabilitas tersebut dapat melakukan pencoblosan serta memasukkan surat suara dengan baik.

Ia menjelaskan meja pada bilik suara dirancang berlorong agar pemilih dengan kursi roda dapat mencoblos kertas dengan baik dan tempat kotak suara dibuat rendah agar penyandang disabilitas bisa memasukkan surat suara.

Ia menyampaikan jika penyandang disabilitas tidak bisa melakukanya sendiri maka mereka diperbolehkan didampingi oleh keluarga.

“Kami pun juga membentuk relawan demokrasi yang mana di dalamnya terdapat basis penyandang disabilitas ini,” ujarnya.

Ia menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya juga menyosialisasikan tentang Pemilu kepada penyandang disabilitas milenial.

Pihaknya berharap seluruh warga Padang Pariaman dan masuk ke dalam DPT untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada Rabu, 17 April mendatang. 

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Habib Salim: Menang jangan takabur dan kalah harus legawa

Kudus (ANTARA) – Pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta tim suksesnya yang berlaga pada ajang Pilpres 2019 diingatkan ketika menang jangan bersikap takabur, sedangkan yang kalah  harus legawa, kata Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Salim Segaf Al Jufri.

“Dalam pemilihan tentunya tidak semua kontestan bisa menang, ada yang menang dan kalah. Jika menang, berbuatlah yang terbaik untuk bangsa ini,” ujarnya ditemui usai berziarah di Makam Sunan Kudus, Selasa.

Ia berharap masyarakat tetap tenang dan mengharapkan realisasi dari janji-janji saat berkampanye.

Semua pihak, lanjut dia, tentunya tidak menginginkan pemenangnya menjadi penguasa, melainkan pelayan masyarakat.

Terkait hasil survei Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dia berharap semakin valid dan bagus.

“Untuk angkanya, setiap hari selalu berubah. Kami optimistis di Jateng akan semakin meningkat, demikian halnya untuk PKS juga meningkat,” ujarnya.

Ia menargetkan setiap daerah pemilihan di Jateng bisa mendapatkan kursi.

“Untuk daerah pemilihan tertentu, tentunya diharapkan bisa mendapatkan dua kursi untuk DPR RI. Sedangkan perolehan kursi dewan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mudah-mudahan juga meningkat,” ujarnya.

Adapun upaya yang dilakukan PKS di Jateng dalam rangka Pemilu Legislatif, kata dia, semakin hari semakin bagus dan semakin diminati dan dicintai masyarakat.

“Insya Allah, ketika mendapatkan amanah sebagai wakil rakyat akan berubat baik dan memberikan pelayanan kepada konsitituen dan bangsa sebaik mungkin,” ujarnya. 

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemilih pindah melebihi surat suara tidak dapat dilayani KPU

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan memberikan peanjelasan kepada para jurnalis. (Syaiful Hakim)

Kita tidak bisa melayani pemilih pindah bila melebihi surat suara yang ada di TPS

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan pihaknya tidak bisa melayani pemilih yang pindah tempat pemungutan suara (TPS) melebihi surat suara yang ada.

“Kita tidak bisa melayani pemilih pindah bila melebihi surat suara yang ada di TPS,” ucap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, di Jakarta, Selasa.

KPU mencatat, jumlah pemilih yang pindah TPS mencapai 275.923 orang. Mereka dicatat ke daftar pemilih tambahan (DPTb). Di beberapa TPS, jumlah tersebut melebihi jumlah ketersediaan surat suara cadangan yang hanya dialokasikan sebesar 2 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) per TPS.

“Kalau tidak ada surat suaranya, maka melayani dengan apa. Kalau surat suara habis, maka tidak bisa dilayani,” ujar Wahyu.

Hingga saat ini, belum ditemukan solusi terkait kendala tersebut. Ia mengatakan pemilih yang pindah TPS tidak menjadi masalah dan itu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 208 ayat (2) yaitu dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

“Pengurusan formulir A5 untuk pindah TPS bisa dilakukan hingga 17 Maret 2019,” ujarnya.

Pendaftaran pengurusan formulir A5 ini terbuka misalnya untuk asisten rumah tangga, karyawan, atau warga dengan profesi lain yang tidak bisa berada di tempat tinggalnya pada hari pencoblosan.

Proses administrasi pindah memilih yang dimaksud adalah mencatatkan pindah memilih ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tersedia di desa/kelurahan asal atau tujuan. Dari situ, calon pemilih akan mendapatkan formulir A5.

Formulir tersebut digunakan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah pindah memilih. Formulir A5 bisa didapatkan pemilih dengan menunjukkan KTP-e maupun identitas lainnya.

Setelah yang bersangkutan dipastikan sudah menempuh proses administrasi pindah memilih, maka data pemilih di tempat asal yang bersangkutan akan dihapus.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

582 surat suara di Batam rusak

ANTARA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam mencatat hingga kini sudah lebih dari satu juta kertas surat suara yang dilipat oleh petugas. Namun, dari total 3.300.000 kertas surat suara yang ada di KPU Kota Batam, sebanyak 582 surat suara dinyatakan rusak.

KPU Banjarmasin lipat surat suara pilpres untuk 1.870 TPS

Arsip. Sejumlah pekerja melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu 2019 di Gedung Serba Guna STT Mandala, Bandung, Jawa Barat, Senin (11/3/2019). Sedikitnya 600 tenaga kerja lepas dikerahkan KPU Kota Bandung untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Jawa Barat, DPR, DPD dan Pilpres Pemilu 2019 yang ditargetkan selesai dalam waktu 20 hari. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/ama. (ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI)

Banjarmasin (ANTARA) –

Menurut dia, jumlah surat suara untuk Pilpres ini sesuai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 447.085 orang dengan adanya tambahan sebesar 2 persen tambahan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Jumlah TPS di Banjarmasin ini sekitar 1.870 buah, jadi masing-masing TPS itu ada disediakan tambahan 2 persen dari jumlah pemilih di TPS itu,” paparnya.

Khairunnizan menyatakan, target selesai pelipatan surat suara Pilpres ini sama dengan surat suara untuk pemilihan legislatif.

Karena, lanjut dia, petugas pelipatan suara lebih 70 orang yang sudah berpengalaman pada Pilkada lalu.

“Karena baru dimulai pelipatan surat suara untuk Pilpres ini, belum diketahui adanya kerusakan,” paparnya.

Untuk surat suara Pemilu legislatif yang sudah dilakukan, tutur Khairunnizan, menang ada kerusakan karena sobek, ada yang bernoda, ada yang berlubang juga dan ada yang tidak simetris pemotongannya.

“Jadi semua surat suara yang mengalami kerusakan ini akan dilaporkan ke KPU provinsi,” tuturnya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Pemilu 2019 pelintasan orang di perbatasan negara tetap buka

Putussibau, Kapuas Hulu (ANTARA) –

Kepala Subseksi, Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian Kantor Imigrasi Putussibau, Muh Nopiyanto mengatakan jalur pemeriksaan pelintasan orang di perbatasan Indonesia-Malaysia akan tetap buka pada Pemilu 17 April 2019 mendatang.

“Pelintasan dan pemeriksaan orang di perbatasan tetap kita buka seperti hari biasanya, hanya saja untuk petugas nantinya akan berganti ketika hendak menggunakan hak pilihnya,” kata Nopiyanto, di Putussibau, Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa.

Dikatakan dia, pelintasan orang di perbatasan Indonesia – Malaysia di kecamatan Badau rata-rata untuk keperluan belanja memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu warga negara Malaysia mau pun Indonesia.

Hanya saja kata, Nopiyanto jumlah pelintasan orang dari Januari – Februari 2019 ini ada penurunan yang mencapai sekitar 1.000 lebih, dimana pada Januari 2019 jumlah pelintasan orang di Pos Lintas Batas Negara mencapai 9.328 orang, sedangkan Februari hanya 8.237 orang.

” Memang rata-rata pelintasan itu tujuannya untuk berbelanja baik warga Malaysia mau pun Indonesia,” jelas dia.

Selain jumlah pelintasan yang menurun, jumlah pembuatan paspor juga mengalami penurunan.

Pada Januari 2019 lalu pemohon paspor sebanyak 463 orang termasuk calon jamaah haji dan Februari sebanyak 292 orang.

Dia mengatakan pihaknya (imigrasi) terus berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik termasuk juga memperketat pengawasan orang asing sesuai bidang masing-masing.

Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU-Polda Sumut koordinasikan persiapan Pemilu 2019

KPU Sumut beraudiensi ke Polda Sumut terkait persiapan pelaksanaan Pemilu 2019 (Antara Sumut/ist)

Medan (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara berkoordinasi dengan Polda Sumut terkait persiapan pelaksanaan pemilu 17 April mendatang terutama dalam hal pengamanan dalam setiap tahapan menjelang berlangsungnya pesta demokrasi tersebut.

Ketua KPU Sumut Yulhasni di Medan, Selasa, mengatakan, tahapan demi tahapan menjelang pelaksanaan pemilu terus dilakukan terutama baik oleh KPU Sumut maupun KPU kabupaten dan kota, baik dalam hal sosialisasi, maupun pendistribusian logistik.

Untuk itu pihaknya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Sumut atas kerja samanya sehingga saat ini KPU bisa melewati tahapan-tahapan pemilu dengan baik.

“Kami berharap kerja sama dan koordinasi dengan Kapolda beserta jajaran dapat terus terjalin hingga selesainya penyelenggaraan pesta demokrasi ini,” katanya.

Sementara Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya siap mendukung KPU Sumut dalam mensukseskan pemilu baik dari segi keamanan maupun dalam bentuk koordinasi terkait tahapan pemilu.

“Kami menyambut baik kedatangan KPU Sumut di Polda Sumut terkait saling koordinasi agar pemilu nantinya berjalan dengan baik,” katanya.

Ia juga menyarankan jadwal dan tempat kampanye agar dapat dibedakan untuk mengantisipasi konflik antarsimpatisan yang berpotensi menimbulkan gesekan.

KPU dan Bawaslu di kabupaten/kota juga diharapkan agar terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menanggulangi tempat ibadah dijadikan lokasi kampanye.

Dengan terciptanya kerja sama antara Polda Sumut, KPU, dan Bawaslu serta seluruh lapisan masyarakat kiranya dapat mensukseskan pemilu 2019 ini.

“Polda juga mengupayakan penambahan bawah kendali operasi (BKO) personel ke Polres Nias Selatan untuk memperkuat pengamanan,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Sembilan panelis debat cawapres gelar “FGD”

Ya hari ini kami adakan kegiatan FGD yang dihadiri oleh beberapa narsum. Dan juga sembilan orang panelis. Kita harap lewat FGD ini, akan lebih memperkaya informasi bagi panelis dalam menyusun soal untuk materi debat cawapres

Jakarta (ANTARA) – Sebanyak sembilan panelis debat cawapres menggelar focus group discussion (FGD) bersama perwakilan-perwarkilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa.

“Ya hari ini kami adakan kegiatan FGD yang dihadiri oleh beberapa narsum. Dan juga sembilan orang panelis. Kita harap lewat FGD ini, akan lebih memperkaya informasi bagi panelis dalam menyusun soal untuk materi debat cawapres,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan usai pelaksanaan FGD itu.

Sembilan panelis itu, yakni Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar periode 2018-2022 Guru Besar Sosiologi Unhas; Prof Dr Chairil Effendy MS, Rektor Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Periode 2007- 2011. Profesor Sastra Untan (bidang sastra Nusantara, pegiat budaya); Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng Rektor Unsyiah Periode 2018-2022 (periode kedua); Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof KH. Yudian Wahyudi.

Berikutnya, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Prof Subhilhar, MA, Ph.D; Sastrawan dan budayawan, Radhar Panca Dahana; Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah; Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI periode 2018-2021) yang juga dosen Universitas Airlangga, Prof Dr David S Perdanakusuma dr Sp BP-RE(K); dan Rektor Universitas Diponegoro periode 2019-2024, Prof H Yos Johan Utama SH M.Hum.

Menurut Wahyu, setelah FGD selesai akan dilanjutkan pertemuan terbatas antara KPU sama panelis untuk bersama-sama membahas hal teknis soal tugas panelis dalam menyusun materi debat capres.

“Kalau FGD hanya sehari saja. Hanya hari ini. Kemudian dilanjutkan selama tuga hari panelis berkumpul untuk menyusun soal debat,” kata Wahyu.

Untuk berapa banyak soal materi debat, kata dia, saat ini masih dalam pembahasan. Jadi secara teknis setelah ini didapatkan soal yang akan dibuat sama panelis berapa jumlahnya. Kemudian sesuai materi per tema jumlahnya berapa.

Mengenai format dan mekanisme debat sendiri, kata Wahyu, nisbi tidak ada perubahan. Debat itu akan berlangsung kurang lebih dua jam, yang terbagi dalam enam sesi.

“Nanti ada pertanyaan yang dibuat oleh panelis, dan ada juga pertanyaan yang antar kandidat sendiri sampaikan,” ucapnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ribuan orang sambut kedatangan Prabowo ke Cianjur

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

Gunakan hak kalian sebagai warga negara untuk memilih pemimpin masa depan yang akan membangun demi kebangkitan dan kepentingan bangsa Indonesia

Cianjur (ANTARA) – Ribuan kader, simpatisan dan warga menyambut kedatangan calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ke Cianjur, Jawa Barat, dalam rangka kampanye, bahkan warga memadati sepanjang jalan protokol Cianjur, yang dilalui rombongan menuju gedung pertemuan Assakinah, Cianjur.

Capres nomer urut 02 itu, datang ke Cianjur menggunakan helikopter dan mendarat di Lapang Prawatasari dengan penyambutan dari berbagai kalangan partai pengusung, kader partai dan simpatisan, relawan serta warga. Selanjutnya Prabowo mengunakan kendaraan mewah yang terbuka dibagian atapnya nmenuju gedung pertemuan.

Dalam kunjungannya Prabowo mengaku bangga melihat antusias warga Cianjur yang yang berbondong-bondong menyambut kedatangannya. Sambil melambiakan tangan dari dalam kendaraan Prabowo sempat menyapa warga.”Sepanjang jalan yang dilalui, saya melihat salam dua jari,” katanya di Cianjur Selasa.

Dalam orasinya, Prabowo meminta masyarakat Cianjur pada tanggal 17 April nanti datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat, untuk menggunakan suaranya dalam pemilu dan memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

“Gunakan hak kalian sebagai warga negara untuk memilih pemimpin masa depan yang akan membangun demi kebangkitan dan kepentingan bangsa Indonesia,” katanya.

Prabowo mengatakan, pada pendukungnya agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan harus selau bekerja keras hingga sampai penghitungan surat suara di TPS.

“Kalian harus saksikan dan kawal sampai penghitungan suara di TPS selesai dilakukan, bila perlu tunggu sampai malam dan bawa perbekalan dari rumah,” katanya.

Selang satu jam menyampaikan pidato politiknya di hadapan berbagai kalangan di gedung Assakinah, Prabowo kembali ke Lapangan Prawatasari untuk pulang ke Hambalang, dikawal ribuan kader, simpatisan dan warga.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

BPN Prabowo-Sandi sebut politik uang rusak tatanan pemerintahan ke depan

Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan saat menjadi pembicara diskusi mingguan bertema “Tolak Money Politics”, di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019). (ANTARA/Syaiful Hakim)

Politik uang bukan masalah memperoleh suara sehingga menduduki kekuasaan, tapi berdampak buruk pada tatanan pemerintahan

Jakarta (ANTARA) – Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, menyebutkan bahwa politik uang dalam pesta demokrasI, Pilpres 2019 akan merusak tatanan pemerintahan ke depan.

“Politik uang bukan masalah memperoleh suara sehingga menduduki kekuasaan, tapi berdampak buruk pada tatanan pemerintahan,” kata Ferry dalam diskusi mingguan bertema “Tolak Money Politics”, di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa.

Kerusakannya adalah kerusakan materialistik, dimana kekuasan yang bisa dibeli maka kemudian itu akan menghadirkan kekuasaan yang juga bisa dibeli nantinya.

“Jadi kekuasaan tidak berorientasi untuk memakmurkan dan menyejahterakan. Harusnya kekuasaan untuk sejahterakan masyarakat, tapi ke politik,” katanya.

Menurut dia, penyelenggaraan pemilu adalah peristiwa meningkatkan peradaban bangsa.

“Maka kita komitmen menolak money politics. Kekuasan yang diraih hasil pemilu itu membawa kebaikan? Tidak. Karena dikatakan saya bisa membeli kekuasaan,” ujar Ferry.

Ferry menjelaskan bahwa politik uang juga sangat berbahaya dalam proses demokrasi, apalagi pada pemilu. Oleh karena itu, dia meminta relawan Prabowo-Sandi tolak hal itu dengan segala cara.

“Karena kita ingin menyelamatkan bangsa ini. Apa jadinya bangsa dipimpin oleh hasil money politics? Tidak dihormati bangsa lain, tidak ada kata negara berdaulat,” jelasnya.

Relawan BPN, tambah Ferry, akan memantau setiap tempat pemungutan suara sejak pagi hari. Kalau pun ada yang membagi-bagi hadiah atau barang, dia mengimbau agar hal diterima saja, dengan catatan.

“Anggap hadiah itu sebagai pemberian dari negara. Akan tetapi keyakinan tetap pada pasangan peserta pilpres nomor urut 02, yaitu Prabowo-Sandi,” katanya. 

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Lukisan cangkang telur Pilpres 2019

Seniman Bambang Sriyanto menyelesaikan pembuatan lukisan limbah cangkang telur bertema Pemilihan Presiden 2019 melalui media guci di rumahnya di Perumnas Bantarjati, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/3/2019). Lukisan limbah cangkang telur yang bergambar pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 yang dibuat selama dua bulan tersebut untuk memeriahkan perhelatan Pemilihan Presiden 2019. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/wsj.

Kembali ada tiga WNA masuk DPT

… menemukan ada tiga orang yang masih berstatus WNA masuk dalam DPT…

Sleman (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan kembali tiga nama warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2109.

“Saat kami melakukan penelusuran pada 32 nama yang terindikasi sebagai WNA di DPT Pemilu 2019, kami menemukan ada tiga orang yang masih berstatus WNA masuk dalam DPT,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, Abdul Karim Mereka, di Sleman, Selasa.

Menurut dia, selain menemukan tiga WNA yang tercantum dalam DPT, pihaknya juga menemukan 165 nama yang diduga terindikasi sebagai WNA berdasarkan dari hasil penelusuran dengan cara mencermati nama-nama yang ada di DPT.

“Kami minta KPU Kabupaten Sleman agar kembali mengecek nama-nama tersebut dan memastikan apakah mereka WNA atau bukan,” katanya.

Ia mengatakan, ketiga WNA yang ditemukan ada dalam DPT diketahui bernama Abigail Florence Lang kelahiran Hobart (Australia), Swan kelahiran Malasch, dan Kevin James Major kelahiran Rhode Island (Amerika Serikat).

“Jadi total di Sleman ada empat WNA yang masuk DPT setelah sebelumnya ada Yokosuka Tomomi,” katanya.

Karim mengatakan, Lang, Swan, dan Major terdaftar di DPT Kecamatan Ngaglik. Sedangkan Tomomi masuk di DPT Berbah. “Kami meminta KPU Sleman untuk ditindak lanjuti dan dicoret,” katanya.

Ia mengatakan, dari 32 nama itu 16 orang telah berstatus sebagai WNI. Sedangkan untuk 12 nama lainnya masih belum bisa dikonfirmasi.

“Ketika didatangi yang bersangkutan tidak ditemukan di sistem informasi kependudukan. Ada juga yang rumahnya kosong atau sudah pindah alamat,” katanya.

Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi, masih belum menerima rekomendasi dari Bawaslu Sleman. “Dari rekomendasi dan temuan Bawaslu tersebut, kami akan segera menindaklanjuti. Nanti akan kami laporkan ke KPU RI melalui KPU DIY,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Anggota DPR puji Presiden Jokowi setarakan gaji perangkat desa

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun memuji keputusan Presiden Joko Widodo yang menyetarakan gaji perangkat desa setara dengan gaji PNS golongan IIA, mulai Januari 2020.

“Penyetaraan gaji perangkat desa itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang gaji perangkat desa setara gaji pokok PNS golongan IIA,” kata Mukhammad Misbakhun, di Jakarta, Selasa. PP Nomor 11 Tahun 2019 ini merupakan revisi dari PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, PP No. 11 Tahun 2019 tersebut merupakan bukti komitmen dan keseriusan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Bagaimanapun, perangkat desa adalah bagian dari aparatur negara yang selama ini menjadi operator pelaksanaan pembangunan di tingkat pedasaan di seluruh pelosok negeri,” ujar Misbakhun.

Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin itu menegaskan, penyetaraan gaji perangkat desa sama dengan gaji aparatur sipil negara (ASN) golongan II A, menjadi bukti kehadiran Negara dalam upaya memenuhi kesejahteraan hidup para perangkatnya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Pasuruan dan Probolinggo) ini mengakui, sering menyaksikan sendiri pengabdian para perangkat desa dalam melayani masyarakat.

Karena itu, Misbakhun menilai, keputusan Presiden Jokowi menyetarakan gaji perangkat desa setara dengan ASN golongan IIA, merupakan bentuk keberpihakan nyata untuk memajukan Indonesia dari pinggir.

Penyebaran gaji perangkat desa itu, kata dia, melengkapi fokus pemerintahan Presiden Jokowi yang juga menggelontorkan dana desa dalam jumlah besar.

“Keputusan Pak Jokowi memberikan gaji perangkat desa setara ASN golongan IIA ini adalah bentuk konkret perhatian Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggir, sebagaimana visi Nawacita. Dana desa dikuatkan. Perangkat desa disejahterakan. Pembagunan di pedesaan ditingkatkan pemerataannya,” kata legislator Golkar itu.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menambahkan, keputusan Presiden Jokowi menyetarakan gaji perangkat desa setara dengan PNS golongan IIA tentu sudah memperhatikan kemampuan fiskal keuangan negara dalam APBN, sehingga tidak perlu ada pertanyaan dari sisi kemampuan belanja negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani PP Nomor 11 Tahun 2019 pada 28 Februari lalu. Merujuk pada Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan sejak peraturan pemerintah tersebut mulai berlaku.

Dalam hal desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan terhitung mulai Januari 2020.

PP diteken dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KIP Banda Aceh sosialisasikan cara mencoblos kepada warga minoritas

Komisioner KIP Banda Aceh Yusri Razali bersama warga Tionghoa usai sosialisasi cara mencoblos Pemilu 2019 di Pasar Peunayong, Banda Aceh, Selasa (12/3/2019). (Foto Dok KIP Banda Aceh)

Kami bersama Relawan Demokrasi terus menyosialisasikan cara mencoblos. Sasaran sosialisasi warga minoritas, kelompok marginal, basis agama dan pemilih pemula menjadi sasaran utama

Banda Aceh (ANTARA) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh menyosialisasikan cara mencoblos pemilu legislatif maupun pemilihan presiden kepada warga minoritas.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KIP Kota Banda Aceh Yusri Razali di Banda Aceh, Selasa, mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.

“Kami bersama Relawan Demokrasi terus menyosialisasikan cara mencoblos. Sasaran sosialisasi warga minoritas, kelompok marginal, basis agama dan pemilih pemula menjadi sasaran utama,” kata Yusri.

Kelompok minoritas yang disasar di antaranya warga Tionghoa. Sosialisasi kepada warga Tionghoa dipusatkan di Pasar Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Puluhan warga Tionghoa yang tinggal di kawasan pecinan tersebut menghadiri sosialisasi tata cara menggunakan hak pilih, termasuk mencoblos surat suara pada pemilu mendatang.

Dari pertemuan dengan mereka terungkap bahwa selama ini kelompok tersebut minim mendapat sosialisasi. Padahal, pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 tersisa 35 hari lagi.

“Mereka menyambut baik sosialisasi yang kami lakukan. Sebab, kebanyakan mereka mengaku bingung menggunakan hak suara pada pemilu serentak nanti. Apa lagi nanti akan diberikan lima jenis surat suara,” sebut Yusri.

Selain warga minoritas, KIP Banda Aceh bersama Relawan Demokrasi juga menyasar kelompok disabilitas, ibu-ibu pengajian maupun kelompok keagamaan lainnya.

Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019.

“Kami berharap dengan gencarnya sosialisasi, partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019 meningkat dibanding pemilu sebelumnya,” pungkas Yusri Razali. 

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Jarang baca survei, JK sebut elektabilitas Jokowi-Ma’ruf terus naik

Wakil Presiden, Jusuf Kalla. (ANTARA/Fransiska Ninditya) (Antaranews.com)

Saya jarang membaca hasil-hasil survei, karena terlalu banyak surveinya. Tapi yang jelas, dari hari ke hari, angka elektabilitas Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin itu naik

Jakarta (ANTARA) –

“Saya jarang membaca hasil-hasil survei, karena terlalu banyak surveinya. Tapi yang jelas, dari hari ke hari, angka elektabilitas Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin itu naik,” kata Wakil Presiden di Jakarta, Selasa.

JK menekankan yang terpenting dalam kampanye, bagi peserta pilpres, adalah kerja keras dari pasangan tersebut untuk membangun Indonesia; sehingga dapat menaikkan keterpilihan di kalangan pemilih.

“Saya jarang baca survei, yang penting kerja keras. Jangan karena survei baik, lalu orang berhenti kerja; kalau survei jelek, lalu menangis. Jangan. Pokoknya anggap saja semua itu 50-50 supaya ada kerja keras,” jelasnya.

Terkait beragamnya survei yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon peserta pilpres, JK menilai hal itu wajar dilakukan oleh tim sukses karena ada upaya untuk mengkampanyekan capres-cawapres.

“Ya itu masing-masinglah. Namanya juga (survei) internal, mau 100 persen kek, kenapa tidak sekalian saja?” tambahnya.

Sebelumnya, menantu Jokowi, Bobby Nasution, mengatakan klarifikasi terhadap hoaks dapat meningkatkan elektabilitas capres petahana tersebut, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Bobby menilai menurunnya keterpilihan pasangan Jokowi-Ma’ruf disebabkan oleh banyaknya berita bohong yang tersebar luas. Namun, hal itu bisa diatasi setelah Jokowi mengklarifikasi berbagai hoaks menyangkut dirinya.

“Isu tidak benar kita netralisir, kita katakan itu tidak benar semua. Nah ketika mereka tahu bahwa itu tidak benar maka kemudian mereka bergeser, dan ketika saya datang ke sini, mereka semakin yakin merapat ke 01,” kata Bobby saat mendampingi Ma’ruf bersilaturahmi ke rumah dinas Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution, di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin (11/3).

Hoaks di kalangan masyarakat pengguna internet semakin menjamur, apalagi di tengah masa kampanye menjelang pemungutan suara pilpres pada 17 April mendatang. Salah satu solusi untuk menangkal berita bohong tersebut adalah melalui klarifikasi dari yang bersangkutan.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Palembang tertibkan APK di 91 lokasi papan reklame berbayar

Arsip. Sejumlah petugas menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan di Kantor Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Aceh Barat, Aceh, Senin (4/3/2019). Penertiban tersebut karena APK terebut melanggar tempat pemasangan seperti di pohon dan tiang listrik. (ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS)

Palembang (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu Kota Palembang, Sumatera Selatan berupaya menertibkan alat peraga kampanye peserta Pemilu 2019 yang dipasang di sejumlah tempat yang biasa digunakan untuk memuat reklame berbayar.

Berdasarkan data ada 91 lokasi papan reklame berbayar dalam kota ini yang memuat Alat Peraga Kampanye (APK) calon anggota legislatif dari sejumlah partai politik, kata Ketua Bawaslu Palembang, M Taufik di Palembang, Selasa.

Alat peraga kampanye yang dipasang di papan reklame berbayar tersebut sebagian sudah ada yang diturunkan paksa, sedangkan sebagian lagi saat ini terus dilakukan penertiban secara bertahap.

Penertiban alat peraga kampanye peserta Pemilu 17 April 2019 akan terus dilakukan, karena APK tersebut dipasang di tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan dan sudah diberikan peringatan namun hingga kini tidak ada yang bersedia melepaskan APK secara sukarela.

Untuk menertibkan APK di papan reklame berbayar, pihaknya dibantu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya yang memiliki alat berat untuk menjangkau tempat yang tinggi, karena baliho yang dipasang calon anggota legislatif posisinya di papan rekalame dengan tiang yang cukup tinggi bahkan ada di atas gedung bertingkat, katanya.

Sementara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang, mengimbau calon anggota legislatif peserta Pemilu 17 April 2019 agar mematuhi aturan pemasangan alat peraga kampanye.

Kepala Badan Kesbangpol Palembang, Altur Febriansyah mengatakan selain yang dipasang di papan reklame berbayar, perlu juga ditertibkan pemasangan APK caleg di tempat terlarang lainnya seperti fasilitas umum dan pohon penghijauan,

Permasalahan pemasangan APK itu tidak boleh dibiarkan berlarut, karena selain bisa merusak keindahan wajah kota juga bisa berpotensi menimbulkan keributan antarcaleg merebutkan tempat pemasangan strategis.

Melalui kegiatan penertiban APK caleg tersebut, diharapkan tidak ada lagi atribut caleg dipasang di tempat yang tidak sesuai ketentuan hukum dan merusak keindahan wajah Bumi Sriwijaya itu, ujar Altur. 

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Komisi III yakin dua CHK mampu kawal proses Pemilu di MK

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik meyakini dua Calon Hakim Konstitusi (CHK) yang telah disetujui Komisi III DPR mampu mengawal proses Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami percaya dua nama yang disepakati bisa mengawal proses agenda politik kedepan di MK dalam konteks apabila ada sengketa Pemilu,” kata Erma di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Karena itu dia meyakini Aswanto dan Doktor Wahiduddin Adams yang telah disetujui Komisi III DPR bisa mengemban amanah dengan baik.

Selain itu dia menjelaskan, masukan Tim Panel Ahli yang dilibatkan dalam proses pemilihan calon hakim konstitusi, membuat adanya perubahan pandangan dari fraksi khususnya Fraksi Partai Demokrat.

“Kami dapatkan masukan dari panel ahli yang memiliki pertimbangan dan dua nama tersebut yang direkomendasikan Panel Ahli,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan menjelaskan disetujuinya dua CHK secara musyawarah-mufakat itu sangat baik, ditengah suasana Pemilu 2019 dengan kepentingan politik yang berbeda-beda.

Dia mengatakan semua fraksi sepakat bahwa kedua CHK itu mempu melanjutkan tradisi yang sudah ada di MK.

“Tadi dari Gerindra adalah Sufmi Dasco, PKS ada Nasir Djamil, dan Demokrat Erma Suryani Ranik, menyatakan setuju,” katanya.

Trimedya mengatakan 10 fraksi menilai dua nama tersebut bisa mengawal proses persidangan terkait Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyetujui dua nama calon hakim konstitusi setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada Februari 2019, yaitu Aswanto dan Wahiduddin Adams.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan mengatakan persetujuan tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat oleh anggota Komisi III DPR dari 10 fraksi.

“Kami sudah memutuskan yang terpilih sebagai hakim konstitusi 2019 hingga lima tahun mendatang adalah Prof. Doktor Aswanto dan Doktor Wahiduddin Adams, keduanya adalah petahana,” kata Trimedya dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan dalam rapat pleno Komisi III DPR, masing-masing fraksi menyampaikan pendapatnya apakah menyetujui mekanisme musyawarah mufakat ditempuh.

Menurut dia, Fraksi PDI Perjuangan memulai pertama dan mengusulkan Aswanto serta Wahiduddin Adams lalu 10 fraksi menyepakati usulan Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Simulasi Pemilu, agar masyarakat lebih paham

ANTARA-Ketua KPU Arif Budiman menyebut, kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara oleh masyarakat diperlukan, agar masyarakat lebih memahami tata cara prosedur Pemilu 2019. Ia pun menjelaskan belum ditemukan kejadian luar biasa saat simulasi, sehingga belum ada  perubahan mendasar terhadap proses prosedur yang sudah dibuat.

Menlu: Pertemuan Siti dengan Presiden permintaan keluarga

Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan keluarga Siti Aisyah meminta bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan rasa terima kasih.

“Bapak dan Siti Aisyah berkali-kali, ibunya, kakaknya, bahasanya tadi beribu-ribu ‘nuhun’, terimakasih, kepada bapak Presiden yang dari sejak awal kasus ini muncul terus melakukan pendampingan, baik pendampingan hukum, maupun pendampingan kekonsuleran,” kata Retno kepada media di halaman Istana Negara Jakarta pada Selasa.

Menurut Menlu, proses pembebasan Siti Aisyah melibatkan banyak pihak antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Polri, BIN serta Kementerian Luar Negeri.

Pemerintah telah berupaya, selain memberikan bantuan hukum, juga memberi hal-hal lain dalam proses hukum seperti bukti-bukti yang dibutuhkan sehingga dapat meringankan tuntutan kepada Siti.

“Jadi sekali lagi bahwa ini adalah proses hukum yang sudah cukup lama, sudah 2 tahun 24 hari ‘by today’. Sudah lama, dan Alhamdulillah berakhir dengan baik,” jelas Retno.

Siti Aisyah dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Malaysia dari dakwaan pembunuhan kakak tiri Pemimpin Tinggi Korea Utara Kim Jong-un, Kom Jong-nam, yang terjadi pada 13 Februari 2017.

TKI asal Banten itu tiba di Indonesia pada Senin (11/3/2019). Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Siti Aisyah dan keluarga di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (12/3/2019). (Bayu Prasetyo)

Saat pertemuan dengan Siti, Presiden menyampaikan ucapan selamat kepada Siti dapat bergabung kembali denga keluarga.

Jokowi mengatakan upaya pembebasan Siti merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah Aceh tingkatkan sosialisasi untuk sukseskan Pemilu 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menunjukkan surat suara yang telah dicoblos saat menggunakan hak pilihnya pada Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 di halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/3/2019). Simulasi diselenggarakan untuk mensosialisasikan tahapan dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara kepada masyarakat menjelang Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.)

Aceh sangat kondusif, berbagai sosialisasi terkait pelaksanaan Pesta demokrasi terus dilakukan Pemerintah Aceh kepada masyarakat guna menyukseskan Pemilu 2019

Banda Aceh (ANTARA) – “Aceh sangat kondusif, berbagai sosialisasi terkait pelaksanaan Pesta demokrasi terus dilakukan Pemerintah Aceh kepada masyarakat guna menyukseskan Pemilu 2019,” kata Plt Sekretaris Daerah Aceh, Helvizar Ibrahim di Meuligo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin malam.

Di sela-sela menerima kunjungan Gubernur Lemhanas RI dan rombongan, Helvizar menjelaskan Pemilu hanya sebuah instrumen dalam sistem demokrasi yang memiliki tujuan utama menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Karena itu pelaksanaan pemilihan umum DPD, DPR, DPRA, DPRK dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2019 harus disambut dengan suka cita guna menuju perubahan yang lebih baik.

Ia juga mengatakan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 tersebut, seluruh Aparatur Sipil Negara di Aceh juga siap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

“ASN di lingkungan Pemerintah Aceh tidak hanya giat mensosialisasikan netralitas, tapi juga telah mendeklarasikan diri siap netral di Pemilu yang akan berlangsung serentak pada 2019.

Menurut dia ASN di lingkungan Setda Aceh khususnya telah berikrar “Aku Siap Netral” pada pemilu 2019, seraya menggelorakan untuk ikut terlibat aktif dalam memberikan suaranya pada tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditetapkan.

Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengapresiasi komitmen dan keseriusan Pemerintah Aceh dalam upaya mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Saya sangat sepakat dengan Pak Helvizar, bahwa Pemilu harus disambut dengan suka cita. Meski pilihan kita berbeda-beda, namun semangat persatuan kita sebagai bangsa Indonesia harus terus kita jaga. Jadi, jangan sampai Pemilu justru menghancurkan kebhinekaan kita,” kata Agus Widjojo.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Perangkat Desa Digaji, Wapres Harap Kurangi Korupsi Dana Desa

Kita harapkan begitu, setidak-tidaknya pegawai itu bekerja dengan fokus-lah

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap keputusan Pemerintah dengan memberikan penghasilan tetap kepada kepala desa, sekretaris desa dan perangkat lainnya dapat mengurangi tingkat korupsi terhadap dana desa.

“Kita harapkan begitu, setidak-tidaknya pegawai itu bekerja dengan fokus-lah,” kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Dengan meningkatnya dana desa setiap tahun, JK mengatakan alokasi untuk gaji para perangkat desa tersebut tidak akan mengganggu anggaran program pembangunan desa itu sendiri.

“Karena dana desa tiap tahun naik, dulu Rp40 triliun sekarang sudah mendekati Rp70-80 triliun, jadi sesuai dengan tingkatan itu maka akan digunakan untuk (gaji) perangkat desa,” tambahnya.

Keputusan Pemerintah untuk memberikan gaji perangkat desa, yang setara dengan gaji pokok PNS golongan IIA tersebut, menurut JK tidak dilakukan dalam upaya kampanye oleh capres petahana Joko Widodo.

Wapres mengatakan proses pembahasan peraturan pemerintah (PP) tersebut kebetulan bertepatan dengan masa kampanye Pilpres 2019.

“Memangnya kalau mendekati pilpres lalu tidak boleh ada keputusan? Tidak kan? Pemerintah harus tetap jalan. Bahwa waktunya mendekati ya karena prosesnya baru selesai,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo menandatangani PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa.

PP yang ditandatangani Presiden pada 28 Februari 2019 itu mengatur besaran gaji kepala desa paling sedikit Rp2.436.640 atau setara dengan 120 persen gaji pokok PNS golongan II/a.

Sementara untuk sekretaris desa akan mendapatkan gaji paling kecil Rp2.224.420 atau setara dengan 110 persen gaji pokok PNS golongan II/a; dan gaji tetap untuk perangkat desa lain sedikitnya Rp2.022.200 atau setara dengan 100 persen gaji pokok PNS golongan II/a.

Gaji tetap perangkat desa tersebut diberikan sejak PP berlaku, dan apabila desa belum memenuhi ketentuan tersebut maka pembayaran gaji perangkat desa diberlakukan pada Januari 2020.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mahyudin: Indonesia krisis tokoh yang bisa jadi tuntunan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan saat ini Indonesia mengalami krisis tokoh bangsa yang bisa jadi panutan dan memberi tuntunan.

“Hari ini kita tidak lagi memiliki figur-figur yang bisa menjadi panutan dan memberi tuntunan dalam berbangsa dan bernegara,” kata Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahyudin saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Empat Pilar MPR di depan Forum RT Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot, Kalimantan Timur, Selasa.

Menurut Mahyudin, Bangsa Indonesia mempunyai banyak tokoh, tetapi tidak bisa menjadi contoh atau teladan.

Padahal, kata Mahyudin, rakyat Indonesia membutuhkan tokoh panutan.

“Tokoh panutan itulah yang memberi tuntunan. Sedangkan tuntunan diperoleh dari tontonan atau proses meniru,” katanya.

Mahyudin menyebutkan Indonesia tidak punya lagi tokoh seperti Bung Karno atau Bung Hatta dan para pendiri bangsa lainnya.

Bung Karno membakar nasionalisme rakyat. Banyak orang pada waktu itu kagum dengan pidato-pidato Bung Karno.

“Kita tidak punya lagi tokoh seperti Bung Karno. Kita rindu pada figur Bung Karno dan tokoh pendiri bangsa lainnya,” kata Mahyudin.

Ketiadaan tokoh-tokoh seperti itu membuat bangsa ini mengalami krisis tokoh bangsa yang menjadi panutan dan memberi tuntunan.

“Sekarang kita juga banyak tokoh, tapi tidak menjadi panutan dan memberi tuntunan,” kata Mahyudin.

Tokoh seperti pimpinan lembaga negara, kata Mahyudin, justru banyak yang tersangkut kasus hukum (korupsi). Contohnya Ketua DPR, Ketua DPD dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terjerat kasus korupsi. Belum lagi mantan menteri, gubernur dan anggota legislatif ada yang terjerat kasus korupsi.

“Tokoh dan para pejabat kita banyak tersangkut kasus korupsi. Ini masalah kita,” katanya.

Mahyudin menambahkan krisis tokoh bangsa ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap tokoh-tokoh publik sekarang. Hal ini bisa dilihat dari partisipasi politik dalam pilkada yang hanya berkisar 60 persen.

“Karena masyarakat tidak percaya. Jangan-jangan mereka beranggapan hanya memilih calon koruptor saja,” katanya.

Krisis ketiadaan tokoh bangsa ini masih ditambah dengan kemajuan teknologi informasi. Mereka bisa mencaci maki tokoh berlindung di balik teknologi informasi.

“Orang bisa memaki lewat twitter, instagram, facebook, whatsapp. Individualistik makin kuat,” katanya.

Mahyudin mengajak peserta sosialisasi untuk menjaga jati diri bangsa.

“Inilah pentingnya Sosialisasi Empat Pilar MPR. Empat Pilar adalah pemersatu bangsa. Karena itu penting sekali penerapan Empat Pilar ini untuk mempertahankan jati diri bangsa,” katanya.
Baca juga: Wakil Ketua MPR minta KPU rapikan DPT
Baca juga: Mahyudin sampaikan lima alasan sosialisasi Empat Pilar
Baca juga: Mahyudin : Pemilu perwujudan kedaulatan di tangan rakyat

Pewarta: Jaka Sugiyanta
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wapres: Kita Hormati Keputusan Malaysia Bebaskan Siti Aisyah

Kita menghormati keputusan pengadilan yang menyatakan tidak cukup bukti. Dia (Aisyah) bebas karena tidak cukup bukti, kata Wapres

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menghormati keputusan Pengadilan Mahkamah Tinggi Malaysia yang membebaskan Siti Aisyah dari tuduhan pembunuhan terhadap warga negara Korea Utara Kim Jong-nam.

“Kita menghormati keputusan pengadilan yang menyatakan tidak cukup bukti. Dia (Aisyah) bebas karena tidak cukup bukti,” kata Wapres kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Pemerintah Indonesia selalu berupaya memberikan bantuan hukum kepada setiap WNI yang tersangkut kasus hukum di negara asing. JK mengatakan, Pemerintah melakukan lobi tersebut tergantung dari kasus hukum yang menimpa WNI itu.

Untuk kasus Siti Aisyah, Pemerintah Indonesia memberikan bantuan hukum agar yang bersangkutan dibebaskan dari dakwaan karena memang tidak terdapat alat bukti bahwa Aisyah membunuh King Jong-nam.

“Pemerintah selalu berusaha untuk membebaskan atau pun mengurangi hukumannya, setidak-tidaknya. Tergantung kasusnya, kalau kasusnya ada bukti bahwa dia membunuh ya begitu, tapi kalau tidak ada bukti maka pemerintah selalu melobi,” jelasnya.

Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Senin (11/3) memutuskan Siti Aisyah bebas dari dakwaan membunuh Kim Jong-nam, yang merupakan kakak dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, pada 13 Februari 2017.

Aisyah bersama warga Vietnam, Doan Thi Huong, didakwa melakukan penyiraman cairan berbahaya kepada Kim Jong-nam di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur hingga menyebabkan anak sulung Kim Jong-il itu meninggal dunia.

Aisyah membantah melakukan penyiraman tersebut dengan sengaja, melainkan dirinya hanya diminta oleh orang asing untuk mengikuti skenario dari sebuah acara televisi. ***2***
(T.F013)

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hak partisipasi Pemilu korban bencana Sulawesi Tengah di pengungsian harus dijamin

Doumentasi pengungsi korban gempa dan tsunami berada beraktivitas di Kamp Terpadu Desa Loli, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Kamis (29/11/2018). (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah).


Palu (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Sulawesi Tengah, menegaskan hak partisipasi pemilu korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di pengungsian yang tersebar di Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong harus di jamin oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu.

“Hak politik, hak partisipasi pemilu korban bencana di Pasigala, harus di jamin oleh negara dengan baik. Yaitu memberikan akses seluas-luasnya, memberikan kemudahan kepada mereka untuk menyalurkan hak politik dan hak partisipasi itu,” ucap Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Dedi Askary, di Palu, Selasa.

Ia menegaskan Hak yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan menyangkut perlindungan hak sipil dan politik, tidak boleh di terlantarkan oleh pemerintah dan penyelenggara Pemilu.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu, sebut dia, harus memastikan, menjamin dan memberikan informasi kepada korban di pengungsian bahwa korban berhak mendapat, menyalurkan hak politik tersebut pada Pemilu 2019.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu, harus memberikan akses semudah-mudah mungkin kepada korban di lokasi pengungsian, agar korban dapat menyalurkan hak politik dan partisipasi.

“Hak yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan menyangkut perlindungan hak sipil dan politik, misalnya hak atas kebebasan beragama dan kebebasan berbicara, dokumentasi pribadi, partisipasi politik dalam pemilihan umum, akses ke lembaga-lebaga peradilan dan kebebasan dari diskriminasi. Kesemua itu mutlak dijamin pelaksanaannya, termasuk terhadap korban bencana alam di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong (Pasigala/Padagimo), sekalipun mereka menyebar dan masih bertahan di tenda-tenda Pengungsian,” kata Dedi tegas.

Sebelumnya, KPU Sulawesi Tengah berkomitmen mengupayakan agar hak konstitusional atau hak memilih para korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi pada Pemilu 2019 tetap tersalurkan dengan baik.

“Bagi korban bencana yang mengungsi keluar wilayah, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota, bila jumlahnya mencapai 300 maka KPU akan mendekatkan TPS kepada mereka,” ucap anggota Bidang Partisipasi Masyarakat, SDM dan Sosialisasi KPU Sulawesi Tengah, Sahran Raden, di Palu.

Begitu pula dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, juga berkomitmen mengawal ketat hak pilih pengungsi korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Data mereka soal Pemilu di lokasi pengungsian korban bencana di sana, tiga kabupaten dan satu kota. Tercatat bahwa jumlah pengungsi sebagai wajib pilih sebanyak 14.321 pemilih.

Jumlah itu terdiri dari Palu sebanyak 10.026 pemilih di 64 titik pengungsian, Kabupaten Sigi 640 pemilih di 13 titik pengungsian, Donggala 3.649 pemilih di 54 titik pengungsian, dan Parigi Moutong 6 pemilih di 4 titik pengungsian. Kemudian, jumlah pemilih di empat daerah tersebut yang telah menempati hunian sementara sebanyak 3.142 pemilih.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

KPU Bali Coret 27 WNA Masuk DPT

Arsip foto – Ketua KPU Bali Dewa Agung Gede Lidartawan (tengah) (Antaranews Bali/Ni Luh Rhisma/lhs/2018)

Pada prinsipnya WNA tidak boleh mencoblos, nanti ketika KPPS ragu-ragu dengan nama pemilih yang dipanggil maka wajib dicek dengan KTP elektronik yang dibawa pemilih, ucapnya.

Denpasar (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali memastikan akan mencoret nama 27 warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019, setelah melalui proses pengecekan oleh KPU kabupaten/kota di daerah itu.

“Dari 34 daftar nama WNA yang diberikan KPU RI, yang berhasil ditemukan ada 29 orang. Dua orang merupakan WNA yang sudah masuk WNI dan 27 orang memang WNA,” kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, di Denpasar, Selasa.

Sementara sisanya lima WNA lagi setelah dilakukan pengecekan belum berhasil ditemukan karena kemungkinan masih melakukan perjalanan ke luar negeri.

Selain 34 nama WNA tersebut, Lidartawan mengaku mendapatkan sejumlah data dari pihak kepolisian yang berpotensi WNA dan namanya sudah masuk DPT . “Untuk itu, dalam pekan ini akan dicek lagi,” ucapnya.

Untuk mencegah WNA sampai menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilu 17 April mendatang, pihaknya akan menyiapkan surat edaran kepada KPPS.

“Pada prinsipnya WNA tidak boleh mencoblos, nanti ketika KPPS ragu-ragu dengan nama pemilih yang dipanggil maka wajib dicek dengan KTP elektronik yang dibawa pemilih,” ucapnya.

Menurut Lidartawan, tidak cukup mudah ditentukan apakah pemilih di DPT itu berstatus WNA ataukah WNI dengan hanya melihat namanya saja.

Pihaknya melihat adanya persoalan WNA sampai masuk daftar pemilih karena data DPT Pilkada sebelumnya setelah dimasukkan DP4 dari Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tidak di-kluster lagi mana yang WNA dan WNI.

“Urusan KTP elektronik itu masalah kependudukan, penduduk Indonesia ya boleh WNA dan WNI,” ujarnya.

Sebelumnya, KPU Bali sudah menetapkan rekapitulasi penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP-2) untuk Pemilu 2019 sebanyak 3.130.288 pemilih yang tersebar di 12.394 tempat pemungutan suara (TPS).

Dari total 3.130.288 pemilih di DPTHP-2 tersebut, tercatat pemilih laki-laki sebanyak 1.556.472 orang dan pemilih perempuan 1.573.861 orang.

Sedangkan sebarannya untuk masing-masing kabupaten/kota yakni Kota Denpasar (464.132), Badung (384.609), Tabanan (366.150), Jembrana (235.284), Buleleng (582.437), Bangli (187.371), Karangasem (380.195), Klungkung (160.080), dan Gianyar (370.030). ***2***

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Pekalongan libatkan masyarakat awasi Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan menyelanggarakan acara Sosialisasi Pengawasan Partisipasi Pemilu 2019. (Foto Kutnadi)

Pekalongan (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan, Jawa Tengah, akan melibatkan masyarakat ikut mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 sebagai upaya menekan tingkat pelanggaran pemilu.

Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Pekalongan Nasron di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa salah satu indikasi kesuksesan pelaksanaan pemilu adalah angka partisipasi meningkat dan angka pelanggaran rendah.

“Pemilu merupakan suatu momen yang penting. Oleh karena, gunakanlah momen ini dengan baik untuk mewujudkan pemilu yang sesuai aturan berdasarkan undang-undang dan hasilnya bisa diterima oleh semua pihak, tidak ada perselisihan,” katanya saat acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019.

Ia mengatakan peran dari semua elemen masyarakat sangat diharapkan dalam rangka pengawasan jalannya proses pemilu dan sesuai dengan prinsip demokrasi agar pemilu semakin berkualitas dan bermartabat.

“Kami berharap masyarakat dapat selalu bersinergi dengan Bawaslu untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan pengawasan pemilu karena banyak potensi pelanggaran yang terjadi pada saat pesta demokrasi berlangsung maupun setelahnya seperti praktik politik uang, ujaran kebencian, dan hoaks yang akan menciderai proses Pemilu 2019,” katanya.

Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pekalongan Selatan Satata Utama mengatakan pengawasan pemilu bertujuan untuk meminimalisasi tindakan pelanggaran pemilu dan menghasilkan pemerintahan yang dapat dipercaya dan mendapat legitimasi rakyat.

“Masyarakat bisa memberi informasi awal terhadap potensi-potensi pelanggaran pemilu. Masyarakay dapat menyampaikan atau melaporkan kepada Bawaslu atau pengawas pemilu diberbagai tingkat terdekat baik di tingkat kelurahan, kecamatan, atau kota,” katanya.

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Pekalongan K.H Ahmad Marzuki mengatakan Pemilu 2019 harus berjalan aman dan lancar karena hal itu menyangkut kondusifitas keamanan negara.

“Kami berkomitmen membantu mengkondisikan bagaimana nanti pada Pemilu 2019 bisa berjalan aman, tertib, dan lancar,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

2.133 personel Polda Sulawesi Barat jaga Pemilu

Ilustrasi simulasi pengamanan pelaksaanaan Pemilu 2019 oleh jajaran polisi dan instansi terkait. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi).

Mamuju, Sulawesi Barat (ANTARA) – Sebanyak 2.133 orang personil Polda Provinsi Sulawesi Barat menjaga pelaksanaan Pemilu 2019 dibantu 1.233 TNI organik setempat.

“Jumlah personil Polda Sulbar yang diturunkan dalam rangka pengamanan Pemilu sebanyak 2.133 orang personil,” kata Kabag Pengendalian Operasi Polda Sulawesi Barat, Komisaris Besar Polisi Bambang Haryono, di Mamuju, Selasa.

Ia mengatakan, selain polisi, 1.233 personel TNI dari berbagai satuan di sana juga juga diturunkan menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran Pemilu 2019.

Personel TNI itu terdiri dari 125 personel Korem 142/Taroada Tarogau sebanyak 125 personil, Kodim 1401/Majene (66 personel), Kodim 1402/Polewali Mandar (152 personil), Kodim 1418/Mamuju (58 personel), Kodim 1427/Pasangkayu (58 personel), Batalion Infantri 721/Makassau (537 personel), dan gabungan Balekrem sebanyak 170 personel.

Menurut dia, berdasarkan kalender kerja pengamanan Pemilu 2019, mereka mulai bekerja sejak 20 Maret 2019.

“Polda Sulawesi Barat akan menggelar pasukan pengamanan dan pengamanan hingga menjelang pemungutan suara pada 17 April 2019,” katanya.

Menurut dia, pengamanan itu meliputi pengawalan pada masa kampanye hingga pengamanan di TPS dan kotak suara.

Ia juga membeberkan beberapa potensi kerawanan dalam kampanye, di antaranya proses caleg kepada caleg lainnya, proses caleg kepada penyelenggara pemilu, kerusuhan massal, sabotase, teror, ancaman dan penculikan, serta kejahatan konvensional lainnya.

“Sementara potensi kerawanan masa tenang, di antaranya politik uang, kampanye hitam, kecurangan tertentu, isu sara, dan kejahatan konvensional lainnya,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Wali Kota Makassar dorong partisipasi pemilih 75 persen

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (tengah) bersama unsur Muspida kota seperti Kapolrestabes, Dandim, Danlantamal serta Ketua DPRD Makassar berjalan di belakang spanduk deklarasi pemilu damai di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (11/3/2019). Foto /dok Humas Pemkot Makassar.

Makassar (ANTARA) – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendorong agar warga kota menyalurkan hak pilihnya saat 17 April 2019 agar partisipasi pemilih bisa meningkat dari sebelumnya.

“Di Makassar saya optimistis dan yakin bisa berhasil mencapai partisipasi publik dapat menyentuh di angka 75 persen,” ujarnya, Selasa.

Dia berharap angka 75 persen partisipasi pemilih tersebut merupakan komitmen dan target yang harus dicapai. Untuk itu pihaknya berharap masyarakat ikut andil dalam mensukseskan Pemilu setentak tahun ini.

Beberapa poin penting juga disampaikan pria disapa akrab Danny Pomanto itu yakni saling menghormati dan menghargai sesama pendukung pasangan calon.

Selain itu tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum pada saat tahapan pemilu, tidak melakukan kampanye hitam seperti money politik (politik uang), menghasut, menfitnah, ujaran kebencian, dan mengadu domba atau SARA.

Sebelumnya, Danny Pomanto mengapresiasi Deklarasi Damai Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 digagas KPUD setempat dengan menghadirkan penegak hukum dan pihak terkait lainnya, di Lapangan Karebosi, Senin (11/3).

Menurutnya, masyarakat Makassar sudah cerdas dalam berpolitik baik Pileg maupun Pilpres pada 17 April nanti termasuk 75 persen partisipasi publik di Kota Makassar

Ia mengatakan Deklarasi Damai tersebut diinisiasi untuk menyatukan tekad semua komponen, guna mewujudkan Pileg dan Pilpres 2019 yang aman, damai, tertib dan kondusif di Kota Makassar.

Kami bersama bapak Kapolres dan Dandim berkomitmen menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas saat melaksanakan tahapan pemilu dan bersedia menerima siap kalah siap menang,” katanya.

Terkait dengan berita atau infomasi bohong (Hoax), pihaknya yakin jika masyarakat Makassar saat ini sudah cerdas melihat hal tersebut.

“Hampir 100 persen masyarakat kota sudah cerdas dalam memilih. Insya allah, itu menjadi salah satu penangkal kampanye Hoax atau berita-berita hoax lainnya,” tambah mantan staf ahli perencanaan Kota Makassar di masa jabatan Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin ini.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

PPLN Singapura: 125.403 WNI masuk DPT

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menunjukkan surat suara yang telah dicoblos saat menggunakan hak pilihnya pada Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 di halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/3/2019). Simulasi diselenggarakan untuk mensosialisasikan tahapan dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara kepada masyarakat menjelang Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

Singapura (ANTARA) (ANTARA) – Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri Singapura, David Saragih menyatakan, pihaknya mendata 125.403 orang Warga Negara Indonesia yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019.

“Jumlah DPT yang kami laporkan ke KPU 125.403,” kata David Saragih di Singapura, Selasa.

PPLN juga mencatat, beberapa WNI melapor dan meminta dibuatkan form A5 sebagai pengantar pindah pilih ke daerah atau negara lain.

Ia mengatakan, hingga pekan lalu, terdapat 28 orang yang meminta form A5 untuk menggunakan hak pilih ke dalam negeri atau negara lain.

Selain itu, ia juga mencatat 80 orang yang menyampaikan form A5 kepada PPLN Singapura untuk pindah pilih dari dalam negeri atau negara lain ke Singapura.

“Yang pindah ke luar Singapura namanya kami coret,” kata dia.

Sementara itu, PPLN Singapura telah menerima puluhan ribu kertas suara pemilihan anggota DPR RI dan pemilihan presiden dalam tas-tas besar yang bertuliskan Kementerian Luar Negeri.

Berbeda dengan surat suara untuk daerah di Indonesia, maka kertas suara yang diterima PPLN Singapura sudah dalam kondisi terlipat, sehingga penyelenggara pemilu tidak perlu merekrut tenaga pelipat kertas suara.

Selain itu, kotak suara yang digunakan PPLN Singapura terbuat dari plastik transparan, sehingga orang bisa melihat isi kotak dari luar.

Pengadaan kotak suara dilakukan sendiri oleh PPLN, berdasarkan spesifikasi yang sudah ditetapkan KPU RI, berdasarkan ukuran dan bentuknya yang harus transparan.

“Itu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KPU RI,” kata dia.
 

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

Kubu Prabowo-Sandi katakan Bawaslu tidak tindaklanjuti politik uang

Situasi diskusi mingguan bertema “Tolak Money Politics”, di Kantor Seknas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019). (ANTARA/Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) – Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebutkan, Badan Pengawas Pemilu tidak bertindak atas banyak dugaan praktek politik uang oleh pihak tertentu menjelang Pilpres 2019.

“Saat ini tampak indikasi-indikasi kecurangan seperti politik uang dan tak ada tindakan dari Bawaslu,” kata Ketua Seknas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Muhammad Taufik, saat membuka diskusi mingguan bertema “Tolak Money Politics”, di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut dia, secara kasat mata calon petahana bagi-bagi uang dan sembako kepada masyarakat.

“Semua tenang, Bawaslu tenang, polisi tenang, giliran konser Ahmad Dhani distop, kepada musik takut, sama emak-emak takut,” kata dia.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kecurangan dalam Pemilu 2019, Seknas Prabowo-Sandi telah membentuk laskar anti kecurangan yang di sebar ke tiap-tiap daerah.

“Saya kira Seknas mulai dari minggu lalu mungkin sampai besok telah membentuk laskar anti kecurangan. Laskar kami bentuk di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat,” katanya.

Menurut dia, dengan sisa waktu 30 harian lebih, semua harus terus bergerak dan mengantisipasi langkah-langkah atas kecurangan-kecurangan.
“Politk uang sangat terlihat, di Jakarta pun ada,” katanya.

Wakil ketua DPRD DKI itu menyatakan, politik uang juga pernah terjadi masif pada Pilkada DKI Jakarta 2017. “Ketika Pilgub DKI, sembako ditebar ke seluruh Jakarta, tetapi suaranya tetap ke kita (Anies Baswedan-Sandiaga Uno),” ucapnya.

Diskusi menghadirkan sejumlah panelis seperti mantan Ketua MPR, Amien Rais, Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa Amaliah, dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Gunung Kidul tertibkan ribuan alat peraga kampanye

Bawaslu bersama Satpol PP Kabupaten Gunung Kidul, DIY, tertibkan ribuan APK. (Foto ANTARA/Mamiek)

Gunung Kidul (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan penertiban ribuan alat peraga kampanye yang melanggar aturan zonasi dan mengganggu ketertiban umum.

Ketua Bawaslu Gunung Kidul Is Sumarsono di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan selama dua hari ini pihaknya akan melakukan penertiban terhadap 2.593 buah APK yang tersebar di seluruh wilayah Gunung Kidul.

Pada penertiban ini, Bawaslu menyasar APK yang terpasang melanggar ketentuan dan mengganggu pemandangan bahkan dapat membahayakan pengguna jalan.

“Rinciannya yang kita tertibkan adalah baliho 797 buah, spanduk 176 buah, umbul-umbul tujuh buah, bendera 1.112 buah, rontek 463 buah, dan banner 38 buah. Selama dua hari akan kita lakukan penertiban APK,” kata Is Sumarsono di sela kegiatan penertiban.

Dalam penertiban kali ini, pihaknya menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gunung Kidul. “Tidak hanya yang di pusat kota saja. Karena banyak laporan di tingkat bawah banyak APK yang sudah rusak, menganggu estetika dan membahayakan,” kata dia.

Ia menyebut sedikitnya ada tiga pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik, maupun calon anggota DPD yang memasang alat peraganya.

“Pelanggaran tersebut diantaranya adalah pemasangan alat peraga yang dipasang papan milik pemerintah atau fasilitas umum seperti tiang listrik, pemasangan APK di papan reklame,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Satpol PP Dwi Warna Widi Nugaraha mengatakan bahwa pihaknya siap membantu Bawaslu dalam penertiban APK kali ini. Tidak hanya personel saja, melainkan pihaknya juga menyiapkan armada untuk membawa APK yang ditertibkan.

“Personel kami siap kapanpun jika diminta untuk membantu menertibkan APK, kami juga menyiapkan armada,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Mahyudin nilai Indonesia krisis tokoh yang bisa jadi tuntunan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan saat ini Indonesia mengalami krisis tokoh bangsa yang bisa jadi panutan dan memberi tuntunan.

“Hari ini kita tidak lagi memiliki figur-figur yang bisa menjadi panutan dan memberi tuntunan dalam berbangsa dan bernegara,” kata Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahyudin saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Empat Pilar MPR di depan Forum RT Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot, Kalimantan Timur, Selasa.

Menurut Mahyudin, Bangsa Indonesia mempunyai banyak tokoh, tetapi tidak bisa menjadi contoh atau teladan.

Padahal, kata Mahyudin, rakyat Indonesia membutuhkan tokoh panutan.

“Tokoh panutan itulah yang memberi tuntunan. Sedangkan tuntunan diperoleh dari tontonan atau proses meniru,” katanya.

Mahyudin menyebutkan Indonesia tidak punya lagi tokoh seperti Bung Karno atau Bung Hatta dan para pendiri bangsa lainnya.

Bung Karno membakar nasionalisme rakyat. Banyak orang pada waktu itu kagum dengan pidato-pidato Bung Karno.

“Kita tidak punya lagi tokoh seperti Bung Karno. Kita rindu pada figur Bung Karno dan tokoh pendiri bangsa lainnya,” kata Mahyudin.

Ketiadaan tokoh-tokoh seperti itu membuat bangsa ini mengalami krisis tokoh bangsa yang menjadi panutan dan memberi tuntunan.

“Sekarang kita juga banyak tokoh, tapi tidak menjadi panutan dan memberi tuntunan,” kata Mahyudin.

Tokoh seperti pimpinan lembaga negara, kata Mahyudin, justru banyak yang tersangkut kasus hukum (korupsi). Contohnya Ketua DPR, Ketua DPD dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terjerat kasus korupsi. Belum lagi mantan menteri, gubernur dan anggota legislatif ada yang terjerat kasus korupsi.

“Tokoh dan para pejabat kita banyak tersangkut kasus korupsi. Ini masalah kita,” katanya.

Mahyudin menambahkan krisis tokoh bangsa ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap tokoh-tokoh publik sekarang. Hal ini bisa dilihat dari partisipasi politik dalam pilkada yang hanya berkisar 60 persen.

“Karena masyarakat tidak percaya. Jangan-jangan mereka beranggapan hanya memilih calon koruptor saja,” katanya.

Krisis ketiadaan tokoh bangsa ini masih ditambah dengan kemajuan teknologi informasi. Mereka bisa mencaci maki tokoh berlindung di balik teknologi informasi.

“Orang bisa memaki lewat twitter, instagram, facebook, whatsapp. Individualistik makin kuat,” katanya.

Mahyudin mengajak peserta sosialisasi untuk menjaga jati diri bangsa.

“Inilah pentingnya Sosialisasi Empat Pilar MPR. Empat Pilar adalah pemersatu bangsa. Karena itu penting sekali penerapan Empat Pilar ini untuk mempertahankan jati diri bangsa,” katanya.
Baca juga: Wakil Ketua MPR minta KPU rapikan DPT
Baca juga: Mahyudin sampaikan lima alasan sosialisasi Empat Pilar
Baca juga: Mahyudin : Pemilu perwujudan kedaulatan di tangan rakyat

Pewarta: Jaka Sugiyanta
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Karding: bebasnya Siti Aisyah wujud perlindungan pemerintah

Jakarta (ANTARA) – Bebasnya Siti Aisyah dari tududuhan membunuh Kim Kong nam, keluarga Pemimpin Korea Utara Kim Kong un, merupakan wujud perlindungan pemerintah terhadap warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran di luar negeri.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa.

Menurut Karding, bebasnya pekerja migran Indonesia, Siti Aisyah dari proses hukum di Malaysia, menunjukkan komitmen yang serius dari Pemerintah Indonesia untuk menjaga dan melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri.

Sejak Siti Aisyah ditangkap oleh Kepolisian Malaysia dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap Kim Kong nam pada 2017, menurut Karding, Presiden Joko Widodo, memberikan perhatian serius serta memerintahkan pejabat terkait untuk membebaskan Siti Aisyah.

“Siti Aisyah sesuai dengan pengakuannya tidak berniat membunuh Kom Jong nam, ia hanya dijebak untuk seolah-olah mengikuti suatu acara  di bandara di Malaysia,” katanya.

Anggota Komisi III DPR RI menjelaskan, salah satu usaha serius Presiden Jokowi dalam pembebasan Aisyah adalah, saat ia bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Mohammad, di Istana Bogor, pada 29 Juni 2018, Jokowi meminta Mahatir untuk melindungi para pekerja migran Indonesia di Malaysia.

“Bukan hanya bersungguh-sungguh dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja migran, Pak Jokowi juga memikirkan bagaimana kesejahteraan para pekerja migran di luar negeri dan keluarganya terjamin,” kata Karding.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, Presiden Jokowi juga memikirkan bagiamana pendidikan anak-anak pekerja migran yang ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri.

Karding mencontohkan, Presiden Jokowi mendorong pembentukan pusat pembelajaran masyarakat atau “community learning center” di Malaysia, diperluas.

Presiden Jokowi, kata dia, juga terus mendorong upaya penciptaan lapangan kerja di Tanah Air agar jumlah pekerja migran di Indonesia semakin berkurang jumlahnya. “Presiden ingin memastikan anak-anak bisa tetap mendapat perhatian dan kasih sayang yang utuh dari orang tuanya,” katanya.

Karding menegaskan, pembebasan Siti Aisyah menunjukkan bahwa Negara Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo selalu hadir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat di manapun berada, termasuk buruh migran di luar negeri.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019