Kepala BNPT beri wawasan kebangsaan di Rapimnas Ditjen Pajak

Jakarta (ANTARA News) – Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius memberikan pembekalan wawasan kebangsaan dan pemahaman bahaya radikalisme dan terorisme pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu.

“Kami mengundang Kepala BNPT karena kami tidak ingin Rapimnas ini hanya bicara teknis perpajakan, perlu juga wawasan kebangsaan,” kata Dirjen Pajak Robert Pakpahan dikutip dari siaran pers.

Selain itu, lanjut Robert, pihaknya juga perlu pencerahan mengenai bibit radikalisme, terutama cara untuk mendeteksi. 

“Ini penting untuk menambah optimisme kami dalam menjalankan tugas tahun 2019,” ujarnya.

Rapimnas Ditjen Pajak 2019 dihadiri seluruh pejabat eselon 1 dan 2, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pajak, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia.

Kepala BNPT Suhardi Alius sepakat para pelaku perpajakan harus terus diberikan wawasan kebangsaan karena secara universal pembangunan suatu bangsa ada di sektor pajak.

Mantan Sekretaris Utama Lemhannas itu berharap dengan wawasan kebangsaan serta pemahaman radikalisme dan terorisme yang diberikan, para pelaku pajak di Indonesia bisa bekerja penuh motivasi dan tidak ada keraguan sepanjang untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.

“Mereka butuh pencerahan wawasan kebangsaan untuk memotivasi dan mengantisipasi berbagai dinamika masyarakat serta deteksi dini radikalisme dan terorisme agar mereka punya integritas dalam menghadapi persoalan yang terjadi,” kata Suhardi Alius.

Menurut dia, dinamika perkembangan dunia terutama terkait dengan informasi digital perlu diantisipasi, terutama efek-efek negatifnya.

Mantan Kapolda Jabar ini juga memaparkan perkembangan radikalisme mulai dari proses praradikalisasi, identifikasi diri, indoktrinasi, dan jihadisasi. 

Ia juga menjelaskan ciri-ciri seseorang terjangkit virus radikalisme antara lain mulai memisahkan diri, intoleran, eksklusif, dan mudah mengafirkan orang lain.
 

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mahendradatta: ide pembebasan Ba’asyir dari Yusril

Jakarta (ANTARA News) – Pengacara Abu Bakar Ba’asyir, Mahendradatta mengatakan ide pembebasan kliennya berasal dari Yusril Ihza Mahendra yang menemui Ba’asyir sebanyak dua kali mengatasnamakan pengacara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.

“Ide pembebasan Ustadz Ba’asyir dari Yusril namun bahwasanya dia telah meyakinkan Presiden, dan Presiden setuju,” kata Mahendradatta saat menemui Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, saat itu Ba’asyir mengatakan kalau pembebasannya itu menggunakan syarat, maka lebih baik tidak jadi, karena misalnya apabila jadi tahanan rumah harus ada penjaganya.

Namun menurut dia, Yusril mengatakan pembebasan tersebut merupakan tanpa syarat lalu tiba-tiba diumumkan kepada publik tanpa diberitahukan dahulu kepada tim pengacara Ba’asyir.

“Lalu pernyataan Yusril bak gayung bersambut karena Presiden Jokowi mengatakan ustadz akan dibebaakan tanpa syarat. Ustadz pun tidak menolak kalau pembebasan tanpa syarat,” ujarnya.

Dia mengatakan dirinya sudah konfirmasi kepada Ba’asyir bahwa yang bersangkutan tidak pernah bilang minta dibebaskan, namun tiba-tiba ditawarkan Yusril untuk bebas tanpa syarat.

Menurut dia, Ba’asyir menanyakan kelanjutan janji pembebasan tanpa syarat tersebut khususnya janji Presiden membebaskan Ba’asyir atas dasar kemanusiaan.

“Misi kami bagaimana janji Presiden bebaskan Ba’asyir atas nama kemanusiaan. Ustadz bilang kalau dibebaskan, berikan waktu 3-5 hari untuk membereskan barang-barang dan Yusril katakan secara administasi tidak lama karena sehari selesai,” katanya.

Dia juga mengaku heran mengapa Yusril bisa menemui Ba’asyir di Lapas Gunung Sindur dengan pengamanan maksimum dan hanya bisa dikunjungi pengacara dan keluarga.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pihaknya akan mengkaji info tersebut karena terjadi kegaduhan dan ketidakpastian.

Menurut dia, Presiden mengatakan akan membebaskan Ba’asyir atas dasar kemanusiaan namun Menteri Koordiantor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan meralatnya, dan itu aneh.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Debat Capres putaran kedua diharapkan mencerahkan rakyat

Pansus RUU Minuman Beralkhol Ketua Gerakan Nasional Anti Miras Fahira Idris menyampaikan pendapatnya saat diskusi forum legislasi di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/11). Diskusi tersebut membahas penerapan RUU Minuman Beralkohol. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Masa` nggak bisa menyajikan debat yang berkualitas

Jakarta (ANTARA News) – Anggota DPD RI Fahira Idris mengemukakan, debat calon presiden putaran kedua pada 17 Februari 2019 dengan tema persoalan energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup dan infrastruktur diharapkan memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia.

“Semua pihak yang terlibat dalam perencanaan debat terutama KPU, tim sukses dan penelis harus punya keberanian dan semangat yang sama untuk menyajikan pendidian politik yang bermutu kepada rakyat lewat debat ini,” kata Fahira Idris di Jakarta, Rabu.

Dia mengungkapkan, salah satu diskursus yang terus menerus menjadi polemik atau persilangan pendapat antara pemerintah atau barisan pendukung Jokowi dan oposisi atau barisan pendukung Prabowo selama empat tahun terakhir ini adalah persoalan impor pangan.

“Terutama beras, kedelai, jagung, daging sapi, garam dan gula serta kontroversi pembangunan infrastruktur,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Dapil Jakarta ini.

Irisan persilangan pendapat terhadap kedua persoalan ini, kata Fahira, sangat jelas.

Pemerintah bersikukuh harus ada impor. Sementara, oposisi menyatakan impor adalah kebijakan yang keliru.

Begitu juga dengan infrastruktur. “Pemerintah menjadikannya sebagai jualan keberhasilan, sementara oposisi tegas menyatakan pembangunan infrastruktur ugal-ugalan dan tidak memberi dampak langsung bagi rakyat, kata Fahira dalam pernyataan resmi.

Dia mengatakan, soal impor pangan dan infrastruktur harus terkuak saat debat kedua nanti. “Saya sudah kasih kisi-kisi persilangan pendapat terkait soal impor dan infrastruktur,” katanya.

Dia menilai hal ini sangat sederhana. “Masa` nggak bisa menyajikan debat yang berkualitas,” katanya.

KPU dibantu panelis tinggal menyajikan dua persilangan pendapat ini saat debat. “Paksa kedua capres berargumen habis-habisan soal kebijakan impor dan infrastruktur,” katanya.

Berkali-kali dia mengingatkan bahwa debat ini bukan kepentingan KPU apalagi tim sukes. “Tetapi kepentingan rakyat agar punya landasan kuat memilih calon presidennya,” kata Fahira.

Metode persilangan pendapat yang selama empat tahun ini terakumulasi antara pemerintah dan oposisi juga bisa dijadikan dasar materi debat terkait persoalan ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Kedua capres, kata dia, harus mampu menggambarkan program jangka pendek, menengah dan panjang untuk mengatasi ketergantungan bangsa ini terhadap energi fosil.

Selain itu, debat harus bisa menarik komitmen capres untuk menjamin bahwa pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya berdasarkan pasal 33 ayat 2 UUD 1945.

Selain itu punya program konkret mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang mengkibatkan kerusakan lingkungan.

Divestasi Freeport yang begitu ramai diperdebatkan bisa menjadi salah satu `background` atau contoh kasus materi perdebatan soal sumber daya alam dan lingkungan, kata Fahira yang mencalonkan lagi sebagai Anggota DPD RI Dapil Jakarta pada Pemilu 2019.

Kalau KPU dan penelis berani menjadikan persilangan pendapat sebagai materi perdebatan, dia yakin debat kedua akan mencerahkan rakyat.

Baca juga: Pengamat: Debat Capres terkesan seperti lomba debat
Baca juga: KPU tak lagi bocorkan kisi-kisi debat

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Doa Presiden di HUT Megawati Soekarnoputri

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo yang menghadiri perayaan ulang tahun Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan doa usai menghadiri Pagelaran Bangun Pemudi Pemuda.
   
“Dalam hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-70 plus 1 plus 1, dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau dan Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada Bu Megawati Soekarnoputri,” kata Presiden ditemui di Hotel Sahid, Jakarta pada Rabu.
   
Dalam acara itu, Presiden yang hadir di acara itu bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menerima buku berjudul “The Brave Lady” yang menuliskan tentang Megawati.
   
Pada saat sambutannya, Megawati menyampaikan pesan kepada pemuda pemudi Indonesia untuk bertanggung jawab dalam menggunakan telepon pintar.
   
Megawati juga menyampaikan tentang perkembangan seni budaya yang dialami oleh pemuda pemudi saat ini.
   
Selain itu, dia juga mengapresiasi atas acara perayaan ulang tahun ke-72 yang diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan.
   
“Senang hari ini karena biasanya hari ini hari kerja, tapi dihibur oleh anak-anak yang manis-manis ini,” kata Megawati.
   
Sejumlah pentas seni tari tradisional modern pun ditampilkan oleh sanggar Swara Gembira pada acara itu dengan memadukan aksi teatrikal yang menyajikan tarian enerjik anak-anak muda.
  .

Sajian pagelaran “Bangun Pemudi Pemuda” menyimbolkan keragaman seni budaya, adat daerah, suku, hingga keragaman profesi bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote.
   
Pada awal acara, tarian ditampilkan oleh sejumlah wanita yang memegang busur dan panah dengan gemulai mengikuti lagu Bengawan Solo menari dengan mengenakan busana putih.
   
Tidak ketinggalan sajian lenong Betawi sebagai aksi musikal lagu ciptaan maestro seniman Betawi kenamaan, Benyamin Syuaib, dengan lagunya “Minta Duit”.
   
Mengakhiri acara, kesenian reog dan “jaranan” serta gabungan para penari yang telah tampil menyanyikan bersama lagu “Bangun Pemudi Pemuda”. 

Baca juga: Megawati rayakan ulang tahun bersama kaum milenial
 

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sejumlah menteri hadiri peluncuran buku Megawati “The Brave Lady”

Jakarta (ANTARA News) – Sejumlah menteri pada pemerintahan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri maupun Kabinet Kerja hadir pada peluncuran dan bincang buku “The Brave Lady” pada peringatan ulang tahun ke-72 Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Rabu. 

Buku “The Brave Lady” berisi tentang kepemimpinan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dalam catatan para Menteri Kabinet Gotong-Royong.

Hadir pada acara peluncuran buku tersebut mantan Wakil Presiden  Try Sutrisno, Hamzah Haz, dan Boediono. Menteri pada Kabinet Gotong Royong Hassan Wirajuda,  Yusril Ihza Mahendra, Malik Fajar. 

Kemudian, Agum Gumler, Hatta Rajasa, Purnomo Yusgiantoro, Boediono, dan Rokhmin Dahuri. Mantan Kapolri Da’i Bachtiar, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom. 

Hadir juga Menteri Kabinet Kerja antara lain Darmin Nasution, Susi Pujiastuti,  Amran Sulaiman, Eko Sanjoyo, dan Lukman Hakim. Tampak hadir juga mantan Ketua MPR RI Sudarti Danusubroto, serta keluarga Megawati, yakni Guntur Soekarnoputra dan Sukmawati Soekarnoputri.

Pada kesempatan tersebut, empat Menteri Kabinet Gotong memberikan testimoni pengalamannya pada kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. 

Mereka adalah Menteri Pertambangan dan Energi Purnomo Yusgiantoro, Menteri Hukum dan Perundangan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Malik Fajar, serta Menteri Keuangan Boediono.

Purnomo Yusgiantoro mengaku pernah memberikan julukan kepada Megawati Soekarnoputri sebagai “The Brave Lady”, wanita pemberani, dalam sebuah tulisan tahun 2003.

“Saya tidak menyangka, ternyata istilah tersebut dipakai sebagai judul buku dan menjadi tema utama buku yang diluncurkan hari ini,” katanya.

Purnomo menceritakan, latar belakang dirinya menyebut Megawati sebagai “The Brave Lady” adalah terkait dengan persoalan minyak, di mana Indonesia harus bertemu dengan Amerika Serikat untuk membicarakan harga minyak dunia.

Purnomo mengusulkan kepada Megawati untuk melakukan kunjungan ke Amerika Serikat dan bertemu dengan presiden. Menjelang waktu kunjungan, kata dia, terjadi peristiwa gedung kembar di New York ditabrak oleh pesawat, yang dikenal dengan peristiwa 11 September.

“Namun, Ibu Megawati tetap berangkat ke Amerika,” katanya.

Baca juga: Doa Presiden di HUT Megawati Soekarnoputri

Baca juga: Megawati rayakan ulang tahun bersama kaum milenial

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ma’ruf yakini Jokowi sukses jalani debat kedua

Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin menggunting pita sebagai tanda dibukanya bazaar hasil bumi relawan Jokowi-Ma’ruf Amin saat kampanye di Desa Cigugur Girang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (20/1/2019). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/ama.

Ma’ruf menyatakan dirinya hanya mendukung dan mendoakan agar Jokowi berhasil dan bisa memenangi debat di mata publik serta mampu menyampaikan pesan gagasan serta program terkait tema debat dengan baik kepada publik. 

Lamongan (ANTARA News) – Cawapres RI Ma’ruf Amin meyakini Jokowi selaku capres petahana akan sukses menjalani debat capres kedua 17 Februari 2019.

Ma’ruf mengaku tidak melakukan sesi diskusi khusus dengan Jokowi tentang materi debat kedua yang akan dijalani antara kedua capres. 

“Beliau sebagai petahana sudah hapal apa yang harus dilewati (dalam debat),” kata Ma’ruf disela kegiatannya menghadiri pelantikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lamongan, di Lamongan, Jawa Timur, Rabu. 

Ma’ruf menyatakan dirinya hanya mendukung dan mendoakan agar Jokowi berhasil dan bisa memenangi debat di mata publik serta mampu menyampaikan pesan gagasan serta program terkait tema debat dengan baik kepada publik. 

“Kita harus ‘support’ supaya pak Jokowi berhasil, bisa memenangi debat,” ujar dia. 

Debat kedua akan dijalani hanya antara kedua capres yakni nomor urut 01 Jokowi dan nomor urut 02 Prabowo Subianto. 

Debat capres kedua mengambil tema isu energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. 

Baca juga: Ma’ruf Amin: Presiden Jokowi sangat hormati NU
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019

Presiden hadiri pagelaran Bangun Pemudi Pemuda

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo menghadiri pagelaran Bangun Pemudi Pemuda yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu 

Presiden hadiri didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla, dan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
    
Acara tersebut diselenggarakan DPP PDI Perjuangan untuk merayakan HUT Ke-72 Megawati yang juga merupakan ketua umum partai berlambang kepala banteng itu.
   
Sejumlah pejabat yang hadir pada acara itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Kepala BIN Budi Gunawan.
   
Selain itu hadir juga seniman Jaya Suprana, Guruh Soekarnoputra, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar, Penasihat Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Yusril Ihza Mahendra, tim sukses capres-cawapres nomor urut 01 Yenny Wahid.
   
Acara itu dipandu oleh komedian Cak Lontong dan seniman Butet Kertaradjasa.
   
Megawati juga menyerahkan buku berjudul “The Brave Lady” kepada Presiden dan Wakil Presiden.
   
Dalam pagelaran Bangun Pemudi Pemuda ditampilkan sejumlah kesenian tari dan musik antara lain lagu Bengawan Solo, Yamko Rambe Yamko, dan Rasa Sayange.
   
Penampilan teatrikal dari Sanggar Swara Gembira itu juga menyimbolkan keberagaman adat istiadat, serta seni budaya dan ragam profesi masyarakat Indonesia melalui tari-tarian energik yang diakhiri dengan lagu Bangun Pemudi Pemuda.

Baca juga: Sejumlah menteri hadiri peluncuran buku Megawati “The Brave Lady”

Baca juga: Doa Presiden di HUT Megawati Soekarnoputri

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ma’ruf Amin serahkan keputusan Ba’asyir kepada Pemerintah

Cawapres RI Ma’ruf Amin di Tuban. (Rangga Jingga)

Tuban (ANTARA News) – Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan keputusan soal jadi atau tidaknya pembebasan narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir kepada pemerintah. 

“Itu kita serahkan kepada Pemerintah,” kata Ma’ruf di sela kegiatannya di Tuban, Jawa Timur, Rabu. 

Ma’ruf mengatakan rencana pembebasan Ba’asyir atas dasar kemanusiaan adalah sebuah cita-cita yang baik, namun secara teknis, terkait mekanisme persyaratan, Pemerintah lebih mengetahui. 

“Upaya pembebasan itu cita-cita yang baik, tapi secara teknis tentu pemerintah yang lebih tahu,” ujar dia. 

Sebelumnya Pemerintah menyatakan akan membebaskan Abu Bakar Ba’asyir setelah yang bersangkutan menjalani sembilan tahun dari 15 tahun hukuman yang dideranya.

Syaratnya, sebagaimana dikatakan Presiden Joko Widodo sebagai persyaratan dasar, Ba’asyir harus menyatakan kesetiaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945.

Ba’asyir ditengarai menolak hal tersebut. Sehingga Pemerintah dikabarkan akan membatalkan rencananya membebaskan Ba’asyir. 
***2***

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

Kapolri: Pemberantasan terorisme telah kedepankan supremasi hukum dan HAM

Jakarta (ANTARA News) – Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan penanggulangan terorisme di Indonesia telah menjunjung tinggi supremasi hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).

Dari siaran pers yang diterima Antara, Jakarta, Rabu, Tito menyebutkan bahwa pendekatan penegakkan hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM sangat tepat diterapkan dalam iklim demokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Kapolri saat memberikan kuliah dengan judul Strategy and Counter Strategy of Terrorist Networks, Case Study Indonesia kepada para peserta Pelatihan Analisis Terorisme ke 12 di Nanyang Technological University, Singapura.

“Pendekatan penegakkan hukum telah berhasil merebut simpati publik kepada pemerintah  dalam upaya penanggulangan terorisme,” kata Tito.

Ia menjelaskan penanggulangan terorisme di Indonesia mengkombinasikan pendekatan keras berupa penegakkan hukum secara tegas, profesional dan menunjunjung tinggi nilai-nilai HAM serta pendekatan lunak.

Bahkan, kata Tito, negara lain mengakui keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi terorisme.

“Kombinasi antara pendekatan hard power 
dan soft power tersebut juga dinilai berhasil dan telah menarik berbagai negara asing dan lembaga internasional,” ujarnya.

Tito mengatakan, pendekatan soft power yang dimaksud adalah berupa upaya deradikalisasi, kontraideologi, kontraradikalisasi, netralisasi saluran penyebaran ideologi radikal serta netralisasi situasi kondusif terhadap penyebaran ideologi radikal.

“Ini sangat efektif dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia,” kata mantan Kepala BNPT ini.

Di samping itu, Tito mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang dinilai berhasil mengatasi permasalahan terorisme dengan cara-cara terhormat dan bermartabat di mata dunia. ***2***

Baca juga: Polisi katakan terorisme meningkat selama 2018

Baca juga: Kepolisian Indonesia fokus pada penelusuran aliran dana terorisme

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ma’ruf nilai positif Ahok sudah jalani hukuman

Cawapres RI Ma’ruf Amin di Tuban Rabu (23/1/2019). (ANTARA/Rangga Jingga)

Tuban (ANTARA News) – Calon Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menilai positif bebasnya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setelah menjalani hukuman kasus penodaan agama. 

“Dia sudah patuh menjalani hukuman, tentu saya kira bagus,” kata Ma’ruf yang dimintai tanggapannya atas bebasnya Ahok, di sela kegiatannya di Tuban, Jawa Timur, Rabu. 

Ketua Umum non-aktif Majelis Ulama Indonesia MUI (2015-2020) itu mengatakan bebasnya Ahok sebagai suatu hal yang biasa, sebab yang bersangkutan sudah menjalani hukuman sesuai putusan.

Pada Kamis, 24 Januari 2019, Basuki Tjahaja Purnama akan menghirup udara kebebasan setelah menjalani masa hukuman di penjara sejak 9 Mei 2017.

Melalui akun Instagram @basukibtp, tim Basuki mengunggah surat Basuki yang ditujukan kepada para pendukungnya.

Basuki meminta agar para pendukungnya tidak menyambutnya di Mako Brimob saat dirinya dibebaskan nanti. Ia juga meminta maaf kepada berbagai pihak atas segala kesalahannya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo sebelumnua mengatakan Polri tidak akan memberikan pengamanan khusus pada hari pembebasan terpidana kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama, di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. 

Menurut dia, pengamanan dari Korbrimob Polri dan jajaran Polsek Cimanggis cukup untuk mengamankan proses pembebasan Basuki.

“Antisipasi (keamanan) dari Brimob dan Polsek Cimanggis. Sudah cukup itu,” kata Dedi.

 Baca juga: Ma’ruf Amin ingin bertemu pendukung Ahok secara khusus
Baca juga: Ahok akan tekuni bisnis minyak dan presenter talk show setelah bebas

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019

Ulama Banten puji kinerja Jokowi

(Antara)-Sejumlah Ulama Banten menyambangi Istana Merdeka Jakarta Rabu 23 Januari. dalam kesempatan tersebut para ulama memuji kinerja Presiden Joko Widodo selama masa kepemimpinannya, Abuya berharap Jokowi dapat melanjutkan kepemimpinannya lima tahun kedepan. 

Sebanyak 21.000 Pendarat Tuban siap menangi Jokowi-Ma’ruf

Cawapres RI Ma’ruf Amin (ketiga dari kanan), saat menghadiri deklarasi Tim Pendarat di Tuban, Jawa Timur, Rabu (23/1/2019). (Rangga Jingga)

Tuban (ANTARA News) – Sebanyak 21.000 kelompok Tim Pendarat atau tim relawan Tuban menyatakan kesiapannya memenangi Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

“Pendarat merasa terpanggil untuk memenangi Pak Jokowi bersama KH Ma’ruf Amin,” kata Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tuban sekaligus Penasihat Tim Pendarat Jokowi-Ma’ruf, Musta’in Syukur dalam acara deklarasi di Tuban, Rabu. 

Musta’in mengatakan istilah Pendarat merupakan tradisi dan budaya orang Tuban. Ia mencontohkan, di Tuban, jika membuat acara, maka tanpa dimintai bantuan, para tetangga akan turut membantu penyelenggaraan hajatan.

Tim Pendarat Tuban yang menurut Musta’in berjumlah 21.000 ini, secara sukarela akan membantu Jokowi-Ma’ruf dalam kontestasi Pilpres 2019.

Lebih jauh dia mengatakan saat ini, orang NU telah menjabat di berbagai kepemimpinan mulai tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. 

Kini saatnya orang NU mewakili kepemimpinan nasional dengan menjabat sebagai wakil presiden. 

“Kalau ingin memiliki wapres dari kiai, dari NU, maka dalam Pilpres 17 April pasangan Jokowi-Ma’ruf harus menang,” ujar Musta’in Syukur. 

Sementara itu Ma’ruf Amin yang hadir dalam deklarasi itu menyatakan optimistis perolehan sura Jokowi dan dirinya di Tuban akan signifikan. 

“Saya kira ini membanggakan. Kalau dibilang 21 ribu ini cukup lumayan besar. Karena itu kita yakin Tuban akan dimenangkan oleh capres-cawapres 01,” ujar Ma’ruf. 

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon, nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

***2***

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

KPUD Malang targetkan tingkat partisipasi 75%

(Antara)-Sebanyak 55 relawan demokrasi dikukuhkan oleh KPUD Kota Malang, Jawa Timur, dengan salah satu tugas untuk mencapai target partisipasi Pemilu, dari 68% di tahun 2014, menjadi 75% di Pemilu serentak nanti. relawan demokrasi yang dilantik ini, mayoritas diisi koleh generasi muda, dari berbagai kalangan masyarakat.