14.456 pemilih di Batam pindah pilih

Idealnya mereka yang mendaftar ke kita. Tapi karena kita tahu jumlahnya banyak, makanya kita yang jemput bola. Kemarin ada lima hari pendataan, ujarnya

Batam (ANTARA) (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Kepulauan Riau melayani 14.456 pemilih yang pindah lokasi tempat pemungutan suara (TPS) ke daerah pemilihan lain di kota setempat, maupun ke daerah lain di Indonesia.

Anggota KPU Batam Sudarmadi usai rapat pleno penetapan DPTb di Batam, Rabu, mengatakan, sebanyak 10.161 orang yang pindah pilih masuk, dan 4.395 pemilih mengurus pilih ke luar.

“DPTb masuk sebanyak 10.161 pemilih. Terdiri dari 1.655 pemilih mengurus di daerah asal, dan 8.506 mengurus pindah pilih di daerah tujuan,” kata Sudarmadi.

Kemudian, 4.395 pemilih mengurus pindah ke luar, yang terdiri dari 1.168 orang mengurus di daerah asal, dan 3.227 pemilih mengurus di daerah tujuan.

Menurut Sudarmadi, pemilih pindah masuk paling banyak di pemukiman kawasan industri, Mukakuning.

Ia mengatakan, perusahaan di kawasan industri tersebut baru menerima karyawan baru dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga banyak pemilih pindahan.

“Paling banyak masuk di Mukakuning, sekitar 2.000 orang,” kata dia.

Sudarmadi bercerita, penambahan jumlah pemilih pindahan di Mukakuning, berkat upaya “jemput bola” yang dilakukan KPU dan jajarannya untuk mendata warga setempat.

“Idealnya mereka yang mendaftar ke kita. Tapi karena kita tahu jumlahnya banyak, makanya kita yang jemput bola. Kemarin ada lima hari pendataan,” ujarnya.

Pemilih masuk di Mukakuning, kebanyakan berasal dari luar kota Batam, antara lain daerah-daerah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi.

Terpisah, anggota KPU Batam Zaki Setiawan mengatakan, penetapan DPT-b tidak otomatis menambah jumlah DPT Batam.

“Karena di antara yang 10.161 yang masuk, tidak semuanya dari luar kota, ada juga yang pindah pilih antar daerah pemilihan, misalnya dari Sekupang ke Batuampar. Jadi tidak bisa langsung menambah DPT,” kata dia. Begitu pula dengan pemilih yang mengurus surat pindah pilih keluar.

Sebelumnya, KPU Batam menetapkan jumlah DPT hasil perbaikan (DPTHP-2) sebanyak 650.876 pemilih pada 11 Desember 2018, terdiri atas 326.931 pemilih laki-laki dan 323.945 perempuan. Pemilih terbanyak ada di Kecamatan Sagulung dengan 115.114 orang. Kemudian Batam Kota 104.389 pemilih, Sekupang 77.268 pemilih, dan terendah di Kecamatan Bulang dengan 7.779 pemilih.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Sekjen sebut salah satu Waketum PPP akan gantikan Rommy di TKN

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut salah satu wakil ketua umum PPP akan menggantikan posisi Muhammad Romahurmuziy di Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

“Soal posisi Pak Rommy di TKN, nanti akan kita bicarakan pada rapat pleno Pengurus Harian DPP PPP,” kata Arsul Sani, di Jakarta, Rabu.

Menurut Arsul, memang ada usulan-usulan untuk mengganti posisi Romahurmuziy sebagai anggota Dewan Penasihat di TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, tapi hal itu akan dibicarakan lebih dulu dalam rapat Pengurus Harian DPP PPP.

Pelaksana tugas (Plt) ketua umum PPP, Suharso Monoarfa, yang baru ditunjuk dalam rapat pleno Pengurus Harian DPP PPP, Sabtu (16/3), menurut Arsul sudah ada dalam struktur TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, sebagai anggota Dewan Pengarah.

“Pak Suharso mengatakan, kalau posisi Pak Rommy di TKN akan diganti, dia mengusulkan digantikan oleh salah satu wakil ketua umum saja,” katanya.

Menurut Arsul, kalau usulan-usulan itu akan akan direalisasikan, maka Pengurus Harian DPP PPP akan membahasnya dalam rapat pleno.

Dalam struktur kepengurusan DPP PPP periode 2016-2021, ada delapan, yakni Mardiono, Fadli Nurzal, Amir Uskara, Arwani Thomafi, Fernita Darwis, Wardatul Asriah, Reni Marlinawati, Tamam Achda, Anita Prihapsari, Ermalena Muslim, Mansyur Kardi.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

3.000 personil TNI bantu pengamanan Pemilu Papua Barat

Ilustrasi simulasi pengamanan Pemilu 2019 oleh personel TNI. Tanggung jawab utama pengamanan Pemilu ada pada polisi sementara TNI bersifat mendukung jika diminta mereka. (ANTARA FOTO/Jojon)

Manokwari (ANTARA) – Sebanyak 3.000 personil TNI AD dan TNI AL dipersiapkan untuk membantu Polri pada pengamanan Pemilu 2019 di Papua Barat.

Kepala Polda Papua Barat, Brigadir Jenderal Polisi Rudolf Albert Rodja, di Manokwari, Rabu, menyatakan, mereka terus mematangkan persiapan pengamanan Pemilu di sana. Koordinasi terus dilakukan, baik dengan Kodam XVIII/Kasuari, Komando Armada III TNI AL, pemerintah daerah maupun penyenggara Pemilu.

“Tadi kami melaksanakan telekonferensi yang dipimpin menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan. Dihadiri juga kepala Kepolisian Indonesia, panglima TNI, kepala BIN, ketua KPU, serta Badan Pengawas Pemilu,” kata dia.

Polda Papua Barat, kata dia, menyiapkan 66 persen personilnya dalam pengamanan. Seluruh Polres di sana dioptimalkan untuk mengamankan wilayah kerja masing-masing.

“Besok (Kamis 21/3) kami akan melaksanakan latihan sistem pengamanan di Sorong. Jumat kami melaksanakan apel gelar pasukan TNI dan Polri di sana,” kata Rodja.

Apel gelar pasukan dilakukan untuk mengecek kesiapan pasukan dalam mengawal pelaksanaan kampanye terbuka yang akan dimulai pada 24 Maret hingga memasuki minggu tenang dan pemungutan suara.

Pada kesempatan sebelumya, dia menginstruksikan seluruh kepala polres mengoptimalkan kegiatan pengamanan. Simulasi pencoblosan di tempat pemungutan suara pun telah dilaksanakan bersama KPU Papua Barat.

Simulasi yang dihadiri para pejabat utama Polda dan seluruh kepala Polres itu bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan buruk yang dapat terjadi pada 17 April mendatang.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Akademisi: Pileg 2019 momentum kebangkitan kaum perempuan di parlemen

Gedung DPR dalam komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Makassar (ANTARA) – Dosen Senior London School of Public Relation Jakarta Ahmed Kurnia mengatakan pemilihan legislatif (Pileg) 2019 harus dijadikan sebagai momentum kebangkitan bagi kaum perempuan dalam berperan aktif mendukung anggota parlemen perempuan.

“Saat kaum perempuan itu bangkit dan produk legislasi perlu aspirasi kaum perempuan,” ujar Dosen Senior London School of Public Relation Jakarta Ahmed Kurnia S di Forum Partisipasi Pemilih Pemula dan Perempuan: Suara Kita Menentukan Masa Depan Bangsa di Auditorium Baruga, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.

Menurut dia, keterwakilan kaum perempuan saat ini sangat minim, dibawah 15 persen, padahal kuota parlemen perempuan sebanyak 30 persen dari total seluruh anggota legislatif.

Tentunya hal ini dinilai begitu memprihatinkan disaat jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.

“Keterwakikan di parlemen meningkat saat ini kurang lebih 15 persen kita harus tingkatkan lebih dari 20 persen,” katanya.

Hasil rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara Pilkada Serentak 2018, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, angka rata-rata partisipasi masyarakat mencapai 72,66 persen. Terhitung partisipasi laki-laki mencapai 69,90 persen dan perempuan 75,93 persen.

Sedangkan, dalam partisipasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mencapai angka 75,56 persen dengan angka partisipasi perempuan 77,68 dan partisipasi laki-laki hanya 73,46 persen. Data KPU juga menyebutkan partisipasi publik di tingkat kota mencapai 73,82 persen suara dengan persentasi laki-laki 70,76 persen dan partisipasi perempuan 76,90 persen.

Dia berharap, ditahun-tahun berikutnya pemilih perempuan dapat terus mendukung parlemen perempuan. Adanya dukungan kuat akan membuat produk legislasi semakin menjadi lebih baik bagi kaum perempuan.

“Jumlah pemilih perempuan lebih banyak dari pemilih pria, sudah saatnya perempuan aktif memilih dan memilih wakilnya di parlemen,” sebutnya.

Baca juga: Peneliti: Badan Riset Nasional tidak diperlukan

Baca juga: Pramono Anung: DPR butuh orang jujur

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019

Titiek Soeharto optimistis Prabowo-Sandi menang

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang juga ketua Dewan Pembina Komunitas Rabu Biru Indonesia, Titiek Soeharto (empat kanan), berfoto bersama dengan emak-emak saat berkunjung di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu siang (20/3/2019). (ANTARA/Sumarwoto)

… ini hasil kerja keras kita semua dan saya rasa masyarakat Indonesia hampir semua punya akal sehat untuk memilih Prabowo-Sandi untuk memimpin kita untuk ke depan…

Purwokerto (ANTARA) – Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Titiek Soeharto, optimistis pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu akan menang dalam Pemilu 2019.

Saat ditemui wartawan dalam kegiatan Komunitas Rabu Biru Indonesia, di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu siang, putri kedua Presiden Soeharto itu mengaku bersyukur karena dalam beberapa survei, elektabilitas Prabowo/Sandi makin mendekati pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo/Ma’ruf Amin.

“Alhamdulillah, ini hasil kerja keras kita semua dan saya rasa masyarakat Indonesia hampir semua punya akal sehat untuk memilih Prabowo-Sandi untuk memimpin kita untuk ke depan membangun bangsa ini menjadi masyarakat adil, makmur, dan sejahtera,” katanya.

Terkait dengan kegiatannya di Purwokerto, dia mengatakan, setiap Rabu, Komunitas Rabu Biru yang merupakan relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selalu berkumpul.

“Tadi pagi,saya senam di Tasikmalaya, siang ini di Purwokerto, ketemu emak-emak di sini, nanti malam di Semarang, Insya Allah. Targetnya kita mau ketemu relawan Prabowo-Sandi, memberikan semangat kepada ibu-ibu di sini, emak-emak di sini supaya lebih semangat lagi dalam memenangkan Prabowo-Sandi,” katanya.

Saat ditanya strategi untuk memenangkan Prabowo-Sandi, dia mengatakan, ibu-ibu sudah tahu bagaimana cara untuk memenangkan itu.

Ia mengaku telah berkeliling Sumatera dan hari ini (20/3) di tiga kota, yakni Tasikmalaya, Purwokerto, serta Semarang karena waktunya sudah sempit.

“Saya tidak boleh kampanye di sini, tapi masing-masing kelompok sudah tahu mesti (harus) apa di TPS-TPS, ikut mengawasi di TPS itu, misalnya kalau ada orang asing yang masuk di TPS, tidak bisa bahasa Indonesia,” katanya.

Dalam kunjungannya di Purwokerto, Titiek Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto didampingi Mayangsari yang merupakan istri dari kakaknya, Bambang Trihatmodjo. 

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

KPU Gunung Kidul mulai melipat surat suara DPR RI

KPU Kabupaten Gunung Kidul mulai melakukan pelipatan surat suara DPR RI dengan melibatkan ratusan orang. (Foto ANTARA/Mamiek)

Jumlah petugas yang dilibatkan dalam pelipatan surat suara DPR RI sebanyak 300-an orang, 80 persennya ibu-ibu

Gunung Kidul (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai melakukan pelipatan ribuan lembar surat suara untuk DPR RI.

Komisioner KPU Gunung Kidul Andang Nugrogo di Gunung Kidul, Rabu, mengatakan surat suara yang dikirim adalah sebanyak 1.237 kardus dengan rinciannya sebanyak 1.236 kotak masing-masing berisi 500 lembar surat suara di setiap kardusnya, sedangkan satu kardus lainnya hanya berisi 12 lembar surat suara.

“Pelipatan surat suara sudah dimulai pada Selasa (19/3). Kami mentargetkan pelipatan surat suara selesai dua minggu,” katanya.

Ia mengatakan honor yang diterima petugas pelipat kertas suara berbeda-beda jenis surat suara. Untuk DPRD Gunung Kidul, DPRD Propvnsi, dan DPR RI perlembarnya mendapatkan honor Rp150 per lembar, DPD RI Rp70 lembar, dan presiden Rp50 per lembar.

“Jumlah petugas yang dilibatkan dalam pelipatan surat suara DPR RI sebanyak 300-an orang, 80 persennya ibu-ibu,” katanya.

Dia menjelaskan surat suara yang rusak akan dipisahkan lalu dibuatkan surat berita acara lalu memintaka pengganti surat suara yang rusak. Untuk pelipatan surat suara sudah berlangsung sejak kemarin.

Pada hari pertama sudah terlipat sebanyak 180 ribu surat suara, KPU juga sudah menemukan beberapa kertas suara yang rusak namun tidak banyak.

“Untuk pelipatan target dua minggu kalau bisa jangan sampai dua minggu sepuluh hari mungkin bisa. Setelah pelipatan surat suara untuk DPR RI, nanti kemungkinan akan datang surat suara untuk DPD, DPRD, dan presiden,” ucapnya.

Warga lainnya Vicki Saputra Hidayat (20) mengatakan dirinya tertarik terlibat dalam pelipatam surat suara untuk mengisi kekosongan waktu. “Lumayan sehari kemarin dapat 500 lembar, nanti hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya. 

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

DPR: Penggunaan KTP-E untuk ‘nyoblos’ lindungi hak memilih masyarakat

Anggota Fraksi PKB Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh. (ANTARA /M Agung Rajasa)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Nihayatul Wafiroh mengatakan keputusan Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu bahwa masyarakat yang tidak terdaftar di DPT maka boleh menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP Elektronik adalah langkah melindungi hak memilih masyarakat.

“Dasar keputusan bahwa masyarakat yang tidak terdaftar di DPT maka boleh menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP Elektronik adalah sesuai UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Nihayatul saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan KPU dan Bawaslu memang ada pemahaman yang berbeda antara kedua lembaga penyelenggara Pemilu terkait penggunaan KTP E bagi masyarakat yang belum masuk DPT.

Namun dia menegaskan bahwa Komisi II DPR RI menilai harus mengacu pada UU Pemilu yaitu penggunaan KTP-E bagi masyarakat yang belum masuk DPT.

“Kami menilai di UU Pemilu sangat jelas bahwa bisa menggunakan KTP Elektronik maka kami putuskan menggunakan itu, tidak boleh suket,” ujarnya.

Politisi PKB itu menjelaskan memang ada masyarakat yang masuk DPT namun tidak memiliki KTP Elektronik namun bisa datang ke TPS menggunakan identitas lain.

Namun menurut dia, masyarakat yang belum masuk DPT maka identitas satu-satunya adalah KTP Elektronik dan ada di daerah asalnya.

“Ini mendorong Kementerian Dalam Negeri menyelesaikan persoalan perekaman dan penerbitan KTP Elektronik. Karena tidak boleh suket maka pencetakan harus segera,” katanya.

Sebelumnya, RDP Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu menghasilkan tujuh rekomendasi salah satunya Komisi II DPR RI KPU dan Bawaslu sepakat bahwa masyarakat yang tidak terdaftar di DPT maka boleh menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP Elektronik.

Kedua, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri RI dan Bawaslu RI terhadap kinerja penyelenggara pemilu yang melakukan berbagai upaya maksimal untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

Ketiga, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk membedakan warna KTP E bagi warna dan menghentikan pencetakan KTP elektronik bagi Warga Negara Asing hingga Pemilu selesai sebagai upaya menciptakan situasi Pemilu serentak yang kondusif.

Keempat, Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan langkah-langkah percepatan pencetakan KTP E bagi 4.231.823 penduduk yang belum melakukan perekaman serta melakukan upaya afirmatif di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan daerah lain yang tingkat perekamannya masih rendah agar dapat selesai sebelum 31 Maret 2019,

Kelima, Komisi II DPR RI menyetujui usulan perubahan peraturan KPU nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019 terkait daerah tertentu yang memerlukan penambahan waktu penghitungan suara dari 10 hari menjadi 17 hari dan perubahan PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara selanjutnya peraturan Bawaslu yang terkait hal di atas menyesuaikan.

Keenam, Komisi 2 DPR RI memahami kesulitan Bawaslu dalam rekrutmen pengawas TPS selanjutnya komisi 2 DPR RI meminta Bawaslu agar tetap mengoptimalkan proses rekrutmen.

Ketujuh, Komisi II DPR RI mendorong Bawaslu untuk menyelenggarakan pelatihan bagi saksi peserta pemilu sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Bawaslu.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

MPR ajak masyarakat antusias memilih di Pemilu 2019

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin memberikan materi dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (20/3). (Biro Humas MPR RI)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengajak masyarakat antusias datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam menggunkan hak pilihnya di Pemilu 2019.

Dia menilai Pemilu merupakan ajang yang sah untuk menentukan pemimpin lima tahun yang akan datang.

“Waktunya paling hanya lima menit, tapi sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Karena itu jangan sia-siakan, mari semua memberikan suaranya,” kata Mahyudin dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu.

Politisi Partai Golkar itu menilai untuk mendapatkan pemimpin yang baik, masyarakat harus menggunakan hati nurani dalam menentukan pilihan.

Dia mengatakan harus dilihat bobot, bibit dan bebet, bukan semata karena bantuan sembako atau uang transportasi.

“Ambil saja uangnya, tapi memilih dengan hati nurani. Biar saja para calon yang mau membodohi dengan politik uang tertipu,” ujarnya.

Mahyudin mengatakan saat ini masyarakat semakin pintar dan tidak mudah dibohongi melalui politik uang serta semakin sadar bahwa pemilu itu sangat penting karena bisa menentukan nasib bangsa Indonesia lima tahun mendatang.

Selain itu dia mengatakan Sosialisasi Empat Pilar MPR sangat penting karena saat ini masih banyak umat beragama yang salah dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama, sehingga melakukan gerakan radikalisme melalui aksi bom bunuh diri.

“Padahal, agama itu mengajarkan pada kasih sayang dan saling menolong. Sosialisasi juga penting, karena masih ada sebagian masyarakat yang salah dalam memahami kebhinnekaan sehingga dianggapnya musuh padahal seharusnya diartikan untuk saling melengkapi, bukan untuk pecah belah,” katanya.

Mahyudin menilai Sosialisasi juga masih relevan selama penegakan hukum belum dilaksanakan secara maksimal.

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019

Lemhannas sebut berita hoaks dirancang untuk kepentingan politik

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI Purn Agus Widjojo saat memberikan keterangan pers, di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu (20 /3/2019). (Humas Lemhannas)

Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen Purn Agus Widjojo menyebutkan, maraknya berita-berita bohong atau hoaks dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019 dinilai dirancang untuk kepentingan politik.

“Di Indonesia penyebaran hoaks sudah bersinergi dengan aspek kepentingan lain, seperti kepentingan politik,” kata Agus di sela-sela acara Forum Komunikasi Pimpinan Lemhanas di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Agus, penyebaran berita bohong biasanya dilakukan dengan memilih tema-tema yang bisa menyentuh fanatisme masyarakat.

“Berita hoaks biasanya cukup menarik perhatian masyarakat,” kata Agus.

Ia menjelaskan, berita hoaks yang bermunculan menjelang Pemilu 2019 bukan terjadi secara kebetulan atau diproduksi oleh orang-orang yang tidak tahu persoalan.
Namun sebaliknya, hoaks justru sudah diproduksi dan dirancang oleh kaum intelektual untuk tujuan tertentu.

“Hoaks bukan dilahirkan oleh orang-orang bodoh atau kebetulan. Tapi bisa jadi itu memang dirancang untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti tujuan politik. Hal itu sangat mengemuka. Di satu sisi, suhu politik juga semakin meningkat,” ujar Agus.

Dia mencontohkan, bagaimana berita hoaks muncul dan sempat menyudutkan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU. Menjelang puncak Pemilu 2019, diduga kuat sudah ada upaya mendelegitimasi KPU melalui penyebaran hoaks di media sosial.

Ia menambahkan maraknya berita bohong merupakan sebuah konsekuensi perkembangan Teknologi Informasi (TI).Tidak hanya Indonesia, negara maju sekelas Amerika Serikat (AS) sekalipun terkejut dengan fenomena tersebut.

“Ada fenomena yang mungkin menjadikan saat ini berbeda dari pemilu lalu. Ada gejala atau fenomena yang munculnya semakin mengerucut dan menajam,” kata Agus.

Salah satu anak kandung perkembangan teknologi informasi adalah penyebaran berita bohong.

Seperti diketahui, belakangan ini KPU terus diserbu oleh sejumlah penyebaran hoaks di antaranya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos, dan hoaks jutaan WNA masuk daftar pemilih tetap (DPT).

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan tindakan teror karena menimbulkan ketakutan di masyarakat.

“Saya kira (hoaks) ini teror, meneror psikologi masyarakat. Oleh karena itu, ya kita hadapi sebagai ancaman teror. Segera kita atasi dengan cara-cara tegas, tapi bertumpu kepada hukum,” ujar Wiranto usai Rakor Kesiapan Pengamanan Pemilu 2019, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu.

Hoaks yang meneror masyarakat dan menimbulkan ketakutan di masyarakat, kata dia, sama saja seperti terorisme. “Kalau masyarakat diancam dengan hoaks agar mereka takut datang ke TPS, itu sudah ancaman dan merupakan tindakan terorisme. Oleh karena itu kita gunakan UU terorisme,” tegas Wiranto.

Ia pun meminta aparat keamanan untuk mewaspadai penyebaran hoaks dan menangkap pelaku hoaks yang menimbulkan ketakutan di masyarakat karena meneror masyakat.
“Aparat keamanan juga harus bisa mengajak masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu berlangsung aman,” ujarnya.

Wiranto pun mengutuk orang yang ingin mengacaukan proses demokrasi yang menjadi kebanggaan bangsa ini.
 

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019

Warga eks Timor Timur berharap pemimpin negara yang Pancasilais

Intelektual serta Tokoh masyarakat dari Atambua, Helio Caetano Moniz ketika memberikan keterangan kepada Antara di Atambua, Rabu (20/3). (ANTARA/Kornelis Kaha)

Kupang (ANTARA) – Warga eks Timor Timur yang berdomisili di Atambua, Kabupaten Belu, yang berbatasan dengan Timor Leste, mengharapkan agar siapapun presiden berikutnya, haruslah berjiwa Pancasilais.

“Secara pribadi saya sendiri mengharapkan agar siapapun pemimpin negara ini, dia harus bisa membawa negara ini tetap pada ranahnya yakni Pancasilais, Bhineka Tunggal Ika, dan juga selalu berada pada UUD 1945,” kata tokoh masyarakat itu, Helio Caetano Moniz, yang ditemui di Atambua, Kabupaten Belu, Rabu (20/3).

Moniz adalah warga eks Timor Timur yang memilih bergabung dengan Indonesia saat jajak pendapat pada 1999. Saat ini dia berprofesi sebagai seorang pengacara di Kabupaten Belu.

Ia bersama warga eks Timor Timur memilih bergabung dengan Indonesia, dikarena bangsa ini adalah bangsa besar yang didirikan dengan satu pondasi yang kuat yakni pondasi Pancasila yang terbungkus dalam semboyan “NKRI Harga Mati”.

“Kami warga eks Timtim sudah trauma dengan kejadian yang menimpa kami pada tahun-tahun yang kelam, oleh karena itu kami membutuhkan pemimpin yang memang bisa membawa bangsa ini tetap aman dan damai,” ujar dia. 

Oleh karena itu kata dia jika ada kelompok yang cenderung membuat Indonesia menjadi tunggal dan tidak beragam, tidak Bhineka Tunggal Ika serta tidak Pancasilais, maka warga di perbatasan itu sudah sepakat untuk menolaknya.

“Saat ini banyak sekali warga baru atau warga eks Timtim yang menyadari bahwa Pemilu 2019 kali ini memnculkan hal-hal yang dibuat kelompok-kelompok tertentu untuk memecah bela bangsa agar tak sejalan dengan Pancasila,” ujar dia.

Sementara itu tokoh masyarakat di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Ali MQ, yang ditemui secara terpisah, mengatakan, saat ini kehadiran informasi hoaks menyebar hampir di seluruh daerah.

Namun, kata Ali, bagi warga di Desa Silawan, informasi-informasi hoaks tak akan mempan bagi warga di daerah perbatasan itu.

“Hoaks itu merusak pikiran masyarakat, jelang Pemilu ini banyak sekali informasi hoaks yang membuat warga bingung. Tetapi pemerintah daerah di sini selalu mengingatkan kami akan hal-hal tersebut. Kami juga berharap agar pelaksanaan Pemilu di NTT ini tetap berjalan dengan baik aman dan damai,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

BKSP DPD melawat ke Slowakia

London (ANTARA) – Badan Kerja Sama Dewan Perwakilan Daerah yang dipimpin Emma Yohana melakukan kunjungan kerja ke Slowakia dan mengadakan pertemuan dengan pimpinan dan anggota Dewan Negara Slowakia (Parlemen), Kementerian Pendidikan Slowakia, Visegrad Fund, KADIN Indonesia-Slowakia, dan wakil gubernur Bratislava.

Pejabat Fungsi Penerangan Sosial-Budaya Kedutaan Besar Indonesia di Bratislava, Lely Meiliani, Rabu, mengatakan, tujuh anggota delegasi BKSP DPD yang diketuai Yohanna, dengan anggota Asmawati, Fachrul Razi, Chaidir Djafar, Abu Bakar Jamalia, Prof Farouk Muhammad, dan HA Hafidh Asrom. Kunjungan kerja ke Slowakia terjadi pada 11-18 Maret lalu.

Duta Besar Indonesia untuk Slowakia, Adiyatwidi Asmady, menghargai kunjungan delegasi ke Slowakia dan meminta agar BKSP DPD dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dan diimplementasikan sehingga memberikan hasil nyata.

Pada pertemuan dengan Menteri Kementerian Pendidikan Negara Slowakia, Olga Nachmannov, mereka diberikan penjelasan mengenai sistem pendidikan di Slowakia dan tawaran beasiswa pemerintah Slowakia. Tuan rumah menyampaikan, kerja sama antar universitas dapat langsung dilakukan tanpa harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Negara Slowakia.

Pemberian program beasiswa Darmasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sangat diapresiasi Kementerian Pendidikan Negara Slowakia dan sangat diminati siswa Slowakia. Program ini telah berhasil meningkatkan warga ke warga kedua negara.

Saat ini tercatat, 206 alumni Darmasiswa dan tahun ini terdapat 34 siswa Slowakia yang tengah menempuh studi Darmasiswa di berbagai kota di Indonesia.

Di Gedung Parlemen Slowakia, delegasi Indonesia diterima Kepala Urusan Kerjasama Luar Negeri Slowakia, Martin Kluss, dan Urusan Ekonomi dari Tenaga Kerja Slowakia, Edward Hweger.

Menurut Parlemen Slowakia, hubungan bilateral antara Indonesia dan Slowakia saat ini merupakan yang terbaik dibandingkan perwakilan asing lainnya. Sejak 1993 Sowakia menjadi negara independen, Indonesia merupakan salah satu negara yang pertama mulai bekerjasama dengan Slowakia. Indonesia dan Slowakia saling dukung pada forum internasional.

Pada kesempatan itu juga dibicarakan mengenai dukungan Slowakia terhadap Indonesia pada isu kelapa sawit. Saat ini Slowakia memegang tampuk kepresidenan Visegrad sehingga peranan Slowakia dapat menjadi jembatan bagi Indonesia melakukan penetrasi di kawasan Eropa.

Sementara pertemuan dengan Presiden KADIN Slowakia-Indonesia, Milan Compel, dibahas mengenai pengembangan kerjasama bilateral Indonesia-Slowakia di sektor otomotif, energi, dan pariwisata. SIOK juga mengusahakan berdirinya House of Indonesia.

Delegasi mendapatkan paparan dari beberapa bisnis Slowakia, yaitu THX (pengolahan sampah). IDO Hutny Project (rekayasa, penilaian-pengadaan, konstruksi) dan Compel Industry (alat pendekteksi ranjau darat).

Internasional Visegrad Fund (IVF) memberikan paparan mengenai peran organisasi Visegrad yang mengedepankan kerja sama antar empat anggota Negara di Eropa Tengah. Aliansi empat negara ini merupakan salah satu organisasi yang relatif kuat dan maju di kawasan Eropa.

Pertumbuhan ekonominya mencapai lima persen per tahun dibandingkan dengan negara-negara Eropa dengan tingkat ekonomi kuat. Selain memiliki jalinan kerja sama dengan erat antara empat negara tersebu, Visegrad Fund juga memiliki program pendidikan dengan berbagai universitas di luar Slowakia, termasuk Universitas Indonesia.

Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Forum Alumni SMA/SMK se-Bali siapkan deklarasi dukungan Jokowi-Amin

Denpasar (ANTARA) – Forum Alumni SMA-SMK se-Bali Bersatu akan mendeklarasi dukungan untuk pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dengan acara parade budaya pada 29 Maret 2019.

“Deklarasi dukungan akan dikemas dalam Reuni Agung dengan diisi parade budaya, akan ada kolosal 50 sekaa (grup) baleganjur, tari baris dan hanoman kemudian ditutup dengan pementasan musik,” kata Ketua Panitia Deklarasi Nyoman Gde Sudiantara, di Denpasar, Rabu.

Menurut Sudiantara, ada empat grup band yang sudah bersedia tampil pada acara yang akan dipusatkan di Lapangan Puputan Margarana, Denpasar itu yakni Crazy Horse, Toya Band, Lolot Band, dan Joni Agung & Double T.

“Saya sudah berkoordinasi dengan komunitas-komunitas alumni seluruh Bali. Kami menargetkan kehadiran alumni hingga 20 ribu orang,” ucapnya.

Acara akan digelar mulai pukul 15.00 WITA sampai malam hari. Pihaknya optimistis acara tersebut akan dihadiri sekitar 20 ribu orang alumni karena Bali daerah basis pendukung Jokowi-Amin.

Terkait dukungan ke Jokowi, Sudiantara mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah menunjukkan buktinya memimpin Indonesia di periode 2014-2019 dan Presiden Jokowi telah membangun di berbagai pelosok Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras dan daerah.

Menurut dia, pemerataan pembangunan itu nyata dirasakan oleh bangsa Indonesia. “Jokowi orang baik. Representasi Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan agama. Jokowi menyatukan Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau. Jokowi juga tidak memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Kami akan habis-habisan mendukung Jokowi kembali memimpin Indonesia periode 2019-2024,” ujar alumni SMAN 1 Denpasar ini.

Sudiantara menambahkan, salah satu gerakan yang akan dilakukan adalah menangkal fitnah dan hoaks  yang ditujukan ke pasangan Jokowi Amin. Alumni SMA/SMK se- Bali akan menangkal cara-cara hitam yang menyudutkan Jokowi -Amin.

Sementara itu, Made Duarsa, sekretaris panitia menambahkan, dalam deklarasi nanti akan dibacakan maklumat alumni se- Bali sebagai bentuk dukungan kepada Jokowi- Amin.

Salah satu isi maklumat adalah mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, tidak golput. “Satu suara sangat penting untuk kemenangan Jokowi, untuk NKRI, karena Jokowi lah yang bisa menjadi pemimpin semua kelompok dan golongan. Jokowi itu pluralis, penyatu semua golongan dan agama,” kata alumni ITS Surabaya ini.

Made Duarsa mengajak seluruh lapisan masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk hadir mencoblos nanti pada 17 April 2019. “Mari bersama-sama menyukseskan Pak Jokowi untuk kembali memimpin Indonesia di periode kedua,” ujar Made Duarsa.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anggota Brimob tertembak di Nduga dirawat intensif di RSUD Mimika

… dua korban yang terluka, satu kondisinya kritis sehingga langsung kami lakukan tindakan operasi besar. Sekarang ini masih ditangani di ruang ICU pascaoperasi. Sementara satu korban lagi kondisinya sedikit stabil namun perlu penanganan intensif…

Timika (ANTARA) – Jajaran RSUD Mimika, Papua, merawat secara intensif dua anggota Brimob yang terluka dalam kontak senjata dengan kelompok sipil bersenjata, di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Rabu pagi ini.

Mereka adalah Bhayangkara Dua Polisi Ravi Fitrah Kurniawan dan Inspektur Dua Polisi Arif Rahman. Kontak senjata antara personel TNI dan Kepolisian Indonesia dengan kelompok sipil bersenjata sudah berulang kali terjadi, dan korban jiwa sudah cukup banyak jatuh di sisi alat negara.

Direktur RSUD Mimika, Dr Evelyn Pasaribu, di Timika, Rabu, mengatakan, satu dari kedua personel Brigade Mobil Kepolisian Indonesia yang terluka itu langsung dioperasi.

“Memang betul tadi pagi kami menerima dua anggota Brimob yang terluka akibat kontak tembak di Nduga. Satu orang langsung dioperasi. Sementara satu orang lagi dalam kondisi meninggal dunia,” jelas Pasaribu.

Humas RSUD Mimika, Lucky Mahakena, mengatakan, anggota Satuan Tugas Belukar Brigade Mobil Kepolisian Indonesia yang gugur dalam kontak tembak dengan kelompok sipil bersenjata di Distrik Mugi Nduga itu adalah Bhayangkara Dua Polisi Aldy.

“Untuk korban meninggal dunia, sempat dibawa ke UGD RSUD Mimika, namun setelah dinyatakan sudah meninggal lalu dibawa ke kamar jenazah untuk divisum. Jenazah korban saat ini sudah dibawa ke Markas Batalion B Brimob Polda Papua di Mil 32 Timika. Rencananya jenazah korban akan diterbangkan esok pagi ke Kalimantan Timur,” kata Mahakena.

Kurniawan luka tembak pada bagian dada kanan bawah ketiak dan Rahman luka tembak pada bahu kiri tembus hingga punggung.

“Dari dua korban yang terluka, satu kondisinya kritis sehingga langsung kami lakukan tindakan operasi besar. Sekarang ini masih ditangani di ruang ICU pascaoperasi. Sementara satu korban lagi kondisinya sedikit stabil namun perlu penanganan intensif,” kata Mahakena.

Kontak tembak antara personel Satuan Tugas Belukar Brigade Mobil Kepolisian Indonesia dengan orang-orang sipil bersenjata di Distrik Mugi, Nduga, terjadi sekitar pukul 07.20 WIT Rabu, saat mereka sedang melaksanakan pengamanan bandara setempat.

Pemindahan korban meninggal menggunakan helikopter Pusat Penerbangan TNI AD dari Mugi dan mendarat di Bandara Mozes Kilangin, Timika, sekitar pukul 09.00 WIT. Sementara pemindahan dua korban luka menggunakan helikopter Bell 412/P-3003 Kepolisian Indonesia bernomor registrasi P-3003. 

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wiranto tegaskan hoaks adalah teror

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan tindakan teror karena menimbulkan ketakutan di masyarakat.

“Saya kira (hoaks) ini teror, meneror psikologi masyarakat. Oleh karena itu, ya kita hadapi sebagai ancaman teror. Segera kita atasi dengan cara-cara tegas, tapi bertumpu kepada hukum,” ujar Wiranto usai Rakor Kesiapan Pengamanan Pemilu 2019, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu.

Hoaks yang meneror masyarakat dan menimbulkan ketakutan di masyarakat, kata dia, sama saja seperti terorisme. “Kalau masyarakat diancam dengan hoaks agar mereka takut datang ke TPS, itu sudah ancaman dan merupakan tindakan terorisme. Oleh karena itu kita gunakan UU terorisme,” tegas Wiranto.

Ia pun meminta aparat keamanan untuk mewaspadai penyebaran hoaks dan menangkap pelaku hoaks yang menimbulkan ketakutan di masyarakat karena meneror masyakat.

“Aparat keamanan juga harus bisa mengajak masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu berlangsung aman,” ujarnya.

Wiranto pun mengutuk orang yang ingin mengacaukan proses demokrasi yang menjadi kebanggaan bangsa ini.

Mantan Panglima TNI ini menegaskan, hoaks sendiri terbilang ancaman yang baru muncul di sejumlah pemilu terakhir. Ancaman itu dinilai berbahaya juga karena bisa lebih mudah mengubah sikap masyarakat semata-mata untuk kepentingan politik.

“Kita tahu bahwa saat ini cukup marak hoaks. Kita menghadapi ancaman baru yang pada pemilu-pemilu lalu tidak ada,” ujar Wiranto.

Dia menegaskan sekarang ini, ada isu seakan-akan pemilu tidak aman, pemilu akan menimbulkan kerusuhan, baik sebelum maupun sesudah. Tujuannya agar masyarakat ketakutan dan kabur ke luar negeri pada pemilu.

“Saya tegaskan jangan. Pemilu akan berjalan aman. Aparat keamanan akan memastikan pemilu akan berjalan aman. Tugas saudara di daerah itu menjelaskan bahwa pemilu aman, mengajak masyarakat agar tidak golput, dan dijamin para pemilih ini bisa ke TPS dengan aman tanpa ada gangguan fisik atau lainnya. Pemilu adalah pesta demokrasi, bukan menciptakan konflik,” tegas Wiranto.
 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KIP Aceh coret dua WNA di DPT

Ketua Perencanaan Data dan Informasi KIP Aceh, Agusni ketika memberi keterangan pencoretan dua WNA di DPT, Banda Aceh, Rabu (20/3). (Antaranews Aceh/ Said)

Banda Aceh (ANTARA) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menegaskan, telah mencoret dua Warga Negara Asing (WNA) karena masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkait dengan tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak digelar 17 April 2019.

“Alhamdulillah, kita sudah coret dua warga asing. Satu dari warga Belanda, dan satu lagi warga Tionghoa bila saya tidak salah,” terang Ketua Perencanaan Data dan Informasi KIP Aceh, Agusni AH di Banda Aceh, Rabu.

Kedua WNA itu, lanjut dia, yakni salah seorang di antaranya bernama Ingrid Wilhelmia Maria merupakan warga Belanda yang menetap selama 20 tahun terakhir di Kampung (desa) Melayu Gabungan, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara.

Lalu terakhir memiliki nama Chen Hsin Hao merupakan warga Taiwan yang menetap selama dua tahun terakhir di Gampong (desa) Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

“Kita coret dari DPT, setelah sebelumnya kita lakukan verifikasi faktual ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) di Jakarta, bahwa benar adanya kedua warga ini bukan WNI,” tegasnya.

Ia mengaku, hingga kini pihaknya belum menerima atau menemukan warga asing baru yang menetap di provinsi paling barat Indonesia.

“Jika ada laporan dari masyarakat WNA di DPT, maka kita berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk panwaslih (panitia pengawas pemilihan) setempat. Saat ini, Alhamdulilah belum ada,” tutur Agusni.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo awal bulan ini menegaskan, bahwa penerbitan KTP elektronik untuk Warga Negara Asing (WNA) yang selama ini dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan undang-undang.

“KTP WNA adalah sesuatu yang sudah sesuai dengan undang-undang yang ada, dan undang-undang ini diterbitkan sebelum saya jadi Mendagri, yaitu pada 2006, ” kata Tjahjo.

Ia menyampaikan, proses untuk mendapatkan KTP WNA tidak mudah, yakni harus sudah mengajukan izin tinggal sementara, memperoleh rekomendasi dari imigrasi dan lain sebagainya.

Ia menegaskan, meski WNA telah memiliki KTP elektronik, namun KTP-nya tidak bisa digunakan untuk memilih dalam Pemilu karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“WNA yang punya KTP elektronik tidak berhak melakukan pencoblosan, sudah ditegaskan melalui aturan undang-undang yang ada,” ujar dia.
 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KASN luncurkan aplikasi penilaian mandiri sistem merit

Jakarta (ANTARA) – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meluncurkan aplikasi pengawasan mandiri penilaian sistem merit berbasis teknologi informasi bernama Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (Sipinter).

Komisioner KASN Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Merit, Nuraida Mokhsen mengatakan aplikasi ini ditujukan untuk memastikan sistem merit diterapkan seluruh instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Agar pengawasan yang dilakukan Komisi ASN menjadi lebih efektif dan efisien, maka Komisi ASN telah mengembangkan sistem pengawasan penerapan sistem merit nelalui aplikasi Sipinter,” kata Nuraida di Jakarta, Rabu.

Nuraida mengatakan aplikasi Sipinter telah diselesaikan dan diujicobakan pada ahun 2018.

Peluncuran aplikasi ini sejalan dengan fungsi KASN untuk mengawasi penerapan sistem merit di instansi pemerintah dalam kebijakan dan manajemen ASN.

Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ataupun kondisi kecacatan.

“Penerapan sistem merit untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Negara,” jelas dia.

Dia menekankan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 5/2014, ditegaskan bahwa prinsip sistem merit dalam manajemen ASN harus dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah baik pusat dan daerah.

Aplikasi Sipinter digunakan sebagai instrumen untuk menilai tingkat penerapan sistem merit di instansi pemerintah.

Penerapan sistem informasi ini merupakan terobosan yang dilakukan Komisi ASN dalam meningkatkan pengawasan sistem merit secara luas dan mempermudah pelayanan penerapan sistem merit oleh instansi pemerintah.

Pada tahun 2019, aplikasi Sipinter akan mulai diterapkan di instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi sistem meritnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Megawati ziarah makam Bung Karno

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri setelah ziarah di makam ayahnya, mantan Presiden Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/3/2019). Antara Jatim/ Asmaul Chusna

Ini hal yang rutin, kami datang ke makam proklamator, apalagi ada peristiwa penting. Ziarah adalah hal yang baik

Blitar (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP) Megawati Soekarnoputri melakukan ziarah ke makam ayahandanya, mantan Presiden Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar, Jawa Timur.

“Ini hal yang rutin, kami datang ke makam proklamator, apalagi ada peristiwa penting. Ziarah adalah hal yang baik,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Blitar, Rabu.

Ia mengatakan, pernah datang ke Pondok Sukorejo (Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo) di Jawa Timur. Dirinya teringat pesan KH As’ad Samsul Arifin yang disampaikan keluarga, bahwa untuk selalu memohon pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ziarah di hadapan orang tua juga merupakan tradisi yang baik.

Terkait dengan komitmen untuk memerangi hoaks, yang dipegang oleh Jokowi maupun KH Ma’ruf Amin, Hasto menegaskan semuanya berkomitmen. Bahkan, KH Ma’ruf tidak hanya berkomitmen melainkan bersumpah untuk menggunakan seluruh mandat yang diberikan demi rakyat.

Untuk itu, ia juga meminta agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 dan bersama-sama memerangi hoaks. Pemilu nantinya memilih calon pemimpin yang berkomitmen kuat demi membela NKRI.

“Persiapkan pemimpin yang akan datang. Ini satu kesatuan kepemimpinan yang baik ada umaro dan ulama. Hoaks itu bunuh peradapan kita, sehingga KH Ma’ruf bersikap bahwa itu (hoaks) racun politik peradaban harus kita hilangkan karena membunuh kemanusiaan,” kata Hasto.

Megawati datang ke Blitar menggunakan jalur darat, setelah sebelumnya naik pesawat terbang turun di Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang. Rombongan tiba di Blitar sekitar jam 11.30 WIB dan disambut sejumlah kader serta petinggi partai. Hadir juga Pelaksana Tugas Wali Kota Blitar Santoso serta Bupati Blitar Rijanto.

Megawati dan rombongan langsung ke makam. Mereka tahlil bersama. Namun, wartawan tidak diizinkan mendekati lokasi makam, sehingga menunggu di luar. Warga juga tidak diizinkan untuk memasuki areal makam.

Setelah selesai berdoa dan tabur bunga, rombongan lalu meninggalkan lokasi makam Bung Karno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, tersebut. Rombongan makan siang lalu melanjutkan perjalanan ke Malang untuk kembali ke Jakarta.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Wagub Sumbar terpaksa masuk “pemilih siang”

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit. (ANTARA SUMBAR/ Miko Elfisha)

Padang (ANTARA) – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit terpaksa masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang hanya bisa memberikan hak pilih pada pukul 12.00-13.00 WIB karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Pesisir Selatan.

“Setelah dicek melalui laman https://sidalih3.kpu.go id, ternyata saya dan istri tidak masuk DPT. Sekarang sudah diurus, masuk DPK,” katanya di Padang, Rabu.

Ia menduga hal itu bisa terjadi karena petugas di lapangan mengira ia dan istri sudah pindah ke Padang setelah menjabat Wakil Gubernur.

Namun, hingga saat ini ia memastikan KTP-nya masih Pesisir Selatan dan akan memberikan hak pilih di tempat tinggalnya.

Meski heran tidak masuk dalam DPT, namun Nasrul tidak terlalu mempersoalkan hak tersebut karena masih bisa memberikan hak pilih setelah terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus.

Ia mengimbau seluruh masyarakat yang telah menjadi wajib pilih di Sumbar untuk ikut memberikan suara pada Pemilu 17 April 2019.

Jika tidak terdaftar dalam DPT seperti kasusnya, Nasrul mengimbau agar segera melapor ke KPU setempat agar dimasukkan dalam DPK sehingga tetap bisa memilih.

“Memilih pemimpin dan anggota legislatif adalah hak warga negara. Mari gunakan sebaik-baiknya sesuai keyakinan dan tanpa paksaan demi bangsa ke depan yang lebih baik,” katanya.

Sementara Ketua KPU Pesisir Selatan, Epaldi Bahar menyebut Wagub Nasrul Abit masuk DPK dan bisa memilih di TPS 5 Perumnas, Painan Timur sesuai alamat KTP.

Karena masuk dalam DPK maka hanya bisa memberikan hak pilih antara pukul 12.00 – 13.00 WIB.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Diskusi peran pers dalam pemilu

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo memberikan pemaparan saat menjadi pembicara dalam diskusi dengan tema “Peran Pers Dalam Menyukseskan Pemilu yang Demokratis” di Bandung, Jawa Barat, Senin (20/3/2019). Diskusi yang digelar oleh Kementerian Koodinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan dihadiri oleh pegiat media tersebut ditujukan untuk menyatukan persepsi bahwa media dapat menjaga netralitas jelang Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.

593.812 Personel TNI-Polri siap amankan Pemilu 2019

Menko Polhukam Wiranto (dua dari kiri) saat memberikan keterangan pers usai Rakor Kesiapan Pengamanan Pemilu 2019, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20 /3 /2019). (Foto: Syaiful Hakim)

Hasil pengecekan terakhir ke seluruh wilayah, aparat keamanan sudah siap untuk mengamankan pemilu. Dari angka yang kita peroleh di sini, personel yang dikerahkan antara kepolisian dan aparat TNI itu sebanyak 593.812 personel, besar sekali

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam Wiranto mengatakan sebanyak 593.812 personel TNI-Polri diterjunkan siap untuk mengamankan Pemilu 2019.

“Hasil pengecekan terakhir ke seluruh wilayah, aparat keamanan sudah siap untuk mengamankan pemilu. Dari angka yang kita peroleh di sini, personel yang dikerahkan antara kepolisian dan aparat TNI itu sebanyak 593.812 personel, besar sekali,” kata Wiranto usai Rakor Kesiapan Pengamanan Pemilu 2019, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut dia, hampir sebagian personel dikerahkan dalam pengamanan Pemilu serentak 2019. Hal ini sebagai komitmen aparat keamanan dalam mengamankan pesta demokrasi itu.

“Ini bukan soal cost, tapi tanggung jawab kita untuk mengamankan pemilu betul-betul aman, dan semua sudah tergelar di lapangan dengan berbagai petunjuk dan instruksi dari pimpinan untuk siapa berbuat apa,” tutur Wiranto.

Menjelang dimulai kampanye terbuka, masih terdapat potensi gangguan pemilu di berbagai daerah. Namun, potensi itu juga sudah diantisipasi oleh kepolisian dan Bawaslu.

“Dari hasil evaluasi dan survei di daerah memang masih ada ancaman gangguan dan hambatan, ini ditransformasikan dalam indeks kerawanan pemilu, oleh Bawaslu maupun oleh pihak kepolisian, dan kami sudah memerintahkan sudah menginstruksikan agar setiap daerah segera mengenali, menemukan dan mengatasi masalah itu,” ujarnya.

Wiranto enggan merinci daerah-daerah mana saja yang rawan, namun ia menyebutkan daerah rawan dalam pelaksanaan Pemilu adalah beberapa daerah di wilayah Jawa dan luar Jawa.

“Kita sudah mengidentifikasi daerah rawan dan sudah ada cara-cara untuk mengeliminasi itu. Tapi, itu tidak bisa saya jelaskan,” ucap Wiranto, menegaskan.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

TNI AL soroti bergesernya patok perbatasan di Pulau Sebatik

Nunukan (ANTARA) – Komando Armada II Wilayah Timur TNI AL menyoroti bergesernya patok perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara di Desa Ajikuning, Kecamatan Sebatik Tengah.

Asisten Intelijen Koarmatim II, Kolonel Laut Jatiar Sinaga di Nunukan, Rabu menyatakan, saat memasuki jalur sungai mulai dari patok perbatasan I di Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara menuju patok III Desa Ajikuning ternyata tidak berada di titik koordinatnya.

Sesuai petunjuk yang dimiliki, patok perbatasan III di Desa Ajikuning tersebut seharusnya berdiri pada koordinat 4.10 derajat. Namun faktanya, patok perbatasan yang berdekatan dengan Pos Pengamanan Perbatasan (pamtas) TNI AD itu berada satu kilo meter di dalam wilayah NKRI.

Jatiar Sinaga menyatakan, pada saat menyusuri sungai Desa Ajikuning itu sangat kaget karena dikabarkan masuk wilayah kedaulatan Malaysia. Padahal, jika merunut pada titik koordinat yang sebenarnya patok perbatasan III tersebut berdiri di sebelah sungai itu.

Ia mengungkapkan, fakta yang ditemukan di lapangan soal patok perbatasan ini akan dilaporkan kepada pimpinan dan Pemerintah Indonesia. Tentunya, bertujuan agar dapat diselesaikan bersama demi kedaulatan NKRI.

Patroli Koarmatim II ini yang dipimpin Kolonel Laut Jatiar Sinaga di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kabupaten Nunukan telah berlangsung sejak sepekan lalu dengan menyusuri tapal batas perairan guna melihat langsung situasi dan kondisi yang sebenarnya.

Baca juga: Patok perbatasan Indonesia-Malaysia rusak telah diperbaiki
Baca juga: Warga pertanyakan tapal batas dengan Malaysia

Pewarta: Rusman
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

AHY Kunjungi Istano Basa Pagaruyung Batusangkar

Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) mengunjungi Istano Basa Pagaruyung Batusangkar (Foto: ANTARA SUMBAR/Etri Saputra)

Batusangkar (ANTARA) – Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Istano Basa Pagaruyung Batusangkar, Sumatera Barat dalam rangka bersilaturahmi bersama simpatisan kader Partai Demokrat di wilayah ini serta merapatkan barisan menjelang Pemilu 2019.

“Saya merasa bahagia bisa berkunjung ke Istano Basa Pagaruyung yang memiliki kemegahan serta memiliki turunan kebudayaan yang tinggi harus kita jaga sampai kapan pun,” kata AHY, di Pagaruyung Batusangkar, Rabu.

Ia mengatakan Istano Basa Pagaruyung sebagai salah satu ikon pariwisata di Tanah Datar pernah terbakar dan telah dibangun serta diresmikan lagi oleh Presiden RI saat itu Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia berharap kedatangannya ke Sumatera Barat bisa diterima menjadi keluarga di hati masyarakat Minangkabau, apalagi Partai Demokrat pernah mendapatkan suara terbanyak pada Pemilu 2009.

“Dalam rangka menyapa masyarakat dan konsolidasi mesin Partai Demokrat ini diharapkan bisa bekerja sacara efektif untuk memenangkang Partai Demokrat pada Pemilihan Umum 17 April 2019,” ujarnya lagi.

Ia akan terus mendorong kader Partai Demokrat di daerah itu untuk bisa mendapatkan suara terbanyak melebihi taget suara pada Pemilu 2014 lalu.

“Mudah-mudahan Partai Demokrat bisa menjadi rumah besar bagi masyarakat Sumatera Barat yang benar menjadi partai harapan masyarakat yaitu partai nasionalis, religius yang benar memihak kepada rakyat kecil,” katanya pula.

Sebelumnya, Wakil Bendahara Umum DPP Demokrat Eka Putra mengatakan kedatanagn AHY ke Tanah Datar selain menjalin silaturrahmi dengan kader dan partisan Partai Demokrat, juga dalam rangka memenangkan Demokrat pada Pemilu 2019.

“Kehadiran Kogasma Partai Demokrat itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat kader Partai Demokrat untuk mendapatkan suara terbanyak pada Pemilu 17 April mendatang,” ujarnya pula.

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

Polisi asal Nunukan tewas dalam kontak dengan sipil bersenjata di Papua

Nunukan, Kalimantan Utara (ANTARA) – Seorang polisi asal Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, tewas seusai kontak tembak-menembak dengan kelompok sipil bersenjata, di Kabupaten Nduga, Papua. Ini adalah kasus kesekian yang terjadi di sana, yang menimpa aparatur keamanan dan militer.

Orangtua korban, Amir, di Nunukan, Rabu, membenarkan, bahwa kabar kematian anak keduanya yang bernama Bhayangkara Dua Polisi Aldi, anggota Brimob di Jakarta, itu diperoleh pada pukul 08.00 WITA.

“Saya dapat kabar dari komandannya (Brimob) tadi pagi (Rabu) kalau anak saya meninggal di Papua karena tertembak,” ujar Amir, yang bekerja sehari-hari sebagai buruh, di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan.

Almarhum lulus sebaghai anggota polisi pada 2018 ditempatkan di Markas Besar Korps Brigade Mobil Kepolisian Indonesia, di Jakarta. Amir menuturkan, anaknya itu ditugaskan di Kabupaten Nduga sejak dua bulan lalu.

Kepala Polres Nunukan, AKBP Teguh Triwantoro, yang melayat di rumah orangtua Aldi, Rabu siang, menjelaskan, informasi itu dia dapat dari personel Brimod di Papua sekitar pukul 08.00 WITA.

Sesuai informasi yang diperoleh, kata Triwantoro, almarhum Aldi tertembak kelompok sipil bersenjata saat pengamanan di Bandara Nduga menyambut kunjungan komandan Satgas Pengamanan setempat.

Tembak-menembak antara polisi dan kelompok sipil bersenjata terjadi di daerah Mogi Kabupaten Nduga Papua sekitar pukul 07.30 WITA.

Selain Aldi, terdapat dua polisi yang juga ditembak dan luka-luka, yakni Inspektur Dua Polisi Arif Rahman, Bhayangkara Dua Polisi Rafiq Fitrah Kuriniawan.

Rahman luka pada bahu kiri tembus ke belakang dan Kurniawan luka tembak pinggang kanan bagian belakang. “Semoga dua anggota polisi yang menjadi korban penembakan ini selamat. Almarhum Brada Aldi selama ini bertugas di Resimen II Pasukan Pelopor Jakarta,” kata Triwantoro.

Rencananya jenazah almarhum Aldi akan diberangkatkan dari Bandara Timika pada Kamis (21/3) sekira pukul 07.00 WITA menuju Bandara Jayapura, Papua.

Dari sana, jenazah itu sekitar pukul 11.00 WITA akan diterbangkan menuju Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, menggunakan pesawat Lion Air, dan diperkirakan tiba di Bandara Juwata, Tarakan, sekitar pukul 20.00 WITA lalu disemayamkan.

Jumat pagi (22/3), jenazah Aldi  akan diberangkatkan ke rumah orangtuanya di Kabupaten Nunukan menggunakan kapal cepat, dan akan dijemput dengan gelar pasukan di Pelabuhan Liem Hie Djung, Tanah Merah, sebelum dibawa ke rumah orangtuanya di RT012 Kelurahan Nunukan Timur, tepatnya di samping kanan Pelabuhan Tunon Taka. 

Pewarta: Rusman
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemkominfo-KPU gencarkan sosialisasi jelang pemilu

Makassar (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menggencarkan sosialisasi bagi para pemilih jelang pelaksanaan pileg dan pilpres pada 17 April 2019.

Kasubdit Informasi dan Komunikasi Politik dan Pemerintahan Dit Informasi dan Komunikasi Polhukam Kementerian Komunikasi dan Informatika Hypolitus Layanan di Makassar, Rabu, mengatakan untuk kali ini sosialisasi digelar di Baruga Universitas Hasanuddin Makassar, Rabu.

“Jadi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan kementerian Kominfo di Unhas, merupakan kelanjutan dari kerjasama kami bersama komisi KPU (dalam peningkatan partisipasi pemilu). Sesuai dengan RPJM rencana 2018-0219, target nasional kita 77,5 persen,” katanya.

Dengan target nasional ini, kata dia, maka Kominfo dan KPU terus berupaya menyiapkan strategi komunikasi pemilu.

Termasuk diantaranya dengan fokus pada media sosial, media nasional, melaksanakan sosialisasi di perguruan tinggi terkemuka di Indonesia serta berbagai elemen masyarakat.

“Sasaran dari kominfo yakni target kita bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi (pada pelaksanaan pemilu),” jelasnya pada kegiatan bertajuk Forum Partisipasi Pemilih Pemula dan Perempuan: Suara Kita Menentukan Masa Depan Bangsa yang bertujuannya mendorong partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 tersebut.

Ia menjelaskan, dalam perkembangan menjelang pemilu ini, banyak pengguna media sosial yang menyebarkan informasi bohong.

“Kita sekaligus mengajak media membantu berikan edukasi kepada masyarakat luas dengan pendidikan dan pencerahan,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Rakor pengamanan tahapan pemilu serentak

Menko Polhukam Wiranto (kedua kiri) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kanan) dan Ketua KPU Arief Budiman (kanan) memimpin rapat koordinasi kesiapan pengamanan tahapan masa rapat umum (kampanye terbuka) tahapan penghitungan suara di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (20/3/2019). Rapat koordinasi serta konferensi video dengan jajaran keamanan di berbagai derah tersebut dalam rangka melakukan persiapan akhir untuk kelancaran pemilihan umum serentak 2019. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.

Kontak tembak di Mugi, satu anggota Brimob meninggal

Jayapura (ANTARA) – Kontak tembak antara KKB dengan anggota Brimob yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi di Mugi, Kabupaten Nduga , Rabu (20/3), menewaskan satu anggota dan dua lainnya luka berat .

Insiden yang terjadi sekitar pukul 07.20 WIT itu terjadi saat anggota sedang melaksanakan pengamanan bandara.

Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin kepada Antara, Rabu, membenar terjadinya insiden yang menyebabkan meninggalnya satu anggota Brimob.

Memang benar ada kontak tembak antara anggota brimob dengan kkb hingga menewaskan satu anggota brimob dan dua anggota lain terluka. Korban saat ini sudah dievakuasi ke Timika, kata Irjen Pol Sormin.

Anggota brimob yang menjadi korban dalam kontak tembak tersebut adalah Bharada Aldi, sedangkan yang terluka yakni Ipda Rahman dan Bharada Ravi Fitrah Kurniawan.***2***

Baca juga: Kontak senjata tidak pengaruhi penyaluran rastra di Nduga

Baca juga: Kodam Cenderawasih: Tak perlu takut ancaman KKSB

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Sumatera Utara apresiasi langkah Polda tangkap pelaku hoax

Medan (ANTARA) – KPU Sumatera Utara mengapresiasi langkah Polda Sumatera Utara dalam menyelesaikan dan menangkap pelaku hoax yang dilaporkan KPU Sumatera Utara pada 3 Maret lalu.

“Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Adrianto dan jajaran dalam menyelesaikan kasus tersebut,” kata Ketua KPU Sumatera Utara, Yulhasni, di Medan, Rabu.

Ia mengatakan, itu bentuk kerja keras kepolisian yang ingin Sumatera Utara tetap kondusif menghadapi Pemilu 2019.

Ia berharap kasus ini bisa memberikan efek jera bagi siapa pun yang menginginkan Sumut tidak kondusif juga bagi pelaku Hoax.

“Kami juga snagat berharap kedepan tidak ada lagi yang melakukan hal yang sama. Kita tentunya sama-sama ingin agar pemilu berjalan dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, Kasubbid Penmas Polda Sumatera Utara, AKBP MP Nainggolan, menyatakan, pelaku ditangkap petugas Subdit V/Kejahatan Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara dari Jawa Barat dan bawa ke Medan.

Saat ini penyidik masih memeriksa mereka secara intensif untuk mengetahui motif tersangka menyebarkan video hoax yang menuding KPU Sumatera Utara curang.

Lanjut Nainggolan, akun yang digunakan tersangka untuk menyebar video hoax tersebut adalah akun palsu.

Penangkapan berhasil dilakukan setelah petugas bekerja ekstra dan menelusuri pertemanan di akun Facebook itu.

KPU Sumatera Utara dan KPU Medan resmi melaporkan video hoax surat suara tercoblos pasangan capres nomor urut 01 ke Polda Sumut pada Minggu, 3 Maret 2019.

Laporan dibuat karena video tersebut dianggap dapat memprovokasi dan menjelekkan nama baik KPU sebagai penyelenggara pemilu. Video hoax tersebut diketahui diposting oleh akun Facebook bernama Muhamad Adrian dan Kusmana.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Dialog Tingkat Tinggi Indo-Pasifik

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Winston Peters memberikan konferensi pers usai pertemuan bilateral di sela Dialog Tingkat Tinggi tentang Kerja Sama Indo-Pasifik di Jakarta, Rabu (20/3/2019). Pertemuan bilateral tersebut membahas terkait peristiwa penembakan di dua masjid kota Christchurch serta kerja sama antara kedua negara. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

Wiranto: tindak tegas yang mengganggu jalannya pemilu

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas pelaku yang mengganggu pelaksanaan pemilu serentak 2019.

“Saya minta aparat keamanan di daerah, setelah kita mengenali, mengetahui, maka tidak bisa didiamkan, harus ditindak tegas bagi pelaku yang nyata-nyata mengganggu pelaksanaan pemilu. Dari siapa pun, dari kelompok manapun. Jangan ragu-ragu, harus ditindak tegas karena kita punya hukum,” kata Wiranto saat rapat koordinasi kesiapan pengamanan tahapan kampanye terbuka dan tahapan penghitungan suara pada 17 April 2019, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu.

Rapat itu dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal TNI Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, serta perwakilan lembaga dan kementerian terkait.

Rapat itu juga mengundang aparat keamanan, penyelenggara pemilu di seluruh daerah melalui “video conference”.

“Saudara-saudara yang terutama di daerah, yang nanti bersama-sama kami di pusat akan melakukan pemilu secara aman, secara lancar, dan sukses. Aman berarti penyelenggaraannya aman. Kalau tidak aman, berarti tidak lancar. Tidak lancar berarti tidak sukses. Keamanan ini merupakan kondisi yang harus kita hadirkan,” ucap mantan Panglima ABRI ini.

Menurut dia, sejauh ini masih ada yang mencoba mengancam jalannya pemilu serentak 2019.

“Kalau bicara keamanan pemilu, saat ini kita tahu bahwa ada yang masih ancaman, gangguan, hambatan, yang akan menganggu pemilu yang akan kita laksanakan, ada,” kata Wiranto.

Ia menjelaskan indeks kerawanan pemilu yang dilakukan oleh Polri dan Bawaslu bisa dijadikan acuan untuk mengatasi segala ancaman maupun gangguan yang ada untuk menetralisir gangguan dan ancaman pemilu.

“Dengan indeks kerawanan pemilu itulah, yang kemudian saudara-saudara yang di daerah segera mengetahui, mengenali dan menetralisir apa yang masih dirasakan sebagai ancaman, gangguan, dan hambatan,” tutur Wiranto.

Kalau aparat di daerah sudah bisa mengetahui, mengenali serta menetralisir ancaman, hambatan dan gangguan pemilu itu maka diyakini pemilu akan aman, lancar dan sukses.

“Ini harus saudara pahami bahwa keberhasilan pemilu sangat tergantung bagaimana kita bisa menciptakan suasana aman,” katanya.

Dia menambahkan‎ pe­milu harus disikapi sebagai satu ajang untuk memilih pemimp­in. Pemilu merupakan suatu bagian dari proses demokrasi yang harus dilaksanakan. Pemilu sebenarnya bukan siapa melawan siapa, tet­api, kita memilih pemimpin.

“Jadi para ca­lon pemimpin, kontes­tan, bukan berhadapa­n. Tapi menghadap ra­kyat, untuk menyampa­ikan visi misinya, untuk menyampaikan ko­mpetensinya sebagai pemimpin. Jadi, keliru kalau kita menerjemahkan pemilu itu berhadapan satu sama lain. Harus kita hindari,” kata Wiranto.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wiranto gelar Rakor kesiapan pengamanan kampanye terbuka

Menko Polhukam, Wiranto saat memimpin rapat koordinasi kesiapan pengamanan tahapan Pemilu 2019, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/3 /2019). (Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi kesiapan pengamanan tahapan kampanye terbuka dan tahapan penghitungan suara pada 17 April 2019.

Rapat yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu, dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal TNI Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, serta perwakilan lembaga dan kementerian terkait.

Rapat itu mengundang aparat keamanan, penyelangara pemilu di seluruh daerah melalui “Video Conference”.

Dalam pembukaan rapat, Wiranto mengatakan rapat digelar dalam rangka melakukan kesiapan akhir dan kampanye terbuka Pemilu serentak 2019, yang dimulai pada 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019.

Wiranto pun mengingatkan bagaimana pentingnya keamanan dalam menjaga Pemilu.

“Saudara-saudara yang terutama di daerah, yang nanti bersama-sama kami di Pusat akan melakukan Pemilu secara aman, secara lancar, dan sukses. Aman berarti penyelenggarannya aman. Kalau tidak aman, berarti tidak lancar. Tidak lancar berarti tidak sukses. Keamanan ini merupakan kondisi yang harus kita hadirkan,” ucap mantan Panglima ABRI ini.

Menurut dia, sejauh ini masih ada yang mencoba mengancam jalannya Pemilu serentak 2019.

“Kalau bicara keamanan pemilu, saat ini kita tahu bahwa ada yang masih ancaman, gangguan, hambatan, yang akan menganggu Pemilu yang akan kita laksanakan, ada,” kata Wiranto.

Ia menjelaskan Indeks Kerawanan Pemilu yang dilakukan oleh Polri dan Bawaspu bisa dijadikan acuan untuk mengatasi segala ancaman maupun gangguan yang ada untuk menetralisir gangguan dan ancaman Pemilu.

“Dengan Indeks Kerawanan Pemilu itulah, yang kemudian saudara-saudara yang di daerah segera mengetahui, mengenali dan menetralisir apa yang masih dirasakan sebagai ancaman, gangguan, dan hambatan,” tutur Wiranto.

Kalau aparat di daerah sudah bisa mengetahui, mengenali serta menetralisir ancaman, hambatan dan gangguan pemilu itu maka dirinya yakin pemilu akan aman, lancar dan sukses.
“Ini tugas kita semua untuk mengamankan pemilu,” kata Wiranto. ***2***

Baca juga: Wakil Ketua MPR ajak masyarakat jaga keamanan-ketertiban jelang pemilu

Baca juga: Kapolri: Jabar harus tetap kondusif jelang pemilu

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019

TKN: Kemenangan Jokowi Lebihi 2014

Jakarta (ANTARA) – Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ridlwan Habib menilai hasil survei Litbang Kompas yang diumumkan Rabu ini sangat baik, menunjukkan ekstrapolasi elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin pada angka 56,8 persen.

“Alhamdulillah, puji Tuhan, prediksi secara ilmiah dari Litbang Kompas biasanya sangat akurat. Kemenangan Pak Jokowi jauh lebih besar dari 2014,” ujar Ridlwan Habib, di Jakarta, Rabu.

Ridlwan mengapresiasi Kompas yang membuat ekstrapolasi elektabilitas atau suatu prediksi berdasarkan data survei yang dihimpun.

Dalam survei, kata Ridlwan, tentu ada yang menjawab rahasia, tidak tahu, atau belum menentukan pilihan. Dari data yang ada kemudian diolah menjadi suatu pola berdasarkan kecenderungan dari survei sebelumnya.

“Lembaga survei yang lain jarang yang mengungkapkan data ekstrapolasi ini,” kata alumni Program Magister Kajian Ketahanan Nasional Bidang Stratejik Intelijen UI itu pula.

Ridlwan menuturkan, pada bulan Oktober 2018, ekstrapolasi elektabilitas Jokowi pada angka 61,6 persen dan pada Maret 2019 pada angka 56,8 persen. Artinya, terdapat penurunan 4,9 persen dalam waktu lima bulan atau turun 1 persen per bulan.

“Sudah tidak ada waktu lagi bagi Prabowo untuk dapat menyusul, karena pilpres tinggal satu bulan,” ujar Ridlwan Habib.

Meski demikian, ia mengingatkan para pendukung Jokowi untuk terus bersemangat agar kemenangan semakin besar.

“Seperti pesan Pak Jokowi ayo gaspol, dengan makin semangat nanti 17 April Jokowi bisa menang 61 persen,” kata Ridlwan pula.

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

TKN tanggapi hasil survei Litbang Kompas dengan optimistis

Juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily. (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) – Juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, menanggapi dengan optimistis hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan ekstrapolasi atau prediksi hasil akhir selisih elektabilitas Jokowi-Ma’ruf dengan Prabowo-Sandi terpaut 13,6 persen.

“TKN optimis dengan semua hasil survei, kecuali survei internal BPN 02,” kata Ace dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Ace mengatakan TKN melihat semua hasil survei dengan obyektif dan tidak apriori, termasuk terhadap hasil survei Litbang Kompas.

“Berbeda dengan kubu 02 melihat survei dengan sinis, penuh apriori dan bahkan sampai mengeluarkan survei internal yang bertolak belakang dari sebagian besar hasil lembaga survei,” jelas Ace.

Dia mengatakan jika dilihat lebih cermat hampir semua lembaga survei memprediksi keunggulan pasangan calon 01 Jokowi-Ma’ruf.

Menurut dia, yang membedakan hasil survei satu dengan yang lain adalah selisihnya.

“Selisih tertinggi sekitar 20-an persen sampai selesih terendah 10-an. Kompas menyebut selisihnya 13,6 persen,” kata Ace.

Dia mengatakan jika mengikuti selisih 13,6 persen seperti hasil survei Litbang Kompas, maka selisih itu cukup jauh mengingat waktu pemilihan tinggal menghitung hari.

“Kalau melihat data ekstrapolasi yang dimunculkan Kompas atau bahasa non-statistiknya ‘Prediksi Hasil Akhir’, pasangan 01 memeroleh 56,8 persen, dan pasangan 02 memeroleh 43,2 persen. Selisih hasil akhir 13,6 persen angka yang cukup besar,” kata Ace.

Dia mengatakan hasil survei itu belum memotret debat ketiga yang secara nyata dimenangkan Ma’ruf Amin.

Dia menegaskan hasil survei Litbang Kompas justru semakin mendorong TKN dan seluruh tim relawan untuk bekerja secara sungguh-sungguh dalam memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf.
***2***

Baca juga: TKN: Kemenangan Jokowi Lebihi 2014

Baca juga: Survei: 29,5 persen pemilih belum tahu tanggal pilpres

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019

Wapres dorong Stabilitas Perdamaian, Kemakmuran Kawasan Indo-Pasifik

Arsitektur kawasan yang kuat, solid dan abadi menjadi penting untuk berkontribusi membangun kepercayaan di antara negara-negara kawasan. Tujuan kita adalah sederhana, yaitu memastikan perdamaian dan kemakmuran berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong penjagaan perdamaian dan kemakmuran ekonomi secara berkelanjutan di negara-negara kawasan Indo-Pasifik, sehingga kawasan tersebut tetap stabil di tengah perkembangan geo-ekonomi dan geo-politik.

Sebagai kawasan dengan total jumlah penduduk tiga per lima dari total populasi dunia dan total produk domestik bruto senilai 52 triliun dolar AS, JK mengatakan negara-negara kawasan Indo-Pasifik harus dapat bekerja sama menjaga wilayah tetap damai, stabil dan berkelanjutan secara ekonomi.

“Arsitektur kawasan yang kuat, solid dan abadi menjadi penting untuk berkontribusi membangun kepercayaan di antara negara-negara kawasan. Tujuan kita adalah sederhana, yaitu memastikan perdamaian dan kemakmuran berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik,” kata Wapres saat membuka acara Dialog Kerja Sama Indo-Pasifik dengan tema Menuju Kawasan Damai, Sejahtera dan Inklusif di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu.

Sebagai sebuah kesatuan regional Indo-Pasifk, JK mengatakan dialog tersebut dapat menemukan sinergitas di antara negara-negara kawasan untuk mewujudkan stabilitas perdamaian dan kemakmuran ekonomi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

“Tujuan Dialog Tingkat Tinggi ini bukan untuk menggabungkan semua ide yang ada tentang kerja sama Indo-Pasifik, tetapi untuk mengidentifikasi kepentingan bersama sebagai dasar kerja sama yang saling menguntungkan,” jelasnya.

Dialog Tingkat Tinggi tentang Kerja Sama Indo-Pasifik diikuti oleh delegasi dari 18 negara anggota Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Timur, dengan mengusung tema “Menuju Kawasan yang Damai, Sejahtera dan Inklusif”.

Dialog tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan membangun kepercayaan di kawasan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Hasil dari pertemuan itu diharapkan terjalin kerja sama saling menguntungkan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi inklusif, dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Pertemuan tersebut merupakan upaya dan kontribusi konkret Indonesia untuk memperkuat mekanisme dialog dalam kerangka ASEAN untuk kerja sama yang lebih mendalam dan inklusif di ASEAN.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Australia Gary Quinlan, Menlu Brunei Darussalam Erywan Pehin Yusof, Menlu Selandia Baru Winston Peters, dan juga Menlu Indonesia Retno Marsudi selaku tuan rumah. Sementara China, India, Jepang, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Singapura, dan Vietnam mengirimkan wakil menteri luar negeri mereka untuk hadir dalam dialog tersebut.
Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama delegasi Dialog Kerja Sama Indo-Pasifik dengan tema Menuju Kawasan Damai, Sejahtera dan Inklusif di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (20/3/2019). (Biro Pers Setwapres)

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden berikan kewenangan penuh KPK periksa kasus Kemenag

(Antara) – Presiden Joko Widodo memberikan kewenangan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).  Hal ini disampaikan Presiden usai membuka Rakornas Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DI JIEXPO Kemayoran Jakarta.

PPP Jatim dukung Suharso Manoarfa gantikan Rommy

Suasana depan kantor DPW PPP Jatim di Surabaya usai tertangkapnya Rommy oleh KPK beberapa hari lalu. (Foto Fiqih Arfani)

“Apalagi ditunjuknya Pak Suharso direstui Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair”

Surabaya (ANTARA) – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur mendukung penunjukan Suharso Manoarfa menggantikan Romahurmuziy sebagai pemimpin partai tersebut.

“Kami mendukungnya dan semoga menjelang Pemilu yang semakin dekat ini, kader tetap solid,” ujar Sekretaris DPW PPP Jatim Norman Zein Nahdi ketika dikonfirmasi wartawan dari Surabaya, Rabu.

Didik, sapaan akrabnya, saat ini sedang berada di Bogor untuk mengikuti musyawarah kerja nasional 2019 yang salah satu agendanya mengukuhkan Suharso Manoarfa di posisi baru.

Ia optimistis kepemimpinan Suharso Manoarfa mampu mengawal partai dan mengantarkan upaya kemenangan di Pemilu Legislatif yang digelar kurang dari sebulan ke depan.

“Apalagi ditunjuknya Pak Suharso direstui Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair (Mbah Kiai Moen),” ucapnya.

Romahurmuziy (Rommy) harus merelakan lepas dari jabatannya sebagai ketua umum DPP PPP karena tersangkut kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan statusnya sebagai tersangka dan sedang menjalani masa penahanan.

Secara khusus DPW PPP mengusulkan nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai orang nomor satu di partai politik bergambar Ka’bah tersebut.

Namun, kata dia, nama-nama kandidat yang masuk bursa masih akan dibahas pada Rakernas, sekaligus memastikan disepakati atau tidaknya gelaran Muktamar Luar Biasa usai Pemilu mendatang.

“Harapan kami Bu Khofifah yang jadi ketua umum DPP PPP. Bahkan, semua DPC se-Jatim mayoritas sepakat. Jika nanti setelah Pemilu ada pemilihan maka nama Bu Khofifah tetap kami usulkan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Musyafak Noer masih belum bisa dikonfirmasi terkait usulan-usulan lain yang akan disampaikan saat Mukernas.

Beberapa kali teleponnya tak terangkat meski terdengar nada sambung, begitu juga dengan pesan aplikasi Whatsapp yang tidak dibalas kendati sudah ada penanda terbaca.

Pemilihan umum serentak digelar 17 April 2019, yakni memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR RI, DPD serta presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019

Presiden tekankan jangan Golput

(Antara) – Presiden Joko Widodo membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas)  Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di JIEXPO Kemayora Jakarta, Selasa malam. Predisen mengajak seluruh masyarakat untuk tidak Golput dan memuji manajemen serta infrastruktur Partai Perindo.

Suara dari Kampung Naga

Bandung (ANTARA) – Wilayahnya hanya 1,5 hektare dalam satu rukun tetangga yang dihuni oleh 294 jiwa namun keberadaan kampung ini merupakan magnet dan mengundang siapa saja yang ingin mengetahui lebih dalam.

Tidak seperti namanya yang berkonotasi pada mitos reptil raksasa, Kampung Naga di Dusun Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, hanyalah kampung kecil tetapi tetap kokoh memegang teguh adat dan nilai-nilai karuhun atau leluhur mereka.

Meskipun tak berstatus resmi sebagai desa wisata adat, desa ini banyak dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara yang tertarik dengan adat istiadat dan ciri khas penduduknya, kerap ditulis berbagai media yang menayangkan atau menceritakan pesona alam dan kesahajaan penduduknya mempertahankan kearifan lokal.

Bisa dibilang, saat berkunjung ke Jawa Barat, terutama di sekitar Kabupaten Garut, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, atau dari Kota Bandung, sekalipun, kurang afdol bila tak menyambangi kampung yang berada di lembah dan perbukitan. Konon nama kampung itu diambil dari istilah bahasa Sunda, Na Gawir, atau tempat yang ada di lembah.

Tak ada manuskrip atau catatan sejarah otentik mengenai asal muasal nama kampung itu, tetapi dari cerita turun temurun, istilah Na Gawir itulah yang kemudian dipakai sebagai kebiasaan dengan menyebut Kampung Na Gawir dan lebih terkenal dengan panggilan Kampung Naga.

Kampung Naga berada di Dusun Naga, salah satu dari empat dusun di Desa Neglasari, yakni Dusun Naga (lima RT dan dua RW yakni RW 01 dan RW 02), Dusun Tanjak Nangsi (sembilan RT dan tiga RW yakni RW 03, 04, dan O5), Dusun Cikeusik (empat RT dan dua RW yakni RW 06 dan 07), dan Dusun Sukaratu (lima RT dan dua RW yakni RW 08 dan 09).

Rumah-rumah penduduk yang terbuat dari sasag atau bilik bambu dan atap ijuk dengan model khas yang sama dan mengarah ke hutan. Hutan di hadapan rumah penduduk konon merupakan hutan keramat karena di sana terdapat makam Eyang Singaparana, salah satu murid Sunan Gunung Jati, yang menyebarkan Islam di kawasan tersebut pada ratusan tahun lalu.

Kampung Naga dan penduduknya memiliki pesona tersendiri, sangat berbeda dengan suasana pedesaan pada umumnya yang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi. Tak ada kendaraan bermotor, layar kaca, internet beserta kecanggihan beragam gadget, dan kemajuan gaya hidup masyarakat modern pada umumnya. Mereka tetap bertahan pada nilai-nilai tradisional dari leluhur mereka.

Nah, pada masa kampanye menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 secara serentak memilih Presiden/Wapres, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bagaimana mereka menyambutnya.

ANTARA secara khusus mengunjungi Kampung Naga untuk mendalami bagaimana mereka merayakan demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Pemilu adalah kegembiraan orang-orang pulau
Baca juga: Berperahu dari pulau ke pulau demi suksesnya pemilu

 Sesampainya di gapura di Desa Neglasari, di Jalan Raya Salawu yang menghubungkan Garut dan Tasikmalaya, perjalanan dengan kendaraan bermotor terhenti di lahan parkir yang tak jauh dari titik kumpul siapa saja yang ingin mengunjungi Kampung Naga. Di sekitar tempat itu ada Tugu Kujang Pusaka. Kujang adalah senjata tajam khas Jawa Barat.

Di satu bangunan tanpa nama yang sehari-hari berfungsi sebagai koperasi, ANTARA beruntung mendapat seorang pemandu yang bisa mendampingi perjalanan menuju Kampung Naga.

Pemandu itu bernama Urya. “Urya saja,” kata pemuda asli Kampung Naga itu, ketika ditanyakan nama lengkapnya.

Kami berjalan kaki di desa itu, menuruni 444 anak tangga. Urya yang berbusana pangsi hitam-hitam mengenakan iket atau totopong, kain ikat kepala khas Sunda, menceritakan bahwa jumlah anak tangga itu telah bertambah lima anaka tangga, dari jumlah 439 anak tangga sebelumnya. Anak tangga yang biasa disebut sengked tersebut dibuat dari pecahan bebatuan yang disemen.

Sampai di anak tangga paling bawah, kami sudah berada di persawahan dan berbagai kolam. Lalu sampai ke rumah-rumah penduduk asli Kampung Naga. Tampak bahwa masyarakat mereka dibangun atas dasar kebersamaan. Misalnya, untuk mandi, mereka masing-masing mandi di kamar mandi umum, begitu juga untuk buang hajat berada di tempat-tempat yang tersebar di atas kolam-kolam.

Di Kampung Naga terdapat 112 bangunan tradisional yakni 109 rumah dan tiga bangunan terdiri atas masjid, Bumi Ageung, dan Bale Kampung yang berjejer rapi dengan jumlah penghuni sebanyak 294 jiwa atau 101 kepala keluarga.

Di sebelah barat terdapat hutan larangan, selain terdapat makam keramat Eyang Singaparana, tetapi juga dilarang keras berburu hewan atau menebang pohon sembarangan.

Di sebelah selatan merupakan persawahan milik penduduk, serta di sebelah utara dan timur dibatasi oleh Sungai Ciwulan. Sungai itu berhulu di Gunung Cikuray, di Garut, tempat mata air sungai tersebut.

Pastikan “nyoblos”

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana penduduk Kampung Naga menjelang pemilu, ANTARA dipertemukan dengan Ucu Suherlan, pria berusia 53 tahun yang diangkat oleh masyarakat setempat sebagai juru pelihara dan sesepuh adat. Dalam susunan adat mereka dikenal pula seorang kuncen yang merupakan tokoh tertinggi di kampung itu, selain itu juga ada lebai yang berperan sebagai pemuka agama atau mengurus berbagai kegiatan keislaman di kampung setempat, dan para sesepuh yang berperan sebagai orang yang dituakan.

Ucu Suherlan menyatakan setiap pelaksanaan pemilu, baik untuk pikada di tingkat Kabupaten Tasikmalaya untuk memilih bupati, pemilihan gubernur di tingkat Provinsi Jawa Barat, dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden sebelumnya, selalu disambut baik oleh warga, dibuktikan langsung datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempat menyalurkan hak suaranya.

“Dipastikan semua warga yang memiliki hak pilih akan datang, nyoblos,” kata Ucu. Sesepuh Kampung Naga Ucu Suherlan (kanan) dan seorang warga adat Kampung Naga, Ndut, duduk di teras pos pintu masuk desa itu, Warga adat di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, itu masih mempertahankan adat istiadat leluhur sambil tetap patuh terhadap aturan pemerintah, termasuk mendukung sistem pemilihan pemimpin secara demokrasi. (Feri Purnama)

Ia mengatakan bahwa kepastian memberikan suara dalam pemilu itu merupakan salah satu bentuk dari pengabdian kepada negara. Konon keberadaan Kampung Naga sempat dibakar habis dan dihilangkan catatan-catan sejarahnya pada media tahun 1950-an, tatkala para pemberontak dari pasukan DI/TII Kartosuwiryo, turut menguasai kawasan itu tetapi penduduknya tetap setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Ucu mengatakan bahwa pengabdian kepada negara dan pemerintahan yang sah adalah benar-benar untuk mengabdikan diri, dan bukan untuk tempat meminta-minta.

Falsafah itu, menurut Ucu, bukti bahwa warga adat Kampung Naga selalu menunjukan diri patuh pada aturan selama tidak merugikan atau bertentangan dengan agama, termasuk dalam menerapkan sistem demokrasi.

Warga siap memberikan hak suaranya sesuai dengan pilihannya masing-masing, dan tidak pernah menunjukkan diri kepada warga lain tentang dukungannya itu.

“Artinya warga patuh dan taat memberikan hak pilihnya dan sudah punya pilihan, sudah mendukung ini mendukung itu, sudah punya pilihan masing-masing, dan itu tidak ditunjukan, tapi nanti di TPS, rahasia,” kata Ucu.

Setiap pelaksanaan pemilu, kata Ucu, seluruh warga seratus persen memilih, kecuali ada warga yang sakit, terkadang tidak bisa memilih karena lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang jauh di luar kampung adat.

Partisipasi penduduk Kampung Naga saat menyalurkan hak suaranya itu dengan datang saling bergantian ke luar kampung menuju TPS yang selalu didirikan di halaman parkir kendaraan pintu masuk kawasan Kampung Naga.

Biasanya pemilih laki-laki yang pertama datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, kemudian disusul oleh kaum perempuan, setelah itu warga kembali lagi ke kampung untuk melakukan aktivitas seperti biasa.

“Jadi giliran nyoblosnya,” kata Ucu.

Disebutkan pula bahwa selama ini warga Kampung Naga tidak pernah terganggu dengan berbagai informasi yang menyesatkan atau kabar bohong yang berkaitan degan calon-calon pemimpin bangsa Indonesia.

Kondisi panas di luar kampung itu, tidak menjadi masalah bagi warga adat, termasuk isu kondisi perekonomian bangsa tentang berbagai harga kebutuhan masyarakat yang naik, bagi warga adat itu tidak masalah selama barang tersebut ada dan mampu dibeli.

Menurut Ucu, semurah apapun harga kebutuhan pokok, tetapi barangnya tidak ada dan tidak mampu dibeli oleh masyarakat, tidak ada artinya. Warga adat tidak mempersoalkan masalah kenaikan harga selama barang tersebut masih bisa dibeli.

Tingkat partisipasi pemilih dari Kampung Naga yang diceritakan Ucu itu, dibenarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin. Dalam hal penyelenggaraan pemilu warga kampung naga selalu baik tingkat partisipasinya.

KPU Kabupaten Tasikmalaya selalu berkoordinasi bekerja sama dengan pihak ketua adat Kampung Naga dalam hal menyosialisasikan pelaksanaan pemilu.

“Sosialisasi pernah ada, karena itu penting, apalagi warga yang usianya sudah tua, itu butuh sekali sosialisasi tata cara memilih,” kata Urya membenarkan kegiatan sosialisasi dari KPU setempat di kampungnya.

Mereka antusias ikut serta dalam Pemilihan karena memang memiliki kesadaran sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam hal membangun demokrasi, dan kesadaran mereka tentang bernenara sangat tinggi.

“Bahkan aktivitas pemilihan warga adat di sana menjadi destinasi wisata, menjadi perhatian wisatawan,” kata Zamzam.

Warga Kampung Naga bersama penduduk lain di sekitarnya memilih di TPS 2 Desa Neglasari, dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 2 untuk Pemilu 2019 sebanyak 298 orang. Pengalaman tingkat partisipasi pemilih di TPS 2 itu sebesar 80 persen.

Mantan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat juga membenarkan bahwa sudah lama, masyarakat adat Kampung Naga dikenal sebagai masyarakat yang antusias memberikan hak suaranya pada setiap pemilihan bupati, gubernur, anggota legislatif, maupun pemilihan presiden.

Warga yang memiliki hak pilih, selalu semangat datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya pada setiap momentum pemilihan, kecuali mereka yang berhalangan seperti sakit.

“Partisipasi tinggi karena patronase kepada tokoh pimpinannya. Selain itu karena kesadarannya juga tinggi,” kata Deden.

Bersih dari atribut kampanye

Hal menarik lainnya dari Kampung Naga ini adalah di berbagai tempat, sama sekali tidak terlihat atribut partai atau gambar calon anggota legislatif atau gambar calon presiden dan wakil presiden. Padahal di tempat lain yang masih berada di Desa Neglasari marak terpasang atribut dan alat peraga kampanye itu.

Urya menceritakan bahwa selama masa kampanye ini juga tidak ada calon anggota legislatif, orang partai, atau tim sukses pendukung calon presiden dan wakil presiden yang datang ke Kampung Naga.

“Selama ini tidak pernah ada, karena warga memiliki prinsip jika ingin kampanye harus bersamaan, tidak boleh terpisah dan masing-masing,” katanya.

Jika datang masing-masing, Urya dan penduduk Kampung Naga khawatir dalam kampanyenya justru menyampaikan hal-hal yang jelek terhadap calon lain.

Sementara bila para peserta pemilu itu datang bersamaan, tentunya akan menyampaikan dengan cara-cara yang baik.

“Kalau mau mereka harus datang bareng, jadi tidak ada saling menjelekkan,” kata Urya.

Penduduk Kampung Naga memang sejak lama dikenal sangat lekat nilai-nilai kebersamaannya, hidup bersama dalam komunitas sosial yang harmonis.

Bila di kampung-kampung lain, banyak penduduk yang bertikai hanya karena berbeda dalam dukungan atas calon, tetapi hal itu sama sekali tidak terjadi di Kampung Naga.

Di satu sisi, dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional mereka, ternyata penduduk Kampung Naga memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa mereka menunjukkan kedewasaan dan kematangannya dalam berpartisipasi menyukseskan pemilu, tetap bersatu dan tak terpecah belah hanya karena berbeda pilihan.

Di sisi lain, siapapun yang terpilih, mereka tetap teguh mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang mereka yakini dapat menyelaraskan hubungan hidup mereka dengan Sang Maha Pencipta, dengan sesama manusia, dan antara mereka dengan alam. Selamanya, alam Kampung Naga tetap hijau. Seorang warga adat berjalan di tengah pemukiman rumah adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung Naga memiliki luas perkampungan 1,5 hektare dengan 112 bangunan tradisional yakni 109 rumah dan tiga bangunan terdiri dari masjid, Bumi Ageung dan Bale Kampung dengan jumlah penghuni sebanyak 294 jiwa atau 101 kepala keluarga. (Feri Purnama)

Oleh Feri Purnama
Editor: Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN Kalbar sita narkotika asal Malaysia

2 Views

(Antara) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat menyita ribuan pil ektasi dan 107 kilogram sabu dari dua warga Batam.   Narkotika dibawa dari Malaysia ke wilayah Kalimantan Barat dengan melalui jalur laut.

KPU NTT bisa tunda pleno penghitungan suara di Flores Timur

Dokumentasi peziarah berjalan sambil berdoa di belakang patung Tuan Ma (Bunda Maria) saat mengikuti prosesi Semana Santa di Larantuka, Flores Timur, NTT Jumat (25/3). Hari pencoblosan Pemilu 2019 kali ini bertepatan dengan Paskah, hari suci keagamaan pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik. (ANTARA FOTO/Kornelis Kaha).

Kupang (ANTARA) – KPU Nusa Tenggara Timur telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi Pemilu 2019, yaitu dengan menunda pelaksanaan rapat pleno penghitungan suara pada Pemilu 2019 di Kabupaten Flores Timur.

“Penundaan rapat pleno penghitungan suara ini, untuk memberikan kesempatan kepada petugas penyelenggara Pemilu mengikuti perayaan keagamaan,” kata Ketua Bidang Divisi Data KPU NTT, Frans V Diaz di Kupang, Rabu.

Mantan anggota KPU Flores Timur itu mengemukakan hal itu, terkait langkah KPU jika Pemilu 2019 di Flores Timur tetap digelar pada 17 April, bersamaan dengan kegiatan keagamaan Semana Santa di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Katolik itu. 

Semana Santa adalah perayaan keagamaan Katolik pada Minggu Paskah.

“Langkah pertama adalah menunda pelaksanaan rapat pleno penghitungan suara setelah pemungutan suara pada 17 April. Rapat pleno akan digelar pada Senin, 22 April, alias Paskah kedua,” katanya.

Penundaan rapat pleno ini tidak untuk seluruh TPS, tetapi hanya TPS yang ada di dalam Larantuka, dan beberapa titik lain yang menjadi pusat kegiatan keagamaan di daerah itu pada 17 April.

“Kalau terjadi penundaan rapat pleno, maka semua kotak suara sudah harus digeser ke kantor-kantor camat, sehingga penjagaan oleh aparat keamanan dilakukan secara terpusat,” katanya.

Saat ini, KPU NTT sedang berkoordinasi dengan KPU Flores Timur untuk mendata TPS-TPS yang memang dipandang harus menunda pelaksanaan rapat pleno.

“Tapi kira-kira ada sekitar 100 lebih PS, karena di dalam kota sendiri ada sekitar 98 TPS, di Wure juga ada sekitar dua TPS,” katanya.

Langkah lain adalah Kelompok Panitia Pemungutan Suara di TPS yang berdampak langsung di Flores Timur diambil dari masyarakat yang tidak menjadi panitia kegiatan prosesi Samana Santa di Larantuka.

Artinya, KPU sedang menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan, jika KPU Pusat tetap menghendaki agar pelaksanaan Pemilu di Flores Timur tetap dilaksanakan pada 17 April, katanya. 

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

600 lembar surat suara Pemilu rusak di Palembang

Ilustrasi surat suara rusak. (ANTARA)

Palembang (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Palembang, Sumatera Selatan, menemukan sekitar 600 surat suara Pemilu 2019 rusak dalam proses pelipatan surat suara yang berlangsung sejak 9 Maret.

“Surat suara yang rusak akibat adanya noda tinta dan robek itu adalah surat suara untuk pemilihan anggota DPD dan DPR,” kata anggota Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Palembang, Yetty Oktarina, di Palembang, Rabu.

Sementara surat suara untuk tiga jenis pemilihan lainnya yakni DPRD provinsi, DPRD kota, dan pemilihan presiden/wapres belum diketahui jumlah kerusakannya karena masih dalam proses kegiatan pelipatan.

Untuk melakukan pelipatan surat suara pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, pihaknya melibatkan 300 tenaga pelipat surat suara.

Jumlah tenaga pelipat surat suara itu cukup untuk melakukan pelipatan lima jenis surat suara mencapai di atas lima juta lembar yang ditargetkan selesai pada akhir Maret 2019 ini.

Dia menjelaskan, sejak dimulainya kegiatan pelipatan surat suara pada 9 Maret 2019 hingga sekarang ini telah diselesaikan pelipatan dua jenis dari lima jenis surat suara untuk Pemilu 17 April 2019.

“Kegiatan pelipatan surat suara yang dilakukan sejak 9 Maret hingga kini berjalan lancar sesuai rencana, hingga kini telah diselesaikan pelipatan surat suara berwarna merah untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan surat suara berwarna kuning.untuk pemilihan anggota DPR,” ujarnya.
 

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Tim Supervisi Mabes Polri Cek Kesiapan Pemilu di wilayah Singbebas

Analisa dan evaluasi Tim Supervisi OMB Mabes Polri, di Mapolres Singkawang (Foto: ANTARA/Rudi)

Pontianak (ANTARA) – Tim Supervisi Operasi Mantap Brata (OMB) Mabes Polri melakukan kunjungan kerja ke Mapolres Singkawang, Kalimantan Barat dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata Tahun 2019 di wilayah Singkawang, Bengkayang, dan Sambas (Singbebas)

Kunjungan Tim Supervisi Mabes Polri yang diketuai Brigjen Syaiful Zachri itu dipusatkan di Aula Mapolres Singkawang dan dihadiri Kapolres Bengkayang, Kapolres Sambas, KPU dan Bawaslu Singkawang.

Tim Supervisi Operasi Mantap Brata Mabes Polri Kombes Chairul mengatakan, tujuan pihaknya ke Kota Singkawang untuk melihat kesiapan satuan wilayah (satwil) dalam menghadapi Pemilu 2019.

“Kemarin kami juga sudah mendatangi Mapolda Kalbar, untuk sementara hasil dari supervisi sudah cukup baik,” katanya, di Singkawang, Rabu.

Menurutnya, Polri harus siap melakukan pengamanan dari semua tahapan pemilu untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi.

Setelah melakukan analisa dan evaluasi di Mapolres Singkawang, tim bergerak ke Kantor KPU Singkawang. Di KPU, tim menemukan ada beberapa distribusi logistik seperti surat suara yang mengalami kendala seperti kurang dan rusak.

“Tentu ini akan menjadi sebuah catatan untuk segera ditindaklanjuti KPU, jangan sampai mendekati hari H Pemilu 2019, Singkawang masih kekurangan surat suara,” ujarnya lagi.

Kapolres Singkawang AKBP Raymond M Masengi mengatakan, kedatangan tim supervisi ke Singkawang merupakan perintah dari Kapolri.

“Setiap daerah di seluruh Indonesia didatangi oleh tim untuk mengecek kesiapan masing-masing polres dalam menghadapi Pemilu 2019,” katanya pula.

Tim juga memberikan masukan, petunjuk bahkan koreksi kepada jajarannya, sehingga pelaksanaan kegiatan pengamanan kelak bisa berjalan dengan lebih baik lagi.

“Ini sudah kita laksanakan, semoga pada saat pelaksanaan pengamanan mulai dari kampanye, masa tenang, pemungutan sampai perhitungan suara bisa berjalan dengan baik,” ujarnya pula.

Raymond menambahkan, pada hari H pemilu pihaknya akan menerjunkan sebanyak dua per tiga kekuatan ditambah BKO dari Polda Kalbar sebanyak 100 personel.

“Untuk pengamanan di TPS, akan kita alokasikan semua personel Polres Singkawang. Sedangkan BKO personel dari TNI ada yang standby dan on hand dengan melakukan kegiatan sistem zona,” katanya lagi.

Kemudian pada tahap perhitungan suara, Polres Singkawang akan membagi anggota pada masing-masing kecamatan dan tingkat kota. “Intinya pengamanan akan dikerahkan sampai dengan tahapan selesai perhitungan,” ujarnya lagi.

Ketua KPU Singkawang Riko mengatakan, tim supervisi Mabes Polri juga menyempatkan untuk meninjau kondisi KPU Singkawang termasuk surat suara dan logistik lainnya.

“Kami jelaskan bahwa surat suara di Singkawang ini adalah sebanyak jumlah DPT ditambah 2 persen dikalikan 5 jenis surat suara. Dengan kondisi hasil pelipatan dan sortir masih ditemukan surat suara yang rusak secara fisik baik yang berat maupun ringan,” katanya lagi.

Namun, untuk surat suara yang rusak ringan masih dikonsultasikan ke KPU provinsi, apakah ini termasuk kategori rusak yang harus dibuatkan berita acara untuk diganti oleh perusahaan atau sebaliknya.

Sedangkan untuk surat suara yang mengalami rusak berat sudah diamankan. Sampai saat ini, pihaknya pun baru selesai melakukan penghitungan atau rekapitulasi khusus surat suara yang rusak berat.

“Dari hasil sortir, kami menemukan ada surat suara yang dilipat dari perusahaan dan lipatan itu begitu kita buka langsung terpisah,” ujarnya pula.

Untuk kategori yang lain (masih yang rusak berat), ada bercak noda tinta kondisinya mempengaruhi kotak suara, partai politik maupun caleg. “Karena noda tinta itu cukup besar dan jelas,” ujarnya lagi.

Sedangkan untuk surat suara yang mengalami rusak ringan dan masih dikonsultasikan, ditemukan adanya sedikit noda tipis dari tinta yang mewarnai surat suara. “Jumlah pastinya belum kami dapatkan, karena masih dalam proses pemilahan mana yang masuk kategori rusak ringan dan berat,” katanya lagi.

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

Gus Zaki: Kiai Ma’ruf Amin inspirasi santri Tebuireng

Calon presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, saat memberikan sambutan di salah satu kegiatan di Surabaya beberapa waktu lalu. (ANTARA/Fiqih Arfani)

… yang banyak orang tidak ketahui, beliau adalah ahli kebijakan ekonomi umat, pegiat ekonomi Islam, berdiri di garis depan memperjuangkan penerapan keuangan syariah…

Surabaya (ANTARA) – Pengasuh Pondok Pesantren Al Masruriyyah Tebuireng, KH Agus M Zaki Hadzik (Gus Zaki), mengakui KH Ma’ruf Amin menjadi sosok inspirasi bagi santri-santri Tebuireng untuk berbuat lebih memajukan bangsa.

“Kiai Ma’ruf inspirasi sekaligus motivasi bagi para santri, terlebih beliau adalah alumnus Tebuireng,” ujarnya pada siaran pers yang diterima, di Surabaya, Rabu pagi.

Ma’ruf yang saat ini maju sebagai calon wakil presiden merupakan alumnus senior karena pernah enam tahun “mondok” di Tebuireng, lalu sempat mengenyam pendidikan di MTS dan MA Salafiyah Syafi’iyah, yaitu unit pendidikan formal tertua di Tebuireng.

Menurut dia, Ma’ruf sangat dekat dengan umat dan perannya dalam pemberdayaan umat sudah teruji, baik selaku ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun sebagai Mustasyar PB NU yang sebelumnya menjabat Rois Aam.

“Dan yang banyak orang tidak ketahui, beliau adalah ahli kebijakan ekonomi umat, pegiat ekonomi Islam, berdiri di garis depan memperjuangkan penerapan keuangan syariah,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, Kiai Ma’ruf merupakan dewan pengawas syariah di sejumlah bank syariah, juga terlibat di Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.

”Itu semua bakti Kiai Ma’ruf untuk umat. Beliau adalah inspirasi santri dan keluarga Tebuireng bangga dengan beliau,” katanya.

Karena itulah, ia menegaskan tidak salah jika keluarga besar Pesantren Tebuireng Jombang memberikan dukungan kepada duet Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, bukan pasangan calon lain.

”Kabar yang beredar bahwa Tebuireng tak mendukung Jokowi-Kiai Ma’ruf tidak benar, sebab mayoritas sepakat memilihnya, dari dzurriyah (keturunan) KH Hasyim Asyari, ada Ning Yenny Wahid, Gus Ipang Wahid, hingga Gus Aizudin Abdurrahman,” katanya.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

DPR-KPU-Bawaslu sepakati pemilik KPT-el-Suket dapat gunakan hak pilih

Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, KPU, dan Bawaslu, membahas soal pemilih di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (19/3). (ANTARA/Foto: Riza Harahap)

Pimpinan Komisi II DPR RI juga menyebut masih ada sekitar 4,2 juta penduduk yang belum melakukan perekaman retina untuk KTP-el, terutama di Papua, Papua Barat, dan Maluku

Jakarta (ANTARA) –
DPR RI, KPU, dan Bawaslu, sepakat penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya jika memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

Poin tersebut merupakan salah satu kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

RDP tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh (PKB) yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi II lainnya yakni, Ahmad Riza Patria (Gerindra), Herman Khaeron (Partai Demokrat), dan Mardani Ali Sera (PKS).

Sementara itu, pada kesimpulan lainnya, pemilih yang memiliki Suket yakni surat keterangan bahwa KTP-el-nya belum dicetak, hanya dapat memilih jika namanya tercantum dalam DPT. Sebaliknya, jika namanya tidak tercantum dalam DPT, maka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pada RDP tersebut, Herman Khaeron mempertanyakan kepada KPU dan Bawaslu soal kepastian pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS), mengingat sampai saat ini masih dilakukan perbaikan daftar pemilih tetap.

Menurut Herman, berdasarkan aturan dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU, pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah yang memiliki KTP-el.

Menurut dia, pemilih yang memiliki KTP-el secara administratif sudah tapi, tapi persoalan yang terjadi di lapangan, ada pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi belum memiliki KTPE, kemudian ada juga pemilih yang sudah memiliki KTP-el tapi belum terdaftar.

Pada pembahasan dalam RDP tersebut disepakati, bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari pemungutan suara tanggal 17 April mendatang, adalah pemilih yang memiliki KTPE atau pemilih yang memiliki Suket (surat keterangan) karena KTP-el-nya belum dicetak.

“Pemilih yang memiliki KTP-el dan Suket dapat menggunakan hak pilihnya jika namanya terdaftar dalam DPT. Namun, jika namanya tidak terdaftar dalam DPT, maka hanya pemilih yang memiliki KTP yang dapat menggunakan hak pilihnya,” kata Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari.

Pada kesempatan tersebut, pimpinan Komisi II DPR RI juga menyebut masih ada sekitar 4,2 juta penduduk yang belum melakukan perekaman retina untuk KTP-el, terutama di Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Karena itu, Pimpinan Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil untuk melakukan percepatan perekaman retina maupun pencetakan KTP-el hingga akhir Maret 2019.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Misbakhun komit untuk terus kawal RUU Pertembakauan

Memperjuangkan RUU Pertembakauan adalah ikhtiar membela kepentingan petani tembakau, kata Misbakhun

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun memastikan upayanya memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan tidak akan kendor dan komit untuk terus mengawalnya hingga selesai.

“Memperjuangkan RUU Pertembakauan adalah ikhtiar membela kepentingan petani tembakau,” kata Mukhammad Misbakhun, di Jakarta, Selasa, menanggapi salah satu keputusan DPR RI dalam rapat paripurna hari ini, bahwa pembahasan RUU Pertembakauan diteruskan usai Pemilu 2019.

Menurut Misbakhun, DPR RI memperpanjang masa pembahasan RUU Pertembakauan, karena adanya agenda pemilu. “Ada pemilu yang merupakan agenda nasional pada April mendatang, jadi pembahasan RUU Pertembakauan akan kembali dilanjutkan setelah pemilu usai,” kata Misbakhun.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, DPR RI sudah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas RUU Pertembakauan yang merupakan hasil usul inisiatif Dewan. Namun, Pansus RUU Pertembakauan yang dipimpin Firman Soebagyo itu masih menunggu pemerintah menyerahkan daftar inventasisasi masalah (DIM) RUU Pertembakauan.

“Karena RUU Pertembakauan ini usul inisiatif DPR, maka DIM harus dari pemerintah. DPR baru menerima surat presiden, bukan DIM,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur II, Pasuruan dan Probolinggo, yang merupakan sentra ladang tembakau.

Influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin itu meyakini, RUU Pertembakauan jika kelak disahkan dan diberlakukan akan menjadi kabar baik bagi petani tembakau, karena selama ini para petani tembakau yang sudah berkontribusi besar dalam mendatangkan pemasukan bagi negara belum ada perlindungan dalam bentuk undang-undang.

Misbakhun menjelaskan, masyarakat di Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur, sebagian berprofesi sebagai petani tembakau. “Tembakau di Jawa Timur, berasal dari Madura, Pasuruan, Probolinggo, Jember, hingga Banyuwangi, sudah melncakup 47 persen produksi tembakau nasional,” sebutnya.

Karena itu, Misbakhun menyatakan tekadnya untuk terus mengawal pembahasan RUU Pertembakauan di DPR RI.

“Di sini kita bicara soal petani tembakau, bukan konsumen rokok. Saya bukan perokok, tetapi petani tembakau harus dilindungi dengan undang-undang,” kata Misbakhun.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019