AHY: SBY ajak seluruh pihak hargai demokrasi

AHY saat memberikan penjelasan kepada wartawan tentang surat SBY mengenai kondisi politik di Indonesia. (ANTARA News/Aris Wasita)

Solo (ANTARA) – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan melalui surat yang dikirimkan beberapa waktu lalu dari Singapura, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh pihak menghargai demokrasi di Indonesia.

“Terkait pesan SBY secara internal kepada sejumlah kader partai Demokrat ini, Beliau sebagai negarawan ingin memberikan perspektif atas dasar Beliau memimpin Indonesia selama 10 tahun, dinas di TNI termasuk ketika menyelesaikan konflik komunal, horisontal saat menjadi Menkopolhukam,” kata putra sulung SBY ini di Solo,  Jawa Tengah, Senin.

Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) ini mengatakan justru masyarakat harus berterima kasih kepada SBY karena mengajak seluruh pihak untuk berpikiran jernih dan memiliki pemikiran yang tetap mengedepankan akal sehat dan rasionalitas.

“Pak SBY juga sudah mengingatkan kita semua, termasuk kepada pemimpin dan elit politik, jangan sampai Pemilu 2019 ini menjurus pada polarisasi yang berdampak pada benturan sesama anak bangsa. Apalagi saat ini diperkuat dengan narasi identitas,” katanya.

Ia mengatakan melalui suratnya, SBY juga menekankan pentingnya inklusivitas karena pemimpin sejatinya harus untuk semua.

“Harus menghargai semua bentuk pesta demokrasi, jangan sampai seolah-olah jadi eksklusif. Pemimpin Indonesia harus berdiri di atas semua kalangan, golongan dan semua kepentingan. Ini pesan mulia,” katanya.

Sementara itu, selama mengunjungi sejumlah daerah di Indonesia, pihaknya menerima pesan kuat masyarakat tentang keinginan mereka akan kepemimpinan yang sejuk, teduh dan mengayomi semua.

“Jangan justru elit politik seru sendiri di ruang publik, saling serang dengan isu apapun, rakyatlah yang jadi korban hanya karena pertarungan politik,” katanya.

Ia berharap jangan sampai masyarakat hidup di tengah sekat-sekat yang tebal.

“Saat ini sesama umat Islam saya merasakan ada gesekan di sana sini akibat beda pandangan dan pilihan politik. Itulah pentingnya ukhuwah Islamiyah,” katanya.
Baca juga: Demokrat sebut AHY tidak hadir kampanye akbar karena sakit
Baca juga: AHY tegaskan Demokrat tidak tertarik politik adu domba
Baca juga: AHY gelorakan semangat kader PD di Pekalongan

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

Ketua DPRD Kapuas Hulu khawatir masyarakat bingung surat suara

Ilustrasi pekerja melakukan melipat kertas surat suara Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Yulius Wijaya)

Putussibau, Kapuas Hulu (ANTARA) –

Ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah, khawatir masyarakat masih bingung saat pencoblosan surat suara apalagi untuk surat suara untuk calon anggota legislatif tidak disertai foto sang calon.

Pada Pemilu serentak kali ini, setiap pemilih akan mendapat lima lembar kertas surat suara dengan warna petunjuk berbeda-beda, yang peruntukannya berbeda-beda, yaitu untuk menentukan presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Khusus untuk pemilih di DKI Jakarta, mereka tidak akan mendapatkan kertas surat suara untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

Adapun yang dilengkapi foto kontestan hanya pada kertas suara untuk presiden/wakil presiden dan anggota DPD.

” Saya banyak menerima laporan masyarakat, bahwa sampai saat ini masyarakat masih bingung akibat banyak surat suara dan tidak ada foto caleg,” kata Rajuliansyah, usai rapat persiapan pelaksanaan Pemilu 2019, di Putussibau, Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, di Kalimantan Barat, Senin.

Menurut Rajuliansyah, sosialisasi tentang pencoblosan dan pengenalan surat suara masih sangat perlu dilakukan, agar masyarakat paham masing – masing surat suara.

Dia meminta seluruh pihak membantu penyelenggara Pemilu mensosialisasikan jenis – jenis surat suara, baik itu masyarakat itu sendiri saling mengingatkan mau pun peserta pemilu itu sendiri.

” Itu kan tanggungjawab kita semua, namun memang saya khawatir masyarakat bingung,” jelas Rajuliansyah.

Sementara itu, Ketua KPU Kapuas Hulu, Ahmad Yani, mengatakan, sosialisasi pelaksanaan Pemilu hingga proses pencoblosan terus dilakukan.

Bahkan kata Yani, relawan demokrasi yang telah dibentuk KPU menyampaikan langsung di tengah masyarakat untuk berbagai kalangan, baik itu pemilih pemula, usia lanjut dan kalangan lainnya.

” Tentunya kami juga minta dukungan semua pihak agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar,” ucap Yani.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Kesiapan logistik KPU Denpasar capai 90 Persen

Sejumlah relawan dan staf KPU Denpasar tengah menyiapkan logistik Pemilu 2019, di Denpasar, Senin. (ANTARA/Ni Luh Rhisma)

Denpasar (ANTARA) – KPU Denpasar menyatakan proses penyiapan logistik untuk Pemilu 2019 di sana hingga saat ini telah mencapai kisaran 90 persen.

“Saat ini kami sedang proses men-setting surat suara untuk dimasukkan ke dalam sampul, sesuai kebutuhan di tiap-tiap tempat pemungutan suara,” kata Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsa Jaya, di Denpasar, Senin.

Dari proses memasukkan surat suara untuk kebutuhan tiap TPS, yang sudah dirampungkan itu surat suara untuk pemilihan anggota DPD, DPRD Provinsi Bali, dan DPR.

“Yang sedang berjalan adalah setting surat suara untuk DPRD Denpasar daerah pemilihan 3 serta surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden,” ucapnya.

Mereka melibatkan sekitar 30 personel untuk proses tersebut yang berasal unsur tenaga relawan, staf KPU Denpasar dan sejumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah kerja nyata.

“Kami optimistis proses penyiapan logistik akan rampung tepat waktu karena sejauh ini kami tidak menemukan kendala yang berarti. Kami saat ini juga sedang proses memasukkan surat surat yang sudah dalam sampul ke masing-masing kotak suara,” ucapnya.

Terkait proses pendistribusian logistik akan dimulai pada 14 April (H-3) yakni Panitia Pemilihan Kecamatan pada 14 dan 15 April bisa mengambil logistik ke gudang KPU Denpasar untuk dibawa ke Panitia Pemungutan Suara di desa/kelurahan.

“Kemudian dari PPS akan mendistribusikan ke TPS bisa pada H-1 pencoblosan atau juga saat hari H (17 April) sebelum pukul 06.00 Wita,” ucapnya. Proses pendistribusian juga melibatkan pengawasan dan penjagaan polisi.

Sebelumnya KPU Kota Denpasar telah menetapkan jumlah pemilih di daerah itu sebanyak 464.132 pemilih, dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 229.500 dan pemilih perempuan 234.632 pemilih, yang tersebar di 1.737 tempat pemungutan suara.

Sedangkan mengenai jumlah pemilih disabilitas ada 284 orang, yakni disabilitas tuna daksa sebanyak 79 orang, tuna netra (42), tuna rungu (43), tuna grahita (53), dan disabilitas lain sebanyak 67 orang.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Ketua Golkar Wonosobo diberhentikan karena dukung Prabowo-Sandi

Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Anton Lami Suhadi. (ANTARA News/Wisnu Adhi)

Semarang (ANTARA) – Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Wonosobo Triana Widodo secara resmi diberhentikan dari jabatannya karena mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

“Berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Golkar Jateng bernomor Kep-03/Golkar I/IV/2019, mulai hari ini kami memberhentikan Triana Widodo sebagai Ketua DPD Partai Golkar Wonosobo karena melanggar keputusan rapimnas dimana partai memutuskan untuk mendukung pasangan Capres Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada pilpres mendatang,” kata Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah Anton Lami Suhadi di Semarang, Senin.

Dasar pemberhentian Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Wonosobo yang lain adalah Peraturan Organisasi Nomor PO-13/DPP/ Golkar/X/2011, Surat DPP Partai Golkar Nomor SE-25/Golkar/III/2019, Surat DPD Partai Golkar Jateng Nomor 62/Golkar I/IV/2019 perihal peringatan dan klarifikasi kepada Triana Widodo, serta Surat DPD Partai Golkar Jateng Nomor 65/Golkar I/IV/2019 tanggal 5 April 219 mengenai instruksi pemenangan Pemilu 2019.

Ia menegaskan bahwa sesuai dengan keputusan Partai Golkar maka seluruh komponen partai, mulai dari pusat hingga daerah wajib untuk memenangkan serta menyosialisasikan pilpres untuk kemenangan pasangan Capres Jokowi-Amin pada Pilpres 2019.

Terkait dengan keputusan pemberhentian Triono Widodo tersebut, DPD I Partai Golkar Jateng juga telah menunjuk Ketua Harian DPD Golkar Jateng Iqbal Wibisono untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD II Partai Golkar Wonosobo masa bakti 2016-2021.

“Pelaksana tugas ketua Golkar Wonosobo diminta melaksanakan program-program Partai Golkar dan roda organisasi serta mengkoordinasikan secara aktif kemenangan Pileg dan Pilpres untuk pasangan Capres Jokowi-Amin,” ujarnya.

Menurut dia, penunjukan pelaksana tugas ketua DPD I Partai Golkar Wonosobo hingga waktu yang tidak ditentukan itu sudah sesuai dengan mekanisme organisasi dan peraturan partai.

“Nanti malam ketua harian sekaligus pelaksana tugas sudah langsung memimpin rapat untuk memastikan bahwa Golkar Wonosobo solid,” katanya.

Sebelumnya, DPD Partai Golkar Wonosobo memutuskan untuk beralih mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 dengan mempertimbangkan desakan massa di bawah lebih kuat untuk mendukung pasangan calom 02 tersebut.
Baca juga: F-Golkar luncurkan buku ajak wujudkan pemilu damai
Baca juga: Golkar targetkan dua kursi parlemen setiap dapil di Jatim
Baca juga: F-Golkar: Pemilu bukan sekedar damai namun berintegritas

 

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

Mobil pengangkut surat suara pilpres/DPR terbakar di Sandakan Sabah

Ilustrasi pekerja merakit kotak-kotak suara untuk Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

… terbakar saat mengantar logistik pemilu untuk wilayah Sandakan dan Kinabatangan pada Minggu (7/4)…

Sandakan (ANTARA) – Mobil pengangkut kotak yang berisi surat suara pilpres dan DPR terbakar dalam kecelakaan lalu-lintas, di Jalan Sapi Nangoh Paitan wilayah Sandakan, Negeri Bagian Sabah, Malaysia.

Musibah atas mobil yang pengangkut enam kotak suara berisi perlengkapan logistik Pemilu 2019 di luar negeri itu hangus dan tak dapat menyelematkan muatannya.

Namun petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dilaporkan selamat. Kecuali sopir mobil bernama Saenudin yang terluka bakar.

Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri Kinabalu, Cahyono Rustam, yang dihubungi melalui telepon selulernya, Senin membenarkan, kebakaran terhadap mobil saat mengangkut logistik Pemilu, sekitar pukul 15.00 WITA Minggu (7/4).

“Mobil yang terbakar saat mengantar logistik pemilu untuk wilayah Sandakan dan Kinabatangan pada Minggu (7/4),” ucap Rustam, yang mengatakan sedang menyeberang ke Labuan.

Ia menjelaskan, perjalanan pengangkutan logistik Pemilu ke ladang-ladang hingga menempuh waktu 12 jam dari pusat kota Sandakan. Di sana memang banyak WNI yang bekerja di kebun-kebun kelapa sawit.

Adapun kota suara yang terbakar karena tidak sempat diselamatkan sebanyak enam kotak yang berisi ratusan surat suara per kotak.

Kotak dan surat suara itu diperuntukkan untuk WNI yang bekerja di wilayah kerja perusahaan kelapa sawit IJM (1 KSK) dan Meridian (2 KSK).

Penyebab kebakaran kendaraan masih diselidiki oleh pihak kepolisian wilayah Beluran, Sandakan, terang Cahyono.

Sedangkan sopir mobil yang terluka bakar sempat dirawat di klinik perkebunan milik Wilmar Plantation.

Mengenai musibah kebakaran kotak dan surat suara pemilu ini, Rustam mengaku telah melaporkan ke KPU melalui Pokja Pemilu Luar Negeri.

Ia mengungkapkan, KPU segera mengirim ulang kotak dan surat suara dan peralatan pemilu lainnya yang hangus terbakar. 

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

KPU siapkan alat bantu memilih bagi tunanetra

Petugas menunjukan sebuah alat bantu mencoblos surat suara Pilpres 2019 bagi penyandang tunanetra di Gudang Logistik KPU Daerah Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (8/4/2019). KPU Daerah Kendari menyediakan alat bantu (template) dengan huruf braille sebanyak 1.942 surat suara untuk memudahkan penyandang tunanetra dalam mencoblos pemilihan Anggota DPD RI serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, Rabu 17 April 2019. ANTARA FOTO/Jojon/pras.

Warga NTT mengharapkan Jokowi kembali jadi Presiden

Kupang (ANTARA) – Masyarakat di Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengharapkan  calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo kembali memimpin Indonesia untuk satu periode lagi.

Lukas Amneo, warga dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), yang ditemui di sela-sela kampanye Jokowi, Senin siang,  mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh calon presiden nomor urut 01 itu selama memimpin Indonesia sudah sangat nyata.

“Biarpun jauh dari TTS, tetapi saya ingin melihat langsung Jokowi dan ingin mendengar  apa yang akan dikerjakan jika terpilih lagi, karena selama ini diakui sudah banyak yang dilakukannya,” kata dia.

Lukas menambahkan sudah banyak yang dikerjakan Jokowi untuk Indonesia, khususnya di provinsi berbasis kepulauan ini. Bukti nyata yang dikerjakan antara lain  pembangunan tujuh bendungan di NTT,  pembangunan jalan serta infrastruktur lainnya yang bertujuan menyejahterakan masyarakat di provinsi ini.

“Jokowi orangnya sangat merakyat, karena itu saya datang ke lokasi kampanye bersama istri dan anak-anak sejak pukul 07.00 WITA, dan menunggu kedatangan Jokowi,” katanya.

Lukas bangga dan senang sempat berjabatan tangan dengan calon presiden nomor urut 01  Joko Widodo saat menyapa para pendukungnya.

Sementara, Maria Bria, warga asal Kabupaten Malaka, juga mengharapkan Jokowi bisa kembali lagi menjadi Presiden untuk lima tahun ke depani.

“Kami semua berdoa agar Jokowi datang lagi ke sini dalam kapasistasnya tetap sebagai Presiden. Tidak apa-apa panas-panas di lapangan ini, yang penting bisa bertemu dengan Jokowi,” ujar dia.

Jokowi dalam kampanyenya di hadapan kurang lebih 30 ribu orang pendukungnya mengaku sangat mencintai NTT. “Saya sering datang ke NTT, artinya bahwa saya sangat mencintai Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ujar dia.

Jokowi juga berpesan agar masyarakat NTT tidak golput saat pelaksanaaan pemilu pada 17 April 2019 nanti.
 

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ma’ruf persilakan Prabowo lapor KPK soal kebocoran anggaran

Jakarta (ANTARA) – Calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin mempersilakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila mengetahui adanya kebocoran anggaran negara.

“Kalau memang ada bocor, tunjukkan. Tinggal lapor ke KPK. Tapi ini bocornya tidak jelas, bocor di mana,” kata Ma’ruf saat ditemui di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta, Senin.

Menurut dia, Prabowo hanya membangun narasi soal kebocoran anggaran tanpa didukung data dan fakta yang jelas, namun narasi tersebut kerap dilontarkan Prabowo untuk membuat masyarakat percaya.

“Itu kan narasi yang tidak jelas, diulang-ulang supaya orang percaya bahwa ada kebocoran (anggaran). Kalau ditanya bocornya di mana, laporkan saja. Kan begitu. Mudah saja,” katanya.

Sebelumnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyatakan kebocoran anggaran negara yang terjadi selama puluhan tahun.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam pidato kampanye akbar Prabowo Subianto di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu (7/4).

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ribuan orang ikuti jalan santai HUT PDI Perjuangan

Ribuan simpatisan dan kader partai PDI Perjuangan Cianjur, Jawa Barat, mengikuti jalan santai dan seni budaya Cianjur dalam rangka HUT ke-46 PDI Perjuangan, di Lapangan Prawatasari, Cianjur, Senin. (ANTARA/Ahmad Fikri)

Cianjur (ANTARA) – Ribuan orang kader dan simpatisan PDI Perjuangan di Cianjur, Jawa Barat, mengikuti jalan santai dan pagelaran seni budaya sunda dalam rangka HUT ke-46 PDI Perjuangan, di Lapangan Prawatasari-Cianjur, Senin.

Hadir dalam kegiatan itu, puluhan calon legislatif untuk daerah I dan II serta DPR yang akan bertarung pada pemilu 2019 dan senior partai yang selama ini membesarkan partai berlambang banteng di Cianjur.

Ketua Panitia HUT ke-46 PDI Perjuangan di Cianjur, Maruarar Sirait, didampingi Sekjen DPC PDI Perjuangan Cianjur, Susilawati, mengatakan, setelah cukup lama tidak merayakan ulang tahun bersama dengan kader, simpatisan dan pengurus senior partai akhirnya dapat terlaksana.

Bahkan upaya untuk membesarkan partai, ungkap dia, mereka telah meresmikan puluhan Pimpinan Aanak Cabang di seluruh Cianjur, agar tetap dicintai masyarakat yang telah membesarkan partai dengan ketua umum Megawati itu.

“PDI Perjuangan Besar di mana-mana sebagai partai nasionalis yang bisa masuk dan diterima warga di seluruh Indonesia yang sangat menghargai perbedaan. Termasuk di Cianjur, PDIP besar karena perbedaan dan tidak saling menjatuhkan,” katanya.

Ia menuturkan, menjelang pemilihan umum 17 April, pihaknya optimis kader dan simpatisan partai yang militan akan memenangkan wakil rakyatnya dan menjadikan pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf sebagai presiden untuk kedua kalinya.

“Merebut kemenang itu, sangat mudah, namun mempertahankan kemenangan tentunya sangat sulit. Namun saya yakin masyarakat Cianjur, akan mengantarkan Jokowi-Ma’ruf terpilih sebagai presiden,” katanya.

Sementara senior pengurus PDIP Cianjur, Dedeh Saryamah, dalam sambutanya sempat menceritakan suka dan duka membesarkan partai yang akhirnya dicintai masyarakat Cianjur itu, tumbuh semakin besar seiring dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden ke-7 Indonesia.

Sehingga dia mengimbau seluruh simpatisan, kader dan pengurus partai untuk bergotong-royong tanpa henti mendulang suara untuk mempertahankan kemenangan pada  Pemilu 2019 dengan menjadikan Jokowi-KH Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Plh Gubernur ingatkan kepala daerah dilarang keluar daerah

Ambon (ANTARA) – Pelaksana harian (Plh) Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir, melarang kepala daerah untuk keluar daerah menjelang hingga sepekan setelah pemungutan suara Pemilu 2019.

“Peringatan ini menindaklanjuti surat edaran Mendagri, Tjahjo Kumolo No.099/892/SJ tertanggal 1 Februari 2019,” katanya, di Ambon, Senin.

Kepala daerah itu meliputi Gubernur, Bupati dan Wali Kota dilarang keluar daerah maupun luar negeri, kendati itu urusan penting.

Larangan itu juga berlaku bagi anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan perjalanan dinas atau kunjungan ke luar negeri.

Ketentuan larangan keluar negeri menjelang Pemilu berdasar pada Pasal 2 ayat 5 Peraturan Mendagri Nomor 29 tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN, Kemendagri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Hamin mengatakan, surat edaran Mendagri itu sudah disampaikan kepada sembilan Bupati dan dua Wali Kota se- Maluku, termasuk menindaskannya ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Saya dalam kapasitas sebagai Sekda Maluku yang dipercayakan Mendagri melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah Maluku bila ada tugas keluar daerah mendelegasikan kepada Asisten maupun Staf Ahli Gubernur,” ujarnya.

Disinggung penyelenggaraan Pemilu di Maluku, dia menjelaskan, telah mendorong agar pesta politik pada 17 April 2019 di daerah ini terlaksana aman, lancar, damai serta jujur dan adil (jurdil).

“Saya setelah menerima surat penunjukan dari Mendagri, Tjahjo Kumolo, menjadi Plh Gubernur Maluku pada 12 Maret 2019, selanjutnya berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), KPU maupun Bawaslu serta pimpinan agama untuk memfasilitasi Pemilu yang aman, lancar, damai serta jurdil,” katanya, saat dikonfirmasi dari Ambon, Sabtu.

Baca juga: Mendagri setujui Hamin bin Thahir Plh Gubernur Maluku

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

1.328 petugas pengawas Pemilu di Maros dilindungi BPJS-TK

Bupati Maros H Hatta Rahman (kedua dari kiri) didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Maros, Lubis Latif menyerahkan kartu BPJS-TK secara simbolis pada Ketua Bawaslu Maros Sufirman (kanan) di Lapangan Pallantikang, kabupaten Maros, Senin (8/4/2019). ANTARA Foto/HO/Humas BPJS-TK Makassar

Maros (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maros menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) untuk melindungi 1.328 petugas pengawas Pemilu se-Kabupaten Maros.

“Ini menunjukkan kepedulian Bawaslu dan jadi bukti BPJS-TK tidak hanya melindungi tenaga kerja formal tetapi semua bentuk pekerjaan, termasuk petugas pengawas Pemilu,” kata anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Dr Muhammad di Lapangan Pallantikan, Kabupaten Maros, Sulsel, Senin.

Dia mengatakan, selama menjadi Ketua Bawaslu RI  selama lima tahun, baru kali ini ada pengawas dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Saya saja hanya dilindungi jaminan kesehatan bukan ketenagakerjaan. Untuk itu saya akan menyampaikan hal ini kepada bapak presiden dan kemendagri atas kejadian hari ini,” ujarnya.

Peserta dari jajaran Bawaslu yang mendapat kartu perlindungan BPJS-TK itu mulai dari komisioner, petugas kantor kesekretariatan, pengawas kecamatan, pengawas kelurahan hingga pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pada kesempatan tersebut, pihak BPJS-TK mendampingi Bupati Maros Hatta Rahman menyerahkan kartu kepesertaan BPJS-TK secara sombolis kepada Ketua Bawaslu Maros Sufirman pada acara apel akbar pengawas Pemilu 2019 se-Kabupaten Maros di lapangan Pallantikang, Maros.

Menanggapi adanya jaminan sosial ketenagakerjaan itu, Ketua Bawaslu Maros Sufirman mengatakan bahwa perlindungan kepada seluruh anggota Panwascam, PPL, dan PTPS adalah bentuk apresiasi dan tanggung jawab Bawaslu Maros untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman seluruh pengawas dalam menjalankan tugasnya.

Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Maros, Lubis Latif mengapresiasi pihak Bawaslu Maros dan Pemda Kab Maros yang menyadari pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja termasuk perangkat Pemilu.

“saya berharap seluruh pekerja formal maupun informal termasuk honorer dan proyek jasa konstruksi di Kabupaten Maros dapat mengikuti program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS-TK,” katanya.

Pada kesempatan itu juga diserahkan santunan kematian atas kecelakaan kerja yang menimpan karyawan dari PT Sinar Jaya Abadi acc pada proyek pembangunan Rumah Sakit Daerah Salewangan Kabupaten Maros senilai Rp137,9 juta kepada pihak kelurga almarhum.

Pewarta:
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019

Ibu-ibu majelis taklim padati Istora dukung Jokowi-Ma’ruf Amin

Jakarta (ANTARA) – Ibu-ibu anggota majelis taklim se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) memadati Istora Senayan, Jakarta, untuk mengikuti acara Majelis Taklim Berselawat yang dihadiri  calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin, Senin siang.

Sebagian besar majelis taklim yang mengikuti acara ini memiliki hubungan dengan organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU). Ibu-ibu peserta kegiatan ini mengenakan pakaian putih dengan hijab yang beraneka warna, tergantung dari majelis taklim tempat mereka berasal. Sebagai penanda lainnya, mereka juga mengenakan slayer beraneka warna dengan simbol “Jokowi Amin Indonesia Maju.”

Ma’ruf Amin tiba di lokasi acara pada pukul 14.00 WIB, disambut lagu nasyid Talaal badru alayna. Pasangan Joko Widodo dalam kontestasi Pemilu Presiden 2019 itu kemudian menempati bangku di tengah panggung yang telah disediakan.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti oleh dua pasangan calon. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin serta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pewarta: M Arief Iskandar dan A Rauf Andar Adipati
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ma’ruf Amin santai hadapi Debat Pilpres terakhir

Cawapres KH Ma’ruf Amin (tengah). (ANTARA News/Anita Permata Dewi)

Jakarta (ANTARA) – Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 KH Ma’ruf Amin menyatakan santai terkait persiapan yang dilakukannya menghadapi Debat Pilpres 2019 putaran terakhir.

“Persiapannya bisa sambil jalan, sambil duduk, diskusi,” kata Ma’ruf saat ditemui di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta, Senin.

Pihaknya pun masih terus berkampanye seperti hari ini yang agendanya cukup padat, yakni menghadiri acara Majelis Taklim Bersolawat Untuk Indonesia Damai dan Bersatu di Istora Senayan, Jakarta. Kemudian acara deklarasi dukungan di Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.

“Jadi hari ini ke Istora Senayan. Nanti malam di Bekasi ada deklarasi, langsung ke Karawang besok pagi dan mungkin ke Bandung,” katanya.

Padatnya agenda kampanye tidak menyulitkannya dalam mempersiapkan debat final.

“Mudah-mudahan (siap),” katanya.

Pihaknya pun percaya diri bahwa capres petahana Joko Widodo dan dirinya bakal lebih unggul di debat final.

“Pak Jokowi tentu lebih unggul. Pak Jokowi sebagai petahana sudah melakukan langkah-langkah yang benar. Saya hanya mendampingi saja,” katanya.

Ia menambahkan bahwa sebelum Debat Pilpres 2019 putaran terakhir nanti, dia akan bertemu dengan Jokowi untuk mengadakan simulasi debat.

“Tentu, untuk menyinkronkan saja,” katanya.

Debat Pilpres 2019 putaran terakhir akan digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta pada Sabtu 13 April 2019 dengan tems ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, perdagangan dan industri. 
Baca juga: Ibu-ibu majelis taklim padati Istora dukung Jokowi-Ma’ruf Amin
Baca juga: 1.200 relawan Jokowi – Ma’ruf hadir di Kuala Lumpur
Baca juga: Ma’ruf Amin minta pendukung maksimal jelang pencoblosan

 

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi targetkan raih 80 persen pemilih di NTT

Kupang, NTT (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menargetkan dapat meraih 80 persen suara pemilih di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Pilpres 2014 di NTT, Jokowi-JK mendapatkan 66 persen. Tapi tahun ini, 2019, saya yakin dengan semangat siang hari ini, saya yakin Insya Allah minimal 80 persen,” kata Jokowi dalam orasi politiknya saat kampanye terbuka di Lapangan Sitarda Lasiana, Kota Kupang, Senin siang.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan jumlah (target) tersebut karena telah memiliki survei dan kalkulasi.

Jokowi menjelaskan sejumlah pembangunan yang telah dilakukan di NTT juga dapat menjadi pendulang tambahan suara.

“Begitu dapat lebih dari 80 persen, saya ingin datang lagi ke NTT secepatnya,” tegas Jokowi.

Dia menjelaskan terdapat sejumlah bendungan yang akan diresmikan.

Kedatangan Jokowi di Lapangan Sitarda Lasiana, Kota Kupang untuk melakukan kampanye terbuka di hadapan masyarakat NTT.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Wakil Ketua TKD NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, 30 ribu warga dari daratan Pulau Timor diperkirakan menghadiri acara di Lapangan Sitarda ini.

Para pendukung dan relawan yang hadir berasal  dari luar Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Malaka, Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan.

Pemilihan Presiden pada 17 April 2019 diikuti dua pasangan calon, yakni capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jelang kampanye akbar Jokowi dan Prabowo di Solo, polisi gelar simulasi pengamanan kota

Polisi memimpin simulasi pengamanan kota pada Apel Gelar Pasukan Pengamanan Kampanye Terbuka Pemilu 2019 di Solo Jawa Tengah, Senin (8/4/2019). Kegiatan tersebut digelar sebagai kesiapan Polri dan TNI serta sejumlah instansi dalam mengamankan kampanye akbar calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo pada 9 April 2019 dan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto pada 10 April 2019, yang rencananya digelar di Stadion Sriwedari, Solo. ANTARA FOTO/Maulana Surya/pras.

Partai Demokrat tetap solid dukung Prabowo – Sandi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritik konsep kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (8/4/2019). Partai Demokrat menegaskan masih solid mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pras.

Hadiri kampanye Prabowo di GBK, caleg PBB alihkan dukungan ke PKS

Caleg PBB Kota Payakumbuh, Andi Torang hadir di stadion utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta dalam rangka kampanye akbar pasangan Capres dan Cawapres 02 pada Minggu (7/4). (ist)

Payakumbuh, (ANTARA) – Calon legislatif (caleg) DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Bulan Bintang (PBB), Muhandi Andi Torang, meminta pendukungnya untuk tidak lagi memilih dirinya dan mengalihkan suara ke PKS atau ke partai pendukung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 lainnya.

Muhandi Andi Torang, di Payakumbuh Senin, mengatakan, ia hadir langsung di stadion utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta dalam rangka kampanye akbar pasangan Capres dan Cawapres 02 itu pada Minggu (7/4).

“Saya hadir di GBK sebagai simpatisan Capres dan Cawapres 02,” kata Andi Torang.

Ia menyatakan konsisten mengikuti hasil Ijtima ulama yang sepakat mendukung pasangan calon presiden (Capres) Prabowo-Sandi, Andi Torang mengatakan perbedaan sikap antara dirinya dengan DPP PBB yang memberikan dukungan terhadap Capres dan Cawapres 01 membuatnya mengambil keputusan untuk tidak lagi melanjutkan perjuangannya sebagai caleg PBB.

“Sejak tanggal 27 Januari setelah Yusril Ihza Mahendra menyatakan bergabung dengan 01 maka esok harinya, 28 Januari, menyatakan mundur,” kata Andi Torang.

Namun statusnya yang sudah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) PBB untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kecamatan Payakumbuh Barat tidak lagi memungkinkannya untuk mundur sebagai caleg.

Untuk itu, ia mengimbau seluruh pendukungnya untuk tidak lagi memilih dirinya dan mengalihkan suara ke caleg PKS. “Saya mengajak anak kemenakan beserta orang kampung saya untuk tidak memilih saya dan mengalihkan suara ke PKS dan partai koalisi lainnya,” jelas Andi Torang.

Menurutnya apa yang ia lakukan cukup beralasan karena tujuan awalnya maju sebagai caleg adalah untuk memperjuangkan Islam melalui jalur politik. “Saya bukan orang politik, tapi karena ada imbauan dari ulama agar kita ikut berjuang di jalur politik, makanya saya maju sebagai caleg,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Ngaji kebangsaan sambut pesta demokrasi

ANTARA, Berbagai tokoh tampil di atas satu panggung dalam kegiatan ngaji kebangsaan demi terselenggaranya pemilihan umum (pemilu) presiden dan legislatif 2019 yang damai dan kondusif. Mereka adalah kelompok musik “slank” tokoh kebangsaan Mahfud M-D, mantan wakil gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (Produser Sizuka/Editor Agha)

KPK dan KPU umumkan LHKPN anggota DPR

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah), Ketua KPU Arief Budiman (kiri) dan Komisioner KPU Ida Novida Ginting Manik berbincang seusai memberikan keterangan pers di kantor KPK, Jakarta, Senin (8/4/2019). KPK bersama KPU mengumumkan secara resmi nama-nama anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah melaporkan LHKPN secara tepat waktu, melaporkan terlambat dan belum melaporkan sama sekali untuk pelaporan periodik 2018 yang dilaporkan pada rentang waktu 1 Januari sampai 31 Maret 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras.

Prabowo menemui Sultan HB X di Kepatihan Yogyakarta

Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto menemui Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin. (Foto Antara/Luqman Hakim)

Yogyakarta (ANTARA) – Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto menemui Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin.

Pantauan Antara, Prabowo Subianto bersama rombongan tiba di halaman utama Kompleks Kepatihan atau Kantor Gubernur DIY pada pukul 12:00 WIB dengan menggunakan mobil Alphard putih bernomor polisi AB 1130 WI.

Prabowo yang mengenakan peci dan pakaian safari berwarna krem tampak menaiki kawasan Bangsal Kepatihan dan memasuki Gedong Wilis. Sejumlah tokoh yang mendampingi antara lain politikus Partai Gerindra Adhyaksa Dault, tokoh PPP Yogyakarta Syukri Fadholi, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso.

Setelah seluruh rombongan masuk, petugas keamanan bergegas menutup gerbang utama Kantor Kepatihan. Sedangkan awak media hanya diperkenankan memantau dari luar halaman utama.

Setelah pertemuan usai pukul 12:46 WIB, Prabowo menghampiri awak media yang berada di gerbang utama Kepatihan.

Prabowo menjelaskan kunjungan tersebut merupakan kunjungan kehormatan sekaligus meminta izin kepada Sultan atas kedatangannya di Yogyakarta.

“Ini kunjungan kehormatan kita sowan, kita minta izin karena saya datang ke daerah beliau ya pantasnyalah kita sowan kepada pemimpin daerah,” kata dia.

Sultan HB X, kata Prabowo, juga sempat menitipkan pesan tentang kebangsaan kepadanya sebagai calon presiden.

“Pembicaraannya bagus tidak bicara hal-hal mendasar  ada beberapa titipan beliau. Saya sebagai calon presiden saya kira kita terima. Beliau sangat konsern tentang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kemandirian bangsa dan lain sebagainya,” kata Prabowo.

Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, Prabowo dijadwalkan menghadiri kampanye akbar di Stadion Kridosono Yogyakarta pada Senin siang.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon, nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi kampanye di Kupang

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, saat acara kampanye terbuka di Kupang, NTT, pada Senin (8/4/2019). (ANTARA/Bayu Prasetyo)

… karena Pak Jokowi ingin menyapa masyarakat Indonesia Timur…

Kupang, NTT (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, tiba di Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk melakukan kampanye terbuka, di Lapangan Sitarda Lasiana, Senin siang.

Jokowi bersama istrinya, Iriana Joko Widodo, mendarat di Bandara Eltari, Kupang, pada sekitar pukul 11.44 WITA.

Agenda pertama Jokowi di Kupang yakni singgah di Gereja Benyamin, Kupang.

Setelah itu, Jokowi melanjutkan perjalanan ke Lapangan Sitarda Lasiana untuk kampanye terbuka.

Dalam kunjungan itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu didampingi Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Erick Tohir, Ketua Harian Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Moeldoko, dan Ketua TKD NTT, serta sejumlah anggota TKN.

Menurut Moeldoko, wilayah timur Indonesia memiliki posisi yang khusus dalam program-program Jokowi.

“Kampanye di Kupang sangat penting karena Pak Jokowi ingin menyapa masyarakat Indonesia Timur,” kata Moeldoko dalam siaran pers TKN.

Moeldoko menjelaskan, Jokowi sangat berkomitmen untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan di wilayah timur Indonesia.

Selama masa kampanye, Jokowi telah menyapa sejumlah kawasan Indonesia timur antara lain Makassar, Gorontalo, Sentani, Papua juga Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Dalam 4,5 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, pemerintah gencar membangun infrastruktur di Indonesia timur seperti waduk, jalan hingga listrik.

Untuk wilayah NTT, pemerintah sudah membangun 7 waduk karena masalah terbesar di kawasan adalah pasokan air.
Sementara itu, menurut Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Wakil Ketua TKD NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, 30 ribu warga dari daratan Pulau Timor berencana menghadiri acara di Lapangan Sitarda.

Para pendukung dan relawan yang hadir berasal baik dari luar Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Malaka, Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan.

Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu 2019 pada 17 April yang terdiri dari Pemilihan Presiden dan Pemilihan Calon Anggota Legislatif.

Terdapat dua pasang calon presiden dan wakil presiden yaitu Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dengan nomor urut 01 serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan nomor urut 02. 

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Demokrat bantah ada keretakan di koalisi Prabowo-Sandi

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan membantah ada keretakan di internal Koalisi Indonesia Adil dan Makmur dalam mendukung capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi.

“Sama sekali tidak ada keretakan, anda bisa menyaksikan AHY tampil sangat prima di Bandung, menggunakan kesempatan yang sempurna untuk menyampaikan pikiran Partai Demokrat bersama Koalisi Indonesia Adil dan Makmur,” kata Hinca dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan ketidakhadiran AHY dalam kampanye akbar Prabowo-Sandi pada Minggu (7/4) karena masih sakit sehingga tidak memungkinkan hadir dalam acara tersebut.

Hinca menegaskan tidak ada larangan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar kadernya tidak hadir dalam kampanye akbar tersebut.

“Sama sekali tidak ada larangan, kami telah mempersiapkan sangat matang, terbukti ada tim Demokrat di dalam kampanye tersebut,” ujarnya.

Hinca mengatakan persiapan yang dilakukan Demokrat adalah apabila AHY tidak bisa hadir maka dirinya sebagai Sekjen Demokrat, dan kalau tidak bisa hadir juga, maka ada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

Selain itu Hinca mengatakan tidak ada keretakan di internal koalisi Prabowo-Sandi meskipun AHY dan dirinya tidak bisa hadir dalam kampanye akbar Prabowo-Sandi.

Menurut dia, pada Minggu (7/4) malam sudah berkomunikasi dengan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan pimpinan Koalisi Adil dan Makmur untuk membicarakan tahapan kampanye pilpres berikutnya.

“Hari ini Prabowo telah di Yogyakarta untuk kampanye dan seterusnya kami bicara,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam kampanye akbar Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Minggu (7/4), pimpinan Demokrat yang hadir antara lain Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan dan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli.

Hinca Pandjaitan menegaskan bahwa Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak bisa menghadiri kampanye akbar Prabowo-Sandi pada Minggu (7/4) karena sedang sakit.

“Saya juga tidak bisa menghadiri kampanye akbar Prabowo-Sandi karena  dari daerah pemilihan (dapil) dan  baru tiba di Jakarta sekitar pukul 07.20 WIB lalu langsung menuju SUGBK.

Namun menurut dia, setelah tiba di SUGBK, tidak bisa masuk ke dalam karena sudah penuh dengan massa pendukung Prabowo-Sandi.

Hinca mengatakan, Demokrat sudah menyiapkan kadernya untuk hadir dalam kampanye yang dihadiri sekitar 1 juta orang tersebut, yaitu Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan dan Djafar Hafsah, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu gelar bimtek penyusunan perselisihan hasil pemilu

Ternate (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan bimbingan teknis bagi seluruh komisioner Bawaslu kabupaten/kota dalam penyusunan keterangan tertulis perselisihan hasil Pemilihan Umum 2019.

Ketua Divisi Hukum Bawaslu RI Fritz Edward Siregar di Ternate, Senin, mengatakan bimtek bagi komisioner Bawaslu ini untuk memberikan pemahaman kepada Bawaslu kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam menyiapkan laporan ke Mahkamah Konstitusi (MK), yakni dokumen, berkas-berkas serta bagaimana berbicara di depan hakim dengan memakai kepercayaan diri sendiri.

Dengan demikian, hal itu bisa memberi pengetahuan kepada para komisioner Bawaslu kabupaten/kota, sehingga laporan yang masuk di MK itu semuanya dikumpulkan secara tertulis.

“Untuk itu, saya berharap agar teman-teman di Bawaslu kabupaten/kota yang ada di Malut ini mempunyai kepercayaan diri dalam melakukan fungsi pengawasan, dan lebih mengarah ke sejarah efektif untuk satu sama lain,” kata Fritz.

Menurut dia, cara yang akan diberikan keterangan kepada MK itu adalah jawaban pokok dari pemohon nanti, sehingga dalam kesempatan ini pihaknya memberikan muatan kepada komisioner Bawaslu kabupaten/kota dalam rangka bagaimana menyusun keterangan.

Apalagi, Bawaslu tidak menggunakan pengacara dan yang memakai pengacara itu hanya pihak KPU. Bawaslu hanya menyusun dan memberikan keterangan perselisihan hasil pemilu di MK.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Malut Muksin Tamrin menyatakan tujuan dari kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti Peraturan MK nomor 2 tentang memberikan keterangan setiap hasil perselisihan pemilu, karena setelah penetapan hasil pemilu secara nasional itu sudah pasti ada gugatan yang masuk di MK.

“Bawaslu hanya memberikan keterangan, karena lembaga Bawaslu adalah independen dan tidak berada di pihak terkait atau pihak termohon,” kata Muksin.

Dirinya berharap tidak ada parpol yang melakukan gugatan di MK dan kalau tidak ada yang menggugat berarti potensi pemilu berjalan demokratis.”Kalau ada masalah pasti digugat, tetapi kalau tidak ada, maka sudah bisa dipastikan tidak ada gugatan yang masuk di MK,” katanya.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Awasi pemilu, Bawaslu Tangerang kerjasama dengan Kemenag

Ilustrasi – Para pengurus tempat ibadah sepakat untuk tidak menjadikan tempat ibadah sebagai sarana kampanye pada acara tatap muka di Aula Mapolres Singkawang (Rudi)

Tangerang (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tangerang, Banten, menjalin kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat untuk melakukan pemantauan pemilu 2019.

“Ini bertujuan agar dapat mengawasi oknum yang melakukan kampanye di tempat ibadah dan sarana pendidikan,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang, Andi Irawan di Tangerang, Senin.

Andi mengatakan sejumlah sarana pendidikan yang bernaung pada Kemenang seperti Raudhatul Athfal (TK), Madrasah Ibtidaiyah (SD), Madrasah Tsyanawiyah (SMP) dan Madrasah Aliyah (SMA) tidak boleh digunakan untuk kampanye.

Bahkan para calon legislatif (caleg) juga tidak diperkenankan untuk menggunakan sarana ibadah atau pendidikan sebagai tempat kampanye.

Bawaslu melakukan nota kesepahaman dan kesepakatan dengan Kantor Kemenag Kabupaten Tangerang diwakili Andi Irawan dan Kepala Seksi Pendidikan dan Pondok Pesantren, Asep Aziz.

Dasar hukum dari kerja sama itu adalah merujuk pada UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 280 ayat 1.

Bawaslu juga melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah dalam naungan Kemenang untuk melakukan pengawasan terhadap caleg berkampanye.

Menurut dia, sosialisasi itu dilakukan ke pondok pesantren, majelis taklim agar dapat menyukseskan pemilu yang damai.

Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan dan Pondok Pesantren, Kemenang Kabupaten Tangerang, Asep Aziz mengatakan siap melakukan sosialisasi ke majelis taklim, kepala sekolah dan sarana pengajian.

“Pada intinya bahwa pemilu harus damai, sarana keagamaan dilarang sebagai tempat kampanye,” katanya.

Bawaslu juga menggandeng para ulama di daerah ini untuk menjaga agar suasana damai menjelang pemilu 2019 tanpa konflik. Hal tersebut karena ulama dapat mempersatukan umat agar tercipta kedamaian, untuk itu perlu peran serta pemuka agama.

“Ini untuk menjaga keharmonisan dan mengajak persatuan dan kesatuan umat sehingga terjalin kerukunan termasuk antarumat beragama,” katanya.

Andi mengatakan peran ulama sangat penting di tengah masyarakat dan umat, ini yang merupakan salah satu tujuan agar pemilu 2019 berjalan dengan tertib, aman, damai serta nyaman.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Demokrat sebut AHY tidak hadir kampanye akbar karena sakit

Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan keterangan kepada awak di Cirebon, Selasa (2/4). AHY menanggapi permasalahan kader pindah pilihan. (Khaerul Izan)

Situasinya posisi AHY kurang fit sehingga tidak jadi tampil

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menegaskan bahwa Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak bisa menghadiri kampanye akbar Prabowo-Sandi pada Minggu (7/4), karena sedang sakit.

“Situasinya posisi AHY kurang fit sehingga tidak jadi tampil,” kata Hinca dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan beberapa hari lalu kondisi Ani Yudhoyono kondisi kesehatannya kurang baik sehingga AHY terbang ke Singapura untuk mendampingi ibundanya tersebut.

Namun menurut Hinca, kondisi AHY di Singapura tidak fit padahal untuk mendampingi Ani di dalam ruang perawatan harus dalam kondisi fit.

“Karena itu AHY kadang bergantian menjaga Ibu Ani bersama Mas Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono), Anisa, dan Aliya karena setiap malam harus didampingi di tempat yang sama,” ujarnya.

Menurut dia, pada Minggu (7/4), AHY sudah kembali ke Jakarta namun tidak bisa hadir dalam kampanye akbar Prabowo-Sandi karena kondisinya belum sehat.

Namun Hinca mengatakan saat ini kondisi AHY sudah fit sehingga telah menjalankan tugasnya sebagai Komandan Kogasma.

“Hari ini sudah sarapan pagi di Solo, Jawa Tengah dan menuju ke Ponorogo,” katanya.

Dia mengatakan dirinya juga tidak bisa menghadiri kampanye akbar Prabowo-Sandi karena dirinya dari Daerah Pemilihannya (Dapil) baru tiba di Jakarta sekitar pukul 7.20 WIB lalu langsung menuju SUGBK.

Namun menurut dia, setelah tiba di SUGBK, dirinya tidak bisa masuk ke dalam karena sudah penuh dengan massa pendukung Prabowo-Sandi.

Hinca mengatakan, Demokrat sudah menyiapkan kadernya untuk hadir dalam kampanye yang dihadiri sekitar 1 juta orang tersebut yaitu Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan dan Djafar Hafsah, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli.

Baca juga: Rocky Gerung kenakan jaket Demokrat dalam kampanye akbar
Baca juga: Round up – Nuansa religi dalam kampanye akbar Prabowo-Sandi
 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Kapuas Hulu kekurangan 10 ribu surat suara

Sejumlah unsur pimpinan pejabat melakukan pengecekan gudang logistik KPU Kapuas Hulu wilayah Kalimantan Barat. (Foto Antaranews/Timotius)

Putussibau, Kapuas Hulu (ANTARA) –

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kapuas Hulu, Ahmad Yani mengatakan Kapuas Hulu masih kekurangan sekitar 10 ribu surat suara untuk Pemilu 17 April 2019.

“Dari lima jenis surat suara total kekurangan ada sekitar 10 ribu surat suara, kekurangan tersebut masih dalam proses pengiriman,” kata Ahmad Yani, ditemui usai Rapat persiapan pelaksanaan Pemilu 2019 di Putussibau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Senin.

Menurut dia, kekurangan surat suara itu berdampak terhadap rencana pendistribusian logistik, yang sebelumnya direncanakan akan dilaksanakan pada 8 April 2019, akhirnya diundur hingga tanggal 12 April 2019.

Ia mengatakan jumlah keseluruhan surat suara yang akan didistribusikan jika sudah terpenuhi kekurangannya yaitu 914.705 surat suara untuk 933 tempat pemungutan suara (TPS).

Disampaikan Yani, dari 914. 705 surat suara terdiri dari surat suara Pemilihan Presiden Wakil Presiden (PPWP) sebanyak 182.941 surat suara, surat suara DPD RI sebanyak 182.941, surat suara untuk DPR RI dapil Kalbar 2 (dua) sebanyak 182.941, surat suara DPRD provinsi dapil 7 (tujuh) sebanyak 182.941 ,

Kemudian untuk surat suara DPRD kabupaten dapil Kapuas Hulu satu sebanyak 41.337, surat suara DPRD kabupaten dapil Kapuas Hulu dua sebanyak 47.737, surat suara DPRD kabupaten dapil tiga Kapuas Hulu sebanyak 50.551 serta surat suara DPRD Kapuas Hulu dapil Kapuas Hulu empat sebanyak 43.426.

“Jadi jumlah keseluruhan surat suara yang akan didistribusikan yaitu 914.705 surat suara tersebar di 993 tempat pemungutan suara di 282 desa dan kelurahan di 23 kecamatan,” jelas Yani.

 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Polri-TNI siapkan 2.500 personel pengamanan kampanye terbuka

Solo (ANTARA) – Sebanyak 2.500 personel anggota Polri dan TNI dipersiapkan untuk pengamanan kampanye terbuka calon presiden-calon wakil presiden di Stadion Sriwedari Solo, kata Kepala Polres Kota Surakarta Kombes Pol Ribut Hari Wibowo.

Ribut Hari Wibowo mengemukakan hal itu pada apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan kampanye terbuka Pemilu 2019 di halaman Pura Mangkunegaran Kota Surakarta, Senin.

Apel gelar pasukan gabungan Polri-TNI yang bertema “Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri Komponen Bangsa Lainnya Guna Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) yang Kondusif” itu untuk persiapan pengamanan kegiatan kampanye terbuka baik untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin maupun pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga yang akan digelar di Stadion Sriwedari Solo.

“Kegiatan apel gelar pasukan tersebut untuk persiapan pengamanan kampanye terbuka yang digelar di Stadion Sriwedari Solo pada Selasa (9/4) untuk pasangan nomor urut 01 dan Rabu (10/4) untuk pasangan nomor urut 02,” katanya.

Ada sebanyak 2.500 personel telah disiapkan selain dari Polresta Surakarta, Polres Solo Raya, Polres di lingkup Polda Jateng lain, dibantu Pasukan Brimob Polda Jateng, Satuan TNI yang ada di Solo Raya, serta pasukan Kavaleri.

“Semua mem-‘back up’ Polresta Surakarta untuk meyakinkan masyarakat Solo tetap aman dan nyaman,” kata Kapolres.

Kapolres mengatakan pihaknya bersinergi bersama TNI menyiapkan strategi dan antisipasi, sehingga semua kegiatan dapat berjalan nyaman, aman, dan lancar.

Pada kegiatan kampanye terbuka yang digelar di Stadion Sriwedari Solo, sesuai perizinan akan dihadiri puluhan ribu orang.

“Massa yang diperkirakan akan hadir dalam kampanye terbuka itu, sesuai izin sekitar 50 ribu hingga 75 ribu orang. Namun, ada kemungkinan massa bisa lebih besar,” katanya.

Kendati demikian, Polri bersama TNI segera menyiapkan antisipasi untuk memberikan pelayanan dan pengamanan secara maksimal. Anggota Polri bersama TNI menjamin keamanan dan kedamaian Kota Surakarta.

Kapolres menjelaskan untuk sepeda motor dengan knalpot “brong” sudah dilakukan evaluasi dan disampaikan kepada seluruh satgas, parpol, peserta kampanye dan koordinatornya untuk tidak menggunakan knalpot “brong”.

Jika ada yang masih menggunakan kendaraan dengan knalpot “brong” akan dilakukan sanksi penindakan hukum sesuai aturan atau ditilang.

Komandan Kodim 0735 Surakarta Letkol Inf. Ali Akhwan mengatakan sebanyak 300 personel dipersiapkan untuk dukung Polri dalam pengamanan kegiatan kampanye terbuka di Solo.

Menurut Dandim, sejumlah personel TNI telah disiapkan antara lain satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Kondim Surakarta, dua SSK dari Lanud Adi Soemarmo, satu SSK Kavaleri. Pasukan ini siap mem-“back up” Polresta Surakarta dalam pengamanan kampanye terbuka di Solo.

“Kami siapkan 2.500 personel gabungan dan siaga menjaga Kota Solo. Jika aparat keamanan siap, Insya Allah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Dandim.

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Bandarlampung sediakan TPS di rumah sakit

Komisioner KPU Kota Bandarlampung Divisi Data dan Program, Fery Triatmojo (Antara.lampung.com/dianh)

Bandarlampung (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung akan menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) di rumah sakit untuk warga dan pasien di sana.

Komisioner KPU Bandarlampung Divisi Data dan Program Fery Triatmojo, di Bandarlampung, Senin, mengatakan TPS-TPS itu disediakan bagi keluarga pasien yang tidak memungkinkan untuk pulang ke rumahnya untuk melakukan pemilihan.

“TPS tersebut disediakan untuk pasien dan keluarga pasien yang tidak bisa pulang agar mereka tidak kehilangan hak pilihnya,” kata dia.

Ia menyebutkan, seperti di Rumah Sakit Abdul Moelok disedikan dua TPS, Rumah Sakit Dadi Tjokrodipo satu TPS, rumah sakit Urip Sumoharjo satu TPS, Rumah Sakit Bintang Amim satu TPS, dan Graha Husada satu TPS yang diprediksi pemilih pindahannya banyak.

Selain itu, kata dia, KPU Kota Bandarlampung juga akan memberikan pelayanan pindah memilih bagi warga di rumah sakit hingga satu hari menjelang pemungutan suara.

“Sebenarnya bila mengikuti surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pendataan di rumah sakit harus selesai satu minggu atau tujuh hari sebelum pencoblosan,” kata dia.

Namun, menurutnya, dinamika di rumah sakit tidak bisa dibatasi hingga tujuh hari karena pengalaman yang sudah-sudah KPU akan menerima data pasien dan keluarga pasien yang pasti tidak pulang dan harus memilih di sana dari humas rumah sakit satu hari menjelang pemungutan suara.

“Ini tidak melanggar aturan, karena di aturannya pun demikian, prinsipnya layanan pindah memilih di rumah sakit masih dilayani selama surat suara itu ada,” kata dia.

Baca juga: KPU Bandarlampung buka pendaftaran PPK
 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Salim Segaf doakan kemenangan PKS dan Prabowo-Sandi dari Mekkah

Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri melaksanakan umrah di Tanah Suci Mekkah Almukarramah, Arab Saudi, Senin (8/4/2019). Salim mendoakan kemenangan PKS dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (Istimewa)

PKS sebagai bagian dari umat Islam, Insya Allah, kita total menangkan capres pilihan ijtima ulama, Prabowo-Sandi

Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri mendoakan kemenangan PKS dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat melaksanakan umrah di Tanah Suci Mekkah Almukarramah, Arab Saudi, Senin.

“Kita panjatkan doa, mohon kepada Allah SWT agar Indonesia diberkahi dan diberikan pemimpin yang amanah,” kata Habib Salim seperti dikutip dari siaran pers.

Menurut dia, dukungan total PKS dan gerakan Islam menunjukkan dukungan yang krusial dari elemen umat Islam terhadap Prabowo-Sandi.

“PKS sebagai bagian dari umat Islam, Insya Allah, kita total menangkan capres pilihan ijtima ulama, Prabowo-Sandi,” ujar Habib Salim.

Selama di Mekkah, Habib Salim dijadwalkan akan bersilaturahmi dengan para ulama dan habaib, termasuk menemui Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Sebelumnya, saat menghadiri kampanye akbar Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (7/4), Habib Salim juga menegaskan dukungan penuh pada Prabowo-Sandi.

Menteri Sosial 2009-2014 ini menyebutkan waktu yang tersedia hingga masa tenang akan dimaksimalkan seluruh kader dan simpatisan PKS untuk mengetuk setiap pintu-pintu rumah warga guna menyosialisasikan kemenangan Prabowo-Sandi.

Pilpres 2014 diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres, yakni nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Salim Segaf: PKS total menangkan Prabowo-Sandi
Baca juga: PKS dan FPI rapatkan barisan dukung Prabowo-Sandi

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

TKN nilai kriteria massa kampanye Prabowo stagnan

Jakarta (ANTARA) –
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin menilai kriteria massa kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno stagnan, karena selalu terdiri dari kelompok yang sama.

“Massa Prabowo-Sandiaga tidak berkembang, hanya mengandalkan pada massa yang digerakkan fitur Rizieg Shihab. Bisa dikatakan bahwa massa Prabowo Sandiaga itu-itu saja,” ujar Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Karding memandang demografi yang selama ini hadir dalam kampanye Prabowo hanya dari kalangan ormas muslim yang dulu memberikan tekanan dalam Pilkada DKI.

“Hal ini menjadi stagnasi, karena tidak berkembang,” kata Karding.

Padahal, kata dia, pertarungan dalam pilpres yang akan dilaksanakan pada 17 April mendatang adalah memperebutkan suara bagi masyarakat yang belum menentukan pilihan.

Sehingga, menurutnya, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi peningkatan elektoral bagi kubu paslon 02 yang mengandalkan model kampanye itu-itu saja.

Lebih lanjut Karding mengatakan bahwa dengan model kampanye paslon 02, TKN makin optimistis dapat merebut hati pemilih yang belum menentukan pilihan.

Terlebih, kata dia, program paslon 01 Jokowi-Maruf lebih menarik dan telah terbukti ketimbang kubu Prabowo-Sandiaga.

“Yang pasti Jokowi Maruf menawarkan jalan Indonesia Maju yang penuh optimisme. Bukan seperti kubu sebelah Prabowo-Sandiaga yang isinya cuma marah-marah dan penuh sandiwara,” ujar politikus PKB itu.

Sementara itu Direktur Lembaga Survei Politik Indonesia, Budiyana Saifullah menyampaikan, terdapat dampak elektoral dari kampanye Prabowo-Sandiaga di GBK Minggu (7/4), namun tidak besar.

Yang menarik, kata Budiyana, kegiatan paslon 02 menunjukkan transformasi dari gerakan agama menjadi gerakan politik yang konkret.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon, nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf dan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

“Tiis ceuli, caang panon”, demokrasi ala Kampung Naga

Suasana di dalam perkampungan Kampung Naga, Tasikmalaya, Jabar. (Feri Purnama)

Meskipun di luar katanya “panas”, di Kampung Naga tetap biasa saja, ‘tiis ceuli’ (dingin telinga) ‘caang panon’ (jernih mata) tidak terpengaruh

Garut (ANTARA) – Banyak cerita unik dan menarik perlu diketahui dalam kehidupan masyarakat adat Kampung Naga, mulai dari aktivitas sehari-harinya yang serba sederhana, menjaga tradisi leluhur, menjaga alam, termasuk menata kehidupan sosial di perkampungan tersebut.

Kehidupan warga Kampung Naga yang terletak di bawah antara perbukitan dan hutan di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat itu, tidak akan pernah kehabisan kata untuk dikisahkan.

Bahkan kehidupan masyarakat Kampung Naga selalu menjadi daya tarik wisatawan dari dalam negeri maupun mancanegara, terutama pengunjung dari komunitas pendidikan yang ingin mengetahui tentang aktivitas sehari-hari warga di sana.

Sisi menarik di kampung adat itu tidak hanya masih menjaga kearifan lokal, termasuk lingkungannya yang masih tradisional, ada pemikiran yang mengandung filosofi dan nilai leluhur, yaitu mengabdi dengan menunjukkan taat dan patuh pada negara, selama tidak bertentangan dengan perintah agama Islam.

Wujud kepedulian warga adat terhadap negara itu ditunjukkan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, di antaranya memilih pemimpin bangsa, baik di tingkat bupati, gubernur hingga presiden, selalu ikut berpartisipasi menyalurkan hak suaranya.

Partisipasi warga adat dalam mendukung pesta demokrasi itu sedari dulu selalu dijaga dengan baik, termasuk para warga adat sudah mengetahui akan dilaksanakannya Pemilihan Presiden Indonesia pada 17 April 2019.

Antusiasme dan partisipasi warga adat terhadap pesta demokrasi itu menjadi perhatian khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya sebagai penyelenggara daerah untuk pemilihan umum agar suara warga adat tetap terjaga dengan baik dan tersalurkan dengan benar saat pemilihan nanti.

Salah satunya seperti yang dilakukan Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Fahrudin, S.Ag yang terjun menemui langsung warga adat Kampung Naga meskipun harus berjalan kaki menuruni 444 anak tangga dan melewati jalan setapak untuk bisa masuk ke pemukiman warga adat.

“Saat itu dari KPU hanya saya, karena komisioner yang lain sama sedang sosialisasi di tempat lain,” kata Fahrudin.

Fahrudin hadir di tengah masyarakat adat dibantu dengan sejumlah relawan demokrasi, Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Salawu, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menyampaikan berbagai hal tentang tahapan pelaksanaan pemilu.

Bagi Fahrudin warga adat Kampung Naga itu memiliki sisi menarik dalam cara pandang terhadap sistem demokrasi di Indonesia yang menerapkan aturan pemilihan langsung oleh rakyat dalam menentukan pemimpin bangsa.

Fahrudin mengaku bangga dengan cara berpikir warga adat itu yang selalu menunjukkan kepeduliannya dengan mau memberikan hak suara setiap pemilihan bupati, gubernur, maupun presiden yang sudah diselenggarakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Warga adat Kampung Naga itu selalu berbondong-bondong meluangkan waktu untuk datang ke TPS yang dibangun di luar kampung, selanjutnya secara rahasia memberikan hak suaranya.

Sikap warga adat Kampung Naga itu, menurut Fahrudin, merupakan suatu hal yang menarik dan bijaksana dalam menjunjung tinggi nilai-nilai mengabdikan diri kepada negara melalui partisipasi memberikan hak suaranya dalam memilih pemimpin.

Antusiasme warga dalam memilih itu dinilai KPU Kabupaten Taskmalaya merupakan hal yang harus dijaga, dan menjadi contoh bagi daerah lain di Tasikmalaya maupun seluruh daerah di Indonesia dalam berdemokrasi.

“Kalau masyarakat biasa agak acuh, ini (antusias warga adat) karena peran kepala sukunya masih kuat,” katanya.

Sosialisasi yang pernah dilakukan KPU Kabupaten Tasikmalaya itu berlangsung pada 23 Februari 2019 yang dilaksanakan selama dua jam mulai pukul 13.00 sampai pukul 15.00 WIB di sebuah bangunan adat yang selalu digunakan untuk pertemuan warga.

Jauh sebelum diselenggarakan sosialisasi, jajaran KPU melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan tokoh adat atau disebut juga dengan nama panggilan Kuncen Kampung Naga yang saat ini dipegang oleh Ade Suherlin.

Koordinasi itu untuk mengatur waktu agar tidak berbenturan dengan aktivitas warga adat yang biasa dilakukan sehari-hari seperti bertani atau pergi ke hutan, hingga akhirnya diputuskan pelaksanaannya dengan mengumpulkan warga di bangunan adat atau bale pertemuan.

“Kalau di Kampung Naga sangat taat kepada kepala sukunya, jadi kita pendekatannya ke kepala suku ke kepala adatnya, setiap tahapan pemilu selalu sosialisasi ke sana,” katanya.

Petugas KPU Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan tentang tahapan pemilu, termasuk memperkenalkan para peserta Pemilu 2019 mulai dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, kemudian nama-nama partai politik, termasuk calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Jawa Barat.

Materi lain yang disampaikan kepada para warga adat yang hadir sekitar seratusan orang itu terkait warga adat jangan mudah terpengaruh dengan penyebaran kabar bohong atau ‘hoaks’ yang negatif, termasuk menolak dengan politik uang.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya foto bersama dengan warga adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, usai sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di kampung itu. Foto Dokumen KPU Kabupaten Tasikmalaya. (Feri Purnama)

“Materinya menangkis isu ‘hoaks’, berita ‘hoaks’, money politic juga dibahas di situ,” katanya.

Meskipun warga adat dikenal dengan kesederhanaan, saling menghargai dan menghormati antar sesama, namun materi tentang kerukunan dan kesatuan bangsa juga tetap disampaikan dalam sosialisasi itu.

Bahkan sosialisasi itu mengingatkan para warga adat untuk tetap menjaga kebersamaan, dan tidak terpecah belah hanya karena beda pilihan dalam pesta demokrasi Pemilu 2019 itu.

“Kami juga harus menjaga keutuhan kerukunan, dengan adanya pemilu jangan sampai tali persaudaraan menjadi pecah,” katanya.

Berdasarkan data KPU Kabupaten Tasikmalaya warga adat Kampung Naga tercatat yang berhak menyalurkan hak suaranya sebanyak 298 orang yang akan mencoblos di luar kampung adat, yakni di TPS 2 Desa Neglasari atau sekitar halaman parkir tidak jauh dari Jalan Raya Tasikmalaya-Garut.

Pesta demokrasi yang akan diselenggarakan 17 April 2019 itu telah diketahui oleh warga adat Kampung Naga, dan mereka juga akan keluar kampung menuju TPS untuk menyalurkan hak suaranya mensukseskan Pemilu 2019.

Terkait kesiapannya, warga adat Kampung Naga mengaku tidak ada kesiapan khusus, semua mengalir seperti biasa, kecuali kesiapannya mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemilihan termasuk mengenalkan para peserta pemilu oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Seperti yang diungkapkan Sesepuh Warga Adat Kampung Naga, Ucu Suherlan (53) bahwa sosialisasi itu penting untuk memberikan kemudahan warga adat agar saat pelaksanaannya benar sesuai aturan.

Ucu yang merupakan adik kandung dari Kuncen Kampung Naga Ade Suherlin itu selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk ikut serta mensukseskan apa yang menjadi agenda negara dalam memilih pemimpin bangsa.

Sampai saat ini, kata Ucu, warga adat Kampung Naga selalu mematuhi apa yang menjadi larangan dan apa yang harus dilakukan karena benar, meskipun hidup di perkampungan dengan kesederhanaan, namun memiliki harapan melalui pemilihan umum menjadikan negara lebih baik di berbagai bidang.

Ucu juga berupaya membangun masyarakat adat untuk tidak mudah terpengaruh dengan berbagai isu atau kabar bohong yang bernuansa negatif atau dapat memecah belah dengan tersebarnya berbagai informasi di luar kampung.

“Meskipun di luar katanya “panas”, di Kampung Naga tetap biasa saja, ‘tiis ceuli’ (dingin telinga) ‘caang panon’ (jernih mata) tidak terpengaruh,” katanya.

Upaya lain agar warga adat Kampung Naga tetap menjaga keharmonisan dalam pesta demokrasi ini dengan memberlakukan larangan bagi para peserta pemilu melakukan kampanye di Kampung Naga.

Terbukti segala atribut poster, spanduk atau jenis media kampanye lainnya tidak ada di sekitar kampung adat, tujuannya warga adat tidak mau kegiatan kampanye itu justru menyebarkan sesuatu yang kurang baik seperti menjelekkan calon-calon lainnya.

Warga adat Kampung Naga, kata Ucu, jangan dikotori dengan sesuatu yang dapat mengganggu tatanan kehidupan warga adat yang selama ini tenang, damai dan menjunjung tinggi adat istiadat leluhur.

“Ulah saling ngagorengkeun batur (jangan salin menjelekkan orang lain),” kata Ucu santai dengan ucapan menggunakan bahasa Sunda.

Baca juga: Suara dari Kampung Naga

Baca juga: Suka cita Tana Toraja sambut Pemilu 2019

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019

900 surat suara hangus terbakar di Kinabalu

Sebanyak 900 surat suara Pemilu 2019 hangus dalam sebuah mobil terbakar yang disewa oleh petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kota Kinabalu, Malaysia.

Kuala Lumpur (ANTARA) – Sebanyak 900 surat suara Pemilu 2019 hangus dalam sebuah mobil terbakar yang disewa oleh petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kota Kinabalu, Malaysia.

“Pada hari Minggu 7 April 2019 pukul 15.00 sore, PPLN Kota Kinabalu telah menerima laporan bahwa terdapat sebuah kendaraan sewa petugas KPPSLN yang terbakar ketika dalam perjalanan pulang kembali ke perkebunan dawit,” ujar Ketua PPLN Kota Kinabalu, Cahyono Rustam ketika dihubungi, Senin.

Dalam kejadian tersebut, turut terbakar enam kotak suara dari tiga KSK di wilayah kerja Perusahaan Sawit IJM. Tiga KSK itu terdiri atad satu Kotak Suara Keliling (KSK) dan Meridian (dua KSK).

Cahyono mengatakan pihaknya sudah melakukan peninjauan ke lokasi kejadian.
Kebakaran mobil sewa terjadi pada pukul 15.00 sore di Jalan Sapi Nangoh-Paitan, di wilayah Sandakan.

“Adapun penyebab kebakaran kendaraan masih diselidiki oleh pihak kepolisian wilayah Beluran, Sandakan,” katanya.

Empat penumpang selamat dan satu sopir mengalami luka bakar ringan. Seluruh korban merupakan petugas KPPSLN.

Korban luka bakar atas nama Saenudin, telah mendapatkan perawatan pertama di klinik Perkebunan milik Wilmar Plantations dan saat ini telah diperbolehkan pulang.

“Seluruh enam kotak suara dari tiga KSK beserta isinya tidak dapat diselamatkan dan telah rusak terbakar,” katanya.

Cahyono mengatakan pihaknya sudah melaporkan ke Pokja Pemilu Luar Negeri dan KPU segera mengirim penggantinya.

Dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu 2019, PPLN Kota Kinabalu telah mendistribusikan sebagian Kotak Suara Keliling kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang berdomisili di perkebunan Sawit di Sandakan dan Kinabatangan pada 7 April 2018.

“Lokasi tugas KPPSLN KSK tersebar di pedalaman perkebunan sawit yang memiliki jarak tempuh perjalanan sekurangnya 4-12 jam perjalanan dari Kota Sandakan,” katanya.

Perusahaan sawit memberikan hari libur/cuti kepada pekerja pada Minggu sehingga dapat dimanfaatkan pekerja yang menjadi KPPSLN untuk mengambil logistik pemilu.

“Petugas KPPSLN KSK akan memanfaatkan hari pembayaran gaji pekerja pada tanggal 8 April 2019 di kantor pusat perkebunan untuk dapat memungut suara sebanyak-banyaknya dari para pekerja yang tersebar di berbagai wilayah perladangan,” katanya.
 

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

Enam organisasi independen dilibatkan pantau pemilu di Pariaman

Pariaman, (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pariaman, Sumatera Barat, melibatkan enam organisasi independen untuk memantau pelaksanaan Pemilu 2019 di daerah itu.

“Organisasi tersebut kita jadikan pemantau yang mana masing-masingnya fokus memantau satu atau dua potensi pelanggaran,” kata Koordinator Divisi Penindakan dan Pencegahan Bawaslu Kota Pariaman Elmahmudi di Pariaman, Senin.

Ia mengatakan organisasi pemantau tersebut telah terdaftar secara nasional yang mana untuk Kota Pariaman terdapat enam pemantau.

Keenam organisasi tersebut adalah Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat, Laskar Anti Korupsi Indonesia, Himpunan Mahasiswa Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Komisi Independen Pemilihan, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

“Sedangkan untuk Bawaslu RI ada sekitar 70 organisasi yang masuk sebagai pemantau,” katanya.

Ia mengatakan, agar keenam organisasi tersebut dapat bekerja dengan maksimal pihaknya meminta satu organisasi hanya fokus memantau satu atau dua isu pemilu di antaranya politik uang dan kecurangan lainnya.

Ia menyampaikan organisasi yang dilibatkan sebagai pemantau tersebut harus netral agar pemantauan pelaksanaan pemilu di daerah itu berjalan adil.

“Jika ditemukan ada organisasi yang tidak netral, maka keterlibatan organisasinya sebagai pemantau akan dicabut,” katanya.

Meskipun enam organisasi yang dijadikan pemantau di daerah itu terdaftar di Bawaslu RI, namun pihaknya tidak menutup kemungkinan organisasi yang memiliki badan hukum lainnya di daerah itu mendaftar sebagai pemantau.

Untuk mempermudah mengawasi pelaksanaan pemilu pihaknya membangun forum koordinasi antara Bawaslu, pemantau, dan media. “Kami membangun pola pengawasan, pemantauan, dan pemberitaan guna mengawasi jalannya Pemilu 2019,” katanya.

Pewarta: Syahrul Rahmat
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Masyarakat Surakarta siap jalan kaki kampanye terbuka

Dokumentasi aktivitas calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo. (ANTARA/Joko Susilo)

Solo (ANTARA) – Ketua DPC PDI Perjuangan Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, menyebutkan, masyarakat bakal keluar semua hadir pada kampanye terbuka paslon 01 Jokowi-KH Ma’ruf Amin, dengan berjalan kaki menuju lokasi, di Stadion Sriwedari, di Solo, pada Selasa (9/4).

“Masyarakat bakal keluar semua hadir pada kampanye terbuka pasangan calon nomor 01, di Stadion Sriwedari di Solo, dan dijadwalkan dihadiri calon presiden nomor 01, Jokowi Widodo,” kata Rudyatmo, usai apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan kampanye terbuka Pemilu 2019, di halaman Pura Mangkunegara, Surakarta, Senin.

Jokowi mengawali karir politiknya di Solo sebagai wali kota, dengan Rudyatmo sebagai wakil wali kota. Kemudian Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta, hasil kolaborasi beberapa partai politik, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, dan lalu ke kursi kepresidenan.

Rudyatmo mengatakan, masyarakat Solo pendukung paslon 01 yang bakal hadir siap berjalan kaki, dan mereka tidak naik sepeda motor atau bus masuk menuju ke Stadion Sriwedari.

“Masyarakat justru meminta berjalan kaki menuju Sriwedari untuk menghindari adanya kendaraan dengan knalpot ‘brong’ atau tidak standar pabrik,” kata Rudyatmo.

Kendati demikian, Rudyatmo sudah menegaskan massa dilarang menggunakan kendaraan sepeda motor yang knalpotnya tidak standar pabrikan. Jika masih ada massa mengenakan knalpot brong langsung ditertibkan duhulu sebelum mereka berangkat.

“Kami siapkan 2.500 Satgas PDIP untuk mencegah supaya tidak ada kendaraan knalpot brong,” katanya.

Menurut dia, banyak masyarakat antusias yang akan hadir mendukung paslon 01 ini, tetapi karena kapasitas stadion yang terbatas maka akan disesuaikan.

“Massa yang hadir itu, “Lurik’ artinya lurus dan ikhlas mendukung paslon 01,” katanya.

Pihaknya selain mengimbau kepada para kader dan pendukung paslon 01 untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor knalpotnya brong, juga massa tidak mudah terprovokasi, dan tidak boleh melakukan hal-hal ynag bukan kemampuannya tanpa persetujuan ketua DPC PDIP.

Selain pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten yang lain. Jika ada massa menggunakan kendaraan knalpot brong akan distop oleh aparat keamanan dan Satgas yang berjaga di perbatasan wilayah.

“Massa diminta untuk menggantikan knalpot brong kendaraannya dengan standar pabrik terlebih dahulu, mereka baru diizinkan masuk ke Kota Solo,” katanya.

Pada Pemilu Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

1.649 warga Palembang masuki usia 17 tahun saat pencoblosan

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Sahlan Syamsu. (ANTARA News/Aziz Munajar/19)

Palembang (ANTARA) – Sebanyak 1.649 warga Kota Palembang akan memasuki usia 17 tahun pada hari pencoblosan Pemilu 2019, 17 April mendatang sehingga berhak menyalurkan hak suaranya sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Sahlan Syamsu di Palembang, Sumatera Selatan, Senin, mengatakan angka tersebut diperoleh dari pusat data kependudukan pemerintah kota.

“1.649 orang tersebut bisa merekam data untuk KTP elektronik sebelum pencoblosan, namun pencetakan belum bisa dipastikan, kami masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” ujar Sahlan.

Disdukcapil Kota Palembang sudah mengirim surat ke kecamatan maupun kelurahan agar warganya yang masuk daftar 1.649 orang tersebut segera merekam data KTP-e walau belum berusia 17 tahun.

Namun Disdukcapil tidak memberikan fasilitas khusus ke 1.649 orang tersebut karena perekaman KPT elektronik tetap akan dilakukan seperti biasa.

Terkait apakah ke 1.649 orang tersebut sudah dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap oleh KPU,  dia mengatakan tidak mengetahuinya karena sebatas membantu KPU dalam menyiapkan data kependudukan.

“Yang jelas jika KTP elekroniknya belum jadi, maka akan kami berikan surat keterangan,” kata dia.

Ketua komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel Kelly Mariana menyebut 1.649 orang tersebut bisa mencoblos meski tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Mereka bisa mencoblos asalkan ada Surat Keterangan walau belum masuk DPT, mencoblosnya juga setelah jam 12 siang di TPS setempat,” ujar Kelly.

Ia mengingatkan surat domisili tidak bisa digunakan untuk mencoblos bagi pemilih yang baru masuk usia 17 tahun dan tidak tercantum di DPT, mengingat KPU hanya mengizinkan bagi yang memiliki surat keterangan atau KTP elektronik.

Di tempat berbeda, Komisioner KPU Kota Palembang Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM Yetty Oktarina mengatakan sebanyak 1.649 orang tersebut masuk kategori pemilih pemula yang totalnya 15,0 persen dari 1,1 juta Daftar Pemilih Tetap di Kota Palembang.

Persentase 15,0 persen itu dianggapnya sangat penting untuk mencapai target 70,0 persen partisipasi pemilih di Kota Palembang. Saat ini KPU mengintensifkan sosialisasi pemilu 2019 di sekolah-sekolah.

Menurutnya, antusias para siswa pemilih pemula demikian tinggi terutama pada Pemilihan Presiden, sementara untuk pemilihan calon legislatif masih butuh penajaman karena masih banyak yang kebingungan.

“Beruntung anak-anak muda ini aktif bermedia sosial sehingga mereka banyak menggali informasi sendiri,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

DPRD Maluku ajak warga tidak golput

Ambon (ANTARA) – Komisi A DPRD Maluku mengajak seluruh warga di provinsi ini untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golput saat berlangsung pesta demokrasi Pemilihan Umum pada 17 April 2019.

“Pilihan golput itu juga sebuah hak warga negara, tetapi mestinya kita tidak golput sehingga setiap warga negara bisa menentukan hak yang tepat dan cerdas terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku Constansius Kolatfeka di Ambon, Senin.

Menurut dia, masyarakat Maluku sudah harus cerdas untuk menentukan hak politiknya, karena ini menyangkut dengan demokrasi hak politik selaku warga negara di Indonesia umumnya, dan Maluku khususnya.

“Harapan kita partisipasi pemilih di Maluku bisa ditingkatkan. Pada Rabu (17/4) nanti kami mengajak seluruh masyarakat Maluku yang telah memilik hak untuk memilih segera ke TPS untuk menentukan hak pilihnya baik Presiden/Wapres, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota,” katanya.

Jadi, pihaknya berharap pada 17 April 2019 nanti partisipasi pemilih meningkat apa pun konsekuensinya, karena bagaimana pun sebagai warga negara menjaga kualitas demokrasi yang lebih baik lagi maka sudah tentu akan terlihat pada tingkat partisipasi.

Menurut dia, dari satu juta lebih pemilih di Maluku, biasanya sekitar 700 sampai 800 pemilih yang hadir di TPS pada setiap momen pemilu.

“Tetapi kita berharap untuk pemilu serentak kali ini yang jumlah pemilih di Maluku 1.269.781 orang, partisipasi pemilih tidak berkurang. Ini yang sangat penting guna diketahui bagaimana sinergitas antara ‘stakeholder’, dinas/badan terkait dengan lembaga penyelenggara yang telah diberikan kewenangan benar-benar meningkatkan partisipasi pemilih,” katanya.

Artinya, kalau ada penduduk yang sudah berhak memilih karena memenuhi syarat undang-undang tetapi tidak ter-“cover” dalam DPT, misalnya, maka mereka harus diberikan kesempatan menggunakan KTP atau cara lain sesuai ketentuan Peraturan KPU.

“Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih,” katanya.

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Demokrat: pesan SBY diterima baik Prabowo-Sandi

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan surat yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diterima dengan baik dan dilaksanakan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi.

“Pesan dari SBY itu diterima dengan baik oleh Prabowo. Karena itu, tidak ada yang salah dari pesan yang kami sampaikan dan semuanya berjalan baik serta lancar,” kata Hinca dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin.

Hinca menjelaskan sebenarnya surat SBY itu hanya ditujukan kepada tiga orang di internal Demokrat yaitu Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan, dan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin.

Hinca mengatakan surat SBY itu lalu disampaikan kepada Prabowo-Sandi dan dirinya berkomunikasi dengan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

“Intinya bagaimana agar kampanye Prabowo-Sandi benar-benar inklusif dan menggambarkan suasana tentang Pilpres itu untuk semua, terbuka kepada siapa saja yang bisa bersama-sama mendukung Prabowo-Sandi,” ujarnya.

Selain itu menurut dia, dalam surat itu, SBY berpesan agar Pilpres 2019 tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, itu sudah disampaikan langsung kepada Prabowo-Sandi.

Hinca mengatakan pesan SBY sangat tegas bahwa pilpres harus menyatukan, bukan semangat memilah, apalagi dengan sebutan simbol-simbol identitas.

“Sebutan-sebutan pada simbol, apalagi identitas, SBY menganggap berpotensi tidak menyatukan. Jadi bisa cari tema lain yang tidak terasosiasi dengan simbol keagamaan tertentu,” katanya.

Hinca mengatakan Demokrat tidak setuju adanya politik identitas karena partainya menempatkan nasionalis-religius dalam langkah politik partai.

Sebelumnya, SBY menulis surat dari Singapura pada Sabtu (6/4), atau sehari sebelum kampanye Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Minggu (7/4).

Intinya, SBY mengaku mendengar kabar bahwa konsep kampanye Prabowo-Sandi di SUGBK tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif.

SBY meminta petinggi Demokrat mengonfirmasi kebenaran informasi itu pada Sabtu (6/4) malam, SBY memperoleh informasi apa yang didengarnya mengandung kebenaran.

SBY kemudian menugaskan Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsudin, Waketum PD Syarief Hassan dan Sekjen PD Hinca Panjaitan menyampaikan saran kepada Prabowo agar penyelenggaraan kampanye nasional (dimana Partai Demokrat menjadi bagian di dalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan “inclusiveness”, dengan sasanti “Indonesia untuk Semua”, juga mencerminkan kebinekaan atau kemajemukan.

Selain itu kampanye juga disarankan mencerminkan persatuan, “Unity in Diversity”, cegah demonstrasi apalagi “show of force” identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrem.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Kupang minta percepat distribusi kekurangan logistik

Eliaser Lomi Rihi, Ketua KPU Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. (Antara Foto/ Benny Jahang)

Kupang (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur meminta KPU Pusat untuk mempercepat proses pengiriman surat suara tersisa guna mempermudah distribusi logistik pemilu daerah terluar yang berbatasan dengan wilayah Oecusse, Timor Leste ini.

“Kami berharap surat suara yang masih kurang secepatnya dikirim ke Kabupaten Kupang, sehingga distribusi logistik pemilu khusus untuk daerah terluar tidak tertunda karena kondisi cuaca di daerah ini tidak menentu,” kata Eliaser Lomi Rihi kepada Antara di Kupang, Senin.

Menurut dia, saat ini surat suara DPRD Kabupaten Kupang untuk daerah pemilihan Amfoang masih kekurangan 400 lembar surat suara.

“Mudah-mudahan dalam pekan ini 4000 surat suara DPRD Kabupaten Kupang untuk daerah pemilihan Amfoang tiba di Kupang sehingga petugas KPU segera melakukan pengepakan surat suara itu,” kata Eliaser.

Ia mengatakan, KPU Kabupaten Kupang akan mendistibusikan logistik pemilu untuk enam kecamatan di Amfoang yang berbatasan dengan Oecusse, Timor Leste pada 13-14 April 2019.

“Kami sedang melakukan pengepakan logistik pemilu untuk enam kecamatan di Amfoang,” kata Eliaser.

Ia mengatakan, kekurangan surat suara untuk DPRD Kabupaten Kupang telah disampaikan ke KPU Pusat karena pengadaan logistik surat suara untuk Pemilu 2019 dilakukan KPU Pusat.

“Apabila 4000 surat suara itu tiba di Kupang maka kami langsung sortir. Proses pengepakan tidak lama karena sebagian logistik pemilu sudah dimasukkan dalam kotak suara,” kata Eliaser.

Baca juga: KPU Kupang prioritaskan distribusi logistik pemilu daerah terluar
Baca juga: KPU Kota Kupang temukan ribuan surat suara rusak

 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Presiden Jokowi tiba di Kupang

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat turun dari tangga pesawat kepresiden di Bandara El Tari Kupang, Senin, (8/4). (ANTARA Foto/Bernadus Tokan)

Kupang (ANTARA) – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan, Senin pukul 11.43 WITA mendarat di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kedatangan calon presiden nomor urut 01 itu, dalam rangka menghadiri kampanye rapat umum yang digelar di Lapangan Sitarda Lasiana, Kota Kupang.

Pemilihan Presiden 2019 yang dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu DPR dan DPD, diikuti oleh dua pasang calon.

Kedua pasangan calon itu adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Baca juga: Massa padati lokasi kampanye akbar Capres Jokowi di Kupang
Baca juga: Kampanye Jokowi di Kupang ditargetkan dihadiri puluhan ribu orang

 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Pelipatan dan sortir kertas suara pemilu di Palu belum rampung

Seorang warga melihat informasi tentang keberadaan TPS Pemilu serentak 2019 untuk korban gempa dan likuifaksi di sebuah baliho sosialisasi di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (6/4/2019). KPU setempat terus mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 pada 17 April mendatang serta mengajak masyarakat di daerah terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi tersebut untuk turut berpartisipasi menyukseskan Pemilu 2019 dengan datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/wsj. (ANTARA FOTO/MOHAMAD HAMZAH)

Kami belum bisa memastikan apakah ada kekurangan atau kerusakan surat suara, sebab masih dalam proses

Palu (ANTARA) – Proses pelipatan dan perhitungan surat suara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 di Kota Palu hingga kini masih sedang berjalan dengan melibatkan 120 tenaga dari mahasiswa dan masyarakat, kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Agus Salim Wahid.

“Kami belum bisa memastikan apakah ada kekurangan atau kerusakan surat suara, sebab masih dalam proses,” katanya di Palu, Senin.

Namun, Agus memastikan semua logistik akan didistribusikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan KPU yakni mulai 14 April 2019.

Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Palu sebanyak 1.075 TPS, tersebar di 46 kelurahan dari delapan kecamatan dengan jumlah pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 213.957 jiwa.

Dia menambahkan guna meningkatkan partisipasi pemilih, pihaknya bersama tim relasi demokrasi telah berupaya keras memberikan sosialisasi kepada seluruh komunitas pemilih, baik di tenda darurat maupun yang sudah menempati hunian sementara (huntara).

Bahkan untuk kelancaran pemilu, juga dilakukan simulasi-simulasi sehingga para penyelenggara yakni KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) yang ada di setiap TPS tidak mengalami hambatan berarti saat pemilu berlangsung pada 17 April 2019.

Pada Pemilu 2019 ini, KPU Palu merekrut 55 orang anggota tim relasi demokrasi pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Palu hingga 70 persen dari sebelumnya hanya 60-an persen.

Dia juga mengatakan ribuan KPPS di 1.075 TPS di Kota Palu sudah dilantik dan mendapatkan bimbingan teknis dan simulasi pemilu.

Agus juga mengimbau masyarakat untuk menyukseskan pemilu dengan tetap menjaga kamtibmas dan juga harus hadir memberikan hak politik pada hari pencoblosan.

“Hindari golput. Tapi berikanlah suaramu memilih wakil-wakil legislatif, DPD dan Presiden/Wakil Presiden sesuai dengan hati nurani,” pinta Agus.

Pantauan ANTARA, semua Kantor KPU dan tempat penyimpanan logistik pemilu telah dijaga ekstra ketat oleh petugas.

“Yang semua kantor dan juga lokasi penyimpanan logistik pemilu sudah steril,” katanya.

Namun demikian, khusus para wartawan tetap diberi akses untuk meliput kegiatan KPU. “Yang penting bawa kartu identitas wartawan dari media masing-masing,” ujarnya.

Baca juga: KPU Palu sisir daerah pinggiran untuk data pemilih
Baca juga: Polisi tingkatkan penjagaan lokasi kotak suara Pemilu 2019 di Palu

 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

WNI di Berlin serukan coblos 01

Ilustrasi kampanye Jokowi-KH Ma’ruf Amin di luar negeri. (ANTARA)

London (ANTARA) – Pemilu tinggal hitungan hari, lebih dari 50 warga Indonesia di Berlin yang dipelopori kelompok relawan Gerakan Wadyabala Jokowi (GWJ) berkumpul di salah satu ikon Berlin, Konzert Haus am Gendarmenmarkt, Minggu (7/4).

Ketua GWJ Berlin yang juga Tim Media EropaTetapJokowi, Andi Tinellung, Senin, menyebutkan, anggota relawan Gerakan Wadyabala Jokowi berasal dari berbagai kalangan mahasiswa, profesional hingga ibu rumah tangga.

Dengan berpakaian warna putih a’la Jokowi, mereka menyerukan untuk mencoblos pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pemilu nanti dan tidak golput.

“Kami berdoa dan berharap, agar Jokowi-KH Ma’ruf Amin memenangkan pilpres dan membawa Indonesia lebih maju dan sejahtera,” ujar salah seorang relawan.

Kegiatan dukungan terhadap Jokowi untuk memimpin Indonesia kembali, telah dilakukan warga dan perantauan Indonesia di Berlin sejak Februari 2018 lalu. WNI di Jerman akan mencoblok di TPS pada 13 April mendatang. Sementara penghitungan suara akan dilakukan tanggal 17 April bersamaan dengan waktu di Indonesia.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Surat SBY dinilai “digoreng” calo politik karena kehabisan isu

Koordinator Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi,  Lieus Sungkharisma saat kampanye akbar pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Minggu (07/04/2019). (Dokumen Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi)

Tapi apa salahnya kampanye dilakukan dengan salat, zikir dan doa?

Jakarta (ANTARA) – Koordinator Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi, Lieus Sungkharisma mengatakan, surat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadikan ‘bahan gorengan’ oleh calo politik dengan menggiring opini publik seolah-olah SBY ‘marah’ dan tidak setuju dengan model kampanye akbar Pasangan Prabowo-Sandiaga Uno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu.

“Itu jelas penafsiran yang salah dan sengaja dibelokkan. Sebagai orangtua yang punya segudang pengalaman di pemerintahan, wajar saja kalau SBY memberi saran dan masukan,” kata Lieus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Pusat, Senin.

Menurutnya, SBY tidak menghendaki terjadinya perpecahan dalam tubuh bangsa ini hanya karena Pemilu atau Pilpres.

“Tapi apa salahnya kampanye dilakukan dengan salat, zikir dan doa? Kalau karena itu kampanye akbar Capres 02 Prabowo – Sandi di GBK yang dihadiri jutaan orang tersebut dikatakan inklusif, lalu dipelintir seolah-olah memperhadap-hadapkan ideologi Pancasila dengan Khilafah, jelas itu pendapat yang salah dan tidak benar,” katanya.

Lieus menambahkan sebagai orang yang selalu hadir dan mengikuti kemana pun Prabowo-Sandiaga berkampanye, ia tidak pernah melihat adanya inklusifitas itu.

“Baik Prabowo maupun Sandi selalu cair dan membaur dengan semua suku, agama dan golongan dalam setiap kampanyenya,” katanya.

Bahkan, anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu mengaku, dalam kampanye akbar di GBK, sejumlah tokoh masyarakat non partai, tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya juga hadir.

“Saya juga hadir. Tapi lebih memilih di belakang panggung saja,” ungkap Lieus.

Karenanya, Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) ini menegaskan, tidak ada yang salah dari surat SBY yang dikirimnya dari Singapura itu.

“Sekali lagi, sebagai tokoh nasional dan Presiden Republik Indonesia dua periode dan parpol pimpinannya menjadi salah satu parpol pendukung Prabowo-Sandi, wajar saja bila pak SBY mengingatkan kita semua. Jadi, tak usahlah perihal surat itu digoreng ke sana kemari. Gorengan macam ini sudah basi. Hanya kerjaan calo politik yang kehabisan isu,” katanya.

Lebih lanjut, Lieus menyebut, saat ini rakyat sudah semakin cerdas, sehingga isu yang digoreng itu tidak ada berpengaruh apa-apa terhadap pilihan rakyat kepada Prabowo-Sandiaga.

“Rakyat sudah tau yang mana loyang yang mana emas. Jadi gorengan-gorengan isu seperti itu tak ada gunanya lagi. Masih banyak hal lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu kita carikan solusi, daripada melemparkan isu-su murahan demi kepentingan politik sesaat,” kata Lieus.

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Ketua KPU datangi KPK diskusi LHKPN

Ketua KPU Arief Budiman saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Senin (8/4/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Caleg-caleg yang sudah terpilih itu dalam waktu tujuh hari setelah dinyatakan terpilih, dia harus menyerahkan LHKPN

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin untuk berdiskusi masalah penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di sektor legislatif.

“Pagi ini, KPK telah menerima Ketua KPU bersama tiga komisioner lainnya untuk membicarakan lebih lanjut kerja sama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. Salah satunya dukungan KPK melalui pelaksanaan tugas pencegahan korupsi, yaitu pelaporan LHKPN di sektor legislatif,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Kegiatan itu, lanjut Febri, merupakan rangkaian dari program politik berintegritas KPK dan perwujudan slogan “Pilih yang Jujur”.

Baca juga: KPK dorong pemerintah wajibkan LHKPN bagi legislatif

“Ini kami harap dapat menjadi ikhtiar bersama menjaga proses Pemilu 2019 agar lebih berpeluang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas,” ucap Febri.

Setelah pertemuan itu, KPK bersama KPU akan mengumumkan secara resmi nama-nama anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah melaporkan secara tepat waktu, melaporkan terlambat dan belum melaporkan sama sekali LHKPN untuk pelaporan periodik 2018 yang dilaporkan pada rentang waktu 1 Januari sampai 31 Maret 2019.

“Total nama yang akan diumumkan adalah sekitar 18.353 orang penyelenggara negara. Diharapkan informasi ini dapat membantu masyarakat untuk memilih pada 17 April 2019 nanti,” ujar Febri.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan bahwa caleg yang terpilih nantinya harus menyerahkan LHKPN.

“Sebagaimana yang diatur PKPU, KPU mengatur caleg-caleg yang sudah terpilih itu dalam waktu tujuh hari setelah dinyatakan terpilih dia harus menyerahkan LHKPN,” ucap Arief.

Baca juga: KPK: kepatuhan penyampaian LHKPN 74,39 persen, terendah di legislatif
Baca juga: Kesadaran legislatif isi LHKPN rendah, KPK akan panggil paksa

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Massa padati lokasi kampanye akbar Capres Jokowi di Kupang

Ribuan massa mulai memadati lokasi kampanye akbar Capres Joko Widodo untuk Pilpres 2019 yang digelar di Lapangan Sitarda Lasiana Kupang, Senin (8/4). (Antara foto/Aloysius Lewokeda)

Kupang (ANTARA) – Massa dari berbagai daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memadati lokasi kegiatan kampanye akbar calon presiden (Capres) RI, Joko Widodo (Jokowi) yang dipusatkan di Lapangan Sitarda Laksana, Kota Kupang, Senin pagi.

Kendaraan motor dan kendaraan mobil, didominasi bak terbuka, yang mengangkut massa mulai tiba di lokasi sejak pukul 08.00 Wita.

Massa pendukung datang dari berbagai wilayah baik di Kota Kupang, maupun daerah-daerah di Pulau Timor seperti Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Malaka, dan Belu.

Ketua Panitia Pelaksana Sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) NTT, Jokowi-Amin, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan, warga yang akan menghadiri kampanye Jokowi, akan mencapai lebih dari 30.000 orang.

“Massa berasal dari partai pendukung dan relawan serta warga dari berbagai daerah di Pulau Timor,” katanya di Kupang, Senin.

Sementara itu, Capres Jokowi diperkirakan akan tiba di Bandara El Tari Kupang pada sekitar 11.15 WITA.

Jokowi dijadwalkan tiba di lokasi kampanye sekitar pukul 11.45 dan menggelar kampanye serta orasi politik hingga pukul 12.45 Wita.

Rombongan akan disambut dengan penampilan budaya NTT, baik di Bandara El Tari Kupang, maupun di Lapangan Sitarda Lasiana Kupang. “Nanti akan ada penampilan berbagai etnis budaya NTT dalam penyambutan Pak Jokowi,” kata Melkiades.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Pertemuan Menlu Indonesia dan Korea Selatan

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (kanan) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha (kiri) saat pertemuan di Jakarta, Senin (8/4/2019). Pertemuan bilateral itu membahas kerja sama ekonomi hingga isu-isu regional dan dunia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

KPU Kupang prioritaskan distribusi logistik pemilu daerah terluar

Eliaser Lomi Rihi , Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. (Antara Foto/ Benny Jahang)

Delapan kecamatan ini yang menjadi prioritas KPU dalam pendistribusian logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Kupang

Kupang (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur akan memprioritaskan distribusi logistik Pemilu 2019 untuk daerah terluar yang sulit dijangkau dengan akses transportasi.

“Proses pengepakan logistik Pemilu 2019 untuk daerah terluar sedang dilakukan KPU Kabupaten Kupang. Apabila semuanya sudah lengkap maka distribusi logistik segera dilakukan dalam pekan ini,” kata Ketua KPU Kabupaten Kupang, Eliaser Lomi Rihi kepada Antara di Kupang, Senin.

Eliaser mengatakan hal itu terkait upaya KPU Kabupaten Kupang dalam mengantisipasi cuaca buruk yang dapat menggangu proses distribusi logistik pemilu untuk kawasan terluar di Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Oecusse, Timor Leste ini.

Ia mengatakan, delapan kecamatan terluar yang mendapat prioritas KPU dalam pendistribusian logistik Pemilu 2019 yaitu Kecamatan Amfoang Timur, Amfoang Utara, Amfoang Selatan, Amfoang Barat Laut, Amfoang Barat Daya, Amfoang Tengah.

Selain itu dua kecamatan di Pulau Semau yaitu Kecamatan Semau Utara dan Semau Selatan yang juga sulit dijangkau transportasi laut apabila terjadi cuaca buruk.

“Delapan kecamatan ini yang menjadi prioritas KPU dalam pendistribusian logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Kupang,” kata Eliazer.

Dikatakannya, pendistribusian logistik pemilu yang direncanakan berlangsung 13-14 April menggunakan transportasi darat apabila tidak terjadi hujan lebat di kawasan pegunungan Timau dan Amfoang.

Dia mengatakan, apabila terjadi cuaca buruk maka distribusi logistik pemilu dilakukan melalui jalur laut dengan menggunakan fasilitas kapal milik ASDP maupun TNI/Polri.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah seperti ASDP dan Polri serta TNI-AL yang memiliki armada laut untuk membantu mendistribusikan logistik pemilu ke daerah terluar apabila distribusi melalui jalur darat tidak bisa dilakukan,” kata Eliaser.

Baca juga: KPU Kota Kupang temukan ribuan surat suara rusak
Baca juga: KPU Kabupaten Kupang kekurangan 300 kotak suara

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Neno Warisman ajak warga Cilegon awasi WNA ikut Pemilu

ANTARA, Dalam orasinya saat kampanye terbuka di Kota Cilegon, Banten, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Neno Warisman, mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi  pelaksanaan pemilu dari praktik kecurangan. Dia meminta warga Cilegon untuk mengawasi warga negara asing yang ditengarai ikut dalam pelaksanaan pemungutan suara. (Nusantara Mulkan/Dy)

Analis sebut tim kampanye kedua capres-cawapres saling klaim

Kampanye gaya ‘lama’ ini sepertinya tidak akan efektif

Jakarta (ANTARA) – Analis Politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai tim kampanye kedua pasangan capres-cawapres semakin gencar melakukan kampanye terbuka, saling klaim lebih banyak menggalang massa guna menyukseskan kampanye menghadapi Pemilu 2019.

“Apakah kampanye terbuka signifikan terhadap tingkat elektabilitas kandidat? Kampanye gaya ‘lama’ ini sepertinya tidak akan efektif,” kata Pangi Syarwi Chaniago di Jakata, Senin.

Menurut Pangi Syarwi, ada beberapa alasan, kampanye terbuka tidak signifikan dalam meningkatkan elektabilitas pasangan capres-cawapres.
Pertama, kampanye terbuka hanya digunakan untuk gagah-gagahan atau “show off force”.

Kedua, inefesiensi anggaran. Anggaran sangat besar yang dikeluarkan pada kampanye terbuka, kadang tidak ada korelasi positif dengan semakin luasnya dukungan politik yang diperoleh masing-masing kandidat.

Ketiga, tidak memperluas basis segmen pemilih. Hadirnya massa dalam jumlah besar tidak menjadi jaminan bahwa kemenangan menjadi milik kandidat tertentu. Mereka yang hadir sebagian besar sudah dipastikan akan mendukung kandidat yang bersangkutan, sisanya mereka hanya ikut-ikutan dan yang pasti model kampanye semacam ini tidak akan menambah asupan elektoral yang signifikan terhadap kandidat.

Keempat, ilusi merasa menang. Efek psikologis hadirnya massa yang besar di sisi lain juga punya sisi negatif baik terhadap kandidat maupun pendukungnya, mereka merasa dapat dukungan yang besar dan luas dari masyarakat sehingga perasaan atau rasa-rasa akan memenangkan kompetisi semakin memuncak.

Padahal, kata Pangi, massa yang hadir pada kampanye terbuka, jika dibandingkan dengan jumlah pemilih sangat lah sedikit.

“Apalagi, massa yang hadir dalam kampanye terbuka, orangnya itu itu aja. Pada kampanye terbuka paslon 01 mereka hadir, pada kampanye paslon 02 mereka juga hadir. Mereka hadir pada semua kampanye, dari massa yang sama, yang penting mereka bahagia bisa menikmati hiburan dan syukur-syukur dapat uang transportasi,” katanya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini menegaskan, bahwa harus diakui, kampanye terbuka sedikit berdampak apabila dipancarkan melalui serangan udara melalui media sosial dan media massa arus utama setelah kampanye terbuka.

“Apalagi, jika tim pasukan udaranya jago mengelola konten dan narasi,” katanya.

Karena itu, menurut Pangi Syarwi, massa yang hadir dalam kampanye akbar tidak menjadi jaminan maupun ukuran menang atau kalah, tapi memastikan mereka datang ke tempat pemungutan suara (TPS) jauh lebih penting dari pada sekedar berbangga diri dengan jumlah massa besar yang berkumpul di lapangan terbuka.

Pemilu presiden 2019 diikuti dua pasangan capres-cawapres, yakni pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, dan pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno.

Baca juga: Ribuan warga Cirebon ramaikan kampanye Jokowi
Baca juga: Kampanye akbar Prabowo, zikir hingga selawat badar bergema di GBK

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Bupati Landak khawatirkan pendistribusian surat suara

Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa (Istimewa)

Pontianak (ANTARA) – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengkhawatirkan lambatnya pendistribusian surat suara yang dilakukan oleh KPU untuk sejumlah daerah yang sulit dijangkau di kabupaten itu.

“Sampai H-9 hari ini, saya mendapat informasi bahwa masih ada kekurangan 6.000 surat suara untuk Pemilu 2019 di Kabupaten Landak. Ini jelas sangat mengkhawatirkan, mengingat jalur distribusi surat suara di sejumlah daerah cukup sulit,” kata Karolin di Ngabang, Senin.

Dia menjelaskan, di Landak, ada beberapa titik yang medannya cukup berat untuk pendistribusian. Karolin mencontohkan, di Kecamatan Air Besar saja ada tiga titik dropping logistik, dikarenakan wilayahnya yang luas dan sulit di jangkau.

“Dan itupun kita akan dibantu kendaraan berat dari Armed (dari TNI) karena medannya yang sulit. Terkait hal ini, kita sudah berkoordinasi dengan KPU dan TNI yang baru akan mengecek lokasi untuk menentukan kendaraan yang digunakan,” tuturnya.

Menurutnya, hari ini, TNI bersama KPU akan survei ke lokasi untuk menentukan jenis kendaraan yang bisa melalui lokasi dropping logistik. Dalam pendistribusian nanti di hari pertama dari Ngabang ke titik dropping, hari kedua dibawa ke desa, baru dilanjut ke dusun-dusun.

Mantan Anggota DPR RI dua periode ini menambahkan, dalam pendistribusian logistik surat suara di Landak umumnya tidak bisa dalam waktu sehari dan masih ada yang ditempuh dengan berjalan kaki.

“Ada jalur yang hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki dimana untuk mencapai titik itu bisa tiga hari karena keterbatasan anggota polisi untuk mengawal juga. Tapi kalau tidak ada masalah, di jalan misalnya hujan atau banjir itu butuh waktu tiga hari,” katanya.

Terkait hal itu, dia meminta KPU untuk bisa segera memenuhi kekurangan 6.000 surat suara tersebut, mengingat waktu pencoblosan sudah semakin dekat.
“Ini juga menjadi target kita dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Landak. Kalau surat suara kurang, jelas akan berpengaruh pada jumlah partisipasi pemilih dan hasil dari Pemilu nanti,” katanya.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu: KPU Tanjungpinang kurang terbuka

Tanjungpinang (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menilai KPU setempat kurang terbuka dalam memberikan data yang berhubungan dengan pemilu, salah satunya terkait surat suara.

Ketua Bawaslu Tanjungpinang, Muhamad Zaini, di Tanjungpinang, Senin, mengaku kerap kesulitan mendapatkan data yang dibutuhkan dari KPU untuk kepentingan pemilu.

Salah satu contoh, sampai sekarang Bawaslu Tanjungpinang tidak mengetahui berapa jumlah kekurangan surat suara. Padahal Bawaslu Tanjungpinang sudah memintanya berulang kali.

“Saya sudah berulang kali minta data tersebut sebagai bagian dari tugas pengawasan. Jadi kalau sekarang teman-teman wartawan bertanya berapa jumlah kekurangan surat suara, kami hanya bisa jelaskan dari data hasil pengawasan yang kami lakukan,” katanya.

Zaini mengemukakan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Tanjungpinang, jumlah surat suara yang rusak mencapai 600, sedangkan surat suara yang dibutuhkan akibat penambahan jumlah pemilih khusus sebanyak 310.

“Jadi diperkirakan Tanjungpinang kekurangan sekitar 900 surat suara,” katanya.

Ia minta KPU Tanjungpinang segera menyiapkan surat suara yang dibutuhkan tersebut. Surat suara tambahan diharapkan tiba di Tanjungpinang sebelum masa tenang.

“Saat masa tenang surat suara mulai bergerak, didistribusikan ke PPS hingga TPS,” tegasnya.

Ketua KPU Tanjungpinang Aswin Nasution mengakui Tanjungpinang kekurangan surat suara, namun ia tidak menjelaskan berapa surat suara yang dibutuhkan akibat penambahan pemilih khusus dan kerusakan surat suara.

“Kami sudah mengajukan kepada KPU RI untuk penambahan surat suara,” ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Kotim tingkatkan pengawasan pemilu di kawasan pinggiran

Baca juga: Bawaslu Tangerang gandeng ulama pemilu damai 2019

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Ketua KPPS Tatura Selatan di Palu dilantik

Palu (ANTARA) – Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tatura Selatan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, melantik para ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang akan bertugas pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serentak yang dijadwalkan berlangsung 17 April 2019.

“Ketua KPPS Kelurahan Tatura Selatan yang dilantik, Senin, sebanyak 32 orang sesuai dengan jumlah tempat pemunguntan suara (TPS) di wilayah itu.
Selanjutnya, KPPS yang akan melantik para anggota KPPS saat hari pemungutan suara,” kata Ketua PPS Tatura Selatan Rahmawati di Palu, Senin.

Ia menjelaskan pelantikan anggota KPPS dilakukan Ketua KPPS pada saat sebelum pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WITA. Setelah anggota selesai dilantik, barulah proses pemungutan suara dilakukan sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Usai pelantilkan ketua KPPS langsung dilakukan bimbingan teknis dan simulasi pemilu. Dalam bimbingan teknis (bimtek), ketua PPS menjelaskan beberapa hal yang penting dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Menurut dia, pada Pemilu 2019 ini sedikit berbeda dengan Pemilu 2014 karena selain partai peserta pemilu cukup banyak yakni mencapai 20 parpol, juga bersamaan dengan pemilihan presiden. Oleh karena itu, para penyelenggara pemilu harus ekstra hati-hati dan cermat saat melakukan pemungutan suara.

“Dalam penempatan petugas yang akan mengisi beberapa pos seperti KPPS nomor 1,2,3, 4, dan 5 harus benar-benar orang yang tepat, terutama KPPS nomoir 4 dan 5 yang akan bertugas pada bagian pendaftaran peserta pemilu,” katanya.
.
Jika tidak jeli dan salah, kata dia, akan sangat mempengaruhi saat perhitungan suara, bisa keliru, terutama yang menggunakan A5 dan surat keterangan (suket) dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat.

Ia mengatakan, A5 adalah forumulir yang diberikan kepada pemilih yang pindah dapil. Misalnya pemilih sebelumnya terdaftar dalam DPT di Kabupaten Sigi, tetapi pindah memilih di Kota Palu masih dalam wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng).

Formulir A-5 juga diberikan kepada pemilih yang dari luar Sulteng, misalnya dari Makassar karena berbagai alasan terpaksa memilih di Palu.

Sementara untuk penggunaan KTP hanya mereka yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi benar memiliki e-KTP dan berdomisili di wilayah tersebut. Mereka bisa dilayani, tetapi di atas pukul 12.00 WITA.

Ketika ditanya, bagaimana jika waktu pencoblosan sudah selesai sesuai waktu yang ditentukan KPU, tetapi masih ada pemilih yang belum mencoblos. Mereka tetap masih bisa dilayani, dengan catatan mereka sudah berada dalam anteran. Artinya, bersangkutan sudah didaftar oleh KPPS nomor 4 dan 5.

Namun, jika belum dan waktunya sudah habis, maka mereka tidak boleh lagi dilayani untuk mencoblos. “Itu merupakan kesalahan mereka sendiri,” ujar Rahmawati ketika memberikan bimtek dihadapan puluhan KPPS se-Kelurahan Tatura Selatan.

Sementara itu, Ketua KPU Palu Agus Salim Wahid mengatakan semua logistik pemilu sudah siap didistribusikan, termasuk surat suara, C6 maupun perlengkapan pemilu lainnya. “Kita tinggal menunggu waktu pendistribusian saja,” katanya.

Jumlah pemilih pada Pemilu 2019 sebanyak 213.957 jiwa dengan sebaran TPS 1.075, termasuk TPS khusus di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Permasyaralkatan (Lapas) Palu.

“KPU berharap tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu kali ini meningkat dari sebelumnya. Kita targetkan 70 persen persentasi jumlah pemilih pada Pemilu 2019 ini,” katanya.

Beberapa warga menyatakan sudah tidak sabar lagi menunggu hari H pemilu. “Saya harus mencoblos, karena satu suara sangat berharga bagi masa depan bangsa Indonesia lima tahun ke depan,” kata Ros, seorang warga korban gempabumi dan likuefaksi yang tinggal di huntara di Kelurahan Petobo.

Hal senada juga disampaikan Made Sutarna, seorang warga yang tinggal di Birobuli Selatan. Ia mengatakan siap memberikan aspirasi politik pada pesta demokrasi lima tahun sekali itu untuk memilih presiden, DPD, DPR, DPRD provinsi dan kabupatren/kota.

“Saya imbau sebagai warga negara yang baik, berikan suaramu sesuai hati nurani.Jangan sampai golput,” katanya.

Pewarta: Anas Masa
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Batam optimistis partisipasi pemilih 77,5 persen

Partisipasi pemilih pada pemilu di Batam cenderung menurun dalam beberapa kali pemilu terakhir

Batam (ANTARA) (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Kepulauan Riau optimistis partisipasi pemilih di daerah setempat mencapai lebih dari 77,5 persen, sesuai dengan target KPU RI.

“Kami optismistis, penyelenggara harus optimistis. Harapan saya tercapai,” kata Ketua KPU Batam, Syahrul Huda di Batam, Senin.

KPU telah melakukan banyak sosialisasi di berbagai tempat demi meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 sejak tahun lalu.

KPU Batam telah mendatangi sekolah-sekolah, lapas, hingga lokalisasi, juga ke pulau-pulau untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara.

Syahrul juga menambahkan, sosialisasi akan terus dilakukan hingga menjelang pelaksanaan Pemilu 17 April 2019.

“Yang penting, kami telah melakukan upaya sosialisasi sampai hari H,” kata dia.

Saat ini, KPU juga sudah memasang iklan ajakan memilih di plaza dan mal yang tersebar di penjuru kota, bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kota.

Komisioner Bidang Teknis KPU Batam, Zaki Setiawan mengatakan pihaknya berkomitmen menggenjot partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019, hingga mencapai target KPU RI sebesar 77,5 persen.

Zaki mengakui untuk meningkatkan partisipasi pemilih menjadi pekerjaan rumah yang relatif berat bagi KPU, melihat dari sejarah angka keikutsertaan masyarakat Batam relatif rendah dan cenderung menurun dalam setiap pelaksanaan pemilu.

Pada Pemilu Legislatif 2014, angka partisipasi pemilih mencapai 62 persen, kemudian pada Pilpres 2014 turun menjadi sekitar 61 persen. Lalu pada Pilkada serentak 2015 menurun lagi hingga sekitar 49 persen.

“Terkait partisipasi pemilih, Batam memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat, mengingat partisipasi pemilih pada pemilu di Batam cenderung menurun dalam beberapa kali pemilu terakhir,” kata dia.

Padahal, makin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam suatu pemilu, maka akan berdampak positif terhadap legitimasi kandidat atau calon terpilih.

“Tingkat partisipasi dan legitimasi yang tinggi akan menjadi modal yang bermanfaat bagi kandidat terpilih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” kata dia.

Baca juga: Pemilu Run diikuti ratusan warga Batam
Baca juga: KPU Batam bantah diintervensi pemkot

 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

KPU Flores Timur usul pemungutan suara Pemilu lebih awal

Ilustrasi. (ANTARA Lampung/istimewa)

Kupang (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Flores Timur masih menunggu keputusan KPU RI soal permintaan lebih awal melakukan pemungutan suara Pemilu karena jadwal saat ini dikhawatirkan mengganggu pelaksanaan perayaan Semana Santa yang menjadi tradisi umat Katolik daerah itu.

“Jadi beberapa minggu lalu ada rapat dengan para tokoh masyarakat di Larantuka, dan mereka mengusulkan agar dipercepat pemungutan suaranya sehingga jam 17.00 wita sudah selesai,” kata Ketua KPU Flores Timur Kornelis Abon kepada Antara, Senin, berkaitan munculnya kekhawatiran pelaksanaan Pemilu di kota Larantuka, mengganggu perayaan menyambut Pesta Paskah itu.

Ia mengatakan biasanya pelaksanaan pemungutan suara pukul 07.00 hingga 13.00 Wita. Namun, kata dia, tokoh masyarakat di kota itu berharap selesai sebelum pukul 13.00 wita.

“Sudah ada pemberitahuan ke Bupati juga dan KPU Flotim surat usulan sudah kami sampaikan juga ke KPU RI, tinggal menunggu keputusan saja,” ujar dia.

Namun, tambah dia, pihak KPU juga khawatir jika dipercepat nantinya masyarakat yang punya hak suara terlambat datang dan akhirnya tak bisa mencoblos.

Kornelis juga mengatakan, jika penghitungan suara Pemilu selesai pada pukul 17.00 Wita agak riskan, sebab perlu kehati-hatian untuk melakukan perhitungan suara.

“Sebelumnya kita sudah lakukan simulasi. Namun hasilnya tak sesuai. Artinya pukul 17.00 Wita itu agak kesulitan,” tambah dia.

Sejumlah tokoh masyarakat di Larantuka yakin Pemilu tak akan mengganggu jalannya Semana Santa, khususnya persiapan Rabu Trewa menyambut Tri Hari Suci jika pukul 17.00 Wita perhitungan surat suara selesai.

Beberapa pihak di Kupang, seperti Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman dan Gubernur NTT Viktor B Laiskodat juga sudah mendesak agar pelaksanaan Pemilu di Kota Reiha Rosari itu diundur saja.

Jika tidak diundur, dikhawatirkan tingkat partisipasi masyarakat berkurang pada pemungutan suara Pemilu 17 April mendatang.

Baca juga: KPU NTT petakan TPS berdampak Semana Santa

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

KPU Sleman: kinerja legislator turut pengaruhi partisipasi pemilih

Sleman (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menilai kinerja anggota dewan atau legislator turut mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu 2019.

“Hasil kinerja legislator, terutama yang mencalonkan kembali memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat para pemilih, sehingga ini juga berimbas pada tingkat partisipasi dalam pemilu,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman Trapsi Haryadi di Sleman, Senin.

Menurut dia, kepercayaan terhadap pemimpin atau wakil rakyat yang rendah bisa menyebabkan banyak masyarakat untuk golput.

“Apalagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Mereka cenderung rasional,” katanya.

Ia mengatakan, jika mengacu pada data Pemilu 2014, tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Depok yang merupakan kawasan perkotaan masuk dalam kategori rendah.

“Kecamatan Depok bahkan menjadi yang terendah dari seluruh kecamatan di Sleman. Hanya mencapai 73 persen,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman Prasetyo Budi Utomo mengatakan, memang masa Pemilu 2019 tingkat kehadiran para anggota DPRD Sleman menurun.

“Baik itu dalam rapat paripurna, komisi maupun panitia khusus (pansus),” katanya.

Menurut dia, rendahnya kehadiran legislator tersebut diduga karena mayoritas anggota DPRD Sleman kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019. Sehingga, saat ini sibuk untuk bertarung pada daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

“Kebanyakan kembali mencalonkan lagi, hanya ada dua yang tidak maju karena faktor usia,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini tingkat kehadiran anggota dewan hanya sekitar 60 persen. Padahal tahun lalu tingkat kehadiran dewan bisa mencapai 90 persen.

“Saat ini untuk mencapai kourum sangat berat. Padahal dalam rapat paripurna syarat untuk mencapai kourum adalah 2/3 jumlah anggota dewan atau 50 persen plus satu,” katanya.

Menurut dia, jika tidak mencapai kourum maka rapat harus ditunda. Apalagi rapat tersebut untuk mengambil keputusan penting untuk menetapkan suatu kebijakan yang artinya kehadiran dewan sangat vital.

“Seperti penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda) setidaknya harus ada 35 anggota atau 2/3 dari total 50 anggota,” katanya.

Prasetyo mengatakan, kinerja legislator ini bisa saja berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat.

“Sehingga dalam Pemilu 2019 nanti banyak yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih atau termasuk dalam golongan putih (golput),” katanya.

Salah seorang warga Sleman Isa Anggit Prasetya (29) mengatakan masih berpikir apakah akan menggunakan hak pilihnya atau tidak.

“Belum bisa pastikan nyoblos untuk legislator atau tidak, karena kinerja DPRD Sleman belum terlalu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin besok hanya akan mencoblos untuk presiden dan wakil presiden, tapi belum tahu juga besok pas di bilik suara,” katanya.
 

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bupati: Pemilu Pintar lompatan inovasi KPU Temanggung

Temanggung (ANTARA) – Aplikasi Pemilu Pintar yang diluncurkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, merupakan lompatan inovasi dalam sosialisasi Pemilu 2019, kata Bupati Temanggung M. Al Khadziq.

“Pemilu Pintar merupakan inovasi dari KPU Temanggung yang membuat aplikasi berbasis android yang bisa di diakses masyarakat. Saya kira ini suatu lompatan bagi KPU Temanggung untuk melakukan sosialisasi,” katanya di Temanggung, Senin.

Selain itu, kata dia, aplikasi ini untuk menjawab pertanyaan masyarakat sekitar pemilu bahkan masyarakat bisa mencari semua informasi tentang pemilu di Kabupaten Temanggung.

Ia menuturkan di kalangan pemilih muda, pemilih milenial yang lebih melek teknologi sangat bagus dan respons masyarakat juga bagus bahkan KPU di luar Temanggung juga banyak yang tertarik aplikasi tersebut.

“Hal ini sebagai prestasi Kabupaten Temanggung yang harus kita banggakan bersama. Saya memberikan pujian pada KPU Temanggung sebagai satu-satunya KPU di indonesia yang berhasil mengembangkan sistem informasi pemilu berbasis android yang bisa diakses oleh masyarakat,” katanya.

Ia menuturkan masyarakat bisa mengetahui namanya sudah masuk dalam DPT atau belum, kalau sudah masuk bisa mengetahui di TPS mana mereka harus mencoblos.

“Hal ini baru KPU Temanggung yang bisa, luar biasa. Saya memberikan pujian dengan tulus,” katanya.

Ketua KPU Kabupaten Temanggung M. Yusuf Hasyim sebelumnya menyampaikan KPU Kabupaten Temanggung telah meluncurkan aplikasi Pemilu Pintar untuk mempermudah proses dalam mengelola produk-produk kepemiluan pada Pemilu 2019.

Ia mengatakan setiap penyelenggara pemilu di Kabupaten Temanggung harus mempunyai aplikasi Pemilu Pintar yang bisa diunduh melalui “play store”.

Menurut dia, melalui aplikasi tersebut dapat mengecek DPT bahkan nanti langsung terintegrasi dengan google maps yang menunjukkan TPS dari DPT yang bersangkutan.

“Masukkan NIK langsung menuju ke TPS yang bersangkutan atau TPS dari DPT tersebut terintegrasi google maps langsung, jadi ada koordinat TPS di situ,” katanya.

Ia menuturkan aplikasi tersebut nanti digunakan seluruh penyelenggara baik tingkat KPPS maupun PPK sampai ke tingkat KPU untuk mengecek DPT, memfoto C1 plano dan ada kalkulator otomatis terkait dengan penghitungan jumlah perolehan suara.

“Jadi di situ ada kalkulator otomatis untuk perolehan form C kemudian C1 plano bisa diunggah dan ada kejadian-kejadian khusus terkait Pemilu 2019 baik di TPS maupun kejadian di masyarakat bisa difoto, didokumenkan kemudian diunggah dan bisa kami terima,” katanya.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Sultra matangkan kesiapan personil dan logistik Pemilu

KPU Sulawesi Tenggara bersama lembaga Pemantau Sulawesi Tenggara Demokrasi Monitoring (Sultra Demo) menunjukan lima surat suara Pemilu 2109 saat sosialisasi edukasi pemilu di daerah rawan pelanggaran pemilu di Kecamatan Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (28/3/2019). (ANTARA FOTO/JOJON)

Kendari (ANTARA) – Menjelang pelaksanaan Pemilu yang tersisa sembilan hari lagi, KPU Sultra mematangkan kesiapan personil dan logistik termasuk anggaran untuk honor tenaga KPPS dan lainnya yang akan digunakan dalam pesta demokrasi sekali lima tahunan itu.

Ketua KPU Sultra, La Ode Muhammad Natsir Muthalib di Kendari, Senin, mengungkapkan, KPU Sultra sudah mengumpulkan seluruh jajaran KPU kabupaten/ kota untuk melakukan evaluasi terkait kesiapan di daerah masing-masing.

“Sejauh ini, KPU juga sudah menyiapkan jajaran personel, termasuk logistik dan anggaran untuk kesuksesan pelaksanaan pemilu,” ungkap Natsir.

Menurut Ojo panggilan dekatnya ketua KPU Sultra  ini, persiapan paling penting saat detik-detik pelaksanaan Pemilu yakni, personil penyelenggara, logistik dan
anggaran.

“Secara umum, persiapan sudah dilakukan secara matang, sehingga saat hari pelaksanaan pemilu nanti diharapkan berjalan lancar tanpa kendala,” ujarnya.

Untuk persiapan personil penyelenggara, KPU sudah memantapkan koordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS serta tenaga linmas.

“Untuk logistik, saat ini KPU juga sudah memporsikan semua daerah terkait kelengkapan surat-suara termasuk daerah yang mengalami kekurangan surat suara,” imbuhnya.

Sementara pada alokasi anggaran seperti honor tenaga KPPS, KPU sudah disiapkan, termasuk biaya kebutuhan makan selama penghitungan suara.

“Saya juga mengajak seluruh jajaran KPU untuk bekerja kompak dan maksimal serta menunda urusan yang tidak berkaitan dengan Pemilu,” tutup Abdul Natsir.

Pemilu Presiden dan wakil Presiden 17 April 2019 diikuti dua pasang calon yakni nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’Ruf Amin dan pasangan urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Pemprov Kalteng bakal sanksi perusahaan tidak libur saat pemilu

Palangka Raya (ANTARA) – Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak libur saat pelaksanaan Pemilu 2019, karena Komisi Pemilihan Umum dalam aturannya menetapkan pada 17 April 2019 sebagai hari libur. 

“Untuk itu, semua pihak termasuk perusahaan wajib mengikuti aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar karyawan mereka yang memiliki hak pilih dapat menyalurkan suaranya saat pemilu,” kata Fahrizal di Palangka Raya, Senin.

Ia mengatakan hak pilih bagi setiap warga negara Indonesia sangat penting untuk disalurkan, karena satu suara menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Bagi pihak mana pun yang menghalangi seseorang menyalurkan hak pilihnya, tentu merupakan pelanggaran.

Termasuk perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya saat pemilu, maka akan diganjar hukuman berupa sanksi sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu, Pemprov Kalteng akan membuat surat edaran yang ditujukan kepada perusahaan berkaitan hal tersebut.

“Melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi, kami akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap kepatuhan pihak perusahaan yang ada di Kalteng,” katanya.

Menurut dia, hal itu juga sebagai salah satu upaya yang pihaknya lakukan, agar partisipasi pemilih di Kalteng mampu melampaui target nasional sebesar 77,5 persen. Pihaknya berupaya agar capaian partisipasi pemilih mampu mencapai hingga 80 persen.

Selain kepatuhan perusahaan dalam meliburkan karyawannya saat pemilu, partisipasi pemilih pemula juga menjadi salah satu fokus utama pihaknya karena pemilih pemula yang belum memiliki pengalaman ikut dalam pesta demokrasi, tentu harus mendapatkan arahan yang benar sehingga tidak golput.

“Khususnya mereka yang masih berstatus pelajar di tingkat SMA sederajat, baik kelas XI maupun XII. Bersama KPU setempat, mereka inilah kalangan pemilih pemula yang menjadi sasaran utama kami,” tuturnya.

Fahrizal berharap dengan ragam upaya sosialisasi yang pihaknya maupun penyelenggara pemilu lakukan, partisipasi pemilih di Kalteng meningkat saat pemilu legislatif maupun presiden. Mengingat pesta demokrasi ini sangat penting, karena berkaitan erat dengan masa depan bangsa dan negara selama lima tahun ke depan.
 

Pewarta: Kasriadi/Muhammad Arif Hidayat
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu Kotim tingkatkan pengawasan pemilu di kawasan pinggiran

Sampit (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, meningkatkan pengawasan menjelang pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April.

“Daerah pinggiran jadi fokus kami karena potensi kerawanannya tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan agar tidak sampai terjadi pelanggaran aturan,” kata Ketua Bawaslu Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Tohari di Sampit,Senin.

Kotawaringin Timur terdiri atas 17 kecamatan, 168 desa, dan 17 kelurahan. Kabupaten ini memiliki wilayah yang cukup luas dengan kondisi geografis yang cukup sulit dan akses jalan darat masih terbatas.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi jajaran Bawaslu dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Daerah pinggiran mendapat prioritas karena berbagai pertimbangan seperti sulitnya akses, terbatasnya peran aktif masyarakat membantu mengawasi pemilu serta kendala lain.

“Untuk mencegah pelanggaran pemilu, Bawaslu melakukan patroli dengan mengerahkan semua personel. Total ada 1.581 personel pengawas mulai tingkat kabupaten hingga pengawas tempat pemungutan suara (TPS),” katanya.

Pengawas melakukan patroli dengan berkeliling mendatangi masyarakat untuk mengajak menciptakan pemilu yang jujur dan adil serta mencegah kecurangan. Masyarakat juga diminta berpartisipasi aktif membantu mengawasi dan segera melaporkan jika mengetahui ada indikasi pelanggaran pemilu.

Patroli pengawasan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi justru dilakukan secara terbuka. Hal itu untuk menegaskan bahwa semua kegiatan terkait pemilu akan selalu diawasi sehingga diharapkan tidak ada pihak manapun yang melakukan kecurangan.

Patroli tersebut juga dilakukan di desa-desa pelosok oleh panwaslu dan pengawas TPS. Pengawas akan segera melaporkan secara berjenjang jika ditemukan ada indikasi pelanggaran pemilu oleh siapapun.

“Pengawas akan berbincang dengan masyarakat serta berkoordinasi dengan lurah, kepala desa, ketua RT dan RW serta siapa saja. Kami ingin pemilu yang bersih, berintegritas, jujur, adil dan berkualitas,” tegas Tohari.

Saat melakukan patroli, pengawas juga akan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 17 April nanti sehingga partisipasi pemilih di Kotawaringin Timur ini akan meningkat signifikan. Tingkat partisipasi pemilih akan berpengaruh terhadap kualitas pemilu dan hasilnya nanti.

Sementara itu, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, jumlah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap 3 (DPTHP 3) sebanyak 274.316 pemilih. Sedangkan jumlah TPS kini bertambah dari 1.277 menjadi 1.300 TPS.

Pewarta: Kasriadi/Norjani
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga sekitar Anak Krakatau bersemangat sukseskan pemilu

Seorang warga tengah melihat puing rumah yang rusak akibat terjangan tsunami di Pulau Sebesi, Lampung. (ANTARA/Agus Wira Sukarta)

Lampung (ANTARA) – Bekas terjangan tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018, yang dipicu oleh erupsi Gunung Anak Krakatau, masih tersisa di Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan.

Puing-puing bangunan dan barang yang hancur akibat terjangan tsunami terserak di beberapa bagian pesisir Pulau Sebesi, daerah yang paling dekat dengan Gunung Anak Krakatau.

Meski demikian, warga pulau itu sudah melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasa pada akhir Maret 2019.

Sore hari, anak-anak Pulau Sebesi asyik bermain di pantai dekat dermaga Regahan Lada di Desa Tejang, tempat sandar perahu-perahu tradisional pengangkut barang dan orang.

Sebagian anak berenang, sesekali adu kecepatan menyelam untuk mengambil lemparan batu dari temannya, yang lain bermain pasir di tepi pantai.

Sementara orang-orang dewasa di pedusunan Pulau Sebesi, yang umumnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, melewatkan sore dengan mengobrol di pekarangan, atau menjemur biji kakao.

“Pascatsunami tiga bulan lalu, aktivitas warga normal seperti biasa. Ada yang bertani, (menjadi) guru, nelayan, nakhoda kapal, dan lainnya,” kata Ikhin, warga Dusun Regahan Lada.

Rasa cemas dan kekhawatiran memang masih tersisa dalam benak warga yang menyaksikan tsunami menerjang Pulau Sebesi, merusak rumah dan membuyarkan warga yang malam itu sedang bersantai sambil menikmati kopi di bibir pantai.

Namun sisa kekhawatiran itu tidak sampai mengganggu kehidupan keseharian mereka.

Sebagaimana warga di bagian Indonesia yang lain, penduduk Pulau Sebesi juga merasakan keriaan menjelang pesta demokrasi lima tahunan bulan April mendatang.

Alat peraga kampanye seperti spanduk dan bendera partai, gambar-gambar calon anggota legislatif serta calon presiden dan wakil presiden sudah dipasang di tempat-tempat seperti perempatan jalan, perahu nelayan, sampai rumah warga.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tejang sudah mendata penduduk yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum tahun ini.

Ketua PPS Desa Tejang Ahmad Yani menyebutkan bahwa ada 1.948 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada Pemilu 2019 di Pulau Sebesi.

“Terdiri atas 1.003 pemilih laki-laki dan perempuan sebanyak 944 orang,” katanya.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk delapan tempat pemungutan suara yang ada di Desa Tejang juga sudah dibentuk.

Barang-barang untuk keperluan pemungutan suara, menurut Ahmad Yani, akan dibawa menggunakan perahu dari Dermaga Canti menuju Pulau Sebesi dengan kawalan petugas PPS, Panitia Pengawas Lapangan dan polisi.

Pada 15 April, dia melanjutkan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan mengirimkan barang-barang logistik keperluan pemilu ke desa untuk didistribusikan ke PPS keesokan harinya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nanang Trenggono mengatakan persiapan penyelenggaraan pemungutan suara di Pulau Sebesi telah dilakukan sejak jauh hari.

“Untuk logistik saat ini masih ada di kabupaten/kota dan tanggal 10 April baru diluncurkan pertama kalinya, dan pada 12 April ada peluncuran serentak dari 15 kabupaten/kota,” katanya.

Nanang menjelaskan berdasarkan pemetaan Badan Pengawas Pemilu, Pulau Sebesi masuk dalam kategori daerah rawan sebagaimana Pulau Pisang dan Way Haru (Pesisir Barat), Pahawang dan Legundi (Pesawaran), Rebang Tangkas (Waykanan), serta Kuala Mesuji, Teluk Gedung, Minak Jebi, dan Mataram Udik di Lampung Tengah.

“Daerah tersebut geografisnya membutuhkan transportasi yang aman untuk distribusi dan pengamanan kotak suara mengingat lokasinya yang sulit dijangkau,” katanya. Buruh angkut tengah menurunkan pisang menuju kapal perahu yang akan dikirim Ke Pelabuhan Anyer, Banten, melalui Pelabuhan Pulau Sebesi, Lampung Selatan. (ANTARA/Agus Wira Sukarta)

Pemilu Aman

Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengatakan semua pihak memegang tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang aman dan damai.

Pelaksanaan pemilihan umum, ia mengatakan, harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sebagaimana amanat undang-undang.

Selain itu, ia melanjutkan, warga harus bisa menyalurkan aspirasi politik tanpa tekanan, intimidasi, dan ancaman dalam pemilihan umum.

“Salah satu bagian terpenting dari sebuah proses pemilu adalah peran dan partisipasi masyarakat,” katanya.

Dia menyebutkan adanya fluktuasi partisipasi masyarakat Lampung dalam pemilihan umum.

“Ini terlihat dari beberapa hasil pelaksanaan pemilu dan pilkada sebelumnya,” katanya.

Pada pemilihan gubernur dan anggota legislatif tahun 2014, ia menjelaskan, jumlah pemilih tercatat sekitar 5,8 juta dengan tingkat partisipasi 76,14 persen.

Sementara pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 jumlah pemilih sekitar 5,9 juta dengan tingkat partisipasi 72,97 persen.

Pada pemilihan umum tahun ini, pemerintah menargetkan tingkat partisipasi pemilih secara nasional sampai 77,5 persen, dan optimistis bisa mencapainya.

Para petugas penyelenggara pemungutan suara di Pulau Sebesi juga optimistis warga akan mendatangi tempat-tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilih pada 17 April, termasuk 53 orang yang karena satu dan lain hal harus mencoblos di luar pulau.

Baca juga:
 Melawan riam sungai demi pesta demokrasi
Merawat kultur budaya Toraja di tengah pesta demokrasi

 

Pewarta:
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019

KPU Biak prioritaskan distribusi logistik pemilu di Kepulauan Numfor

Biak (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, Papua, akan memprioritaskan distribusi kelengkapan logistik pemilu serentak di wilayah Kepulauan Numfor untuk menjamin pelaksanaan pemilu tepat waktu pada 17 April 2019.

“Berbagai kelengkapan pengiriman distribusi logistik pemilu serentak untuk wilayah kepulauan sudah kami persiapkan, ya sesuai jadwal pergeseran logistik pada tujuh hari sebelum pemungutan suara Pemilu 2019,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Biak Yan Mathias Morin di Biak,Senin.

Ia mengatakan untuk mendukung kelancaran distribusi logistik pemilu serentak di wilayah Kepulauan Numfor, KPU sudah meminta bantuan kapal milik TNI Angkatan Laut.

Yan Morin mengatakan prioritas distribusi logistik wilayah Kepulauan Numfor karena faktor jarak daerah yang jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Biak Numfor.

Sedangkan alasan lain untuk mengutamakan pengiriman daerah kepulauan, menurut Yan Morin, guna mengantisipasi perubahan faktor cuaca ekstrem alam di perairan Biak.

Ia menegaskan, jajaran komisioner KPU sebagai penyelenggara pemilu serentak 2019 memastikan untuk semua kelengkapan logistik pemilu serentak 17 April 2019 dapat dikirim dengan lancar ke tempat tujuan.

“Untuk menjamin kerahasiaan logistik pemilu serentak akan mendapat pengamanan dan penjagaan khusus dari personel gabungan keamanan Polri-TNI,” kata mantan wartawan RRI Biak yang baru terpilih sebagai Ketua KPU.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor jumlah pemilih tetap sebanyak 96 ribu lebih tersebar di 468 tempat pemungutan suara, 265 panitia pemungutan suara kampung/kelurahan serta 19 panitia pemilihan distrik/kecamatan.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019