Ma’ruf Amin kalungkan sorban kepada selebritis milenial pendukungnya

Cawapres RI Ma’ruf Amin mengalungkan sorban kepada sejumlah selebritis pendukungnya. (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) – Cawapres RI Ma’ruf Amin mengalungkan sorban kepada sejumlah selebritis pendukungnya, yang tergabung dalam Relawan Utama Amanah Jokowi-Ma’ruf Amin Berkah (Rumah Jama’ah), di Rumah Situbondo, Jakarta Jumat.

Kelompok selebritis yang hadir di antaranya Muhammad Farhan, Asty Ananta, Ria Irawan, Chicha Koeswoyo, Nia Dinata dan Wanda Hamidah, datang menyatakan dukungan sekaligus menghargai komitmen Jokowi-Ma’ruf memerangi hoaks.

Ma’ruf Amin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian para selebritis yang tergabung dalam Rumah Jama’ah.

Dia pun sepakat untuk bergandengan tangan dengan generasi muda untuk menjaga keutuhan bangsa dengan mengawal pilpres yang bersih dari fitnah, hoaks, dan ujaran kebencian.

“Kita semua ingin pilpres yang jujur, yang berjalan secara baik. Sebab Pilpres ini bukan perang, tetapi mencari pemimpin yang terbaik. Karena itu pilpres jangan sampai merusak keutuhan bangsa,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf menekankan hoaks, fitnah dan ujaran kebencian yang saat ini marak di masyarakat merupakan sumber perpecahan bangsa dan harus dilawan bersama.

“Kita ajak masyarakat untuk saling menghormati pilihan politik masing-masing. Kita sebagai bangsa itu bersaudara satu sama lain. Walaupun beda pilihan, jangan sampai membuat bangsa ini terpecah-belah. Apalagi saling bermusuhan,” kata Ma’ruf. Cawapres RI Ma’ruf Amin mengalungkan sorban kepada sejumlah selebritis pendukungnya. (Istimewa)

Dalam kesempatan tersebut para selebritis juga mendeklarasikan gerakan generasi milenial anti hoaks. Pembacaan deklarasi itu dipimpin oleh presenter senior Muhammad Farhan dan Wanda Hamidah.

Berikut ikrar generasi milenial anti hoaks yang dibacakan para selebritis:

1. Kami putra putri Indonesia bersumpah, berbangsa satu, bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan;

2.Kami putra putri Indonesia bersumpah, bertanah air satu, tanah air tanpa fitnah, dan ujaran kebencian;

3. Kami putra putri Indonesia bersumpah, berbahasa satu, bahasa kebenaran dan kejujuran;

4. Kami putra putri Indonesia bersumpah, berjiwa satu, jiwa yang menjunjung tinggi persaudaraan dan menolak perpecahan;

5. Kami putra putri Indonesia bersumpah, bertekad satu, tekad amar Ma’ruf dengan cara yang amin, karena hoaks adalah munkar.

Baca juga: FBR dukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin
Baca juga: KH Ma’ruf Amin tegaskan akan jaga NKRI

 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Rencana Prabowo ke Sakumpul Martapura tunggu kepastian

Banjarmasin (ANTARA) – Rencana Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra H Prabowo Subianto ziarah ke makam Tuan Guru Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Guru Sakumpul Martapura, Kalimantan Selatan (Kalsel), masih menunggu kepastian.

“Kami masih menunggu kepastian Pak Prabowo rencana ziarah ke makam Guru Sakumpul Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar tersebut,” ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Kalsel H Nahwan SA di Banjarmasin, Jumat.

“Memang Pak Prabowo sudah sejak lama mau ziarah ke makam Tuan Guru Haji Ijai atau Guru Sakumpul (sekitar 40 kilometer utara Banjarmasin). Tetapi tampaknya beliau rencanakan bertepatan acara haul ke 14 Guru Sakumpul tersebut,” tuturnya.

Ia menyatakan, rencana kunjungan mantan Danjen Kopassus tersebut ke “Bumi Perjuangan Pangeran Antasari” Kalsel murni untuk ziarah ke makam Tuan Guru Haji Ijai/Guru Sakumpul Martapura. Tidak ada agenda lain.

Sedangkan agenda khusus dalam kaitan sebagai calon presiden (Capres) kemungkinan April mendatang, ujarnya menjawab Antara Kalsel lewat telepon seluler/hand phone (hp).

“Kalau beliau jadi datang, kedatangan Pak Prabowo bersama rombongan dijadwalkan, Ahad, 10 Maret 2019 pukul 15.00 WITA langsung ziarah ke makam Guru Sakumpul, sesudah itu pulang,” lanjutnya.

Mengenai respons warga dan panitia haul ke 14 Guru Sakumpul, menurut dia, mereka menanggapi positif rencana ziarah calon orang nomor satu di republik ini.

“Kami sudah melakukan pendekatan dengan panitia haul serta masyarakat lingkungan setempat, pada prinsipnya mereka tidak mempermasalahkan asalkan tidak kampanye sebagai Capres,” tuturnya.

“Panitia haul pun mensterilkan kawasan sekitar makam Guru Sakumpul atau kegiatan ziarah dari atribut kampanye pemilu dan pemilihan presiden (Pilpres),” demikian Nahwan.

Pewarta: Sukarli
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Moeldoko tegaskan dwifungsi ABRI tidak akan kembali

… pastikan tidak akan kembali dwifungsi ABRI, itu kunci…

Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI tidak akan kembali diterapkan dalam era Presiden Joko Widodo.
   
“Saya pastikan tidak akan kembali dwifungsi ABRI, itu kunci,” kata Moeldoko, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat. 

ABRI pada saat itu terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Angkatan Kepolisian, dan ABRI kini sudah menjelma menjadi TNI dengan Angkatan Kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia, suatu institusi tersendiri di luar TNI. 
   
Sebelumnya muncul wacana penempatan perwira TNI aktif di kementerian atau lembaga pemerintahan mengingat ada lebih dari 500 perwira TNI aktif berpangkat kolonel yang menganggur. 
   
Dwifungsi adalah gagasan yang diterapkan Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara, dwifungsi ini dihapuskan pasca reformasi 1998.
   
“Di dalam reformasi internal TNI dulu pada 1998 ada tiga hal yang menjadi objek reformasi internal, pertama struktur, kedua doktrin, dan ketiga kultur. Terhadap struktur yang dibenahi hal-hal sosial politik (sospol) dihilangkan, kotak sospol dibuang sehingga TNI benar-benar bermain di area pertahanan,” ungkap mantan panglima TNI itu.
   
Menurut dia, reformasi di bidang doktrin TNI termasuk juga penghapusan doktrin pembinaan keamanan dari wilayah TNI yang diambil alih polisi.
   
“Doktrin kita adalah konstitusi, dan turunannya UU Nomor 34/2004 tentang TNI dan UU Nomor 3/2002 tentang Pertahanan, itu dasarnya. Pertanyaannya sekarang apakah ia terjadi restruktrurisasi lagi di TNI? menempatkan fungsi sospol di TNI? Apa ada perubahan UU Nomor 34/2004 dan UU Nomor 3/2002 yang di dalamnya menempatkan fungsi sosial politik tadi?,” Moeldoko.
   
Bila ternyata tidak ada perubahan struktur dan doktrin di TNI, menurut dia, artinya tidak ada tanda-tanda untuk mengembalikan dwifungsi TNI dalam pemerintaahan saat ini.
   
“Kalau dua hal ini tidak terjadi mengapat kita meributkan hal yang tidak jelas? Jadi ini diperlukan sikap kritis agar tidak larut dalam diskursus yang sebenarnya berita itu gak benar, TNI tidak hidup dalam ruang hampa, tapi ruang publik yang semuanya bisa mengontrol. Kultur para senior kita menempatkan TNI dengan pas, yang terbaik bagi TNI itu terbaik bagi rakyat, terbaik bagi rakyat itu terbaik untuk TNI, saya perkuat lagi bersama rakyat TNI kuat, ini secara kultur kita benahi dari waktu ke waktu,” kata dia.
   
Menurut dia, TNI juga tidak antikritik dan sudah memulai sejumlah program untuk menerima masukan dari masyarakat.
   
“Ada program ‘TNI Mendengar’ agar TNI biasa mendengar, tidak mudah telinganya merah, ini memperbaiki langkah-langkah kultur di TNI. Menurut saya kultur TNI sudah baik, 20 tahun reformasi sudah baik, TNI menghormati HAM, mendorong proses demokrasi berkonsolidasi dengan baik, sudah sangat bagus posisinya,” kata Moeldoko.
   
Apa yang terjadi sekarang adalah TNI malah ingin menjadi tentara yang profesional sepenuhnya, artinya memiliki perlengkapan modern dan dicukupi kesejahteraannya.
   
“Justru dulu rakyat ingin TNI profesional, sekarang TNI yang ingin agar TNI sendiri profesional, tapi negara belum mampu. Jadikan kami prajurit TNI yang dilengkapi perlengkapan modern, dicukupi kesejahteraannya, tidak boleh bermain-main di area lain seperti politik praktis, binis, tapi pemenuhan atas profesionalitas justru belum terpenuhi karena belum alat-alatnya belum modern,” kata dia. 
   
Meski demikian TNI, menurut Moeldoko, tidak pernah mengeluh dan taat untuk netral serta tidak melakukan bisnis.
   
Berdasarkan pasal 47 ayat 2 UU Nomor 34/2004 tentang TNI, seorang prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada 10 bidang yaitu kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Badan SAR Nasional, narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.

Pewarta: Desca Natalia
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jenazah TNI korban KKB Nduga

Jenazah anggota TNI Serda Mirwariyadin disemayamkan setibanya di Baseops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Bali, Jumat (8/3/2019). Jenazah Serda Mirwariyadin yang menjadi korban saat terjadi kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Mugi, Kabupaten Nduga, Papua, disemayamkan di Lanud I Gusti Ngurah Rai, sebelum diterbangkan ke kampung halamannya di NTB. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.

Prabowo Subianto disambut Nisa Sabyan saat di UKRI

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subiyanto. (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

Bandung (ANTARA) – Calon presiden, Prabowo Subianto, saat tiba di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) Bandung, Jumat disambut dengan penyanyi Nissa Sabyan bersama grup gambusnya.

Acara di halaman kampus tersebut dipenuhi oleh warga yang ingin melihat Prabowo dari dekat dan ingin bersalaman.

“Terimakasih semuanya sambutan untuk saya pada siang hari ini, luar biasa,” kata Prabowo.

Dia menyampaikan kepada masyarakat yang hadir, agar jangan menyampaikan tangan kampanye dua jari.

“Kalau nggak salah nggak boleh gini – gini ya, banyak mata – mata, yang penting dalam hati, terimakasih Universitas Kebangsaan Republik Indonesia mengundang saya,” katanya.

Dia mengatakan suara Nissa lebih senang anda dengar dibanding suara saya. Disampaikannya juga akan menyampaikan pidato kebangsaan  di Aula Prof. Soemitro Djojohadikusumo.

Sementara itu, Nissa mengaku deg-degan ketemu dengan Prabowo. Beberapa shalawat yang dilantunkan oleh Nissa diantaranya Yaa Maulana dan Deen Assalam.

Prabowo menjabat sebagai ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia. UKRI adalah Perguruan tinggi pengembangan dari Institut Teknologi Adityawarman (ITA) yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1985 oleh Yayasan Budhi Dharma Pradesa. 

Sejak 23 Oktober 1991 lembaga pendidikan tersebut berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Kebangsaan.***2***

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Rektor UKRI katakan Prabowo Subianto bercita-cita ingin pendidikan di Indonesia terhebat

Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Boyke Setiawan di Bandung, Jumat (8/03/2019). (ANTARA/Susylo Asmalyah)

Bandung (ANTARA) – Calon presiden, Prabowo Subianto, memiliki cita-cita sistem pendidikan di Indonesia menjadi yang terhebat di dunia, sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia serta dunia.

Hal tersebut diungkapkan Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Boyke Setiawan, pada saat persiapan acara Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto di Aula Kampus UKRI, Bandung, Jumat.

“Pak Prabowo ingin Indonesia dipimpin oleh putra-putri terbaik dan terhebat, dan mereka haruslah berpendidikan. Karena itu sistem pendidikan di Indonesia harus menjadi yang terbaik di Asia maupun di dunia, itu cita-cita beliau,” kata Boyke. 

Karena itu, untuk mewujudkan cita-citanya maka Prabowo mendirikan sebuah kampus atau lembaga pendidikan di daerah Bandung, Jawa Barat bernama Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI). 

Kampus ini adalah bagian dari wujud cita-citanya dalam menciptakan calon pemimpin di Indonesia. 

“Dan kami segenap civitas akademika UKRI akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di Indonesia, Asia, maupun dunia. Insya Allah, Aamiin,” kata Boyke. 

Lebih jauh, Boyke juga menjelaskan bahwa keluarga besar Soemitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah dari Prabowo itu memang sudah lama terjun di dunia pendidikan dan budaya. 

Cita-cita Prabowo dalam membangun pendidikan yang bermutu untuk menciptakan para pemimpin di Indonesia yang berkualitas sudah menjadi harapan dan tujuan hidupnya selama ini, katanya.

“Ayah beliau (Prabowo) yakni Pak Soemitro adalah salah satu pendiri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan beliau adalah perancang negara dalam bidang ekonomi, jadi keluarga besar Soemitro Djojohadikusumo memang sudah lama terjun di dunia pendidikan,” kata Boyke.

Di Kampus UKRI, Prabowo menjabat sebagai ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia. UKRI adalah Perguruan tinggi pengembangan dari Institut Teknologi Adityawarman (ITA) yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1985 oleh Yayasan Budhi Dharma Pradesa. 

Sejak 23 Oktober 1991 lembaga pendidikan tersebut berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Kebangsaan. 

Sebelumnya dalam beberapa kesempatan, Prabowo Subianto menjelaskan bahwa dirinya memiliki impian di bidang pendidikan, ia mengaku memiliki hasrat untuk membuat kampus atau sekolah yang bisa disandingkan dengan Universitas Oxford di Inggris dan Universitas Harvard di Amerika Serikat.

“Saya ini mau bangun sekolah yang levelnya yang bagus. Oxfordnya Indonesia atau Harvardnya Indonesia,” kata Prabowo.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu tidak berlakukan pengawasan khusus di lembaga pesantren

Logo Bawaslu RI. (Foto ANTARA)

Pamekasan, Jatim (ANTARA) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan, Jawa Timur, Abdullah Saidi menyatakan, pihaknya memberlakukan pengawasan yang sama terhadap penyelenggaraan pemungutan suara di lembaga pendidikan pondok pesantren yang ada di wilayah itu.

“Tidak ada sistem pengawasan khusus di lembaga pesantren, karena semuanya adalah sama,” kata Abdullah Saidi kepada Antara di Pamekasan, Jumat.

Ia mengemukakan hal ini, menjelaskan pola pengawasan yang akan diberlakukan pada pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu legislatif dan presiden yang akan digelar 17 April 2019.

Saidi menjelaskan, pengawas yang akan bertugas melakukan pengawasan di pondok pesantren adalah pengawas yang direkrut oleh Bawaslu Pamekasan yang berjumlah sebanyak 3.133 orang.

Jumlah pengawas ini, sambung dia, sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Pamekasan, yakni 3.133 TPS yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan.

“Jadi, pengawas yang telah kita rekrut itu yang akan melakukan pengawas di TPS yang ada di lingkungan pondok pesantren. Tidak ada istilah pengawasan khusus. Semuanya sama,” kata Abdullah Saidi.

Saidi yakin, pelaksanaan pemilu di pesantren akan berjalan sesuai harapan, bahkan bisa lebih baik, karena nilai-nilai baik berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam telah tertanam dengan baik di kalangan santri pondok pesantren.

Pemilu 17 April 2019 di Kabupaten Pamekasan akan diikuti sebanyak 706.619 orang sesuai dengan jumlah yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) KPU Pamekasan.

Menurut Divisi Perencanaan dan Data KPU Pamekasan Mohammad Subhan, mereka itu terbagi dalam beberapa kelompok usia, yakni sebanyak 161.216 orang pemilih produktif dengan klasifikasi usia 31-40 tahun dan pemilih berusia 21-30 tahun sebanyak 159.534 orang.

“Kalau DPT yang berusia antara 41 hingga 50 tahun terdata sebanyak 137.409 orang dan kategori usia 51-60 tahun sebanyak 96.667 orang pemilih,” katanya.?

Selanjutnya kategori usia pemilih 60 tahun ke atas sebanyak 87.770 orang pemilih dan pemilih pemula atau pemilih berusia 20 tahun ke bawah sebanyak 64.023 orang.?

Dari total jumlah pemilih sebanyak 706.619 orang itu, jumlah pemilih disabilitas yang terdata KPU Pamekasan sebanyak 1.595 orang.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Pesanan Sabu Senilai Miliaran Rupiah Digagalkan

ANTARA-Peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan warga binaan penghuni lapas, kembali terjadi. Kali ini kasus terjadi di Padang, Sumatera Barat. Namun kerja keras yang dilakukan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat, berhasil  menggagalkan  peredaran narkotika jenis sabu seberat kurang lebih satu kilogram, benilai miliaran rupiah. 

Jokowi hadiri deklarasi petani dan nelayan Lampung

Capres nomor urut 01 Joko Widodo menyapa pendukungnya ketika menghadiri deklarasi dukungan dari para petani dan nelayan Lampung di Lapangan Karangendah, Lampung Tengah, Lampung, Jumat (8/3/2019). Joko Widodo mengajak pendukungnya untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan meski sedang ada tahapan pemilu. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/hp.

Jokowi hadiri deklarasi dukungan dari petani dan nelayan di Lampung

Capres petahana nomor urut 01 Joko Widodo menyapa pendukungnya ketika menghadiri deklarasi dukungan dari para petani dan nelayan Lampung di Lapangan Karangendah, Lampung Tengah, Lampung, Jumat (8/3/2019). Joko Widodo mengajak pendukungnya untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan meski sedang ada tahapan pemilu. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

Prabowo bertemu pengurus PP Persis

Calon Presiden,  Prabowo Subianto bertemu dengan para pengurus Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) di Bandung, Jumat (8/03/2019). ANTARA/Susylo Asmalyah

Kita tidak bisa pungkiri Ormas Ormas Islam memiliki peran penting dan jasa yang besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia, banyak tokoh-tokoh dibesarkan di Jawa Barat dan Persis sangat kuat di Jawa Barat

Bandung (ANTARA) – Calon Presiden, Prabowo Subianto bertemu Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), KH Jeje Jaenudin dan seluruh jajaran pimpinan lainnya organisasi itu.

“Assalamualaikum, selamat datang Pak Prabowo, mari Pak kita masuk,” sambut KH Jeje Jaenudin kepada Prabowo di halaman kantor PP Persis di Bandung, Jumat.

Mereka langsung mempersilahkan Prabowo untuk masuk ke ruang pertemuan untuk bertemu dengan Ketua Majelis Penasihat PP Persis KH. M. Abdurahman yang telah menunggunya.

Di lokasi pertemuan, Prabowo menyampaikan rasa terimakasihnya kepada seluruh jajaran pimpinan Persis yang telah mengundang dan menyambutnya dengan baik.

Prabowo mengatakan bahwa sudah lama dirinya ingin bersilahturahmi dengan para tokoh-tokoh agama di PP Persis, namun baru saat ini dirinya bisa hadir lantaran ia harus keliling Indonesia untuk bersilahturahmi dan menyapa masyarakat Indonesia.

“Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka di kantor Persis, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehormatan yang begitu besar yang diberikan kepada saya di sini. Sudah lama saya harus datang,” katanya

Dia menjelaskan, bahwa dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, banyak ormas Islam yang memiliki peran dalam merebut dan mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Dia sangat menghormati dan mengapresiasi ormas-ormas Islam di Indonesia salah satunya adalah Persis.

“Kita tidak bisa pungkiri Ormas Ormas Islam memiliki peran penting dan jasa yang besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia, banyak tokoh-tokoh dibesarkan di Jawa Barat dan Persis sangat kuat di Jawa Barat. Karena itu saya sangat mengapresiasi dan menghormati,” kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo disambut pendukungnya saat tiba di gedung Persis
Baca juga: Prabowo sholat Jumat di Mesjid Raya Bandung

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Utusan khusus KH Ma’ruf Amin ingatkan masyarakat Aceh soal hoaks

Utusan Khusus KH Ma’ruf Amin, KH Lukmanul Hakim (kiri), di Pondok Pesantren Ikhramul Fata, Pidie, Jumat (8/3/2019). (ANTARA/Riza Harahap)

Pidie, Aceh (ANTARA) – Utusan khusus KH Ma’ruf Amin, KH Lukmanul Hakim, mengingatkan masyarakat Aceh untuk menghadapi Pemilu 2019 dengan damai dan bebas dari informasi hoaks dan fitnah.

“Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang cinta damai, dan tidak suka dengan fitnah,” kata KH Lukmanul Hakim saat bersilaturrahim dengan pimpinan pondok pesantren dan ulama di Kabupaten Pidie, Aceh, di Pondok Pesantren Ikhramul  Fata, Pidie, Jumat.

Hadir pada kegiatan itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, yang didampingi Habib Sholeh Al Muhdar, Habib Ali Assegaf, dan perwakilan Baitul Muslimin, Zuhairi Misrawi. Sedangkan, dari Kabupaten Pidie dihadiri pimpinan dari 25 pondok pesantren atau dayah.

Menurut Hakim, dia membawa pesan khusus dari Cawapres nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, untuk disampaikan kepada masyarakat Aceh, agar menghadapi pemilu 2019 dengan damai serta bebas dari hoaks dan fitnah.

Ia menyayangkan menjelang Pemilu 2019, yang merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin selama lima tahun ke depan, justru banyak tersebar  informasi hoaks dan fitnah.

“Informasi hoaks dan fitnah yang yang disebar tersebut ditujukan kepada calon presiden-wakil presiden 01, Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma’ruf. Karena itu, kami datang ke Aceh, untuk meluruskan hoaks dan fitnah itu, agar pemilu berlangsung damai dan berkah,” katanya.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengingatkan, bahwa hoaks dan fitnah dapat merusak Silaturrahmi, ukuwah, dan kehidupan bermasyarakat. “Apalagi masyarakat Aceh pernah mengalami trauma karena fitnah,” katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Hidayat raih penghargaan tokoh Empat Pilar MPR

Ini kerja keras semua pimpinan MPR

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wa (ANTARA) – Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendapatkan penghargaan sebagai tokoh Empat Pilar MPR dari “teropongsenayan.com” karena dinilai sangat aktif dalam menyosialisasikan ke daerah-daerah.

“Dengan acara ini menunjukan bahwa di parlemen banyak aktivitas dan kegiatan yang menghadirkan anggota yang komitmen menjalankan amanah rakyat. Dengan demikian rakyat akan percaya pada demokrasi dan tak anarki,” kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain Hidayat Nur Wahid,penghargaan juga diberikan kepada anggota MPR/DPR/DPD yang komitmen menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Panitia mengklasifikasi penghargaan berupa, anggota aspiratif, fraksi peduli sosial, Tokoh 4 Pilar MPR, fraksi teraktif dalam legislasi, anggota peduli daerah, anggota yang mempunyai ide reformasi parlemen, dan tokoh literasi parlemen.

Hidayat juga mengucapkan selamat kepada rekan-rekan dan fraksi yang sebelumnya telah mendapat penghargaan sebagai anggota yang aspiratif dan fraksi teraktif.

Lebih lanjut Hidayat menilai, penghargaan yang diterima merupakan bukti adanya kepercayaan media dan publik kepada anggota parlemen.

Dari kepercayaan yang diberikan, Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu mengajak kepada peraih penghargaan untuk meningkatkan kinerja berikutnya sehingga apa yang dilakukan mampu memberikan pendidikan politik kepada seluruh rakyat Indonesia.

Terkait Sosialisasi 4 Pilar MPR, Hidayat menjelaskan kegiatan itu dilakukan sejak MPR periode 2004-2009 ketika dirinya menjadi Ketua MPR.

“Dulu namanya Sosialisasi Keputusan MPR,” katanya.

Selanjutnya kegiatan itu diteruskan oleh MPR pada periode 2009-2014 di bawah pimpinan Taufik Kiemas dengan sebutan Sosialisasi Empat Pilar hingga berlangsung pada Periode 2014-2019 di bawah pimpinan Zulkifli Hasan. Dari proses yang ada, HNW menyebut bahwa sosialisasi itu sesungguhnya jihad dari seluruh pimpinan MPR dari periode ke periode.

“Ini kerja keras semua pimpinan MPR,” katanya.

Kegiatan yang dilakukan dengan beragam metode dan menyasar seluruh rakyat dan komponen masyarakat itu ditegaskan sebagai upaya untuk mengimplementasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Menjadikan Empat Pilar MPR sebagai basis kehidupan di Indonesia”, tuturnya.

Baca juga: Sesjen MPR raih penghargaan Birokrat Teladan
Baca juga: MPR sosialisai Empat Pilar di Praha Ceko

Pewarta: Jaka Sugiyanta
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

FBR dukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin

Stiker dukungan pasangan calon presiden-wakil presiden, Jokowi-KH Ma’ruf Amin. (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Jakarta (ANTARA) – Organisasi Kemasyarakatan Forum Betawi Rempug (FBR) menyatakan dukungannya bagi pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin dalam Pemilu 2019, atas dasar perhatian pasangan tersebut terhadap etnis Betawi. 

“Kami kesini melaporkan sehubungan akan ada deklarasi dukungan yang akan kami lakukan untuk pak Jokowi dan kiai Ma’ruf dalam waktu dekat,” kata Ketua Umum FBR Lutfi Hakim saat menemui Ma’ruf Amin di Rumah Situbondo, Jakarta, Jumat. 

Lutfi mengatakan dukungan FBR bagi Jokowi-Ma’ruf karena pasangan itu memiliki kepedulian nyata terhadap Betawi. 

Dia mengatakan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menjadikan pakaian adat Betawi sebagai pakaian wajib bagi karyawan di lingkungan Pemprov DKI, membangun masjid dengan ornamen Betawi hingga menata kawasan cagar budaya Betawi Setu Babakan. 

Perhatian Jokowi terhadap Betawi juga masih diwujudkan saat Jokowi menjadi Presiden RI, dengan kerap menggunakan baju adat Betawi dalam menghadiri berbagai acara kenegaraan. 

“Pada saat pembuatan uang baru kami masyarakat Betawi mengajukan usul setidaknya ada representasi Betawi dalam uang kertas kita. Kami minta satu, tapi ternyata dikasih dua, di uang Rp100.000 Tari Topeng Betawi dan di uang Rp2.000 Tokoh Betawi M. Thamrin,” kata Lutfi. 

“Itu makanya kenapa kami sepakat mendukung pasangan 01,” jelas dia. 

Ma’ruf Amin menyampaikan dukungan FBR dan masyarakat Betawi membawa kegembiraan bagi Jokowi dan dirinya. Menurut Ma’ruf FBR salah satu ormas yang sangat potensial di DKI Jakarta. 

“Kita harapkan dukungan FBR menguatkan elektabilitas ke depan,” kata Ma’ruf. 

Ma’ruf pribadi menyatakan dirinya memiliki kedekatan dengan Betawi. Meskipun lahir di Banten namun Ma’ruf sudah ada di DKI Jakarta sejak tahun 60-an.

“Meskipun lahir di Banten, tapi saya lama di DKI. Air yang saya minum air Betawi, oleh karena itu saya merasa bagian dari Betawi,” ujarnya. 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Kepala LIPI sebut jumlah peneliti dan pegawai administrasi tak proporsional

LIPI ini dari 4.500 orang, 2.500 orang di antaranya itu administrasi pendukung, (sedangkan) penelitinya hanya 2.000 (orang). Sehingga isinya pusat penelitian itu 60 persen administrasi, sedangkan 40 persen peneliti. Kan itu lucu

Jakarta (ANTARA) – Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko mengatakan komposisi pegawai peneliti dan administrator di lembaga riset pemerintah itu saat ini tidak proporsional, yakni dengan jumlah peneliti lebih sedikit.

“LIPI ini dari 4.500 orang, 2.500 orang di antaranya itu administrasi pendukung, (sedangkan) penelitinya hanya 2.000 (orang). Sehingga isinya pusat penelitian itu 60 persen administrasi, sedangkan 40 persen peneliti. Kan itu lucu,” kata Handoko di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat. Dengan menetapkan kebijakan reorganisasi, Handoko menjelaskan nantinya para pegawai administrasi akan dipindahkan ke 32 tempat penelitian milik LIPI yang tersebar di 22 daerah.

Hal itu bertujuan agar para peneliti LIPI dapat fokus mengembangkan penelitian di Jakarta, sehingga kualitas riset yang dimiliki pemerintah dapat meningkat.

“Ini saja (komposisinya) sudah jomplang, jadi kita harus melakukan sesuatu supaya ada efisiensi. Kita kita akan tarik ke pusat, sehingga pusat penelitian hanya mengurusi penelitian saja. Jadi, minimal saya bisa membuat peneliti pusat fokus dengan penelitian, tidak direpotkan dengan administrasi,” jelasnya.

Handoko menilai kekhawatiran sebagian besar pegawai LIPI terhadap kebijakan reorganisasi ini antara lain terkait capaian kinerja para pegawai lembaga riset pemerintah tersebut.

“Ya bayangan saya mungkin itu, salah satunya KPI (key performance indicator) memang. Tapi kan kalau ASN sekarang, kalau tidak ada KPI nanti pembayar pajak tidak rela. Padahal gaji dan tunjangannya naik terus, tapi diberlakukan KPI tidak mau. Penelitian di seluruh dunia basisnya KPI, kalau tidak nanti tidak maju, peneliti kan tidak berarti bisa seenaknya,” jelasnya.

Kebijakan reorganisasi itu mendapat penolakan dari sebagian pegawai LIPI, antara lain memunculkan mosi tidak percaya kepada Handoko. Sebanyak 65 profesor riset dan peneliti utama LIPI mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Handoko dan meminta supaya yang bersangkutan diberhentikan sebagai pemimpin lembaga riset tersebut

Peneliti LIPI dari bidang kepakaran perkembangan politik Profesor Doktor Hermawan Sulistyo dalam konferensi pers di kantor LIPI Jakarta, Kamis, mengatakan perkembangan situasi LIPI semakin memburuk akibat kepemimpinan Handoko yang dinilai otoriter, tidak transparan, tidak kolegial, tidak partisipatif, tidak humanis, dan tidak inklusif.

Ia mengatakan efek buruk dari kepemimpinan Handoko bisa menimbulkan demotivasi dan demoralisasi para peneliti LIPI yang akan berakibat pada penurunan kualitas produksi ilmu pengetahuan lembaga tersebut.

Baca juga: Menristekdikti sebut reorganisasi LIPI dihentikan sementara
Baca juga: Kisruh LIPI, Wapres panggil Menristekdikti dan Kepala LIPI

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden serahkan sertifikat wakaf kepada warga Lampung

Kalau sudah pegang yang namanya sertifikat seperti sekarang ini, inilah tanda bukti hukum atas tanah. Sudah clear tidak ada masalah, rampung masalahnya

Lampung Tengah (ANTARA) – Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat wakaf kepada 814 penerima di Provinsi Lampung.

Sertifikat wakaf itu diberikan oleh Presiden secara simbolis kepada 12 perwakilan usai salat Jumat di Masjid Istiqlal, Lampung.

“Kalau sudah pegang yang namanya sertifikat seperti sekarang ini, inilah tanda bukti hukum atas tanah. Sudah clear tidak ada masalah, rampung masalahnya,” kata Presiden dalam sambutannya.

Menurut Presiden, dirinya kerap mendapati keluhan warga terkait sengketa tanah ketika ke daerah dan kampung-kampung.

Sengketa itu terjadi tidak hanya antara warga, tetapi juga antara warga dengan perusahaan.

“Saya berikan contoh, ini di Jakarta. Ada tanah yang besar yang sudah didirikan masjid yang gede juga, sudah bertahun-tahun tidak ada masalah, tetapi begitu tanahnya harganya per meter Rp120 juta menjadi masalah karena ahli waris menuntut,” ungkap Presiden.

Selain itu Presiden juga berpesan kepada masyarakat agar dapat meluruskan kabar bohong atau pun fitnah yang tersebar.

Mendekati Pemilu pada April 2019, Presiden menjelaskan banyak kabar bohong yang tersebar seperti fitnah pemerintah akan melarang azan, kabar pemerintah akan memperbolehkan pernikahan sejenis, hingga kepada fitnah keterkaitan Presiden Jokowi dengan PKI maupun kabar kriminalisasi ulama.

“Sekarang tidak hanya medsos saja, sudah dari pintu ke pintu. Kalau yang dikabarkan benar tidak apa-apa. Katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah, katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil,” tegas Presiden.

Kepala Negara mengingatkan agar masyarakat senantiasa menjaga kerukunan untuk menguatkan persatuan bangsa.

Baca juga: Tol terpanjang diresmikan Presiden di Lampung
Baca juga: Presiden Jokowi tinjau pembangunan infrastruktur di Lampung

 

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Prabowo sholat Jumat di Mesjid Raya Bandung

Calon presiden, Prabowo Subianto usai menunaikan sholat Jum’at, di Mesjid Raya Bandung, Juma’at (8/3/2019). (ANTARA/Susylo Asmalyah)

… saya mau wudhu dulu…

Bandung (ANTARA) – Calon presiden, Prabowo Subianto, menunaikan sholat Jum’at, di Masjid Raya Bandung, usai melakukan pertemuan dengan Pimpinan Pusat Persatuan Islam. 

Kedatangan Prabowo bukan hanya disambut jemaah laki-laki yang akan menunaikan sholat Jum’at, tapi juga para perempuan yang sudah menunggu meneriakkan nama Prabowo.

Saat tiba, pasangan dari calon wakil presiden, Sandiaga Uno, itu meminta ijin untuk berwudhu dan sholat Jumat. “Maaf ya, saya mau wudhu dulu,” kata Prabowo, secara ramah.

Usai  menunaikan sholat Jumat, massa sudah berkerumun menunggu Prabowo keluar dari Mesjid Raya dan berdesakan untuk mendekat dan bersalaman.

Suasana semakin ramai teriakan “Prabowo Presiden !” bersahut-sahutan terdengar.

Selanjutnya Prabowo akan melanjutkan ke Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Bandung untuk menyampaikan pidato kebangsaan.

Prabowo menjabat sebagai ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia. UKRI adalah Perguruan tinggi pengembangan dari Institut Teknologi Adityawarman yang didirikan pada 15 Agustus 1985 oleh Yayasan Budhi Dharma Pradesa. 

Sejak 23 Oktober 1991 lembaga pendidikan tersebut berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Kebangsaan.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

KH Ma’ruf Amin tegaskan akan jaga NKRI

Calon wakil presiden, KH Ma’ruf Amin. (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Jakarta (ANTARA) – Calon wakil presiden, KH Ma’ruf Amin, menegaskan keinginannya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jika terpilih menjadi wakil presiden dalam Pemilu 2019. 

“Kenapa saya mau jadi calon wakil presiden ini? Karena saya ingin menjaga keutuhan NKRI,” ujar dia, di sela kegiatannya menerima sejunlah tamu di rumah pribadinya, di Jakarta, Jumat. 

Ia menekankan negara Indonesia dibangun atas kesepakatan. Kemajemukan yang ada di bangsa ini, kata dia, disatukan oleh Pancasila. 

“Andai kata Pancasila tidak ditemukan, tidak ada NKRI,” jelasnya. 

Ia mencontohkan organisasi HTI tertolak di Indonesia karena tidak sesuai kesepakatan. Makna tertolak yakni paham yang dianut HTI soal khilafah tidak bisa masuk ke Indonesia.

“Jadi bukan ditolak tapi tertolak. Kalau ditolak itu bisa masuk tapi ditolak. Sedangkan tertolak itu memang tidak bisa masuk,” ujar dia. 

Dalam kesempatan itu, dia menerima kedatangan sejumlah pekerja seni di antaranya Wanda Hamidah, Farhan, Nia Dinata, Ria Irawan, dan lain-lain serta sejumlah alumni dari Universitas Trisakti. 

Perwakilan alumni Triksakti, Aco, mendoakan agar ulama senior itu bersama Jokowi dapat terpilih memimpin bangsa. 

Ia juga menyatakan harapan agar ketika Jokowi-Ma’ruf terpilih, empat mahasiswa pahlawan reformasi dapat dianugerahi gelar pahlawan nasional. 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Pernyataan Rocky Gerung dinilai menghina pahlawan nasional

Sekretaris TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, memberikan keterangan kepada pers di Banda Aceh, Jumat (8/3/2019). (ANTARA/Riza Harahap)

Banda Aceh, Aceh (ANTARA) – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menilai Rocky Gerung telah menghina pahlawan nasional, KH Agus Salim, karena menyamakan penampilan fisik pahlawan nasional itu dengan mahluk hidup selain manusia.

“Pernyataan Rocky Gerung itu telah menghina salah satu pendiri bangsa Indonesia, asal Sumatera Barat, tokoh nasional, dan tokoh agama Islam, yang telah banyak berjasa pada Perjuangan kemerdekaan Indonesia,” kata Kristiyanto, di Banda Aceh, Jumat.

Ia berada di Banda Aceh dalam rangkaian kegiatan Safari Politik Kebangsaan X di Aceh, pada 6-9 Maret 2019.

Menurut dia, Rocky sama sekali tidak memahami bagaimana perjuangan KH Agus Salim yang begitu dihormati dengan kemampuan diplomasinya yang luar biasa. “Berkat jasa KH Agus Salim, kemerdekaan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional, khususnya negara-negara Timur Tengah,” katanya.

Ia melihat, KH Agus Salim adalah salah satu putra terbaik bangsa dari Sumatera Barat. Ketika sekolah di HBS (setingkat SLTP), Agus Salim adalah lulusan terbaik se-Hindia Belanda. Masih banyak lagi putra terbaik bangsa dari Sumatera Barat, di antaranya Muhammad Hatta, Sutan Syahril, Muhammad Yamin, dan HR Rasuna Said. 

“Pernyataan Rocky Gerung itu tidak hanya menghina warga Sumatera Barat, tapi juga sudah merendahkan martabat bangsa Indonesia,” katanya.

Atas pernyataan yang menghina itu, menurut dia, PDI Perjuangan meminta Rocky Gerung melepaskan kewarganegaraan Indonesia dari pada tidak bisa menghormati pahlawan bangsanya.

Menurut dia, PDI Perjuangan akan mengadukan yang bersangkutan ke polisi atas hinaan itu. “Mereka yang menghina pahlawan nasional bangsanya, sama saja tidak punya patriotisme,” katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Badan Pengawas Pemilu akan galakkan kembali patroli pengawasan Pemilu

Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu akan menggalakkan kembali patroli pengawasan Pemilu, yang dinilai efektif mencegah politik uang di masa tenang Pemilu 2019. 

“Seperti yang sudah kami lakukan pada pilkada serentak 2018, kami akan kembali melakukan patroli pengawasan pada hari tenang Pemilu,” kata anggota Badan Pengawas Pemilu, Ratna Dewi Pettalolo, di Jakarta, Jumat. 

Ia bilang, patroli pengawasan pada pilkada 2018 mendapat apresiasi yang cukup baik karena beberapa pihak menilai patroli pengawasan ini bisa mencegah beredarnya uang di masa tenang pemilu.

Ia menekankan tingkat kerawanan praktik politik uang saat memasuki masa tenang semakin tinggi. Kegiatan patroli menjadi salah satu kegiatan pencegahan yang dilakukan Bawaslu. 

Lebih jauh dia mengatakan subjek yang bisa dikenakan sanksi melakukan politik uang tidak terbatas pada peserta, ataupun tim kampanye dan pelaksana, namun bisa dikenakan kepada siapa saja yang melakukan poltik uang.

Selain itu dia mengungkapkan berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, ada politik uang prabayar dan pascabayar. 

Politik uang prabayar dilakukan sebelum pemilih menuju TPS dan akan dicegah dengan menurunkan jajaran pengawas ke lapangan. 

Sedangkan politik uang pascabayar yakni politik uang yang dilakukan setelah pencoblosan, dimana pemilih biasanya membawa alat untuk merekam pencoblosan sebagai bukti yang akan ditukar dengan uang. 

“Jajaran kami harus memastikan tidak ada satupun pemilih yang masuk dibilik suara itu membawa alat rekam atau yang bisa merekam hasil pencoblosannya, karena jika itu terjadi itu akan menjadi bukti terjadinya pembayaran setelah pencoblosan,” kata Ratna. 

Pemilu serentak 2019 akan dihelat 17 April 2019. Tiga hari sebelum hari pencoblosan atau 14-16 April 2019, ditetapkan sebagai masa tenang Pemilu. 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi perintahkan selesaikan kelompok sipil bersenjata di Papua

… sudah saya perintahkan sejak peristiwa yang pertama dulu untuk dikejar, diselesaikan…

Lampung Selatan (ANTARA) – Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI dan Kepolisian Indonesia untuk menyelesaikan persoalan kelompok sipil bersenjata di Papua.
   
“Iya ini sudah saya perintahkan sejak peristiwa yang pertama dulu untuk dikejar, diselesaikan,” kata dia, kepada wartawan usai meresmikan tol Bakauheni-Terbanggi Besar, di Gerbang Tol Natar, Jumat.
   
Menurut Presiden, tantangan dalam pengejaran pelaku penembakan yakni medan hutan belantara yang berat.
   
Hal itu mempersulit personel TNI dan polisi untuk mengejar dan menangkap mereka.
   
Sebelumnya terjadi penyerangan kepada pos TNI sehingga baku tembak antara kelompok sipil bersenjata dengan TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Kamis, tidak terhindarkan.
   
Kejadian itu menggugurkan tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Nanggala, yakni Sersan Dua Mirwariyadin, Sersan Dua Yusdin, dan Sersan Dua Siswanto. *

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Prabowo disambut pendukungnya saat tiba di gedung Persis

Calon Presiden, Prabowo Subianto disambut meriah oleh para pendukungnya saat tiba di gedung Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) di Jalan Perintis Kemerdekaan, Bandung, Jumat (8/03/2019). ANTARA/Susylo Asmalyah

Bandung (ANTARA) – Calon Presiden, Prabowo Subianto disambut meriah oleh para pendukungnya saat tiba di gedung Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) di Jalan Perintis Kemerdekaan, Bandung, Jumat.
 
Saat tiba di lokasi teriakan “Prabowo Presiden” ramai bersahut – sahutan dan massa berebutan ingin mendekat untuk bersalaman.

Mendatangi gedung Pimpinan Pusat Persis merupakan agenda pertama untuk kunjungan ke Bandung.

Selanjutnya Prabowo akan menunaikan salat Jumat di Mesjid Agung di Alun – alun Kota Bandung.

Agenda selanjutnya Prabowo akan melakukan pidato kebangsaan di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) Bandung.

Prabowo menjabat sebagai ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia. UKRI adalah Perguruan tinggi pengembangan dari Institut Teknologi Adityawarman (ITA) yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1985 oleh Yayasan Budhi Dharma Pradesa. 

Sejak 23 Oktober 1991 lembaga pendidikan tersebut berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Kebangsaan.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Presiden blusukan di Pasar Bandar Jaya, Lampung Tengah

Lampung Tengah (ANTARA) – Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Jokowi blusukan ke pasar tradisional Bandar Jaya di Kabupaten Lampung Tengah.

Presiden tiba di pasar itu pada Jumat sekitar pukul 09:55 WIB.

Masyarakat yang sedang berbelanja sontak berhamburan menghampiri Presiden yang tiba-tiba masuk ke pasar tradisional itu. Warga pun berebut jabatan tangan dan berswafoto dengan Presiden Jokowi dan Iriana.

Iriana kemudian mampir ke penjual mainan dan sandal dan membeli sandal anak berwarna pink dan boneka barbie untuk cucunya, Sedah Mirah.

Selain itu, Presidn juga membelikan mainan di toko mainan yang berbeda di pasar itu.

Pedagang yang dihampiri Ibu Negara bernama Eri (37) mengatakan keharuannya karena dagangannya dibeli Iriana.

“Saya nggak nyangka, terharu banget bu Jokowi mampir ke lapak saya,” ujar Eri.

Ibu asli Lampung Tengah itu menjelaskan, Iriana membeli sandal dan boneka dengan harga masing-masing Rp25 ribu dan Rp50 ribu.

Presiden bersama Ibu Negara meninggalkan pasar itu pada sekitar pukul 10:40 WIB.

Jokowi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Lampung untuk meresmikan tol Bakauheni-Terbanggi Besar dan terminal baru Bandara Radin Inten 2.

Baca juga: Jokowi blusukan ke Pasar Gintung Lampung

Baca juga: DI Bandung, Jokowi blusukan ke Pasar Cihargeulis

Baca juga: Presiden beli tempe di Pasar Bogor

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IPW: Kelompok radikal tumbuh subur di sejumlah daerah

Jakarta (ANTARA) – Indonesia Police Watch (IPW) menyebut kelompok radikal dan eks teroris tumbuh subur dan bangkit di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Papua karena konsentrasi kepolisian sedang fokus pada Pemilu 2019.

“Konsentrasi jajaran kepolisian untuk mengamankan proses pileg dan pilpres sepertinya membuat kelompok kelompok radikal dan eks teroris mendapat celah untuk tumbuh dan berkembang,” kata Ketua Presidium (IPW) Neta S Pane melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.

Rentetan pembakaran mobil di Jawa Tengah dan penembakan yang terus terjadi di Papua, disebut Neta, merupakan gambaran bahwa kelompok kelompok radikal mendapat peluang untuk beraksi.

Untuk itu, IPW meminta jajaran kepolisian merapatkan barisan dan melakukan deteksi dini serta melakukan antisipasi pada kelompok kelompok radikal dan eks teroris yang mendapat ruang gerak selama proses pemilu.

Polri perlu memaksimalkan polsek dan polresnya dalam melakukan pagar betis.

Menurut dia, kelompok radikal bermain di antara euforia dan dinamika politik yang kian panas serta adanya partai politik yang haus dukungan untuk mengamankan elektabilitas.

Polri diingatkan tidak gamang dan khawatir dinilai tidak netral karena kelompok-kelompok itu berkamuflase di balik partai politik.

Baca juga: Teror pembakaran kendaraan kembali terjadi di Semarang

Baca juga: Tersangka pembakar kendaraan Polri jadi 11 orang

Baca juga: Dua sepeda motor di Temanggung dibakar orang tak dikenal

Baca juga: Operasi Tinombala, satu teroris Poso tewas tertembak

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPR minta TNI operasi ofensif tumpas KKB

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai TNI perlu melakukan operasi yang lebih ofensif dalam menumpas gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, dan sekitarnya, setelah tiga prajurit TNI tewas pada Kamis (7/3).

“Setelah tewasnya sejumlah prajurit TNI dan warga sipil, diperlukan respons yang lebih tegas dan terukur. Karena itu, operasi yang lebih ofensif tampaknya sangat diperlukan untuk menumpas gerakan KKB di Nduga dan sekitarnya,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Bambang berbelasungkawa atas meninggalnya tiga prajurit TNI dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, Kamis (7/3).

Menurut dia, untuk menjaga moral seluruh prajurit yang bertugas di Nduga, pemerintah dan TNI harus mengeskalasi kekuatan atau penambahan pasukan di Nduga.

“Dengan kekuatan yang lebih memadai, saya juga mendorong dilakukannya eskalasi operasi,” ujarnya.

Bambang menilai dari kronologi peristiwa kontak senjata pada Kamis (7/3), terkesan kekuatan KKB tidak bisa danggap remeh karena masih mampu memberi perlawanan dan mengganggu proses evakuasi ketika helikopter yang akan mengangkut prajurit TNI yang gugur masih ditembaki KKB.

Selain itu menurut dia, kemampuan KKB membawa lari jenazah rekan mereka yang tewas, juga membuktikan kekuatan KKB yaitu memiliki markas dan tempat-tempat persembunyian di Nduga.

“Operasi yang lebih ofensif diperlukan untuk menjangkau dan menemukan tempat-tempat persembuyian KKB,” katanya.

Dia mengatakan, selain memperkuat moral prajurit TNI, operasi yang lebih ofensif, secara tidak langsung akan meningkatkan aspek pengamanan proses pembangunan infrastruktur di Nduga.

Menurut dia, pembangunan di Papua hendaknya tidak boleh dihambat gerakan KKB.

Selain itu dia menilai, penghormatan kepada ketiga prajurit yang tewas harus dilakukan negara melalui TNI dan memberi penghargaan dan apresiasi kepada keluarga yang ditinggalkan.

Baca juga: Jenazah tiga prajurit TNI disemayamkan di RSUD Mimika

Baca juga: Kapendam Cenderawasih: TNI diserang dengan kekuatan tidak berimbang

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jenazah tiga anggota TNI korban KKB dievakuasi dari Timika

Jayapura (ANTARA) – Jenazah tiga anggota TNI yang menjadi korban saat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Mugi, Kabupaten Nduga, dievakuasi dari Timika ke Denpasar, Jakarta, dan Makassar, Jumat.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kol Inf Muhamad Aidi, di Jayapura, mengakui evakuasi sudah dilakukan dengan menggunakan dua pesawat yakni Garuda membawa dua jenazah, yaitu Serda Mirwariyadin asal NTB diturunkan di Denpasar, dan selanjutnya diterbangkan ke kampung halamannya di NTB.

Sedangkan jenazah Siswanto Bayu Aji dengan menggunakan pesawat yang sama dievakuasi ke Jakarta, dan selanjutnya ke Grobokan, Jawa Tengah.

Kemudian, jenazah Serda Yusdin akan diterbangkan dengan pesawat Sriwijaya ke Makassar, dan selanjutnya ke Palopo.

Ketiga anggota TNI yang tergabung dalam Satgas Nanggala itu gugur dalam kontak senjata dengan KKB di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Kamis (7/3).

Dalam kontak tembak dengan anggota KKB pimpinan Egianus Kogoya itu, juga menyebabkan 10 anggota KKB tewas, serta lima pucuk senjata api yang mereka gunakan berhasil diamankan anggota TNI, kata Aidi pula.

Mantan Waasintel Kodam XVII/Cenderwasih itu mengaku belum mengetahui pasti jenis senjata api yang berhasil diamankan anggota dalam kontak tembak di Mugi tersebut.

Sedangkan jenazah anggota KKB yang tewas, jasadnya belum ditemukan karena diduga dibawa lari rekan-rekannya, kata Kol Inf Aidi.

Baca juga: DPR minta TNI operasi ofensif tumpas KKB

Baca juga: Pasukan TNI dua kali diserang oleh KKSB

Baca juga: Kapendam Cenderawasih: TNI diserang dengan kekuatan tidak berimbang

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Surat suara Pemilu tiba di Beijing

PPLN Beijing dan KPPS setempat mengecek dan menyortir surat suara Pemilu 2019 yang baru diterima dari KPU RI. (M. Irfan Ilmie)

Kami harus bekerja cepat mulai sekarang karena beberapa surat suara ada yang dikirim kepada pemilih melalui jasa pos

Beijing (ANTARA) – Surat suara Pemilu 2019 dan beberapa kelengkapan lain untuk pemungutan suara yang dikirimkan Komisi Pemilihan Umum RI telah tiba di Beijing, China.

Pembukaan lima kantong diplomatik berwarna hitam dilakukan Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Beijing bersama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat di Kedutaan Besar RI di Beijing, Kamis (7/3) malam.

Logistik pemilu tahap pertama yang dikemas dalam lima kantong diplomatik dalam keadaan tersegel itu dikirimkan dari Jakarta dengan menggunakan jasa kargo udara.

Pada malam itu pula mereka langsung mengecek jumlah logistik pemilu yang diterima tersebut sekaligus menyortirnya.

“Kami harus bekerja cepat mulai sekarang karena beberapa surat suara ada yang dikirim kepada pemilih melalui jasa pos,” kata Ketua PPLN Beijing Oei Edy Susanto.

PPLN Beijing menyelenggarakan Pemilu 2019 khusus untuk warga negara Indonesia yang tersebar di 22 daerah setingkat provinsi di daratan Tiongkok dengan tiga metode.

Metode pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) yang didirikan di kompleks KBRI Beijing digelar pada 14 April 2019, sedangkan metode kotak suara keliling (KSK) di tiga ibu kota provinsi digelar dalam rentang waktu 8-13 April 2019.

Sementara metode pemungutan suara dengan menggunakan jasa pos surat mulai dikirimkan oleh PPLN Beijing kepada setiap pemilih di luar pencoblosan langsung di TPS dan KSK pada pertengahan bulan ini.

Penghitungan suara untuk ketiga metode tersebut dilakukan pada 17 April 2019 di KBRI Beijing bersamaan dengan pemungutan suara serentak di Indonesia. PPLN Beijing dan KPPS membuka kantong diplomatik berisi logsitik Pemilu 2019 yang baru diterima dari KPU RI. (M. Irfan Ilmie)
Dalam pengiriman logistik tahap pertama itu, PPLN Beijing telah menerima 2.112 lembar surat suara, 10 botol tinta, lima lembar poster pasangan calon presiden dan wakil presiden, lima lembar poster daftar calon legislatif Daerah Pemlihan DKI Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri), dan “template” untuk kelompok difabel.

Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun menginstruksikan PPLN Beijing untuk melakukan persiapan Pemilu 2019 dengan baik. Dubes RI untuk China Djauhari Oratmangun (tiga kiri) bersama Wakil Dubes Listyowati (dua kanan) mendengarkan laporan persiapan Pemilu 2019 dari Ketua PPLN Beijing Oei Edy Susanto dan jajarannya di Wisma Duta KBRI Beijing. (M. Irfan Ilmie)
“Kalau ada kendala, laporkan kepada kami agar kami bisa membantu mengatasinya bersama-sama,” kata mantan Dubes RI untuk Rusia itu. ***2***(T.M038) 

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Ingin Islam sejuk, Ribuan da’i mendukung Kiai Ma’ruf Amin

Ketua Umum Ikhwanul Muballighin, KH Mujib Khudori LC (berdiri) bersama KH Ma’ruf Amin. (Istimewa)

Bogor (ANTARA) – Ribuan muballigh yang tergabung dalam organisasi Ikhwanul Mubalighin (IM) se-Bogor Raya, mengikrarkan dukungan dan kesediaan untuk bergerak memenangkan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin yang maju bersama Calon Presiden Joko Widodo pada pemlihan presiden (Pilpres) 2019.

Ikrar dukungan tersebut disampaikan dalam deklarasi Gerakan IM untuk Memenangkan Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin (IM-Jamin), di Wisma Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis petang.

Beberapa jam sebelumnya, Ikatan Da`i Nusantara (IDN) juga menggelar konsolidasi dan deklarasi dukungan terhadap Jokowi-Kiai Ma’ruf.

Ketua Umum Ikhwanul Muballighin, KH Mujib Khudori LC mengungkapkan, organisasinya bertekad memenangkan pasangan Jokowi-Kiai Ma’ruf, karena yakin Kiai Ma`ruf mampu mengubah wajah Islam di Indonesia lebih sejuk di tengah maraknya penggunaan mimbar khutbah di masjid-masjid untuk penyebaran hasutan dan hoax oleh oknum-oknum khatib dan da`i yang termakan agitasi anti Jokowi.

“Tak hanya Jokowi, belakangan para ulama yang dianggap berbeda haluan seperti Kiai Ma?ruf, Profesor Quraish Shihab, hingga Tuan Guru Bajang dan Ustadz Yusuf Mansur pun mereka fitnah dengan berbagai isu. Ini tidak sehat dan justru merusak sendi agama. Apalagi kemudian fitnah dan hoax itu kadang disampaikan oknum di mimbar, termasuk dalam khutbah Jumat,” kata Kiai Mujib.

Kehadiran Kiai Ma’ruf dalam kancah politik nasional, menurut Kiai Mujib lebih lanjut, merupakan berkah dan angin segar untuk para da`i dan ummat Islam. Sebab Kiai Ma’ruf dinilai bisa meredam dan menghentikan konflik berbau SARA yang selama ini digulirkan oleh sekelompok pihak.

“Beliau adalah figur pengayom, bisa meredam dan memberi solusi atas sejumlah konflik. Beliau juga berkali-kali mengingatkan pentingnya menjadi muslim yang santun yang menjadi rahmatan Lil `alamin. Bukan muslim yang ahli melaknat dan mencaci maki,” ujar dia lagi.

Mengingat pesan tersebut, menurut Kiai Mujib, pihaknya bersama ribuan pengurus dan anggota IM akan berjuang memenangkan Kiai Ma`ruf, dengan tanpa menjadikan masjid dan mimbar khutbah sebagai komoditas politik.

“Sebab masjid seharusnya menjadi pemersatu ummat. Kami tak akan ikut langkah yang suka mencaci, agitasi dan kampanye politik dalam berkhutbah. Kami kampanye dengan dakwah bilhal. Dengan menunjukkan teladan bagi ummat. Biar ummat menilai bahwa para Kiai dan Muballigh pendukung Kiai Ma’ruf adalah da`i yang ramah, santun dan berakhlak mulia, seperti panutan kami,” katanya lagi.

Sementara itu, secara terpisah, Ketua Ikatan Da`i Nusantara, KH Thobroni Abdul Ghoni menegaskan, pihaknya mendukung pasangan Jokowi-Kiai Ma?ruf, lantaran kesamaan visi untuk mewujudkan Indonesia yang harmonis. Mewujudkan kehidupan beragama yang ramah, toleran dan humanis.

“Kami bertekad untuk bersinergi, menghadirkan narasi keagamaan yang inklusif. Mengajak ummat untuk mewujudkan kehidupan Islami yang inklusif dalam bingkai ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa),” tuturnya.

IM Jamin, maupun IDN, juga berjanji untuk bergerak melakukan counter narasi yang santun, ramah, dan humanis terhadap maraknya ujaran kebencian, hoaks dan fitnah, serta politisasi SARA yang berkembang di masyarakat.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Jabar pantau ketersediaan surat suara pemilu

Arsip: Pekerja melakukan pelipatan kertas suara pilpres di Gudang KPU, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/3/2019). KPU Kabupaten Bogor mulai melakukan pelipatan kertas suara sebagai persiapan pilpres 2019 yang akan didistribusikan ke 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.

Sukabumi, Jabar (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat memantau ketersediaan surat suara pada Pemilu 2019 untuk antisipasi adanya kekurangan pada pelaksanaan pemungutan suara 17 April 2019.

“Salah satu daerah yang pertama kami lakukan inspeksi mendadak adalah Kabupaten Sukabumi, Jabar. Di gudang logistik tersebut kami melakukan pemantauan untuk mengetahui proses sortir dan lipat surat suara serta apakah ada kekurangan,” kata Komisioner Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar Zaky Hilmy, di Sukabumi, Kamis.

Menurutnya, pemantauan ini untuk memastikan surat suara yang diterima oleh KPU setempat sudah tepat jumlah sesuai dengan permintaan dan yang dikirim dari perusahaan yang mencetak surat suara.

Pihaknya saat ini sedang melakukan analisa terjadi kekurangan surat suara akibat selisih penghitungan antara surat suara cadangan dua persen berbasis daerah pemilihan (dapil) dibandingkan dengan surat suara berbasis tempat pemungutan suara (TPS).

Dia menyatakan, kemungkinan hal tersebut akan terjadi, sehingga pihaknya melakukan roadshow ke seluruh gudang logistik KPU yang ada di Jabar untuk memastikan ketersediaan surat suara yang akan digunakan nanti.

Menurutnya, jika tidak diperiksa kelengkapannya dari sekarang khawatir ada kekurangan saat mendekati hari pemungutan suara, sehingga bisa menyebabkan polemik dan kekisruhan yang berujung kepada sengketa hingga pelaporan.

“Ketersediaan surat suara ini paling krusial, karena bisa menjadi permasalahan. Maka dari itu kami melakukan sidak untuk memastikan keberadaan surat suarat terpenuhi,” ujarnya pula.

Zaky mengatakan pemantauan yang dilakukan ini juga bertujuan agar petugas sortir dan lipat telah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) seperti tidak merokok di dalam ruang sortir, terdaftar dan menyerahkan identitas, sehingga bisa membedakan antara petugas dengan warga umum lainnya.

Kemudian untuk gudang atau gedung yang digunakan untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara itu tidak boleh lembab, bebas dari hama, tidak bocor, pengamanannya ketat, dan lain-lain.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Jenazah tiga prajurit TNI disemayamkan di RSUD Mimika

Jayapura (ANTARA News) – Jenazah tiga prajurit TNI yang gugur saat kontak tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua, Kamis pagi, hingga Kamis malam masih disemayamkan di kamar jenazah RSUD Mimika.

Tiga prajurit TNI yang gugur itu atas nama Serda Mirwariyadin, Serda Yusdin, dan Serda Siswanto Bayu Aji.

Sejak Kamis petang jenazah ketiga prajurit TNI tersebut dievakuasi ke Timika menggunakan dua helikopter Bell milik Penerbangan TNI AD, dan selanjutnya langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Mimika untuk menjalani autopsi.

Rencananya jenazah ketiga prajurit TNI tersebut akan diterbangkan ke kampung halaman mereka masing-masing, yaitu Nusa Tenggara Barat, Palopo Sulawesi Selatan, dan Grobokan Jawa Tengah pada Jumat (8/3) siang.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kol Inf Muhammad Aidi menjelaskan ketiga prajurit yang gugir itu tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum), sedang melaksanakan pengamanan dalam rangka proses pergeseran pasukan TNI yang akan melaksanakan pengamanan dan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena-Mumugu di Kabupaten Nduga.

Pada Kamis pagi sekitar pukul 08.00 WIT, pasukan TNI mendapat serangan dari pihak KKB pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga.

“Pasukan TNI Satgas Gakkum berkekuatan 25 orang baru tiba di Distrik Mugi dalam rangka mengamankan jalur pergeseran pasukan, tiba-tiba mendapatkan serangan mendadak oleh sekitar 50-70 orang KKB bersenjata campuran, baik senjata standar militer maupun senjata tradisional seperti panah dan tombak,” kata Aidi

Meski mendapat serangan tiba-tiba, pasukan TNI berusaha melakukan perlawanan sehingga berhasil menguasai keadaan dan memukul mundur KKB sampai menghilang ke dalam hutan belantara.

Pascakontak tembak itu, tiga prajurit atas nama Serda Mirwariyadin, Serda Yusdin, dan Serda Siswanto Bayu Aji diketahui gugur sebagai kusuma bangsa.

Prajurit TNI berhasil merampas lima pucuk senjata api milik KKB yang jenisnya masih dalam penyelidikan, ditemukan satu orang mayat  yang identitasnya dalam penyelidikan, dan diperkirakan setidaknya tujuh hingga 10 orang anggota KKSB juga tewas namun mayatnya berhasil dibawa kabur oleh rekan-rekannya.

Saat dua helikopter Penerbad yang mengevakuasi jenazah ketiga prajurit itu hendak mendarat di Mugi, anggota KKB kembali melancarkan serangan.

Namun pasukan TNI membalas tembakan ke arah KKB, sehingga kedua helikopter tersebut berhasil mendarat dan proses evakuasi dapat dilaksanakan dalam keadaan aman.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yoshua Pandit Sembiring mengatakan bahwa ketiga prajurit TNI tersebut telah gugur demi menjalankan tugas mulia untuk menegakkan kedaulatan bangsa.

“Mereka adalah pahlawan kusuma bangsa yang telah rela mengorbankan nyawanya demi menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Papua. Ini juga sekaligus membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjata selama ini menjadi beban bagi masyarakat Papua. Mereka tidak segan membunuh aparat dan warga sipil yang tidak mendukung mereka,” kata Mayjen Sembiring.

Pangdam menegaskan TNI akan terus mendukung Polri dalam upaya penegakan hukum terhadap aksi-aksi kelompok bersenjata yang meresahkan masyarakat Papua.

“Kami tidak pernah dan tidak akan pernah mundur selangkah pun dalam menghadapi KKSB. Meskipun beberapa prajurit TNI-Polri telah gugur dalam tugas, namun kami tetap berkomitmen untuk melindungi warga masyarakat Papua dari teror yang dilakukan KKB,” ujar Pangdam.

Baca juga: Kontak senjata di Puncak Jaya, satu anggota TNI tertembak

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pangdam Cenderawasih tegaskan kehadiran TNI lindungi rakyat

Jayapura (ANTARA) – Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen Yosua Pandit Sembiring menegaskan bahwa kehadiran prajurit TNI untuk melindungi rakyat, bukan menakuti rakyat.

“TNI adalah pelindung rakyat,” kata Mayjen Yosua Pandit Sembiring dalam upacara penerimaan Satgas TNI di Markas Yonif RK 751/VJS, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan para tamu undangan dan terutama kepada prajurit TNI dari Yonif Raider 321/Galuh Taruna dan Yonif Raider 514/Sabbada Yudha yang akan bertugas di Bumi Cenderawasih.

“Kalian adalah prajurit-prajurit pilihan yang bertugas melindungi rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia, karena itu jangan sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat dimana pun akan ditugaskan,” katanya menekankan.

Papua merupakan wilayah NKRI yang memiliki nilai strategis bagi pertahanan negara dan mempengaruhi langsung terhadap kedaulatan bangsa.?

“Sektor penugasan kalian adalah daerah yang masih dalam kategori rawan,” ujar Pangdam.

“Masih terdapat kelompok kriminal bersenjata yang aktif melakukan teror, pembunuhan dan tindak kriminal lainnya baik terhadap aparatur negara maupun warga masyarakat,” katanya lagi.

Selain aksi kriminal, kelompok kriminal bersenjata juga aktif mengganggu program strategis nasional, seperti pengerjaan proyek Trans Papua di Kabupaten Nduga.

“Karena itu, saya perintahkan kepada kalian semua untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam setiap kegiatan,” ujar Pangdam.

Dalam amanatnya, Pangdam juga mengingatkan dan meminta kepada para perwira dan unsur komandan bawahan agar menjunjung kepemimpinan lapangan yang tegas dan terarah selama memimpin anggota.

“Jangan malas karena malas bisa membuat kita tidak tahu, jangan malas karena bisa membuat bodoh, selanjutnya kebodohan itu yang menyebabkan kehancuran,” ujarnya lagi.

Ia kembali menegaskan bahwa kehadiran TNI harus mampu memberikan perlindungan dan rasa aman kepada rakyat.

“Dalam hal ini juga kalian harus mampu memenangkan hati dan pikiran masyarakat di sektor wilayah penugasan,” ujar dia pula.

Dalam upacara penerimaan Satgas ini, hadir Kasdam XVII/Cenderawasih, Wakapolda Papua, Danlanud Jayapura, Irdam XVII/Cenderawasih, Danrem 172/PWY, Danrem 173/PVB, para Asisten Kasdam XVII/Cenderawasih, para Kabalakdam XVII/Cenderawasih, Dansat Brimob, dan Kapolres Jayapura serta para dandim.
 

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TKN: Aceh “rumah kedua” Jokowi

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto. (Antaranews/Riza Harahap)

Banda Aceh (ANTARA) – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) – Ma`ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menyatakan, Aceh merupakan “rumah kedua” bagi calon presiden (capres) Jokowi dalam sejarah panjang meniti karirnya di Indonesia.

“Aceh ini luar biasa, bagi Pak Jokowi Aceh ini sangat penting, karena Aceh adalah rumah kedua baginya. Aceh salah satu tempat baginya ketika meniti karir,” katanya di Meulaboh, Rabu malam.

Kata dia, Jokowi menganggap Aceh sangat penting, walau pun telah diketahui persentase jumlah pemilih di provinsi itu pada Pemilu 2019 tergolong sedikit apabila dibandingkan wilayah pulau Jawa dan Sumatera.

Namun, kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu, ada sisi lain yang dibuktikan oleh provinsi paling ujung barat Indonesia itu dalam sejarah peradaban bangsa, Aceh merupakan gerbang kemajuan dan penyebaran Islam berawal dari Aceh.

“Pak Jokowi melihat bahwa sejarah membuktikan Aceh pintu gerbang kemajuan, penyebaran Islam dari Aceh, bahkan dulunya untuk ibadah haji, itu dari Aceh, maka dari semangat itu dibangun,” imbuhnya.

Hasto, menjelaskan Jokowi sangat meresapi seluruh nilai-nilai kepahlawanan masyarakat Aceh yang begitu luar biasa, warganya ramah dan santun.

“Terget kami baru akan bahas setelah kami keliling seluruh Aceh dan bertemu dengan masyarakat dan tokoh, baru kami akan tetapkan berapa target itu (target perolehan suara untuk capres-cawapres Joko Widodo-Ma`ruf,” imbuhnya.

TKN Jokowi – Mak`ruf Amin berkunjung ke wilayah pesisir barat selatan Aceh, awalnya mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, kemudian ke Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya dan rencananya juga berkunjung ke beberapa daerah lain.

Hasto Kristiyanto, didampingi Wakil Ketua MUI KH Lukmanul Hakim, yang merupakan Utusan Khusus KH Ma`ruf Amin, pendamping lainnya, Ustadz Ali Assegaf, Habib Sholeh Al Muhdar, H Zainal Arifin, Caleg PDIP Zuhairi Misrawi dan Ramon Dony Adam.

Baca juga: Sekretaris TKN optimistis masyarakat Aceh akan pilih pemimpin yang santun

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KPU Garut periksa status identitas WNA jelang Pilpres

Ilustrasi: Daftar WNA yang memiliki KTP elektronik di Kota Madiun. (Istimewa)

Garut, Jabar (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Garut memeriksa status identitas warga negara asing (WNA) yang tinggal di Garut untuk mengetahui masuk atau tidak sebagai daftar pemilih menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

“Ada 69 WNA yang tinggal di Garut, hingga kini tidak menemukan WNA masuk dalam daftar pemilih tetap,” kata Ketua KPU Garut Junaedin Basri kepada wartawan, di Garut, Kamis.

Ia menuturkan, hasil pendataan dengan dinas terkait secara keseluruhan ada 70 WNA, satu orang di antaranya sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Garut.

Satu WNA itu, kata Junaedin, asal Pakistan kelahiran Karachi yang sudah memilih menjadi WNI sehingga masuk dalam daftar pemilih khusus oleh KPU Garut.

“Menjadi WNI satu orang masuk dalam daftar pemilih khusus asal Pakistan,” katanya lagi.

Ia menyebutkan, status identitas WNA yang tinggal di Garut itu berbeda-beda, sebanyak 58 orang hanya memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas dan 11 orang memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap atau statusnya belum menjadi warga negara Indonesia.

Ia menyampaikan, KPU Garut bersama instansi terkait berupaya mengantisipasi adanya DPT dari WNA di Kabupaten Garut.

“Kami akan terus melakukan pengecekan dengan Disdukcapil,” katanya lagi.

Junaedin menyampaikan, KPU Garut saat ini masih melakukan pendataan daftar pemilih tambahan (DPTb) sampai 17 Maret 2019, selama tahapan itu jumlah pemilih akan terus berubah, bisa bertambah atau berkurang.

“Kami lakukan pendataan untuk mengantisipasi adanya warga luar ikut memilih,” katanya lagi.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Ribuan surat suara pileg DPD RI di Sukabumi rusak

Arsip: Petugas yang ditunjuk KPU Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tengah melakukan sortir dan pelipatan surat suara di gudang logistik, Kecamatan Cibadak. (Megapolitan.Antaranews.Com/Foto: Aditya AR).

Sukabumi, Jabar (ANTARA) – Ribuan surat suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI rusak dari hasil sortir yang dilakukan ratusan petugas yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

“Pada hari keempat sortir dan pelipatan surat suara ini total yang rusak mencapai 1.115 lembar, dan untuk hari ini jumlah yang rusak ditemukan sebanyak 204 lembar,” kata Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman, di Sukabumi, Kamis.

Menurutnya, kerusakan yang ditemukan pada surat suara tersebut dikarenakan adanya bercak tinta, sobek dan foto atau gambar yang buram. Untuk surat suara yang rusak tersebut sudah dipisahkan dan dibuatkan berita acaranya.

Kemudian, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI surat suara yang rusak ini dimusnahkan atau dikembalikan.

Namun, setiap penyelenggaraan pemilu, surat suara yang rusak biasanya dimusnahkan dan disaksikan pihak berwenang.

Selain itu, KPU Kabupaten Sukabumi sudah meminta kepada KPU RI agar segera diganti yang rusak, jangan sampai ada kekurangan pada saat pemungutan suara nanti.

Setelah selesai perhitungan, sortir dan pelipatan untuk surat suara caleg DPD RI ini, maka pada hari berikutnya petugas melakukan hal sama untuk surat suara lainnya.

“Surat suara yang ditemukan rusak di hari pertama sebanyak 222 lembar, hari kedua 446 lembar, hari ketiga 243 lembar, dan hari terakhir sortir DPD RI ini sebanyak 204 lembar,” katanya pula.

Ferry menyebutkan jumlah surat suara mulai dari DPRD Kabupaten Sukabumi, DPRD Provinsi Jabar, DPD RI, DPR RI, dan capres RI masing-masing sebanyak 1.862.532 lembar.

Jumlah surat suara itu disesuaikan dengan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP), ditambah daftar pemilih tambahan (DPTb) dan ditambah lagi cadangan dua persen dari DPTHP.

Melihat banyak surat suara yang harus disortir dan dilipat ini, target 15 hari selesai kemungkinan tidak bisa tercapai. Karena itu, pihaknya saat ini masih membahas apakah harinya ditambah atau petugas harus lembur.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Akbar Faisal diperiksa Bawaslu Makassar

Akbar Faisal. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Makassar (ANTARA) – Anggota DPR asal Partai Nasional Demokrat (NasDem) Akbar Faizal diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar, Sulawesi Selatan berkaitan dengan video yang beredar mengkampanyekan dirinya belum lama ini.

“Saya ditanya beberapa pertanyaan dan hanya diperiksa 20 menit. Saya menghormati proses ini, karena saya yang membuat Undang-undangnya,” sebut Akbar usia diperiksa di kantor Bawaslu Makassar, Kamis.

Dalam pemeriksaan itu, Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR pusat ini menjelaskan saat proses klarifikasi ada beberapa pertanyaan soal hubungannya dengan dua orang dalam video tersebut yakni Rektor UNM Prof Husain Syam dan Caleg DPRD Maros Achmad Nelwan alias Beno.

Dia mengatakan saat diperiksa apakah mengenal dua orang itu, kata dia, mengenal kendati, satu orang caleg Nasdem merupakan relawannya bukan bagian dari tim. Sehingga perlu dibedakan mana relawan dan mana tim.

“Kalau tim ada SK-nya sebagai tim. Saya tanya apakah anda (pemeriksa) sudah memiliki bukti bahwa itu adalah tim saya, dia (pemeriksa) bilang tidak, berarti itu bukan tim harus jelas pemeriksaannya,” ujarnya.

Menurut Ketua DPP Partai NasDem ini, video tersebut hanya bagian dari candaan yang ditanggapi secara serius Bawaslu Makassar, apalagi dalam video yang disebutkan hanya dirinya dan tidak ada kaitannya dengan dugaan pelanggaran Pemilu.

“Saya memahami permainan ini tapi lumayanlah, Akbar Faizal banyak dikenal orang komisi III dan lagi terkenal dipanggil seperti ini, lumayan buat promosi untuk Bawaslu Makassar,” tuturnya.

Ia malah membandingkan kasus yang menyeret namanya dengan video viral atas dugaan kampanye melibatkan para camat se-Kota Makassar bersama Syahrul Yasin Limpo menyebutkan mendukung Jokowi secara terbuka.

Namun yang diperiksa hanya Syahrul dan 15 Camat se-Kota Makassar Sementara, Jokowi tidak dipanggil, padahal konteksnya sama menyebut nama.

“Pak Syahrul bersama camat itu yang menyebutkan Jokowi kenapa tidak memanggil Jokowi. Saya bilang sama dengan kasus saya yang anda persoalkan ini,” ucapnya

“Menurut anda kenapa berbeda antara saya dan Jokowi. Pangkat saya sama dengan Jokowi, menurut Undang-undang hasil amandemen keempat, posisi presiden sama dengan anggota DPR,” paparnya menambahkan.

Akbar juga mengatakan apakah ada perbedaan standar antara Bawaslu Makassar dengan Bawaslu Provinisi sampai dia dipanggil untuk memberikan klarifikasi.

“Pak Jokowi pada kasus video camat-camat itu kan sama, apakah anda (pemeriksa) tidak memanggil Jokowi,” katanya kepada awak media di kantor Bawaslu setempat.

Sebelumnya, Rektor UNM Prof Husain Syam dan Caleg DPRD Maros Achmad Nelwan alias Beno juga telah memenuhi panggilan klarifikasi terkait konten video tersebut yang beredar di media sosial.

Dalam video itu, dua orang ini memberikan dukungan dan mengajak orang untuk memilih kembali Akbar Faizal duduk di DPR RI, bahkan dalam video itu ada janji-janji disampaikan bila memilih Akbar Faizal maka anaknya bisa lulus di kampus UNM.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bamsoet minta Komisi II selesaikan polemik PTUN-KPU

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. (ANTARA/Foto: Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa dirinya akan meminta Komisi II DPR menyelesaikan polemik hukum antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar diselesaikan secara baik.

“Kami telah menerima surat PTUN Jakarta, tanggal 4 Maret 2019, perihal pengawasan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. DPR akan menjalankan fungsi pengawasan, meminta Komisi II DPR memanggil KPU,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya untuk menindaklanjuti surat PTUN Jakarta, Nomor W2.TUN1.704 HK.06/III/2019 perihal pengawasan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam surat tersebut, PTUN Jakarta meminta DPR menjalankan fungsi pengawasan agar memerintahkan KPU RI menjalankan putusan PTUN yang telah mengabulkan gugatan atas nama Oesman Sapta dan telah berkekuatan hukum tetap.

Bamsoet menilai, persoalan hukum antara KPU dan PTUN Jakarta perlu disikapi secara serius karena polemik antar lembaga itu bepotensi mengganggu jalannya tahapan, bahkan legitimasi hasil pemilu 2019, khususnya hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Dia menjelaskan PTUN Jakarta mencabut dan memerintahkan KPU mengeluarkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD baru Pemilu 2019 namun komisioner KPU bersikeras tidak mau menjalankan putusan itu dengan alasan berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kekosongan hukum ini harus diakhiri agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari,” ujarnya.

Selain itu, Bamsoet mengaku akan melakukan pertemuan dengan Pimpinan MK dan Mahkamhan Agung (MA) untuk membahas persoalan tersebut.

Menurut dia, kekosongan hukum DCT DPD Pemilu 2019 harus diakhiri agar tidak mengganggu jalannya proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bulan Oktober 2019. 

“MPR terdiri dari dua unsur, yakni DPR dan DPD. Kalau ada yang memperkarakan legalitas hukum anggota DPD terpilih, proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2019 akan terkendala,” katanya.

Dia tidak menginginkan persoalan tersebut menjadi masalah di kemudian hari sehingga bisa berpotensi mengganggu proses pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

TKD Aceh targetkan kemenangan 70 persen untuk Jokowi-Ma’ruf

Ketua TKD Jokowi-Ma’ruf Aceh, Irwansyah alias Tengku Maksilmina (tengah). (Antaranews/Riza Harahap)

Aceh Selatan (ANTARA) – Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin Provinsi Aceh, menargetkan kemenangan hingga 70 persen untuk capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, pada pemilu 2019.

Ketua TKD Jokowi-Ma’ruf Provinsi Aceh, Irwansyah alias Tengku Maksilmina mengatakan hal itu, di Tapaktuan, Aceh Selatan, Kamis.

Irwansyah berada di Aceh Selatan, mengikuti kunjungan Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto, pada kegiatan Safari Politik Kebangsaan ke Aceh, pada 6-9 Maret 2019.

Irwansyah menjelaskan, pada pemilu 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla meraih suara 45 persen di Aceh, kalah dari pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.

Pada pemilu 2019, TKD Jokowi-Ma’ruf optimistis, Jokowi-Ma’ruf dapat memperoleh suara hingga 60 persen. “Tapi, kami menargetkan dapat mencapai kemenangan hingga 70 persen,” kata Irwansyah.

Salah satu pendiri Partai Nangroe Aceh (PNA) ini saya menegaskan, target tersebut dimungkinkan dicapai dengan adanya kerja-kerja parpol pengusung, relawan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di Aceh.

“Pemimpin daerah yang sekarang sudah mulai tahu mana yang penebar fitnah dan mana yang sayang kepada rakyat. Itu tolok ukur. Dan kami yakin, Insya Allah, 01 menang mutlak di Aceh,” katanya.

Kata Irwansyah, pihaknya meyakini bahwa orang Aceh sangat menyukai pimpinan yang sayang dan peduli terhadap rakyatnya. Dan sangat membenci para calon pemimpin yang suka menebar fitnah padahal belum memimpin.

Irwansyah mengakui, dinamika politik di Aceh sangat tinggi, antara lain di warnai, banyaknya informasi hoaks, tekanan, hingga adanya ancaman. “Tantangan terberat yang kami hadapi adalah, maraknya informasi hoaks dan fitnah,” katanya.

Irwansyah yang ada pemilu presiden 2014, adalah Sekjen wakil ketua TKD di Aceh, menegaskan, para relawan serta tokoh agama dan tokoh masyarakat, akan terus melawan penyebaran hoaks dan fitnah.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo selama empat tahun memimpin, sangat memperhatikan pembangunan di Aceh.

Presiden Jokowi selama empat tahun, kata dia, sudah mengalirkan dana sekitar Rp80 triliun untuk pembangunan Aceh.  “Angka ini yang tertinggi dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Ini yang harusdiketahui masyarakat,” katanya.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Sekretaris TKN optimistis masyarakat Aceh akan pilih pemimpin yang santun

Baca juga: Pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Aceh perlukan kerja sama semua pihak

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Umat Nasrani Garut doakan Indonesia damai dalam pelaksanaan Pilpres

Arsip: Guru Besar STF Driyarkara Franz Magnis Suseno (kiri), Peniliti Senior NETGRIT Ferry Kurnia Rizkiyansyah (kedua kiri), Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI Valina Singka Subekti (ketiga kanan) dan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menjadi narasumber dalam diskusi di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (6/3/2019). Diskusi tersebut mengangkat tema Tantangan Mewujudkan Pemilu Damai. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.

Garut (ANTARA) – Umat Nasrani yang tergabung dalam Badan Kerja sama Gereja Garut hadir bersama santri, ulama, dan masyarakat umum dalam acara Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa sehingga Indonesia tetap damai saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang diselenggarakan di Lapangan Kerkof, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis.

Ketua Badan Kerja sama Gereja Garut, Eliza Saragih mengatakan, kedatangannya dalam acara yang diselenggarakan umat Islam itu upaya ikut mendoakan Indonesia agar damai, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam momentum Pilpres 2019.

“Kita sangat merespon karena kita juga sangat senang dan mencintai Indonesia,” kata Eliza di sela-sela acara doa bersama itu.

Ia menuturkan, beberapa orang dari Badan Kerja sama Gereja Garut hadir untuk ikut mendoakan Indonesia, sekaligus upaya menjaga toleransi, dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat termasuk seluruh pemeluk agama lainnya.

Ia mengungkapkan, pada dasarnya Indonesia terlahir karena keberagaman bangsa dari lintas agama, suku, dan bahasa yang menjadi satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Indonesia ini didirikan dari beragam segala lintas agama dan suku, bahasa dan ras, kami berharap Negara Republik Indonesia tetap damai bertahan selama-lamanya,” tutur Eliza.

Ia menyampaikan, momentum Pilpres 2019 bukan untuk perpecahan bangsa karena adanya perbedaan memilih, tetapi untuk bersama membangun bangsa Indonesia yang lebih baik.

Adanya perbedaan dalam memilih presiden, kata dia, bukan berarti bangsa Indonesia terjadi perpecahan antarkelompok melainkan untuk membangun negara dengan segala potensinya.

“Pilpres ini bukan untuk perpecahan, tapi untuk membangun kebersamaan, bukan untuk memecah belah,” ucapnya, menegaskan.

Ketua Relawan Ngahijikeun Garut juga salah satu kelompok penyelenggara doa bersama dan deklarasi, Ceng Mujib menambahkan, acara tersebut dihadiri umat Kristen, Katolik, Khonghucu, Buddha, para santri dan ulama serta sejumlah elemen masyarakat lainnya.

Ia menyampaikan, kehadiran mereka untuk ikut doa bersama dan deklarasi menjaga perdamaian dan tetap toleran dalam segala perbedaan untuk membangun Indonesia.

“Mereka diundang untuk deklarasi sama-sama menjaga perdamaian, dengan perbedaan tetap kita toleransi,” ujarnya.

Baca juga: KPU Bangka gelar Deklarasi Damai Pemilu 2019

Baca juga: KPU Padang gelar deklarasi pemilu damai

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Kapendam Cenderawasih: TNI diserang dengan kekuatan tidak berimbang

Jakarta (ANTARA) – Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan, pasukan TNI diserang di Kabupaten Nduga, Papua oleh pihak KKSB pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi Kabupaten Nduga pada Kamis pagi sekitar pukul 08.00 WIT dengan kekuatan tidak berimbang. 

“Pasukan TNI yang berjumlah 25 orang tiba-tiba mendapatkan serangan mendadak oleh sekitar 50-70 orang KKSB bersenjata campuran, baik senjata standar militer maupun senjata tradisional seperti panah dan tombak,” kata Kapendam Cenderawasih ketika dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis malam. 

Menurut dia, pasukan TNI yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) itu sedang melaksanakan pengamanan dalam rangka proses pergeseran pasukan TNI yang akan melaksanakan pengamanan dan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena- Mumugu.

Pasukan berusaha melakukan perlawanan sehingga berhasil menguasai keadaan, dan berhasil memukul mundur kelompok KKSB sampai menghilang ke dalam hutan belantara.

Akibat serangan tersebut, kata Aidi, tiga orang prajurit gugur sebagai, yakni Serda Mirwariyadin asal NTB, Serda Yusdin asal Palopo, Sulsel, dan Serda Siswanto Bayu Aji asal Grobokan, Jateng.

Prajurit TNI berhasil merampas lima pucuk senjata milik KKSB (jenis masih dalam penyelidikan), ditemukan satu orang mayat (identitas dalam penyelidikan), dan diperkirakan setidaknya 7-10 orang anggota KKSB juga tewas, tetapi mayatnya berhasil dibawa kabur oleh teman-temannya.
 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pasukan TNI dua kali diserang oleh KKSB

Jakarta (ANTARA) – Pasukan TNI yang berada di Kabupaten Nduga dua kali diserang oleh Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi, Kamis. 

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi, ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis malam, menyebutkan pasukan TNI yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) itu sedang melaksanakan pengamanan dalam rangka proses pergeseran pasukan TNI yang akan melaksanakan pengamanan dan pembangunan infrastruktur Trans Papua Wamena-Mumugu diserang pada Kamis pagi sekitar pukul 08.00 WIT. 

“Pasukan TNI yang berjumlah 25 orang tiba-tiba mendapatkan serangan mendadak oleh sekitar 50-70 orang KKSB bersenjata campuran, baik senjata standar militer maupun senjata tradisional seperti panah dan tombak,” kata Sisriadi.

Kemudian, kata dia, pasukan berusaha melakukan perlawanan sehingga berhasil menguasai keadaan, dan berhasil memukul mundur kelompok KKSB sampai menghilang ke dalam hutan belantara.

Serangan kedua terjadi Pukul 15.00 WIT, ketika dua unit helly jenis Bell tiba dari Timika untuk melaksanakan evakuasi korban prajurit yang gugur, namun sebelum mendarat helly tersebut.

“Prajurit kembali mendapatkan serangan dari KKSB, pasukan TNI membalas tembakan sehingga helly berhasil mendarat dan proses evakuasi korban dapat dilaksanakan dalam keadaan aman,” katanya.

Akibat serangan tersebut, kata Kapuspen TNI, menyebabkan tiga orang prajurit gugur, yakni Serda Mirwariyadin, Serda Yusdin dan Serda Siswanto Bayu Aji.

Sementara dari pihak KKSB, prajurit TNI berhasil merampas lima pucuk senjata milik KKSB (jenis masih dalam penyelidikan), ditemukan satu orang mayat (identitas dalam penyelidikan), dan diperkirakan setidaknya 7-10 orang anggota KKSB juga tewas namun mayatnya berhasil dibawa kabur oleh teman-temannya.***2***

Baca juga: Tiga prajurit Satgas Nanggala meninggal dalam kontak tembak
Baca juga: Kapendam Cenderawasih: TNI diserang dengan kekuatan tidak berimbang

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tolak kriminalisasi Robertus Robet

Akademisi Batara (kedua kanan), Peneliti SMRC Saidiman Ahmad (kanan), Akademisi Bivitri Susanti (kedua kiri) dan Ketua YLBHI Asfinawati (kiri) menyampaikan keterangan pers terkait penangkapan Robertus Robet di Gedung YLBHI, Jakarta, Kamis (7/3/2019). Dalam keterangannya mereka meminta agar pihak kepolisian membebaskan Robertus Robet dan menghentikan proses penyidikan karena lagu yang dinyanyikan Robertus tidak bermaksud menghina institusi TNI melainkan kritik yang mengingatkan peran ABRI pada masa orde baru. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

Satuan Tugas Nanggala terus beroperasi

… Satuan Tugas Nanggala tetap beroperasi…

Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Sisriadi, menegaskan Satuan Tugas Nanggala terus beroperasi walaupun ada lagi tiga korban jiwa tentara dalam baku tembak di Nduga, Papua, hari ini. 

Sisriadi, melalui pembicaraan telefon, di Jakarta, Kamis, menyatakan, Pusat Penerangan TNI tengah mengumpulkan berbagai informasi pasti tentang insiden bersenjata antara personel Satuan Tugas Nanggala dengan kelompok bersenjata setempat itu. 

Sebelumnya, pada Kamis ini, tiga orang prajurit TNI personel Satuan Tugas Nanggala, dilaporkan meninggal dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata, di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua.

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Yoshua Sembiring, membenarkan ada kontak tembak itu, yang menyebabkan tiga prajurit gugur.

“Memang benar ada laporan tentang kontak tembak, namun perkembangannya sejauh mana belum. Silakan hubungi kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih karena saat ini (saya) sedang berada di luar Papua,” kata Sembiring. 

Saat ditanya tentang laporan ada sembilan anggota kelompok bersenjata tewas dan lima pucuk senjata api yang dibawa KKB berhasil diamankan, Sembiring membenarkan. Namun, untuk lebih lengkap dia persilakan bertanya ke Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih.

Sementara itu, data yang dihimpun terungkap tiga prajurit yang gugur dalam kontak tembak itu adalah Sersan Dua Mirwariyadin, Sersan Dua Yusdin, dan Sersan Dua Siswanto.

Dalam kontak senjata tersebut dilaporkan sembilan KKB tewas dan lima pucuk senjata api berhasil disita.

Baca juga: Tiga prajurit Satgas Nanggala meninggal dalam kontak tembak

Baca juga: Kontak tembak di Mugi, tiga anggota TNI dilaporkan tewas

Baca juga: Pratu Laode berhasil dievakuasi ke RSUD Mimika

Pewarta: Ade P Marboen
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Srikandi Jala Nusantara deklarasikan dukungan Jokowi-Ma’ruf Amin

Suasana deklarasi Srikandi Jala Nusantara, di kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara, Kamis (7/3/2019). (ANTARA/Ade P Marboen)

Jakarta (ANTARA) – Setelah ada Paguyuban Jala Nusantara yang beranggotakan para purnawirawan TNI AL, maka kini giliran para istri mereka mendeklarasikan diri sekaligus menegaskan dukungan kepada calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin. 

Deklarasi Srikandi Jala Nusantara —nama paguyuban para istri purnawirawan TNI AL itu— dilaksanakan di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis. 

Hadir pada deklarasi itu Ketua Dewan Pengarah Srikandi Jala Nusantara, Telly Kasenda, Ketua Srikandi Jala Nusantara, Upik Rivai, dan sejumlah pengurus inti organisasi itu.

Selain itu, sejumlah perempuan tokoh hadir, di antaranya Ketua Kongres Wanita Indonesia, Giwo Rubianto Wiyogo, dan mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Agum Gumelar. 

Pada sisi lain, anggota Dewan Pembina Jala Nusantara juga hadir, di antaranya Laksamana TNI (Purnawirawan) Achmad Sucipto dan Laksamana TNI (Purnawirawan) Bernard Kent Sondakh. 

Secara keseluruhan, sekitar 550 istri purnawirawan dari berbagai kawasan di Jakarta dan sekitarnya hadir. 

“Deklarasi serupa akan dilaksanakan di Surabaya, segera,” kata Sondakh. 

Paguyuban Srikandi Jala Nusantara mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-KH Ma’ruf Amin, yang dibacakan oleh ketua umumnya, dan mereka bertekad memenangkan pasangan petahana itu pada Pemilu 2019.

Dari podium, Linda menyatakan,  “Kita kenal Pak Jokowi ini pekerja keras, jujur, tanpa pamrih, dan yang saya banggakan dengan beliau adalah kesantunannya. Beliau tidak pernah menjelekkan orang lain. Itu adalah sifat yang sangat santun dan itu Indonesia.”

Adapun Kepala Divisi Humas Jala Nusantara, Brigadir Jenderal (Marinir) TNI (Purnawirawan) Rudy Andi Hamzah, menyatakan, “Deklarasi ini, selain bentuk dukungan kepada pasangan Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf, juga untuk menegaskan bahwa pembangunan Indonesia harus terus berlanjut.”

Inilah isi dari deklarasi yang dibacakan:

Deklarasi Srikandi Jala Nusantara
1. Mendukung sikap politik Jokowi-Amin dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mendukung Jokowi-Amin dalam melanjutkan pembangunan poros maritim dunia.
3. Mendukung Jokowi-Amin dlm melanjutkan pembangunan infrastruktur demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
4. Mendukung semangat dan optimisme Jokowi-Amin dalam meningkatkan upaya sumber daya manusia untuk mencapai Indonesia yang maju, sejahtera, makmur, dan menonjol di tataran dunia.
5. Mendukung Jokowi-Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024.

Demikian deklarasi rakyat ini dibacakan dan siap dilaksanakan utk kemenangan Jokowi-Amin 2019-2024.

Jakarta, 7 Maret 2019

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
 

Pewarta: Ade P Marboen
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

TKN: Berbagai pendapat jadi masukan Program Kartu Pra-kerja

Jakarta (ANTARA) – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin mengatakan pendapat berbagai pihak akan menjadi masukan dalam Program Kartu Pra-kerja Jokowi. 

“Berbagai pendapat atau kritikan yang mengemuka akan dipergunakan sebagai masukan agar program itu dapat berjalan baik saat diluncurkan,” kata Jubir TKN Irma Chaniago dalam siaran pers di Jakarta, Kamis. 

Irma menyampaikan termasuk pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mengatakan bahwa tunjangan bagi penggangguran umumnya hanya bisa berhasil di negara yang berpenduduk besar. 

“Tidak terkecuali dari Pak JK. Kami melihat pernyataan Pak JK sebagai masukan untuk mempertimbangkan sistematika dari Kartu prakerja nanti,” ujar Irma. 

Politisi NasDem itu mengatakan salah satu hal yang kerap disorot adalah masalah anggaran bagi pemberian tunjangan atau gaji bagi pemegang kartu yang masih mengganggur.

Irma menegaskan bahwa pemerintah pasti akan berhitung dengan cermat biayanya agar tidak membebani APBN.

“Yang pasti Kartu Pra-kerja ini sangat mungkin terealisasi. Pendapat yang banyak dilontarkan berbagai pihak, kami anggap sebagai masukan untuk penyempurnaan program kartu ini,” jelasnya.

Sejauh ini Presiden Jokowi belum memberikan data pasti besaran gaji atau tunjangan yang diterima para pemegang Kartu Pra-kerja nantinya.

 Oleh karena itu, kata dia, belum dapat disimpulkan bahwa kehadiran Kartu Pra-kerja ini membebani anggaran. 

Namun yang pasti, ujar Irma, pemerintahan Jokowi tidak akan melupakan tugas utamanya untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Kartu Pra-kerja hanya menjadi salah satu sarana bagi para pencari kerja untuk meningkatkan kemampuannya untuk bisa masuk dunia kerja lengkap dengan kemampuan yang dibutuhkan.

“Jangan lupa bahwa saat ini pemerintahan Jokowi JK telah berhasil menciptakan 10,34 juta lapangan pekerjaan. Dan ini akan berlanjut terus ke depannya,” terang Irma.

Baca juga: Pengamat: kartu Pra Kerja bantu para pencari kerja

Baca juga: Jusuf Kalla bilang pengangguran digaji sebaiknya dikaji lagi

Baca juga: TKN sebut Kartu Pra Kerja Jokowi solusi jangka panjang

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Sesjen MPR raih penghargaan Birokrat Teladan

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono mendapatkan penghargaan sebagai Birokrat Teladan pada Malam Anugerah Obsession Awards 2019.

Dalam siaran pers yang diterima Antara Jakarta, Kamis (7/3) penyerahan penghargaan kepada Sesjen MPR itu disampaikan pada Malam Anugerah Obsession Awards 2019 yang berlangsung di Puri Agung Ball Room, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (6/3) malam.

Ma’ruf Cahyono, SH, MH, menerima penghargaan kategori Best Bureaucrats, pada Malam Anugerah Obsession Awards 2019. 

Selain Sesjen MPR, penghargaan juga diberikan kepada benerapa tokoh dan instansi nasional, dengan berbagai kategori. antara lain, Best Minister, Best Parliamentarians, Best Regional Leader, Best CEOs, Best Professionals, Best Entrepreneurs, Best Private Bank, dan State Owned Enterprise Bank.

Beberapa nama yang juga mendapat penghargaan adalah Ketua DPR Bambang Soesatya sebagai Best Parliamentarians bersama Johny G. Plate, Herman Khairon dan Maruarar Sirait.

Bagi Ma’ruf penghargaan ini bukan yang pertama. Sebelumnya, atau pada 2018, pria kelahiran Purwokerto Jawa Tengah, ini pernah dinobatkan sebagai satu dari 73 figur berprestasi di Indonesia oleh Men’s Obsession.

Puncak obsession Awards ke 15 tahun 2019, sendiri ditandai dengan penganugerahan penghargaan lifetime Achievement Women’s Obsession Awards 2019 kepada Martha Tilaar (founder & Martha Tilaar Group).

Usai menerima penghargaan, kepada awak media, Sesjen MPR menyampaikan terimakasih kasih dan ucapan syukur atas penghargaan yang diterimanya.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi salah satu bukti, bahwa keberadaan para birokrat sangatlah penting bagi bangsa dan negara. Apalagi penghargaan yang diperolehnya berasal dari media yang cukup besar.

“Sebagai insan biasa tentu tidak ada yang sempurna. Tetapi penghargaan ini adalah sebuah pengakuan atas kinerja yang dilakukan selama ini dan terus menjadi obsesi dan inspirasi untuk bekerja lebih baik untuk bangsa. Terlebih bagi saya yang ada di MPR, yang harus mendukung tugas tugas MPR dalam menjaga Ideologi Pancasila dan konstitusi, serta mengawal MPR sebagai rumah kebangsaan, tentu semua ini bukanlah tugas yang ringan harus dilakuka dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab”, kata Ma’ruf menambahkan.

Obsession Awards merupakan acara tahunan yang digelar sejak 2004 oleh Obsession Media Group (OMG). Obsession Awards lahir dari tekat OMG untuk memberikan apresiasi kepada tokoh nasional, individu dan korporasi yang telah menunjukkan dedikasi pada bidangnya masing-masing, memiliki keteladanan, bersih, inspiratif dan inovatif.

Pewarta: Jaka Sugiyanta
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua kepala daerah di Aceh tegaskan akan menangkan Jokowi-Ma’ruf

Wakil Bupati Aceh Selatan dan Walikota Subulussalam, berfoto bersama Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto, di Tapaktuan, Aceh Selatan, Kamis (7/3/2019). (Antaranews/Riza Harahap)

Aceh Selatan (ANTARA News) – Dua kepala daerah di Aceh, Wakil Bupati Aceh Selatan Tengku Amran dan Wali Kota Subulussalam Meurah Sakti, menegaskan akan memenangkan Capres-cawapres 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, di daerahnya pada pemilu 2019.

Penegasan pernyataan itu, disampaikan oleh Tengku Amran dan Meurah Sakti, di hadapan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, pada acara silaturrahmi dengan masyarakat Aceh Selatan, di Pantai Lhok Rukam, Tapaktuan, Aceh Selatan, Kamis.

Hasto Kristiyanto pada kesempatan tersebut, didampingi utusan khusus KH Ma’ruf Amin, KH Lukmanul Hakim, Tim KH Ma’ruf Amin Habib Sholeh Al Muhdar, Kepala Lembaga Pengkajian Islam Bung Karno, Ustad Ali Assegaf, dan Caleg PDI Perjuangan Zuhairi Misrawi.

Wakil Bupati Aceh Selatan, Tengku Amran, mengajak masyarakat Aceh Selatan, untuk sama-sama mendukung dan memenangkan capres nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

Ketua Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kabupaten Aceh Selatan ini mengaku, sudah memerintahkan kadernya untuk memenangkan capres petahana. Dia juga mendoakan Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh Karimun Usman terpilih sebagai anggota DPR RI. 

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh, Bapak Karimun, karena telah mendukung saya saat maju sebagai wakil bupati Aceh Selatan. Apalagi PDI Perjuangan, sama sekali tidak memungut mahar,” katanya.

Kepada Hasto, Amran menilai, pembangunan era Jokowi sudah bagus. Namun, Amran meminta Presiden Jokowi daat menyelesaikan masalah banjir tahunan yang kerap terjadi di daerahnya. “Semoga kepemimpinan dua periode bisa mencarikan solusi,” kata dia.

Amran juga melihat, ada bagian jalan lintas provinsi dari Sumatera Utara menuju Aceh Selatan rusak. Dia mengharapkan pemerintah pusat dapat memperbaiki jalan penyambung itu agar ekonomi Aceh Selatan bisa meningkat. 

“Di Aceh Selatan ini juga bandara perintis yang seharusnya dapat didapati pesawat ATR, tapi sampai saat ini belum ada pesawat yang mendarat di sana,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Subulussalam Meurah Sakti menyampaikan, kepemimpinan Presiden Jokowi memberikan banyak kemajuan  di wilayahnya, terutama pembangunan jalan di Fakfak Barat yang menghubungkan delapan wilayah.

Sakti juga mengingatkan masyarakat, agar hidup rukun dan damai, tidak boleh saling menyakiti. Sebagai walikota, Sakti mengizinkan pembangunan gereja di Subulussalam, yang menunjukkan bukti adanya kebhinnekaan di Aceh.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Sekretaris TKN: Presiden Jokowi prioritasnya pembangunan di Aceh

Baca juga: Sekretaris TKN optimistis masyarakat Aceh akan pilih pemimpin yang santun
 

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Tiga prajurit Satgas Nanggala meninggal dalam kontak tembak

… benar ada laporan tentang kontak tembak…

Jayapura, Papua (ANTARA) – Tiga orang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Nanggala, Kamis, dilaporkan meninggal dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata, di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua.

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Yoshua Sembiring, kepada ANTARA yang menghubungi dari Jayapura, membenarkan ada kontak tembak itu, yang menyebabkan tiga prajurit gugur.

“Memang benar ada laporan tentang kontak tembak, namun perkembangannya sejauh mana belum. Silakan hubungi Kapendam karena saat ini (saya) sedang berada di luar Papua,” kata Sembiring, Kamis malam.

Saat ditanya tentang adanya laporan sembilan KKB tewas dan lima pucuk senjata api yang dibawa KKB berhasil diamankan, Sembiring membenarkan, namun untuk lebih lengkap silakan ke Kapendam.

Sementara itu, data yang dihimpun terungkap tiga prajurit yang gugur dalam kontak tembak itu adalah Sersan Dua Mirwariyadin, Sersan Dua Yusdin, dan Sersan Dua Siswanto.

Dalam kontak senjata tersebut dilaporkan sembilan KKB tewas dan lima pucuk senjata api berhasil diamankan.

Baca juga: Kontak tembak di Mugi, tiga anggota TNI dilaporkan tewas

Baca juga: Mabes TNI kerahkan 600 personil kerjakan jembatan di Nduga

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: Sistem satu data kependudukan belum berjalan

Arsip: Daftar WNA yang memiliki KTP elektronik di Kota Madiun. (Istimewa)

Tanjungpinang (ANTARA) – Berbagai permasalahan KTP elektronik (KTP-e) bagi ratusan WNA disebabkan sistem satu data kependudukan belum berjalan maksimal di Indonesia, kata pengamat kebijakan publik, Wahyu Eko Yudiatmana.

“Saya kira ini akar persoalan, yang sampai hari ini belum mampu dibenahi oleh rezim yang berkuasa. Akibatnya, terjadi perbedaan data kependudukan di antara lembaga dan kementerian terkait,” ujarnya, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis.

Menurut dia, implikasi dari permasalahan itu muncul turunan berbagai masalah, salah satunya adalah WNA yang memiliki KTP. Secara hukum, kebijakan memberikan KTP ini memang dibenarkan oleh UU Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Mengacu kepada aturan tersebut maka WNA yang telah memiliki izin tinggal tetap (ITAP) dan berusia di atas 17 tahun wajib memiliki KTP-e. Namun, KTP-e yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri bagi WNA tersebut bentuknya sama dengan KTP-e yang diberikan kepada WNI, sehingga muncul kesalahpahaman di masyarakat.

Seharusnya, kata dia dibedakan seperti di Amerika, yang WNA-nya diberikan “green card” dan warga Amerika diberikan “ID Card” (KTP-e).

Eko, yang juga dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, mengatakan, WNA yang memiliki KTP-e jelas tidak memiliki hak politik (hak memilih dan dipilih) sebagaimana WNI. Hanya saja di lapangan, saat pemilu dapat terjadi masalah serius jika ada pihak-pihak yang menggunakan KTP-e WNA tersebut untuk mencoblos di TPS.

Oleh karena itu, KPU RI harus menginstruksikan kepada KPU provinsi hingga kabupaten dan kota di seluruh Indonesia agar para petugas di TPS lebih cermat dalam mengontrol warga yang mencoblos di hari pemungutan suara.

“Terlepas dari persoalan ini, saya mendorong pemerintah untuk membenahi sistem administrasi kependudukan dengan segera mengimplementasikan sistem satu data. Jika sistem ini diterapkan maka akan mudah mendeteksi setiap orang datang dan keluar, lahir dan meninggal di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Menurut Eko, penyelenggaraan pemilu dengan sistem “e-Voting” juga akan lebih mudah terlaksana jika sistem kependudukan di Indonesia sudah terintegrasi sehingga berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu dapat diminimalisasi.

“Perlu komitmen untuk membenahi kebutuhan dasar masyarakat ini,” ujarnya.

Baca juga: Bawaslu temukan tiga WNA di Madiun masuk DPT Pemilu 2019

Baca juga: Bawaslu Kota Batu temukan dua WNA masuk DPT Pemilu 2019

Baca juga: Bawaslu Dharmasraya tidak temukan WNA masuk DPT

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Kontak tembak di Mugi, tiga anggota TNI dilaporkan tewas

Nduga, Papua (ANTARA) – Terjadi lagi kontak tembak antara kelompok sipil bersenjata dengan TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Kamis, menyebabkan tiga anggota TNI meninggal.

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Yoshua Sembiring, kepada ANTARA, di Jayapura, Kamis,  membenarkan ada insiden berdarah itu namun belum mendapat laporan lengkap.

“Saya belum dapat laporan lengkap tentang insiden tersebut,” kata Sembiring.

Baca juga: Danrem: Setiap hari KKB tembak pos TNI-Polri

Baca juga: Bupati Nduga dukung TNI dan POLRI kejar KKB

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sekretaris TKN optimistis masyarakat Aceh akan pilih pemimpin yang santun

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto. (Antaranews/Riza Harahap)

Aceh Selatan (ANTARA News) – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, optimistis masyarakat Aceh akan memilih pemimpin yang santun dan tidak memiliki tradisi kekerasan di masa lalu.

“Soal pemimpin yang santun dan pemimpin yang tidak memiliki tradisi kekerasan di masa lalu, ini akan menentukan calon pemimpin yang akan dipilih masyarakat Aceh di pemilu presiden 2019,” kata Hasto Kristiyanto, kepada pers di Aceh Barat Daya, Kamis.

Hasto Kristiyanto berada di Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan, dalam rangkaian kegiatan Safari Politik Kebangsaan X ke Aceh, pada 6-9 Maret 2019. Hasto didampingi utusan khusus KH Ma’ruf Amin, KH Lukmanul Hakim, serta Ustadz Ali Assegaf, Habib Sholeh Al Muhdar,  H Zainal Arifin, dan Zuhairi Misrawi.

Hasto meyakini, masyarakat Aceh yang memiliki trauma dengan kekerasan di masa lalu, tidak menyukai calon pemimpin yang memiliki latar belakang tradisi kekerasan.

Karena itu, kata dia,  masyarakat Aceh akan lebih memilih pemimpin yang santun dan memiliki semangat ke-Islaman yang kuat. “Masyarakat Aceh pada abad pertengahan sudah memiliki semangat gigih untuk menjadikan peradaban Nusantara berdasarkan dengan nilai-nilai Islam,” katanya.

Lalu apa tantangan yang dihadapi TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Aceh? Hasto mengakui, tantangannya adalah sama dengan wilayah lain yakni masifnya penyebaran informasi hoaks yang ditujukan kepada pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

“Karena itu, dalam kunjungan ke Aceh ini, saya didampingi oleh para ulama yang akan mengklarifikasi informasi hoaks,” katanya.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Aceh perlukan kerja sama semua pihak

Baca juga: Sekretaris TKN: Presiden Jokowi prioritasnya pembangunan di Aceh

Baca juga: Sekjen PDIP sebut masakan Aceh dapat menjadi rekomendasi kuliner nusantara

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Pengamat: Data pemilih pangkal permasalahan pemilu

Tanjungpinang (ANTARA) – Data pemilih yang selalu menjadi pangkal masalah dalam pemilu, seharusnya Pemerintah dan KPU sudah menyiapkan sebaik mungkin tentang data pemilih ini, kata pengamat politik, Bismar Aryanto.

“Disayangkan, ada 103 WNA masuk daftar pemilih tetap (DPT). Seharusnya DP4 itu mampu menyaring hal-hal yang semacam ini, dan memastikan memang yang memenuhi persyaratan yang masuk dalam DP4,” ujar Bismar ketika dihubungi Antara di Tanjungpinang, Kamis.

Masalah ini, kata dia harus segera diselesaikan karena akan berdampak terhadap kualitas dan kepercayaan publik terhadap pemilu.

“Seharusnya sistem administrasi kependudukan mampu membedakan secara baik atau kontras antara KTP untuk WNI dengan identitas WNA, karena tampilan fisiknya yang sekarang sama saja, hanya pada kolom tertentu saja yang berbeda,” tuturnya yang juga dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Sementara itu, pengamat administrasi publik dari UMRAH Tanjungpinang, Alfiandri mengatakan Kementerian Dalam Negeri dan KPU RI harus membuka data kependudukan, terutama data pemilih secara transparan untuk mencegah konflik pemilu.

Pembiaran polemik warga asing masuk DPT merupakan sumber konflik besar yang potensial meledak dalam waktu tertentu.

Masuknya warga asing dalam DPT merupakan kesalahan, yang seharusnya segera diperbaiki, dan tidak boleh terulang lagi. Kesalahan tersebut harus diungkap kepada publik untuk meminimalisir spekulasi negatif terhadap pemerintah, dan hasil pemilu.

“Warga asing merupakan penduduk asing, yang memang berhak mendapatkan kartu penduduk. Sebaiknya kartu penduduk sebagai identitas sementara warga asing berbeda dengan KTP sehingga mudah dibedakan,” tegasnya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu panggil Ria Norsan terkait dugaan pelanggaran kampanye

Pontianak (ANTARA) – Bawaslu Kabupaten Mempawah, Kalbar pada hari Kamis, secara resmi memanggil Ria Norsan (Ketua DPD Partai Golkar yang juga Wagub Kalbar) terkait dugaan pelanggaran kampanye beberapa waktu lalu.

Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza di Pontianak, Kamis, mengatakan Bawaslu Mempawah sudah memanggil secara resmi yang bersangkutan hari ini.

Ia menjelaskan, pemanggilan itu, guna meminta klarifikasi kepada Ria Norsan terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukannya.

“Dari pemanggilan itu, nantinya baru bisa dilihat pelanggarannya, apakah dugaan pidana atau administrasi, dan kami lihat dua-duanya apakah ada unsur pelanggarannya,” ungkapnya.

Faisal menambahkan, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan, baik itu unsur pidana atau administrasi, maka akan dibahas di Gakkumdu.

“Saat ini, masih dalam tahapan pemeriksaan saksi-saksi terkait. Nanti jika ada terbukti pelanggaran kampanye maka sanksi akan diputuskan di Gakkumdu. Kalau ada pelanggaran pidananya, meskipun pejabat daerah tetap ditindak, karena semuanya sama di mata hukum,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kalbar sepanjang proses Pemilu 2019, tercatat laporan pelanggaran sebanyak 12 pelanggaran.

Sedangkan temuan pelanggaran ada sebanyak 65 kasus, sanksi administrasi sebanyak 56 kasus, kemudian pidana 14 kasus, kode etik empat pelanggaran, dan Undang-undang lain dua pelanggaran.

“Jadi totalnya ada sebanyak 71 pelanggaran, dan yang paling banyak pelanggaran adalah terkait APK (Alat Peraga Kampanye),” kata Faisal.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KIP Aceh Besar libatkan 200 orang lipat surat suara pemilu

Arsip: Pekerja melakukan pelipatan kertas suara pilpres di Gudang KPU, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/3/2019). (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp)

Aceh Besar (ANTARA) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar melibatkan sebanyak 200 warga di daerah tersebut untuk proses pelipatan surat suara Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

“Kami melibatkan warga yang ada di Jantho untuk membantu proses peliputan surat suara yang nantinya akan didistribusikan ke seluruh Tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar,” kata Ketua KIP Aceh Besar, Cut Agus Fadillah di Jantho, Kamis.

Ia menjelaskan proses pelipatan surat suara untuk pemilihan DPR, DPRA, DPR Kabupaten, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 telah dimulai dan ditargetkan akan tuntas pada Maret.

“Kami targetkan pelipatan surat suara ini selama dua minggu dan nantinya seluruh logistik Pemilu 2019 akan didistribusikan ke TPS-TPS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” kata Cut Agus yang turut didampingi Ketua Divisi sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KIP Aceh Besar, Miswar.

Ia menyebutkan daftar pemilih sementara di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 266.078 pemilih termasuk dengan daftar pemilih tambahan yang masuk sebanyak 150 orang dan yang keluar 80 orang.

Kabupaten Aceh Besar memiliki tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 1.192 yang tersebar di 23 kecamatan yang ada dalam kabupaten setempat.

Pemilu 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019 yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Baca juga: KIP Sabang minta warga sukseskan pemilu serentak

Baca juga: Panwaslih ajak masyarakat laporkan caleg bagi-bagi barang

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

JP NU berkomitmen menangkan pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin

Dokumentasi calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo, berbicara di hadapan ribuan Tim Kampanye Daerah (TKD) dan relawan di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (25/11/2018). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Semarang (ANTARA) – Jaringan Perempuan Nahdlatul Ulama (JP NU) berkomitmen memenangkan pasangan calon presiden-wakil presiden, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, pada Pemilihan 2019.

“Program Joko Widodo selama menjabat sebagai presiden dinilai sudah sangat pro-perempuan, tentu kita ingin situasi ini terus berjalan dan lebih baik lagi kedepan,” kata Ketua Umum JP NU, Ida Fauziyah, saat memberi pengarahan dalam Rapat Koordinasi JP NU Semarang, di Semarang, Kamis.

Selain itu, Jokowi sangat dekat kalangan Nahdlatul Ulama yang ditunjukkan dengan rajin menyambangi pondok pesantren, seperti halnya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) semasa hidupnya.

“Ini juga sekaligus menepis kabar bohong, bahwa pemerintahan saat ini anti-Islam dan melakukan kriminalisasi ulama,” ujarnya.

Perhatian Jokowi terhadap pesantren, lanjut Ida, juga dibuktikan dengan pembangunan 1.000 balai latihan kerja di lingkungan pondok pesantren.

“Calon yang digandeng Pak Jokowi juga seorang kiai yakni kiai kita di PB NU, tidak ada alasan untuk tidak memenangkan pasangan calon presiden ini,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ida juga mengajak perempuan NU tidak melawan fitnah-fitnah yang muncul dengan kembali membuat fitnah.

“Kita lawan fitnah dengan prestasi, berikan pencerahan kepada masyarakat. Kita lawan dengan penjelasan konkret, meski ada pihak yang ingin menjatuhkan dengan memutarbalikkan data yang ada,” ujarnya.

Mantan calon wakil gubernur Jateng ini menyatakan ada tudingan bahwa Jokowi merupakan antek asing yang diembuskan dengan adanya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.

“Jumlah TKA di Indonesia ini hanya 0,03 persen, sedangkan warga negara kita yang menjadi tenaga kerja di luar negeri jauh lebih banyak. Termasuk yang berada di China,” katanya.

Rois Syuriah PC NU Semarang, KH Hanief Ismail, mengatakan, sosok KH Ma’ruf Amin adalah Rois Aam PB NU. “Jadi sudah seharusnya kita bantu menang. Kita ini harus Tut Wuri Handayani,” ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Jawa Tengah, KH Badawi Basyir, menambahkan, ada kader terbaik NU yang ikut dalam Pilpres 2019 sehingga sudah menjadi keharusan warga Nahdliyin memberikan dukungan.

“Silakan ibu-ibu NU, pintu ke pintu ke rumah warga. Disambangi saja, jelaskan saja siapa Pak Jokowi, Kiai Ma`ruf,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Fatayat NU Jawa Tengah, Tazkiyatul Mutmainnah, menyebutkan, keniscayaan untuk memberikan dukungan kepada KH Ma`ruf Amin yang digandeng Jokowi.

“Namun, tentu harus disusun sebaik mungkin sehingga menjadi kekuatan besar, apalagi ini sesuatu yang baik, sehingga harus besar karena pemilu sudah di depan mata,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

KPU Sampang coret 224 pemilih Syiah

Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU). (FOTO ANTARA)

Sampang (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang, Jawa Timur mencoret sebanyak 224 orang pemilih Syiah yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu legislatif dan pemilu Presiden yang akan digelar 17 April 2019.

Menurut Divisi Data dan Informasi KPU Sampang Addy Imansyah, pencoretan itu dilakukan, karena pengungsi Syiah yang terdaftar sudah pindah coblos Pemilu 2019 ke KPU Sidoarjo.

“Dengan begitu, maka pemilih Syiah yang sebelumnya terdata sebagai calon pemilih di Kabupaten Sampang harus dicoret,” katanya di Sampang, Kamis.

Para pengungsi Syiah korban tragedi kemanusiaan Sampang itu memilih menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 ini, karena pertimbangan lokasi. Saat ini, mereka tinggal di Rumah Susun (Rusun) Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur.

Addy Imansyah menjelaskan, rencana semula, KPU akan menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) khusus bagi warga Syiah demi alasan keamanan.

“Mereka itu kan dari dua desa, yakni Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang dan Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben,” katanya.

Seharusnya, sesuai dengan data berdasarkan tempat tinggal, warga Syiah itu, mencoblos di TPS yang ada di dua desa tersebut. Tapi, demi pertimbangan keamanan, maka KPU menyediakan TPS khusus.

“Namun, karena mereka sekarang sudah memilih pindah coblos, secara otomatis pula TPS khusus warga Syiah kami coret,” katanya.

Namun, menurut Addy Imansyah, pengungsi Syiah yang kini tinggal di lokasi pengungsian di Sidoarjo tersebut, hanya dapat mencoblos dua surat suara, yakni untuk pemilu presiden (Pilpres) dan DPD RI, sedangkan 3 surat suara dari DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten dihanguskan.

“Jadi, untuk DPR RI dapil Madura, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten, mereka tidak bisa mencoblos,” katanya.

Sebelumnya jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2019 hasil perbaikan di Kabupaten Sampang sebanyak 837.511 orang. Dengan pengurangan jumlah pemilih sebanyak 224 tersebut, kini DPT di Sampang tinggal 837.287 orang.

Dibanding pelaksanaan pilkada serentak yang digelar 27 Juni 2018, jumlah DPT warga Syiah Sampang itu bertambah. Sebab, kala itu DPT pemilih pilkada dari warga Syiah Sampang hanya sebanyak 212 orang.

Jumlah TPS sebelumnya di seluruh Kabupaten Sampang sebanyak 3.692 TPS, kini berkurang jumlahnya menjadi 3.691 TPS.

Warga Syiah di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur ini terusir dari kampung halamannya pada 20 Juni 2013, setelah terjadi peristiwa tragedi kemanusiaan yang menimpa kelompok minoritas ini pada 26 Desember 2012.

Kala itu, perkampungan Syiah di Dusun Nanggernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, diserang oleh kelompok penyerang. Sebanyak 47 rumah mereka dibakar, 1 orang meninggal dunia dan 7 orang lainnya luka-luka.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

7.270 personel amankan Pemilu 2019 di Pamekasan

Arsip: Pengunjuk rasa menyerang sejumlah anggota Dalmas Polda Metro Jaya saat Simulasi Pengamanan Pemilu 2019 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Metro Jaya, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (4/3/2019). (ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAH)

Pamekasan (ANTARA) – Sebanyak 7.270 personel kini telah dipersiapkan jajaran Polres Pamekasan, Jawa Timur, guna mengamankan pelaksanaan pemilu yang akan digelar 17 April 2019 di 178 desa dan 11 kelurahan di wilayah itu.

Menurut Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo di Pamekasan, Kamis, ke-7.270 personel itu, gabungan dari unsur polisi, TNI, Linmas, dan Satpol-PP Pemkab Pamekasan.

“Mereka ini akan kami gerakkan ke masing-masing tempat pemungutan suara, bersamaan dengan pendistribusian logistik pemilu, yakni pada `H-1` sebelum pemungutan suara,” ujar kapolres.

Ia merinci, ke-7.270 personel itu terdiri dari 550 personel polisi, 250 personel TNI, 6.270 linmas, serta 200 petugas Satpol-PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Pamekasan.

Para petugas gabungan ini, akan melakukan pengamanan di 3.133 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Sistem pengamanan berbeda antara TPS yang masuk kategori aman dengan TPS yang masuk kategori rawan.

“Berdasarkan hasil pemetaan sementara petugas kami, dari 3.133 TPS ini, sebanyak 133 diantara masuk kategori rawan,” kata kapolres.

Ia menjelaskan, kriteria rawan yang dimaksud, bukan hanya pada kemungkinan adanya persaingan yang tidak sehat di tingkat pelaksanaan, akan tetapi juga karena letak geofrafis, dan umumnya terletak di wilayah utara Pamekasan.

“Jadi, medannya sulit, dan jaraknya juga jauh. Seperti wilayah perbukitan di kawasan Tamberuh, Kecamatan Pegantenan, dan Kecamatan Pasean,” ucapnya.

Sementara itu, pemilu 17 April 2019 di Kabupaten Pamekasan akan diikuti oleh 706.619 pemilih sesuai dengan jumlah data pemilih pada daftar pemilih tetap (DPT) KPU Pamekasan.

Menurut Divisi Perencanaan dan Data KPU Pamekasan Mohammad Subhan, mereka itu terbagi dalam beberapa kelompok usia, yakni sebanyak 161.216 orang pemilih produktif dengan klasifikasi usia 31-40 tahun, dan pemilih berusia 21-30 tahun sebanyak 159.534 orang.

“Kalau DPT yang berusia antara 41 hingga 50 tahun terdata sebanyak 137.409 orang dan katagori usia 51-60 tahun sebanyak 96.667 orang pemilih,” tuturnya.

Selanjutnya katagori usia pemilih 60 tahun ke atas sebanyak 87.770 orang pemilih dan pemilih pemula atau pemilih berusia 20 tahun ke bawah sebanyak 64.023 orang.

Baca juga: TNI siapkan 9.600 personel bantu amankan pemilu di Kalimantan

Baca juga: Pengamanan menyambut pesta demokrasi

Baca juga: Kapolda Bali tugasi 138 Bintara baru Polri dukung pengamanan Pemilu 2019
 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Pengamat ajak warga Lebak jangan pilih caleg bekas koruptor

Ilustrasi kertas suara. (ANTARA FOTO/Rahmad)

Lebak, Banten (ANTARA) – Pengamat hukum Koswara Purwasasmita mengajak masyarakat Kabupaten Lebak jangan pilih calon legislatif (caleg) bekas pelaku korupsi pada Pemilu 2019.

“Kita pilih caleg yang baik memiliki rekam jejak dan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Koswara saat dihubungi di Lebak, Baten, Kamis.

Masyarakat harus selektif untuk memilih caleg pada pesta demokrasi tahun 2019 dan jangan sampai memilih bekas koruptor.

Sebab, perbuatan korupsi dapat merugikan masyarakat banyak juga menimbulkan kemiskinan. Selain itu, juga tindakan korupsi jelas-jelas bertentangan dengan hukum pidana.

Apabila, masyarakat itu memilih caleg bekas koruptor sama saja memberikan kesempatan untuk kembali melakukan kejahatan korupsi.

Kemungkinan besar caleg koruptor yang menjalani hukuman selama di lembaga pemasyarakatan secara akademik mereka belajar lebih pandai lagi untuk membobol keuangan negara yang lebih besar.

“Kami berharap warga tidak memilih caleg dari bekas koruptor itu,” kata Koswara yang juga sebagai pengacara di Kabupaten Lebak.

Menurut dia, semestinya caleg bekas koruptor tahu diri dan tidak kembali mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019, meskipun keputusan Mahkamah Agung memperbolehkan menjadi wakil rakyat.

Ia menyayangkan sikap dan konsisten KPU sendiri setelah caleg bekas koruptor dilarang melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), karena bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7/2017.

Namun, KPU hanya mengumumkan caleg bekas koruptor saat pendaftarkan saja, tetapi tidak dicantumkan nama-nama di setiap TPS.

Semestinya, kata dia, KPU juga konsisten terhadap caleg bekas koruptor agar mengumumkan nama-nama caleg bekas koruptor hingga di tingkat daerah.

“Kami berharap KPU dapat menulis dan mencantumkan nama-nama caleg yang terlibat korupsi agar masyarakat mengetahuinya. Penulisan nama caleg itu tidak melanggar hak azasi manusia, karena mereka mantan pelaku korupsi itu,” ucapnya.

Ia mengatakan, masyarakat harus cerdas juga memiliki pendidikan politik yang baik tanpa tergoda untuk menerima uang pemberian dari caleg siapapun.

Saat ini, banyak caleg untuk perwakilan DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota melakuakm berbagai cara untuk meraih kemenangan. Di antaranya memberikan politik uang kepada masyarakat agar mereka terpilih sebagai wakil rakyat.

Perbuatan caleg seperti itu, tentu sudah memupuk kejahatan dan jika duduk di Parlemen dipastikan akan melakukan korupsi dengan alasan untuk “kembali modal”.

Di samping itu, juga pihaknya menyayangkan partai politik yang menampung caleg bekas koruptor.

“Kami minta warga pada Pemilu 2019 jangan menerima uang dari pemberian caleg, karena akan melahirkan kejahatan,” katanya, menegaskan.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Gunungsitoli ajak masyarakat ikut awasi pemilu

Bawaslu Gunungsitoli melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengawasan pemilu 2019 (Antara Sumut/Irwanto)

Gunungsitoli, Sumut (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan pemilihan umum serentak yang akan digelar 17 April 2019.

“Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik patut ikut berpartisipasi mengawasi pemilu sehingga pelaksanaan pemilu bisa sukses dan terlaksana dengan baik,” kata Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli Endra Amri Polem di Gunungsitoli, Kamis.

Ia mengatakan, berbagai program sudah dijalankan dalam upaya mengajak masyarakat untuk berperan dalam pengawasan pemilu sehingga pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

Pihaknya juga melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif untuk menguji yang disampaikan dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

“Kami, Bawaslu sangat berharap tokoh masyarakat, pemuda dan semua pemangku kepentingan bisa terlibat?dalam pengawasan. Kami akui tanpa bantuan masyarakat kami tidak bisa berbuat apa apa,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan pengawas mulai dari Bawaslu sesuai UU No. 7 tahun 2017 sudah permanen, dan hanya pengawas tingkat kecamatan ke bawah yang belum permanen sehingga namanya tetap panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan.

Pada undang undang nomor 7 tahun 2017 kini ada pengawas di tingkat desa, di mana sebelumnya hanya yang ada petugas pengawas lapangan.

“Kini sudah ada pengawas ditingkatkan desa yang disebut panwaslu kelurahan/desa yang bertugas disetiap desa, bahkan setiap tempat pemungutan suara juga kini ada pengawas,” tuturnya.

Baca juga: Bawaslu Kalteng segera rekrut ribuan orang awasi TPS

Baca juga: Bawaslu Sumut minta masyarakat kawal proses pemilu

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Dharmasraya tidak temukan WNA masuk DPT

Koordinator Devisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Dharmasraya, Laila Husni (kiri). (ANTARASUMBAR/Ilka Jensen)

Pulau Punjung, Sumbar (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar), menyatakan tidak ada Warga Negara Asing (WNA) masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2019 di daerah itu.

“Kami sudah klarifikasi ke pemerintah daerah dan KPU, sampai hari ini belum ditemukan,” kata Koordinator Devisi Pengawasan, Humas, Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Dharmasraya, Laila Husni di Pulau Punjung, Kamis.

Hal itu disampaikan pada acara “Sosialisasi Dalam Fasilitasi, Publikasi, Dan Dokumentasi Pengawasan Pemilu” bersama partai politik dan wartawan media cetak, elektronik dan daring atau “online” di daerah itu.

Ia mengatakan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta KPU Dharmasraya adalah hal yang harus dilakukan Bawaslu, sebab hal ini sudah menjadi perbincangan secara nasional.

Menurut dia sesuai ketentuan Mendagri, WNA bisa memiliki identitas kependudukan, namun tidak dapat dimasukkan dalam DPT pemilu.

Pada sisi lain, ia mengajak masyarakat berperan dalam proses pengawasan pemilu. Masyarakat jangan takut melaporkan setiap indikasi kecurangan yang terjadi sepanjang tahapan pemilu berlangsung.

Selain itu, juga meminta peran media untuk mengawasi jajarannya guna menjaga netralitas Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, kata dia.

“Kami berkomitmen untuk netral, namun perlu ada pihak yang mengawasi salah satunya adalah media,” ucapnya.

Ia menyebutkan pihaknya bertugas mengawasi lembaga penyelenggara dan peserta pemilu agar pemilu presiden dan legislatif dapat berlangsung aman, lancar dan kondusif.

Ia menambahkan pihaknya memastikan lembaga yang dipimpinnya itu dapat menjaga integritas dan netralitasnya sebagai pengawas pemilu.

Baca juga: Bawaslu temukan tiga WNA di Madiun masuk DPT Pemilu 2019

Baca juga: Bawaslu Kota Batu temukan dua WNA masuk DPT Pemilu 2019

Baca juga: Bawaslu Bantul temukan delapan WNA masuk DPT pemilu

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019