Sosialisasi sistem informasi penghitungan suara

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (ketiga kiri) bersama Komisioner KPU Pramono Ubaid (kedua kiri), Hasyim Asy’ari (kiri), Ilham Saputra (ketiga kanan), Viryan (kedua kanan) dan Kepala Biro Teknis Hupmas Nur Syarifah (kanan) membuka acara sosialisasi sistem informasi penghitungan suara (SITUNG) Pemilu 2019 di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (18/1/2019). Sistem tersebut dijalankan demi mendukung penyelenggaraan Pemilu 2019 yang terbuka untuk umum. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

PBNU katakan pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dapat dimaklumi

Jakarta (ANTARA News) – Ketua PBNU bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas menilai rencana pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dari penahanan atas pertimbangan kemanusiaan dapat dimaklumi.

“Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, rencana pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dapat dimaklumi,” kata Robikin ketika dihubungi di Jakarta, Jumat.

Terlebih, Ustadz Ba’asyir yang usianya sudah mencapai 81 tahun, serta sudah menjalani hukuman 9 tahun lebih dari masa hukuman 15 tahun yang dijatuhkan pengadilan, dikabarkan sering sakit.

Meski demikian, kata Robikin,  seluruh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku tetap harus dipenuhi agar muruah dan wibawa NKRI sebagai negara hukum tetap terjaga.

“Saya belum tahu rencana pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dimaksud apakah melalui grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi,” kata Robikin yang juga berprofesi sebagai advokat itu. 

Rencana pembebasan Ustadz Ba’asyir diungkapkan oleh kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, pembebasan Ustadz Ba’asyir mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Hukum dan HAM, dan Kapolri.

“Ustad Abu Bakar Ba’asyir seorang ulama yang harus dihormati dan kebebasan beliau perintah dari Presiden Joko Widodo atas nama kemanusiaan karena kondisinya sudah uzur dan keadaannya sedang sakit yang memerlukan perhatian dari keluarga,” kata Yusril di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jabar, Jumat.

Yusril memastikan narapidana kasus terorisme itu  bebas pekan depan usai mengurus administrasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Baca juga: Presiden sebut pembebasan Ba’asyir demi alasan kemanusiaan
Baca juga: Yusril cerita upaya pembebasan Abu Bakar Baasyir
 

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Diskusi masa depan putusan Bawaslu

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (kiri), Ketua Bawaslu Abhan (kanan) dan Pakar Hukum Tata Negara Said Salahuddin (tengah) menyampaikan pendapatnya pada diskusi dengan tema “Masa Depan Putusan Bawaslu” di Media Center Bawaslu, Jakarta, Jum’at (18/1/2019). Diskusi tersebut membahas polemik atas tindak lanjut putusan Bawaslu mengenai pengabulan kepesertaan Oesman Sapta Odang ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019 yang belum dilaksanakan oleh KPU. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

Ma’ruf Amin puji Jokowi bebaskan Baasyir karena kemanusiaan

Jakarta (ANTARA News) – Cawapres nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, memuji langkah Presiden Jokowi yang memutuskan membebaskan Ustadz Abubakar Baasyir dari penjara di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, karena pertimbangan kemanusiaan.

“Saya memuji  langkah Pemerintah, terutama keputusan Pak Jokowi yang memiliki visi kemanusiannya sangat tinggi,” kata Kiai Ma’ruf Amin di sela kegiatan Istighotsah bersama ulama dan warga di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (18/1), seperti dikutip melalui siaran persnya.

Menurut Kiai Ma’ruf, Presiden Joko Widodo sangat peduli terhadap kondisi Abu Bakar Baasyir yang usianya sudah sangat lanjut, yakni 81 tahun, masih menjalani masa hukuman 15 tahun penjara.

“Ustdaz Baasyir sudah sangat tua, sudah uzur, dan sudah sakit-sakitan. Presiden Jokowi memutuskan membebaskan Ustadz Baasyir dengan pertimbangan kemanusiaan, tapi berdasarkan  landasan hukum yang benar,” katanya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (non-aktif) ini menambahkan, dirinya tahu benar bagaimana Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membebaskan Ustadz Abubakar Baasyir.

“Saya tahu, beliau punya kemauan dan keinginan untuk itu. Bahkan bukan hanya membebaskan, beliau juga ingin merawat Abu Bakar Baasyir. Ini sisi kemanusiaan luar biasa dari seorang pemimpin negara,” kata Ma’ruf.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan dibebaskannya Ustadz Abubakkar Ba’ayir karena sudah menjalani lebih dari separuh masa hukuman 15 tahun, dan sudah menginjak usia 81 tahun.

Hal tersebut dikatakan kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jumat siang.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Disdukcapil Sumut rekam KTP-el ribuan warga binaan

(Antara)-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sumatera Utara, melakukan perekaman KTP Elektronik kepada 23.891 warga binaan di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, yang ada di Sumatera Utara, pada Kamis siang. perekaman KTP Elektronik ini untuk memfasilitasi hak suara warga binaan, saat pemilu tahun 2019 mendatang.

Akhirnya pesawat kargo ethiopia diizinkan terbang

(Antara)-Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan yang panjang, akhirnya Pesawat Ethiopian Airlines, diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Hongkong. Sebelumnya, pesawat kargo itu dipaksa turun oleh TNI AU karena memasuki wilayah udara Indonesia secara ilegal. Selain ada sanksi terhadap awak pesawat, juga dikenakan biaya pendaratan dan parkir selama di Bandara Hang Nadim Batam.

PBB umumkan dukungan capres-cawapres 27 Januari

Bogor (ANTARA News) – Partai Bulan Bintang (PBB) akan menentukan dukungan kepada pasangan capres-cawapres di Pemilihan Presiden 2019 pada 27 Januari 2019.

“PBB tidak mungkin akan netral di Pilres 2019, nanti diumumkan? pada 27 Januari dan sudah dibahas,” kata Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra di Gunung Sindur, Bogor, Jumat.

Meski belum ditentukan arah dukungan PBB di Pilres, Majelis Syuro PBB mengusulkan dan merekomendasikan agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB untuk mendukung capres-cawapres hasil Ijtima Ulama II, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Menangapil hal ini, Yusril mengatakan, Majelis Syuro hanya memberikan pertimbangan dan nasehat kepada DPP PBB.

Namun bukan memberikan rekomendasi dan keputusan di Pilres 2019 karena yang memberikan keputusan dukungan capres-cawapres ada di DPP PBB.

“Kalau menyangkut Pilres, DPP PBB akan memutuskan. Jika sudah diputuskan maka semua orang harus menaati partai. Kalau ada perbedaan itu kita menghormati perbedaan dan diangap sikap pribadinya, yah boleh saja,” ungkap Yusril.

Yusril mencontohkan pada Pilres 2014 lalu dirinya tidak sependapat dengan DPP PBB mendukung capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa dan tidak pula mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Dan ketika itu Majelis Syuro PBB menyetujui arahan DPP PBB yang mencalonkan Prabowo-Hatta, tapi ketika itu Yusril tidak mendukung, dan tidak aktif dan diam saja.

“Sekarang ini kan Ka`ban (Dewan Syuro PBB) aktif ke sana ke sini. Apa pun keputusanya ada di DPP PBB terkait dukungan capres-cawapres,” tegas Yusril.

Sebelumnya, Majelis Syuro PBB MS Ka`ban mengusulkan dan merekomendasikan agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB untuk mendukung capres-cawapres hasil Ijtima Ulama II, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

“Dalam rapat harian DPP PBB memutuskan agar keputusan Majelis Syuro ini disosialisasikan kepada DPW dan DPC PBB yang ada di daerah melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB yang akan digelar pada 27-28 Januari 2019,” kata Ketua Majelis Syuro PBB, MS Ka`ban saat jumpa pers, di Kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis.

Majelis Syuro PBB, lanjut dia, juga menghormati dan mendukung keputusan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra atas nama pribadi menjadi kuasa hukum pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Ma`ruf Amin di Pilpres.

Meski telah menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma`ruf, Majelis Syuro juga berharap agar Yusril tetap melakukan pembelaan kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Menurut Ka`ban, dukungan kepada capres nomor urut 02 itu diberikan lantaran sesuai Ijtima Ulama.

Baca juga: Majelis Syuro PBB rekomendasikan dukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TKN nilai pembebasan Baasyir bukti Presiden cinta ulama

Jakarta (ANTARA News) – Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily menilai pembebasan narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir merupakan salah satu bukti Presiden Jokowi adalah sosok yang mencintai ulama. 

“Tentu pemberian pembebasan Ustadz Abu Bakar Baasyir ini sebagai bukti bahwa Presiden Jokowi merupakan figur yang memang pada dasarnya mencintai ulama,” kata Ace Hasan dihubungi di Jakarta, Jumat. 

Ace mengatakan pembebasan Ba’asyir atas dasar kemanusiaan, lantaran yang bersangkutan sudah sering sakit dan usianya juga sudah lanjut. 

Ace meminta pembebasan Baasyir tidak dimaknai secara politik. Dia menilai langkah pembebasan semestinya didukung. 

“Jangan dimaknai secara politik, sudah seharusnya langkah ini didukung karena pertimbangan kemanusiaan,” kata Ace. 

Dia meyakini langkah tersebut tentu dilakukan atau diputuskan Presiden Jokowi setelah berbicara dengan sejumlah pihak.

Pada kesempatan berbeda Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa pemerintah akan segera membebaskan Baasyir demi alasan dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

“Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya beliau kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan,” kata Presiden Joko Widodo. 

Presiden yang menugaskan kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra untuk mengupayakan pembebasan Baasyir membenarkan bahwa kondisi kesehatan Baasyir yang menurun menjadi pertimbangan utama.

Presiden mengatakan rencana pembebasan tersebut sudah melalui pertimbangan yang panjang.

Baca juga: Yusril cerita upaya pembebasan Abu Bakar Baasyir

Baca juga: Yusril: Ustadz Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komnas HAM: debat tidak menyentuh persoalan substansial

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pernyataan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam debat putaran pertama tidak menjamah konsep HAM secara substansial.

“Belum substansial, karena mungkin saja ada kendala waktu, kami berharap sampai April kedua pasangan calon bisa mencari acara lain untuk menjelaskan,” ujar Ketua Komnas HAM Ahmad T Damanik di Jakarta, Jumat.

Ahmad Damanik mengatakan komitmen penegakan HAM dengan strategi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM belum terlihat dari kedua pasangan calon.

Pasangan calon tidak menyebut soal peta jalan penyelesaian pelanggaran, upaya perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM.

Komnas HAM pun melihat masih ada isu penting yang belum dibahas dalam debat, tetapi perlu segera dilakukan penanganan oleh presiden terpilih, yakni pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik sumber daya alam, reforma agraria, intoleransi dan diskriminasi serta kekerasan berbasis ekstrimisme.

“Ini penting untuk publik, selain menunjukkan lebih baik pilih yang mana, juga komitmen,” kata Damanik.

Ia enggan menilai satu-satu hal positif atau negatif yang dilontarkan para calon karena harus menjaga netralitas. Sebagai panelis, Damanik bahkan tidak hadir dalam debat agar tidak muncul persepsi dukungan pada salah satu calon.

Debat capres putaran pertama berlangsung pada 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1) malam, dengan tema tentang hukum, HAM, korupsi dan terorisme.
Baca juga: Akademisi: belum ada terobosan pemberantasan korupsi
Baca juga: PARA Syndicate nilai debat capres-cawapres minim sajikan data

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga binaan rekam data KTP elektronik

(Antara)-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, melakukan perekaman data KTP Elektronik  di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Majalengka. Jemput bola dalam perekaman data bagi Warga Binaan Lapas yang belum memiliki KTP Elektronik ini merupakan upaya melengkapi dokumen  bagi warga binaan. Data ini selanjutnya akan digunakan sebagai data pemilih, sehinga warga binaan memiliki hak pilih pada pemilu 2019 mendatang.

Temanggung targetkan partisipasi pemilih 90%

(Antara)-Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menargetkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum tahun 2019, tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, yakni mencapai 90 persen. untuk mencapai target tersebut, KPU gencar melakukan sosialiasasi, ke seluruh lapisan masyarakat.

Akademisi: belum ada terobosan pemberantasan korupsi

Depok (ANTARA News) – Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Vishnu Juwono menyatakan kedua pasangan calon belum menyediakan terobosan dalam memberikan solusi untuk memberantas akar permasalahan korupsi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Vishnu Jowono saat ditemui di Kampus UI, Depok, Jumat, menanggapi hasil debat pertama calon Presiden Republik Indonesia antara pasangan calon presiden-wakil presiden Jokowi-Ma`aruf Amin dengan Prabowo-Sandiaga Uno,

Vishnu mengatakan pada babak pertama menanggapi pertanyaan terkait politik biaya tinggi di Indonesia, calon presiden petahana Jokowi lebih menekankan aspek meritrokrasi di dalam Aparatur Sipil Negara, terutama dalam mendapatkan birokrat dan pejabat negara yang kompeten.

“Di mana titik beratnya adalah merekrut pemimpin dan aparat birokrasi yang lebih transparan serta akuntabel,” ucapnya.

Di sisi lain, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, lebih spesifik mengangkat gaji pejabat tinggi yang telalu kecil dibandingkan tanggung jawab dalam pengelolaan dana pada level pemerintah daerah serta pemerintah pusat.

“Aspek gaji dan rekrutmen sebenarnya relevansinya tidak terlalu besar dengan masalah politik biaya tinggi,” ujar penulis buku Melawan Korupsi (2018) ini.

Sebenarnya yang paling penting perlu diangkat adalah apa program kedua kandidat dalam melakukan reformasi partai politik.

Misalnya, bagaimana negara dapat memberikan subsidi yang cukup besar pada partai politik yang lolos dalam pemilihan umum untuk menanggung biaya operasional politik mereka.

Selama ini partai politik tidak memiliki dana yang cukup, sehingga memberikan peluang kepada oligarki untuk menanggung biaya operasional politik tersebut.

“Tidak heran di era reformasi ini jabatan politik strategis baik di eksekutif, yudikatif dan legislatif di dominasi oleh para pemodal melalui partai politik,” tutur putra dari Juwono Sudarsono tersebut.

Baca juga: Pengamat: antiklimaks dalam debat perdana capres-cawapres

Baca juga: PARA Syndicate nilai debat capres-cawapres minim sajikan data

Baca juga: Para Syndicate: pasangan capres-cawapres tidak mengelaborasi visi-misi dengan baik

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi puas penampilannya dalam debat capres putaran pertama

Garut (ANTARA News) – Calon presiden petahana Joko Widodo menyatakan puas atas penampilannya dalam debat capres putaran pertama pada 17 Januari 2019.

“Puas. Ya ini kan sebetulnya kita hanya bercerita apa yang telah kita lakukan dan kerjakan,” kata Presiden Joko Widodo setelah meninjau program penyambungan listrik gratis sinergi BUMN di Cibatu, Garut, Jumat.

Ia menambahkan, kekurangan yang ada dalam penampilan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk penampilan berikutnya.

Menurut Jokowi, berbagai hal yang disampaikan lawan politiknya juga dapat dijadikan bahan masukan tersendiri.

“Kalau ada yang kurang itu yang akan kita perbaiki. Intinya ke sana. Jadi kalau ada kemarin masukan-masukan dari Pak Prabowo-Sandi ya baik untuk perbaikan-perbaikan ke depan,” katanya.

Sementara soal penampilan cawapresnya, KH Ma’ruf Amin yang dianggap tidak terlalu banyak berperan dalam debat putaran pertama Jokowi menampik.

Menurut dia, Ma’ruf Amin sudah menjawab pertanyaan yang menjadi fokus tugasnya dengan sangat baik.
“Diam bagaimana, jawab beberapa kali. Jawab terorisme dari A sampai Z dijawab semua sama Pak Ma’ruf,” katanya.

Debat capres putaran pertama berlangsung pada 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis malam, dengan mengambil tema tentang hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
 
Baca juga: Pengamat: debat pertama kurang gereget
 Baca juga: Pengamat nilai Jokowi lebih agresif dibandingkan Prabowo saat debat
 

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

HNW Respon Janji Paslon 02 Berantas Korupsi

(Antara)-Janji Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, untuk memberantas korupsi dengan menaikkan gaji ASN, mendapat respon positif dari Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. Respon tersebut berkaca dari negara lain yang telah melakukan kebijakan serupa dengan yang dijanjikan paslon nomor urut 02.

Para Syndicate: pasangan capres-cawapres tidak mengelaborasi visi-misi dengan baik

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan kedua pasangan capres-cawapres tidak mampu mengelaborasi visi-misinya dalam bidang hukum, HAM, korupsi dan terorisme dengan baik dalam debat capres pertama. 

“Dari visi-misi yang sudah disusun, tidak dielaborasi dengan baik dalam debat,” kata Ari Nurcahyo dalam diskusi bertema Bedah Visi Misi Capres dan Telaah Debat Capres Pertama, yang diselenggarakan Parasyndicate di Jakarta, Jumat. 

Menurut dia, visi-misi Jokowi-Ma’ruf sejatinya sangat baik. Tetapi banyak hal yang tidak disampaikan kepada publik dalam debat. 

“Misalnya persoalan tumpang tindih hukum,” jelas dia. 

Sementara visi-misi Prabowo-Sandi di bidang hukum, HAM, korupsi dan terorisme yang telah direvisi, banyak yang langsung “menyerang” kelemahan pemerintahan Jokowi yang juga tidak disampaikan dengan baik dalam debat. 

“Visi-misi Prabowo-Sandi lebih bernuansa program aksi yang langsung straight forward, ‘menyerang’ persoalan yang eksis di pemerintahan Jokowi sekarang,” jelas dia. 

Dia mencontohkan dalam salah satu visi-misinya, Prabowo-Sandiaga sejatinya mengangkat keadilan di bidang hukum, dan menghentikan ancaman persekusi terhadap individu, institusi maupun kelompok, tetapi tidak dijabarkan dengan baik. 

Prabowo menurutnya, juga beberapa kali “terpeleset”, karena mengutarakan pernyataan yang kini menjadi polemik, salah satunya soal menempatkan posisinya Presiden kelak, sebagai panglima hukum tertinggi.

“Padahal harusnya hukum posisinya lebih tinggi,” kata dia. 

Ari mengatakan atas dasar itu dirinya memberikan skor tujuh untuk Jokowi-Ma’ruf Amin, dan skor enam untuk pasangan Prabowo-Sandiaga dalam debat perdana.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019