Prof Henry Subiakto: hoaks bagian permainan politik

Prof Dr Henry Subiakto memaparkan materi “Bisakah Regulasi Mewujudkan Politik Tanpa Hoax” pada acara Forum Discussion Group (FDG) yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Makassar, Senin (8/4/2019). (ANTARA FOTO/La Ode Masrafi)

Makassar (ANTARA) – Pakar Ilmu Komunikasi dari Universitas Airlangga Surabaya Prof Dr Henry Subiakto mengatakan hoaks sudah menjadi bagian permainan politik, bahkan hoaks telah dipercaya bisa menjadi alat sukses politik di berbagai negara.

“Kenapa hoaks susah dihilangkan, walaupun ada yang menganggap sampah demokrasi. Jawabnya karena hoaks sudah menjadi ‘part of political game’,” ujarnya pada acara Forum Discussion Group yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Makassar, Senin.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika ini mengatakan produsen hoaks dan ‘hate speech’ telah menjadi bisnis ekonomi politik, dan menjadi senjata perang politik di media sosial, serta juga dianggap lebih murah dan beresiko kecil dibanding ‘money politics’ dan serangan fajar di dunia politik.

Mantan Ketua Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA ini mengatakan saat ini internet telah berubah menjadi ajang pertempuran, dan politik itu perang di media sosial karena dapat menciptakan disinformasi yang diviralkan yang mampu mempengaruhi hasil pertempuran politik, yang menentukan nasib bangsa.

“Hasilnya, perang, politik dan teknologi jadi tipis batasnya. Smartphone itu jadi senjata cyber army. Kalau mau menang perang fisik, maka harus terlebih dahulu bisa menang perang di jejaring media sosial,” ujar Prof Henry.

Ia menyebutkan macam-macam hoaks yang muncul dewasa ini, baik dibuat secara profesional dan terorganisasi, bentuk amatiran yang dibuat oleh aktivis pendukung yang terlalu fanatik dan tidak terorganisir, dan juga hoaks dibuat media atau masyarakat sebagai upaya spekulasi atau interpretasi memenuhi fakta yang belum lengkap

Henry menjelaskan hoaks itu mengeksploitasi keyakinan, dan fanatisme identitas, bahkan menyebarkan ketakutan, kecemasan dan kebencian.

“Hoaks mempermainkan dan memupuk sikap bawah sadar, kebencian terpendam karena perbedaan identitas, dan membenarkan prasangka, sehingga masyarakat semakin fanatik, semakin mudah dipengaruhi hoaks,” ujarnya.

Menurut dia, banyak korban hoaks dan propaganda tak sadar karena ada di ruang gema karena homo digitalis hanya mau mendengar dari sumber yang sudah sepikiran, sehingga memperteguh sikap mereka, seperti gema suara di ruang tertutup, pikiran yang berulang memperkuat pandangan yang makin mengental, ekstrim dan ‘stubborn’.

“Hoax dan media abal abalpun dianggap sebagai kebenaran karena sesuai dengan suara yang bergema,” ujarnya.

Ia mengatakan orang hanya percaya pada berita yang mereka suka, dan internet tak lagi menjadi sarana demokrasi informasi, tapi malah membutakan orang.

“Banyak yang kritis bukan pada fakta, tapi sekadar mempertahankan keyakinannya. Banyak yang bingung di belantara informasi faktual dan berita rekayasa (hoaks). Kekacauan ini makin menjadi-jadi karena kebanyakan orang malas cari konfirmasi,” ujarnya.

Prof Henry menegaskan hoaks itu harus dilawan, sebab kalau dibiarkan tanpa gugatan dan perlawanan, dia (hoaks) akan dianggap sebagai kebenaran.

“Penyebarnya ditegur, dan dicounter dengan fakta dan kebenaran. Aparat sipil negara juga tidak boleh berpihak dalam politik, tapi harus tetap melawan hoaks,” ujarnya.

Prof Henry mengakui banyak kasus hoaks saat ini tidak bisa tersentuh aturan UU ITE maupun UU lain karena UU ITE hanya bisa memberikan sanksi pada konten berupa pemblokiran tetapi tidak mampu mempidana berbagai pelaku pembuat dan penyebar hoaks, tetapi justru UU No 1 tahun 1946 banyak dipakai untuk menangani hoaks.

Meskipun, lanjut dia, sudah jelas bahwa secara etimologis, hoaks atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat, sehingga secara legal bahwa berita atau pemberitahuan bohong yang disengaja untuk menerbitkan keonaran telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, pasal 14 ayat 1, dan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen (pasal 28 ayat 1)

Oleh karena itu, kata Henry, di beberapa Negara seperti Australia baru saja mensahkan UU yang mengancam denda 10 persen pendapatan global bagi medsos yang gagal bertindak cepat menghapus unggahan mengandung materi kekerasan di platform mereka, atau penjara 10 tahun bagi pejabat perusahaan itu.

Selain itu, di Singapura juga membuat UU Antihoax, yakni perusahaan Medsos wajib melaporkan kepada pemerintah jika ada hoaks, dan menghapus isi dan komentarnya yang bertentangan dengan kepentingan umum, jika tida, ada sanksi denda satu juta dollar Singapore.

“Pemerintah Indonesia saat ini juga menyiapkan regulasi mengenakan sanksi administratif hingga denda bagi PSE yang membiarkan hoaks atau konten yg melanggar UU ada di platformnya,” ujarnya.

Prof Dr Henry Subiakto memaparkan materi “Bisakah Regulasi Mewujudkan Politik Tanpa Hoax” pada acara Forum Discussion Group (FDG) yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Makassar, Senin (8/4/2019). (ANTARA FOTO/La Ode Masrafi)

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

Ma’ruf menilai tim kampanye pasangan pesaing kurang solid

Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara Majelis Taklim Berselawat yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Senin (8/4/2019) sore. (A Rauf Andar Adipati)

Jakarta (ANTARA) – Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengatakan surat masukan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap pelaksanaan kampanye akbar Prabowo-Sandiaga Uno menunjukkan ketidaksolidan tim kampanye pasangan nomor urut 02 tersebut.

“Artinya mereka itu tidak solid dalam mengemas acara nasional. Kan mestinya semua sesuai kesepakatan,” kata Ma’ruf usai menghadiri acara Majelis Taklim Berselawat yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Senin sore.

Kampanye akbar Prabowo-Sandiaga yang berlangsung pada Minggu (7/4) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dikritik oleh Ketua Umum Partai Demokrat ini melalui surat terbuka.

Dalam suratnya tersebut, SBY merasa kampanye itu kurang lazim dan tidak mencerminkan kampanye yang inklusif.

Ma’ruf berharap tim kampanyenya tidak melakukan kekeliruan serupa, dan berupaya untuk lebih menyasar pemilih-pemilih tradisional, seperti yang dilakukan dengan mendekati kelompok-kelompok pengajian.

Bagi Ma’ruf, kelompok-kelompok majelis taklim dapat berkontribusi besar dalam menyumbang suara bagi ia dan pasangannya.

Ia bahkan optimistis dapat menang di DKI Jakarta karena sumbangan suara yang banyak dari ibu-ibu pengajian.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti oleh dua pasang calon, yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

TGB : lawan berat Jokowi adalah fitnah

Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi memberikan pidato politik dalam acara Majelis Taklim Berselawat yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta (8/4/2019). (Tim kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin.)

Jakarta (ANTARA) – Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menilai lawan terberat bagi calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dalam kontestasi Pemilihan presiden 2019 adalah fitnah.

“Dulu diserang pribadinya, tidak mempan, diserang program-programnya,” kata pria yang populer dengan panggilan TGB itu saat berpidato pada acara Majelis Taklim Berselawat, yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Senin.

Satu alasan lain bagi TGB untuk memilih pasangan presiden-wakil presiden nomor urut 01 pada Pemilu Serentak 2019, adalah karena Jokowi sejak dulu sampai saat ini dikelilingi orang-orang baik.

Untuk memperkuat argumennya, ia menyebutkan sejumlah nama tokoh Islam dan ulama yang berasal dari sejumlah daerah yang dinilai dekat dengan Jokowi.

Majelis Taklim Berselawat berlangsung sejak Senin siang. Acara ini dihadiri sejumlah majelis taklim yang berasal dari Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

Dua penyanyi populer yakni Gita KDI dan Hadad Alwi turut mengisi acara untuk menghibur para pengunjung.

Selain TGB dan calon wapres Ma’ruf Amin, acara ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti oleh dua pasang calon. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

NU targetkan 70 persen suara untuk Jokowi-Ma’ruf di Jatim

Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Anwar Iskandar (berdiri) saat memberikan pidato dalam ikrar dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin, di Pondok Pesantren An Nur 1, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Senin, (8/4). (Foto: Vicki Febrianto)

Jadinya nanti seperti apa, itu urusan Allah SWT. Tapi kita berikhtiar, dan berusaha hingga hari terakhir, dan tidak berhenti,” ujar KH Anwar

Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Anwar Iskandar menargetkan kemenangan sebesar 70 persen di wilayah Jawa Timur, untuk pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

KH Anwar mengatakan, memang secara organisasi, Nahdlatul Ulama (NU) tidak bisa berada dalam praktik politik praktis. Namun, warga NU termasuk pengurus, kiai, dan para santri, tentunya memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya.

“Target kita, ingin Jawa Timur ini lebih dari 70 persen. Keinginan kami, untuk Jokowi-Ma’ruf,” kata KH Anwar usai menghadiri ikrar dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin, di Pondok Pesantren An Nur 1, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Senin.

KH Anwar menambahkan, pihaknya akan menggunakan instrumen yang ada untuk bekerja dan memenangkan Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019, salah satu upaya yang dilakukan menggerakkan para alumni dari pondok pesantren yang ada di Jawa Timur untuk melakukan sosialisasi.

Pihaknya akan terus melakukan upaya hingga hari terakhir untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 01 tersebut. Dukungan dari warga NU tersebut diberikan karena Jokowi-Ma’ruf Amin dinilai sebagai representasi santri terbaik.

Namun, lanjut KH Anwar, segala keputusan terkait siapa yang akan memenangkan kontestasi Pemilu 2019 tersebut, dipasrahkan kepada Allah SWT. Dirinya bersama para santri yang ada di Jawa Timur, tetap berusaha dengan sebaik-baiknya.

“Jadinya nanti seperti apa, itu urusan Allah SWT. Tapi kita berikhtiar, dan berusaha hingga hari terakhir, dan tidak berhenti,” ujar KH Anwar.

Pada Pemilu 2019 untuk pemilihan presiden, akan diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pemilu yang berlangsung pada 17 April 2019, berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena proses pemungutan suara dilakukan secara serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, dan mengisi kursi pada DPR-RI, DPD, dan DPRD provinsi, kabupaten/kota.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Gerindra Riau siapkan 30.000 saksi untuk Pemilu 2019

Arsip foto. Pekerja melipat dan menyortir surat suara Pemilu 2019 di Pekanbaru, Riau, Rabu (13/3/2019). KPU Kota Pekanbaru menargetkan pelipatan surat suara yang akan digunakan pada Pemilahan Umum serentak pada 17 April mendatang akan selesai paling lama 15 hari kedepan dengan mempekerjakan sebanyak 300 Tenaga Pelipat Surat Suara. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/pd.

Pekanbaru (ANTARA) – Partai Gerindra Provinsi Riau menyatakan akan mengerahkan sekitar 30 ribu orang saksi di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mengawal perolehan suara pada Pemilu 2019.

“Setiap TPS, akan kebagian dua orang saksi. Jadi, hitung saja dua dikali 17 ribu TPS yang ada di Riau. Saksi ini satu untuk mengawal perolehan suara partai dan satu lagi untuk hasil pemilihan presiden,” ucap Sekretaris DPD Gerinda Provinsi Riau Hardianto di Pekanbaru, Senin.

Dia mengatakan total TPS di seluruh Riau sangat banyak mencapai 17.632. Sehingga, partai Gerindra akan memprioritaskan saksi-saksi untuk ditempatkan di seluruh TPS yang memiliki potensi banyak suara untuk partainya.

Hardianto mengakui, lonjakan jumlah TPS untuk Pemilu 2019 ini membuat ongkos politik menjadi besar. Hanya saja dia enggan menyebutkan berapa total anggaran yang digelontorkan Gerindra untuk keperluan para saksi itu.

“Yang jelas itu konsekuensi yang harus dihadapi Partai Gerindra selaku kontestan politik,” ujar mantan Anggota DPRD Provinsi Riau tersebut.

Baca juga: Dua Kartunis Pekanbaru pamerkan 102 karya satire Pemilu

Sementara itu, untuk prediksi kemenangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, Hardianto cukup optimistis. Apalagi Provinsi Riau merupakan lumbung suara bagi Prabowo-Sandiaga.

“Kita optimistis pada 17 April nanti,” ucap pria yang pernah menjadi calon Wakil Gubernur Riau ini.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Riau mengungkapkan taksiran dana saksi untuk pemilu serentak kali ini mencapai angka Rp15 miliar. Anggaran untuk saksi itu tentu untuk mendanai operasional para saksi di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

Baca juga: NU targetkan 70 persen suara untuk Jokowi-Ma’ruf di Jatim

Pewarta:
Editor: Febrianto Budi Anggoro
Copyright © ANTARA 2019

Etnis Tionghoa Sukabumi pastikan tidak golput

Warga Tionghoa sedang beradah di Vihara Widhi Sakti di Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. (Megapolitan.Antaranews.Com/Foto: Aditya AR).

Saat ini kami nilai etnis Tionghoa khususnya kaum milenial sudah mulai mau berpartisipasi dalam pemilu karena suara mereka pun sama pentingnya untuk menentukan nasib bangsa ke depannya, tambahnya

Sukabumi, Jabar (ANTARA) – Etnis Tionghoa yang tinggal di Sukabumi, Jawa Barat memastikan pada hari H pemungutan suara menyalurkan hak pilihnya dan tidak memilih untuk menjadi golongan putih (golput) karena satu suara penting untuk menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan.

“Suara kita hari ini menentukan lima tahun ke depan, sehingga jangan sampai pesta demokrasi tidak dimanfaatkan untuk menyalurkan suaranya dalam menentukan calon pemimpin yang layak bagi Indonesia,” kata Ketua Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) Jawa Barat Yenyen Siswati di Sukabumi, Senin.

Menurutnya, nasib anak bangsa ditentukan melalui pemilihan umum (pemilu) bagi pemilihan calon anggota legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Mendekati Pilpres dan Pileg ini tentunya etnis Tionghoa bisa memilah dan memilih mana calon yang terbaik untuk bangsa ini dan tentunya harus berpartisipasi.

Selain itu, pihaknya mengapresiasi milenial Tionghoa yang saat ini sudah banyak yang aktif dan peduli terhadap dunia politik. Ini dilihat dari banyaknya anak muda Tionghoa yang terjun langsung ke perpolitikan dalam negeri seperti bergabung dengan partai politik dan juga mencalonkan diri menjadi caleg.

Harus diakui dalam beberapa kali dilaksanakan pemilu, etnis Tionghoa lebih banyak yang memilih golput, tetapi untuk Pemilu 2019 ini pihaknya juga mengajak agar bisa bersama-sama mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini.

“Saat ini kami nilai etnis Tionghoa khususnya kaum milenial sudah mulai mau berpartisipasi dalam pemilu karena suara mereka pun sama pentingnya untuk menentukan nasib bangsa ke depannya,” tambahnya.

Yenyen mengatakan, untuk menekan angka golput khususnya di kalangan milenial, pihaknya bersama beberapa komunitas gencar melakukan sosialisasi, baik dengan cara dari pintu ke pintu maupun mengadakan acara hiburan yang berisi tema antigolput.

Sementara, Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami menargetkan angka partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 sebesar 80 persen dari jumlah daftar pemilih. Bahkan pihaknya optimistis angka partisipasi tersebut bisa melebihi target karena masyarakat di daerah ini sudah melek politik dan peduli.

Untuk menekan angka warga yang golput tersebut pihaknya gencar melakukan sosialisasi seperti jalan sehat yang dilakukan pada Minggu, (7/4). Langkah ini untuk menarik warga bahwa suaranya sangat berarti demi kemajuan bangsa ini dalam lima tahun ke depan.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

KPU percepat pendistribusian pengganti surat suara yang rusak

Jakarta (ANTARA) – KPU mempercepat distribusi penggantian surat suara yang rusak di sejumlah daerah di Indonesia sebelum pemungutan suara, 17 April 2019.

“Masih dalam proses. Sebagian ada yang sudah (distribusi), sebagian ada yang proses penggantian surat suara yang rusak,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Jakarta Pusat, Senin.

Namun Wahyu tidak mengungkapkan jumlah surat suara yang rusak di sejumlah daerah karena datanya terus mengalami perkembangan.

Meski demikian, dia menambahkan setiap laporan surat suara rusak akan ditindaklanjuti untuk diganti dengan yang baru.

KPU mencatat kerusakan surat suara beragam seperti robek, bolong dan ada bercak di surat suara.

Kerusakan itu diketahui setelah petugas melakukan penyortiran surat suara di masing-masing daerah.

Sejumlah daerah melaporkan kerusakan surat suara baik untuk pemilihan presiden dan calon anggota legislatif. Salah satunya di Kabupaten Garut.

KPU Garut KPU menyebutkan ada 38.104 surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum 2019 dalam kondisi rusak.

Sedangkan untuk surat suara untuk calon anggota legislatif di Garut sudah selesai disortir dan siap didistribusikan.

Namun, distribusi ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) belum dapat dilakukan karena menunggu penggantian surat suara rusak untuk pemilihan presiden.
Baca juga: KPU: Pemungutan suara di Yaman aman
Baca juga: DPR: KPU cek ulang jumlah surat suara
Baca juga: Ketua KPU datangi KPK diskusi LHKPN

 

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

Alumni pesantren Jawa Timur kompak menangkan Jokowi-Ma’ruf

Para alumni dari berbagai pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, seusai mengucapkan ikrar untuk mendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, di Pondok Pesantren An Nur 1, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Senin, (8/4/2019) (Vicki Febrianto)

Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Para alumni dari berbagai pondok pesantren yang ada di wilayah Jawa Timur, sepakat untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Anwar Iskandar mengatakan bahwa, para alumni dari berbagai pondok pesantren yang ada di Jawa Timur tersebut, berkumpul untuk menyamakan pendapat tentang pemilihan presiden 2019.

“Pertama, acara ini merupakan silaturahim. Kedua, untuk menyamakan pendapat tentang pemilihan presiden pada 2019, yang sudah dibacakan ikrarnya. Semua sepakat untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 pada 17 April 2019,” ujar KH Anwar, di Pondok Pesantren An Nur 1, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Senin.

Para santri yang hadir dalam ikrar tersebut, merupakan para alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Ploso Kediri, Pondok Pesantren Langitan Tuban, Pondok Pesantren Paiton Probolinggo, Pondok Pesantren Salafiyah Malang, dan lainnya.

KH Anwar mengatakan, pola yang akan digerakkan oleh para alumni pondok pesantren tersebut adalah, mereka memiliki basis suara, atau paling tidak memiliki santri di tiap-tiap desa yang menjadi wilayah tempat tinggal mereka. Melalui para alumni tersebut, kesepakatan ini akan disampaikan kepada para santri mereka.

“Para alumni tersebut, akan menyampaikan keputusan ini, sehingga nantinya menjadi suara. Yang datang saat ini kurang lebih sebanyak 1.500 santri, masing-masing punya jamaah atau pesantren sendiri, mereka akan sosialisasi,” ujar KH Anwar.

Senada dengan KH Anwar, Pengasuh Pondok Pesantren An Nur 1 Bululawang, Kabupaten Malang, KH Ahmad Fahrur Rozi atau yang biasa dikenal sebagai Gus Fahrur, menyatakan bahwa dikumpulkannya para alumni tersebut untuk mendengarkan seruan dari para Kiai masing-masing dan menyatukan suara.

“Seruan itu mengarahkan santrinya untuk mendukung pasangan nomor urut 01. Saya sebagai alumni dari Pesantren Lirboyo, punya kewajiban moral untuk menyampaikan seruan Kiai yang ada di wilayah Malang Raya,” ujar Gus Fahrur.

Menurut Gus Fahrur, dari seruan tersebut, nantinya akan digerakkan untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019.

Pemilu 2019 akan diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, dan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

HMI kawal pemilu dengan meluncurkan aplikasi “i-pantau”

Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Pengurus Besar HMI Abdul Aziz (dua kanan bawah) sedang memberikan paparan dalam peluncuran aplikasi pemantau pemilu “i-pantau” di Gedung Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Senin (8/4). (Fathur Rochman)

Instrumen itu dasarnya dari PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dan UU Kepemiluan yang ada. Jadi tidak keluar dari rel dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, ucap dia

Jakarta (ANTARA) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meluncurkan aplikasi bernama “i-pantau” yang dipersiapkan untuk memudahkan relawan HMI untuk memantau kegiatan pemilihan umum yang akan dilangsungkan pada 17 April 2019.

“Dengan adanya aplikasi ini diharapkan bisa menjadi komponen bagi relawan kami dalam melakukan pemantauan di TPS pada saat pemilu,” ujar Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Pengurus Besar HMI Abdul Aziz, dalam peluncuran aplikasi tersebut di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Senin.

Aziz mengatakan, saat ini ada sekitar 3.000 anggota HMI yang menjadi relawan pemantau Pemilu 2019, berasal dari 255 cabang HMI di seluruh Indonesia. Mereka akan ditempatkan di berbagai tempat pemungutan suara (TPS) di 34 provinsi.

Para relawan itu, kata Aziz, akan melaporkan temuannya menggunakan aplikasi i-pantau. Laporan tersebut kemudian akan dikelola oleh relawan pemantau nasional HMI, untuk selanjutnya dijadikan sebagai laporan temuan pelanggaran pada Pemilu 2019.

Aziz menjelaskan, proses pemantauan yang dilakukan oleh relawan HMI akan dibagi menjadi dua fase, yakni pada saat persiapan pencoblosan, dan proses pemungutan suara. Adapun pada tahap penghitungan suara, relawan HMI tidak melakukan pemantauan, mempertimbangkan stamina yang dimiliki relawan.

“Proses penghitungan suara itu bisa sampai dinihari, kami juga mempertimbangkan keterbatasan energi yang dimiliki para relawan di lapangan,” ucap Aziz.

Lebih lanjut Aziz menjelaskan aplikasi i-pantau memiliki sekitar 30 instrumen yang menjadi aspek penilaian pemantauan. Seperti ketepatan waktu pembukaan TPS, kemudahan masyarakat menjangkau tempat ibadah selama pemilu, ramah tidaknya TPS pada pemilih disabilitas, serta ada tidaknya politik uang pada saat proses pemilihan.

“Instrumen itu dasarnya dari PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) dan UU Kepemiluan yang ada. Jadi tidak keluar dari rel dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” ucap dia.

Aziz berharap dengan adanya aplikasi i-pantau, para relawan dapat lebih maksimal dalam memantau penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, agar pesta demokrasi lima tahunan itu dapat berjalan bersih, jujur dan adil.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menyambut baik adanya aplikasi i-pantau yang diluncurkan HMI, karena apa yang dilakukan oleh HMI merupakan bukti bahwa kalangan mahasiswa masih peduli terhadap penyelenggaraan pemilu.

“Sepanjang data tersebut tidak berat kanan dan kiri, sesuai pantauan, kita akan melihat kinerja pemantauan yang dilakukan pemantau mahasiswa. Mungkin lebih baik dengan pemantau lain yang sudah tingkat nasional,” ujar dia.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Wapres JK terima kunjungan Menlu Korsel

Jumlah WNI yang bekerja di Korsel sekitar 36 ribu, oleh karenanya kita sepakat membuat satu MoU yang dapat memberikan perlindungan maksimal kepada tenaga kerja kita di Korsel, ujar Retno

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-Wha di Kantor Wapres Jakarta, Senin, dengan didampingi Menlu RI Retno Marsudi.

Pertemuan bilateral tersebut antara lain membahas mengenai rencana peningkatan kerja sama kedua negara di bidang pendidikan, ketenagakerjaan serta ekonomi, khususnya perdagangan dan ekonomi kreatif.

“Pertemuan kali ini untuk mengimplementasikan apa yang berada dalam ‘special strategic partnership’, sehingga perlu ada ‘guidelines’ dan kita sepakat untuk membuat ‘plan of action’. Kita akan negosiasikan maksimal selama enam bulan ke depan,” kata Menlu Retno Marsudi di Kantor Wapres Jakarta, Senin.

Korea Selatan merupakan negara dengan investasi asing terbesar ke-enam di Indonesia, sehingga hubungan bilateral Korsel dan Indonesia menjadi penting untuk ditingkatkan khususnya di sektor perekonomian.

Nilai perdagangan kedua negara pada 2018 mengalami peningkatan sebesar 15 persen dari 2017, yakni mencapai 20 miliar dolar AS. Pada tahun 2022, nilai tersebut ditargetkan dapat mencapai 30 miliar dolar AS.

Pemerintah Indonesia dan Korsel juga sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman tentang upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia di Korsel.

“Jumlah WNI yang bekerja di Korsel sekitar 36 ribu, oleh karenanya kita sepakat membuat satu MoU yang dapat memberikan perlindungan maksimal kepada tenaga kerja kita di Korsel,” ujar Retno.

Kang Kyung-Wha melakukan kunjungan kerja ke Indonesia, Senin, untuk pertama kalinya setelah dia dilantik sebagai perempuan menlu pertama di Korsel pada Juni 2017.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU tetapkan DPTHP III sebanyak 190.779.969 pemilih

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) didampingi anggota, memimpin Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilu 2019 Paskaputusan Mahkamah Konstitusi di Gedung KPU, Jakarta, Senin (8/4/2019). KPU melakukan rekapitulasi paskaputusan MK diantaranya tentang Daftar Pemilih Tetap Nasional dan DPT Tambahan (DPTB), serta TPS tambahan. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum RI menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) III untuk Pemilu 2019, sebanyak 190.779.969 pemilih.

“DPTHP III atau DPT pasca putusan MK ini mengalami penambahan sebanyak 9.640 pemilih dibanding DPTHP II, sebab daftar pemilih khusus berubah menjadi DPT,” kata Ketua KPU RI, Arief Budiman, ketika Pleno penetapan DPTHP III di Jakarta, Senin.

Jumlah pemilih laki-laki tercatat sebanyak 95.373.698 jiwa, sementara perempuan berjumlah sebanyak 95.406.271 pemilih.

Tempat pemungutan suara pada Pemilu 2019 pun mengalami penambahan sebanyak 676 TPS, dengan rincian sebanyak 46 TPS karena penambahan 9.640 DPT.

Sedangkan 630 TPS lagi diperuntukkan bagi daftar pemilih tambahan (DPTb) atau masyarakat yang pindah memilih.

“DPTb ini dikelompokkan jadi dua, yang pertama pemilih di lapas, jumlahnya 295 TPS dengan 52.239 pemilih,” katanya.

Selanjutnya pemilih non lapas, atau masyarakat yang pindah memilih karena pindah domisili atau bekerja di luar daerah, ini dicatat membutuhkan 335 TPS atau bagi 87.680 pemilih.

Pada DPTHP II yang pemilihnya berjumlah 190.770.329 jiwa KPU menyediakan sebanyak 809.500 TPS, sedangkan di DPTHP III berubah menjadi 810.176 TPS.

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

Warga Banyumas gelar “Kenduri Nusantara” doakan pemilu damai

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memotong tumpeng pada acara “Kenduri Nusantara, Merawat NKRI, Menjaga Indonesia” di Bumi Perkemahan Kendalisada, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Senin (8/4/) sore. (Foto: Sumarwoto)

Melaksanakan doa bersama, tumpengnya dari masyarakat, menginginkan kebaikan di bumi Indonesia. Ini menurut saya luar biasa dan mereka sangat ‘mengajeni’ (menghormati, red.) di antara perbedaan-perbedaan yang ada, kemudian disajikan dalam bentuk kultu

Banyumas (ANTARA) – Warga Desa Kaliori, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menggelar kegiatan “Kenduri Nusantara, Merawat NKRI, Menjaga Indonesia” untuk mendoakan Pemilu serentak 2019 berjalan dengan aman dan damai.

Kegiatan dengan tema “Eling-Eling Sapa Eling Baliya Maning” (Ingat-ingat Siapa Ingat Kembalilah Lagi, red.) yang digelar di Bumi Perkemahan Kendalisada, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Senin sore, dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bupati Banyumas Achmad Husein.

Kegiatan tersebut juga melibatkan berbagai tokoh lintas agama maupun komunitas di antaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyumas, Gusdurian, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Penghayat Kepercayaan.

Saat memberikan sambutan berbahasa Jawa, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut karena menunjukkan adanya kerukunan dalam bermasyarakat.

“Ayo diuri-uri lan dikembangke. Ora diuri-uri thok, dikembangke (Ayo dilestarikan. Tidak dilestarikan saja, dikembangkan,” katanya.

Ia mengatakan, jika kerukunan dalam bermasyarakat tersebut dilestarikan, tidak akan terjadi perpecahan meskipun sedang menghadapi pemilu, pilkada, dan sebagainya.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga mengajak masyarakat untuk tidak percaya terhadap berbagai fitnah dan ujaran kebencian yang muncul menjelang Pemilu serentak 2019.

Ia juga mengajak masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April 2019 dan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani.

Kegiatan Kenduri Nusantara tersebut diakhiri dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh KH. Anshori dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Gubernur untuk diserahkan kepada masyarakat.

Saat ditemu wartawan, Gubernur mengatakan, kegiatan tersebut luar biasa karena merupakan inisiatif masyarakat Banyumas yang mengutamakan kearifan lokal.

“Melaksanakan doa bersama, tumpengnya dari masyarakat, menginginkan kebaikan di bumi Indonesia. Ini menurut saya luar biasa dan mereka sangat ‘mengajeni’ (menghormati, red.) di antara perbedaan-perbedaan yang ada, kemudian disajikan dalam bentuk kultural,” katanya.

Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan bagian dari sentuhan masyarakat paling bawah atau tingkat akar rumput yang ingin mencoba mengungkapkan perasaan secara kolektif agar proses politik di Indonesia berjalan dengan aman, menghasilkan pemimpin yang baik, dan tidak gontok-gontokan.

Terkait dengan hal itu, Ganjar berpesan kepada masyarakat Banyumas untuk tetap menjaga kerukunan menjelang Pemilu serentak 2019 seperti saat Pilkada 2018 yang dapat berjalan aman dan damai.

Disinggung mengenai kondisi Jawa Tengah secara umum, Ganjar mengatakan, hingga saat ini berjalan dengan baik meskipun gangguan-gangguan akan selalu muncul seperti di Solo, Temanggung, dan Purworejo.

“Yang penting jangan terpancing dan alhamdulillah dari tiga titik tidak ada yang terpancing,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Koordinator Kenduri Nusantara Mulyono Citro Pandoyo mengatakan, kegiatan tersebut sebagai upaya doa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan Pemilu serentak 2019 berjalan lancar dan damai.

Selain itu, kata dia, kegiatan tersebut juga untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat Banyumas agar tetap menjaga persatuan meskipun berbeda pilihan politik.

“Kami memiliki kegelisahan yang sama untuk menyelamatkan bangsa dari situasi yang berkembang saat ini. Adanya rasa saling curiga, amarah, bahkan pertikaian akibat perbedaan politik. Maka kami berkumpul ada santri, budayawan, umat agama lainnya dan juga masyarakat biasa untuk bertekad merawat NKRI,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut juga ditampilkan empat kesenian Banyumas sebagai wakil empat penjuru mata angin, yakni tiga grup “ebeg” atau kuda lumping dan satu grup “lengger”.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Seknas Prabowo-Sandi: kampanye akbar tidak pakai ongkos pulang

Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Relawan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Muhammad Taufik. (ANTARA News/Fianda Rassat)

Jakarta (ANTARA) – Sekretariat Nasional Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyatakan tidak ada ongkos pulang yang diberikan oleh tim sukses kepada para simpatisan yang hadir dalam kampanye akbar Prabowo-Sandi
di Gelora Bung Karno pada Minggu (7/4).

“Saya ingin menunjukkan bahwa betapa orang hadir di dalam kampanye enggak perlu pakai ongkos pulang, mereka berkorban datang sendiri,” kata Ketua Kampanye Akbar Prabowo-Sandiaga, Muhammad Taufik saat ditemui pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

Dia mengatakan, peserta ada yang naik motor dan sewa pesawat dari Kalimantan dan Sumatera Barat. “Di Century dan hampir di semua hotel itu kan penuh simpatisan, ” katanya.

Menurut Taufik, antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap suatu kampanye politik baru terjadi ketika kampanye akbar Prabowo-Sandiaga digelar.

“Biasanya kan mesti ada ospul (ongkos pulang), ini enggak pakai ospul, enggak pakai apa-apa. Mereka hadir dengan kerelaannya, semangatnya untuk mendukung kemenangan Pak Prabowo,” katanya.

Taufik menambahkan para simpatisan datang sukarela untuk mendukung Prabowo dan Sandiaga dengan membawa modal sendiri selama mereka mengikuti kampanye yang diadakan sejak dini hari.

“Relawan itu dengan kerelaannya menyiapkan makanan sendiri, ada yang bubur, kue, roti, kebuli, kopi,” katanya.

Bahkan para simpatisan menyediakan makanan dan tenda melebihi kapasitas yang disediakan oleh panitia.

“Jadi ini benar-benar pesta rakyat banget, mulai jam dua belas malam mengalir orang-orang. Kita hanya keluar uang buat GBK,” katanya.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti oleh dua pasang calon. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Baca juga: Seknas Prabowo-Sandi: Kampanye di Jakarta pertanda kemenangan
Baca juga: Seknas Prabowo-Sandi siapkan 267 advokat kawal TPS
Baca juga: Kubu Prabowo-Sandi katakan Bawaslu tidak tindaklanjuti politik uang

 

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

KH Anwar Iskandar: Golput itu tidak bertanggung jawab

Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Anwar Iskandar (kanan) saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri ikrar mendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, di Pondok Pesantren An Nur 1, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Senin, (8/4/2019) (Vicki Febrianto)

Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Anwar Iskandar mengatakan bahwa jika para santri atau masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 atau golput itu merupakan tindakan tidak bertanggung jawab.

Menurut KH Anwar, para santri dan masyarakat Indonesia diharapkan menggunakan hak pilih dan menyalurkan aspirasi politiknya pada Pemilu 2019, untuk menentukan pemimpin masa depan Indonesia.

“Maka dari itu, jangan golput, orang golput itu tidak bertanggung jawab,” ujar KH Anwar, di hadapan ribuan alumni pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, di Pondok Pesantren An Nur 1, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Senin.

KH Anwar menjelaskan, menentukan pemimpin Indonesia melalui pemilu 2019, merupakan kewajiban. Memang dinyatakan bahwa Pemilu merupakan hak politik bagi warga negara Indonesia, namun, berdasarkan kajian yang ada di pesantren, mengikuti Pemilu adalah kewajiban.

“Pemilu itu kewajiban, memang banyak orang mengatakan bahwa politik itu hak warga negara. Namun, berdasar kajian pesantren, ketika hak ini bersinggungan dan keterkaitan kuat dengan menjaga negara dan menjaga agama, itu wajib diikuti,” ujar KH Anwar.

Dalam kesempatan tersebut, para santri di wilayah Malang Raya yang merupakan gabungan dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, juga mengikrarkan diri untuk mendukung calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin, pada Pemilu 2019.

Para santri yang hadir dalam ikrar tersebut, merupakan para alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Ploso Kediri, Pondok Pesantren Langitan Tuban, Pondok Pesantren Paiton Probolinggo, Pondok Pesantren Salafiyah Malang, dan lainnya.

Pada Pemilu 2019, untuk pemilihan presiden, akan diikuti oleh dua pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo yang berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin, dan pasangan calon nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto dengan pengusaha Sandiaga Uno.

KH Anwar mengatakan, saat ini, pasangan nomor urut 01, seakan-akan dimanja oleh lembaga survei yang ada di Indonesia, yang menyebutkan bahwa Jokowi-Ma’ruf Amin berada di atas angin. Namun, dengan kondisi tersebut jangan membuat lengah.

“Hampir semua lembaga survei mengatakan itu, tetapi, hasil survei yang unggul ini, jangan meninabobokan kita, sehingga kita lengah dan tidak berbuat apa-apa,” ujar KH Anwar.

Oleh karena itu, lanjut KH Anwar, diharapkan para alumni santri tersebut bisa mengetuk tiap-tiap pintu rumah masyarakat dalam upaya untuk melakukan sosialisasi Pemilu 2019. Hal tersebut harus tetap dilakukan, meskipun berdasar perhitungan beberapa lembaga survei menyatakan Jokowi-Ma’ruf Amin lebih unggul.

“Biarpun sudah unggul pada tiap survei harus tetap ada sosialisasi dari pintu ke pintu,” ujar KH Anwar.

Pemilu yang berlangsung pada 17 April 2019, berbeda dengan Pemilu sebelumnya, karena proses pemungutan suara dilakukan secara serentak untuk mengisi kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Mobil pengangkut surat suara alami kecelakaan di Kinabalu Malaysia

Ketua Kelompok Kerja Panitia Pemilu Luar Negeri (Pokja PPLN) Wajid Fauzi dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih pemilu 2019 di KPU RI, Jakarta, Senin (8/4/2019). (ANTARA News/Dewa Wiguna)

Jakarta (ANTARA) – Kelompok Kerja Panitia Pemilu Luar Negeri menyebutkan mobil yang mengangkut sekitar 900 surat suara mengalami kecelakaan lalu lintas dan terbakar dalam perjalanan dari Kota Kinabalu menuju Sandakan, Sabah, Malaysia.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Logistik KPU agar logistik yang terbakar itu segera diganti,” kata Ketua Kelompok Kerja Panitia Pemilu Luar Negeri (Pokja PPLN) Wajid Fauzi dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih pemilu 2019 di KPU RI, Jakarta, Senin.

Menurut Wajid, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut yang terjadi pada Minggu (7/4) siang hari.

Rencananya, surat suara yang diangkut kendaraan naas itu akan dikirimkan ke tiga hingga empat kotak suara keliling (KSK) di Kota Sandakan, Sabah, Malaysia.

“Semoga dalam minggu ini, sebelum Jumat logistik sudah bisa terpenuhi,” katanya.

Sementara itu. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya segera mengirim surat suara pengganti ke Kinabalu.

“Kami akan cetak karena itu kecelakaan, jadi kondisinya darurat,” katanya.

Berdasarkan jadwal dari KPU RI, proses pemungutan suara di PPLN Kinabalu akan berlangsung pada Minggu (14/4).

KPU mencatat jumlah daftar pemilih tetap (DPT) luar negeri mencapai 2.086.285, TPS (789), KSK (2.326) dan 426 pos.
Baca juga: Mobil pengangkut surat suara pilpres/DPR terbakar di Sandakan Sabah
Baca juga: Panwaslu LN Kota Kinabalu awasi pemungutan suara di Sandakan

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

TKD Jatim: Ekonomi terbukti maju

Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur untuk pemenangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin saat mengunjungi pekerja di Sidoarjo Jawa Timur, Senin (8/4) (Foto: Ist)

Sekarang ini ada yang menakut-nakuti seolah Indonesia suram, Ibu Pertiwi sedang diperkosa. Kenyataannya, rakyat merasakan ekonomi bergerak, ekonomi oke-oke saja, produksi jalan, bahkan ekspor ke luar negeri berjalan, ucapnya

Sidoarjo (ANTARA) – Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur untuk pemenangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin kian intensif bergerak menyisir suara untuk duet nomor urut 01 tersebut dengan bertemu ribuan pekerja di dua pabrik besar yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu PT Surya Multi Cemerlang kawasan Wonoayu, dan PT Yanaprima Hastapersada di Desa Cemengkalang.

“Alhamdulillah tim terus bergerak di sisa waktu ini hingga 17 April untuk semakin mempertebal kemenangan Pak Jokowi. Di Sidoarjo sendiri kami targetkan 70 persen suara,” ujar Ketua TKD Jatim Machfud Arifin di Sidoarjo, Senin.

Machfud optimistis mengingat sentra-semtra suara telah digalang, mulai dari lingkungan Nahdliyin, kelompok perempuan, hingga pekerja pabrik.

“Industri-industri besar di Sidoarjo ke 01 semua. Ini sekaligus jadi bukti bahwa perekonomian Indonesia terus tumbuh. Jadi kalau ada yang bilang pertumbuhan ‘ndasmu’ ya agak aneh juga, lha wong ternyata dunia usaha dan para pekerjanya mendukung Pak Jokowi karena merasakan ekonomi terus maju,” katanya.

Mantan Kapolda Jatim tersebut mengatakan, selain untuk mengonsolidasikan suara pekerja, upaya menyasar para pekerja pabrik juga untuk mengirimkan pesan kampanye tentang kondisi ekonomi bangsa yang terus tumbuh positif. Bahkan, Indonesia akan masuk jajaran lima besar ekonomi dunia dalam satu dekade mendatang.

“Sekarang ini ada yang menakut-nakuti seolah Indonesia suram, Ibu Pertiwi sedang diperkosa. Kenyataannya, rakyat merasakan ekonomi bergerak, ekonomi oke-oke saja, produksi jalan, bahkan ekspor ke luar negeri berjalan,” ucapnya.

Sementara itu, Direksi Titanium Lamina Granite (induk perusahaan PT Surya Multi Cemerlang) Handoyo Sudarga mengatakan, peluang usaha dan potensi perekonomian Indonesia semakin jelas ke depan di bawah kepemimpinan Jokowi.

“Untuk itulah kami mau berinvestasi di Indonesia karena kita merasakan perekonomian maju saat ini. Semoga pemilu berjalan lancar untuk kemenangan Pak Jokowi yang bersih, maju, dan merakyat,” katanya.

Saat ini, berdasarkan jumlah DPT Sidoarjo sebanyak 1.397.570, akan menerima sebanyak 7.134.614 surat suara, yang terbagi lima kategori, yakni surat suara Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota.

Nantinya, surat suara tersebut akan didistribusikan ke 5.579 TPS yang ada di 349 desa, 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo.

Pemilihan umum kali ini akan memilih anggota DPRD kota atau kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI dan juga pemilihan presiden. Pemilihan presiden diikuti oleh dua pasangan calon masing-masing pasangan Joko Widodo-Maruf Amin dan juga pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Polri-TNI jamin keamanan TPS saat pemilu di Sulteng

Kapolda Sulteng Brigjen Pol Lukman Wahyu didampingi Danrem 132/Tadulako Palu Kol. Inf Agus Sasmita memberikan keterangan kepada wartawan soal pengamanan pemilu di Sulteng, Senin (8/4). (Antaranews Sulteng/Sulapto Sali)

Personel Polda Sulteng sebanyak 4.437 orang yang akan mengamankan TPS di seluruh wilayah Sulawesi Tengah serta bantuan TNI 4.000-an personel, dan Linmas berjumlah 18.382 orang, katanya

Palu (ANTARA) – TNI-Polri menjamin keamanan pelaksanaan pencoblosan pada semua tempat pemungutan suara (TPS) saat Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden/Wapres di seluruh wilayah Sulawesi Tengah pada 17 April 2019.

“TNI dan Polri siap mengamankan pesta demokrasi ini. Silahkan datang ke TPS sesuai dengan tempat pemilihan saudara, dan gunakan hak pilih anda,” kata Kapolda Sulteng Brigjen Pol Lukman Wahyu Hariyanto usai memimpin apel jajaran Polda Sulteng di Palu, Senin.

Mantan Wakapolda Kaltim ini menegaskan bahwa Polri bekerja tetap netral dalam pelaksanaan pemilihan umum ini.

Kapolda juga meminta Polri-TNI tetap selalu menjaga kekompakan antara Satuan Kerja (Satker) yang ada di lingkungan kerja masing-masing.

Kapolda mengatakan, dalam pelaksanaan pemilu ini yang menjadi perhatian pokok pihaknya adalah pengamanan TPS. Selain itu pengaman tempat ibadah, daerah pengungsian, pengamanan hari libur serta pengamanan tempat- tempat pendidikan.

Sebelumnya, dalam apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata di Lapangan Vatulemo Palu, Kapolda mengatakan, personel yang diturunkan untuk mengamankan pelaksnaan pemilu di wilayah Sulteng sebanyak 26.819, gabungan TNI-Polri dan Linmas.

“Personel Polda Sulteng sebanyak 4.437 orang yang akan mengamankan TPS di seluruh wilayah Sulawesi Tengah serta bantuan TNI 4.000-an personel, dan Linmas berjumlah 18.382 orang,” katanya.

Ia menambahkan bahwa personel tersebut akan mengamankan 9.189 TPS yang tersebar di 13 kabupaten dan kota.

Kapolda berharap semua personel pengamanan TPS sudah dapat bersosialisasi dengan masyarakat, mempelajari kerawanan dan dapat berkoordinasi dengan semua pihak guna menciptakan suasana aman dan konduisif untuk pesta demokrasi ini.

Ia juga sangat mengharapkan dukungan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilu/pilpres dengan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memicu konflik serta segera melaporkan setiap kondisi yang dapat menggangu kamtibmas selama proses pemilu berlangsung.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Ma’ruf: Walau tidak bisa dimakan infrastruktur penting cari makan

Kampanye akbar cawapres nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin dalam acara Majelis Taklim Bersholawat di Istora Senayan, Jakarta, Senin (8/4/2019). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Jakarta (ANTARA) – Calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin mengatakan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai modal untuk memajukan perekonomian suatu bangsa.

“Infrastruktur memang tidak bisa dimakan. Tapi infrastruktur memudahkan mencari makan. Bagaimana bisa membawa hasil produksi dari satu daerah ke daerah lain tanpa ketersediaan infrastruktur,” kata Kiai Ma’ruf saat menyampaikan pidato politik dalam acara Majelis Taklim Bersholawat di Istora Senayan, Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut sekaligus menyindir pihak-pihak yang mengatakan infrastruktur tidak bisa dimakan.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur berupa jalan tol telah memudahkan mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain.

Dalam kampanye akbar tersebut, Ma’ruf juga memaparkan sejumlah keberhasilan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla diantaranya pemerintah memberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk membantu kehidupan warga miskin.

“Untuk makan, dikasih BPNT. Dikasih beras, telur,” katanya.

Sedangkan untuk membiayai pengobatan warga miskin, pemerintah memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Maka itu sudah selayaknya Pak Jokowi menyuruh kita memilihnya lagi supaya lebih banyak manfaat yang diberikannya kepada kita,” katanya.

Di akhir acara, Kiai Ma’ruf tak lupa mengajak para jamaah majelis yang hadir untuk mencoblos pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf pada 17 April 2019 mendatang. Bahkan, Ma’ruf juga menjelaskan cara mencoblos dengan menggunakan surat suara berukuran besar.

Dalam acara tersebut, Kiai Ma’ruf didampingi para ulama dan tokoh diantaranya Rais Syuriah PBNU KH Manarul Hidayat dan mantan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).

Hadir pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Dewan Pengarah TKN Diaz Hendropriyono dan juga pelantun shalawat Haddad Alwi.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Kulon Progo melakukan deklarasi pemilu bersih

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalukan deklarasi pemilu bersih dan berintegritas bersama penyelenggara pemilu dan peserta Pemilu 2019. (Foto ANTARA/Mamiek)

Kulon Progo (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalukan deklarasi pemilu bersih dan berintegritas bersama penyelenggara pemilu dan peserta Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Kulon Progo Ria Harlinawati di Kulon Progo, Senin, mengatakan deklarasi ini bertujuan untuk meminta komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penyelenggara pemilu dan peserta Pemilu 2018.

“Kami meminta elemen masyarakat untuk menjaga Pemilu 2019 ini bisa menjadi pemilu yang berkualitas, bersih dan berintegritas, serta pelaksanaan pemilu yang sesuai prosedur,” kata Ria.

Isi deklarasi pemilu bersih dan berintegritas di Kabupaten Kulon Progo, yakni menolak segala bentuk kecurangan di dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kulon Progo, menjaga keutuhan NKRI dengan tidak melakukan politik SARA, ujaran kebencian, dan hoax, tidak melakukan politik uang dengan alasan dan dalam bentuk apapun, dan melaksanakan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia mengatakan sejauh ini, Bawaslu dan penyelenggara pemilu lain selalu ada koordinasi dan komunikasi yang baik, baik OPD dan Forkominda untuk menyamakan pandangan. Jangan sampai ada perbedaan pandangan antarpenyelenggara pemilu.

“Kita selalu ada forum untuk menyamakan pandangan dengan penyelenggara pemilu,” katanya.

Selain itu, Ria mengatakan Bawawlu juga mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Forkominda sebagai persiapan Bawaslu menjelang masa pemungutan suara. Bawaslu ingin memetakan kerawanan-kerawanan yang berpotensi terjadi saat di masa tenang, pemungutan suara atau penghitungan suara.

“Kami sudah merumuskan strateginya seperti apa, strategi pengawasan, dan strategi pencegahannya. Tujuannya untuk meminimalisir potensi pelanggaran-pelanggaran atau kerawanan-kerawanan pada masa tenang dan pencoblosan,” katanya.

Wakapolres Kulon Progo Kompol Dedi Surya Dharma mengatakan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berintegritas adalah tugas Polres Kulon Progo.

“Pemilu yang bersih dan berintegritas adalah tugas polres dalam rangka pengamanan setiap rangkaian pemilu, tetap sinergi dengan unsur terkait, dan menjaga netralitas,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Kampanye Jokowi di NTT

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) menyapa sejumlah pendukungnya usai melakukan pidato politik di lapangan Sitarda, Kota Kupang, NTT Senin, (8/4/2019). Dalam kampanyenya Jokowi menargetkan menang 80 persen di provinsi NTT sekaligus mengajak masyarakat di daerah itu untuk beramai-ramai datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos.ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/foc.

Warga Nusukan kenduri untuk kemenangan Jokowi

Solo (ANTARA) – Ratusan warga Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,  menggelar kenduri untuk mendoakan kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019.

Pantauan di lapangan, Senin, sekitar pukul 16.00 WIB lebih dari 50 nasi tumpeng bancaan dikeluarkan oleh para warga baik yang berasal dari sebelah selatan maupun utara bantaran Sungai Kalianyar.

Selain nasi putih, isi tumpeng tersebut di antaranya beberapa sayuran yang direbus dan dilengkapi dengan bumbu berupa parutan kelapa, telur rebus, dan ikan asin.

Selanjutnya, tumpeng-tumpeng tersebut disusun memanjang di sepanjang Jembatan Tirtonadi yang biasa digunakan untuk pejalan kaki. Setelah dlberdoa bersama, para warga mulai dari anak-anak hingga orang tua makan bersama.

Menurut koordinator acara Sutarti, acara tersebut merupakan doa bersama untuk mendukung pelaksanaan Pilpres 2019 agar berjalan lancar dan memberikan kemenangan  bagi Jokowi-Ma’ruf.

Ia mengatakan dalam membuat nasi tumpeng tersebut para warga tidak meminta uang sumbangan dari manapun.

Salah satu warga, Hendro Atmojo berharap Jokowi kembali terpilih menjadi Presiden Indonesia periode 2019-2024.

“Kami sebagai warga yang tinggal di daerah kelahiran Jokowi berharap agar apa yang sudah dikerjakan selama lima tahun ini bisa terus meningkat,” kata warga RT 06/RW 18, Kampung Nayu Timur, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta , ini.

Acara tersebut juga dihadiri oleh ibu Jokowi, Sujiatmi Notomiharjo dan beberapa saudara perempuan Joko Widodo.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

GeKIRA nilai kampanye Prabowo-Sandi representasikan Pancasila

Sejumlah pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengikuti kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Kupang (ANTARA) – Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GeKIRA) menyatakan kampanye Prabowo-Sandi yang dilakukan di stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu (7/4) kemarin sangat mempresentasikan Pancasila.

“Kampanye politik Prabowo-Sandi di GBK kemarin bukan sekedar menjadi rekor kampanye politik terbesar sepanjang sejarah di Tanah Air, tetapi juga menjadi kampanye yang sangat merepresentasi Pancasila,” kata Ketua Umum PP Gerakan Kristiani Indonedia Raya (GeKIRA), Fary Djemi Francis kepada wartawan di Kupang, Senin (8/4).

Ia menyatakan bahwa dalam kampanye akbar itu beragam suku, agama dan profesi berkumpul di sana dan mempunyai satu tujuan yakni memenangkan Prabowo-Sandi.

Selama ini kata dia, berita yang muncul hanya tentang sholat subuh berjamaah dan ceramah dari para ulama.

Seolah-olah kampanye Prabowo-Sandi menggunakan politik identitas dan hanya terbuka untuk keyakinan tertentu saja.

“Padahal, ada ribuan umat Kristiani yang hadir di sana. Ada doa lintas agama di sana. Mulai dari Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha,” ujar Fary.

Fary yang juga hadir langsung dalam kampanye akbar itu menambahkan bahwa seluruh umat berkumpul di GBK sama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Indonesia dijadikan negara damai, adil dan makmur di bawah kepemimpinan Prabowo-Sandi.

Pemandangan tersebut lanjut Ketua Fraksi Gerindra MPR itu sekaligus membantah tudingan tentang isu khilafah yang sering difitnahkan kepada Prabowo-Sandi.

“Kami percaya dan yakin Prabowo-Sandi seorang nasionalis tulen yang akan mengayomi semua keyakinan,” tambah Ketua Komisi V DPR RI itu.

Fary menambahkan Prabowo-Sandi selama berkampanye melantangkan dan menyuarakan persoalan lapangan kerja, perbaikan ekonomi, penyelamatan aset dan tentang kedaulatan.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

TKD Jokowi-Amin ajak warga NTT jangan golput

Tim Kampanye Derah (TKD) Nusa Tenggara Timur mendampingi Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo saat menggelar kampanye akbar di Lapangan Sitarda Lasiana Kupang, Senin (8/4). (Antara Foto/Aloysius Lewokeda)

Saya minta kita semua sebagai tim sukses, mengajak semua sanak saudara, keluarga, untuk datang TPS dengan mengenakan baju putih saat datang mencoblos, katanya

Kupang (ANTARA) – Tim Kampanye Daerah (TKD) pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin (Jokowi-Amin) mengajak warga Nusa Tenggara Timur (NTT) agar menggunakan hak pilihnya atau tidak golput (golongan putih) pada Pemilu 2019.

“Bapak-ibu semua jangan sampai golput. Mari kita sama-sama coblos di 17 April nanti untuk mengantar Pak Jokowi sebagai presiden kembali,” kata Frans Lebu Raya selaku TKD Jokowi-Amin di NTT dalam kampanye akbar Capres Jokowi di Lapangan Sitarda Lasiana Kupang, Senin.

Kampanye akbar ini melibatkan puluhan ribu massa di Kota Kupang dan sejumlah kabupaten lain di Pulau Timor seperti Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Malaka, dan Belu.

Lebu Raya mengatakan, Jokowi sudah banyak memberikan perhatian untuk pembangunan di NTT selama lebih dari empat tahun terakhir dengan membangun bendungan, jalan, listrik, pelabuhan, bandara, dan pembangunan ekonomi lainnya.

Ia mengakui dukungan pembangunan ini dirasakannya sebelumnya ketika dirinya masih menjabat sebagai Gubernur NTT terutama pada periode kedua (2013-2018).

“Karena itu mari kita dukung beliau lagi. Saat kampanye di 2014 lalu Pak Jokowi tidak datang ke NTT tapi bisa menang di sini apalagi sekarang beliau sudah datang,” ujar mantan Gubernur NTT dua periode itu.

Lebu Raya juga mengajak pendukung Jokowi-Amin di NTT berperan sebagai tim sukses untuk meraih kemenangan suara di NTT dengan target mencapai lebih dari 90 persen.

“Saya minta kita semua sebagai tim sukses, mengajak semua sanak saudara, keluarga, untuk datang TPS dengan mengenakan baju putih saat datang mencoblos,” katanya.

Capres Joko Widodo tiba di Kupang untuk melakukan kampanye terbuka di Lapangan Sitarda Lasiana Kupang, Senin siang.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu didampingi Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma’ruf Amin, Erick Tohir, Ketua Harian Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Moeldoko, dan ketua TKD NTT, serta sejumlah anggota TKN.

Indonesia akan menggelar pemilihan umum pada 17 April yang meliputi pemilihan presiden, pemilihan calon anggota legislatif, dan pemilihan calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD).

Terdapat dua pasang calon presiden-wakil presiden, yaitu Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dengan nomor urut 01 serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uni dengan nomor urut 02.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Kemungkinan semua TPS di Jayawijaya gunakan sistem noken

Ketua KPU Jayawijaya Sonimo Lani. (ANTARA News Papua/Marius Frisson Yewun).

Dalam juknis sistem noken yang dimaksudkan itu adalah bukan pengganti kotak suara melainkan sistem ikat. Tetapi di dalam pengadministrasiannya kita ikuti sesuai dengan aturan yang ada. Sistem ikat/noken sudah dilegalkan, katanya

Wamena (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, memastikan kemungkinan semua tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah ini menggunakan sistem noken atau tidak seperti pada Pemilu 2018 yang menggunakan sistem kotak atau sistem nasional.

Ketua KPU Jayawijaya Sonimo Lani di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, mengatakan, pihaknya sudah menerima petunjuk teknis terkait sistem noken, hanya saja di dalam juknis tidak disebutkan TPS mana yang menggunakan sistem noken.

“Dalam juknis memang tidak disebutkan berapa wilayah (TPS) yang menggunakan sistem noken, tetapi disebutkan secara keseluruhan Jayawijaya. Memang kami mau melaporkan ke Provinsi Papua, kami di distrik/TPS tertentu bisa tidak menggunakan noken, tetapi melihat kondisi, belum tentu menjalankan100 persen buka sistem noken. Jadi belum tentu kami pastikan,” katanya.

Ia mengatakan, Kabupaten Jayawijaya dan beberapa kabupaten di wilayah adat Lapago seperti Lanny Jaya, Yalimo sudah melegalkan untuk menggunakan sistem noken.

Sistem noken yang dimaksudkan adalah bukan sebagai sarana pengganti kotak suara melainkan sebagai bentuk kesepakatan bersama warga untuk memilih calon yang disepakati bersama.

“Dalam juknis sistem noken yang dimaksudkan itu adalah bukan pengganti kotak suara melainkan sistem ikat. Tetapi di dalam pengadministrasiannya kita ikuti sesuai dengan aturan yang ada. Sistem ikat/noken sudah dilegalkan,” katanya.

Ia memastikan, walau di pusat ibu kota atau Distrik Wamena, tidak bisa seluruh TPS diterapkan sisten kotak sebab ada beberapa titik yang warganya homogen dan sudah pasti mereka memilih sistem noken atau sistem ikat.

“Pemetaan daerah-daerah yang tidak melakukan sistem noken sudah kita lakukan. Misalnya untuk Wamena kota kita harapkan untuk pelaksanaannya bukan sistem noken, tetapi tidak menutup kemungkinan sistem noken terjadi karena di pinggiran Distrik Wamena kota itu homogen. Kita bisa prediksi hampir semua (Jayawijaya) menggunakan sistem noken,” katanya.

Walau pemilu kali ini melegalkan sistem noken, KPU tetap mendistribusikan kotak-kotak suara yang sudah disediakan ke TPS-TPS.

“Karena itu sesuai dengan peraturan yang ada bahwa kotak suara wajib dikirim ke TPS,” katanya.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi: Masyarakat saling ajak ke TPS

Calon Presiden Nomor urut 01 Joko Widodo saat acara kampanye terbuka di Kota Kupang, NTT, pada Senin (8/4/2019). (ANTARA/Bayu Prasetyo)

Ya malah bersatu. Nggak apa-apa sini putih sana putih, nggak apa-apa. Berarti ke TPS putih-putih semua. Wah rukun ya kan bagus. Kita harapkan kan kita ini rukun, bersatu karena kita semuanya saudara sebangsa dan se-Tanah Air, demikian Jokowi

Kupang, NTT, (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk saling mengajak ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2019 yang dilaksanakan 17 April nanti.

“Sampaikan ke tetangga kita, kawan kita, teman kita, saudara kita, ajak tanggal 17 April pergi ke tempat pemungutan suara,” kata Jokowi dalam orasi politik saat kampanye terbuka di Lapangan Sitarda Lasiana, Kota Kupang pada Senin siang.

Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, ajakan tersebut agar masyarakat yang berpartisipasi dalam pesta demokrasi bisa lebih banyak.

Jokowi juga mengajak pendukungnya mengenakan baju putih saat pencoblosan. “Hari Rabu 17 April datang berbondong-bondong ke TPS pakai baju putih. Tapi kalau nggak ada baju putih, pakai baju yang lain juga tidak apa-apa,” ujar Jokowi.

Ia juga tidak mempermasalahkan usulan dari Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno yang juga mengajak masyarakat mengenakan baju putih agar tidak terkotak-kotak sewaktu hari pemilu.

“Ya malah bersatu. Nggak apa-apa sini putih sana putih, nggak apa-apa. Berarti ke TPS putih-putih semua. Wah rukun ya kan bagus. Kita harapkan kan kita ini rukun, bersatu karena kita semuanya saudara sebangsa dan se-Tanah Air,” demikian Jokowi.

Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu 2019 pada 17 April yang terdiri dari Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif.

Dua pasang calon presiden dan wakil presiden yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan nomor urut 01 serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan nomor urut 02.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Akademisi: Banyak “Swing Voter” Pemilu 2019

Akademisi Universitas Pattimura Ambon Amir Faisal Kotarumalos (Foto: ANTARA/Dok. pribadi)

Ambon (ANTARA) – Pemilu Serentak 2019 akan diwarnai dengan tren “swing voter” karena masyarakat mulai cenderung memilih pemimpinnya berdasarkan profil dan ketokohannya, kata Amir Faisal Kotarumalos, akademisi Universitas Patimura Ambon.

“Yang saya lihat memang nantinya akan ada banyak swing voter, saya kira itu sah-sah saja karena masyarakat boleh memilih sesuai selera dan keinginan mereka,” kata Amir, di Ambon, Senin,

Amir Faisal Kotarumalos merupakan Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) Unpatti Ambon. Ia juga mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pada perguruan tinggi tersebut.

Swing voter adalah istilah yang merujuk pada kelompok pemilih sebelumnya mendukung partai tertentu, tapi kemudian mengubah dukungannya dan memilih calon atau tokoh dari partai lain.

Amir mengatakan banyak swing voter bisa disebabkan oleh beberapa aspek, tidak hanya karena masyarakat Indonesia mudah dibujuk, tapi juga dikarenakan mereka mulai memilih berdasarkan profil seorang tokoh.

Dalam hal ini, elektabilitas partai tidak lagi menjadi pertimbangan utama, tetapi menurutnya, ketokohan dan hasil kerja nyata yang pernah dilakukan calon pemimpin menjadi alasan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya.

Karena itu, partai-partai harus bekerja keras untuk sosialisasi dan menaikkan elektabilitasnya di masyarakat sebelum 17 April 2019.

“Kita bisa lihat dari tren yang terjadi selama beberapa waktu terakhir, masyarakat kita mulai berbondong-bondong mencari tahu latar belakang kehidupan para calon pemimpin mereka,” katanya lagi.

Di Maluku, menurut pengamatan Amir, tren pemilih untuk pemilu presiden juga mengalami perubahan yang cukup signifikan di kalangan pemilih tradisional dan kelompok agama.

Ada kecenderungan pemilih tradisional di kalangan muslim untuk memilih calon presiden dengan nomor urut 02. Sedangkan pemilih tradisional di kalangan Kristen Protestan dan Katolik cenderung memilih calon presiden nomor urut 01.

“Saya lihat memang ada perubahan pilihan di kalangan pemilih tradisional. Ada kecenderungan masyarakat Maluku saat ini cenderung memilih pemimpin yang memiliki kesamaan ideologi,” ujar Amir pula.

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu sarankan gunakan barcode untuk pemilu di luar negeri

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menjelaskan kerawanan pemilu luar negeri, di Jakarta, Senin (8/4/2019). (Boyke Ledy Watra)

Kami tidak bisa mengawasi ke setiap pintu rumah masing-masing apalagi tenaga pengawas juga terbatas, oleh karena itu perlu barcode, kata dia

Jakarta (ANTARA) – Bawaslu RI menyarankan agar Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN) bisa menyediakan barcode pada surat suara demi meminimalkan potensi kecurangan pemilu.

“Khususnya pemilihan lewat pos, ini titik rawan tertinggi, barcode ini guna mengidentifikasi surat suara keluar dengan yang dikirim kembali ke KPU itu sama,” kata Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, di Jakarta, Senin.

Sampai saat ini, menurut dia, baru dua kota dari 34 kota di luar negeri yang menyediakan barcode untuk surat suara, yaitu Taipei dan New York.

“Kami tidak bisa mengawasi ke setiap pintu rumah masing-masing apalagi tenaga pengawas juga terbatas, oleh karena itu perlu barcode,” kata dia.

Menyediakan barcode ini dianggap belum terlambat, karena pencoblosan di luar negeri baru dimulai hari ini, Senin 8 April 2019. Pemungutan suara akan digelar sampai 14 April dengan daftar pemilih tetap 2.058.191 pemilih pada 260 PPLN.

Pada pemetaan potensi kerawanan pemilu, Bawaslu memberikan perhatian lebih pada dua daerah pemilihan luar negeri yakni Malaysia dan Hongkong.

“Ada temuan yang sedang kita investigasi di Malaysia, nanti kita informasikan. Terkait laporan praktik jual beli suara di sana akan menjadi pengayaan informasi,” katanya.

Sementara di Hongkong, lanjut dia sudah menjadi preseden dari pemilu sebelumnya soal kekurangan surat suara, hal ini bisa menimbulkan potensi kerawanan pemilu.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Majelis taklim di Gorontalo deklarasi dukung Jokowi-Amin

Tokoh masyarakat Rahmad Gobel (kelima kanan) bersama tokoh adat bersama pengurus majelis taklim membacakan deklarasi dukungan untuk pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Kota Gorontalo, Gorontalo, Senin (8/4/2019). (ANTARAFOTO/Adiwinata Solihin)

Kami merasa bahwa bapak Jokowi bekerja dengan hati dan KH Ma’ruf Amin adalah ulama besar yang harus kita ikuti, ucapnya

Gorontalo (ANTARA) – Sejumlah majelis taklim se-Provinsi Gorontalo mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di mess haji Kota Gorontalo, Senin.

Ketua Panitia kegiatan itu, Sabrin Gani mengatakan, Majelis Taklim Ahlusunah Waljamaah sepakat untuk melaksanakan deklrasi dukungan itu.

“Kami merasa bahwa bapak Jokowi bekerja dengan hati dan KH Ma’ruf Amin adalah ulama besar yang harus kita ikuti,” ucapnya.

Menurutnya, Jokowi adalah seorang yang kuat bekerja untuk rakyat, dan KH Ma’ruf Amin adalah orang yang terpercaya.

Sementara itu, tokoh Gorontalo Rachmad Gobel yang membacakan deklarasi dukungan tersebut mengatakan, pemilu adalah sarana demokrasi untuk memilih pemimpin, pemerintahan dan wakil rakyat.

“Pemilu sebagai terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat, sebagai negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI yang menjunjung semangat Bhineka Tunggal Ika,” jelasnya.

Pernyataan sikap majelis taklim pada deklarasi itu, yaitu mengimbau kepada semua pihak untuk ikut berpartisipasi aktif menciptakan suasana aman dan kondusif, serta mendukung pelaksanaan tugas KPU, Bawaslu, TNI dan Polri dalam menyukseskan terlaksananya Pemilu 2019.

Mengimbau semua warga negara yang berhak memilih agar pada 17 April nanti mendatangi TPS dan menyalurkan hak suara secara bertangggung jawab demi kesinambungan kepemimpinan nasional dan terjaminnya pelaksanaan program-program pembangunan.

Menolak dengan keras upaya pihak tertentu yang menyebarkan berita hoaks, fitnah, hasutan, ujaran kebencian dan memanfaatkan sarana peribadatan untuk kegiatan politik praktis.

Selain itu mendukung aparat kepolisian untuk menindak tegas para penyebar fitnah karena dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Bangsa Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin bangsa yang visioner, tegas, berahlak hulkarimah serta telah teruji kepemimpinannya dalam menjawab berbagai tantangan bangsa, berkomitmen, menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan prinisp Bhineka Tunggal Ika,” tambahnya.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

ASN Mimika di luar daerah diminta kembali untuk gunakan hak pilih

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng (kanan) didampingi penjabat Sekda Mimika, Marthen Paiding ketika diwawancara wartawan di Timika. (ANTARA News Papua / Jeremias Rahadat)

Timika (ANTARA) – Bupati Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Eltinus Omaleng, mengajak seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemkab Mimika menggunakan hak pilih pada pemilu tanggal 17 April mendatang.

Eltinus di Timika, Senin memerintahkan agar semua pegawai dan pejabat yang masih berada di luar kabupaten Mimika agar segera kembali ke Timika paling lambat pada Rabu (1/4) pekan ini.

“Saya memberikan kesempatan mulai 8 – 10 April untuk semua pimpinan OPD dan pegawai yang ada di luar Mimika agar sudah harus ada di tempat,” kata Eltinus.

Eltinus juga mengajak seluruh pegawai di lingkungan pemkab Mimika untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan pesta demokrasi memilih presiden dan wakil presiden termasuk pada wakil rakyat.

“Silahkan pakai hak masing-masing untuk memilih pemimpin kita. Jadi tidak boleh lagi keluar daerah. Saya harap agar semua pejabat dan pegawai ada di tempat,” ujarnya.

Bahkan Eltinus memerintahkan para kepala distrik untuk dapat bekerja sama dengan penyelenggara pemilu di distrik masing-masing dalam rangka menjaga dan mengawal hasil pdmungutan suara di wilayah masing-masing hingga penyerahan hasil pemungutan kepada KPU di Mimika.

Sementara itu bertepatan dengan pesta demokrasi dan perayaan hari besar keagamaan, ASN di lingkungan Pemprov Papua akan libur mulai 17 – 22 April dan kembali berkantor pada Selasa 23 April.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Panwaslu LN Kota Kinabalu awasi pemungutan suara di Sandakan

Beberapa amplop surat suara yang sudah dicoblos oleh para WNI di China dan Mongolia dimasukkan dalam kotak suara tertutup di Sekretariat PPLN Beijing pada Selasa (2/4/2019). Kotak surat tersebut baru dibuka pada 17 April 2019 saat penghitungan surat suara. (ANTARA News/M. Irfan Ilmie).

Sandakan (ANTARA) – Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Kota Kinabalu melakukan pengawasan pada pemungutan suara di Sandakan NegerI Sabah, Malaysia.

Ketua Panwaslu LN Kota Kinabalu, Istiqlal melalui anggotanya Imanuddin Siregar di Sandakan, Senin menyatakan, pihaknya terus memantau proses pelaksanaan pemilu di negara itu mulai dari semua tahapan hingga hari penghitungan suara nantinya.

Imanuddin menambahkan, pemungutan suara pilpres dan DPR RI khusus bagi WNI yang bekerja di perkebunan atau ladang dilakukan mulai Senin hingga Rabu (10/4).

Proses pemungutan suara menggunakan sistrm kotak suara keliling (KSK) membutuhkan pengawasan ketat demi kelancaran pelaksanaannya.

Pada hari pertama pemungutan suara di Sandakan, diawali di perkampungan nelayan dan pertokoan yang mempekerjakan WNI..

Mekanisme pemungutan suaranya, yakni petugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) membawa kotak suara keliling mendatangi WNI berada.

Hari pertama pemungutan suara pilpres dan DPR RI secara umum berlangsung lancar.

Mengenai kebakaran mobil pengangkut logistik pemilu di Jalan Sapi Nangoh Paitan Sandakan, dia mengakui telah mendapatkan laporan.

Bahkan telah berkoordinasi dengan PPLN Kota Kinabalu. Masalah itu langsung ditangani dan dilaporkan ke KPU melalui Pokja Pemilu Luar Negeri.

Adapun logistik pemilu yang ikut terbakar adalah tiga buah kotak suara dan ribuan lembar surat suara ditambah peralatan pencoblosan lainnya. 
Baca juga: 900 surat suara hangus terbakar di Kinabalu
Baca juga: PPLN pastikan pemilih di negara konflik tetap mencoblos
Baca juga: Untuk pertama kali WNI Mongolia gunakan hak pilih
Baca juga: Pekerja migran berharap pemilu hasilkan pemimpin pro-perlindungan WNI

 

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

Sistem Kepartaian di Dunia

Sistem Kepartaian di Dunia

Setiap negara menganut sistem kepartaian yang berbeda-beda. Perbedaan sistem tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangan.

COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sepucuk surat dari Mongolia

Beberapa amplop surat suara yang sudah dicbolos oleh para WNI di China dan Mongolia dimasukkan dalam kotak suara tertutup di Sekretariat PPLN Beijing pada Selasa (2/4/2019). Kotak surat tersebut baru dibuka pada 17 April 2019 saat penghitungan surat suara. (M. Irfan Ilmie).

Mungkin ini untuk pertama kalinya ya, ada warga kita di Mongolia yang menggunakan hak pilihnya,”

Beijing (ANTARA) – Senin tanggal 1 April 2019 seolah menjadi titik nadir dalam sejarah pesta demokrasi kaum dispora Indonesia di luar negeri tatkala seorang kurir menyodorkan sepucuk amplop putih berukuran sedang melalui loket pos penjagaan.

Sepintas tidak ada yang istimewa dari amplop putih yang diterima petugas pos penjagaan gedung Kedutaan Besar RI di Beijing, tepat saat matahari pertama di bulan April 2019 menyingsing.

Amplop itu dianggapnya sama dengan surat-surat masuk lainnya. Di tangan petugas tata usahalah baru diketahui, ternyata amplop putih itu sangat istimewa bagi Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Beijing.

Begitu diterima dari staf TU tadi, Minny Elisa Yanggah selaku anggota PPLN Beijing yang bertanggung jawab atas pengiriman surat suara Pemilu 2019 via pos dengan langkah sigap memasukkan amplop putih tersebut ke dalam kotak suara tersegel.

Sepucuk amplop putih dari seorang warga negara Indonesia di Mongolia itu kini sudah berbaur dengan amplop lainnya di dalam kotak suara berbahan plastik transparan tertutup rapat.

“Mungkin ini untuk pertama kalinya ya, ada warga kita di Mongolia yang menggunakan hak pilihnya,” kesan Ketua PPLN Beijing Oei Edy Susanto menanggapi datangnya surat suara dari Mongolia itu.

Sejak pertama kali terbentuk pada Maret 2018, lima anggota PPLN Beijing diliputi syak-wasangka, bisa atau tidak menghimpun ribuan WNI yang tersebar di 22 provinsi/munisipalitas di China daratan dan Mongolia agar bisa menggunakan hak konstitusionalnya memilih pemimpin negeri yang didambakannya.

Wilayah kerja PPLN Beijing sama dengan KBRI Beijing yang juga mencakup wilayah Mongolia, negara yang namanya tidak asing dalam buku-buku sejarah kerajaan di bumi Nusantara pada 1293 saat Kubilai Khan mengirimkan 30.000 bala tentaranya menginvasi Kerajaan Singhasari di Jawadwipa (sekarang Pulau Jawa).

Dalam satu kesempatan di sela-sela Bimbingan Teknis Pemilu 2019 di Beijing pada April 2018, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan pernah memberikan saran kepada PPLN Beijing untuk bisa mendapatkan pemilih di Mongolia.

Demikian dengan Ketua Pokja Pemilu Luar Negeri Kemlu RI Wajid Fauzi dalam kunjungan kerjanya ke KBRI Beijing pada tahun lalu juga bersedia membantu supervisi kalau-kalau PPLN Beijing memerlukan biaya untuk pendaftaran, pencocokan, dan penelitian calon pemilih di Mongolia.

Sayangnya, hal itu bukanlah pekerjaan mudah. Beberapa kali upaya yang dilakukan pihak Protokoler dan Kekonsuleran KBRI Beijing untuk bisa menjaring calon pemilih juga tidak membuahkan hasil, padahal sudah dibantu oleh Kementerian Luar Negeri Mongolia.

Duta Besar RI untuk China merangkap Mongolia Djauhari Oratmangun juga sempat menyampaikan persoalan tersebut saat bertemu dengan Menlu Mongolia Tsogtbaatar Damdin.

Dubes Djauhari yang untuk pertama kalinya bertemu Menlu Tsogtbaatar di Ibu Kota Mongolia di Ulaanbaatar pada 7 Desember 2018 itu juga sedang menyinggung berbagai persiapan menjelang pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia itu.

Upaya mencari calon pemilih di negara yang terkurung di antara dua negara besar, Rusia dan China, itu belum juga membuahkan hasil.

Saran Munkhsaran, dosen National University of Mongolia, sempat memberikan beberapa nama WNI yang tinggal di Mongolia berikut nomor kontak.

Namun dari penelusuran nomor kontak yang diperoleh dari dosen perempuan yang fasih berbahasa Indonesia itu tak ada satu pun yang tersambung.

“Mungkin mereka sudah pindah ke negara lain,” komentar Saran yang selama ini sering membantu KBRI Beijing sebagai tenaga penghubung di Mongolia setelah beberapa nomor kontak yang diberikan tidak bisa dihubungi.

Kabar dari Osaka Dubes RI untuk China merangkap Mongolia Djauhari Oratmangun (kiri) berbincang santai dengan Menlu Mongolia Tsogtbaatar Damdin di Ulaanbaatar pada 7 Desember 2018. (M. Irfan Ilmie)

Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) sudah beberapa kali direvisi dan beberapa kali pula telah dikirimkan ke KPU melalui Pokja Pemilu Luar Negeri di Jakarta.

Namun untuk calon pemilih dari negara yang mayoritas wilayahnya tanah gersang dan padang pasir itu tak kunjung datang jua.

Ada satu WNI yang sempat berhasil dihubungi, tapi tidak berlangsung lama putus kontak. “Mungkin dia sudah tidak tinggal lagi di Mongolia,” ucap Arif Caturiyanto, anggota PPLN Beijing, saat berusaha menghubungi nomor kontak WNI tersebut yang tidak kunjung tersambung itu.

Di tengah kepasrahan para anggota PPLN Beijing untuk memberikan pelayanan kepada WNI dalam memenuhi hak konstitusionalnya di mana pun berada, tiba-tiba datang kabar dari PPLN Osaka.

PPLN yang berkantor di wilayah barat daya Jepang itu memberikan informasi kepada PPLN Beijing mengenai telah diterbitkannya formulir A5 kepada seorang WNI yang hendak pindah tempat pemungutan suara (TPS).

PPLN Beijing tidak menyiakan informasi tersebut dengan mencatat nama dan nomor kontak seorang WNI yang hendak pindah kerja ke Mongolia itu.

Kontak-kontakan dua arah Beijing-Osaka pun diintensifkan karena PPLN Beijing tidak ingin “buruan barunya” hilang seperti pengalaman yang sudah-sudah.

Gayung pun makin bersambut. Si WNI juga proaktif berkomunikasi dengan PPLN Beijing demi menjaga hak suaranya jangan sampai hilang sia-sia.

Pencantuman alamat WNI tersebut mutlak diperlukan oleh PPLN Bejing agar tidak ditolak oleh sistem komputer di KPU.

Tentu ini menjadi masalah tersendiri karena sebenarnya hingga menjelang batas akhir pengiriman DPTLN, Si WNI pria itu belum tahu persis, di mana dia tinggal selama di Mongolia nanti.

Namun Si WNI tidak kurang akal, dikirimkanlah alamat salah satu hotel berbintang di Kota Ulaanbaatar agar namanya tetap bisa tercantum dalam DPTLN termutakhir.

Beberapa hari menjelang logistik Pemilu 2019 dari Jakarta tiba di Beijing, Si WNI itu barulah bisa memberikan alamat lengkap sesuai dengan domisili barunya di Mongolia.

Pada 19 Maret 2019, semua amplop besar berisi surat suara pasangan Capres-Cawapres, calon anggota DPR dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, formulir C6, petunjuk pencoblosan, amplop untuk pengiriman kembali ke Beijing, dan dua amplop untuk kedua surat suara, sudah siap dikirim.

Amplop untuk pemilih di Mongolia dikirimkan keesokan harinya bersama amplop milik 816 WNI lainnya yang tinggal di 18 provinsi di daratan Tiongkok.

Di dalam amplop besar terdapat amplop putih berukuran sedang yang sudah dibubuhi perangko seharga 8 RMB (Rp16.950) oleh petugas Kelompok Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Beijing untuk memudahkan para WNI di luar Kota Beijing mengirimkan kembali melalui kotak pos.

Hanya WNI di Mongolia yang mengirim amplop sedang berisi kedua surat suara terpisah dalam dua amplop kecil tertutup itu ke Beijing via pos dengan biaya sendiri karena tidak tersedianya perangko Mongolia di China.

Dalam tempo 12 hari, amplop putih yang membungkus ketulusan berdemokrasi WNI di Mongolia itu tiba dengan selamat di Beijing.

PPLN dan KPPSLN Beijing akan menjaga amanat itu hingga 17 April 2019 saat bilik-bilik suara di Indonesia telah ditutup bagi pemilih.

Baca juga: “Tiis ceuli, caang panon”, demokrasi ala Kampung Naga

Baca juga: Semangat Pemilu 2019 di tenda pengungsian
 

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019

KPU: Jumlah pemilih di Lampung tercatat 6.074.137 jiwa

Jumlah tersebut terdiri dari 3.101.750 pemilih laki-laki dan 2.972.387 pemilih perempuan, katanya

Bandarlampung (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mencatat jumlah pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebanyak 6.074.137. Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) tersebut berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Lampung pada Desember 2018.

“Jumlah tersebut terdiri dari 3.101.750 pemilih laki-laki dan 2.972.387 pemilih perempuan,” kata Komisioner KPU Divisi Teknis, Ahmad Fauzan di Bandarlampung, Senin.

Fauzan merincikan dari 6.074.137 DPT terbagi 15 kabupaten/kota, di antaranya 790.149 pemilih di Kabupaten Lampung Timur, 950.566 Lampung Tengah, 287.115 Tulang Bawang, 153.674 Mesuji, 759.195 Lampung Selatan, 196.475 Tulang Bawang Barat, 329.655 Pesawaran, 339.460 Waykanan, 295.934 Pringsewu, 454.242 Tanggamus, 211.793 Lampung Barat, 112.343 Pesisir Barat, dan 441.051 Lampung Utara.

“Untuk Kota Bandarlampung sebanyak 638.174 pemilih dan Kota Metro sebanyak 114.311 pemilih,” kata dia.

Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan 264 desa 3.440 TPS, Lampung Tengah 28 kecamatan 311 desa 3.953 TPS, Tulang Bawang 15 kecamatan 151 desa 1.216 TPS, Lampung Selatan 17 kecamatan 360 desa 3.095 TPS, Mesuji tujuh kecamatan 105 desa 601 TPS, Tulang Bawang Barat sembilan kecamatan, 96 desa 797 TPS.

Kemudian Pesawaran 11 kecamatan 144 desa 1.481 TPS, Waykanan 14 kecamatan 227 desa 1.518 TPS, Pringsewu sembilan kecamatan, 131 desa 1.416 TPS, Tanggamus 20 kecamatan 302 desa 1.975 TPS, Lampung Barat 15 kecamatan 136 desa 966 TPS, Pesisir Barat 11 kecamatan 118 desa 484 TPS, dan Lampung Utara 23 kecamatan 247 desa 2.081 TPS.

“Kota Bandarlampung 20 kecamatan 126 kelurahan 2.777 TPS dan Kota Metro lima kecamatan 22 kelurahan 466 TPS. Jadi total keseluruhannya adalah 228 kecamatan, 2.640 desa/kelurahan, dan 26.265 TPS,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

KPU Sulsel-LAPAR sosialisasi pemilu warga tinggal di pulau

Suasana sosialisasi dan dialog interaktif tentang kepemiluan di aula Kelurahan Pulau Lae-lae, Makassar, Sulawesi Selatan. FOTO/Dokumentasi.

Kami terus menggenjot pelaksanaan sosialisasi untuk mengajak masyarakat gunakan hak pilihnya serta mengawal pemilu yang berkualitas, papar Iqbal

Makassar (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan bersama Lembaga Advokasi dan Pendidikan untuk Rakyat (LAPAR) Sulsel melaksanakan sosialisasi pemilu di Pulau Lae-lae dirangkaikan dialog tentang kepemiluan sebagai bagian dari edukasi kepada pemilih di pulau setempat.

“Bagi para warga pulau yang sudah memiliki hak suara untuk menyalurkan hak suaranya di TPS, jangan sampai tidak memilih alias golput,” kata Komisioner KPU Sulsel, Faizal Amir, Senin.

Ia menjelaskan, pemilu tahun ini dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2019. Pemilih akan mendapatkan lima surat suara yakni, surat suara calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan anggota DPD-RI.

Faizal mengatakan, pihaknya terus meningkatkan partisipasi pemilih di berbagai lokasi menjelang pemilihan presiden dan anggota legislatif, 17 April 2019 termasuk di wilayah kepulauan.

Faizal menambahkan sosialisasi menjelang pencoblosan iti terkait teknis pemilihan dan pemahaman kepemiluan. Ia berharap warga pulau Lae-lae dan sekitarnya bisa peduli terhadap proses pemilihan umum.

Tak hanya menggelar sosialisasi, diskusi pemilu juga dilakukan dengan berbagai komunitas masyarakat di Makassar. Lembaga LAPAR Sulsel ikut memberikan edukasi mengenai pemilu termasuk warga di pulau wilayah pesisir Kota Makassar.

Direktur LAPAR Sulsel, Iqbal Arsyad pada kesempatan itu menuturkan kegiatan sosialiasi ini untuk menyasar pemilih wilayah kepulauan atau daerah yang mungkin belum terjangkau informasi pemilihan umum secara merata.

“Kami terus menggenjot pelaksanaan sosialisasi untuk mengajak masyarakat gunakan hak pilihnya serta mengawal pemilu yang berkualitas,” papar Iqbal.

Sementara warga pulau yang mengetahui sosialisasi pemilu tersebut ikut antusias mengikuti jalannya sosialisasi di gedung serbaguna Kelurahan Lae-lae, Makassar, Sulsel.

Warga Pulau Lae-lae, Umrawati usai sosialiasi itu memberikan apresiasi pada kegiatan KPU Sulsel dan LAPAR terkait sosialisasi yang dilakukan guna memberikan pendidikan atau pemahaman kepada masyarakat yang ada di pulaunya.

“Melalui sosialisasi ini kami warga pulau bisa mengetahui seperti apa proses pemilihan yang akan kami lakukan nanti atau mungkin masih ada yang belum dimengerti warga, terkait tata cara mencoblos dan mengenali surat suara yang akan digunakan,” katanya.

Sosialisasi tersebut dikemas dalam dialog interaktif serta games terkait kepemiluan. Acara ini dihadiri Komisioner KPU Sulsel, Faizal Amir, Direktur LAPAR Sulsel, Iqbal Arsyad, Penggiat Demokrasi, Fadlan L Nasurung dan Relawan Demokrasi KPU setempat.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

KPU Surakarta optimistis partisipasi pemilih lebihi target

Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti (kanan) didampingi Koordinator Divisi Bidang Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Surakarta, Kajad Pamuji Joko Waskito (kiri) sata memberikan keterangan persiapan KPU Pemilu 2019 di Kantor KPu Surakarta, Senin. (Foto:Bambang Dwi Marwoto)

Solo (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta optimistis partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 di Solo, Jawa Tengah, meningkat atau melebihi angka yang ditargetkan 77,5 persen.

KPU Surakarta partisipasi pemilih pada Pemilu tahun ini, ditargetkan 77,5 persen, tetapi kami tetap optimistis bisa melebihi hasil Pilpres 2014 sekitar 81 persen, kata Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti, di Kantor KPU Surakarta, Senin.

“Surakarta pada Pilpres 2014 partisipasi pemilih sekitar 81 persen atau nomor tiga, setelah Kabupaten Boyolali dan Salatiga. Kami berharap dengan melihat antusias masyarakat pada Pemilu tahun ini, bisa lebih banyak lagi dibanding Pilpres sebelumnya,” kata Nurul.

Nurul mengatakan KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019, terus melakukan sosialisasi baik melalui badan Ad Hoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan sekarang sudah terbentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), dan relawan demokrasi, serta semua komisioner.

“Berbagai upaya kegiatan sosialisasi sudah dilaksanakan. Dan, kegiatan terakhir sosialisasi di komunitas pelari dan masyarakat di Surakarta,” katanya.

Kendati demikian, KPU mengimbau masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih silahkan hadir berbondong-bondong ke TPS, pada tanggal 17 April 2019, mulai pukul 07.00 WIB hingga Pukul 13.00 WIB.

Masyarakat yang mempunyai hak pilih, kata dia, pastikan sudah terdaftar dan sudah mempunyai pilihan, sehingga saat mencoblos surat suara di TPS sah atau dengan benar.

Nurul mengatakan KPU Surakarta hingga sekarang sudah menyelesaikan kegiatan sortir dan pelipatan surat suara, pada Sabtu (6/4). Logistik Pileg dan Pilpres Pemilu 2019 di KPU Surakarta sudah seluruhnya ada, dan sejumlah barang sudah dipindahkan ke gudang lima kecamatan di Solo.

Lima gudang itu, yakni gudang bekas SDN Baturono di Kecamatan Pasar Kliwo, Aula kantor Kelurahan Serengan (Serengan), Gedung Serba Guna Kalurahan Karangasem (Laweyan), Kantor STP (Jebres), dan kantor KPU (Banjarsari).

Nurul mengatakan Surat suara yang rusak sudah dilaporkan ke KPU pusat, yakni untuk DPR RI 0,88 persen, DPRD 1,3 persen, DPRD kota 0,99 persen. Dengan rincian DPR RI surat suara rusak sebanyak 805 lembar, DPRD Provinsi 805 lembar, DPRD Kota Dapil 1 sebanyak 177 lembar, untuk Dapil 2 (131), Dapil 3 (136), Dapil 4 (147), dan Dapil 5 (211).

Koordinator Divisi Bidang Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Surakarta, Kajad Pamuji Joko Waskito, menambahkan hasil dari rapat pleno menetapkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan 3 (DPTPH-3) untuk Kota Solko, jumlah sama secara angka sebanyak 421.999 pemilih.

Menurut Kajad Pamuji hasil pemiliharaan DPT tercatat pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 998 pemilih, dan masyarakat yang pindah memilih keluar daerah atau daftar pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 2.951 pemilih, sedangkan pindah memilih (DPTb) masuk 4.059 pemilih.

“Jumlah pemilih di Solo hasil pemeliharaan DPT masih surplus, artinya surat suara masih mencukupi kebutuhan. Namun, kami masih menunggu surat suara pengganti yang rusak itu,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Prabowo: 17 April kesempatan membuat sejarah untuk Indonesia

Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto saat berorasi di hadapan ribuan pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Senin (8/4/2019). (ANTARA News/Luqman Hakim)

Yogyakarta (ANTARA) – Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto mengajak pendukungnya menjadikan momentum pemungutan suara Pilpres 17 April  2019 sebagai kesempatan uuntuk mengukir sejarah Indonesia.

“Nanti 17 April ini adalah kesempatan saudara-saudara membuat sejarah untuk Indonesia,” kata Prabowo saat berorasi di hadapan ribuan pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Senin.

Prabowo berharap suara pada Pemilu 17 April yang diberikan para pendukungnya untuk pasangan Capres-Cawapres Nomor urut 02 nantinya dimaksudkan untuk menyelamatkan anak cucu Bangsa Indonesia.

Menurut dia, masyarakat khususnya kalangan anak muda harus berpikir bahwa alasan mereka mencoblos tidak semata-mata untuk memilihnya menjadi presiden, akan tetapi untuk menyelamatkan orang tua mereka agar tidak lagi terbelit kesulitan.

“Jangan hanya berpikir untuk menjadikan Prabowo-Sandi sebagai capres dan cawapres (saja), itu tidak cukup,” kata dia.

Selain itu, Prabowo dalam orasinya juga menyerukan seluruh pendukungnya untuk secara serentak agar mengawal tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah masing-masing agar terhindar dari manipulasi suara atau berbagai kecurangan lainnya.

“Setiap insan harus lari untuk menegakkan dan meraih keadilan, 17 April jangan mau dicurangi, jangan mau diakal-akali. Jaga TPS, lihat jangan sampai ‘tuyul-tuyul’ ikut mencoblos, jangan sampai ada hantu-hantu yang ikut nyoblos,” kata Prabowo.

“Kampanye Akbar Capres 02 Prabowo Subianto di Stadion Kridosono” itu juga dihadiri sejumlah tokoh di antaranya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais, Ketua BPN Prabowo Sandi Djoko Santoso serta Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo.
Baca juga: Seknas Prabowo-Sandi: Kampanye di Jakarta pertanda kemenangan
Baca juga: Ketua Golkar Wonosobo diberhentikan karena dukung Prabowo-Sandi
Baca juga: KPK respons pernyataan Prabowo soal kebocoran anggaran
Baca juga: Ma’ruf persilakan Prabowo lapor KPK soal kebocoran anggaran

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

Siapkah hakim tangani sengketa pemilu?

Ilustrasi – Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan (tengah) ketika diwawancarai awak media di gedung KPU RI sebelum rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih Pemilu 2019, di Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019). (Dewa Wiguna)

Jakarta (ANTARA) – Tanpa terasa Pemilihan Umum tinggal beberapa hari lagi, tetapi pertanyaan mendasarnya adalah sudah betul-betul siapkah Bangsa Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia ?

Tanggal 17 April 2019 akan menjadi ajang pertama pemilihan umum yang serentak yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan juga anggota DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, kota, dan kabupaten. Jika calon pemilih di DKI Jakarta hanya akan memperoleh empat surat suara yakni untuk memilih anggota DPD, DPR, serta DPRD provinsi dan juga presiden maka di provinsi-provinsi lainnya terdapat calon DPD, DPR, DPRD provinsi, kota dan kabupaten serta pilpres.

Jadi, bisa dibayangkan, ratusan juta calon pemilih dalam pemilihan umum serentak ini bakal dibuat “pusing”. Jika pemilihan presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasang calon calon, yakni Joko Widodo-Ma’ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, maka betapa sulitnya memilih wakil-wakil rakyat.

Terdapat 34 provinsi, serta 514 kota dan kabupaten, sehingga terbayang belasan hingga puluhan ribu calon anggota legislatif. Untuk tingkat nasional, terdapat tidak kurang dari 16 partai politik, sedangkan untuk Provinsi Aceh juga muncul empat partai tingkat daerah alias lokal.

Apabila satu parpol sedikitnya mengajukan 20 hingga 30 calon legislator untuk setiap daerah tingkat dua baik kabupaten maupun kota maka dapat dibayangkan betapa terjejalnya otak dan pikiran jutaan calon pemilih. Sekarang saja sedikitnya terdaftar 190,77 juta calon pemilih di Tanah Air tercinta ini.

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuka kesempatan bagi calon-calon pemilih terutama yang diperkirakan bakal berpindah lokasi pada saat 17 April mendatang untuk mendaftar ulang sehingga bisa tetap mencoblos alias tak kehilangan hak suaranya maka bisa dibayangkan jumlah calon pemilih akan semakin “menumpuk”.

Tentu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU.RI) dengan bantuan serta dukungan KPU provinsi, kabupaten serta kota masih harus “mandi keringat” supaya calon pemilih yang benar-benar resmi terdaftar, pada saatnya tiba dapat memberikan hak suaranya.

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah menyiapkan sekitar 272.000 prajuritnya untuk menjaga keamanan pemungutan suara mulai dari masa kampanye, minggu tenang, pencoblosan, hingga perhitungan suara.

TNI juga mengerahkan sekitar 200.000 prajuritnya, belum lagi nantinya pelantikan para wakil rakyat hingga presiden serta pasangannya pada Oktober 2019.

Kesiapan hakim

Mahkamah Agung telah mengumumkan bahwa lembaga negara di bidang hukum ini sudah menyiapkan tidak kurang dari 234 hakim untuk persidangan-persidangan yang menyangkut sengketa pemilihan umum.

Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA, Supandi, mengatakan pihaknya telah siap bekerja “pontang-panting” siang dan malam guna menyidangkan hingga memutuskan perkara-perkara mengenai sengketa pesta demokrasi ini.

Supandi memang tidak menguraikan jenis-jenis sengketa yang bakal ditangani lembaga negara ini. Akan tetapi rakyat Indonesia sudah bisa membayangkan bakal munculnya “bertumpuk-tumpuk” berkas suara sengketa Pemilihan Umum ini.

Pengalaman pada pemilihan kepala daerah alias pilkada di berbagai daerah sudah memperlihatkan betapa bakal menumpuknya dokumen mengenai sengketa pemilu.

Contoh yang paling mudah bisa ditemukan misalnya pada pemilihan anggota DPRD kabupaten serta kota. Jika ada seorang calon wakil rakyat di daerah tidak puas terhadap terhadap hasil perhitungan suara oleh KPU setempat, maka dia bisa mengajukan permintaan sidang. Salah satu syarat utamanya ialah sidang harus dilakukan paling lambat 21 hari setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.

Pilkada di berbagai daerah memperlihatkan bahwa jika ada calon kepala daerah yang tidak puas terhadap hasil pilkada maka biasanya dia langsung mengajukan gugatan baik ysng dinilai rasional maupun irrasional. Biasanya alasannya adalah terjadi salah perhitungan suara yang mengakibatkan kerugian atau kekalahan.

Sikap hakim

Dengan siapnya tidak kurang dari 234 hakim sengketa pemilihan umum, maka tentu masyarakat amat berharap kepada para penegak hukum itu untuk mempelajari kasus-kasus pada masa lalu. Dengan berkaca pada kasus-kasus masa lalu, maka para hakim bisa bersikap agar para pemilih dan juga pihak yang sedang bersengketa tidak kecewa.

Di tengah maraknya kasus suap menyuap yang menyeret sejumlah petinggi maupun sejumlah hakim, maka para hakim sengketa pemilu harus betul-betul menjaga kehormatan dan integritas korps pembela hukum ini.

Hal ini sangat penting, karena untuk pertama kali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyelenggarakan Pemilu serentak. Jika sukses maka rakyat berhak “bertepuk dada” karena berhasil nyata.

Akan tetapi sebaliknya jika dinilai gagal karena satu dan lain hal, maka rasanya tidak berlebihan jika muncul tuntutan agar Pemilu serentak tidak diteruskan dan kembali ke sistem tradisional.

Pesta demokrasi ini memang cuma diselenggarakan setiap lima tahun. Akan tetapi berapa triliun rupiah uang telah dihabiskan, betapa berkeringatnya petugas KPU, Bawaslu, prajurit Polri dan TNI setiap harinya demi menyukseskan kegiatan lima tahunan ini serta berapa banyak warga negara Indonesia yang harus saling berbeda pendapat, bermusuhan, ataupun luka-luka akibat bentrokan.

Ke-234 hakim ini juga harus ikhlas bekerja keras, berbakti kepada rakyat dan NKRI serta kian berkembangnya demokrasi di negara tercinta ini. Selamat bekerja dan bersidang para hakim sengketa Pemilu 2019.

*) Arnaz Ferial Firman adalah wartawan LKBN ANTARA tahun 1982-2018, pernah meliput acara-acara kepresidenan tahun 1987-2009.

Baca juga: MA siapkan ratusan hakim tangani sengketa administrasi pemilu

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019

Ketua Pujo Lampung: Warga jangan Golput

Ketua Pujo Lampung Arinal Djunaidi dihadapan ribuan Pendukung Joko Widodo Lampung Utara, Senin. (Antara Lampung/HO)

Jangan golput, karena pemilu akan memilih pemimpin bangsa ini untuk lima tahun ke depan, kata dia

Lampung Utara (ANTARA) – Ketua Pendukung Joko Widodo (Pujo) Lampung Arinal Djunaidi mengajak masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk tidak golput pada Pemilu 2019.

“Jangan golput, karena pemilu akan memilih pemimpin bangsa ini untuk lima tahun ke depan,” kata dia pada deklarasi Pujo Lampung Utara, di Stadion Sukung Kotabumi, Lampung Utara, Senin.

Ia mengharapkan warga yang memiliki hak pilih untuk berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mencoblos.

Arinal yang juga gubernur Lampung terpilih itu meminta Pujo Lampung untuk bersatu memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin pada pemilu mendatang.

“Ayo semua yang punya hak pilih, kompak pilih nomor 01 ya. Jangan golput, karena memberikan pilihan itu sudah kewajiban warga negara,” ajaknya.

Sementara, dalam kesempatan yang sama Pujo Kabupaten Lampung Utara siap mengawal perolehan suara calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, pada Pemilu 17 April 2019.

“Kami siap untuk mengampanyekan hingga mengawal hasil perolehan suara pada pencoblosan ,” kata Ketua Pujo Lampura, Arnold Alam.

Pujo Lampung Utara, lanjutnya, bertekad untuk memenangkan Capres dan Cawapres nomor urut 01 tersebut.

Pihaknya juga akan mengerahkan seluruh kekuatan demi kemenangan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Lampung Utara siap memenangkan Jokowi-Ma’ruf sehingga dapat melanjutkan programnya kelak,” tambahnya.

Deklarasi itu dihadiri ribuan warga dan juga dimeriahkan artis dangsut Via Valen.

Pemilu presiden dan wakil presiden diikuti dua pasangan calon, yakni Capres dan Cawapres Nomor Urut 01 Joko Widodo- Ma’ruf Amin dan Capres-Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Surat suara pemilu mulai dikirim ke kebun sawit Malaysia

Ketua PPLN Kuala Lumpur Agung Cahaya Sumirat memberikan pengarahan ke Tim KSK (Foto ANTARA / Agus Setiawan)

Kuala Lumpur (ANTARA) – Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur mulai mengirimkan surat suara Pemilu 2019 ke sejumlah pekerja Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di kebun sawit yang berada di Selangor, Perak, Kelantan dan Terengganu, Malaysia, Senin.

Pemberangkatan Tim Kotak Suara Keliling (KSK) tahap satu 8 – 9 April 2019 tersebut diawali dengan Rapat Pemungutan Suara KSK yang dihadiri PPLN Kuala Lumpur, perwakilan partai politik di Malaysia dan Panitia Pengawas Luar Negeri Kuala Lumpur di lobi KBRI Kuala Lumpur.

Sebanyak 56 tim KSK diberangkatkan dengan menggunakan mobil van menuju lokasi setelah sebelumnya mendapat pengarahan dari Ketua PPLN Kuala Lumpur Agung Cahaya Sumirat dan Koordinator KSK Yusron B Ambary serta mendapat pembekalan dari sekretariat PPLN.

Tim KSK yang diberangkatkan mempunyai latar belakang beragam mulai dari ibu rumah tangga, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mahasiswa, guru Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), para pekerja pabrik atau kilang dan pekerja kebun sawit sendiri atau pekerja ladang.

Tim KSK membawa dua kotak suara yang masing-masing berisikan 300 surat suara Calon Presiden dan Wapres serta surat suara cadangan dan 300 surat suara parlemen ditambah surat suara cadangan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pemberangkatan Tim KSK tersebut juga melibatkan Atase Tenaga Kerja KBRI Kuala Lumpur Budi Hidayat Laksana dan staf yang ikut menghubungi manajemen ladang sawit sehingga memudahkan tim mendatangi ladang-ladang yang jaraknya jauh dari Kuala Lumpur.

Sejumlah ladang yang menjadi sasaran Tim KSK diantaranya Felcra Berhad di Perak dan Terengganu, Felda Global Ventures Plantation Sdn Bhd dan Felda Technoplast Sdn Bhd di Perak, Sime Darby Plantation Berhad Sdn Bhd di Pulau Carey Selangor.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

JADI siap kawal penyelenggara pemilu bekerja profesional

Sekretaris Presedium JADI Sigit Pamungkas (kanan) menyerahkan pataka JADI Sumbar kepada Ketua terpilih HM Muftie Syarfie (kiri) dalam pengukuhan pengurusan JADI Sumbar di Kota Padang, Senin (8/4) (ANTARA SUMBAR/Mario Sofia Nasution)

Banyak hoaks yang bermunculan dan menyerang KPU agar terbangun keresahan di tengah masyarakat dan membuat mereka bertindak di luar konstitusi, kata dia

Padang, (ANTARA) – Organisasi Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) menyatakan pihaknya siap mengawal penyelenggara pemilu bekerja profesional dan indpenden dalam pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif pada Rabu 17 April 2019.

Sekretaris Presidium Jadi Sigit Pamungkas saat pengukuhan JADI Sumbar di Padang, Senin mengatakan, kehadiran organisasi yang diisi orang-orang mantan penyelenggara pemilu ini bertujuan mendukung KPU dan Bawaslu menjadi penyelenggara pemilu terpercaya.

Ia mengatakan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh JADI seperti memastikan penyelenggara pemilu bekerja profesional dan independen sehingga kerja mereka terukur. Kedua melawan hoaks yang berkembang di masyarakat yang menyerang KPU secara sistematis dan dikonstruksi sedemikian rupa dan mendelegitimasi apapun yang dilakukan KPU.

“Banyak hoaks yang bermunculan dan menyerang KPU agar terbangun keresahan di tengah masyarakat dan membuat mereka bertindak di luar konstitusi,” kata dia.

Dalam hal ini pihaknya akan memberikan masukan atau nasihat kepada KPU dalam menyikapi hoaks yang menyerang mereka, seperti sikap yang akan mereka ambil menghadapi isu yang digulirkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Apakah cukup dengan mengadakan pertemuan, jumpa pers atau melaporkan kepada pihak berwajib,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan bertugas mengawal hasil pemilu mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga ke tingkat yang lebih tinggi.

“Kita akan foto formulir C1 di setiap TPS dan akan kita masukkan ke dalam sistem. Hasil ini dapat dilihat masyarakat dalam website kawalpemilu.org dan membandingkan mana data yang benar,” kata dia.

Terkait pengukuhan JADI Sumbar yang diketuai Mufti Syarfie diharapkan mampu bertugas membantu KPU dan mengawal pelaksanaan pemilu di Sumatera Barat.

“JADI Sumbar ini merupakan yang ke-13 kita bentuk dan diisi oleh mantan komisioner KPU baik di Sumbar maupun kota dan kabupaten,” kata dia.

Sementara Ketua JADI Sumbar HM Mufti Syarfie mengatakan, kehadiran JADI ini bertujuan untuk merawat demokrasi di daerah ini. Sebagai orang yang pernah bertugas sebagai penyelenggara pemilu tentu banyak pengalaman yang dimiliki dan digunakan untuk mendorong KPU menyelenggaran pemilu nanti.

“Saat ini ada 114 orang yang bergabung di JADI Sumbar dan itu mantan komisioner KPU dan kami masih menunggu mantan paswas yang ingin bergabung,” kata dia.

Ketua KPU Sumbar Amnasmen berharap kehadiran JADI ini dapat membangun demokrasi di daerah ini lebih substansial dan diiringi ide brilian bahkan memberiakn solusi dalam persoalan demokrasi yang ada.

“Kita bergembira dengan kehadiran JADI karena diisi oleh orang-orang yang memahami seluk beluk penyelenggaran pemilu dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pemilu nanti,” katanya.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Santri Malang Raya Ikrar dukung Jokowi-Ma’ruf

Para santri yang menyatakan ikrar untuk mendukung pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin pada Pemilihan Umum 2019, di Pondok Pesantren An Nur 1, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Senin, (8/4/2019) (Vicki Febrianto)

Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Para santri di wilayah Malang Raya yang merupakan gabungan dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, mengikrarkan diri untuk mendukung calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Para santri yang berjumlah kurang lebih sebanyak 1.500 orang tersebut, secara bersama-sama mengucapkan ikrar untuk mendukung pasangan calon nomor urut 01 di Pondok Pesantren An Nur 1, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Senin.

“Kami, santri se-Malang Raya, akan merapatkan barisan untuk mendukung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo, dan KH Ma’ruf Amin, sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, sebagai representasi santri terbaik,” kata para santri yang hadir di Aula Pondok Pesantren An Nur 1, Kabupaten Malang.

Dalam ikrar tersebut, mereka juga menyatakan akan melakukan ikhtiar lahir dan batin, dengan bermunajat kepada Allah SWT, untuk kemenangan pasangan calon nomor urut 01, serta keselamatan dan keamanan bangsa dalam pelaksanaan Pemilu 2019 yang damai.

Selain itu, mereka juga berikrar untuk menjaga keutuhan Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta akan menjaga dan melestarikan nilai-nilai ajaran Islam.

Para santri yang hadir dalam ikrar tersebut, merupakan para alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Ploso Kediri, Pondok Pesantren Langitan Tuban, Pondok Pesantren Paiton Probolinggo, Pondok Pesantren Salafiyah Malang, dan lainnya.

Pada Pemilu 2019, untuk pemilihan presiden, akan diikuti oleh dua pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo yang berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin, dan pasangan calon nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto dengan pengusaha Sandiaga Uno.

Pemilu yang berlangsung pada 17 April 2019, berbeda dengan Pemilu sebelumnya, karena proses pemungutan suara dilakukan secara serentak untuk mengisi kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Selain itu juga Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah, termasuk Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Gubernur Imbau PNS Jaga Netralitas Selama Pemilu

Kalian saya perintahkan harus netral. Tunjukkan netralitas kalian pada pesta rakyat ini. Walaupun kalian ketahui, selain saya sebagai ketua salah satu partai pendukung salah satu calon, juga istri saya sebagai caleg DPR RI, kalian jangan terpengaruh

Gorontalo (ANTARA) – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Gorontalo, untuk menjaga netralitas pada pemilihan umum (Pemilu) yang tinggal beberapa hari lagi.

“Kalian saya perintahkan harus netral. Tunjukkan netralitas kalian pada pesta rakyat ini. Walaupun kalian ketahui, selain saya sebagai ketua salah satu partai pendukung salah satu calon, juga istri saya sebagai caleg DPR RI, kalian jangan terpengaruh dengan itu. Kalian harus netral,” katanya di Gorontalo, Senin.

Gubernur memberikan kebebasan kepada aparaturnya untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Ia hanya meminta agar PNS aktif mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada Pemilu 17 April nanti.

“Hari Rabu tanggal 17 April kita sama-sama mengajak masyarakat ke TPS. Untuk menjelaskan kepada masyarakat Gorontalo agar ramai-ramai datang ke TPS memberikan hak suaranya, sesuai hati nuraninya agar program-program tetap berlanjut lima tahun ke depan,” imbuhnya.

Gubernur juga menyinggung tentang mutasi jabatan yang akan digelar usai pemilu.

Mutasi tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja aparatur selama triwulan pertama tahun 2019.

Gubernur menyebut pelaksanaan program dan kinerja aparatur di tahun 2019 sudah cukup baik. Meski demikian, ada banyak hal yang perlu dievaluasi terutama menyangkut kedisiplinan pegawai.

Mutasi pejabat diharapkan dapat meningkatkan performa kinerja pegawai di masing-masing satuan kerja.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu minta layanan pindah memilih karyawan Freeport dipermudah

Komisioner Bawaslu Provinsi Papua, Ronald M Manoach. (ANTARA News Papua/Evarianus Supar)

Sejak awal kami sudah melihat ini potensi masalah kalau ribuan karyawan ini tidak bisa menggunakan hak pilih jika tidak mengurus form A5, katanya

Timika (ANTARA) – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Ronald M Manoach meminta jajaran KPU Mimika mempermudah akses layanan bagi karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subprivatisasinya yang hendak mengurus formulir A5 atau pindah memilih dari luar wilayah Kabupaten Mimika atau Provinsi Papua ke wilayah Tembagapura, Mimika.

“Kami sudah menyampaikan kepada KPU Papua dan melalui Bawaslu Mimika kami minta agar segera berkoordinasi dengan KPU Mimika agar perlu ada penambahan tenaga operator di titik-titik karyawan hendak melapor pindah memilih itu. Agar formulir A5 mereka yang hendak pindah memilih bisa segera tervalidasi, KPU Mimika harus mendapat konfirmasi dari alamat asal para karyawan tersebut,” katanya di Timika, Senin.

Oleh karena itu, kata dia, KPU Mimika harus berkoordinasi dengan KPU RI mengingat jumlah karyawan yang hendak pindah memilih di Tembagapura itu sangat banyak. Ini harus dilakukan hingga batas waktu tanggal 10 April ini 2019.

Ronald menyayangkan adanya unsur kelalaian KPU Papua dan KPU Mimika sehingga ribuan karyawan PT Freeport dan perusahaan subprivatisasinya terancam tidak bisa menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu 17 April 2017 lantaran belum mengurus dokumen pindah memilih (formulir A5).

Saat melakukan supervisi ke Tembagapura, Mimika, sekitar tujuh bulan lalu, Bawaslu Papua menemukan banyak  karyawan Freeport dan perusahaan subprivatisasinya yang memiliki KTP elektronik di luar Tembagapura, di luar Kabupaten Mimika, bahkan lintas provinsi di Indonesia.

“Sejak awal kami sudah melihat ini potensi masalah kalau ribuan karyawan ini tidak bisa menggunakan hak pilih jika tidak mengurus form A5. Makanya sejak awal kami sudah memberitahukan KPU Papua yang saat itu merangkap tugas sebagai KPU Mimika (komisioner KPU Mimika saat itu diberhentikan oleh DKPP) agar segera mengambil langkah-langkah khusus,” jelasnya.

Bawaslu Papua menyarankan perlu diambil langkah khusus menangani persoalan tersebut mengingat jumlah karyawan Freeport dan perusahaan subprivatisasi yang hendak memilih di Tembagapura sangat banyak, bukan hanya pindah memilih antardapil di Mimika atau antarkabupaten di Papua, namun juga antarprovinsi di Indonesia.

Bahkan beberapa waktu lalu, katanya, dua orang komisioner Bawaslu RI, yaitu Mochammad Afifudin dan Rahmat Bagja sempat mengunjungi Tembagapura untuk mengecek persoalan tersebut.

Meski kondisi tersebut sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, namun pendataan karyawan Freeport dan perusahaan subprivatisasinya yang hendak pindah memilih itu tidak juga dilakukan oleh KPU Mimika.

“Kami sangat menyesalkan teman-teman KPU kurang serius menanggapi masalah ini. Penanganan khusus terhadap persoalan ini tidak dilakukan dan tanggal 5 April baru dilakukan pendataan sehingga bisa terdata 1.500 karyawan yang pindah memilih di Tembagapura. Teman-teman komisioner KPU Mimika tidak bisa menjadikan alasan bahwa mereka baru dilantik pada Februari. Kalau masalah ini ditangani sejak Februari, pasti sudah beres. Buktinya hanya dalam waktu beberapa hari saja, orang sebanyak itu bisa didata,” ujar Ronald.

Saat meninjau pendataan karyawan pindah memilih di Tembagapura pada Minggu (7/4), Bawaslu Papua bersama Bawaslu Mimika mendapati kenyataan jumlah operator yang disiapkan oleh KPU Mimika sangat minim dan tempat yang disiapkan bagi karyawan untuk melapor pindah memilih hanya empat.

“Kondisi di lapangan tidak maksimal, operator sangat minim untuk menangani ribuan orang. Tempat yang disiapkan juga hanya empat,” katanya.

Ronald menegaskan, persoalan yang terjadi di Tembagapura itu tidak ada kaitannya dengan pihak perusahaan, dalam hal ini manajemen PT Freeport Indonesia.

“Itu bukan urusan perusahaan. Kami sudah empat kali melakukan supervisi ke sana dalam waktu yang berbeda. Setiap kali kami datang, perusahaan selalu terbuka. Justru KPU sendiri yang hilang jalan. Merekalah yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk mengurus, yaitu mengamankan hak pilih warga negara. Dalam kondisi seperti ini, harusnya KPU Mimika tinggal di Tembagapura untuk menyelesaikan pendataan karyawan pindah memilih ini,” ujar Ronald.

Sebelumnya, Komisioner KPU Papua Tarwinto mengatakan, sebanyak 12 ribu karyawan Freeport dan perusahaan subprivatisasinya terancam tidak bisa menggunakan hak pilih lantaran belum mengurus dokumen pindah memilih dari daerah asalnya.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

RSJ dan KPU Bangli sosialisasi pemilu kepada pasien disabilitas mental

Direktur RSJ Provinsi Bali dr Dewa Gede Basudewa dalam acara sosialisasi pemilu kepada para pasien (Humas Pemprov Bali/lhs/2019)

Bangli (ANTARA) – Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali bersama  KPU Kabupaten Bangli menggelar sosialisasi Pemilu 2019 kepada pasien disabilitas mental yang sedang dirawat di RS tersebut.

“Mereka ini punya hak yang sama untuk memilih pemimpinnya, jadi kami fasilitasi melalui KPU Bangli untuk melakukan sosialisasi terkait pemilu serentak untuk pemilihan presiden serta pemilihan calon legislatif,” kata Direktur RSJ Provinsi Bali dr Dewa Gede Basudewa dalam sosialisasi tersebut di Bangli, Senin.

Menurut Basudewa, para penyandang disabilitas mental tersebut punya hak yang sama dalam pemilu, selain tentu dilihat pula kondisi yang bersangkutan.

“Seperti yang dilihat dalam proses sosialisasi kali ini, mereka bisa menangkap dengan baik dan bahkan mengerti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya kira tidak ada hambatan terutama dalam hal mental, untuk proses pencoblosan nanti,” katanya.

Basudewa pun meyakinkan para pasien yang turut memilih akan mampu melaksanakan proses pencoblosan dengan baik. “Kami akan tetap pantau kondisi kesehatannya serta dilakukan pula pendampingan dari dokter dan perawat sebelum hari H,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Bangli I Putu Pertama Pujawan mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan program yang memang diamanatkan peraturan perundangan pemilu.

“Kita harus menjamin hak-hak para pengidap disabilitas tetap diberikan agar mereka bisa dengan baik menggunakan hak pilihnya. Terutama yang terpenting adalah mereka bisa mengenal surat suara yang digunakan, karena kali ini kita menggunakan lima jenis surat suara,” katanya.

Tempat pemungutan suara (TPS) untuk para pengidap disabilitas mental sendiri akan dibangun di dalam areal RSJ. Sedangkan staf akan bertindak selaku petugas KPPS yang sekaligus memberikan tuntunan kepada para pemilih.

Ada sebanyak 72 orang dari total 260 pasien tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di RSJ Bangli dan berhak menggunakan hak pilihnya pada 17 April mendatang.
Baca juga: KPU Kendari pastikan 347 penyandang disabilitas masuk DPT
Baca juga: Pemilih disabilitas mental inginkan KPU sosialisasi lebih gencar
Baca juga: Fasilitas disabilitas MRT berfungsi normal

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

JPU tuntut dua WNI kasus makar delapan tahun penjara

Wamena (ANTARA) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Jayawijaya menuntut dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) tersangka kasus makar di wilayah pegunungan Papua, masing-masing delapan tahun penjara.

Tuntutan terhadap dua WNI yang masih satu perkara dengan satu orang WNA asal Polandia dalam kasus makar pada pertengahan tahun 2018 itu disampaikan pada sidang yang dipimpin Majelis Ketua Yajid di Pengadilan Negeri Kelas II B Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Jaksa Penuntut Umum Kejari Jayawijaya Febiana Wilma Sorbu di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, mengatakan dua orang tersebut antara lain Solak Alitnoe yang merupakan pejabat tinggi kelompok berseberangan atau Panglima Kodap XI dan Isak Wandik Wakil Pangilma Wilayah Yali.

“Ini kasus makar, memisahkan diri dari NKRI. Solak sebagai Panglima Tertinggi untuk Kordap XII Yali, kemudian untuk Isak Wandik sebagai wakil. Dalam fakta persidangan itu terbukti. Kalau tidak kita tidak bisa larikan ke dakwaan ke tiga,” katanya.

Menurut Febiana, tuntutan bagi dua orang tersebut seharusnya lebih dari delapan tahun namun berkurang karena selama dalam persidangan mereka tetap koperatif.

“Sebenarnya untuk ancaman hukumannya lebih dari delapan tahun, cuma kita pertimbangan mengenai fakta persidangan, sikap dari kedua terdakwa, itu jadi pertimbangan, selama ini koperatif,” katanya.

Ia memastikan sidang akan dilanjutkan pada Kamis, dengan agenda pembelaan dari penasehat hukum dua orang terdakwa. Sementara untuk WNA asal Polandia yang juga terkait makar, belum dilakukan sidang.

“Alasan penundaan Jackup (WNA Polandia) karena kami masih menyempurnakan tuntutan, apalagi dia adalah WNA jadi harus benar-benar selektif dalam tuntutan,” katanya.

Pewarta: Marius Frisson Yewun
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU: Pemungutan suara di Yaman aman

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan (tengah) ketika diwawancarai awak media di gedung KPU RI sebelum rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih Pemilu 2019, di Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019). (Dewa Wiguna)

Jakarta (ANTARA) – Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan proses pemungutan suara Pemilu 2019 di luar negeri yang diawali di kota Sana’a, Yaman, berlangsung aman dan lancar.

“Proses persiapan kegiatan pemungutan di luar negeri aman. Tentu saja aman dalam pengertian ada kendala tetapi itu dapat diatasi,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di KPU RI di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan proses pemungutan suara di luar negeri menghormati aturan hukum yang berlaku di negara setempat.

Total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di luar negeri mencapai 2.058.191 yang terdata di 260 panitia pemungutan suara luar negeri (PPLN).

Pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan lebih awal dibandingkan di dalam negeri yang dimulai 8-14 April 2019. Yaman mengawali pemungutan suara untuk luar negeri.

Warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya dengan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di kantor perwakilan Indonesia.

Selain melalui TPS, WNI juga menyalurkan suaranya melalui kotak suara keliling (KSK) di titik yang sudah ditentukan.

Cara lainnya yakni dengan metode pos, yakni PPLN mengirimkan surat suara ke alamat WNI di luar negeri.

Berbeda dengan pemilih di dalam negeri yang dilengkapi dengan lima surat suara, pemilih luar negeri dilengkapi dua surat suara yakni untuk pemilihan presiden dan anggota DPR calon legislatif bagi daerah pemilihan DKI Jakarta II yang mencakup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Mahfud MD: masukan SBY atas kampanye Paslon 01 penting

ANTARA, Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD turut menanggapi surat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengkritik kampanye akbar Prabowo-Sandi di Gelora Bung Karno, pada Minggu (7/4). Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstutusi tersebut, kritik tersebut memang semestinya didengar semua pihak, karena SBY memiliki pengalaman dalam memimpin Indonesia. (Nusantara Mulkan/AL)

Bawaslu Tangerang sesalkan caleg pasang APK di pohon

Ilustrasi – Personel Satpol PP mencopot alat peraga kampanye (APK) yang kedapatan melanggar aturan di Bandar Lampung, Lampung, Rabu (27/2/2019). (ANTARA FOTO/Ardiansyah)

Tangerang (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tangerang, Banten, menyesalkan banyak calon legislatif sengaja memasang alat peraga kampanye (APK) di pohon dengan cara memaku sehingga perlu ditertibkan.

“Banyak laporan warga. Kami telah menegur sejumlah caleg agar menertibkan spanduk yang berisi gambar mereka,” kata Staf Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Tangerang, Andi Suhendi di Tangerang, Senin.

Andi akan berkoordinasi dengan Satpol PP setempat untuk menertibkan karena merupakan pelanggaran.

Ia mengatakan pemasangan APK di pohon bertentangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tangerang No. 240/HK.031-Kpts/3603/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK Pemilu 2019.

Menurut dia, pemasangan APK di pohon tanpa mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan sehingga merusak lingkungan sekitar.

“Pohon juga makhluk hidup, perlu dijaga dan dirawat, tapi bila dipaku lalu dipasang gambar caleg, ini dianggap suatu tindakan menyalahi,” katanya.

Bawaslu menerima pengaduan dari pencinta lingkungan agar caleg mematuhi aturan dan mencopot paku.

Padahal Bawaslu sudah beberapa kali mengimbau kepada caleg untuk membongkar APK yang ada di pohon tapi mereka tetap saja mengabaikan.

APK yang dipasang juga merusak lingkungan antara lain terdapat di pinggir jalan kawasan pesisir seperti di Kecamatan Mauk, Sepatan, Kosambi, Teluknaga, Sukadiri, mekar Baru, Kronjo dan Kecamatan Sukamulya.

APK yang dipasang itu berupa foto dari caleg berbagai partai dengan ajakan untuk mencoblos pada 17 April untuk DPRD Kabupaten Tangerang, DPRD Banten dan DPR RI serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Padahal sebelumnya, Bawaslu telah menertibkan APK luar ruang berupa billboard yang seharus dalam ruangan.

Bawaslu setempat berkoordinasi dengan Satpol PP menertibkan APK tersebut yang dominan berada di kawasan pesisir dan dipasang pada sejumlah jalan protokol.

Pemasangan APK itu juga melanggar UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU (PKPU) No. 23 tahun 2018 dan Surat Edaran KPU No.1.096 sebagai dasar penertiban.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Kemenkominfo gelar diskusi antisipasi persoalan hukum saat pilpres

Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Gun Gun Siswadi (kedua kiri), Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Prof Dr Henry Subiakto (ketiga kiri), Guru Besar Ilmu Sosialisasi Universitas Airlangga Prof Dr Bagung Suyanto (ketiga kanan) berfoto bersama peserta usai kegiatan FDG di Makassar, Senin (8/4/2019). (ANTARA FOTO/La Ode Masrafi)

Tahun ini adalah tahun politik, yang boleh dikatakan pesta demokrasi pemilu terbesar di dunia karena pemilu dilaksanakan serentak, baik pemilihan presiden dan calon wakil presiden maupun pemilihan calon legislatif mulai tingkat kabupaten, provinsi da

Makassar (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar forum diskusi yang melibatkan para pakar, paktisi, dan pengamat, serta mahasiswa untuk membahas tentang upaya mengantisipasi persoalan hukum di saat dan usai Pemilihan Presiden 2019.

Kegiatan “Forum Discussion Group (FGD)” yang dibuka oleh Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) bidang Komunikasi dan Media Massa Gun Gun Siswadi di Makassar, Senin, menghadirkan para pakar antara lain Prof Dr Henry Subiakto (Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga yang juga Staf Ahli Menkominfo), Prof Dr Bagong Suyanto (Guru Besar Ilmu Sosiologi FISIP Universitas Airlangga), dan Dr Jayadi Hanan (Direktur SMRC yang juga Dosen Universitas Paramadina Jakarta), serta Staf Ahli Menkominfo bidang Teknologi selaku moderator, Herry Abdul Aziz.

Gun Gun Siswadi mengatakan, pelaksanaan FGD ini sangat penting dengan menghadirkan para narasumber ahli sesuai bidang masing-masing untuk membahas masalah yang sangat terkait dengan suasana Indonesia tahun 2019 sebagai tahun politik yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar di dunia pada 17 April 2019.

“Tahun ini adalah tahun politik, yang boleh dikatakan pesta demokrasi pemilu terbesar di dunia karena pemilu dilaksanakan serentak, baik pemilihan presiden dan calon wakil presiden maupun pemilihan calon legislatif mulai tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Oleh karena itu, marilah kita sambut tahun ini dengan penuh kegembiraan,” ujarnya.

Siswadi menyampaikan bahwa salah satu masalah yang dihadapi saat ini dan ke depan adalah masalah hoaks, terutama yang banyak bertebaran di media sosial (medsos), sehingga melalui forum ini dengan kajian dari para pakar diharapkan bisa mengantisipasi berbagai persoalan hukum yang bisa timbul di tengah masyarakat.

“Kita harapkan melalui forum ini dengan kajian para pakar bisa disosialisasikan kepada publik agar masyarakat bisa merayakan pesta demokrasi tahun ini dengan senang dan damai, terurama bagi warga pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar dan sesuai hati nuraninya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Siswadi juga menyampaikan rilis data Kemenkominfo bahwa selama Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 tercatat ada 771 berita hoask, di antaranya sekitar 181 berita hoaks yang berkait dengan calon presiden/wakil presiden (Capres/cawapres), baik pasangan nomor urut 0 (Joko Widodo-Amin Maruf) maupun pasangan nomor urut 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno).

Ia tidak menyebutkan secara detail konten hoaks itu, namun ia mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dengan berita hoaks, terutama dalam menjelang dan pascapemilu 2019.

Pada kegiatan FDG tersebut masing-masing narasumber menyampaikan materi antara lain Prof DR Henry Subiakto mengupas masalah “Bisakah Mewujudkan Regulasi Tanpa Hoaks?”, Prof Dr Bagong Suyanto mengangkat masalah “Mengapa Hukum Tak Menghilangkan Hoaks”, dan Dr DJayadi Hanan merilis masalah “Hoax dan Dampak Elektoralnya pada Pilpres”.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Freeport bantu distribusi logistik Pemilu di Tembagapura

Vice Presiden Departeman Hubungan Pemerintahan PTFI Wilayah Papua, Jonny Lingga (kaos biru) menyerahkan bantuan kepada Pdt Agustina Pelamonia disaksikan pemuka masyarakat Kampung Dondai, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. (Dokumen Corcom PT Freeport Indonesia)

Timika (ANTARA) – Manajemen PT Freeport Indonesia menegaskan akan membantu distribusi logistik Pemilu di wilayah Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, termasuk kampung-kampung sekitar area operasi tambang yang sulit dijangkau akses kendaraan darat seperti Tsinga dan Aroanop.

“Sama seperti Pemilu-pemilu sebelumnya, kami akan membantu KPU Mimika menyediakan transportasi darat sampai helikopter untuk droping logistik Pemilu sampai ke titik-titik Tempat Pemungutan Suara/TPS maupun saat pengembalian ke KPU Mimika di Timika. Kami hanya menyiapkan armada, sementara pengawalan dan lain-lain kami serahkan sepenuhnya kepada KPU Mimika dan aparat keamanan yang ditugaskan untuk itu,” kata VP Government Relation PT Freeport Indonesia, Jonny Lingga di Timika, Senin.

Menurut dia, perbantuan distribusi logistik Pemilu juga dilakukan ke kampung-kampung sekitar area tambang Freeport di Tembagapura seperti Banti, Kimbeli, Opitawak yang dijangkau akses kendaraan darat dan beberapa kampung sekitar Aroanop dan Tsinga yang harus dijangkau dengan transportasi udara menggunakan helicopter.

Pengangkutan logistik Pemilu ke Aroanop dan Tsinga untuk sekali perjalanan menggunakan dua unit helikopter mengingat jumlah kampung di wilayah Aroanop dan Tsinga cukup banyak.

“Tentu kami memperhatikan aspek keamanan. Kami berharap ada perhatian khusus dari aparat keamanan dalam hal distribusi logistik ke wilayah Aroanop dan Tsinga,” jelasnya.

Khusus di lingkungan pertambangan PT Freeport Indonesia disediakan 26 TPS di wilayah Tembagapura dan sekitarnya, enam TPS di Kuala Kencana dan dua TPS di kawasan Pelabuhan Portsite Amamapare. Karyawan Freeport dan perusahaan subprivatisasinya dapat menggunakan hak pilih mereka pada lokasi TPS yang terdekat dengan area kerja mereka pada Pemilu 17 April 2017.  

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

Peran orang tua tentukan pilihan anak tuna grahita

ANTARA, Pada penyelenggaraan pemilu, tunagrahita memiliki hak pilih seperti masyarakat lainnya. Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, diperlukan pendamping untuk membantu tuna grahita. Sehingga peran orang tua atau pendamping, dinilai juga turut mempengaruhi penentu pilihan mereka dalam pemilu 2019. Lantaran, kondisi disabilitas intelektual yang terbatas. (Produser Sizuka/Editor Alvioni)

Jokowi sepakat kampanye tonjolkan Kebinekaan

Kupang, NTT (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo sepakat dengan saran yang diutarakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa dalam berkampanye harus menonjolkan kebinekaan (bhinneka tunggal ika).

“Saya sepakat sekali bahwa setiap kampanye, yang dikemukakan itu,  kebanyakan keberagaman,  dan yang penting adalah kesatuan kita sebagai negara. Saya kira memang seperti itu,” kata Jokowi kepada media usai kampanye terbuka di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin.

Menurut Jokowi, hal itu menjadi payung untuk mengingatkan masyarakat bahwa pemilu hanyalah kontestasi lima tahun sehingga jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Mantan Wali Kota Solo itu menjelaskan dalam setiap kampanye politiknya, dirinya selalu menampilkan kekayaan seni budaya serta adat istiadat nusantara melalui karnaval budaya.

“Saya kira itu yang memang sangat kita hindari; politik identitas, politik SARA. Saya kira itu yang kita hindari,” kata Jokowi.

Sebelumnya SBY mengirim surat kepada pimpinan Partai Demokrat terkait  kampanye calon presiden dan calon wakil presiden  nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di GBK, Jakarta.

Mantan presiden ke-6 RI itu menyebut kampanye Prabowo tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif.

SBY menyarankan kampanye dilakukan dengan inklusif, mencerminkan kebinekaan dan kemajemukan, serta mencegah demonstrasi unjuk kekuatan identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrem. 

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPR minta Kominfo-Polri blokir situs penyebar ujaran kebencian

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR, Bambang Soesatyo, meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Reserse Kriminal Bidang Cyber Crime Kepolisian Indonesia, bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meningkatkan pengawasan dan pemblokiran terhadap situs yang menyebarkan ujaran kebencian.

“Saya meminta Kemenkominfo, Polri dan BSSN meningkatkan pengawasan dan pemblokiran terhadap situs dan/atau akun media sosial yang terbukti melakukan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam, terutama yang berkaitan dengan Pemilu dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa,” kata dia, dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.

Hal itu dia katakan terkaitpenyebaran informasi palsu atau hoaks yang semakin masif dan sistematis jelang Pemilu serentak 2019 seperti adanya kasus penyebaran video hoaks yang disebar di media sosial berjudul Server Komisi Pemilihan Umum Di-setting Untuk Memenangkan Kubu Tertentu.

Bambang juga meminta Badan Intelijen Negara berkoordinasi dengan KPU dan Kepolisian Indonesia agar dapat mengusut tuntas pembuat berita hoaks, terutama di media sosial serta menjaga server KPU agar tetap aman.

“Saya juga mendorong Kemenkominfo untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi digital dengan memanfaatkan media siber, media siaran, dan media cetak, sebagai salah satu upaya untuk menangkal hoaks,” ujarnya.

Selain itu, dia mengimbau masyarakat meningkatkan literasi tentang menggunakan media sosial serta lebih kritis dalam membaca dan menerima informasi terutama dari internet dan media sosial.

Ia meminta masyarakat lebih memperhatikan judul, alamat situs atau sumber berita, data yang disebutkan, keaslian video dan foto, dan legitimasi konten dari berita terkait dari informasi yang ada di internet dan medsos.

“Saya juga meminta masyarakat untuk cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial, guna mencegah masyarakat terhasut oleh isu hoaks ataupun ujaran kebencian,” ujarnya.

Dia mengingatkan jika terjadi kesalahan dalam menyampaikan sesuatu dalam media sosial dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPR: KPU cek ulang jumlah surat suara

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. (ANTARA/Foto: Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengecek ulang jumlah surat suara di sejumlah daerah untuk memastikan jumlahnya yang kurang.

“Saya mendorong KPU melakukan pengecekan ulang terhadap jumlah surat suara yang kurang di sejumlah daerah tersebut, guna memastikan validitas jumlah surat suara yang kurang,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakannya terkait masih kurangnya jutaan surat suara di sejumlah daerah karena ada kerusakan surat suara atau tidak lolos sortir, padahal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sembilan hari lagi.

Dia juga meminta KPU untuk segera mencetak surat suara yang baru sesuai dengan jumlah kekurangan surat suara yang disampaikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan melakukan distribusi kekurangan surat suara ke KPU Daerah (KPUD).

Langkah itu menurut dia harus segera dilakukan karena pelaksanaan Pemilu tinggal sembilan hari lagi dan perlunya antisipasi kekurangan logistik seperti surat suara pada saat Pemilu.

“Saya juga mendorong KPU meminta kepada seluruh petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk benar-benar menyampaikan berapa kebutuhan surat suara agar warga yang melakukan pindah tempat pemilih dapat diakomodir secara maksimal,” ujarnya.

Bambang juga meminta KPU RI bersama KPUD secara bersama berkoordinasi dapat segera memenuhi kebutuhan-kebutuhan logistik Pemilu 2019 di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu menurut dia harus dilakukan agar seluruh Warga Negara Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu mendatang dan pelaksanaan Pemilu 2019 dapat berjalan dengan lancar.

Politisi Partai Golkar itu juga mengimbau masyarakat yang pindah tempat pemilih untuk segera melaporkan diri kepada KPUD, agar dapat segera dilakukan pendataan terkait kebutuhan surat suara.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

38.104 surat suara pemilihan presiden di Garut rusak

Ilustrasi surat suara rusak. (ANTARA/Heru Suyitno)

… rusaknya seperti robek, bolong, dan bercak-bercak titik hitam…

Garut (ANTARA) – KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyebutkan ada 38.104 surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum 2019 dalam kondisi rusak saat proses penyortiran dan pelipatan sehingga harus diganti dengan yang baru. Pemilu 2019 tinggal 10 hari lagi sejak berita ini diluncurkan.

“Jumlah surat suara PPWP (pemilihan presiden wakil presiden) yang rusak 38.104 dari total yang kami terima 1.929.680,” kata Ketua KPU Kabupaten Garut, Junaidin Basri, di Garut, Senin.

Ia menuturkan, KPU Garut telah menerima surat suara PPWP pada 29 Maret 2019, selanjutnya dilakukan penyortiran dan pelipatan sebelum akhirnya didistribusikan ke setiap PPS.

Hasil penyortiran itu, kata dia, terdapat surat suara yang kondisi rusak seperti warnanya pudar, robek, bolong, atau terdapat bercak sehingga dinyatakan tidak layak untuk surat suara Pemilu 2019.

“Kondisi rusaknya seperti robek, bolong, dan bercak-bercak titik hitam,” katanya.

Ia mengatakan, kondisi surat suara yang rusak itu sudah dipisahkan untuk segera dilaporkan ke KPU Pusat, untuk selanjutnya diganti dengan yang baru sebelum dikirim ke masing-masing PPK.

“Yang rusaknya dipilah, dan dihitung, selanjutnya diusulkan ke Biro Logistik KPU untuk diganti,” katanya.

Terkait surat suara lainnya untuk pemilihan legislatif DPR, DPRD Jawa Barat, DPRD Kabupaten Garut dan DPD Jabar, kata Junaidin, sudah selesai tahapan penyortiran dan pelipatannya, untuk selanjutnya siap didistribusikan ke PPK.

Sementara surat suara tersebut, kata dia, belum dapat didistribusikan ke daerah, karena masih menunggu penggantian surat suara untuk PPWP yang secepatnya akan diterima KPU Garut.

“Logistik luar kotak suara sudah didistribusikan, untuk dalam kotak suara maksimal tanggal 10 April sudah didistribusikan,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Barikade Gus Dur imbau warga tidak pilih caleg koruptor

Arsip – Ketua KPU Arief Budiman (kanan) bersama Komisioner KPU Ilham Saputra (kiri) mengumumkan 32 nama calon legislatif (caleg) dengan status mantan terpidana korupsi yang berpartisipasi pada Pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (19/2/2019). ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras.

Lebak (ANTARA) – Barikade Gus Dur Provinsi Banten mengimbau masyarakat  tidak memilih calon legislatif (caleg) mantan koruptor 
pada pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan serentak 17 April 2019.

“Kita berharap warga tidak memilih caleg koruptor yang bisa merugikan masyarakat itu,” kata Ketua Barikade Gus Dur Provinsi Banten Roji Santani di Lebak, Senin.

Barikade Gus Dur sangat menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan caleg koruptor bisa kembali menjadi peserta Pemilu 2019.
Semestinya, KPU tetap menolak caleg mantan koruptor tersebut.

Apabila, kata dia, masyarakat memilih caleg bekas koruptor sama saja memberikan kesempatan untuk kembali melakukan kejahatan korupsi. Karena itu, masyarakat harus selektif untuk memilih caleg pada pesta demokrasi tahun 2019 dan jangan sampai memilih bekas koruptor.

Sebab, kata dia, perbuatan korupsi tentu akan menghambat terhadap pembangunan juga korupsi jelas-jelas bertentangan dengan hukum pidana.

“Kami mengingat warga tidak memilih caleg mantan koruptor,” kata mantan anggota DPRD Kabupaten Lebak.

Menurut dia,masyarakat harus cerdas juga memiliki pendidikan politik yang baik tanpa tergoda untuk menerima uang pemberian dari caleg siapapun. Saat ini, banyak caleg melakukan berbagai cara untuk meraih kemenangan, di antaranya memberikan politik uang kepada masyarakat.

Perbuatan caleg seperti itu, tentu sudah memupuk kejahatan dan jika duduk di Parlemen dipastikan akan melakukan korupsi dengan alasan untuk “kembali modal”. Selain itu, juga pihaknya menyayangkan partai politik yang menampung caleg bekas koruptor.

“Kami minta warga pada Pemilu 2019 tidak menerima uang dari pemberian caleg, karena akan melahirkan kejahatan korupsi,” katanya.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Benteng Aliansi Rakyat (Bentar) Provinsi Banten Ahmad Yani mengajak masyarakat agar tidak memilih calon legislatif atau wakil rakyat mantan korupsi. “Kami tidak henti-hentinya mengajak warga tidak memilih caleg dari mantan korupsi,” katanya.
Baca juga: Mantan pimpinan KPK: Jangan pilih parpol pengusung eks napi korupsi
Baca juga: KPU umumkan 32 daftar nama tambahan caleg mantan napi korupsi
Baca juga: KPU umumkan nama-nama caleg mantan napi korupsi gelombang II

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

Warga Yapen serahkan senjata rakitan ke TNI

Biak (ANTARA) – Warga asal Yapen Kepulauan yang juga mantan Ketua TPN/OPM wilayah Wadapi Yapen Timur, Chrisnusi Sineri menyerahkan satu unit senjata rakitan beserta amunisi kepada pihak personel TNI dipimpin Dantim Intel Korem173/PVB Biak Mayor Inf Zulkifli di Serui, ibukota Kabupaten kepulauan, Senin.

Kasi Intelijen Korem 173/PVB Biak Kolonel Inf Arie Tri Hedhianto dalam keterangan di Biak,Senin mengatakan penyerahan senjata rakitan dari warga Yapen Chrisnusi Sineri berupa 1 jenis sofgun dengan 13 amunisi serta satu bendera ‘Bintang Kejora’ telah diamankan prajurit Korem 173/PVB di Serui.

“Aksi turun gunung dilakukan mantan anggota TPM/OPM wilayah Yapen timur Wadapi dilakukan secara sukarela atas kesadaran sendiri karena ingin bersama membangun daerah yang lebih maju,” ungkap Kasi Intelijen Korem 173/PVB Kolonel Arie Tri.

Ia mengakui tidak menutup kemungkinan dalam kesempatan lain ada penyerahan senjata kepada prajurit TNI oleh bekas anggota TPM/OPM di wilayah Yapen Timur.

Dia berharap adanya perhatian pemerintah daerah setempat terhadap warga Yapen Timur yang secara sadar dan ingin bersama dengan warga lain untuk membangun Kabupaten Yapen Kepulauan lebih maju, aman dan sejahtera.

“Kami berikan apresiasi adanya keinginan baik dari warga Yapen Timur Chrisnusi Sineri untuk dengan kesadaran sendiri menyerahkan senjata kepada TNI,” katanya.

Pada kesempatan penyerahan senjata Chrisnusi Sineri mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Korem kepada Masyarakat Kampung Wadapi.

“Saya akan berusaha mengajak masyarakat yang belum turun agar kembali ke NKRI yang berada di Kampung Wadapi dan Kampung Randawaya,” katanya.

Ia berharap adanya perhatian dari pemerintah dan TNI untuk merekrut pemuda kampung yang akan mendaftar menjadi prajurit TNI AD.

“Jangan ada yang percaya apabila ada yang mengatasnamakan kelompok TPN/OPM sektor Yapen Timur, karena Ketuanya adalah saya,” demikian Chrisnusi Sineri.

Penyerahan senjata dan amunisi oleh warga Yapen Utara Chrisnusi Sineri, berkat adanya pendekatan yang dilakukan anggota TNI Serda Alfret Korwa dan Kopda Edi Waluyopada, Senin (8/4) sudah diterima Dantim Intel Korem 173/PVB Mayor Inf Zulkifli.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Seknas Prabowo-Sandi: Kampanye di Jakarta pertanda kemenangan

Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra Muhammad Taufik (kiri) menyampaikan rasa terimakasihnya untuk semua simpatisan Prabowo-Sandiaga dalam acara konferensi pers di Posko Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019). (Astrid Faidlatul Habibah)

Jakarta (ANTARA) – Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi mengatakan animo massa yang hadir pada kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/4) menjadi pertanda kemenangan pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno pada pemilihan presiden 2019 yang akan dilaksanakan 17 April 2019.

“Sejarah baru yang terukir dalam kampanye hadir di atas satu juta orang, InshaAllah itu pertanda untuk kemenangan pak Prabowo dan pak Sandi,” kata Ketua Kampanye Akbar Prabowo-Sandiaga Muhammad Taufik saat ditemui pada acara konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Taufik jumlah kehadiran massa dalam kampanye tersebut belum pernah terjadi sebelumnya karena kampanye dimulai dari sebelum subuh.

“Saya kira ini baru pertama kali ya kampanye dimulai dari subuh dan mampu menghadirkan di atas satu juta orang, dari mulai jam dua belas malam massa sudah mengalir ke GBK,” katanya.

Ia mengungkapkan meskipun masyarakat yang datang di atas satu juta orang, namun simpatisan Prabowo-Sandiaga mampu menjaga ketertiban dan kedisiplinan selama acara kampanye berlangsung.

“Bisa dilihat usai kampanye GBK bersih, tidak ada kerusakan apapun. Ini yang saya kira disiplinnya patut untuk kami hargai kepada pendukungnya pak Prabowo dan pak Sandi,” katanya.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti oleh dua pasang calon. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

17 TPS di Solok Selatan sulit dijangkau

Pekerja menata kotak suara Pemilu 2019 saat proses persiapan distribusi di gudang logistik KPU Kota Denpasar, Bali, Sabtu (6/4/2019). Kotak suara beserta logistik Pemilu lainnya tersebut akan didistribusikan ke 1.737 TPS di seluruh wilayah Denpasar mulai 13-15 April 2019. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym/wsj.

Padang Aro (ANTARA) – Sebanyak 17 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, berada di lokasi yang sulit dijangkau dan harus menggunakan transportasi air menuju lokasi.

“Untuk mendistribusikan logistik ke-17 TPS ini kami akan memberikan perlindungan ekstra, logistik dibungkus dengan plastik dan dilapisi lagi dengan terpal agar tidak basah saat diperjalanan,” kata Ketua KPU Solok Selatan Nila Puspita di Padang Aro, Senin.

Dia mengatakan, penyaluran logistik di daerah sulit akan langsung ke TPS bersangkutan sebab untuk geografis di sana, jarak PPS dengan lokasi TPS cukup jauh.

Saat penyaluran logistik ke 17 TPS ini pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk pengamanannya.

Dia menambahkan, pihaknya sudah memetakan daerah yang rawan dan sulit dijangkau untuk dapat perhatian lebih.

Selain 17 TPS di Lubauk Ulang Aling juga ada di Tandai dan Pinti Kayu tetapi lokasi itu masih bisa dijangkau dengan mobil dobel gardan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan Muhammad Anshar menyebutkan, tempat pemungutan suara yang dinilai rawan secara geografis dan kecurangan berada di tiga nagari (desa adat) di Kecamatan Sangir Batanghari.

Ketiga nagari tersebut meliputi Nagari Lubuk Ulang Aling Induk, Lubuk Ulang Aling Tengah dan Lubuk Ulang Aling Selatan.

Selain jauh dari pusat Kecamatan Abai maupun ibu kota Kabupaten Padang Aro, untuk mencapai ketiga daerah itu harus menempuh jalur darat maupun air karena harus melintasi Sungai Batanghari hingga dua jam lebih.

“Selain rawan geografi, di ketiga nagari tersebut juga kami nilai rawan dengan sumber daya penyelenggara pemilu yang bisa memicu kecurangan,” ujarnya.

Sebagai upaya pencegahan melalui pengawas pemilu kecamatan dan petugas pengawas lapangan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan KPU mulai dari pendistribusian logistik hingga pascapemilihan.

Selain itu pihaknya juga akan mengoptimalkan kinerja pengawas TPS yang disiagakan satu petugas per TPS.

“Kami juga bakal menekankan kepada para saksi dari partai politik agar ikut andil dalam menciptakan pemilu yang bersih,” ujarnya.
Baca juga: KPU Bangka Barat siapkan dua TPS khusus
Baca juga: Polda Sumsel jamin keamanan masyarakat datang ke TPS
Baca juga: Polres Jakarta Utara libatkan Polwan memotivasi warga datang ke TPS

 

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

Pengelolaan air jadi program Jokowi di NTT

Calon Presiden Nomor urut 01 Joko Widodo saat acara kampanye terbuka di Kota Kupang, NTT, pada Senin (8/4/2019). (Bayu Prasetyo)

Kupang, NTT, (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengungkap pengelolaan air melalui pembangunan bendungan menjadi program yang terus dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Paling banyak di sini, ada tujuh bendungan karena air merupakan kunci pertumbuhan ekonomi di NTT,” kata Jokowi dalam orasi politiknya saat kampanye terbuka di Lapangan Sitarda Lasiana, Kota Kupang pada Senin siang.

Menurut Jokowi, pemerintah telah menyelesaikan dua bendungan yakni Bendungan Raknamo dan Bendungan Rotiklot.

Sementara lima bendungan lainnya yaitu bendungan Napung Gete, bendungan Temef, bendungan Manikin, bendungan Wae, dan bendungan Kolhua dalam proses pembangunan.

Dengan bendungan tersebut diharapkan masyarakat mendapat suplai air baku bagi pertanian dan perkebunan.

Dalam kampanye tersebut, Jokowi juga mengungkap tiga program yang diusung pihaknya ke depan yakni Kartu Indonesia Pintar tingkat kuliah untuk biaya pendidikan di perguruan tinggi, Kartu Pra Kerja untuk memperoleh pelatihan gratis dan insentif honor, serta kartu sembako murah bagi keluarga kurang mampu.

“Kita akan keluarkan KIP kuliah seperti ini. Ini untuk anak-anak kita agar semuanya bisa kuliah baik di akademi, baik di perguruan tinggi, di universitas, di dalam negeri maupun di luar negeri akan kita beri beasiswa seperti ini,” kata Jokowi.

Untuk Kartu Pra Kerja, bisa didapatkan oleh lulusan SMA atau SMK yang akan mendapatkan pelatihan oleh kementerian, BUMN, maupun lembaga swasta untuk meningkatkan keterampilan dan kapabilitas sehingga mendapatkan pekerjaan.

“Tapi kalau yang belum dapat pekerjaan, nanti di dalam kartu ini ada yang namanya insentif honor,” ujar Jokowi.

Sementara Kartu Sembako Murah diberikan kepada keluarga kurang mampu untuk membeli kebutuhan pokok sehingga anak-anak dapat terpenuhi gizinya.

Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu 2019 pada 17 April yang terdiri dari Pemilihan Presiden dan Pemilihan Calon Anggota Legislatif.

Dua pasang calon presiden dan wakil presiden adalah Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan nomor urut 01 serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan nomor urut 02.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019