Perjuangan camat Lepar Pongok sosialisasikan pemilu di pulau terpencil

Laut yang perlu dilewati Camat Lepar Pongok, Dodi Kusumah, untuk menyosialisasikan Pemilu 2019.

Jangan sampai mereka tidak ke TPS karena ketidaktahuan pelaksanaan dan cara mencoblos surat suara

Lepar Pongok (ANTARA) – Perjuangan Camat Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dodi Kusumah (34), untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 dapat dijadikan contoh. Beliau harus menyeberangi laut dan melewati cuaca buruk untuk menyosialisasikan pesta demokrasi kepada warganya di pulau-pulau kecil yang belum tersentuh akses informasi teknologi.

Menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada 17 April 2019, ia memilih mendatangi dan mengedukasi pelaksanaan pemilu kepada warga di pulau-pulau dengan harapan mereka
datang ke tempat pemilihan suara pada pesta demokrasi tahun ini.

Pria alumni IPDN 1998 di Jati Nangor Jawa Barat itu rela menyeberangi laut dan  sungai menggunakan perahu, keluar masuk hutan serta perkebunan untuk menyampaikan pesta demokrasi kepada warganya dari pulau ke pulau.

“Kami selaku aparat pemerintah terus berusaha demi kemajuan negara ini dalam berbagai hal termasuk Pemilu 2019,” kata Dodi Kusumah yang mempunyai satu istri dan dua anak, saat sosialisasi di Desa Tanjung Labu, Kamis.

Ia mengatakan kendala yang sering dialami adalah cuaca buruk seperti gelombang tinggi, hujan, dan angin kencang. Hal itu merupakan salah satu persoalan yang kerap membuat dirinya merasa takut, namun tidak menjadi persoalan karena tugas yang diemban selaku aparatur sipil negara.

Tidak hanya itu, warga kepulauan yang notabene berprofesi sebagai nelayan dan petani terkadang sulit ditemui untuk diberikan sosialisasi. Streteginya, tidak jarang dalam acara perkawinan, acara hiburan rakyat, pasar malam digunakan untuk  menyosialisasikan Pemilu 2019.

“Kami terus berusaha, apakah itu melalui acara perkawinan salah satu warga dan sebagainya. Jangan sampai mereka tidak ke TPS karena ketidaktahuan pelaksanaan dan cara mencoblos surat suara,” kayanya.

Menurut dia, kegiatan sosialisasi door to door ini tidak hanya untuk meningkatkan kunjungan warga ke TPS, tetapi juga untuk mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonominya.

Selain itu, kunjungan yang penuh tantangan dan resiko ini juga sebagai ajang silahturahmi, pendekatan, sehingga terjalin hubungan harmonis antara pejabat pemerintahan dengan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan.

“Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini masyarakat sudah banyak yang tahu jadwal pemilu dan cara memilih calon presiden dan anggota legislatif tahun ini,” katanya.

Sediakan “doorprize”

Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti Pemilu, Pemerintah Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga akan menyediakan berbagai “doorprize” menarik di tempat pemungutan suara (TPS).

“Kita berharap dengan adanya bingkisan hadiah menarik ini dapat meningkatkan animo masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya,” kata Dodi Kusumah.

Ia mengatakan jumlah masyarakat Lepar Pongok yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap sebanyak 5.272 orang dengan jumlah TPS 24 tersebar di empat desa yaitu Desa Tanjung Labu, Penutuk, Tanjung Sangkar dan Kumbung.

“Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017 sudah pernah mengadakan doorprize dan alhamdulillah persentase masyarakat yang hadir di TPS mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” ujarnya.

Menurut dia pemberian doorprize Pilpres dan Pileg pada 17 April 2019 nanti merupakan salah satu upaya pemerintah kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
menggunakan hak pilih memilih calon presiden dan calon anggota perwakilan rakyat pada pesta demokrasi nanti.

“Pada pemilu tahun ini kita menargetkan partisipasi masyarakat sebesar 90 persen atau sama dengan target Pilkada 2017 yang terealisasi dengan baik,” katanya.

Ia menambahkan pemberian doorprize berupa bingkisan menarik ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya.

“Nanti masing-masing DPT akan diberikan nomor undian dan setelah kegiatan pencoblosan surat suara selesai maka kupon tersebut diundi untuk mendapatkan doorprize,” katanya.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

KPU terus lakukan rekapitulasi DPTb

Komisioner KPU RI Viryan Azis. (Foto Antaranews.com) (Foto Antaranews.com/)

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum RI menyatakan terus melakukan rekapitulasi daftar pemilih tambahan (DPTb) tingkat nasional hingga Jumat (22/3).

“Sore hari ini akan dilaksanakan kegiatan rekapitulasi DPTb nasional sampai dengan esok hari,” kata Komisioner KPU RI Viryan Azis di Jakarta, Kamis.

Viryan menyampaikan sampai dengan pagi ini, rekapitulasi pemilih yang melakukan kegiatan pindah memilih atau daftar pemilih tambahan, sebanyak 669.737 pemilih.

Jumlah itu terdiri dari laki-laki 376.261 orang dan perempuan 293.476 orang.

“Ini hasil dari kegiatan pindah memilih dengan dua kelompok, yaitu pemilih yang mengurus di daerah tujuan, dan pemilih yang mengurusi daerah asal, serta sudah mengkonfirmasi kepindahannya di daerah tujuan,” jelas dia.

Viryan memperkirakan jumlah DPTb akan terus bertambah hingga esok.

Dia menekankan pelayanan pindah memilih sudah ditutup, sesuai ketentuan bahwa pelayanan pindah memilih hanya dibuka hingga 30 hari sebelum hari pencoblosan.

Namun demikian KPU akan kembali membuka pelayanan pindah memilih jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terkait ketentuan tersebut.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Wapres Minta APIP Tingkatkan Pengawasan

Setiap 10 tahun, negeri ini anggarannya berlipat dua kali. Anggaran tahun 2010 itu kira-kira Rp1.200 triliun, tahun ini sudah hampir 10 tahun itu Rp2.200 triliun. Tahun depan saya kira akan menjadi Rp2.300 – 2.400 triliun

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) meningkatkan pengawasan mengingat jumlah anggaran belanja makin besar, baik di pusat maupun daerah.

“Setiap 10 tahun, negeri ini anggarannya berlipat dua kali. Anggaran tahun 2010 itu kira-kira Rp1.200 triliun, tahun ini sudah hampir 10 tahun itu Rp2.200 triliun. Tahun depan saya kira akan menjadi Rp2.300 – 2.400 triliun,” kata Wapres saat membuka Rakornas Pengawasan Internal Pemerintah di salah satu hotel berbintang  di Jakarta, Kamis.

Dengan banyaknya lembaga pengawasan yang terlibat dalam APIP, JK berharap kualitas pengawas dan pengawasan harus meningkat untuk mengimbangi cakupan lembaga yang diawasi.

Saat ini, jumlah instansi pemerintahan di pusat dan daerah yang harus mendapatkan pengawasan mencapai 600 institusi, baik di tingkat kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, maupun pemerintah daerah di kabupaten, kota dan provinsi.

“Aliran lembaganya semakin besar, dananya semakin besar dan juga mendapat anggaran semakin banyak. Artinya adalah pengawasan yang harus dilakukan itu semakin luas. Oleh karena itu, lembaga pengawasan APIP ini juga harus bekerja keras,” tegas Wapres.

Pengawasan menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya korupsi terhadap anggaran pemerintah. JK mengatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak lembaga pengawasan, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), inspektorat jenderal, Kepolisian, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pemerintah (Indonesia) ini, sistem ini, diawasi berkali-kali. Jadi kalau banyak yang ‘bocor’ seperti sekarang, tentu itu juga akibat dari banyaknya pemeriksaan, sehingga banyak diketahui,” ujarnya.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Suharso diyakini mampu membawa PPP berkompetisi di Pemilu 2019

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa, menyalami para peserta Mukernas III PPP di Cisarua, Bogor, Rabu (20/3/2019) malam. (Antaranews/Riza Harahap)

Pengukuhan Pak Suharso ini menjadi ruh dan marwah PPP dalam mengelola kekuatan menjadi energi positif

Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kota Bandung Zaini Shofari meyakini Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Soeharso Manoarfa mampu membawa PPP berkompetisi pada Pemilu 2019, dengan bekal soliditas dan solidaritas.

“Pengukuhan Pak Suharso ini menjadi ruh dan marwah PPP dalam mengelola kekuatan menjadi energi positif,” kata Zaini Shofari melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Zaini optimistis, Suharso dapat memimpin PPP ke depan, terutama menghadapi kompetisi Pemilu 2019. Pemilu 2019 pada 17 April, hanya tinggal menghitung hari, karena tidak sampai satu bulan lagi.

Menurut dia, Suharso yang memiliki karir politik cukup panjang, sebagai anggota DPR RI, Menteri Perumahan Rakyat, serta Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), maka akan mampu memimpin PPP untuk melampaui syarat “parliamentary threshold” empat persen, agar tetap berada di parlemen.

Zaini meyakini, PPP di bawah kesimpulan Suharso akan kembali pada treknya, sebagai partai Islam yang maju dan tetap menjaga tradisi untuk bangkit. “Saya optimistis, PPP pada Pemilu 2019, akan memperoleh suara dan kursi parlemen lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu 2014,” ujar caleg PPP untuk DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat I ini.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

PDIP kejar target kemenangan Jokowi-Ma’ruf 63,4 persen

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto. (ANTARA/Foto: Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA) – Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya mengejar target kemenangan Jokowi-Ma’ruf sebesar 63,4 persen dalam Pilpres 2019.

Hasto menekankan DPP PDIP telah menginstruksikan kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk terus bergerak secara militan demi memenangkan Jokowi-Ma’ruf.

“PDIP sangat berkepentingan untuk memenangkan paslon Jokowi-KH Ma’ruf Amin secara kuat, efektif dan solid,” jelas Hasto dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan sejumlah hasil survei menempatkan PDIP sebagai partai dengan elektoral tertinggi di kisaran 24,6 persen hingga 29,2 persen.

Dia menekankan dalam rangka penguatan sistem presidensial, maka gambaran ideal elektoral partai terjadi apabila Golkar bisa menduduki posisi kedua mengalahkan Gerindra dan PKB di urutan ketiga.

Hasto yang juga menjabat sebagai Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf menilai apabila koalisi partai pendukung Jokowi bisa bekerja secara bersama-sama serta efektif, maka hal ini akan berdampak pada naiknya elektoral partai pendukung Jokowi tersebut.

“Momentum Gerindra untuk turun drastis terbuka lebar, karena mereka hanya mengandalkan efek ekor jas, tanpa dukungan kekuatan teritorial,” kata dia.

“Kaki-kaki Gerindra bisa diminimkan kerjanya di lapangan. Di sini tokoh-tokoh besar seperti dari NU, PKB, dan PPP bisa bergerak bersama membendung gerak-gerik HTI yang berada di belakang Prabowo-Sandi,” tegas Hasto.

Keyakinan Hasto bahwa suara Gerindra akan menurun didasarkan pada hasil survei Kompas.

Menurut Hasto, dalam rentang waktu kampanye selama enam bulan, Prabowo-Sandi hanya mampu naik sekitar 4 persen.

“Itupun lengkap dengan tarian Pak Prabowo, hoaks, dan fitnah, serta dengan metode strategi pemenangan yang diimpor dari asing seperti ‘fire hose of false hood’,” ujar dia.

Dia meyakini Jokowi-Ma’ruf akan unggul pada hari pencoblosan nanti. Terlebih kata dia, elektoral PDIP yang tinggi akan menjadi daya tarik dan daya dorong maksimum bagi Jokowi-Ma’ruf.

“Selain itu kami bersama Parpol Koalisi Indonesia Kerja lainnya seperti Golkar, PKB, PPP dan lain-lain memiliki basis kultural dan tradisisional yang kuat,” ujar dia.

Maka dari itu, lanjut Hasto, hasil survei Kompas yang menempatkan Jokowi-Maruf dengan elektabilitas sebesar 56, 8 persen ditetapkan TKN sebagai target pesimis. Sementara target realistis TKN atas elektabilitas Jokowi-Ma’ruf adalah 63,4 persen.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Indo Barometer: mayoritas masyarakat puas kinerja Jokowi

Peneliti Indo Barometer Hadi Suprapto Rusli menyampaikan paparan terkait hasil survei lembaga tersebut terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi, di Jakarta, Rabu (21/3). (Imam B)

Dilihat dari data angka survei, secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi cukup baik

Jakarta (ANTARA) – Hasil survei lembaga Indo Barometer menunjukkan mayoritas masyarakat sebesar 64,9 persen puas dengan kinerja Joko Widodo (Jokowi) selama memimpin dan hanya 30,9 persen yang menyatakan tidak puas.

“Dilihat dari data angka survei, secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi cukup baik,” kata peneliti Indo Barometer Hadi Suprapto Rusli dalam pemaparannya di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan dari distribusi pilihan calon, pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi lebih banyak memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf sebesar 73,7 persen.

Selain itu menurut dia, pemilih yang tidak puas dengan kinerja Jokowi, lebih banyak memilih pasangan Prabowo-Sandi sebesar 69,3 persen.

“Survei ini juga melihat kepuasan kinerja Jokowi-JK sebesar 64,1 persen dan yang tidak puas sebesar 31,2 persen,” ujarnya.

Hadi mengatakan ada tiga alasan tertinggi publik puas terhadap kinerja Jokowi-JK yaitu pembangunan merata sampai pelosok desa (34,7 persen), kinerja bagus (22,2 persen), dan banyak program yang bermanfaat seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar 11,1 persen.

Dia juga menjelaskan ada tiga alasan mengapa masyarakat tidak puas dengan kinerja Jokowi-JK yaitu sulit lapangan kerja sebesar 22,2 persen, harga kebutuhan pokok naik sebesar 19,5 persen dan perekonomian semakin sulit sebesar 16 persen.

“Kami juga mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap beberapa program-program Jokowi-JK seperti pembangunan infrastruktur, KIP, KIS, Program Keluarga Harapan (PKH), pembagian sertifikat hak milik tanah dan dana desa,” tuturnya.

Menurut Hadi, masyarakat yang puas dengan program pembangunan infrastruktur sebanyak 90 persen dan hanya 4,9 persen tidak puas.

Dia mengatakan masyarakat yang puas terhadap program tersebut cenderung memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf sebesar 58,5 persen, sedangkan tidak puas cenderung memilih pasangan Prabowo-Sandi sebesar 48,9 persen.

“Masyarakat yang puas dengan KIS sebesar 72,1 persen dan tidak puas 12,5 persen. Masyarakat yang puas dengan KIP sebanyak 58,7 persen dan tidak puas 10,3 persen,” ucapnya.

Masyarakat yang puas dengan PKH sebesar 62,7 persen dan tidak puas 14,2 persen, masyarakat yang puas dengan program pembagian SHM sebanyak 55,1 persen dan tidak puas 8,9 persen, dan program Dana Desa yang puas 76,8 persen dan tidak puas 6,6 persen.

Survei Indo Barometer tersebut dilakukan sejak 6-12 Februari 2019 dengan melibatkan 1.200 responden dengan “margin of error” sebesar kurang lebih 2,83 persen. Tingkat kepercayaan 95 persen dan penarikan sampel yang digunakan adalah “multistage random sampling“.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

JK: Pengawasan APIP Berhasil Jika Jumlah Koruptor makin Sedikit

Pengawasan yang berhasil ialah kalau yang ditangkap itu berkurang, kalau makin banyak yang ditangkap itu artinya pengawasannya kurang

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tolok ukur keberhasilan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi lembaga pemerintah pusat dan daerah adalah apabila jumlah pejabat dan aparatur sipil negara yang terlibat korupsi menjadi semakin sedikit.

“Pengawasan yang berhasil ialah kalau yang ditangkap itu berkurang, kalau makin banyak yang ditangkap itu artinya pengawasannya kurang,” kata Wapres dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2019 di salah satu hotel berbintang di Jakarta, Kamis.

Selama ini pemahaman terhadap parameter keberhasilan pengawasan internal lembaga pemerintah selalu dinilai dari jumlah uang kerugian negara yang dikembalikan karena tertangkapnya pejabat negara korup.

Padahal, kata JK, dengan semakin sedikitnya pejabat negara dan ASN tertangkap kasus korupsi, itu merupakan penghargaan bagi upaya pemberantasan korupsi.

“Banyak yang mengatakan kalau KPK, Kejaksaan, BPKP telah menyelamatkan uang sekian triliun, itu dianggap berhasil. Padahal pengawasan yang berhasil ialah kalau makin kurang orang ditangkap, apalago sekarang banyak orang masuk penjara, apalagi karena OTT (operasi tangkap tangan,” ujarnya, menjelaskan.

Di satu sisi, semakin banyaknya pejabat ditangkap dan ditahan karena kasus korupsi tersebut, merupakan cermin lemahnya pengawasan oleh APIP.

Di sisi lain, hal itu menunjukkan upaya keras Pemerintah dalam memberantas korupsi memang serius, ucap Wapres.

“Selama 15 tahun, ada sembilan menteri yang masuk penjara, ada hampir 20 gubernur, ratusan bupati dan ratusan anggota DPR dan DPRD (terlibat korupsi). Itu tentu menjadi perhatian kita bahwa banyak yang mengawasi tapi banyak juga yang melakukannya (korupsi),” tutur Wapres.

Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2019 diikuti oleh 1.200 pengawas APIP di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah dan BPKP.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Cerita sang ayah mengenai Bharada Aldy, korban KKB

Nunukan (ANTARA) – Sosok Bharada (Anumerta) Muhammad Aldy, anggota Resimen II Pasukan Pelopor Brimob Kelapa Dua Jakarta, korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua, menjadi perbincangan masyarakat di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Sebelum memutuskan mendaftar Polri pada tahun 2017, Aldy  bekerja sebagai buruh di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, membantu ayahnya. Amir, ayah Bharada (Anumerta) Aldy, di Nunukan, Kamis menuturkan, selepas tamat SMA pada tahun 2016, almarhum sempat menganggur satu tahun.

Pada saat menganggur, ia  membantu ayahnya yang bekerja sebagai buruh angkut di pelabuhan.

Aldy sangat ingin menjadi anggota Polri sehingga orangtuanya mengizinkannya mendaftar Brimob pada 2017.

Amir sangat sedih mendengar kabar anaknya meninggal dunia akibat luka tembak kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga pada Rabu (20/3) sekira pukul 08.00 wita.

Amir mendapat kabar duka ketika melalui telepon saat sedang bekerja di Pelabuhan Tunon Taka.

“Saya sangat sedih pak,” tutur dia sambil bergegas berangkat ke Tarakan menjemput jenazah anaknya yang rencananya tiba malam nanti dari Balikpapan menggunakan menggunakan pesawat Lion Air.

Amir menceritakan, sejak lepas pendidikan Polri, almarhum pada tahun 2018 langsung ditempatkan di Resimen II Pasukan Pelopor Brimob, Jakarta.

Selama itu pula belum pernah pulang ke Kabupaten Nunukan menemui orangnya hingga diberangkatkan oleh negara sebagai pasukan pengamanan di Kabupaten Nduga.

Namun sepekan sebelum berangkat bersama rekannya ke Kabupaten Nduga, kata Amir, Aldy sempat menelepon untuk minta izin.

“Dia (almarhum Aldy) sempat nelpon minta izin mau ke Papua,” ujar dia.

Jadi kata dia, sebagai orangtua memberikan izin karena tugas negara.

Saat ini, ayah almarhum bekerja sebagai pembudidaya rumput laut. Sedangkan ibunya telah meninggal dunia sebelum almarhum mendaftar polri.

Aldy gugur akibat ditembak kelompok sipil bersenjata ketika bertugas pengamanan bandara di Kabupaten Nduga menyambut kedatangan helikopter yang ditumpangi Komandan Satgas Newangkawi pada Rabu (20/3) sekira pukul 07.30 wita.

Selain almarhum, dua anggota Polri lainnya turut menjadi korban penembakan yakni Ipda Arif Rahman dan Bharada Rafiq Fitrah Kurniawan.

Arif Rahman mengalami luka tembak pada bahu kiri tembus ke belakang dan Rafiq Fitrah luka pada pinggang kanan bagian belakang.

Jenazah Bharada (Anumerta) Aldy diperkirakan tiba di Kabupaten Nunukan pada Jumat (22/3) pagi menggunakan kapal cepat dari Kota Tarakan.

Baca juga: Polisi asal Nunukan tewas dalam kontak dengan sipil bersenjata di Papua

Pewarta: Rusman
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dialog kebangsaan relawan Prabowo-Sandi

Sejumlah relawan meneriakkan yel-yel saat Dialog Kebangsaan Relawan 02 Prabowo-Sandi di GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/3/2019). Dialog Kebangsaan Relawan pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno se-Bogor Raya yang dihadiri sejumlah tokoh dan budayawan tersebut dalam rangka meningkatkan kesadaran poltik kebangsaan dengan tema Gerakan Semesta Pengawalan Kemenangan Suara 02. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pras.

Aher & Demiz mengaku tak pernah terima uang dari Meikarta

(Antara) –  Tiga mantan pejabat dihadirkan dalam sidang perkara suap proyek izin pembangunan proyek Meikarta. Yaitu, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar, selain juga mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri Sumarsono. Ketiganya mengaku tidak pernah menerima uang dari Meikarta.

Kiai Ma’ruf: rugi Jika tak pilih Jokowi

Cawapres nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan di salah satu kegiatan di Surabaya beberapa waktu lalu. (Foto Fiqih Arfani/dok)

Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla telah membuat landasan-landasannya. Baru nanti diperiode berikutnya, kita maksimalkan lagi,

Balikpapan (ANTARA) – Calon wakil presiden nomor urut 01 KH. Ma’ruf Amin membeberkan kinerja dan capaian Presiden Joko Widodo selama memimpin, di mana calon presiden petahana itu telah membangun landasan untuk “tinggal landas”.

“Kalau tidak memilih Pak Jokowi itu rugi karena akan mulai dari awal lagi, meletakkan pondasi lagi,” ujar Kiai Ma’ruf saat silaturahim bersama Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) dan aliansi masyarakat Kalimantan Timur di Balikpapan, Kamis, (21/3) pagi.

Dengan terpilihnya kembali Jokowi, Kiai Ma’ruf menyebut landasan-landasan yang dibangun tak akan sia-sia. Infrastruktur bakal dilengkapi, sumber daya manusia (SDM) akan diperkuat. Istilah Kiai Ma’ruf “kita akan tinggal landas”.

Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu membeberkan bagaimana program-program konkret Jokowi telah terlaksana. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Keluarga Harapan (PKH), adalah contoh kesuksesan petahana.

“Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla telah membuat landasan-landasannya. Baru nanti diperiode berikutnya, kita maksimalkan lagi,” imbuh Kiai Ma’ruf.

Selain program konkret, Jokowi juga menunjukkan keberpihakan pada dunia Islam. Bank Wakaf Mikro (BWM) yang sudah mulai dikembangkan di pesantren, menjadi bukti. Namun, Kiai Ma’ruf menyayangkan banyak fitnah yang mengatakan Jokowi anti-Islam.

Padahal, kata Kiai Ma’ruf, Jokowi yang peduli dengan perjuangan kiai dan santri menjelang kemerdekaan. Hal itu dibuktikan dengan adanya peringatan Hari Santri Nasional yang dicetus Jokowi.

“Jadi kalau untuk Islam, sudah banyak sekali yang dilakukan Pak Jokowi,” tutur Kiai Ma’ruf.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

Tokoh Agama Balikpapan Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf

Calon wakil presiden nomor urut 01 KH. Ma’ruf Amin. (Antaranews.com/Ist)

Ini pertemuan tokoh masyarakat kiai, santri, tokoh agama, suku dan mereka memberikan dukungan pada pasangan kami Jokowi-Ma’ruf Amin

Balikpapan (ANTARA) – Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 01 KH. Ma’ruf Amin menghadiri acara silaturrahim bersama Jaringan Kiai-Santri Nasional (JKSN) dan Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur di Balikpapan, Kalimatan Timur, Kamis (21/3) pagi.

Dalam acara itu, para tokoh agama dan masyarakat Kalimantan Timur mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi-KH. Ma’ruf Amin.

Ikrar deklarasi itu dibacakan Ketua Penasihat JKSN, KH. Muhammad Muhlasin yang kemudian diikuti oleh tokoh agama dan ratusan masyarakat Kalimantan Timur yang hadir.

“Kami atas nama tokoh agama, suku dan aliansi masyarakat Kalimantan Timur siap mendukung dan memenangkan pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. KH. Ma’ruf Amin pada Pilpres 17 april 2019,” ujar Kiai Muhlasin saat membacakan Ikrar Deklarasi.

Kiai Ma’ruf berterima kasih atas deklarasi dukungan para tokoh agama tersebut. Menurut dia, deklarasi tersebut mencerminkan persatuan antara umat beragama dan masyarakat Kalimantan Timur untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Ini pertemuan tokoh masyarakat kiai, santri, tokoh agama, suku dan mereka memberikan dukungan pada pasangan kami Jokowi-Ma’ruf Amin,” ucap Kiai Ma’ruf.

Atas dukungan itu, Kiai Ma’ruf menargetkan kemenangan hingga 70 persen di Balikpapan. Target itu sesuai dengan target kemenangan secara nasional.

“Kami ingin sih 70. Target nasional kan 70. Minimal itu jangan kurang dari 60,” kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

Simulasi pemilu murid SD

Sejumlah murid SD Islam Al-Azhar II Pasar Minggu menunjukkan jari mereka yang telah dicelup tinta seusai melakukan simulasi pemungutan suara Pemilihan Umum Ketua Kelas di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (21/3/2019). Simulasi pemilu tersebut diselenggarakan untuk mengenalkan tata cara pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 kepada murid-murid di Sekolah Dasar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

Survei Voxpol: 70,4 persen pemilih tidak tertarik janji politik

Analis politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. (Istimewa) (/)

Jakarta (ANTARA) – Hasil survei lembaga kajian Voxpol Center menunjukkan 70,4 persen pemilih pemilu tidak terlalu tertarik janji politik yang disuarakan capres-cawapres.

Dalam survei yang dilakukan 26 Februari 2019-8 Maret 2019 terhadap 1.220 responden, sebanyak 70,4 persen menyatakan tidak tertarik dengan janji politik yang ditawarkan capres-cawapres. Hanya 18,3 persen yang menyatakan tertarik janji politik.

Ketika pemilih yang tertarik janji politik capres-cawapres ditanyakan kepercayaannya terhadap janji tersebut, hasilnya menunjukkan 62,8 persen pemilih tidak percaya dengan janji politik.

“Namun demikian, masih ada yang percaya terhadap janji politik yang di obral ketika masa kampanye sebesar 24,7 persen,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago dalam siaran pers hasil survei di Jakarta, Kamis.

Lebih jauh Pangi mengatakan sebesar 27,3 persen responden menyatakan janji politik akan memengaruhi pilihannya terhadap capres, sedangkan sebesar 63,5 persen menyatakan janji politik tidak berpengaruh terhadap pilihan politik.

Dia mengatakan selama ini pasangan capres-cawapres kerap bermain pada isu yang berkaitan dengan sentimen dan emosi publik, misalnya soal keadilan dan kesejahteraan.

Dia menyarankan agar para pasangan capres-cawapres melontarkan janji politik yang konkret, dan tidak mengawang-awang.

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

Forum Indonesia – Pasifik Selatan

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbink Pato (kanan) bersiap mengikuti Forum Indonesia-Pasifik Selatan di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta, Kamis (21/3/2019). Forum yang mengangkat tema Masa Depan Kita: Laut Bersama, Kemakmuran Bersama ini menjadi ajang untuk meningkatkan hubungan kerja sama Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

Suharso : Saya akan mundur dari Wantimpres untuk besarkan partai

Setelah dikukuhkan sebagai Plt (pelaksana tugas) ketua umum, saya akan menyediakan banyak waktu mengawasi dan mengecek kegiatan PPP di seluruh daerah di Indonesia. Agar fokus, saya akan mundur dari Wantimpres, kata Suharso

Bogor (ANTARA) – Suharso Monoarfa menegaskan dirinya akan mundur dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) karena akan fokus untuk membesarkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) agar terus eksis dan tetap berada di parlemen.

“Setelah dikukuhkan sebagai Plt (pelaksana tugas) ketua umum, saya akan menyediakan banyak waktu mengawasi dan mengecek kegiatan PPP di seluruh daerah di Indonesia. Agar fokus, saya akan mundur dari Wantimpres,” kata Suharso Monoarfa, menjawab pertanyaan wartawan di lokasi Mukernas III PPP, di Cisarua, Rabu (20/3) malam.

Suharso menegaskan, PPP harus diselamatkan agar terus eksis dan tetap berada di parlemen, sehingga PPP harus melampaui syarat “parliamentary threshold” empat persen untuk berada di parlemen.

Menurut Suharso, dalam sisa waktu yang hanya tinggal 27 hari menuju ke Pemilu 209, dirinya akan mengunjungi seluruh daerah di Indonesia untuk mengawasi dan mengecek kerja struktur partai, yakni DPW dan DPC PPP di seluruh Indonesia.

“Saya akan militan untuk membesarkan PPP. Saya akan mematuhi keputusan-keputusan dalam Muktamar, karena hal itu adalah keputusan partai. Namun saya juga akan mengawasi dan mengecek kerja saudara-sudara, di provinsi dan kabupaten kota,” katanya.

Suharso menegaskan, dalam sisa waktu yang tidak sampai satu bulan menuju Pemilu 2019, dirinya akan militan untuk membesarkan partai, tapi dia juga meminta struktur di daerah, terutama DPW dan DPC, untuk kompak, loyal, dan militan dalam membesarkan partai.

Suharso mengingatkan, PPP pernah jadi partai besar pada era Orde baru hingga awal reformasi. PPP memperoleh 59 kursi pada pemilu 2004 dan berada di posisi keempat. “Ini fakta, tercatat dalam sejarah, dan ada blue print-nya,” katanya.

Namun, pada pemilu-pemilu berikutnya, perolehan suara dan kursi parlemen terus menurun. “Ini harus menjadi koreksi bagi seluruh kader dan kemudian berusaha keras untuk bangkit membesarkan partai,” katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Suharso Manoarfa dikukuhkan sebagai Plt Ketum PPP

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kiri) berbincang dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin (kanan) pada pembukaan Mukernas III Dewan Pimpinan Pusat PPP di Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3/19). Agenda utama Mukernas PPP tersebut adalah pengukuhan Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum, menggantikan posisi Romahurmuziy yang telah dipecat karena tersandung kasus korupsi. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/pras.

KKP tangkap dua kapal Vietnam karena memasuki wilayah RI

Petugas berjaga di atas kapal berbendera Vietnam hasil tangkapan di dermaga Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu (20/3/2019). Kapal Patroli Hiu Macan 01 Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal perikanan asing berbendera Vietnam yaitu KM BV 92746 TS berukuran 65 GT dan KM BV 92747 TS berukuran 90 GT serta 14 anak buah kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal mennggunakan alat tangkap pair trawl di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara pada Minggu (17/3/2019). ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/pras.

PPP harus dapat lampaui syarat “parliemantary threshold”

Bogor (ANTARA) – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai persatuan pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengajak seluruh kader menyelamatkan PPP agar tetap eksis dan berada di parlemen, dengan melampaui syarat parliamentary threshold empat persen.

Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, mengatakan hal itu pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III PPP, di Cisarua, Bogor, Rabu (20/3) malam.

Menurut Suharso Monoarfa, dalam menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019, para kader PPP sedang semangat-semangatnya ingin membesarkan partai. “Namun, di luar dugaan kita semua, ketua umum menghadapi persoalan,” kata Suharso.

Persoalan yang dihadapi Romahurmuziy, menurut Suharso, harus menjadi koreksi diri bagi seluruh kader partai dan para kader harus segera bangkit untuk menyelamatkan partai. “Para kader tidak boleh terlena, tapi harus terus melangkah ke depan. Pemilu 2019, tinggal menghitung hari,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Suharso mengajak seluruh Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang (DPW dan DPC) hingga ke akar rumput, untuk kompak, loyal, dan militan memenangkan partai di daerahnya masing-masing. “PPP harus terus eksis dan tetap berada di parlemen,” katanya.

Menurut dia, kebangkitan PPP dimulai dari militansi pemimpinnya di semua tingkatan yang kemudian ditularnya kepada seluruh kader dan simpatisan. Suharso juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan. Dia juga mengajak para kader untuk terus menggemakan yel-yel, “Yuk, coblos ka’bah”.***2***

(T.R024)

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

Suharso jadi Plt ketua umum demi selamatkan PPP

Suharso Monoarfa, setelah dikukuhkan sebagai Pelaksana tugas (Plt) ketua umum PPP, pada Muktamar III di Cisarua, Bogor, Rabu (20/3/2019) malam. (Antaranews/Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA) – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa menegaskan dirinya bersedia menjadi Plt ketua umum PPP bukan karena ingin mencari jabatan, tapi ingin menyelamatkan PPP agar tetap eksis dan tetap berada di parlemen.

“Saya tidak pernah bermimpi, untuk berdiri di sini, menerima mandat ini yang sungguh berat bagi saya. Bagi saya saudara Romy (Romahurmuziy) itu adalah anak saya, juga adik saya,” kata Suharso Monoarfa dalam sambutannya setelah dikukuhkan sebagai Plt Ketua Umum PPP pada Musyawarah Kerja Nasional (MUkernas) III di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3) malam.

Suharso mengatakan dengan kata-kata yang mulai terbata-bata, bahwa dirinya sungguh tidak mengira akan terjadi peristiwa yang dihadapi Romahurmuziy. “Dalam pandangan saya, Romy seperti meteor untuk menjadi calon pemimpin bangsa di kemudian hari, semua kapasitasnya ada pada beliau, bibit, bebet, bobot, tapi juga terjungkal,” katanya dengan nada yang berat.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini menyatakan, bahwa PPP adalah partai dengan lambang ka’bah. “ka’bah letaknya di Mekkah. Mekkah itu asal katanya Bakkah yang artinya air mata. Apakah karena itu kemudian partai kita ini penuh dengan air mata?” katanya sambil mulai terisak.

Pada kesempatan tersebut, Suharso juga mengajak seluruh jajaran struktur partai untuk melakukan introspeksi dan bangkit kembali. Menurut dia, pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019, tinggal menghitung hari. Hanya tersisa waktu 27 hari lagi.

“Saya ingin PPP dapat melampaui batas persyaratan parliamentary threshold 4 persen, sehingga tetap bertahan di parlemen,” katanya. Pada kesempatan tersebut, Suharso meminta seluruh jajaran DPW, DPC, hingga ke akar rumput untuk kompak, loyal, dan militan, dalam memenangkan PPP di daerah masing-masing.

Menurut dia, kebangkitan PPP dimulai dari militansi pemimpinnya di semua tingkatan yang kemudian ditularnya kepada seluruh kader dan simpatisan. Suharso juga mengajak para peserta Mukernas, untuk menggemakan yel-yel yang dulu pernah ada di PPP yakni “Yuk, coblos ka’bah”.***2***

(T.R024)

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

Pengawal pemilu raya di Kampung Laut

Kalau kita tidak tahu waktu, kita akan terjebak, tidak bisa jalan, tidak bisa mundur, tidak bisa maju, akhirnya menunggu di kapal

Cilacap (ANTARA) – Kampung Laut. Disebut begitu, karena hampir sebagian besar wilayahnya berada di tengah “laut” Segara Anakan, laguna yang terhimpit di antara Pulau Jawa dan Nusakambangan.

Topografinya yang berawa-rawa dengan hutan bakau lebat di seantero wilayah, membuat desa-desa di Kampung Laut laksana labirin tak berpola dan menjadikannya sebagai salah satu daerah tersulit untuk dijangkau di Kabupaten Cilacap.

Mencapai pelosok desa-desa di Kampung Laut, yang sebagian besar daratannya terbentuk dari sedimentasi tiga sungai besar yang bermuara di Segara Anakan –Sungai Citanduy, Cimeneng, dan Cibeureum– juga bukan perkara mudah. Tidak ada jalan beraspal, tidak pula jalan berbeton, tidak pula jalan kampung yang bisa dilalui mobil, jalan setapak pun sulit dilalui sepeda motor.

Satu-satunya cara mendatangi kecamatan termuda di Kabupaten Cilacap itu adalah berlayar dengan compreng, perahu penyeberangan berbahan kayu dengan kapasitas penumpang sekitar 20-30 orang, atau jukung, sampan kecil berbahan kayu atau fiberglas dan bermesin tempel.

Compreng komersial sehari sekali berlayar ke Kampung Laut dari dermaga pelabuhan penyeberangan Sleko, Cilacap, Jawa Tengah. Sedangkan jukung, bisa disewa dengan merogoh kocek Rp150 ribu hingga Rp200 ribu sekali jalan.

Cuaca pantai Cilacap yang kerap tidak menentu, hembusan angin kencang dari Samudera Hindia, dan pasang naik-pasang surut air adalah tantangan lain yang tidak bisa diremehkan.

Angin kencang dari Samudra Hindia akan membuat gelombang pasang masuk ke bibir laguna dan mengombang-ambing jukung dan compreng. Sebaliknya jika surut, compreng akan kandas tak bisa berlayar. Perlu menunggu berjam-jam sampai pasang naik, agar compreng bisa berlayar kembali.

Akhir-akhir ini compreng makin kerap kandas, karena dalam sepuluh tahun terakhir laju pendangkalan laguna Segara Anakan akibat sedimentasi Sungai Citanduy makin parah. Kalau lagi surut airnya kadang hanya sedengkul, tetapi kalau sedang rob, beberapa desa menjadi tergenang.

Jika dua puluh tahun lalu ada kapal lumayan besar berlayar melayani trayek Cilacap-Kalipucang-Pangandaran, yang juga melintas desa-desa di Kampung laut, kini kapal besar dan sedang tak bisa lagi melintas.

Akses dan konektivitas memang masih menjadi masalah besar di desa-desa Kecamatan Kampung Laut, terutama Ujungalang dan Kleces, desa yang berhimpitan dengan pulau tertutup, Nusakambangan.

Untuk mencapai Desa Ujungalang –desa terdekat dalam lintasan trayek perahu compreng ke Kampung Laut– warga harus menempuh lebih dua jam dari dermaga penyeberangan Sleko. Untuk mencapai Kleces, lebih lama lagi, butuh waktu tiga hingga empat jam.

Belum sampai! Karena untuk menuju pelosoknya, orang harus berganti sampan kecil bermotor tempel menyusuri relung-relung rawa mangrove atau menumpang ojek motor jika jalan setapak cukup kering dan keras untuk dilalui. Pada musim hujan, jalur setapak itu kerap menjadi “bubur tanah” yang licin dan sulit untuk diterabas sepeda motor.

Dua desa lain di Kampung Laut, Ujung Gagak dan Panikel, sebagian wilayahnya sebenarnya berhimpit dengan daratan Pulau Jawa dan terhubung dengan wilayah Kecamatan Kawunganten. Namun karena kondisi jalannya rusak berat dan terlalu jauh memutar, masyarakat Ujung Gagak dan Panikel juga lebih memilih perahu atau sampan jika hendak ke kota Cilacap.

Rawa-rawa, rob, angin laut, pasang naik-pasang surut, akses transportasi yang sulit dan terbatas, adalah deretan rintangan yang harus dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap saat harus menyelenggarakan pemilu bagi 11.531 pemilih di Kampung Laut. KPU harus bekerja keras untuk mencapai orang-orang itu, agar mereka bisa turut merayakan pesta demokrasi pada pemilihan raya 2019.
 

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kampung Laut Paryono menunjukkan peta penyebaran tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu Serentak 2019 di Kecamatan Kampung Laut.

(Sumarwoto)

“Kampung Laut adalah kekhususan bagi kami,” kata anggota KPU Kabupaten Cilacap Divisi Teknis Penyelenggaraan, Weweng Maretno.

Menurut Weweng, KPU Kabupaten Cilacap memberikan perhatian ekstra terhadap penyelenggaraan pemilu serentak di Kampung Laut, kecamatan seluas 150 hektare yang 60 persen wilayahnya merupakan perairan.

Pada tahapan saat ini, KPU Kabupaten Cilacap masih berkonsentrasi agar pengiriman logistik Pemilu ke Kampung laut tidak terlambat. KPU harus menyewa kapal yang tepat, agar pengiriman logistik pemilu dari KPU ke panitia pemilihan kecamatan (PPK) bisa dilaksanakan paling lambat 5 April 2019. Sedangkan distribusi perlengkapan tempat pemungutan suara (TPS) dari KPU ke PPK paling lambat tanggal 13 April.

Weweng Marento dan kawan-kawan di KPU harus pintar-pintar membaca kondisi cuaca agar pengiriman logistik Pemilu Serentak 2019 dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan tidak terkendala.

Cuaca menjadi perhatian serius KPU dan PPK, apalagi selama bulan Maret ini cuaca di Cilacap kurang bersahabat. Cilacap terus diguyur hujan deras dan sesekali angin kencang. Pasang surut juga akan membuat kapal kandas. Ini akan membuat pengiriman logistik terhambat.

“Kadang-kadang di tengah jalan, kapal macet karena airnya surut. Kami harus menunggu dua-tiga jam sampai airnya pasang. Kalau kita tidak tahu waktu, kita akan terjebak, tidak bisa jalan, tidak bisa mundur, tidak bisa maju, akhirnya menunggu di kapal,” kata Sekretaris PPK Kampung Laut, Didik Herdiman.

Rintangan tidak terhenti, bahkan setelah logistik pemilu sampai di PPK dan TPS. Kontur dataran Kampung Laut yang sebagian besar ketinggiannya hanya beberapa jengkal di atas permukaan laut, rawan sekali terkena rob.

“Jika tidak pinter-pinter memilih tempat, TPS akan tergenang rob saat pelaksanaan pemilu,” kata Didik, yang juga Sekretaris Kecamatan Kampung Laut.

Oleh karena itu, Didik telah memerintahkan koleganya, para petugas TPS di desa-desa seantero Kampung Laut agar membangun TPS di tempat-tempat yang tinggi. TPS, kata Didik, juga harus dekat dengan bangunan pemerintah atau rumah penduduk, sehingga jika terjadi hujan lebat dan angin kencang, logistik pemilu dapat diamankan dengan cepat ke bangunan-bangunan tersebut.

Dusun Bondan

Ketua PPK Kampung Laut Paryono mengatakan jumlah TPS di Kampung Laut sebanyak 49 tempat, yang tersebar di empat desa. Dari 49 TPS itu, ada satu TPS yang dinilai paling rawan, karena lokasinya jauh dari PPK maupun PPS Desa. Satu-satunya cara untuk menuju ke sana dengan bersampan. TPS itu berada di Dusun Bondan, Desa Ujungalang.

“Dusun Bondan paling sulit, walaupun jumlah pemilihnya paling sedikit, tapi harus dilayani juga. Setiap melakukan pemantauan, kami mendahulukan Dusun Bondan, karena di sana tidak ada bangunan permanen milik pemerintah. Kami akan kesulitan ketika terjadi sesuatu,” katanya.

Agar hal-hal buruk tak terjadi, Paryono telah menyewa rumah sebagai tempat penyimpanan logistik pemilu sebelum didistribusikan ke panitia pemungutan suara (PPS) di Dusun Bondan. Rumah itu nantinya juga akan digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik pascapemungutan suara, sebelum dikirimkan kembali ke KPU Kabupaten Cilacap.

Selain di Dusun Bondan, beberapa TPS Kampung Laut, seperti di daerah Pelindukan, Desa Ujung Gagak dan TPS 03 di Desa Kleces juga rawan, jika saat pemilihan terjadi rob, hujan lebat atau angin kencang.

“Jadi di sini harus safety banget, harus ada kantong plastik agar peralatan dan dokumen tidak terkena air,” kata Dul Karim, warga Kampung Laut yang lahannya akan digunakan TPS 03 Desa Kleces. Jika terjadi kondisi darurat, Dul Karim juga mengizinkan semua logistik diamankan di rumahnya.

Meski lahan dan rumahnya digunakan, Dul tidak meminta bayaran sepeserpun, tidak uang sewa rumah, tidak pula sewa lahan. Dul Karim mau melakukannya demi mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. “Silakan saja mendirikan TPS di sini, tinggal pakai saja, tapi begini adanya, kadang-kadang ada banjir sedikit. Saya berharap pemilu ini dapat berlangsung sukses,” katanya.

Dul ingin pemilu sukses dan banyak warga berperan serta, tidak golput. Oleh karena itu, dia mengharapkan penyelenggara pemilu lebih gencar menyosialisasikan Pemilu Serentak 2019. Ia juga ingin petugas PPS terus mengedukasi warga, terutama yang sudah berusia lanjut, karena mereka sering kali lupa, mereka tidak tahu perbedaan warna setiap surat suara yang akan dicoblos.

“Kegiatan sosialisasi Pemilu Serentak 2019 sebenarnya sering kami laksanakan, termasuk oleh relawan demokrasi dan dibantu oleh aparat pemerintah. Kebetulan di Kampung Laut ada satu orang relawan demokrasi yang ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi,” kata Ketua PPK Kampung Laut Paryono, menjawab keinginan Dul.

Paryono juga sangat berharap angka partisipasi pemilih dalam Pemilu Serentak 2019 di Kecamatan Kampung Laut bisa lebih dari 70 persen atau meningkat dari Pemilu 2014 yang hanya 60 persen.

Salah satu upaya yang telah dilakukannya adalah dengan menambah jumlah tempat pemungutan suara. Ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih. Jika pada Pemilu 2014 jumlah TPS di Kecamatan Kampung Laut hanhya 37 TPS, sekarang menjadi 49 TPS. Jika sebelumnya satu TPS melayani 500 orang, saat Pemilu Serentak 2019 satu TPS melayani 300 pemilih.

Bertambahnya jumlah TPS juga mengatasi kesulitan pemilih di Kecamatan Kampung Laut untuk menjangkau tempat pemilihan, karena lokasinya kian dekat dengan warga. Sebisa mungkin, TPS bisa didatangi warga tanpa harus naik perahu, karena tidak setiap warga memiliki perahu sendiri.

“Alhamdulilah warga bagus. Ketidakhadiran yang tinggi itu bukan karena tidak datang ke TPS, tetapi karena mereka di perantauan,” kata anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kampung Laut Dede Sidik Halimsah.

Seperti halnya Paryono, yang dikhawatirkan Dede, justru masalah cuaca. Oleh karena itu Panwaslu Kecamatan Kampung Laut meminta KPU Kabupaten Cilacap dan PPK Kampung Laut untuk benar-benar memerhatikan kondisi gudang penyimpanan logistik pemilu agar tidak terkena gangguan cuaca.

Wahyono, salah sorang warga Dusun Lempongpucung, Desa Ujungalang juga menjamin Pemilu raya di Kampung Laut bakal sukses dan meriah. “Antusiasme warga terhadap pemilu sangat tinggi. Mereka sangat menyesal jika tidak bisa menggunakan suaranya,” katanya.

Wahyono mengisahkan bagaimana bersemangatnya warga Ujungalang saat pemilihan kepala desa tahun lalu. Banyak warga yang tetap datang, meskipun akhirnya tidak bisa memilih karena tidak mendapatkan undangan. Wahyono yakin warga juga bakal berbondong-bondong saat pemilu raya nanti.

Menurut Anggota KPU Kabupaten Cilacap, Weweng Maretno masyarakat Kampung Laut sebenarnya sangat mudah dimobilisasi.

“Jangankan pemilu seperti ini, untuk pemilihan skala kecil saja, warga mudah dimobilisasi. Partisipasi masyarakat di Kampung Laut sangat bagus,” kata Weweng, yang pernah menjadi fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kampung Laut selama dua tahun. Oleh karena itu, dia optimistis target partisipasi masyarakat Kampung Laut dalam Pemilu 2019 lebih dari 70 persen, dapat dengan mudah tercapai.

Demi mendukung sukses pemilu, Camat Kampung Laut Nurindra Wahyu Wibawa jauh-jauh hari juga sudah meminta masyarakat melakukan perekaman biometrik agar warga Kampung Laut mendapat kartu tanda penduduk elektronik (KTP-El). KTP elektronik sangat dibutuhkan saat pemilu. “Alhamdulillah sudah banyak (KTP-El) yang tercetak dan telah kami serahkan kepada masyarakat,” katanya.

Camat Nurindra Wahyu, Weweng Maretno, Paryono, Dede Sidik Halimsah, Dul Karim, Didik Herdiman, dan Wahyono sangat berharap pelaksanaan Pemilu 2019 di Kampung Laut berjalan lancar meskipun bayang-bayang cuaca buruk pasang air laut dan angin kencang bisa merusak kemeriahan pesta lima tahunan itu.

Oleh Sumarwoto
Editor: Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Suharso ajak kader koreksi diri, bangkit bangun PPP

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa, menyampaikan sambutan setelah dikukuhkan sebagai Plt ketua umum, pada Mukernas III PPP, di Cisarua Bogor, Rabu (20/3/2019). (Antaranews/Riza Harahap)

Bogor (ANTARA) – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa mengajak seluruh struktur partai dan kader melakukan koreksi diri dan bangkit membangun PPP.

“PPP pada era orde baru hingga awal reformasi adalah partai besar. PPP pada pemilu 2004 memperoleh 59 kursi dan berada di peringkat empat. Kenapa pada pemilu-pemilu berikutnya suara PPP dan perolehan kursi parlemen terus menurun?” kata Suharso Monoarfa setelah dikukuhkan sebagai Plt ketua umum PPP, pada Muktamar III, di Cisarua, Bogor, Rabu malam.

Menurut Suharso, seluruh kader PPP harus melakukan koreksi diri kepada perolehan suara PPP dan kursi di parlemen, terus menurun. “Apakah ada sesuatu yang salah di PPP?. Mungkin ada sesuatu yang salah, tapi semoga tidak,” katanya.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini menjelaskan, lambang PPP adalah ka’bah. Lambang itu, kata dia, sakral dan tidak serta-merta diperoleh dengan mudah. “Tapi, sikap kita, sering jauh dari ka’bah. Kita cuma ingat ka’bah, kalau mau sholat, mau umroh atau haji,” katanya.

Harso juga mengingatkan para peserta Mukernas dengan teriakan keras,”Lambang kita apa?” katanya. Kemudian, dijawab oleh peserta Mikernas dengan keras keras juga, “ka’bah”.

Pada kesempatan tersebut, Suharso mengajak seluruh kader untuk bangkit menjadikan partai besar. “Seluruh kader, harus melihat melihat ke depan dan sama-sama bangkit untuk memenangkan PPP pada pemilu 2019,” katanya.

Menurut dia, agar PPP bangkit, maka seluruh struktur partai kader harus kompak, loyal, dan militan dalam membangun dan membesarkan partai. “Loyalitas dan militansi itu dimulai dari pemimpinnya di semua tingkatan, yang ditularkan ke para kader dan simpatisam,” katanya.

Sebaga Plt ketua umum, Suharso berjanji akan bekerja keras agar PPP tetap eksis dan berada di parlemen dengan memenuhi syarat presidential threshold empat persen. “Selama sisa waktu 27 hari ke depan, saya akan menyediakan waktu untuk keliling ke daerah di seliruh Indonesia. Saya ingin mengecek kerja, DPW dan DPC di setiap daerah,” katanya.

Suharso meminta, struktur di tingkat DPW, DPC, hingga ke tingkatan yang paling rendah, untuk bekerja keras dan kompak meningaktkan perolehan suara PPP di daerahnya masing-masing.***2***

(T.R024)

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

MPR: gunakan TI untuk tingkatkan produktifitas SDM Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono berharap masyarakat menggunakan Teknologi Informasi (TI) seperti facebook, WhatsApp dan lainnya untuk meningkatkan produktifitas sumberdaya manusia Indonesia, sehingga pengaruh negatif perkembangannya bisa diminimalisir.

Dia menilai perkembangan TI merupakan modalitas dan potensi bangsa jika dimanfaatkan sebagai alat komunikasi sesama anak bangsa, dan alat untuk merekatkan silaturahim.

“Teknologi Informasi harus digunakan untuk hal-hal yang produktif dan digunakan untuk membangun cita persatuan bangsa dan kesatuan negara dalam wadah NKRI. Untuk itu kita harus bersama-sama membangun bangsa sekaligus membangun negara,” kata Ma’ruf dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakan Ma’ruf di depan sekitar 400 peserta sosialisasi Empat Pilar MPR di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) di Balige, Sumatera Utara, Selasa (19/3).

Dia mengatakan untuk membangun bangsa dan negara diperlukan aktualisasi nilai nilai luhur dan jatidiri bangsa yang disebut Pancasila.

Persatuan Indonesia menurut dia sebagai komitmen kebangsaan adalah salah satu dari karakter bangsa Indonesia yang dijiwai oleh karakteristik bangsa lainnya yakni sebagai bangsa yang religius, humanis, demokratis dan adil.

Ma’ruf mencontohkan nilai-nilai luhur bangsa yang sering diabaikan adalah nilai demokratis, penyelesaian masalah dan mencari solusi dengan musyawarah mufakat bulat jarang dilakukan, pada akhirnya yang terjadi adalah prinsip mayoritas yang menekan golongan minoritas.

“Dengan demikian cita kemanusiaan dan keadilan tidak mudah diwujudkan,” katanya.

Menurut dia, keputusan dan kebijakan yang diambil yang tidak mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat itulah yang menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan konflik.

Hal itu menurut Ma’ruf yang tidak baik, tentunya untuk memupuk dan memantapkan persatuan bangsa dan kesatuan negara.

“Saya pikir nilai-nilai demokrasi khas Indonesia inilah yang harus terus dihidupkan sehingga persatuan Indonesia semakin kokoh sebagai syarat mewujudkan cita cita negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar,” ujarnya.

Jadi menurut Ma’ruf, kalau musyawarah mencapai mufakat dilakukan atas dasar nilai-nilai transendental hikmat kebijaksanaan, maka apapun keputusan yang diambil akan bisa diterima semua pihak dan semua bertanggung jawab melaksanakannya.

Dalam acara sosialisasi tersebut, Bupati Tobasa Darwin Siagian mengatakan kegiatan tersebut untuk kedua kali diselenggarakan di Tobasa setelah kegiatan yang sama diselenggarakan pada 2016 yang dihadiri Wakil Ketua MPR Oesman Sapta.

Menurut dia, untuk Kabupaten Tobasa, khususnya daerah sekitar danau Toba, masalah Empat Pilar tidak ada persoalan karena ada hubungannya dengan adat.

“Maka, di sini segala masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah di atas makanan,” katanya.

Darwin juga menggambarkan bagaimana di daerah penghasil pertanian ini merawat keberagaman.

Dia mencontohkan kalau ada kegiatan di gereja, yang melayani adalah umat muslim, begitu kalau umat muslim punya hajatan maka yang melayani umat kristiani.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MPR sesalkan masih ada praktik jual-beli jabatan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menyesalkan masih adanya praktik jual-beli jabatan yang diduga dilakukan mantan Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy karena seharusnya tidak terjadi.

Menurut Mahyudin, praktik jual beli Jabatan menyebabkan Indonesia mengalami kerusakan parah karena menyebabkan orang yang tidak bertanggungjawab memegang jabatan yang tidak seharusnya.

“Kita butuh orang yang tepat untuk mengisi jabatan yang tepat, sedangkan jual-beli Jabatan malah memberi jalan orang yang tidak kredibel menempati posisi strategis. Inilah praktik yang menyebabkan Indonesia rusak”, kata Mahyudin.

Hal itu dikatakan Mahyudin usai membuka Sosialisasi MPR yang bekerja sama MPR dengan Forum Sangasanga Dalam di GOR Bulutangkis Kecamatan Sanga sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (20/3).

Karena itu Mahyudin berharap KPK bisa menangani kasus dugaan jual beli jabatan itu secara maksimal sehingga mampu membuka praktik jual beli Jabatan yang pernah terjadi.

“Langkah itu agar ke depannya jabatan-jabatan pemerintah dari pusat hingga daerah hanya diisi orang-orang berkualitas,” ujarnya.

Selain itu dia berharap pemerintah segera meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia salah satu yang harus ditempuh adalah meningkatkan pendidikan dasar yang ditanggung pemerintah dari 9 tahun menjadi 15 tahun.

Alasannya menurut Mahyudin, kalau pendidikan yang ditanggung pemerintah terus berkutat pada pendidikan dasar 9 tahun, maka generasi muda Indonesia akan semakin jauh tertinggal dibanding negara lain.

“Kita membutuhkan generasi muda yang dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi, 12-15 tahun, agar bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia,” katanya.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Suharso dikukuhkan sebagai plt ketua umum PPP di Mukernas III

Bogor (ANTARA) – Suharso Monoarfa dikukuhkan sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam forum Musyawarah Kerja Nasional di Cisarua Bogor, Rabu malam.

Pengukuhan Suharso Monoarfa disetujui forum Mukernas, setelah seluruh ketua DPW PPP dari seluruh Indonesia yang menjadi peserta Mukernas, menyatakan setuju terhadap keputusan rapat Pengurus Harian DPP PPP pada Sabtu (16/3), yang menunjuk Ketua Majelis Partai Suharso Monoarfa sebagai Plt ketua umum.

Seluruh ketua DPW PPP dari seluruh Indonesia, menunjuk Ketua DPW PPP Banten, Agus Setiawan, untuk menyampaikan pandangannya, bahwa mereka sepakat dengan keputusan rapat Pengurus Harian DPP PPP.

Pimpinan sidang yakni, Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara, saat membuka sidang, menawarkan penyampaian pandangan dari para ketua DPW PPP apakah dilakukan per kelompok atau per wilayah, tapi para ketua DPW menyuarakan, bahwa pandangan mereka akan disampaikan oleh juru bicara yakni Ketua DPW PPP Banten.

Karena seluruh ketua DPW PPP dari seluruh Indonesia sudah sepakat, sehingga pimpinan sidang mengetokkan palu tanda disetujuinya pengukuhan Suharso Monoarfa sebagai Plt ketua umum PPP.

Pimpinan sidang yakni Wakil Ketua Umum, Amir Uskara, yang didampingi Wakil Ketua Umum, Arwani Thomafi dan Reni Marlinawati, kemudian mempersilakan Suharso Monoarfa menyampaikan sambutannya.

Suharso dalam sambutannya menyatakan, dirinya diminta dalam forum rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk menjadi Plt ketua umum PPP, menggantikan Romahurmuziy.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini menegaskan, dirinya bersedia menjadi Plt ketua umum PPP bukan karena ingin mencari jabatan, tapi ingin menyelamatkan PPP agar tetap eksis. “Saya ingin PPP dapat melampaui batas persyaratan parliamentary threshold 4 persen, sehingga tetap bertahan di parlemen,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Suharso juga meminta para pengurus DPR untuk kompak, loyal, dan militan, dalam memenangkan PPP di daerahnya masing-masing.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tenaga honorer deklarasikan mendukung Partai Bulan Bintang

Ketua Umum Honorer Indonesia Bersatu (HIB), Muhammad Nur Ramli (kanan) memberikan surat deklarasi dukungan kepada Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, di Kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (20 /3 /2019). (Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) – Tenaga honorer seluruh Indonesia yang mengatasnamakan Honorer Indonesia Bersatu (HIB) mendeklarasikan untuk mendukung kepada Partai Bulan Bintang (PBB) di dalam perhelatan Pemilu 2019 mendatang.

“Seluruh pengurus kami disini, seluruh tenaga honorer dari seluruh instansi pemerintah. Baik Damkar, guru, perawat, bidan, bahkan dari Satpol PP ada disini. Hari ini kita deklarasi bersatu dalam perjuangan PBB,” kata Ketua Umum HIB, Muhammad Nur Ramli di Kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu.

Tenaga honorer menilai, selama ini hanya PBB melalui Ketua Umumnya, Yusril Ihza Mahendra yang secara konsisten memperjuangkan nasib pengangkatan tenaga honorer.

Saat ini, lanjut Ramli, tenaga honorer berharap perjuangan yang dilakukan Yusril dalam memperjuangkan status pengangkatan honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dikabulkan Mahkamah Agung (MA).

Dalam kesempatan itu, Honorer Indonesia Bersatu juga mengangkat Yusril sebagai pembina honorer Indonesia bersatu.

“Kami berharap mendapat payung hukum yang jelas, perlindungan yang jelas dari negara. Kita juga mengangkat Yusril sebagai pembina honorer Indonesia bersatu,” ucapnya.

Dengan menjatuhkan dukungan ke PBB, HIB berharap PBB dapat memiliki fraksi di DPR dan bisa memperjuangkan secara langsung terkait kebijakan pengangkatan tenaga honorer.

Di tempat yang sama, Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, saat ini tengah diuji Peraturan Menpan RB terkait batasan umur pengangkatan guru honorer yang dibatasi maksimal usia 36 tahun.

“Itu yang kita uji di MA. Insyaallah dikabulkan. Kalau dikabulkan, tidak ada halangan mengangkat mereka (pekerja honorer). Walaupun jumlah yang harus diangkat itu banyak sekali. Tapi pemerintah kita harapkan melakukan secara bertahap, sehingga lama-lama seluruh honorer dapat diangkat menjadi pegawai,” kata Yusril Ihza Mahendra.

Dikatakannya, saat ini ada sekitar 400 ribu tenaga honorer di seluruh Indonesia yang terus memperjuangkan nasibnya. Tenaga honorer yang sudah mengabdi lebih dari 20 tahun, dan kini berusia lebih dari 45 tahun tidak bisa diangkat karena terbentur peraturan batasan usia.

Yusril menyebutkan, selain menempuh ujian materi, dirinya juga sudah berbicara secara langsung kepada Presiden Jokowi, dimana acara garis besar presiden juga menyetujui pengangkatan tenaga honorer.

“Uji materil sudah dilakukan, bahkan sudah saya bicarakan dengan presiden. Pada prinsipnya presiden setuju pengangkatan ini. Tapi karena masih ada ganjalan peraturan, ya peraturan ini harus diperbaiki lebih dulu,” kata Kuasa Hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf ini. 
 

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Dino Patti Djalal laporkan tendensi calo suara pemilih LN ke Bawaslu

Jakarta (ANTARA) – Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal melaporkan adanya tendensi calo yang menawarkan suara pemilih luar negeri terjamin kepada Bawaslu RI.

“Kami dapat laporan dari beberapa caleg, ada tendensi calo suara, atau orang yang menawarkan suara yang terjamin,” kata Dino di Jakarta, Rabu.

Dino menyampaikan, berdasarkan informasi sejumlah caleg, calo suara itu menawarkan suara pemilih luar negeri terjamin dengan meminta imbalan uang.

Menurut dia, salah satu negara yang rawan adalah di Malaysia karena medan di negara itu berupa perkebunan dan wilayah konstruksi yang sangat jauh dan tidak mudah dijangkau pengawas.

“Ada laporan satu suara ditawarkan 15 ringgit sampai 50 ringgit,” jelas Dino.

Menurut Dino suara pemilih luar negeri memiliki kerawanan berbeda dengan di tanah air, sebab suara pemilih luar negeri dikirim melalui pos.

“Tidak ada jaminan 100 persen, bahwa pemungutan itu memang murni dicoblos oleh si pemilih yang terdaftar,” jelas dia.

Dino melaporkan informasi itu kepada Bawaslu secara lisan. Dia bersedia mempertimbangkan laporan resmi secara tertulis jika dibutuhkan.

“Tapi mungkin lebih baik jika caleg yang melaporkan langsung,” jelas Dino.

Menurut Dino Ketua Bawaslu Abhan akan memberikan perhatian penuh terhadap informasi itu serta akan melakukan pengecekan ganda terhadap suara pemilih dari luar negeri.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Tanggapi survei Kompas, KH Ma’ruf: Ambil tengah aja

Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH. Ma’ruf Amin (Antaranews/Ist)

Sekarang kita ambil tengah aja, sekitar 20 (persen) kan. Jadi ada 26, 20, ada 11. Sementara ini kita ambil yang tengah aja.”

Balikpapan (ANTARA) – Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH. Ma’ruf Amin menyetujui hasil Litbang Kompas tentang elektabilitas capres-cawapres 2019 yang menyatakan Jokowi-Ma’ruf Amin unggul atas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan selisih 11,8 persen.

“Survei kan lebih banyak kalau SMRC itu bedanya 26 (persen) yakni 58 (persen), sana (Prabowo-Sandiaga) cuma 31 (persen) dan Kompas ya 11 (persen),” ujar Kiai Ma’ruf saat ditanya wartawan disela- sela safari politiknya ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (20/3) malam.

Karena mewakili perbedaan itu, lanjutnya, selisih survei itu diambil jalan tengahnya saja, yaitu sekitar 20 persen.

“Sekarang kita ambil tengah aja, sekitar 20 (persen) kan. Jadi ada 26, 20, ada 11. Sementara ini kita ambil yang tengah aja,” kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Kiai Ma’ruf pun mendorong TKN dan relawan sayap pendukung pasangan nomor urut 01 untuk digerakkan lebih efektif lagi sehingga bisa mendongkrak elektabilitasnya.

“TKN dan TKD tentu kita dorong, tapi sayap-sayap itu juga, di bawah banyak sayap. Ini sayap relawan juga diefektifkan,” ucapnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Litbang Kompas merilis hasil survei pasangan capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2019. Hasilnya, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf 49,2 persen dan Prabowo-Sandiaga 37,4 persen. Selisihnya hanya 11,8 persen.

Survei tersebut dilakukan sejak 22 Februari hingga 5 Maret 2019 dengan melibatkan 2.000 responden yang dipilih menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KIP Banda Aceh: Generasi milenial penentu suksesnya Pemilu 2019

Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, Muhammad mensosialisasikan pemilu serentak kepada generasi melenial di Banda Aceh, Rabu (20/3) (ANTARA Aceh/Irman Yusuf).

Banda Aceh (ANTARA) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh menyatakan keikutsertaan generasi milenial pada pesta demokrasi lima tahunan menentukan suksesnya pemilu pada, Rabu 17 April 2019.

“General milenial akan mewarnai peta dukungan politik pada pemilu 2019, dan bahkan menentukan calon legislatif, DPD hingga Presiden dan Wakil Presiden,” kata Komisioner KIP Kota Banda Aceh, Muhammad.

Pernyataan ini disampaikannya saat sosialisasi pemilu bertema, “Goes To Community” yang dihadiri puluhan perwakilan kuala muda di Abu Master Kupi, Lambhuk, Banda Aceh, Rabu.

Ia menyebutkan, berdasarkan proporsi usia pemilih pemilu, 17 April 2019 di Kota Banda Aceh diikuti sekitar 30-35 persen pemilih usianya 35 tahun ke bawah dari total daftar pemilihan tetap (DPT) 157.421.

“Untuk itu, kita mengajak semua generasi milenial di Kota Banda Aceh bersama-sama mensosialisasikan tahapan pemilu ke semua kalangan masyarakat dan menggunakan media sosial untuk berbagai informasi positif tentang pemilu,” ujar dia.

Berkat dukungan para pihak, Komisioner KIP Kota Banda Aceh pun optimistis partisipasi pemilih pada pemilu serentak mencapai yang. target KPU Pusat yakni, 75 persen.

“Partisipasi semua masyarakat bisa meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi serta mampu membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu,” ucap Komisioner KIP Kota Banda Aceh.

Pihaknya berharap pesta demokrasi lima tahunan ini berlangsung sukses, aman dan tertib serta mampu memberikan pendidikan politik kepada segenap rakyat Indonesia.

Rakyat Indonesia pada 17 April 2019 akan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD RI, DPR RI, dan DPRD provinsi, serta DPRD/DPRK kabupaten/kota. 

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Debat Capres – Koalisi Perempuan nilai paslon belum memihak perempuan

Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin (kiri) berbincang dengan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno (kanan) usai mengikuti Debat Capres Putaran Ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019). Debat Capres Putaran Ketiga yang menampilkan hanya kedua Cawapres tersebut bertemakan Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan Kebudayaan. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras) (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras/)

Jakarta (ANTARA) – Koordinator Kelompok Kerja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia Indry Oktaviani menilai dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden belum memiliki keberpihakan pada persoalan perempuan.

“Saya rasa memang pada intinya, secara umum, kedua paslon belum memiliki keberpihakan pada persoalan perempuan terutama perempuan kelas bawah, disabilitas, lanjut usia dan anak perempuan,” kata Indry saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Indry menganggap seperti itu karena dalam debat pada Minggu (17/3) malam, kedua calon wakil presiden dinilai menganggap persoalan gender sebagai persoalan yang netral.

Padahal, menurut Indry, banyak persoalan mendasar di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya yang dipengaruhi perspektif gender yang mendiskriminasi perempuan.

“Bila ketimpangan gender ini tetap dilanggengkan, capaian-capaian yang menjadi sasaran kedua pasangan calon presiden akan sulit dicapai,” tuturnya.

Indry mengatakan Koalisi Perempuan menyayangkan situasi yang menunjukkan ketidakpekaan kedua pasangan calon terhadap isu perempuan tersebut.

Debat putaran ketiga pada Minggu malam (17/3) diikuti dua calon wakil presiden bertema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.

Pemilihan Presiden 2019 akan diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Menko Maritim tak ingin lobster Sukabumi dinikmati negara lain

ANTARA-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menginginkan agar di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, segera dibangun tempat penangkaran benur lobster. Hal itu dilakukan, mengingat potensi lobster di sana sangat besar. Sehingga, jangan sampai justru dimanfaatkan negara lain.  

STTAL gandeng perguruan tinggi kembangkan kemandirian teknologi pertahanan

Kami harap dengan kerja sama ini bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi, dan terwujudnya proses serta hasil pendidikan efisien dan produktif, tuturnya

Surabaya (ANTARA) – Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) bekerja sama dengan enam perguruan tinggi di Jawa Timur untuk pengembangan kemandirian teknologi pertahanan, dan dituangkan dalam penandatangan kesepahaman Perjanjian Kerja sama (PKS).

Komandan STTAL, Laksamana Pertama TNI Ir Avando Bastari, M Phil di Surabaya, Rabu mengatakan, kerja sama ini fokus pada bidang pendidikan, pelatihan dan riset pengembangan Iptek.

“Dengan adanya perkembangan Iptek era revolusi industri 4.0, ada beberapa program kerja sama yang juga menjadi tujuan pemerintah, seperti kemandirian teknologi pertahanan, khususnya pada tujuh prioritas Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) yang meliputi, Propelen, Roket, Rudal, Medium Tank, Radar, Kapal Selam dan Pesawat Tempur,” katanya.

Avando berharap, kerja sama ini bisa dijadikan peluang untuk menggali, menguji, sekaligus mengembangkan teknologi pertahanan melalui penelitian yang inovatif, kreatif dengan merealisasi program kerja nyata secara bersama-sama.

“Dengan demikian jalinan kolaborasi yang baik ini bisa meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan untuk mendorong kemajuan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan atau Litbangyasa,” kata Avando saat penandatanganan kerja sama di Kampus STTAL Jalan Bumimoro Morokrembangan

Ia mengatakan, kerja sama ini merupakan kehormatan bagi STTAL yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai mitra kerja sama perguruan tinggi.

Kerja sama ini  juga mengacu pada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Permen Ristekdikti No 44 Tahun 2015, Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi.

Dalam poin aturan itu, mewajibkan setiap perguruan tinggi wajib memenuhi standar nasional pendidikan tinggi yang mencakup seluruh aktifitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Kami harap dengan kerja sama ini bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi, dan terwujudnya proses serta hasil pendidikan efisien dan produktif,” tuturnya.

Sementara itu, enam perguruan tinggi yang digandeng antara lain Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Brawijaya (UB) Malang, Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya.

Selain itu, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, Politeknik Maritim Negeri Indonesia Semarang, Pusat Riset Kelautan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

UMY terjunkan mahasiswa KKN sebagai relawan Pemilu 2019

Yogyakarta (ANTARA) – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menerjunkan sebanyak 186 mahasiswa program kuliah kerja nyata sebagai relawan pengawasan Pemilu 2019 untuk mendukung terlaksananya pesta demokrasi yang aman, damai, dan bersih.

“Mereka akan terjun di tengah masyarakat untuk mendukung kelancaran Pemilu 2019 mulai dari 25 Maret sampai dengan 24 April,” kata Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Sukamta di Yogyakarta, Rabu.

Pada Pembekalan dan Penerjunan KKN Tematik Pengawasan Pemilu 2019 yang dilaksanakan Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UMY bekerja sama dengan Bawaslu, Sukamta mengatakan mereka disebar di lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Sebanyak 186 mahasiswa itu disebar di 22 desa, 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta,” kata Sukamta.

Ia berharap para mahasiswa yang mengikuti program KKN relawan Pemilu 2019 itu bisa mengambil segala hal positif, karena mereka telah terlibat langsung dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Selain itu, juga harus memiliki pendirian yang teguh dan tidak terbawa arus politik yang buruk.

“Segala keputusan yang diambil harus dipikirkan dengan kepala jernih dan atas dasar Islam serta Muhammadiyah. Sebagai mahasiswa UMY kalian harus bisa menyebarkan nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah,” kata Sukamta.

Komisioner Bawaslu DIY Muhammad Amir Nashiruddin mengatakan pemilu merupakan pesta demokrasi yang diikuti oleh jutaan masyarakat Indonesia. Keberhasilan dari hajatan besar ini menjadi tolak ukur kesuksesan negara dalam menyelenggarakan sistem politik yang berlaku.

“Untuk itu, pemilu membutuhkan perhatian dan bantuan dari banyak pihak dalam mengawasi serta mengawal jalannya proses pemilihan calon legislatif serta calon presiden dan wakil presiden agar terwujud pemilu yang bersih, lancar, dan berintegritas,” katanya.

Pada Pemilu 2019, menurut dia, terdapat isu yang menjadi perhatian berbagai lapisan masyarakat serta lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), validitas data pemilih, kampanye hitam, politik uang, tahapan pemilu, dan netralitas ASN, TNI, dan Polri.

“Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat berwujud pencegahan, pengawasan, pemberian informasi, pelaporan, dan saksi,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Alumni Universitas Tarumanegara akan deklarasi dukung Jokowi-Ma’ruf

Capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin (Dok TKN Jokowi-Ma’ruf)

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah alumni Universitas Tarumanegara yang tergabung dalam Alumni Untar Pendukung Jokowi Bersatu akan mendeklarasikan dukungan bagi Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.

Rencana deklarasi itu disampaikan melalui konferensi pers di Media Center TKN, Jakarta, Rabu.

“Kami Alumni Untar Pendukung Jokowi Bersatu, akan mendeklarasikan dan menyatakan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor 01,” kata Ketua Panitia Pelaksana Deklarasi Alumni UNTAR Pendukung Jokowi Bersatu, Fritz Aritonang, di Jakarta, Rabu.

Fritz menyampaikan alumni Untar selama ini dipandang tidak pernah menyatakan sikap politik. Deklarasi ini menjadi momentum kebangkitan alumni Untar.

Deklarasi akan dilakukan tanggal 22 Maret 2019 di Balai Sarbini Semanggi. Fritz Aritonang mengatakan terdapat beberapa alasan pendeklarasian dukungan tersebut.

Menurutnya Jokowi-Ma’ruf adalah sosok yang konsisten dan konsekuen antara kata dengan perbuatannya.

Jokowi dinilai sudah teruji dan terbukti mampu mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat, sementara Ma’ruf diyakini mampu membimbing rakyat kembali menjadi anak bangsa toleran dan bersatu dalam keberagaman.

Jokowi-Ma’ruf juga dinilai terbukti mampu menjaga, memelihara dan terus menumbuh kembangkan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Bapak Jokowi dan Bapak KH Ma’ruf Amin adalah solusi untuk mewujudkan semua itu, dan bukan yang lainnya,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi gunakan survei elektabilitas sebagai bahan evaluasi

Calon Presiden Nomor urut 01 Joko Widodo ditemui di Kantor DPD PDIP, Jakarta pada Rabu (20/3/2019). (Bayu Prasetyo)

Jakarta (ANTARA) – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menjelaskan dirinya menggunakan survei elektabilitas sebagai bahan evaluasi.

“Ya itu justru kalau saya, hasil yang baik justru bisa melemahkan kita. Justru menjadikan kita tidak waspada,” kata Jokowi ditemui di kantor DPD PDIP, Jakarta pada Rabu terkait hasil survei Litbang Kompas.

Dalam survei Litbang Kompas Maret 2019 menunjukkan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, yakni 49,2 persen.

Sementara elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, 37,4 persen.

Survei tersebut dilaksanakan pada 22 Februari-5 Maret 2019.

Sebelumnya dalam survei Litbang Kompas pada Oktober 2018, elektabilitas capres-cawapres nomor urut 01 yakni 52,6 persen. Sementara elektabilitas capres-cawapres nomor urut 02 yaitu 32,7 persen.

Menurut Jokowi, hasil survei yang tidak baik atau kecil dapat mendorong para relawan, pendukung, dan kader partai bekerja secara lebih militan.

Mantan walikota Solo itu menjelaskan hasil survei elektabilitas sebagai koreksi untuk timnya.

“Saya kira semua survei kita lihat sebagai bahan koreksi, sebagai bahan evaluasi untuk mendorong bekerja lebih baik lagi,” ujar Jokowi.

Sementara itu terkait keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai presiden tidak perlu melakukan cuti, Jokowi menjelaskan dirinya menghormati keputusan tersebut.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KIP Aceh Gelar Rekap DPTb-2 Simeulue dan Nagan Raya

Ketua Perencanaan Data dan Informasi KIP Aceh, Agusni AH sedang memberi keterangan DPTb-2 di Simeulue dan Nagan Raya di Banda Aceh, Rabu (20/3). (Antaranews Aceh/ Said)

Banda Aceh (ANTARA) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggelar rapat rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan tahap kedua (DPTb-2) di dua kabupaten, yakni Simelue dan Nagan Raya akibat bupati setempat belum melantik lima komisioner menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April 2019.

Ketua Perencanaan Data dan Informasi KIP Aceh, Agusni AH di Banda Aceh, Rabu, mengatakan, rapat pleno rekapitulasi dan penyusunan DPTb-2 digelar di gedung KIP provinsi.

“Ini perhitungan perubahan data masuk, dan keluar masuk data yang dimaksud untuk kemudian ditetapkan di tingkat kabupaten, yakni Simelue dan Nagan Raya. Karena besok (Kamis, 21/3) di tingkat provinsi akan kita lakukan untuk rapat pleno DPTb-2,” katanya.

Agusni menyebut, sementara rapat pleno rekapitulasi dan penyusunan DPTb-2 bagi 21 kabupaten/kota di antaranya, telah digelar di masing-masing daerah akibat memiliki lima komisioner defenitif yang sudah dilantik bupati/wali kota setempat.

Sesuai tahapan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), jadwal rapat pleno rekapitulasi dan penyusunan DPTb-2 memberi batas waktu 30 hari sebelum pemungutan suara dilakukan, yakni tanggal 17 April tahun ini.

Seperti diketahui, KIP Aceh menyatakan jumlah pemilih di provinsi paling barat Indonesia tersebut bertambah menjadi 3.524.399 orang dari sebelumnya 3.523.774 orang sesuai hasil rapat pleno DPTb digelar di Banda Aceh, Selasa 19 Februari 2019.

Dari total jumlah tersebut, pemilih tersebar di 23 kabupaten/kota, 289 kecamatan di 6.498 gampong (desa) dengan total 15.616 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“DPTb-2 di tingkat kabupaten/kota, maka jatuh tempo tanggal 17 Maret 2019 atau tiga hari kemarin. Namun untuk tingkat provinsi disebutkan, pleno rekapitulasi,” ujarnya.

“Bukan pleno rekapitulasi dan penetapan, karena penetapan sudah dilakukan di tingkat kabupaten/kota se-Aceh,” tegas Agusni.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya menyebutkan, pihaknya tidak bisa melayani pemilih yang pindah tempat pemungutan suara (TPS) melebihi surat suara yang ada.

KPU mencatat, jumlah pemilih yang pindah TPS mencapai 275.923 orang. Mereka dicatat ke daftar pemilih tambahan (DPTb). Beberapa TPS, jumlah itu melebihi ketersediaan jumlah surat suara cadangan cuma dialokasikan sebesar 2 persen dari DPT per TPS.

“Kalau tidak ada surat suaranya, maka melayani dengan apa. Kalau surat suara habis, maka tidak bisa dilayani,” ucap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Prabowo dijadwalkan kampanye akbar di Makassar

Arsip. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) menjalani prosesi penganugerahan gelar oleh Sultan Pontianak Syarif Mahmud Melvin Alkadrie (kiri) di Istana Kesultanan Kadriah Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (17/3/2019). Dalam kesempatan tersebut Prabowo Subianto menerima penganugerahan gelar Datok Sri Setia Negara dari Kesultanan Kadriah Pontianak. (ANTARA FOTO/HS PUTRA)

Awalnya kampanye akbar dilaksanakan pada 1 April nanti, tapi dimajukan 24 Maret dan itu dibolehkan KPU. Rencananya, di lapangan Karebosi. Seluruh kader partai pengusung akan hadir

Makassar (ANTARA) – Calon Presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, dijadwalkan melaksanakan kampanye akbar pada Minggu, 24 Maret 2019 di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Awalnya kampanye akbar dilaksanakan pada 1 April nanti, tapi dimajukan 24 Maret dan itu dibolehkan KPU. Rencananya, di lapangan Karebosi. Seluruh kader partai pengusung akan hadir,” tutur Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andry Arief Bulu, dikonfirmasi Rabu.

Menurutnya, sejumlah tim pemenangan dari Partai Politik (parpol) pengusung akan memaksimalkan menurunkan kadernya untuk ikut kampanye akbar. Diperkirakan puluhan ribu massa akan tumpah di lapangan Karebosi.

Rencananya, kata dia, Calon Presiden Prabowo Subianto akan datang ke Makassar bersama sejumlah pimpinan dan elite parpol pengusung termasuk pada pendukungnya.

Bahkan, tokoh nasional seperti Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Sohibul Iman, dan Tommy Soeharto juga dijadwalkan ikut serta dalam rombongan untuk berkampanye di Makassar.

Sedangkan untuk agenda 1 April, akan dimanfaatkan Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno kampanye di Makassar, tetapi sebelumnya pada 28 Maret kampanye akbar digelar di Kabupaten Sidrap dan tanggal 29 Maret di Kota Palopo, Sulsel.

Sementara Ketua Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi di Sulsel, Idris Menggabarani di sekertariatnya, mengemukakan tim sedang mempersiapkan segala sesuatunya dalam pelaksanaan kampanye akbar tersebut.

Selain itu, Idris telah mengumpulkan partai koalisi atau partai pengusung bersama relawan guna persiapan kegiatan kampanye sekaligus memanfaatkan mementum itu di Makassar.

“Kita rapat dengan agenda tunggal persiapan kedatangan pak Prabowo yang Insya Allah datang tanggal 24 Maret dalam rangka kampanye akbar. Kami memanggil seluruh partai pengusung serta relawan untuk hadir bersama-sama bertukar pikiran,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel ini.

Pembahasan dalam rapat itu tentang kesiapan koalisi partai dan relawan dalam hal pengerahan massa saat kampanye akbar nanti, meski waktu yang diberikan sangat singkat hanya empat hari untuk persiapan, namun pihaknya tetap optimistis bisa terselenggara.

Pihaknya berharap, kedatangan Prabowo Subianto nantinya ke Makassar dapat mengangkat elektabilitasnya serta menjawab kerinduan para pendukung untuk melihat secara langsung.

“Keinginan kita bisa mengangkat elektabilitas Prabowo-Sandi di Sulsel. Sudah lama rakyat di Sulsel menantikan kedatangan pak Prabowo disini. Kita harap kedatangan pak Prabowo menjadi obat kerinduan para pendukung,” kata mantan Calon Wali Kota Makassar itu.

Hal senada juga disampaikan tim pemenangan dari PKS Sulsel Sri Rahmi. Dalam pertemuan itu PKS berjanji akan maksimal kampanye akbar Prabowo di Makassar.

Sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pilkada dan Pemilu DPW PKS Sulsel yang hadir mewakili PKS dalam rapat itu, pihaknya optimistis dengan kehadiran Prabowo maka akan menambah semangat kader untuk terus bergerak.

“PKS akan mengerahkan semua kader di Makassar, Maros, Gowa, Takalar dan Pangkep. Semua anggota legislatif PKS harus berpartisipasi aktif demikian juga caleg-caleg PKS semua jenjang kami akan turunkan,” ucapnya.

Setelah rapat tersebut, lanjut legislator DPRD Sulsel ini, PKS akan segera menindaklanjuti ke 24 DPD di Sulsel agar memaksimalkan dukungan dengan menurunkan kader-kader.

“Kami sangat optimis, kampanye Prabowo di Makassar akan tumpah ruah, warga sudah lama menahan rindunya ingin bertemu langsung dengan Capres,” paparnya dengan nada optimis. 

Baca juga: Titiek Soeharto optimistis Prabowo-Sandi menang
Baca juga: Kalah di sejumlah survei, Sandiaga tetap optimistis
Baca juga: Simpatisan di Tulungagung “curhat” ke Sandiaga soal KKN Rekrutmen TNI/Polri
Baca juga: Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi tentang DPT Pemilu 2019

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Prabowo batal hadir massa antusias bersholawat bersama Sabyan Gambus

Vokalis Sabyan Gambus Nissa bernyanyi di depan ribuan massa pendukung Capres 02 pada acara Konser Indonesia Menang di Lapangan Mulyojati, Kota Metro, Rabu (20/3). (Foto: Antaralampung.com/Hendra. K)

Pak Prabowo tidak bisa hadir di acara ini. Menurut informasi bapak ada di luar negeri….”

Bandarlampung (ANTARA) – Meskipun Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 02 Prabowo Subianto batal hadir di Lapangan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung, tidak menyurutkan niat pendukung pasangan tersebut untuk datang ke acara bertajuk Konser Indonesia Menang.

“Pak Prabowo tidak bisa hadir di acara ini. Menurut informasi bapak ada di luar negeri. Jadi ada agenda di sana yang membuat tidak bisa hadir dalam kesempatan ini,” kata M. Sholehudin Fikri, ketua pelaksana kegiatan tersebut, Rabu.

Pihaknya mengaku sedikit kecewa dengan ketidakhadiran Prabowo, namun pihaknya mengaku tetap mendukung Prabowo.

“Kalo dibilang kecewa ya ada, tapi karena kita ini relawan militan, apapun tetap Prabowo Presiden di 2019. Kalau deklarasi tetap, karena ada atau tidak bapak, agenda kita tetap dan harus berjalan karena tujuan kita mendukung Prabowo-Sandi untuk 2019 ini. Ini ada sekitar 10 ribu warga yang datang dari seluruh Lampung,” katanya.

Menurutnya, Prabowo akan hadir di Lampung lagi ketika memasuki kampanye terbuka, tetapi ia tidak bisa memastikan kapan waktunya.

“Nanti ada agenda ketika sudah ada kampanye terbuka, pak Prabowo ada jadwal ke Lampung. Tapi kapan waktunya belum tau. Tapi tetap ke Lampung. Untuk waktunya nanti akan kita sampaikan,” ucapnya.

Massa pendukung capres tersebut dihibur dengan penampilan Sabyan Gambus yang mengajak bersolawat dan bernyanyi lagu-lagu yang dipopulerkan, seperti Yaa Jamallu, Maulana Yaa Malauna dan Deen Assalam.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Kiai Ma’aruf minta relawan kerja keras tanpa korbankan persatuan

Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin (kiri) disaksikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (kanan), berpidato saat Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama di Bengkulu, Rabu (20/3/2019). Dialog yang dihadiri perwakilan tokoh lintas agama di Provinsi Bengkulu tersebut membahas kerukunan antar umat beragama dari berbagai bingkai yaitu politik, yuridis, kearifan lokal dan teologis. ANTARA FOTO/David Muharmansyah/ama. (ANTARA FOTO/DAVID MUHARMANSYAH)

Umat beragama harus membangun teologi kerukunan. Jangan teologi konflik.”

Bengkulu (ANTARA) – Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin mengajak seluruh relawan pemenangan pemilihan umum presiden di Bengkulu untuk bekerja keras memenangkan pemilihan presiden 2019, namun tidak mengorbankan persatuan di tengah-tengah masyarakat.

“Berbagai cara dilakukan, termasuk “door to door” dari darat, udara, dan langit,” ujar Kiai Ma’ruf di Bengkulu, Rabu.

Saat menghadiri dialog Kerukunan Antar Umat Beragama di Provinsi Bengkulu, Kiai Ma’ruf menargetkan pasangan nomor urut 01 bisa menang hingga 70 persen di Provinsi Bengkulu.

“Kalau di Pulau Jawa mungkin agak sedikit halus, kalau di Sumatera karena karakter berbeda maka agak sedikit lebih tegas sesuai dengan semangat orang Sumatera, yakin akan menang 70 persen di Bengkulu,” ucapnya.

Apalagi, lanjut Kiai Ma’ruf, Jokowi sudah meletakkan landasan untuk kemajuan Indonesia. Maka itu harus didukung. Namun demikian, di dalam kerja keras untuk menang itu, Kiai Ma’ruf mengingatkan untuk tetap terus menjaga keutuhan bangsa dan menghindari terjadinya konflik. Tidak boleh menghalalkan segala cara.

“Kita harus menjaga merawat keutuhan bangsa ini dan mencegah terjadinya konflik, mencegah terjadinya paham-paham intoleran, baik dari kalangan Islam maupun non-Islam,” ucapnya.

Lebih lanjut, Kiai Ma’ruf menjabarkan empat bingkai kerukunan yang harus dijaga oleh bangsa Indonesia. Pertama, bingkai politis di mana Indonesia memiliki bingkai politis yang menyatukan seluruh bangsa termasuk kerukunan beragama. Ia mengatakan, kerukunan modal bernegara dan unsur utama yaitu kerukunan antarumat beragama.

“Jika antar-umat beragama tidak rukun, maka stabilitas keamanan negara akan terganggu. Karena itu, potensi konflik antar-umat beragama harus dicegah,” katanya.

Bingkai kedua, lanjut Kiai Ma’ruf yaitu bingkai yuridis. Ia mengungkapkan harus ada upaya menangkal masuknya ideologi yang melahirkan kelompok intoleran dan bertentangan dengan Pancasila ataupun Undang-undang Dasar 1945.

Selanjutnya, Mustasyar PBNU itu menyebutkan bingkai kearifan lokal. Menurut dia, kearifan lokal tidak bisa diganggu karena menyentuh langsung pada budaya dan kepercayaan warga setempat.

Dan bingkai keempat adalah teologi. Menurut putra Abuya Amin ini, setiap masyarakat harus mengetahui batasan-batasan untuk tidak melukai umat yang berbeda keyakinan.

“Umat beragama harus membangun teologi kerukunan. Jangan teologi konflik,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

TKN hargai survei Litbang Kompas

Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Lukman Edy. (Dok TKN)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Direktur bidang Saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Lukman Edy mengatakan pihaknya menghargai hasil survei Litbang Kompas sebagai produk ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami menghargai hasil survei kompas sebagai produk ilmiah dengan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Lukman Edy melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.

Lukman mengatakan hasil survei itu berguna untuk mengajak masyarakat dan peserta pemilu berfikir rasional dalam konsolidasi demokrasi, khususnya di Pemilu Indonesia 2019.

Menurutnya TKN membaca hasil survei Kompas dengan cerdas dan cermat.

Semua rekomendasi yang ditampilkan survei, akan diperhatikan sebagai bentuk evaluasi kinerja TKN selama enam bulan terakhir.

Meskipun demikian dia memiliki beberapa catatan terkait survei Kompas antara lain, menurutnya besarnya tingkat “undecided voters” atau pemilih belum menentukan sikap dalam survei cukup aneh.

“Agak aneh dengan tingkat popularitas kedua paslon yang tinggi sekali hampir mentok 100 persen, dan tinggal satu bulan lagi pemilu, masih menyisakan ‘undecided voters’ 22,4 persen,” kata Lukman.

TKN menilai pertanyaan-pertanyaan di survei Kompas gagal dalam menyelami keinginan pemilih.

“Mungkin faktor kehati-hatian, tetapi tetap kesimpulan kami survei ini terlalu buru-buru sehingga tidak menyiapkan instrumen untuk menggali lebih dalam keinginan pemilih,” jelasnya.

TKN pun menyimpulkan hasil tersebut adalah gambaran dari pemilih yang militan dan tidak mungkin lagi berubah.

Sehingga jika berdasarkan survei itu, peperangan ada di angka 22 persen “undecided voters” itu.

“Dan kalau mengikuti tren kemana ‘undecided voters’ bergerak, bacaan dari survei kompas mulai dari bulan oktober 2018, maka posisi kami tetap unggul diangka 56,8 persen berbanding 43,2 persen. Itu angka yang hampir sama dengan lembaga survei kredibel yang lain,” terangnya.

Lukman juga mengatakan sebagai sebuah lembaga yang profesional dan kredibel maka Kompas harus mengumumkan siapa yang mendanai surveinya tersebut sebagai bentuk kewajiban didalam UU No 7/2017.

Disamping itu kompas juga harus menjelaskan kepada publik apakah surveinya terpengaruh dengan transaksi lainnya di bisnis Kompas yang lain.

“Seperti kita ketahui Kompas memiliki cabang bisnis yang lain, seperti media cetak, elektronik maupun online. Bisa jadi survei dibiayai sendiri, tetapi ada subsidi dari bidang usaha lain, yang transaksinya terafiliasi dengan subjektifitas hasil survei. Aliran ini mesti terklarifikasi,” jelasnya.

Adapun berdasarkan survei internal TKN, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf tetus bergerak naik hingga angka 63 persen dengan jumlah “undecided voters” yang semakin kecil.

Sebelumnya survei Litbang Kompas menunjukkan ektabilitas Jokowi-Ma’ruf berada di angka 49,2 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 37,4 persen. Selisih kedua pasangan 11,8 persen.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Seratusan petani Kudus menggelar kenduri doakan kemenangan Jokowi-Ma’ruf

Seratusan petani di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggelar kenduri dan doa bersama untuk kemenangan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Joko Widodo – Ma’ruf Amin di halaman penggilingan padi di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kudus, Rabu (20/3). (FOTO: Akhmad Nazaruddin Lathif)

Kudus (ANTARA) – Sekitar seratusan petani di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menggelar kenduri untuk mendoakan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin agar bisa memimpin untuk kedua kalinya, Rabu.

Acara kenduri dan doa bersama untuk kemenangan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 itu digelar di tempat penggilingan padi di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dengan dihadiri sekitar seratusan petani.

Ketua Gabungan Kelompok Tani Jaya Makmur Sulkan di Kudus, alasan mendukung Jokowi-Ma’ruf karena petani sudah merasakan hasilnya selama Jokowi memimpin.

Di antaranya, terbangunnya jalan usaha tani sehingga memudahkan akses petani dalam mengangkut hasil panenannya serta terbangunnya tempat penggilingan padi serta tempat penjemuran sehingga petani tidak perlu jauh-jauh menjemur sekaligus memproses gabahnya menjadi beras karena lokasinya berada di dekat areal persawahan.

“Warga juga bisa langsung bertransaksi sehingga harga jual beras di pasaran bisa terkendali dan petani juga mendapatkan keuntungan,” ujarnya.

Selain itu, petani juga mendapatkan bantuan alat pertanian, seperti combine harvester atau mesin pemanen.

“Kalaupun nantinya berhasil memimpin untuk periode kedua, kami berharap presiden bersedia mendengarkan aspirasi petani, khususnya di Kecamatan Jati,” ujarnya.

Setiap memasuki musim hujan, katanya, areal pertanian selalu tergenang sehingga tidak bisa tanam.

Usulan petani, kata dia, aliran Sungai Gayam yang alirannya semula ke timur, kini beralih ke barat.

“Harapannya alirannya dikembalikan seperti semula menuju timur atau ke Sungai Juwana,” ujarnya.

Selain menggelar kenduri dan doa bersama untuk kemenangan Jokowi-Ma’ruf, seratusan petani juga menyaksikan atraksi pengolahan gabah menjadi beras atau nutu gabah dengan menggunakan alat tradisional berupa lesung dan alu.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

PDIP optimistis elektabilitas semakin naik

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat berkunjung ke Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/3). Antara Jatim/ Asmaul Chusna

Blitar (ANTARA) – DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) optimistis insiden operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Romahurmuziy yang juga anggota TKN tidak terlalu memengaruhi elektabilitas Jokowi-KH Ma’ruf di Pemilu 2019, bahkan elektabilitas semakin bagus.

“Pemerintah mengabdikan dirinya ke seluruh harapan rakyat dan dilakukan dengan baik oleh Pak Jokowi. Apa yang terjadi saat ini hal yang membuat kami semua prihatin, apalagi di kementerian agama. Kami percaya kebenaran akan selalu ditegakkan, keadilan yang menjadi dasar aspek pemberantasan korupsi,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Blitar, Rabu.

Ia mengatakan, Romahurmuziy atau yang akrab disapa Rommy memang tergabung dalam TKN. Pihaknya melihat Rommy bagian dari koalisi Indonesia kerja dengan PPP. Namun, ia sudah mengundurkan diri dan saat ini sudah diangkat pelaksana tugas Ketua Umum DPP PPP yakni Suharso Monoarfa, yang menempati posisi dewan pengarah di TKN menggantikan Rommy.

“Dengan demikian rasa prihatin dan solidaritas kami dengan persoalan tersebut harus diisi dengan kebangkitan seluruh kerja tim kampanye untuk bergerak bersama, karena waktu tidak lama lagi. Dan alhamdulillah survei menunjukkan elektabilitas Pak Jokowi dan KH Ma’ruf semakin jauh meninggalkan Pak Prabowo-Sandi,” kata dia.

Ia juga mengakui jika elektabilitas terus bergerak. Pada 2014, terdapat selisih 5 persen antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo lalu dan selisih 13,6 sampai dengan sampai 26 persen. Menurut dia, hal itu bisa dipahami sebab semua lembaga survei juga terdapat margin eror.

“Di situ angka sudah semakin flat, sehingga dari kampanye yang panjang sudah memberikan dukungan maksimum, dan pergerakan ‘swing voters’ jika pola singkat tidak banyak pengaruhi,” kata dia.

Hasto juga menambahkan, berbagai isu sensitif seperti isu agama didengungkan saat ini. Untuk itu, ke depan pihaknya sangat berharap melakukan rekonsiliasi, mengedepankan persatuan. Hal itu akan segera dilakukan jika nantinya Jokowi-Ma’ruf unggul di Pemilu 2019.

Sementara itu, terkait dengan kampanye terbuka, Hasto mengatakan bahwa kampanye terbuka adalah panggung rakyat. Jokowi juga hadir dalam seluruh aspek kehidupan rakyat, sehingga kampanye lebih menyampaikan bagaimana ke depan kerja Jokowi-Ma’ruf.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KPU Karawang tunggu pendistribusian surat suara pilpres

Surat suara. (Megapolitan.Antaranews.com/Foto: Ali Khumaini)

Sampai saat ini kita belum menerima surat suara calon presiden dan wakil presiden. Informasinya, pendistribusiannya akan dilakukan lusa,

Karawang (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih menunggu pendistribusian surat suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden.

“Sampai saat ini kita belum menerima surat suara calon presiden dan wakil presiden. Informasinya, pendistribusiannya akan dilakukan lusa,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat Miftah Farid, di Karawang, Rabu.

Ia berharap agar pendistribusian surat suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden tersebut bisa dilaksanakan tepat waktu. Sehingga pihaknya bisa langsung melakukan penyortiran dan pelipatan.

“Kami sudah berkoordinasi, mudah-mudahan saja surat suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden bisa segera kami terima,” katanya.

Miftah mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan sorlip (penyortiran dan pelipatan) surat suara untuk pemilihan calon anggora legislatif dan DPD RI.

“Sampai saat ini, kami telah menerima 6.813.436 juta lembar surat suara untuk pemilhian legislatif dan DPD RI. Untuk sorlip masih berlangsung,” kata dia.

Ia menyampaikan kegiatan sorlip yang digelar di sejumlah titik sekitar Karawang berjalan lancar, dengan melibatkan kalangan mahasiswa dan masyarakat umum.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi arahkan caleg PDIP ajak masyarakat tidak golput

Capres nomor urut 01 Joko Widodo usai memberi pembekalan kepada Caleg PDIP DKI Jakarta di Kantor DPD PDIP Jakarta pada Rabu (20/3/2019). (Bayu Prasetyo)

Jakarta (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memberikan arahan kepada calon anggota legislatif DPR RI dan DPRD RI Provinsi DKI Jakarta untuk mengajak masyarakat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2019.

“Intinya memberikan semangat dan mau mengingatkan untuk mengajak selalu. Ini saya sampaikan agar mengajak masyarakat untuk datang ke TPS berbondong-bondong, jangan sampai ada yang golput,” kata Jokowi ditemui usai menghadiri acara pembekalan kepada calon anggota legislatif DPR RI dan DPRD RI Provinsi DKI Jakarta di Kantor Sekretariat DPD PDI Perjuangan di Jalan Tebet Raya pada Rabu.

Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, para caleg dan kader partai perlu turun ke masyarakat untuk meningkatkan perolehan suara.

Dia juga berpesan kepada Caleg dari PDIP di DKI Jakarta dapat mengelola informasi kepada masyarakat.

“Saya kira mengelola informasi, mengelola kejadian-kejadian yang ada, di isu-isu yang ada di Jakarta saya kira sangat penting,” ujar Jokowi.

Jokowi tiba di kantor PDIP pada pukul 17:30 WIB. Capres nomor urut 01 Joko Widodo menyapa masyarakat usai memberi pembekalan kepada Caleg PDIP DKI Jakarta di Kantor DPD PDIP Jakarta pada Rabu (20/3/2019). (Bayu Prasetyo)
Sebelum meninggalkan kantor DPD PDIP, Jokowi menyempatkan diri bersalaman dan swafoto dengan sejumlah warga yang telah menantinya di depan kawasan itu.

Kendaraan Jokowi meninggalkan kantor itu pada sekitar pukul 19:30 WIB.

Baca juga: Capres 01 beri pembekalan kepada Caleg PDIP DKI Jakarta

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Golkar targetkan suara Jokowi 40 persen di Sumatera Barat

Ilustrasi – Partai Golkar . (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/jio02)

Kita targetkan suara Jokowi antara 40 persen hingga 48 persen di Sumbar, saat ini elektabilitasnya di Sumbar berada di angka 39 persen dan dalam sisa waktu ini kita akan bekerja keras mencapai hal tersebut

Padang, (ANTARA) – Wakil Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi Partai Golkar Nurdin Halid menargetkan suara pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Sumatera Barat sebesar 40 persen dalam pemilu presiden 17 April 2019.

“Kita targetkan suara Jokowi antara 40 persen hingga 48 persen di Sumbar, saat ini elektabilitasnya di Sumbar berada di angka 39 persen dan dalam sisa waktu ini kita akan bekerja keras mencapai hal tersebut,” katanya di Padang, Rabu.

Ia mengakui dalam beberapa survei yang ada menyebutkan elektabilitas Jokowi turun pada saat ini namun pihaknya lebih mempercayai survei yang telah teruji dan biasa digunakan oleh timnya. Sejauh ini laporan yang masuk terjadi peningkatan elektabilitas Jokowi baik secara nasional dan khususnya di Sumbar.

Menurut dia awalnya pusat menilai menilai Sumbar merupakan wilayah yang lemah dalam mencapai target yang diberikan namun setelah dirinya datang ke sini dan melakukan simulasi menunjukkan kader Golkar Sumbar mampu melebihi target yang diberikan.

Menurut dia kerja sama antara caleg daerah baik di tingkat kota dan kabupaten, provinsi hingga pusat harus bekerja sama dengan baik untuk merealisasikan targte yang diberikan partai baik untuk kursi di legislatif maupun presiden dan wakil presiden.

Sementara itu, terkait adanya caleg di Sumbar yang tidak mau menampilkan foto dirinya bersama Jokowi dalam alat peraga pribadi bukanlah suatu hal yang besar. Ia menilai apabila tidnakan itu produktif maka harus dilakukan dan jika tidak produktif ditinggalkan saja.

“Kalau mereka anggap itu tidak produktif di Sumbar tentu itu tidak mereka lakukan dan hal yang produktif yang harus dilakukan adalah sistem dari pintu ke pintu,” ujar dia.

Ia mengatakan dengan metode dari pintu ke pintu ini setiap caleg memiliki tiga tugas khusus seperti menyampaikan visi partai yang mendukung upaya pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan pemerintah dan jika menang nanti pihaknya akan melanjutkan hal tersebut.

Setelah itu menyampaikan keberhasilan bidang pembangunan yang telah dilakukan dalam pemerintahannya dan menangkal isu hoaks yang bertebaran mulai dari isu anti islam, PKI dan lainnya.

“Apabila ketiga hal itu dilakukan tentu target yang ingin dicapai dapat tercapai,” katanya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Bupati minta KPU baru segera distribusi logistik pemilu

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua. (ANTARA News Papua/Marius Frisson Yewun).

Wamena (ANTARA) – Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua Jhon Richard Banua minta komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jayawijaya yang baru dilantik, segera mempersiapkan pendistribusian logistik Pilkada 2019 tanggal 17 April mendatang.

Bupati Jhon di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Rabu, mengatakan komisioner KPU Jayawijaya yang terpilih sudah dilantik Senin malam.

“Untuk logistik sudah 100 persen di Kantor KPU dan tinggal distribusikan. Muda-mudahan komisioner yang tadi malam baru dilantik, tiba di Jayawijaya cepat supaya kita bisa berkoordinasi dengan mereka untuk penyaluran logistik,” katanya.

Bupati mengatakan kesiapan pemilu 2019 ini sempat dibicarakan saat kunjungan kerja pihak Keduataan Besar Amerika Serikat ke Kantor Bupati Jayawijaya, Rabu tadi.

“Mereka mempertanyakan situasi politik pemilu dan saya sudah jelaskan bahwa kita siap,” katanya.

Selain persiapan pemilu, mereka mempertanyakan visi dan misi bupati ke depan serta pelayanan kemasyarakatan, dan mengecek kerjasama pemkab dengan UNICEF pada bidang pendidikan.

“Kami dengan Amerika, UNICEF sudah punya kerjasama bidang pendidikan yang sudah jalan, saya kira kita akan penandatanganan lagi untuk lima tahun ke depan nanti,” katanya.

Dari kunjungan itu ditanyakan terkait koordinasi Pemerintah Jayawijaya dan Pemerintah Kabupaten Nduga dalam hal penanganan pengungsian.

“Saya jelaskan kepada mereka bahwa kita sudah koordinasi dengan Pemerintah Nduga dan pada prinsipnya kita sudah siap memfasilitasi mereka untuk mendapatkan tempat bersekolah yang layak,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Belasan kontainer Sekabel konvoi branding Jokowi-Ma’ruf

Sejumlah pengusaha kayu Solo Raya tergabung organisasi relawan Sedulur Kayu dan Mebel (Sekabel) Jokowi bersiap memberangkatkan konvoi belasan truk kontainer dengan branding Jokowi-Ma’ruf di pintu masuk tol Bangak Boyolali, Rabu. (Foto: Antara/Bambang Dwi Marwoto)

Kami Sekabel rata-rata melakukan ekspor ke negara Eropa, Laut Tengah, Jepang dan Amerika Serikat (AS) sekitar 300 kontainer per bulan, sedangkan industri barecore mencapai 700 kontainer, sehingga totalnya bisa mencapai 1.000 kontainer per bulan, kat

Solo (ANTARA) – Belasan kendaraan truk kontainer milik organisasi relawan Sedulur Kayu dan Mebel (Sekabel) Jokowi melakukan ekspor mebel dengan acara konvoi melalui jalan tol dari Solo Raya menuju ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Jawa Tengah, Rabu.

Bahkan, konvoi truk kontainer yang memuat kayu mebel, funiture, dan industri barecore untuk diekspor ke negara Eropa tersebut dengan branding pasangan Calon Nomor Urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin menuju pelabuhan.

Menurut Adi Dharma Santoso, selaku koordinator ekspor bersama para pelaku usaha tergabung relawan Sekabel, dengan membranding belasan kontainernya dengan paslon nomor 01 untuk menunjukan keberhasilan Pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur seperti jalan Trans Tol Jawa yang lebih efisien.

Adi menjelaskan, sejarah perkembangan dunia usaha tidak pernah terlepas dari pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Demikian pula dunia industri perkayuan dan permebelan, tidak pernah terlepas dari ketiga hal penting tersebut.

Menurut dia, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan sektor usaha perkayuan dan permebelan sangat terdukung dengan adanya pembangunan prasarana jalan arteri dan jalan tol yang memastikan arus lalu lintas, baik bahan baku maupun barang jadi untuk pasar ekspor dan domestik menjadi lancar dan tepat waktu.

Hal tersebut, lanjut dia, menunjang daya saing yang meningkat dikarenakan kualitas barang menjadi terjaga, ketepatan waktu dalam menenuhi jadwal pengiriman dari dan ke pelabuhan menjadi bisa diandalkan.

“Kualitas sumber daya manusia di bidang industri perkayuan dan permebelan makin meningkat seiring peningkatan kualitas hidup dan kesehatan para pekerja dan kekuarganya. Jaminan kesehatan dan hari tua menjadi salah satu program pemerintah yang mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia saat ini,” katanya.

Dengan makin mudahnya akses ke sentra-sentra bahan baku kayu, kata dia, memungkinkan pengawasan, pengelolaan hutan dan hasil hutan makin membaik, sehingga pasokan bahan baku kayu untuk industri menjadi lebih terjamin.

Sekjen Sekabel Hari Basuki mengatakan, konvoi keberangkatan belasan kontainer menjadi bagian dari potensi ekspor Solo Raya. Potensi ini, dalam industri perkayuan dan mebel terdiri dari permebelan, industri barecore, dan funiture.

“Kami Sekabel rata-rata melakukan ekspor ke negara Eropa, Laut Tengah, Jepang dan Amerika Serikat (AS) sekitar 300 kontainer per bulan, sedangkan industri barecore mencapai 700 kontainer, sehingga totalnya bisa mencapai 1.000 kontainer per bulan,” kata Hari Basuki.

Pihaknya berkomitmen dan mengapresiasi kinerja pemerintah saat ini yang telah berhasil membangun koneksitas Trans Tol Jawa dari Merak, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak yang kini sudah terhubung semuanya. Hal ini, akan menjadi potensi untuk lebih berhasilnya pertumbuhan industri atau ekonomi di masing-masing ibukota/kabupaten yang dilewati.

Jalur tol dari Merak sampai Surabaya ini, ada beberapa wilayah kabupaten kota yang dilewati. Dengan koneksitas jalan tol itu, akan menunjang kecepatan waktu ekspor nasional. Jadi sebelum dibangun jalan tol terkoneksi ini, sudah 1.000 kontainer per bulan. Adanya koneksitas infrastruktur ini, maka pengiriman lebih efektif.

“KIta berbicara soal Solo Raya akan melebar ke timur daerah Ngawi, Madiun Jatim. Koneksitas akan terhubungi melalui tol laut yang digagas oleh Presiden Jokowi. Jadi empat belabuhan besar itu, akan menjadi kekuatan besar untuk meningkatkan ekonomi nasional,” kata Basuki.

Juru bicara relawan Sekabel Jokowi, Begog Djoko Winarso mengatakan, dengan adanya konvoi belasan truk kontainer branding pasangan Jokowi-Maruf dari pintu masuk tol Colomadu menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, maka relawan Sekabel tetap solid menudukung paslon 01.

“Sekabel tetap berkativitas seperti biasa melakukan ekspor, sehingga perekonomian nasional terus meningkat dengan banyaknya pembangunan infarstruktur pemerintahan Jokowi,” kata Begog.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019