Pemerintah diingatkan terbitkan PP UU Buruh Migran

Ini akar masalahnya. Opsi untuk bekerja terbatas. Hal ini yang dimanfaatkan agen TKI ilegal dan agen culas. Pengawasan harus benar-benar dilakukan dan tindakan hukum wajib diterapkan terhadap dua agen jenis ini (ilegal dan culas) yang melanggar dan m

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah diingatkan untuk segera menerbitkan Peraturan Pelaksana (PP) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum 22 November 2019 karena aturan itu bisa menyelesaikan permasalahan buruh migran.

Politisi Partai Hanura, Arief Patramijaya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, mengatakan, ada beberapa masalah yang kerap terjadi pada buruh migran, diantaranya, masalah perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Ini akar masalahnya. Opsi untuk bekerja terbatas. Hal ini yang dimanfaatkan agen TKI ilegal dan agen culas. Pengawasan harus benar-benar dilakukan dan tindakan hukum wajib diterapkan terhadap dua agen jenis ini (ilegal dan culas) yang melanggar dan mengakali peraturan,” kata Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu.

Pria yang biasa disapa Patra M Zen ini menilai, pemerintah dapat menggandeng beberapa universitas untuk memfasilitasi pelatihan vokasi, seperti keterampilan bahasa.

“Hal ini sejalan dengan berbagai kampanye buruh migran, mereka meminta alokasi 2 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) untuk pelatihan vokasi ini,” ucap Calon Legislatif daerah pemilihan DKI Jakarta II ini

Masalah lainnya yakni persoalan penempatan. Dia meminta, penempatan dan pendaftaran calon buruh migran merujuk pada kealihan yang dimiliki.
Selain itu, masalah penempatan yang terawasi dan penempatan yang terlindungi.

Peraturan Pelaksana UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini, kata Patra, harus memberikan perlindungan hukum dan bisa dijadikan daya tawar pemerintah kepada negara penerima buruh migran.

“Berbagai masalah tersebut sebaiknya diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini tuntutan para buruh migran.Saya mendukung 100 persen perjuangan teman-teman buruh migran tersebut,” tegas Patra.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR-RI, Hang Ali Saputra Syah Pahan meminta pemerintah untuk menyelesaikan PP UU Nomor 18 Tahun 2017 karena regulasi itu bisa menjadi tumpuan perlindungan hukum kepada buruh migran Indonesia di luar negeri.

“Kita sudah meminta kepada pemerintah untuk menyelesaikan aturan turunan ini baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) atau pun Peraturan Menteri (Permen),” kata Hang Ali.

Selama ini dewan terus mengevaluasi rancangan aturan turunan dari UU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu. Evaluasi ini, untuk memastikan negara penerima memberikan perlindungan kepada buruh migran Indonesia.

“Makanya, banyak hal yang diatur dalam UU ini. Belum lagi, masalah perekrutannya tak lagi melibatkan para calon. Pada UU jelas mengatur BNP2TKI sebagai pelaksana dan operator dan Kemenaker sebagai regulator. Tak lagi tumpang tindih seperti dulu,” tambahnya.

Sehingga, Dkeran pengiriman buruh migran ke sejumlah negara yang dimoratorium bisa dibuka kembali, seperti pengiriman TKI ke Arab Saudi.

“Di Arab Saudi tidak ada perlindungan kepada buruh migran. Kalau mereka menghendaki ada pengiriman buruh migran syarat utamanya memberikan pelindungan hukum kepada mereka,” imbuhnya.

Baca juga: Pekerja migran berharap pemilu hasilkan pemimpin pro-perlindungan WNI
Baca juga: Kemampuan berbahasa jadi syarat penting bekerja di Jepang
Baca juga: Satgas gagalkan 160 calon pekerja migran ilegal NTT dalam tiga bulan

 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Panglima TNI dan Kapolri hadiri pembukaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kanan) berbincang dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan), KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kedua kiri) serta Danjen Akademi TNI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia (kiri) saat Pembukaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) XXXIX/2019 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Senin (1/4/2019). Kegiatan yang diikuti 263 taruna Akademi Militer (Akmil), 117 taruna Akademi Angkatan Laut (AAL), 306 taruna Akademi Kepolisian (Akpol), 100 Praja IPDN dan 100 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur tersebut bertujuan untuk memantapkan kemanunggalan TNI dan Polri dengan masyarakat. ANTARA FOTO/Moch Asim/pras.

Akademisi UI: Jokowi lakukan pendekatan ‘Dilan’

Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (FIA-UI) Vishnu Juwono (Megapolitan.antaranews.com/Foto: istimewa)

Depok (ANTARA) – Akademisi Universitas Indonesia menilai dalam debat keempat Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo pendekatan “Dilan” yakni digital melayani, ingin mengangkat penerapan e-government, efisiensi jumlah lembaga negara, reformasi pelayan publik dan reformasi tata kelola.

Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (FIA-UI) Vishnu Juwono di kampus UI Depok, Senin, mengatakan dalam debat keempat antara Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terjadi dalam tema pemerintahan memiliki penekanan isu yang berbeda.

Sedangkan Prabowo, mencoba mengangkat isu korupsi sebagai isu utama, yang dianggapnya merupakan sumber permasalahan diantaranya melalui jual beli jabatan yang membuat lembaga negara lemah.

“Beliau berjanji memimpin pemberantasan korupsi yang sudah dianggap mirip kanker stadium tingkat empat,” katanya.

Hal ini bisa dipahami sebagai upaya secara tidak langsung mengingatkan kepada pemilih atas dugaan kasus korupsi yang menimpa koalisi pendukung Jokowi, yang menimpa mantan Ketua PPP Romahurmuziy dan terakhir anggota DPR asal Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Sedangkan dalam sesi menjawab pertanyaan dari panelis dalam bidang pemerintahan, lagi-lagi calon petahana Jokowi menekankan penerapan teknologi dalam memberikan pelayanan publik, dan menekankan kecepatan merespons kebutuhan masyarakat, serta integrasi e-government dengan pemerintah daerah. Sedangkan kandidat Prabowo, walau mendukung penerapan teknologi namun masalah keberpihakan kepada rakyat ditekankan.

“Modernitas lebih baik tidak diterapkan berimplikasi pada penempatan kekayaan negara di luar negeri,” katanya.

Disini dapat dilihat kedua kandidat pendekatan berbeda dalam melihat penerapan teknologi dalam pemerintahan. Kandidat Jokowi ingin menunjukkan kepada calon pemilih bahwa pemerintahnya responsif dan up-date dalam menerapkan teknologi terbaru dalam konteks pelayan publik.

Sedangkan kandidat Prabowo terlihat skeptis dan mengedepankan sentimen nasionalisme terhadap penerapan teknologi yang tidak hati-hati. Bahkan mengingatkan penggunaannya bisa disalahgunakan oleh pihak asing untuk membawa kekayaan Indonesia ke luar negeri.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

F-Golkar luncurkan buku ajak wujudkan pemilu damai

Acara peluncuran buku karya Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Agun Gunandjar Sudarsa bertajuk “Pemilu Damai, Berintegritas dan Menyejahterahkan” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. (Imam B)

Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Agun Gunandjar Sudarsa meluncurkan buku berjudul “Pemilu Damai, Berintegritas dan Menyejahterakan”, mengajak masyarakat mewujudkan pemilu yang damai.

Agun dalam sambutannya mengatakan suasana Pemilu saat ini masih belum bisa memberikan gagasan cemerlang.

“Saya prihatin karena dalam pemilu masih saja ada caci maki, saling hujat dan sebagainya,” kata Agun dalam peluncuran bukunya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Agun menilai seharusnya pemilu memberikan gagasan apa yang akan diberikan kepada generasi muda ketika sudah memasuki tantangan revolusi industri 4.0.

Selain itu menurut dia, bagaimana mengatasi fenomena lapangan kerja agar membuat orang tidak lagi ingin menjadi aparatur sipil negara (ASN), tetapi harus melihat peluang baru menciptakan kerja.

“Selain itu, bagaimana melihat pergeseran bandul ekonomi yang sudah bergeser dari kota ke desa, dan perlunya gambaran serta tawaran yang menyejahterakan sehingga rakyat memiliki kemampuan,” ujarnya.

Selain itu menurut dia gagasan bagaimana mengatasi masuknya arus budaya dari luar, sehingga tidak menghancurkan budaya lokal.

Dia menilai berbagai gagasan tersebut masih luput dalam Pemilu karena seharusnya di dalamnya harus ada gagasan yang cemerlang untuk Indonesia ke depan.

“Fraksi Partai Golkar MPR mengajak elemen masyarakat membuka, dan menatap Indonesia dengan masa depan jauh lebih baik dan berkah,” katanya.

Dalam diskusi tersebut, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengajak masyarakat untuk memikirkan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang damai, berintegritas dan menyejahterakan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat.

Dia menilai Pemilu harus dilaksanakan berdasar nilai luhur bangsa seperti yang dirumuskan dalam Pancasila.

Menurut dia, bagi semua negara demokrasi, pemilu yang damai dan berintegritas menjadi modal dasar bagi eksistensi pemerintahan pasca-pemilu.

Seminar dan peluncuran buku itu dibuka Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus yang mewakil Ketua Umum PG Airlangga Hartarto.

Selain itu dihadiri sejumlah tokoh antara lain Andi Mattalatta, Bambang Utoyo, Fadel Muhammad, Rambe Kamarul Zaman, Rully Chairul Azwar.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Disdukcapil Sulawesi Barat prediksi 10.500 warga gunakan suket

Arsip. Pelayanan jemput bola perekaman data e-KTP di wilayah perbatasan Kaltara. (humasprovkaltara)

Kami memprediksi, penggunaan suket dan KTP elektronik saat pemilu serentak di Sulbar rendah. Jumlahnya paling banyak hanya 10. 500 pemilih

Mamuju (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Barat memprediksi paling banyak 10.500 warga akan menggunakan surat keterangan (suket) dan KTP elektronik saat pemungutan suara pada pemilu serentak 17 April 2019.

“Kami memprediksi, penggunaan suket dan KTP elektronik saat pemilu serentak di Sulbar rendah. Jumlahnya paling banyak hanya 10. 500 pemilih,” kata Kepala Disdukcapil Sulbar M Ilham Borahima, di Mamuju, Senin.

Prediksi itu kata Ilham, didasarkan pada perekaman KTP elektronik di enam kabupaten di Provinsi Sulbar pada periode Maret hingga 17 April 2019.

Ia menyatakan, hingga akhir Februari 2019, sebanyak 874. 919 warga di enam kabupaten telah melakukan perekaman KTP elektronik.

Jumlah itu lanjutnya, melebihi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu serentak di Sulbar, yakni 865. 703 pemilih.

“Jadi, perekaman KTP elektronik yang telah dilakukan pada enam kabupaten sudah melewati DPT, yakni sudah mencapai 874. 919 orang atau selisihnya sebesar 9.216 orang. Data itu berdasarkan perekaman hingga akhir Februari 2019 dan belum masuk pada periode Maret hingga 17 April 2019,” terang Ilham.

“Jadi, prediksi kami berdasarkan data perekaman di enam kabupaten mulai Maret hingga 17 April, paling banyak 10.500 pemilih yang akan menggunakan suket dan KTP elektronik saat pemungutan suara,” tambahnya

Menurutnya, penambahan 10.500 pemilih yang menggunakan suket dan KTP elektronik itu tidak akan mempengaruhi persediaan surat suara saat pemungutan suara pemilu serentak itu.

Ia menyatakan, surat keterangan adalah pemilik KTP sementara yang telah melakukan perekaman dan hanya bisa ditandatangani oleh Kepala Disdukcapil kabupaten.

“Jadi, persediaan surat suara sebesar dua persen iti dipastikan aman karena berdasarkan monitoring, evaluasi dan percepatan perekaman KTP elektronik yang kami lakukan pada enam kabupaten, kemungkinan penggunaan suket kecil karena sebagian besar masyarakat sudah melakukan perekaman,” jelas Ilham.

Sementara tambahnya, jumlah warga wajib KTP elektronik di Sulbar sebanyak. 107.000 orang

“Tapi itu masih data anomali karena di dalam pendataan DP4 sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) kami sudah ada yang meninggal, pindah serta data ganda tetapi belum direvisi . Tapi intinya, sudah 80 persen cakupan kepemilikan KTP elektronik di enam kabupaten di Sulbar,” kata Ilham.

Baca juga: Pemilu semakin dekat, Bupati minta perekaman KTP-el dipercepat
Baca juga: Mendagri minta masyarakat proaktif daftar perekaman KTP-el

  Arsip. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi (dari kiri) Suhartoyo, Aswanto, Saldi Isra dan I Dewa Gede Palguna memimpin sidang putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). MK mengesahkan Surat Keterangan (suket) KTP menjadi syarat mencoblos pada Pemilu 2019 dan memperpanjang masa perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Dosen UI: Prabowo ubah strategi debat keempat

Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (FIA-UI) Vishnu Juwono. (Megapolitan.antaranews.com/Foto: istimewa)

Depok (ANTARA) – Dosen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (FIA-UI) Vishnu Juwono menyatakan pada debat keempat calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengubah pendekatannya dari rekonsiliatif pada debat pertama dan kedua menjadi agresif menyerang terhadap Pemerintah Jokowi.

“Perubahan gaya dari Prabowo merupakan hal yang wajar sebagai oposisi yang mencoba mencari kelemahan dari Pemerintah,” kata Vishnu di kampus UI Depok, Senin.

Namun kata dia bisa juga dilihat sebagai upaya mempertanyakan pilihan opsi kebijakan yang telah dibuat pemerintah, dengan harapan dapat menurunkan elektabilitas Jokowi dimata calon pemilih.

Mengingat sebagian besar survei nasional menunjukkan elektabilitas Prabowo masih tertinggal dengan Jokowi.

Dalam tema pertahanan dan luar negeri, Prabowo beberapa kali menekankan bahwa pertahanan Indonesia masih rapuh dan lemah. Dalam hal alutsista Indonesia masih tertinggal.

Peranan Indonesia dalam diplomasi perdamaian misalnya di korban kemanusiaan Rohinga – juga dipertanyakan oleh Prabowo apabila tidak didukung oleh kekuatan pertahanan yang memadai. Sehingga daya tawar Indonesia dengan negara-negara berpengaruh masih lemah.

Namun dalam debat kedua kandidat mendiskusikan kasus-kasus aktual dalam rangka mencari solusi dari masalah-masalah yang dalam empat tema topik tersebut. Misalnya dengan maraknya kasus jual beli jabatan di birokrasi, komponen program reformasi birokrasi mana yang perlu diperbaiki.

Atau dengan ada pembunuhan komunitas muslim di Christ Church, Selandia Baru, yang memakan korban WNI, apa implikasinya dari kebijakan luar negeri Indonesia. Sedangkan dengan besarnya angkatan bersenjata Republik Rakyat Cina dan pengaruhnya sebagian besar di ASEAN, bagaimana kebijakan pertahanan Indonesia mengantisipasi hal tersebut.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Cawapres Ma’ruf Amin dijadwakan kampanye di Lombok

Ketua Jaringan Kiai dan Santri Nasional (JKSN) NTB TGH Hazmi Hamzar. (ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram (ANTARA) – Calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin akan melakukan kampanye terbuka rapat umum di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (2/4).

Ketua Jaringan Kiai dan Santri Nasional (JKSN) TGH Hazmi Hamzar saat dihubungi melalui telepon di Mataram, Senin,
mengatakan kampanye terbuka KH Ma’ruf Amin di Lombok ini akan di pusatkan di Lapangan Nasional Selong, Kabupaten Lombok Timur.

“Kampanye ini akan dihadiri 25 sampai 30 ribu orang berasal dari jemaah NW Pancor, NW Anjani dan jemaah Maraqitta’limat serta semua ponpes dari partai koalisi,” ujarnya.

Selain berkampanye di Lapangan Nasional Selong, Kabupaten Lombok Timur. Cawapres 01 KH Ma’ruf Amin juga dijadwalkan akan bersilaturahim dengan para tuan guru dan pondok pesantren di Lombok.

“Begitu mendarat di Lombok setelah dari Surabaya, KH Ma’ruf Amin akan ke Ponpes Komarul Huda Desa Bagu, Lombok Tengah. Disini KH Ma’ruf Amin bersilaturahmi dengan Tuan Guru dan para Kyai se NTB, salah satunya TGH Turmuzi Badarudin yang juga menjadi Rois Syuriah PWNU NTB sekaligus Mustasyar PBNU,” terang Hazmi Hamzar.

Politisi PPP yang juga menjabat Anggota DPRD NTB ini menambahkan, dalam kunjungan ke Lombok, KH Ma’ruf Amin juga akan bersilaturahmi dengan pimpinan Ponpes At Thohiriyah TGH Fadil Tohir di Desa Bodak Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

“Setelah ini beliau berangkat menuju ke lokasi kampanye terbuka di Lapangan Nasional Selong, Kabupaten Lombok Timur pada siang harinya,” jelasnya.

Menurut Hazmi Hamzar, JKSN NTB sendiri menargetkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin menang 70 persen di NTB

“Kita targetkan 70 persen. Apalagi sekarang para tuan guru juga sudah berbondong-bondong mendukung Jokowi-Ma’ruf,” katanya.

Hazmi optimistis pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf akan menang di NTB. 

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

KPU Sigi prioritaskan daerah terpencil distribusi surat suara

Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengutamakan daerah terpencil, tersulit, pendistribusian logistik pemilu dan surat suara jelang pemilihan presiden dan wakil presiden, legislatif dan DPD.

“Daerah-daerah seperti Kecamatan Pipikoro, Kulawi Selatan, Lindu, Marawola Barat, Kinovaro, Manggalapi, ini akan di utamakan pendistribusiannya,” ucap Komisioner KPU Sigi Bidang Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat Anhar Lasingki, Senin.

KPU Sigi menargetkan mulai pendistribusian surat suara ke wilayah-wilayah terpencil, tersulit, H-7 pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pantauan Antara di KPU Sigi, Senin, kegiatan menyortir, melipat surat suara mulai di laksanakan oleh KPU Sigi melibatkan masyarakat di sekitar Desa Maku.

Terkait hal itu Kepala Sekretariat KPU Sigi Moh. Taufik mengemukakan jumlah surat suara yang masuk sebanyak 841.942 lembar terdiri dari surat suara presiden dan wakil presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Sigi.

Taufik menguraikan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden berjumlah 167.388 lembar, surat suara DPR-RI 167, 388 lembar, DPD, 167.388 lembar dan DPRD Provinsi daerah pemilihan enam 167,388 lembar.

DPRD Kabupaten Sigi, daerah pemilihan 1 sebanyak 48.694 surat suara, daerah pemilihan 2, 27.790 lembar surat suara. Dapil 3, 29.083 lembar surat suara. Dapil 4, 37.557 lembar surat suara dan daerah pemilihan lima, 29.266 lembar surat suara.
“Kegiatan sortir, lipat surat suara di mulai hari ini, diperkirakan selesai paling lambar tanggal 7. Namun, kami upayakan selesai tanggal 5,” kata Taufik.

Ia menyebut, kegiatan sortir surat suara di fokuskan pada lembar kertas surat suara untuk pemilihan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

KPU melibatkan 310 tenaga yang merupakan masyarakat untuk mempercepat kegiatan sortir/lipat surat suara.
“Ada kertas surat suara yang rusak, seperti terkena tinta dan sebagainya, namun kami belum pilah atau hitung,” ujar dia. KPU Sigi melibatkan masyarakat untuk menyortir surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, legislatif dan DPD, di KPU Sigi, Senin. (Antaranews/Muhammad Hajiji)   KPU Sigi melibatkan masyarakat untuk menyortir surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, legislatif dan DPD, di KPU Sigi, Senin. (Antaranews/Muhammad Hajiji) Komisioner KPU Sigi Bidang Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat Anhar Lasingki (Antaranews/Muhammad Hajiji)

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Ma’ruf Amin siap rangkul rival jika menang

Calon Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin berbicara kepada wartawan setiba di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (1/4/2019) (Jokowo vs prabowo)

Surabaya (ANTARA) – Calon Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan pihaknya siap merangkul rival Pilpres 2019 jika nanti keluar sebagai pemenag.

“Kalau nanti kami istilahnya menang, akan kita rangkul semua,” kata Ma’ruf di Pamekasan, Jawa Timur, Senin.

Menurut dia, merangkul pihak lain itu penting untuk mengutuhkan lagi sebagai bangsa.

Menjaga kerukunan serta persatuan dan kesatuan, kata dia, merupakan amanat undang-undang dan Pancasila sila Persatuan Indonesia.

“Itu harus kedepankan. Efek Pilpres akan kita hilangkan dan sehingga kita bangun bersama-sama dan itu amanat,” kata dia.

Pilpres, kata dia, hanya persaingan dan siapapun sesama bangsa tidak boleh bermusuhan.

Dia mengatakan ajang Pilpres memang mencari kemenangan dan setiap pihak pasti ingin berjaya. Tetapi dalam kontestasi itu tidak boleh mengobarkan permusuhan, perpecahan dan perseteruan.

“Saya di dalam pidato-pidato saya juga begitu. Pilpres itu bukan perang, Pilpres itu kontestasi, mencari pemimpin yang terbaik, visioner. Karena itu, kita tetap bersahabat,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Kemenag: ASN tetap jaga netralitas sambut Pemilu

Kota Pekanbaru (ANTARA) – Kakanwil Kemenag Riau Drs. H. Mahyudin MA meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajarannya agar senantiasa menjaga netralitas dalam menyukseskan perhelatan Pileg dan Pemilu pada 17 April 2019 sebagai langkah tepat untuk mempersiapkan diri demi pelaksanaan Pemilu damai, aman dan sejuk.

“Seluruh ASN di jajaran Kemenag Riau, harus sepakat menjaga netralitas itu sebab kebersamaan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” kata Mahyudin , di sela apel tiga pilar bersama komponen masyarakat digelar Pemrov Riau, di Pekanbaru, Senin.

Mahyudin mengatakan apel tiga pilar itu digelar Pemrov sebagai upaya untuk menyukseskan pesta demokrasi Pilpres 2019 sehingga semua elemen terkait dikumpulkan untuk menyatukan tekad bersama menciptakan kondusivitas di Provinsi Riau.

Ia mengatakan, senada dengan imbauan Gubernur Riau, seluruh pihak harus bersama menciptakan stabilitas dan kondusivitas yang aman damai dan sejuk di daerah ini.

“Selain ASN di jajaran Kanwil Kemenag Riau, maka tokoh agama, tokoh masyarakat juga diharapkan sebagai jembatan memberi pencerahan kepada masyarakat, aman tertib dan sejuk sehingga tidak terjadi gesekan, dan tentunya bermula dari dorongan dan motivasi pemerintah setempat termasuk Kemenag,” katanya.

Menurut Mahyudin seperti disampaikan Kasubbag Umum Kanwil Kemenag Riau Drs H Elwizar MA, bahwa lembaga pemerintah, dalam bidang keagamaan juga mengimbau tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bisa berperan menjaga ketertiban Pemlu nanti.

“Jangan berkampanye saat berdakwah dan memberikan penerangan di masjid atau tempat ibadah lainnya, semoga apel tiga pilar antara Pemprov Riau, TNI dan tokoh masyarakat bisa mendukung Pilpres dan Pileg berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.
 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

PLN UPT Banda Aceh pastikan pasokan listrik aman saat pemilu

PLN. (ANTARA News/Ferliansyah)

Banda Aceh (ANTARA) – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Banda Aceh memastikan pasokan listrik di provinsi paling barat Sumatera aman selama pemilihan umum (Pemilu) pada Rabu 17 April 2019.

“Kita pastikan pasokan listrik Insya Allah aman selama Pemilu di Aceh,” kata Manajemer PT PLN (Persero) UPT Banda Aceh, Mohammad Azhar.

Pernyataan ini disampaikannya ketika memimpin apel gabungan pengamanan Ekstra Instalasi Gardu Induk dan Transmisi dalam rangka mendukung kesuksesan Pilpres dan Pileg pada April 2019 yang dihadiri karyawan UPT Banda Aceh dan Personil TNI dari Kodam Iskandar Muda di Pelantaran Kantor setempat, Senin.

Ia menyampaikan, pesta demokrasi lima tahunan ini harus berjalan dengan baik sesuai harapan bangsa dan negara.

“Kita melibatkan Personil TNI secara langsung untuk pengamanan Gardu Induk di Aceh guna mengoptimalkan pelayanan dan memastikan suplai listrik tetap aman,” ujar dia.

PT PLN (Persero) kata Mohammad Azhar siap mendukung kesuksesan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) serta pemilihan legislatif (Pileg), dan berupaya dengan maksimal agar tidak terjadi gangguan listrik saat Pemilu berlangsung.

“PLN bersama TNI akan melakukan pengamanan Ekstra menjelang Pilpres dan Pileg dari 1 sampai 30 April 2019. Pengaman fokus pada Gardu Induk (GI), dan Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG),” sebut dia.

Rakyat Indonesia pada Rabu 17 April 2019 dari Sabang sampai Merauke akan memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden serta DRP-RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi kampanye dengan becak bersama JK di Makassar

(ANTARA)-Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo pada Minggu (31/3) menumpang becak bersama iring-iringan karnaval budaya yang menggunakan pakaian adat empat etnis Sulawesi Selatan menuju ke lokasi rapat akbar di Makassar. Dalam rombongan itu juga ikut Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin, M Jusuf Kalla yang juga menjadi salah satu juru kampanye.

Pemilu semakin dekat, Bupati minta perekaman KTP-el dipercepat

Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi. (Antara Sumbar/Etri Saputra)

Batusangkar, (ANTARA) – Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat Irdinansyah Tarmizi meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat untuk mempercepat perekaman KTP-el agar selesai menjelang Pemilihan Umum (Pemilu ) serentak 17 April 2019.

“Perekaman dan pencetakan KTP elektronik harus diselesaikan karena itu persyaratan bagi warga Indonesia untuk menggunakan hak konstitusionalnya pada pemilu serentak ini,” kata dia di Batusangkar, Senin.

Menurutnya, kesuksesan pemilu tidak hanya dari partisipasi masyarakat yang menyalurkan suaranya di bilik TPS saja, tetapi juga kesiapan administrasi kependudukan yang akurat yang menjadi pegangan bagi KPU dalam menetapkan calon pemilih di daerah.

Pemerintah daerah melalui Disdukcapil telah melakukan upaya perekamam KTP-el ke daerah-daerah di wilayah itu melalui mobil keliling yang telah disiapkan pemerintah.

“Kita tidak hanya menunggu, kita harus bekerja keras dan cerdas dengan melakukan terobosan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga target perekaman KTP-el di Tanah Datar bisa cepat diselesaikan,” katanya.

Menurutnya, banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP-el berasal dari kalangan pelajar atau remaja yang baru memasuki usia 17 tahun.

Ia mengajak remaja/pelajar yang belum memiliki KTP-el tersebut bisa mendatangi kantor Capil untuk melakukan perekaman data diri.

“Tidak ada alasan untuk tidak memilih. Bagi yang belum memiliki KTP-el segera datangi kantor capil untuk melakukan perekaman, setidaknya ada surat keterangan dari capil. Karena surat keterangan tersebut juga bisa digunakan sebagai data diri pemilih pada pemilu serentak 2019,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Dukcapil Tanah Datar Elizabeth mengatakan masih ada sekitar 14.091 orang dari 274.242 wajib KTP-el di daerah itu yang belum memiliki KTP. Dari 14.091 orang itu belum memiliki KTP-el tersebut kebanyakan dari kalangan pelajar.

Untuk mencapai target wajib KTP-el tersebut pihaknya berupaya melakukan sistem “menjemput bola” ke masyarakat, yakni dengan membentuk sebuah tim untuk melakukan perekaman data langsung ke masyarakat.

Satu tim beranggotakan delapan hingga 10 orang, kemudian masing-masing tim akan diutus ke seluruh nagari di 14 kecamatan dengan menggunakan mobil keliling.

“Selain melakukan perekaman data KTP-e keliling di nagari itu, tim tersebut juga menerima perbaikan dan cetak kartu keluarga (KK) warga di nagari itu” katanya.

Ia mengaku, sebelumnya pihaknya juga telah melakukan perekaman KTP di beberapa sekolah di Tanah Datar dan melakukan perekaman di lapas bagi narapaidana di tempat itu.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Prabowo Subianto tiba di Purwokerto

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyalami pendukungnya ketika tiba di Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (1/4/2019). Prabowo tiba di Purwokerto dalam rangka kampanye terbuka yang dipusatkan di GOR Satria Purwokerto. ANTARA FOTO/wuryanti puspitasari/pras.

KSP dorong kaum perempuan Aceh lawan hoaks

Jakarta (ANTARA) – Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong peran perempuan Aceh untuk dilibatkan menangkal dan melawan bahaya hoaks yang terus membesar di provinsi paling ujung barat Indonesia ini menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019.

“Saya kira, perempuan punya peran penting untuk membantu kami mencegah dan menanggulangi hoaks,” kata Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani, dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Jalewswari mengungkapkan bahwa berdasarkan riset yang dilakukan Lembanga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada bulan Januari 2019, Aceh merupakan salah satu daerah dengan tingkat penyebaran hoaks tertinggi di Indonesia, bersanding dengan Jawa Barat dan Banten.

Menurut LIPI, ada tiga isu hoaks terbesar di Aceh, meliputi bangkitnya komunisme, kriminalisasi ulama, dan masuknya jutaan tenaga kerja asing ke Indonesia. Dalam konteks pilpres, berdasarkan data KPU, banyak masyarakat Aceh yang percaya hoaks tujuh kontainer surat suara sudah tercoblos. Faktanya, semua informasi itu tidak benar.

Menurut Jaleswari, hoaks semacam ini sangat berbahaya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, penyebaran hoaks semacam ini dapat menimbulkan ketidakpecayaan (distrust) kepada pemerintah.

Imbasnya, katanya, banyak program-program baik pemerintah yang sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat luas, tidak terakses bahkan ditolak di masyarakat. Program-program seperti PKH, kredit mekar, dan lainnya tidak sampai ke masyarakat karena digagalkan hoaks.

Dalam jangka panjang, hoaks juga memicu eskalasi konflik. Apalagi hoaks yang berusaha mempertentangkan persoalan agama dan identitas.Dalam konteks Aceh, hal ini sangat berbahaya karena provinsi yang terkenal dengan Bumi Rencong ini memiliki sejarah konflik tersendiri di masa lalu.

Untuk mencegah dan menangkal bahaya hoaks yang terus membesar, KSP ingin melibatkan dan mendorong peran perempuan dengan menggelar FGD (Focus Group Discussion) dengan tema “Peran Perempuan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Hoaks”, dengan menghadirkan 20 tokoh dan aktivis perempuan Aceh yang peduli pada pencegahan dan penanggulangan bahaya hoaks di Aceh.

Jaleswari, yang menjadi moderator dalam FGD tersebut, mengatakan bahwa salah satu fungsi KSP adalah “debottlenecking”, memperlancar program-program strategis pemerintah yang macet.

“Kami melihat banyak program pemerintah yang sangat baik untuk masyarakat Aceh, tidak sampai di masyarakat karena maraknya hoaks. Kami ingin mencari solusi untuk masalah ini,” katanya.

Salah satu peserta FGD, Evany Clauria Yanti dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Aceh, menyambut baik kegiatan ini karena hoaks merupakan masalah yang sangat memprihatinkan di Aceh.

“Banyak masyarakat yang terpapar berita bohong dan menelannya begitu saja. Kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat sipil sangat penting untuk mencegah hoaks terus tersebar, sama-sama menghindari potensi konflik yang dimungkinkan oleh hoaks ini,” katanya.

Farida Hanyami dari PASKA Aceh menekankan pentingnya melibatkan para pemuka agama dan institusi keagamaan dalam penanggulangan penyebaran hoaks, karena banyak perempuan Aceh ikut pengajian dan sangat patuh pada para Tengku.

“Hoaks perlu dicegah dan ditangkal dari forum-forum yang melibatkan perempuan, termasuk pengajian. Kita perlu lebih banyak pemuka agama dengan tingkat literasi yang baik, yang tidak mudah termakan dan menyebarkan hoaks. Demi kebaikan masyarakat luas,” kata Farida.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Relawan Demokrasi edukasi masyarakat tentang Pemilu 2019

Relawan Demokrasi Kabupaten Bengkayang mensosialisasikan tata cara pencoblosan Pemilu serentak 2019 kepada pemilih perempuan di teras Surau An-Nur, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Minggu (31/3/2019). KPU Kalbar mencatat terdapat 770 Relawan Demokrasi yang tersebar merata di 14 kabupaten/kota di Kalbar yang bertugas untuk mengedukasi masyarakat tentang mekanisme maupun tata cara memilih dalam Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/pras.

Anak sekolah-kader partai padati lokasi kunjungan Jokowi

Jayapura (ANTARA) – Puluhan anak sekolah dan kader beberapa partai politik telah memadati area parkir serta jalan dari salah satu hotel di Jayapura yang direncanakan menjadi lokasi kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin.

Dari pantauan di lapangan, puluhan anak sekolah berseragam pramuka tersebut sudah mulai mengambil posisi sejak pukul 14.00 WIT, diikuti oleh kader partai politik dengan atributnya masing-masing.

Alvin, salah seorang siswa yang ikut serta dalam penyambutan Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya sangat bersemangat hendak melihat kepala negara sambil melambaikan tangan dan bendera merah putih yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah.

“Kami disuruh tunggu karena Presiden Jokowi sudah tiba di Sentani, senang rasanya bisa melihat presiden, jadi tidak harus nonton di televisi terus,” katanya.

Sementara itu, pihak TNI dan Polri pun sejak pagi sudah berjaga di kawasan tersebut, bahkan pada salah satu pintu masuk dari arah Dok II Jayapura sudah mulai ditutup sehingga kendaraan roda dua dan empat harus melalui pintu dari arah Polda Papua.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi beberapa posko pengungsian korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura pada Senin (1/4).

Presiden Joko Widodo bersama rombongan juga diagendakan mendapat paparan kondisi terkini pascabanjir bandang Kabupaten Jayapura oleh Danrem 172/PWY di ruang VVIP Bandara Sentani sekaligus penjelasan mengenai pengembalian fungsi lahan Cycloop.

Setelah mengunjungi para korban banjir di pengungsian, Presiden Joko Widodo dan rombongan menuju salah satu hotel di Jayapura untuk bertemu dengan para kader, selanjutnya, akan melanjutkan kunjungannya ke Sorong, Papua Barat melalui Bandara Sentani. 

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KIPP minta sinyalemen ASN-TNI/Polri yang tidak netral direspon cepat

Terhadap adanya sinyalemen ketidaknetralan aparatur negara, baik ASN, TNI dan Polri, perlu segera diklarifikasi, sekaligus menindak tegas jika ada oknum penyelenggara negara yang dinilai tidak netral dalam menyikapi Pemilu 2019

Jakarta (ANTARA) – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) meminta agar sinyalemen aparat sipil negara (ASN) dan TNI-Polri yang dinilai tidak netral dalam Pemilu 2019, direspon cepat.

Hal ini untuk menegakkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu 2019, demikian disampaikan Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta dalam keterangan tertulisnya, Senin.

“Terhadap adanya sinyalemen ketidaknetralan aparatur negara, baik ASN, TNI dan Polri, perlu segera diklarifikasi, sekaligus menindak tegas jika ada oknum penyelenggara negara yang dinilai tidak netral dalam menyikapi Pemilu 2019,” katanya.

Ia mengingatkan kepada ASN, TNI dan Polri untuk tetap berdiri netral terhadap semua kepentingan politik kontestasi dalam pemilu 2019, sekaligus menjamin bahwa seluruh aparatur dan sumberdaya negara diabdikan untuk kepentingan pemilu yang demokratis, adil dan berimbang.

Selain itu, ia juga meminta menghentikan semua kegiatan yang dapat dinilai dan menjurus kepada potensi ketidaknetralan aparatur dan lembaga negara dalam pemilu 2019.

Kepada Bawaslu di semua tingkatan diminta untuk melakukan pengawasan secara profesional dan adil terhadap potensi dan fakta kertidaknetralan aparatur negara dalam Pemilu 2019, untuk menjaga integritas pemilu, sebagaimana menjadi tugas dan kewenangan Bawaslu, katanya.

Ia meminta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menghadirkan profil kinerja penegakan hukum pemilu yang adil dan kredibel, untuk memberikan kepastian dan penegakan hukum dalam pemilu 2019.

Baca juga: Bawaslu : potensi pelanggaran pemilu oleh ASN cukup besar
Baca juga: Dosen PTN dan lurah di Bandung dilaporkan langgar netralitas pemilu

 

Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ma’ruf Amin beraktivitas seperti biasa, tidak sakit

Calon Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin berbicara kepada wartawan setiba di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (1/4/2019). (ANTARA News/ Anom Prihantoro)

Surabaya (ANTARA) – Calon Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin tidak sakit dan beraktivitas seperti biasa sebagaimana saat ini sedang melakukan kampanye terbuka di Pulau Madura.

Ma’ruf sempat berbincang dengan wartawan saat tiba di Bandara Juanda di Sidoarjo, Senin pagi.

Berdasarkan pantauan Antara, sampai saat ini Ketua Umum (nonaktif) Majelis Ulama Indonesia itu sedang berada di Pamekasan bersama tim kampanye untuk melangsungkan istirahat, sholat dan makan sebelum melanjutkan berbagai kegiatannya.

Saat berbincang dengan wartawan pada Senin pagi, Ma’ruf nampak bugar dan bergerak seperti biasa.

Dia menyempatkan diri diwawancara oleh wartawan sebelum kampanye di Pulau Madura dengan mengunjungi sejumlah titik.

Ma’ruf hingga saat ini masih terjadwal mengunjungi Pondok Pesantren Mathlabul Ulum di Sumenep dan berkampanye terbuka di Lapangan Ahmad Yani di Sumenep.

Agenda kemudian diteruskan dengan ziarah dan haul makam Kyai Suhro di Pamekasan.

Koordinator Media Tim Kampanye Nasional Monang Sinaga saat ditemui mengaku kaget dengan kabar tokoh Nahdlatul Ulama itu dikabarkan sakit.

“Kami sungguh kaget diinformasikan Abah Kyai Ma’ruf dilarikan ke rumah sakit. Itu jelas-jelas hoaks. Keterlaluan,” kata dia.

“Perjalanan hari ini dari bandara ke Sumenep dan Pamekasan sekitar empat jam. Dan Abah fit, sehat dan siap berkampanye dan silaturahmi dengan berbagai pihak,” katanya.

Adapun Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

F-Golkar: Pemilu bukan sekedar damai namun berintegritas

Peluncuran bukunya bertajuk “Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan”, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. (Imam B)

Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa menilai pelaksanaan Pemilu bukan sekedar harus damai namun berintegritas, yaitu tidak ada politik uang, jujur dan adil.

“Fraksi Golkar MPR RI melalui buku ini mengajak masyarakat untuk memilih dan memilah kontestan mana yang menempatkan Pemilu ini bukan sekedar damai namun berintegritas,” kata Agun dalam peluncuran bukunya bertajuk “Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan”, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan Pemilu berintegritas diartikan adanya sikap saling menghargai, adil, jujur, tidak ada politik uang, dan tidak ada serangan fajar.

Menurut dia, Golkar mengajak publik memilih kontestan yang benar-benar menjamin untuk mewujudkan gagasan menyejahterakan rakyat.

“Bagaimana ke depan anak-anak milenial disodorkan gambaran pemikiran tentang harapan lima tahun ke depan,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, Sekjen Partai Golkar Lodewijk mengatakan Pemilu 2019 adalah paling rumit di dunia dan juga menjadi eksperimen demokrasi Indonesia.

Menurut dia, ada tiga hal yang disoroti Golkar yaitu kondisi internal parpol, terkait pemilu dan penyelenggara Pemilu.

“Peran caleg sebagai ujung tombak di lapangan berperan untuk menyosialisasikan. Karena di Pemilu 2019 ada lima lembar kertas suara,” katanya.

Dia menilai caleg harus memastikan masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dipastikan dapat memilih Partai Golkar.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

KPU Kota Surakarta targetkan pelipatan surat suara selesai Kamis

Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti (tengah) bersama jajaran ketikan memberikan keterangan persiapan pelaksanaan Pemilu 2019 disela acara Coffee Morning  di Kantor KPU Surakarta, Senin. (Foto:Bambang Dwi Marwoto)

Solo (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menargetkan kegiatan sortir dan pelipatan surat suara pemilihan anggota Legislatif untuk persiapan Pemilu 2019 di Kota Solo, pada Kamis (4/4).

“Kami menambah tenaga kerja sortir dan pelipatan surat suara untuk Pileg sebanyak 54 orang, sehingga sekarang menjadi 300 orang,” kata Ketua KPU Surakarta Nurul Sutarti, disela acara Coffee Morning di Kantor KPU Surakarta, Senin.

Menurut Nurul dengan ditambahkan tenaga kerja untuk sortir dan pelipatan surat suara tersebut diharapkan kegiatan ini, dapat diselesaikan sesuai jadwal pada Kamis (4/4), untuk segera dilaporkan ke KPU Pusat malalui Provinsi Jateng.

“Kami sekarang kegiatan sortir dan pelipatan surat suara khusus DPR RI, sebanyak 430.439 lembar, sedangkan untuk Pilpres, DPD, DPRD Provinsi dan kota sudah selesai. Kami menemukan surat suara yang rusak hanya sekitar 0,1 persen saja,” kata Nurul.

Setelah itu, KPU Surakarta kemudian mulai menjadwalkan untuk melakukan pengepakan logistik ke dalam dus yang bakal dimulai pada Jumat (5/4). Pengepakan logistik Pemilu akan dilaksanakan di lima tempat gudang yang ditunjuk oleh KPU, yakni Gedung SDN Baturono di Kecamatan (Pasar Kliwon), Aula kantor Kelurahan Serengan (Serengan), Gedung Serba Guna Kalurahan Karangasem (Laweyan), Kantor STP (Jebres), dan Kantor KPU (Banjarsari).

“Kami soal logistik dan surat suara sudah tidak ada masalah, dan untuk pendistribusian ke kecamatan hingga ke tempat panitia pemungutan suara (PPS) dilakukan oleh pihak Pos,” katanya.

Selain itu, KPU Surakarta juga telah melakukan sosialisasi dengan melakukan simulasi pencoblosan di TPS013 Kampung Sriwaru Kelurahan Sondakan Laweyan Solo, pada Minggu (31/3). Kegiatan ini, dilakukan seperti pencoblosan sebenarnya, mulia pukul 07.00 WIb hingga selesai pukul 13.00 WIB. Dan, kemudian dlanjutkan penghitungan suara di TPS yang selesai hingga pukul 00.30 WIB.

Menurut dia, kegiatan simulasi pencoblosan tersebut untuk mengetahui kesiapan baik petugas KPU hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebelum mereka melaksanakan sesungguhnya pada tanggal 17 April mendatang.

Koordinator Divisi Bidang Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Surakarta, Kajad Pamuji Joko Waskito menambahkan KPU menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi RI terkait pengurusan pindah memilih dapat dilakukan hingga tujuh hari sebelum hari pemungutan suara dengan alasan keadaan tertentu.

“Alasan keadaan tertentu itu, antara lain karena warga sakit, daerah bencana alam melakukan tindak pidana , dan sedang menjalankan tugas. Misalnya, seorang dokter sedang bertugas di daerah bencana,” katanya.

Kajad mengatakan warga yang pindah memilih alasan tertentu tersebut dapat dimasukan ke dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dan diterbitkan formulir model A5.

Jumlah daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap kedua (DPTHP-2) di Kota Solo sebanyak 421.999 pemilih. Dari hasil pemeliharaan daftar pemilih tambahan (DPTb) masuk hingga sekarang sebanyak 4.059 pemilih, sedangkan DPTb keluar atau pindah memilih ke luar daerah sebanyak 2.947 pemilih.

“Kami juga mendata warga yang masuk DPT, tetapi sudah meninggal dunia per tanggal 20 Maret 2019 sebanyak 800 pemilih,” katanya.

Jumlah DPTHP-2 ditambah daftar pemilih tambahan (DPTb) masuk dan DPTb keluar di Kota Solo sehingga totalnya sementara sebanyak 422.309 pemilih, sedangkan jumlah TPS sebanyak 1.734 titik. Hal ini, juga akan ditetapkan kembali melalui rapa pleno pada tanggal 3 April mendatang.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Presiden Jokowi kunjungi pengungsi banjir bandang Sentani

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) mengunjungi posko pengungsian korban banjir Sentani di GOR Toware, Jayapura, Papua, Senin (1/4/2019). Ratusan warga terdampak banjir terpaksa masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka rusak parah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

Panglima TNI: Masyarakat tidak perlu khawatir gunakan hak pilih

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (dua kanan) didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tiga kanan) di sela upacara pembukaan Latsitardanus Ke-39 di halaman Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin (1/4/2019). (Foto Moch Asim)

Surabaya (ANTARA) – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum 17 April 2019 karena situasi di hampir seluruh daerah aman.

“TNI dan Polri menjamin keamanan masyarakat dari rumah sampai tempat pemungutan suara (TPS), hingga kembali ke rumah masing-masing,” ujarnya kepada wartawan usai memimpin upacara pembukaan Latsitardanus Ke-39 di halaman Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin.

Ia menyampaikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia tetap terkendali dan TNI-Polri tak akan tinggal diam untuk melindungi rakyat Indonesia.

Jenderal TNI AU itu berharap pada hari H pelaksanaan Pemilu cuaca sangat mendukung sehingga proses pemungutan suara mulai awal sampai akhir dapat terlaksana dengan baik.

“Semoga cuacanya bagus dan masyarakat berbondong-bondong ke TPS memberikan hak suaranya,” kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) tersebut.

Hal senada disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal yang menegaskan bahwa kondisi dan situasi bangsa sangat aman dan berharap proses Pemilu berjalan sesuai keinginan banyak pihak.

Polri, kata dia, telah melakukan berbagai persiapan bersama TNI serta seluruh komponen bangsa untuk memberikan jaminan kepada rakyat bahwa Pemilu berlangsung sesuai harapan.

“Prinsipnya, seluruh masyarakat tidak usah khawatir untuk menyalurkan aspirasi. TNI dan Polri menjamin itu semua,” kata mantan Kapolrestabes Surabaya tersebut.

Pemilihan umum serentak digelar 17 April 2019, yakni memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR RI, DPD serta presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Pemilihan Presiden diikuti dua pasangan calon, yaitu Jokowi-KH Ma`ruf Amin di nomor urut 01, serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di nomor urut 02.

Baca juga: Panglima TNI: Latsitardanus mantapkan kemanunggalan TNI-Polri

Baca juga: 400 personel amankan kedatangan Panglima TNI di Pamekasan

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Pendukung sambut kedatangan Prabowo di Purwokerto

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyalami pendukungnya ketika tiba di Purwokerto (wuryanti puspitasari)

Purwokerto (ANTARA) – Sejumlah warga dan pendukung menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Menurut pantauan Antara di Jalan Dokter Angka, Purwokerto, terlihat calon presiden nomor urut 02 mengenakan safari berwarna cokelat muda dan topi berwarna senada menyalami pendukungnya dari mobil berwarna putih.

Prabowo juga terlihat melambaikan tangan untuk menyapa para pendukungnya yang berada di sekitar Jalan Dokter Angka.

Prabowo tiba di Purwokerto sekitar pukul 10.30 waktu setempat dalam rangka kampanye terbuka yang dipusatkan di GOR Satria Purwokerto.
Massa pendukung dari berbagai wilayah sekitar Kabupaten Banyumas hadir dalam acara tersebut.

Prabowo berada di lokasi acara sekitar satu jam, lalu seusai melakukan orasi dirinya meninggalkan GOR Satria Purwokerto dan bergegas menuju helikopter yang diparkir di lapangan bola yang berlokasi di dekat kompleks perumahan Graha Mustika.

Warga di sekitar kompleks perumahan graha mustika terlihat menyaksikan Prabowo yang sedang berjalan menuju helikopter.

Sementara itu, Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Panglima TNI: Latsitardanus mantapkan kemanunggalan TNI-Polri

Surabaya (ANTARA) –
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan peserta Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) Ke-39 yang digelar di Jawa Timur untuk memantapkan kemanunggalan TNI dan Polri dengan masyarakat setempat.

“Pupuk kemanunggalan TNI dan Polri dengan masyarakat yang tujuan utamanya menumbuhkembangkan rasa cinta Tanah Air,” ujarnya di sela memimpin upacara pembukaan Latsitardanus Ke-39 di halaman Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin.

Latsitardanus merupakan salah satu kegiatan integratif Taruna Akademi TNI yang dilaksanakan pada akhir pendidikan sesuai kalender pendidikan dan dilaksanakan oleh Taruna Akademi TNI bersama Taruna Akpol, Praja Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) serta mahasiswa.

Latsitardanus tahun ini diikuti oleh taruna tingkat akhir Wredha dan mahasiswa melalui berbagai kegiatan yang burhubungan langsung dengan masyarakat, antara lain fisik maupun nonfisik.

Selain itu, latihan terintegrasi ini juga dalam rangka mengaplikasikan ilmu pengetahuan, baik teori maupun praktik yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di lembaga untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat.

Kegiatan fisik, kata dia, antara lain turut membantu membangun fasilitas umum, tempat ibadah dan lainnya, sedangkan nonfisik seperti penyuluhan, riset sosial, wisata juang, promosi dan karya bakti di lingkungan masyarakat.

Jumlah personel yang terlibat, yakni 263 personel taruna akademi militer, taruna AAL 117 personel, taruna AAU 99 personel, taruna Akpol 306 personel , praja IPDN 100 personel dan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Jatim juga 100 personel.

Panglima TNI menjelaskan, tahun ini lokasi sasarannya berada di empat daerah di Jawa Timur, masing-masing Satlak I Kabupaten Jember, Satlak 2 Kabupaten Bojonegoro, Satlak 3 Kabupaten Trenggalek dan Satlak 4 Kabupaten Pamekasan.

“Setiap tahunnya lokasi sasaran berbeda-beda provinsi, dan tahun ini jadwalnya memang di Jawa Timur, lalu tahun depan berganti lagi,” ucap jenderal TNI AU bintang empat tersebut.

Turut hadir saat upacara pembukaan antara lain tiga kepala staf masing-masing KSAD, KSAL dan KSAU, kemudian Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, pejabat TNI dan Polri di lingkungan Jatim dan sejumlah kepala daerah.

Usai upacara, para peserta Latsitardanus Ke-39 mengikuti defile berjalan kaki dari Gedung Negara Grahadi menuju kawasan Balai Kota Surabaya di Jalan Wali Kota Mustajab dengan iringan drum band dari TNI.

Sementara itu, kepada peserta Latsitardanus, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memaparkan adanya tantangan perubahan masa depan yang sangat pesat, terutama di bidang dunia digital dan pengaruh revolusi industri keempat atau industri 4.0.

Menurut dia, revolusi industri tersebut ditandai dengan era disrupsi, yaitu kemunculan industri-industri yang berbasis daring (online), sebab bukan hanya komputer, tetapi teknologi “mobile” sudah mewabah dan hampir semua orang terhubung.

“Menghadapi ini maka relevansi pendidikan dan pekerjaan perlu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memberikan perhatian pada aspek kemanusiaan,” kata mantan menteri sosial tersebut.

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Sulbar petakan 25 TPS rawan

Mamuju (ANTARA) – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat telah memetakan sedikitnya terdapat 25 tempat pemungutan suara (TPS) yang dianggap rawan saat pelaksanaan pemilihan umum serentak di daerah itu, pada 17 April 2019.

“Kami telah memetakan, setidaknya terdapat 25 TPS yang dianggap rawan saat pemilihan umum serentak nanti,” kata Karo Ops Polda Sulbar Komisaris Besar Polisi Moch Noor Subchan, di Mamuju, Senin.

Ia mengatakan, potensi kerawanan itu hanya disebabkan jarak dan kondisi geografis.

“Potensi kerawanan itu hanya karena jauh dan kondisi geografis. Indeks potensi konflik di Sulbar saat pemilu serentak sangat rendah namun kami tetap melakukan pengamanan sesuai protap,” kata Subchan.

Untuk TPS yang dianggap rawan lanjut Subchan, akan disiagakan satu personel sementara pada TPS lainnya, dua personel mengamankan tiga TPS.

“Di TPS yang dianggap rawan, kami tempat satu personel sementara pada TPS lainnya, dua personel pada tiga TPS,” ujar Subchan.

Pada pengamanan pemilihan umum serentak, Polda Sulbar tambahnya mengerahkan 2. 335 personel yang akan didukung 1.230 personel TNI.

“Tentu, kita berharap pelaksanaan pemilihan umum serentak ini berjalan aman, lancar, tertib dan sesuai jadwal. Namun, kami juga telah melakukan langkah antisipasi jika terjadi kondisi kontigensi dua kompi, yakni dari Majene dan Polewali Mandar siap membantu,” tutur Subchan.

Ia mengajak seluruh masyarakat di Sulbar termasuk wartawan untuk ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak tersebut dan ikut mendorong agar partisipasi pemilih di daerah itu bisa optimal.

“Mari bersama menjaga agar pemilu berjalan aman, lancar dan tertib. Tentu diharapkan partisipasi seluruh elemen masyarakat terkhusus rekan-rekan pers agar dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya,” harap Subchan.

Pewarta: Amirullah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puan: Suara Jokowi-Amin minimal seperti Pilpres 2014

(Antara) – PDI Perjuangan optimistis akan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan persentase suara besar di Jawa Tengah, khususnya Solo Raya. Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin,  Puan Maharani menargetkan kemenangan paslon 01 dan PDI Perjuangan minimal sama seperti Pemilu 2014  lalu.

Prabowo Subianto minta dukungan dari warga Banyumas

Purwokerto (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta dukungan dari warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, agar bisa terpilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan digelar pada tanggal 17 April 2019.

“Insya Allah tanggal 17 April, rakyat memberi mandat kepada kami. Kami ingin membangun negara yang bersih dari koruptor,” katanya saat berorasi dalam kampanye rapat umum yang digelar di Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengaku tersanjung atas sambutan warga Banyumas karena dalam tubuhnya mengalir darah Banyumas.

Selain itu, kata dia, banyak pula tokoh-tokoh besar yang lahir di Banyumas seperti Jenderal Soedirman, Jenderal Gatot Soebroto, dan sebagainya.

Menurut dia, banyak anggapan yang menyatakan bahwa pasangan Prabowo/Sandi (Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, red.) tidak mungkin bisa menang di Jawa Tengah.

Oleh karena itu, dia meminta warga Banyumas untuk ikut membantu memenangkan pasangan Prabowo/Sandi pada Pilpres 2019.

“Kalian bisa bantu? Kapan lagi putra Purwokerto (Banyumas, red.) masuk istana (menjadi presiden, red.),” kata Prabowo yang disambut teriakan “siap” dari massa pendukungnya.

Ia mengatakan pihaknya tidak ingin memecah belah warga karena semuanya adalah saudara.

Kendati demikian, dia mengharapkan warga yang menghadiri kampanye rapat umum tersebut agar bisa meyakinkan keluarganya, kerabatnya, dan tetangganya bahwa harus ada perubahan di negeri ini.

“Tanggal 17 April, setiap warga negara harus datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan di situ saudara-saudara sabagai warga negara harus memilih pemimpinmu. Ini adalah kedaulatan rakyat, rakyat yang berkuasa,” katanya.

Ia mengatakan pasangan Prabowo/Sandi punya niat ingin melihat Indonesia sejahtera. “Saya menyatakan niat kami baik, kami tidak rela rakyat kita susah. Kami ingin membangun pemerintah yang bersih dari koruptor,” tegasnya.

Kampanye rapat terbuka yang dihadiri belasan ribu pendukung pasangan Prabowo/Sandi dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen itu juga dihadiri sejumlah tokoh seperti Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo, mantan Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih, K.H. Ahmad Wafi Maimoen Zubaer, dan K.H. Zuhrul Anam Hisyam.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan Joko Widodo/Ma’ruf Amin dengan nomor urut 01 serta pasangan Prabowo Subianto/Sandiaga Salahuddin Uno dengan nomor urut 02. 

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rizal Ramli tawarkan resep Prabowo tingkatkan pertumbuhan ekonomi

(Antara) – Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto sudah meminta langka dari ekonom senior Rizal Ramli agar target pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen. Sehingga, dalam waktu 100 hari kerja akan langsung mengambil kebijakan menurunkan tarif dasar listrik, agar kaum ibu mampu menghemat uang hingga Rp600 ribu per bulan.

NU satu suara menangkan Jokowi-Amin

(Antara) – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Miftahul Akhyar  memberi instruksi kepada seluruh kader NU untuk memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi –Amin. Langkah itu dinilai merupakan suatu keterpanggilan sehingga wajib untuk didukung.

Ma’ruf Amin: Indonesia masih dihormati negara lain

Surabaya (ANTARA) – Calon Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin tidak sependapat dengan pernyataan Capres Prabowo Subianto karena Indonesia saat ini masih dihormati negara-negara lain di dunia.

“Saya kira pernyataan Prabowo tentang Indonesia tidak lagi dihormati negara lain itu tidak betul,” kata Ma’ruf di Surabaya, Senin, menanggapi Prabowo yang dalam debat capres menyebut Indonesia tidak lagi dihormati dunia internasional.

Menurut dia, Indonesia saat ini masih diperhitungkan sepak terjangnya seperti mendamaikan konflik di negara lain dengan menjadi penengah pertikaian.

Saat ini, kata dia, Indonesia menjadi anggota tak tetap di Dewan Keamanan PBB.

“Kalau tidak dihormati kan tidak dipilih,” katanya.

Indonesia, kata dia, juga dipercaya sebagai mediator konflik di Afghanistan. Sebagai mediator, Indonesia berupaya mencairkan ketegangan.

“Kebetulan saya sebagai Majelis Ulama Indonesia diminta oleh Presiden Jokowi untuk melakukan pertemuan dengan kelompok ulama pro dan anti terhadap pemerintah Afghanistan. Dipertemukan juga mereka dengan ulama Pakistan dan Indonesia,” kata dia.

Dalam konflik yang menimpa Rohingya di Myanmar, kata dia, Indonesia juga berperan

“Di Rohingya kita berperan, Menlu Indonesia aktif sekali mengembalikan Rohingya ke rumahnya,” kata dia.

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Bengkalis perpanjang batas layanan pindah memilih

Bengkalis (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis Riau perpanjang waktu batas akhir layanan terhadap masyarakat yang ingin mengajukan pindah memilih pada Pemilu 2019.

“Sesuai Keputusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019 diputuskan bahwa batas waktu layanan pindah memilih diperpanjang tujuh hari (H-7) sebelum waktu pelaksanaan Pemilu 17 April 2019,” ujar Ketua KPU Bengkalis Fadhillah Al Mausuly, Senin.

Dikatakannya, untuk perpanjangan batas waktu memilih tersebut diperuntukkan hanya kepada empat kategori pemilih pada keadaan khusus.

“Jadi batas perpanjangan pindah memilih ini hanya diperuntukkan untuk kategori pemilih dalam keadaan khusus saja,” kata Fadhillah.

Empat kategori tersebut diantaranya, disebabkan sakit yang dirawat di Rumah Sakit, menjadi tahanan di rutan/lapas, korban bencana alam dan menjalankan tugas saat pemungutan suara.

“Bagi masyarakat yang tidak bisa memilih di TPS masuk dalam kategori tersebut, silahkan menghubungi petugas KPU di wilayah setempat,” ungkap Fadhillah.

Bila yang bersangkutan telah selesai mengurus seluruh proses kepindahan memilih, maka data pemilih di Daftar Pemilih Tambahan (DPT) lokasi asalnya akan dihapus.

“Pemilih yang sudah selesai mengurus proses pindah lokasi pemilihan akan dimasukkan ke dalam DPT di TPS tujuan,” ujar Ketua KPU.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Badan Pengawas Pemilu Kapuas Hulu ikuti rapat sengketa Pemilu

Logo Badan Pengawas Pemilu. (ANTARA)

Putussibau, Kapuas Hulu (ANTARA) –

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, telah mengikuti rapat kerja teknis penyelesaian proses Pemilu gelombang satu yang di elenggarakan di Jakarta, 29-31 Maret 2019 belum lama ini.

” Ada beberapa poin yang dibahas dalam rapat itu, terutama penyelesaian sengeketa Pemilu,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Kapuas Hulu, Musta’an, saat dihubungi di Putussibau, Kapuas Hulu, Senin.

Dikatakan Musta’an, salah satu tujuan rapat kerja itu untuk mempertajam lagi dalam pengawasan, penyelesaian serta penindakan sengketa pemilu.

Khusus di Kapuas Hulu, kata Musta’an pihaknya hingga jajaran kecamatan dan desa mau pun dusun siap mengawasi dan mengawal pelaksanaan pemilu.

” Kami siap mengawasi dan mengawal pemilu agar pemilu berkualitas dan berintegritas sehingga lahir wakil rakyat dan pemimpin yang berkualitas pula,” ucap dia.

Terkait pelanggaran, kata dia, Badan Pengawas Pemilu Kapuas Hulu siap bertindak tegas sesuai aturan tanpa pandang buluh.

Meski pun demikian, dia mengajak masyarakat untuk bersama dengan Badan Pengawas Pemilu mencegah, mengawasi dan melaporkan pelanggaran Pemilu.

Selain itu, dia mengimbau agar peserta pemilu, partai politik dan tim sukses untuk berpolitik santun dan tidak memainkan politik uang dan politik identitas karena sanksinya sudah jelas diatur dalam undang-undang.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

DPR himbau tokoh nasional keluarkan pernyataan meneduhkan

Ketua DPR, Bambang Soesatyo. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

… sebagai negarawan, jangan membuat suasana semakin panas namun harus membuat suasana teduh…

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR, Bambang Soesatyo, menghimbau kepada para tokoh nasional mengeluarkan penyataan yang meneduhkan, bukan membuat suasana “panas” menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

“Bersikaplah sebagai negarawan, jangan membuat suasana semakin panas namun harus membuat suasana teduh,” kata dia, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.

Hal itu dia katakan terkait pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, saat menjadi salah satu peserta aksi 313, yang digelar di depan Kantor KPU, Jakarta, Minggu (31/3).

Rais mengatakan, kalau terjadi kecurangan dalam Pemilu, langkah yang ditempuh tidak melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi namun menggunakan people’s power.

Soesatyo berharap semua tokoh nasional bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan dan biarkan masyarakat menentukan pilihannya di Pemilu 2019.

Ia mengingatkan, sudah ada aturannya bahwa terkait sengketa atau ditemukan kecurangan di Pemilu diselesaikan melalui jalur hukum di MK.

Khan sudah ada aturan main dan UU mengatur soal adanya kecurangan Pemilu diselesaikan di MK dan ada upaya hukum lainnya,” ujarnya.

Baca juga: Hidayat ingatkan pemilu jangan dijadikan ajang adu domba

Baca juga: Mari berbondong-bondong ke TPS saat pemilu untuk mencoblos, ajak PBNU

Baca juga: KIP: Penyelesaian sengketa informasi Pemilu lebih cepat

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Relawan Demokrasi edukasi masyarakat tentang Pemuilu 2019

Relawan Demokrasi Kabupaten Bengkayang mensosialisasikan tata cara pencoblosan Pemilu serentak 2019 kepada pemilih perempuan di teras Surau An-Nur, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Minggu (31/3/2019). KPU Kalbar mencatat terdapat 770 Relawan Demokrasi yang tersebar merata di 14 kabupaten/kota di Kalbar yang bertugas untuk mengedukasi masyarakat tentang mekanisme maupun tata cara memilih dalam Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/pras.

Wartawan berdesakan tunggu kedatangan Presiden

Sentani, Jayapura (ANTARA) – Sejumlah wartawan dan wartawati di Jayapura, Papua, berdesak-desakan menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo di ruang VIP Bandara Sentani

Paspampres terus berjaga-jaga agar ruangan disterilkan. Para wartawan dilarang ke tengah ruang VIP Bandara, Sentani Jayapura.

Presiden Joko Widodo akan menyaksikan penandatangan pemulihan kawasan cagar alam pegunungam cycloop Sentani di ruang VIP bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin.

Sebelumnya Presiden Jokowi terbang ke Jayapura, pada 31 Maret 2019 Presiden mengikuti beberapa acara di Manado, Makassar, Gowa.

Setelah bermalam di Makassar. Kemudian pada 1 April 2019 Jokowi menuju Sentani, Kabupaten Jayapura.

Di Jayapura, presiden melakukan peninjauan lokasi banjir Sentani, pertemuan pemuka agama, dan tokoh Papua, kemudian malam hari Presiden Jokowi terbang dari Kota Jayapura menuju Sorong, Provinsi Papua Barat.*

Baca juga: Pejabat-tokoh Papua tunggu kedatangan Presiden di bandara Sentani

Baca juga: Presiden Jokowi diminta relokasi perumahan BTN Gajah Mada

Pewarta: Musa Abubar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ma’ruf ke Madura atas permintaan para kiai

Calon Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin (tengah) berbicara kepada wartawan setiba di Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (1/4/2019). (Foto: ANTARA News/ Anom Prihantoro)

Lebih kepada permintaan para kiai di Madura

Surabaya (ANTARA) – Calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin mengatakan dirinya kembali berkampanye ke Pulau Madura, Jatim, atas permintaan para kiai di kawasan tersebut.

“Lebih kepada permintaan para kiai di Madura,” kata Ma’ruf kepada wartawan usai tiba mendarat di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Senin.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (nonaktif) itu mengatakan sudah beberapa kali ke Madura untuk kampanye.

Dengan begitu, kedatangannya itu untuk kembali menguatkan dukungan pada pasangan capres-cawapres 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Menurut dia, warga di Madura harus diberi pencerahan mengenai isu-isu yang tidak benar terkait capres-cawapres 01.

“Madura harus diubah cara berpikirnya. Saya ingin klarifikasi bahwa isu Presiden Joko Widodo itu PKI, kriminalisasi ulama itu tidak benar,” ucap dia.

Muhtasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu mengatakan kasus hukum yang menimpa sejumlah ulama lebih pada penegakan hukum daripada kriminalisasi.

Ma’ruf yang merupakan ulama terkemuka di Indonesia itu mengatakan Jokowi tidak antiulama sebagaimana merangkulnya sebagai cawapres.

“Saya tahu betul, saya sekarang sebagai (calon) wakil presiden, artinya Jokowi sama sekali tidak antiulama,” ujarnyia.

Adapun Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

Beberapa catatan analis politik pada Debat Capres keempat

Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan saat mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta (ANTARA) – Analis Politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai penampilan kedua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, pada Debat Capres keempat adalah yang terbaik, tapi masih ada beberapa catatan untuk penyelenggara debat.

Pangi Syarwi Chaniago mengatakan hal itu melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin, mencermati pelaksanaan Debat Capres keempat yang diselenggarakan KPU, di Jakarta, Sabtu (30/3) malam.

Menurut Pangi Syarwi, pada Debat Capres keempat, capres 02 Prabowo Subianto, sudah bisa “menyerang” gagasan dan kebijakan capres 01 Joko Widodo. “Prabowo menyerang gagasan tanpa menyerang ‘personal’. Prabowo kali ini berhasil mengambil ‘panggung’ debat yang mahal dan megah ini.” katanya.

Di sisi lain, kata dia, Capres 01 Joko Widodo, beberapa kali menggunakan istilah yang belum bersahabat dengan telinga masyarakat, seperti istilah “dilan” yang maksudnya “digital dan melayani”. Jokowi juga menyebut istilah “Mal Pelayanan Publik” untuk menyasar pemilih milenial. “Apakah Jokowi berhasil menggaet suara milenial?” kata Pangi.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini menilai, penampilan Jokowi dan Prabowo dalam debat kali ini bisa disebut sukses memainkan perannya masing-masing karena pada debat sebelumnya seperti peran aktor yang tertukar.

Pada Debat kali ini, kedua kandidat tampil dengan karakter aslinya, Jokowi terlihat santai dan lebih kalem dibandingkan debat sebelumnya. Sebaliknya Prabowo tampil “garang” sejak menit awal debat dimulai. “Orisinalitas Prabowo ini sepertinya sudah dinanti-nanti lama oleh para pendukungnya dalam panggung debat,” katanya.

Menurut Pangi, Prabowo kembali ke jati dirinya yang keras dan tegas, sementara Jokowi kembali ke jati dirinya yang kalem dan tenang, tidak menggebu-gebu menyampaikan capaian keberhasilan program pemerintahannya selama ini.

Penampilan debat dari kedua kandidat, kata dia, hanya akan menguatkan pendukungnya sendiri atau “strong voters”. “Saya pikir belum terlalu efektif daya pikat jangkauannya menarik pemilih rasional yang belum menentukan pilihan atau ‘undecided voters’,” katanya.

Dalam pandangan Pangi, sebagai capres petahana, paparan Jokowi terkait tema debat masih terlalu datar, seharusnya beliau tampil lebih baik dengan asupan data dan “success story” pemerintahannya selama 4,5 tahun terakhir.

Sementara itu, Prabowo tampil agresif bahkan cenderung ofensif. “Emosi tak terkontrol di tengah debat membuat citra positif di awal debat menjadi buyar. Imajinasi dari pemilih rasional akan mulai menerawang liar, dan ini sangat tidak menguntungkan,” katanya.

Menurut Pangi, kontrol emosi yang buruk ini membuat struktur sentimen yang awalnya mulai positif membuat registrasi pemilih “swing voter” kembali menguat.

Kedua kandidat, menurut Pangi, seharusnya lebih jeli membaca situasi, kondisi, dan mampu memposisikan diri.

“Kedua kandidat harus menyadari bahwa dukungan yang mereka dapat hari ini sudah mulai mengkristal, sehingga segmen pemilih yang menjadi target debat adalah ‘undecided voter’ dan ‘swing voter’ untuk meningkatkan elektoral,” katanya.

Menurut Pangi, masih ada satu kesempatan debat lagi, kedua kandidat harus mempertimbangkan hal ini jika ingin memaksimalkan dukungan tambahan.

Baca juga: Persahabatan Jokowi-Prabowo versus golput

Baca juga: Lebih dari sejuta cuitan ramaikan Debat Capres
 

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Ma’ruf Amin kampanye di Madura

Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin (tengah) didampingi istri menghadiri debat capres putaran keempat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/dok)

Surabaya (ANTARA) – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin melakukan kampanye di Pulau Madura dengan mengunjungi sejumlah titik.

Berdasarkan jadwal kampanye yang diterima di Surabaya, Senin, Ma’ruf salah satunya mengunjungi Pondok Pesantren Mathlabul Ulum di Sumenep.

Selanjutnya, Ketua Umum (nonaktif) Majelis Ulama Indonesia itu akan kampanye terbuka di Lapangan Ahmad Yani di Sumenep.

Agenda kemudian diteruskan dengan ziarah dan haul makam Kiai Suhro di Pamekasan.

Adapun Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

Persahabatan Jokowi-Prabowo versus golput

Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan saat mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta (ANTARA) – Debat Calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Jakarta pada Sabtu malam, 30 Maret 2019, seharusnya membuka mata sedikitnya 190 juta calon pemilih tentang visi, misi hingga program kerja mereka, apabila terpilih sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan masa bakti Oktober 2019 hingga Oktober 2024.

Rakyat, baik melalui siaran televisi, radio dan lain-lain, bisa melihat dan mendengarkan secara langsung tentang bagaimana pandangan serta sikap mereka di bidang ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan serta hubungan luar negeri. Jokowi dan Prabowo “saling menyerang” mengenai berbagai topik yang menjadi tema pokok debat keempat calon presiden dan wakil presiden tersebut.

Prabowo yang merupakan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) itu, misalnya, minta Jokowi yang masih menjadi Presiden Republik Indonesia untuk bersikap hati-hati terhadap sikap “asal bapak senang (ABS)” dari jenderal-jenderal di sekitarnya. Letnan jenderal Purnawirawan tersebut berharap Jokowi untuk teliti dan waspada ketika menerima berbagai laporan anak buahnya.

Kedua capres ini kemudian juga berdebat tentang pengelolaan berbagai bandar udara serta pelabuhan laut. Jokowi yang berlatar belakang pengusaha kemudian menegaskan bahwa tidak bermasalah jika bandara atau pelabuhan yang pengelolaannya diserahkan kepada pengusaha swasta selama pemerintah tetap melakukan pengendalian.

Pada akhir debat ini, kedua tokoh tersebut saling melontarkan penghargaannya kepada lawan bicaranya serta selalu menyebutkan bahwa mereka adalah tetap bersahabat. Rakyat Indonesia perlu ingat bahwa selaku Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah beberapa kali mengundang lawan politiknya itu untuk bertandang ke Istana Kepresidenan.

Sebaliknya masyarakat juga tahu bahwa Jokowi pernah diundang oleh Prabowo untuk datang ke rumahnya di Hambalang, Bogor. Bahkan Jokowi diajak naik kuda. Bisa saja Jokowi dan Prabowo sekedar berbasa- basi dengan melontarkan kalimat bahwa diantara mereka tetap terjalin persahabatan.

Akan tetapi masyarakat juga tetap bisa percaya bahwa sekalipun ini adalah untuk kedua kalinya mereka bertarung dalam pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 ini, mereka tetap berusaha berteman serta menjalin silaturahim. Biar bagaimanapun juga sebagai Presiden petahana yang sedang berkuasa, Joko Widodo adalah tetap orang Solo yang terbiasa harus terus menunjukkan sikap menghormati dan menghargai pihak lainnya sekalipun lawan politiknya.

Sementara itu, Prabowo Subianto juga menyadari bahwa Joko Widodo adalah lawan tangguhnya dalam dua pilpres, apalagi selama empat setengah tahun ini sudah lahir berbagai prestasi yang dilahirkan Kabinet Kerja.

Tetap golput ?

Sejak pemilihan umum tahun 1997 rakyat Indonesia sudah mengenal istilah golput (golongan putih), yakni sekelompok orang yang mempunyai pandangan politik atau ideologi yang berbeda, bahkan bertentangan dengan pemerintahan yang sedang berkuasa, dalam hal itu adalah orde baru. Namun golput tetap saja hadir hingga kini.

Ada saja alasan orang yang secara sadar masuk ke dalam kelompok golput misalnya saat ini yang menentang ideologi Presiden Joko Widodo yang mengutamakan pembangunan berbagai pasarana fisik mulai dari jalan tol, jalan, jembatan dan lainnya. Di negara demokratis mana pun juga adalah hal yang amat lumrah apabila ada warga yang berbeda dengan pemerintah yang sedang berkuasa.

Akan tetapi karena Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPD RI, kemudian DPR RI hingga DPRD Provinsi dan kota, maka pertanyaannya adalah apakah sikap golput masih relevan?.

Setiap warga negara yang mempunyai hak pilih tentu sangat diharapkan memanfaatkan hak politiknya secara maksimal. Karena mereka sudah memanfatkan hak politiknya terebut maka nantinya mereka mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan atau permintaan kepada presiden dan anggota lembaga legislatif.

Akan tetapi sebaliknya mereka tidak mau datang ke tempat pemungutan suara alias TPS untuk mencoblos maka masih berhakkah mereka menuntut berbagai hal kepada pemerintah dan juga anggota lembaga legislatif? Memang harus diakui bahwa ada orang yang atau segelintir orang yang dengan sangat terpaksa tidak bisa masuk ke TPS karena belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau harus pindah tempat tinggal sehingga tak sempat mengurus surat kepindahannya tersebut.

Karena pencoblosan surat suara tinggal belasan hari lagi, maka sekitar 190,7 juta calon pemilih sebaiknya sudah memiliki gambaran tentang gambar siapa yang bakal dicoblosnya. Mudah-mudahan tinggal sedikit warga yang masih termasuk “kelompok mengambang” (swing voter) dan kelompok calon pemilih yang masih belum menentukan siapa yang bakal dipilihnya (undecided voter).

Rakyat pada tanggal 13 April mendatang masih bisa menonton satu kali lagi tentang calon kepala negara dan wakil presiden favoritnya. Jadi saksikanlah lagi satu debat terbuka guna memuluskan pencoblosan pada 17 April mendatang. Janganlah dengar rayuan “gombal” kelompok golput untuk tidak memilih.

Jadilah seorang warga negara Indonesia (WNI) yang baik dengan memilih presiden dan wakil presiden terbaik dan terpercaya karena tantangan selama lima tahun mendatang sangat banyak dan amat menyulitkan. Masih sangat banyak orang di Tanah Air tercinta ini yang hidup dengan 1001 macam kesusahan.

Dengan mendengarkan debat capres sambil berpaling dari golput, maka gunakan hati nurani untuk memilih pemimpin-pemimpin NKRI yang amanah, yang siap berjuang 100 persen bagi masyarakat Indonesia dan tanpa melakukan korupsi ataupun gratifikasi.

*) Arnaz Ferial Firman adalah wartawan LKBN Antara tahun 1982-2018, pernah meliput kegiatan kepresidenan tahun 1987-2009.

Baca juga: Kemarin, gerak-gerik capres hingga mobil baru Kia-Blackpink

Baca juga: PPIT beri catatan positif wawasan internasional kedua capres

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019

Warga diimbau pastikan terdaftar di DPT

Ketua DPRD Gorontalo Utara, Nurjanah Yusuf (kanan) hadir pada kegiatan pra Musrenbang daerah yang digelar pemerintah daerah setempat.

Gorontalo (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Nurjanah Yusuf, mengimbau agar warga khususnya yang memiliki hak pilih, untuk memastikan namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) di daerah itu.

“Hari Pemungutan suara pada 17 April 2019, tinggal menghitung hari maka para wajib pilih diingatkan untuk memastikan namanya sudah terdaftar dalam DPT,” ujar Nurjanah, di Gorontalo, Senin.

Imbauan tersebut pun kata politisi Partai Golkar itu, untuk menghindari pemilih golput.
Sebab golput terjadi bukan sekedar para wajib pilih enggan menyalurkan hak suaranya atau enggan datang ke tempat pemungutan suara (TPS), namun pemilih yang tidak mengkonfirmasi namanya apakah masuk dalam DPT ataupun tidak, juga bisa berakibat menjadi golput.

Jika belum masuk dalam DPT, maka segera menghubungi penyelenggara Pemilu di tingkat desa maupun kabupaten, termasuk jika belum pernah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) maka segera memanfaatkan waktu yang ada ini.

Jika tidak tahu terdaftar di TPS mana, juga perlu segera konfirmasi kepada penyelenggara di desa tempat ia tinggal agar dapat menyalurkan hak suaranya. “Jangan sampai para wajib pilih lalai menghadapi pemilu tahun ini, apalagi pemilu harus disambut dengan hati gembira,” ujar Nurjanah.

Mantan anggota DPRD Provinsi periode 2009-2014 itu, berharap tidak ada satu orang pemilih di daerah itu, tidak menggunakan hak suaranya.

Termasuk mereka yang telah mengurus perpindahan untuk memilih di luar daerah ini.
Partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi lima tahunan itu, sangat menentukan arah kebijakan pembangunan di daerah ini, serta untuk Indonesia.

Ia meminta seluruh lapisan masyarakat di daerah itu, untuk ikut gencar mengabarkan hari pemungutan suara hingga di desa-desa pelosok. Hal itu penting, agar tidak ada yang golput apalagi lupa tentang momen pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 17 April 2019.*

Baca juga: Bupati Gorontalo Bantah Lakukan Pelanggaran Pemilu

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019

Pemprov Papua: Jokowi diagendakan bertemu pengungsi

Capres nomor urut 01 Joko Widodo menjawab pertanyaan seusai ngopi bareng milenial di kawasan Jalan Roda, Manado, Minggu (31/3/2019). Selain untuk menikmati kopi, Jokowi juga mendengarkan aspirasi dari warga serta pendukungnya. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/dok)

Jadi selain melaksanakan kunjungan kerja untuk berkunjung ke titik-titik pengungsian atau posko yang perlu dikunjungi, Jokowi juga akan bertemu dengan kader-kader partai politik

Jayapura (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengatakan kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Bumi Cenderawasih pada Senin (1/4) untuk mengunjungi para pengungsi korban banjir bandang di kabupaten dan kader politik di Jayapura.

Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Doren Wakerkwa, di Jayapura, Senin, mengatakan kunjungan Jokowi tersebut terbagi dalam dua sisi yang pertama sebagai Kepala Negara Republik Indonesia dan juga sebagai Kandidat Calon Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.

“Jadi selain melaksanakan kunjungan kerja untuk berkunjung ke titik-titik pengungsian atau posko yang perlu dikunjungi, Jokowi juga akan bertemu dengan kader-kader partai politik,” ucapnya.

Menurut Doren, meskipun Jokowi akan melakukan rapat bersama beberapa partai politik di Papua, namun pihaknya mengingatkan pegawai di jajaran pemprov setempat bahwa sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) harus mempunyai sikap netralitas dan mematuhi peraturan perundang-undangan serta menunjukkan sikap netral.

Sekadar diketahui, Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi beberapa posko pengungsian korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura pada Senin (1/4) pukul 12.00-13.00 WIT.

Presiden Joko Widodo bersama rombongan juga diagendakan mendapat paparan kondisi terkini pascabanjir bandang Kabupaten Jayapura oleh Danrem 172/PWY di ruang “VVIP” Bandara Sentani sekaligus penjelasan mengenai pengembalian fungsi lahan Cycloop.

Setelah mengunjungi para korban banjir di pengungsian, Presiden Joko Widodo dan rombongan menuju salah satu hotel di Jayapura untuk bertemu dengan para kader pada pukul 15.00-16.00 WIT.

Selanjutnya, dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan melanjutkan kunjungannya ke Sorong, Papua Barat, melalui Bandara Sentani pada pukul 17.00 WIT.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

Warga Indonesia di Munchen dukung paslon 01

London (ANTARA) –  

Sekitar 50 warga Indonesia yang ada di München, dan sekitarnya memberikan dukungan kepada paslon 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019 – 2024 dengan mengelar doa bersama,

Koordinator acara doa bersama, Theresia Dewi kepada Antara London, Minggu, mengatakan acara ini diadakan sebagai dukungan warga Indonesia yang tinggal di München dan sekitarnya kepada paslon 01 untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019 – 2024.

Dikatakan acara diawali dengan menampilkan video ucapan dari Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko S.IP sebagai Ketua Harian Tim Kampanye Nasiona(TKNl) dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kemudian dilanjutkan dengan doa bersama untuk kemenangan paslon 01 yang dipimpin secara bergantian dari perwakilan masing-masing agama dan dilanjutkan dengan acara makan siang bersama.

Warga Indonesia yang mengikuti acara doa bersama terdiri dari berbagai kalangan mulai dari karyawan, wiraswasta, ibu rumah tangga dan mahasiswa tanpa mengatas-namakan partai politik.

“Kami ingin menunjukkan dengan agama dan suku yang berbeda- beda, tetapi kami tetap solid mendukung paslon 01. Kami melakukan semua ini dengan senang hati, tulus mendukung yang terbaik untuk Indonesia dan berharap semoga dukungan yang kami lakukan ini bisa memberikan semangat untuk warga Indonesia lainnya yang berada di perantauan ataupun di Indonesia untuk lebih perduli dan melakukan kegiatan serupa,” ujar Theresia.

Sekitar pukul dua siang waktu Jerman, acara nonton bareng (nobar) debat Capres dimulai. Di sela-sela istirahat digunakan untuk berdiskusi dan menyampaikan informasi penting mengenai pilpres dan pileg. Setelah acara inti dilanjutkan dengan nyanyi dan menari

bersama Meraih Bintang dan goyang GASPOL sebagai penutup acara.

Warga Indonesia yang mengikuti acara tidak lupa foto bersama yang diadakan di beberapa tempat di kota München seperti ikon kota Odeonsplatz, Rathaus-Marienplatz (Munich Town Hall), dan ZSM (Zoologische Staatsamlung).

Pilpres 2019 diikuti dua capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi perkirakan peroleh 80 persen suara di Sulut

Manado (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo(Jokowi) memperkirakan akan meraih suara hingga mencapai 80 persen untuk wilayah provinsi Sulawesi Utara(Sulut).

“Kita perkirakan di atas 80 persen. Ini pake itung itungan yang realiatis, pake kalkulasi lho,” kata Jokowi saat kunjungannya ke Manado, provinsi Sulut, Minggu malam.

Calon presiden petahana itu menyebutkan angka 80 persen merupakan perkiraan perhitungan minimal.

“Nanti dilihat, 17 hari lagi, Sulut dapatnya berapa. Itungan saya kalau melihat seperti tadi, saya sudah sampaikan kan, minimal 80,” kata Jokowi kepada wartawan usai menikmati kopi di kedai kopi Djarot Jalan Roda Kota Manado.

Jokowi menceritakan dalam perjalanannya dari Bandara Samratulangi hingga Hotel Sutan Raja, kota Manado yang biasanya hanya 15 menit namun kali hingga 1,5 jam.

Ia mengemukakan, dalam perjalanan itu, mobil yang ditumpanginya dicegat warga pendukungnya yang ingin bersalaman dan berswafoto.

“Yang terjadi saya dicegat di tengah jalan sampai sembilan kali. Warga minta saya keluar mobil, kalau tak keluar tak diberi jalan lewat, di tengah jalan minta selfi,” katanya.

Mengenai kopi yang dinikmatinya bersama warga dan tokoh lain, ia mengatakan cukup murah namun rasanya nikmat.

“Harganya Rp8.000 per cangkir, tapi rasanya nikmat, yang jelas lebih murah dan rasanya juga betul-betul rasa kopi Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, capres petahana itu didampingi antara lain oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf,  Erick Tohir, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding, politikus PDIP Pramono Anung, pengurus TKN Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Hipmi, Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Jokowi menyatakan, selama ngopi bersama mereka antara lain membicarakan mengenai penyelesaian Tol Manado-Bitung.

“Tol Manado-Bitung itu kan kita operasionalkan Insya Allah nanti pada September 2019, kalau mundur itu nanti akhir tahunlah, tapi kita ingin pada September,” katanya.

Mengebai pengembangan usaha kopi di Manado, Jokowi mengatakan, kopi Djarot dan lainnya memang brand yang tempatnya memang bagus dan bisa dikembangkan.

“Tapi ini perlu pengembangan, tadi saya sudah menyampaikan kepada Ketua Hipmi untuk ditingkatkan agar lebih baik,” katanya.

Pewarta: Agus Salim
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Moeldoko bicara tentang penting jaga karakter di Kediri

Kediri (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko berbicara tentang pentingnya menjaga karakter dalam menghadapi era seperti sekarang ini, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di Kediri, Jawa Timur(Jatim).

“Jika menghadapi situasi saat ini, karakter sungguh diperlukan. Jika bicara kepemimpinan sesungguhnya 95 persen adalah karakter. Seorang pemimpin yang berkarakter dari sisi agama,” katanya saat di Pondok Pesantren Kedunglo, kota Kediri, Minggu malam.

Ia mengatakan, selama ini dirinya sering mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke daerah, termasuk ke pondok pesantren. Presiden berkomitmen kuat untuk memperhatikan pesantren, sehingga membuat keputusan 22 Oktober sebagai hari santri nasional.

Untuk ke depan, ia menambahkan pemerintah juga berencana membuat UU Pondok Pesantren, di mana hak dan kewajiban dari pesantren akan semakin nyata.

“Presiden juga berpesan, walaupun ada UU Pondok Pesantren, Presiden katakan jangan coba-coba untuk dihilangkan tradisi yang baik di pesantren itu, harus tetap tumbuh dan berkembang,” kata Moeldoko yang asli warga kabupaten Kediri itu.

Ia juga sangat berharap, para orang tua selalu mengajarkan tentang pendidikan agama kepada anak-anaknya. Selama ini, peranan pondok pesantren juga besar untuk mengajarkan agama, bahkan masih mewarnai karakter bangsa Indonesia, namun orang tua juga berperan.

“Saya tidak bisa membayangkan kalau kira-kira kita mengabaikan kehidupan pesantren, seperti apa nasib bangsa Indonesia. Ini di tengah lingkungan global luar biasa, teknologi informasi cepat telah mengubah tata kehidupan manusia. Bukan hanya di Indonesia, tapi dimana-mana,” kata dia di depan ribuan jamaah wahidiyah tersebut.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini telah gangguan, telah terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Kehidupan saat ini dengan kekuatan jari-jari, bisa mengubah segalanya, termasuk menyebarnya berita hoaks. Jika hal itu dibiarkan, dikhawatirkan bisa memicu perpecahan di antara masyarakat.

Ia sangat menyayangkan jika hal itu terjadi, sebab Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk lebih dari 259 juta jiwa.

Dirinya menceritakan saat kunjungan ke Afganistan, di mana saat itu Presiden Afganistan pernah berpesan agar pemerintah Indonesia hati-hati. Indonesia adalah negara besar, ketimbang Afganistan yang hanya ada 14 etnis, dengan jumlah penduduk sekitar 35 juta jiwa, namun terus bertikai selama 40 tahun.

“Jika negara tidak aman, kita tidak bisa hidup nyaman, tidak bisa hidup seperti ini, tidak bisa kumpul seperti ini, tidak bisa ibadah dengan tenang, tidak bisa sekolahkan anak demi masa depan yang lebih baik,” katanya..

Untuk itu, ia meminta agar masyarakat selalu menjaga persatuan, persaudaraan. Kendati berbeda pilihan dalam Pemilu 2019, diharapkan masyarakat tidak terpecah belah.

“Pilkada, pemilihan Presiden itu setiap lima tahun sekali, itu pasti berlangsung. Kenapa harus bertikai, kenapa berkelahi, untuk apa?. Jangan. Kalau itu terjadi maka kita yang merugi,” katanya mengingatkan.

Ia juga berharap, agar pondok pesantren juga ikut membantu pemerintah dalam upaya pembentukan karakter. Menurut dia, apa yang dilakukan di pesantren ini juga sesuai dengan keinginan pemerintah, yang membantu kesejahteraan masyarakat.

Moeldoko datang ke pesantren dengan rombongan. Sejumlah kepala daerah ikut serta acara itu, seperti Pelaksana Tugas Bupati Tulungaung Maryoto Birowo. Rombongan juga disambut pengasuh pesantren dan setelah dialog sebentar langsung menuju panggung.
 

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WNI di Paris beri dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf

Sekitar 100 warga Indonesia pendukung pasangan calon presiden #01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin berkumpul di dekat Menara Eiffel tepatnya di Place Joffre di depan Monument Perdamaian (Mur de la Paix), Paris melakukan Flashmob, Minggu (31/3) pada pukul 14.00 siang waktu Prancis. (ist)

London (ANTARA) – Sekitar 100 warga Indonesia pendukung pasangan calon presiden #01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin berkumpul di dekat Menara Eiffel tepatnya di Place Joffre di depan Monument Perdamaian (Mur de la Paix), Paris melakukan Flashmob, Minggu (31/3) pada pukul 14.00 siang waktu Prancis.

Panitia penyelenggara Maria Josephine Ipfelkofer kepada Antara London, Minggu mengatakan sekitar 100 peserta Flashmob mengenakan busana atasan putih dan bawahan celana jeans serta scarf merah dan pita merah putih di pergelangan tangan.

Ada juga peserta dan panitia mengunakan busana daerah seperti Wulan Chaniago mengunalan busana Minang , Lisda Calmon dengan busana Bali, Herman Sitepu dengan busana Jawa Barat, namun mereka tidak diperkenankan memakai ataupun membawa atribut relawan atau partai manapun, ujarnya.

Sementara itu koordinator Flashmob, Lia Mariana mengatakan acara flashmob diadakan untuk menunjukkan dukungan para relawan di Perancis khususnya di Paris dan daerah sekitar Paris untuk meleburkan dan mempersatukan seluruh organisasi dan kelompok relawan pendukung Jokowi di Prancis.

Para relawan lainnya yang duduk dalam kepanitiaan diantaranya Desi Djoehana, Yuliana Sandy, Mulyandari Alisyah, Alfa Prestiwati, Sugiono Sihombing, Mega de Rugy, sebelumnya juga terlibat dalam deklarasi dukungan pada pasangan #01 Joko Widodo -Ma’ruf Amin pada tanggal 6 Januari lalu di place de l’Arsenal, Bastille, Paris 5e.

Mereka terdorong untuk memenangkan paslon #01 dan untuk ikut menyuarakan hasil kerja nyata Presiden Joko Widodo serta menjaga kebhinekaan bangsa Indonesia. Mereka juga aktif menyerukan kepada para diaspora Indonesia di negara Eropa, khususnya di negara Perancis untuk aktif menggunakan hak pilihnya.

Selain dukungan kepada Capres-Cawapres #01 mereka juga menyuarakan penolakan kampanye yang menggunakan segala macam cara seperti kekerasan, isu SARA, penyebaran berita kebohongan atau hoax, disinformasi, dan adu domba serta memecah belah bangsa demi kepentingan golongan dan politik untuk mencapai dan meraih kekuasaan semata.

Para panitia juga menekankan bahwa dukungan ini disertai dengan permohonan bahwa pada periode kedua kepemimpinan Jokowi keterwakilan WNI di luar negeri di parlemen kelak dipertimbangkan dan perlindungan WNI di luar negeri lebih diperhatikan.

Pilpres 2019 diikuti dua capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

PDIP ajak kadernya junjung soliditas partai

Politisi PDIP Aria Bima saat memberikan keterangan kepada wartawan (ANTARA/ Aris Wasita)

Solo (ANTARA) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajak para kadernya menjunjung soliditas partai, salah satunya dengan menghindari tindak pidana korupsi.

“Pada rapat internal tadi yang ditekankan lebih ke soliditas partai, menjaga soliditas internal terutama berkaitan dengan hal yang dapat memberikan persepsi negatif terhadap partai,” kata  politisi PDIP Aria Bima usai mengikuti Rapat Internal PDIP di Hotel Alila Surakarta, Minggu.

Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah  itu mengatakan sejauh ini PDIP mampu memimpin terkait dukungan publik untuk pemilihan legislatif khususnya di Jawa Tengah.

“Tadi ibu (Ketua Umum PDIP Megawati) juga berpesan agar integritas kader bisa menjadi benteng untuk menang di 2019. Meski demikian jika ada perilaku kader yang menghancurkan partai, itulah yang menurunkan PDIP,” kata Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma’ruf  itu.

Ia mengatakan, tindak pidana korupsi maupun politik uang mungkin saja terjadi kepada siapapun mengingat saat ini sudah memasuki masa-masa kritis menuju Pemilu 2019.

“Ini sudah tahap terakhir, libido kekuasaan yang tinggi membuat orang menghalalkan segala cara agar menang, termasuk perilaku korup ‘incumbent‘ (petahana),” katanya.

Ia mengatakan pada rapat tersebut Megawati menyampaikan bahwa dia tidak pernah mendidik cara tersebut.

“Beliau menyampaikan bahwa kekuatan PDIP bukan transaksional tetapi merawat suara inilah yang dilakukan sejak partai itu dapat kesempatan. Dari dan oleh rakyat kan 17 april 2019, untuk rakyatnya kan sampai lima tahun ke depan,” katanya.

Ia mengatakan perilaku hedonisme akan berdampak pada kesenjangan yang akhirnya berdampak negatif bagi karir politik seseorang.

“Dapat jabatan itu untuk urus rakyat, bukan memperkaya diri. Jadilah waras, jangan gila karena kekuasaan,” katanya.

Baca juga: Jokowi akan jelaskan Indonesia tak perlu ideologi lain dalam debat
Baca juga: TKN tekankan pembangunan infrastruktur bagian dari revolusi mental

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019

Rizal Ramli: Rakyat inginkan capres bisa membawa perubahan

Ekonom Rizal Ramli (kanan) memberikan sambutan pada deklarasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi se-Sumsel untuk Prabowo-Sandi di Palembang, Sumsel, Minggu (31/3). Pada deklarasi tersebut Rizal Ramli menyatakan dukungannya untuk capres-cawapres nomer urut 02 Prabowo-Sandi. ANTARA FOTO/Feny Selly/nz (ANTARA FOTO/FENY SELLY)

Palembang (ANTARA) – Tokoh nasional Dr Rizal Ramli menyatakan rakyat menginginkan calon presiden yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik dari kondisi bangsa dan negara sekarang ini

Dalam pemilihan presiden 17 April 2019 ada dua pasangan yakni Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dari dua pasangan capres itu rakyat sudah mengetahui siapa yang bisa membawa perubahan, kata Rizal Ramli pada acara bincang politik mewujudkan Indonesia adil dan makmur di Palembang, Minggu.

Rakyat sebenarnya tidak mempermasalahkan orang yang akan memimpin negara ini, pasangan nomor 01 maupun 02 bisa saja dipilih asalkan memiliki komitmen yang kuat membawa perubahan.

Berdasarkan pengamatannya, melihat program kerja, visi dan misi dari kedua capres yang mengikuti kontestasi Pemilu serentak tahun ini, pasangan Probowo-Sandi yang memiliki komitmen kuat melakukan perubahan sesuai keinginan rakyat.

Ketika memberikan orasi politik pada acara bincang-bincang terkait pemilihan presiden/wapres serta deklarasi alumni perguruan tinggi mendukung Prabowo-Sandi menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, sikap para alumni perguruan tinggi mendukung pasangan capres 02 merupakan sikap yang tepat.

Rakyat membutuhkan pembangunan yang menyentuh kepentingan mereka, pembangunan infrastruktur jangan sampai membuat ekonomi mandek karena membutuhkan biaya sangat besar, kata Rizal Ramli.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Misbakhun: Jokowi perlihatkan optimisme majukan Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Mukhammad Misbakhun, menilai capres 01, Joko Widodo memperlihatkan optimisme untuk memajukan Indonesia pada Debat Capres keempat.

“Saya melihat Pak Jokowi menunjukkan kelasnya, pada Debat Capres keempat. Sikapnya yang selalu optimistis menghadapi segala macam persoalan bangsa,” kata Mukhammad Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

Mukhammad Misbakhun mengatakan hal itu menanggapi Debat Capres keempat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Sabtu (30/3) malam.

Menurut Misbakhun, pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu ada program-program cerdas yang ditawarkan kepada masyarakat. “Program-program itu sangat realistis dan merakyat,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menegaskan, jika Joko Widodo terpilih lagi sebagai Presiden RI periode kedua, akan membuat program-program keryakyatan yang makin memudahkan masyarakat. “Ada tiga program kerakyatan yakni, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah, serta Kartu Prakerja. Ini semua untuk masyrakat Indonesia,” ucapnya.

Karena itu, Misbakhun eyakini Jokowi adalah pilihan capres terbaik saat ini. Dia juga mengajak warga untuk tidak ragu-ragu memilih capres Jokowi pada hari pemungutan suara, 17 April nanti.

Sebelumnya, politisi Partai Golkar ini juga menyampaikan hal serupa saat melakukan konsolidasi dengan relawannya di wilayah Tapal Kuda, tepatnya di Dusun Krajan, Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (30/3). Pada kesempatan itu Misbakhun mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya, serta tidak takut dengan intimidasi.

Misbakhun menuturkan, intimidasi hanyalah akal-akalan dari pihak lawan yang tak mau Jokowi menang lagi. “Kita sadar semakin dekat kepada tujuan perjuangan, semakin banyak tantangan yang kita hadapi, termasuk fitnah dan hoaks yang disebar untuk melemahkan suara Pak Jokowi,” ujarnya.

Namun, Misbakhun mengajak warga tak ciut nyali. “Silakan laporkan dan jangan takut, karena perbedaan dalam pilihan itu dijamin dalam undang-undang dasar,” kata Misbakhun.

Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Golkar pada daerah pemilihan Jawa Timur II, Pasuruan dan Probolinggo, ini juga melakukan konsolidasi dengan konstituennya di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Minggu. “Kehadiran saya disini untuk meminta restu dan doa agar saya bisa kembali mewakili masyarakat Pasuruan-Probolinggo untuk DPR RI,” ujarnya.

Misbakhun juga mengajak kolega dan warga lainnya mendukung capres cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, pada Pilpres 2019.

Pilpres 2019 diikuti dua capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Kapolres Garut bantah berpolitik praktis dukung capres petahana

Garut (ANTARA) – Kepala Kepolisian Resor(Kapolres) Garut,  AKBP Budi Satria Wiguna membantah tuduhan mantan anak buahnya AKP Sulman Aziz tentang berpolitik praktis memerintahkan jajaran kepolisian di kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk mendukung dan memenangkan Calon Presiden (Capres) petahana Joko Widodo pada Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019.

“Sama sekali tidak ada perintah untuk menggalang kekuatan guna pemenangan salah satu pasangan Capres-Cawapres,” kata Budi kepada wartawan di Garut, Minggu malam.

Pernyataan Kapolres Garut itu merupakan tanggapan dari adanya mantan Kapolsek Pasirwangi,  AKP Sulman Aziz yang melontarkan pernyataan kepada media massa tentang mendapat perintah dari mantan atasannya untuk menggalang kekuatan memenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin.

Kapolres dengan tegas membantah terlibat melakukan ajakan atau mengarahkan anggota Polri di Garut untuk menggalang kekuatan memenangkan pasangan capres nomor urut 01 seperti yang dituduhkan mantan anak buahnya itu.

“Kepada para kapolsek dan jajaran lainnya di Polres Garut, kita selalu menyampaikan peta kerawanan menjelang Pemilu,” katanya.

Ia mengatakan, sebagai pimpinan Polri di wilayah Garut selalu berupaya melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku, termasuk menjaga netralitas Polri dalam pesta demokrasi.

Ia mengungkapkan, setiap bulan dan waktu tertentu selalu mengadakan rapat dengan tujuan hanya untuk menganalisa dan mengevaluasi tugas-tugas kepolisian dalam rangka pengamanan pemilu.

Garut yang memiliki 42 kecamatan itu, kata dia, merupakan daerah yang sangat luas sehingga membutuhkan ekstra pengamanan dalam setiap tahapan pemilu.

“Saya juga selalu menyampaikan terkait peta kerawanan konflik yang terdapat di wilayah hukum Polres Garut,” katanya.

Menurut dia, tuduhan mantan anak buahnya itu ada kaitannya dengan mutasi terhadap dirinya, padahal sesuai aturan kebijakan mutasi anggota kewenangan Polda Jabar, bukan di tingkat Polres.

“Mutasi oleh Polda, bukan Polres,” tandas Kapolres.

Sebelumnya, mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz mengungkapkan kepada wartawan bahwa Kapolres Garut telah memerintahkan anggotanya untuk memenangkan capres petahana.

Sulman melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Kapolres Garut itu ke Lembaga Bantuan Hukum Lokataru, sekaligus jumpa pers di kantor Lokataru, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (31/3).

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden ingatkan warga tidak berlibur saat pemungutan suara pemilu

Manado (ANTARA) – Presiden Joko Widodo mengingatkan warga negara yang memiliki hak pilih untuk tidak berlibur saat pemungutan suara dalam rangka Pemilu pada 17 April 2019.

“Tujuh belas hari lagi 17 April, mari kita berbondong bondong datang ke TPS. Gunakan hak pilih kita,” kata Presiden Jokowi saat Konferensi Gereja dan Masyarakat di Manado, Sulut, Minggu malam.

Ia menyatakan, suara tiap warga menentukan masa depan bangsa dan negara, di mana biaya penyelenggaraan Pemilu 2019 mencapai triliunan rupiah.

“Jangan sampai pada hari Rabu berlibur, hati hati agar tidak berlibur di hari Rabu, boleh libur tapi nyoblos dulu setelah itu mau liburan terserah. Mohon diingatkan ini satu suara sangat penting bagi negara yang kita cintai ini,” katanya.

Menurut dia, semuanya harus memanfaatkan Pemilu untuk Indonesia ke depan yang lebih baik.

Di awal sambutannya, Presiden Jokowi menceritakan perjalanan dari Bandara Sam Ratulangi yang harusnya sekitar 15 menit namun harus ditempuh 1,5 jam.

“Saya dicegat di tengah jalan sampai sembilan kali. Minta saya keluar mobil, kalau tak keluar tak diberi jalan,” katanya.

Ia menyebutkan warga minta swafoto dengan dirinya sehingga perjalanan menjadi lama.

“Ya respons di tiap daerah beda beda, tapi memang di Manado luar biasa.. Ya ngga tau saya juga sering ke sini, tapi sore dan malam ini masyarakat Manado memberikan sebuah kejutan nyegat di jalan,” katanya.

Presiden juga mengaku mengalami kecapaian ketika melakukan kunjungan ke daerah-daerah,  apalagi dalam satu hari sampai lima provinsi.

“Saya kan juga manusia biasa,” katanya ketika bercerita kunjungan ke NTB, Bali dan Yogyakarta.

Pewarta: Agus Salim
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WNI di Berlin deklarasi dukung Prabowo-Sandi

Sekitar 300 warga negara Indonesia dari sejumlah negara di Eropa menghadiri acara deklarasi dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden RI Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Berlin, Jerman, dan berphoto bersama di depan Brandenburger Tor yang menjadi lambang kota Berlin.

London (ANTARA) – Sekitar 300 warga negara Indonesia dari sejumlah negara di Eropa menghadiri acara deklarasi dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden RI Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Berlin, Jerman, Sabtu, (30/3).

Ketua Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP PKS) Jerman, Andi Sastra, kepada Antara London, Minggu mengatakan pendukung Prabowo-Sandi dan PKS di Eropa akan berusaha sekuat tenaga memenangkan calon nomor urut 02 tersebut.

Dukungan warga Indonesia datang dari berbagai negara seperti Belanda, Inggris, dan Austria. Dari Jerman , acara deklarasi, konsolidasi dan juga ramah tamah ini dihadiri pendukung Prabowo-Sandi dari Hamburg, Frankfurt, dan Munich.

Ikut hadir melalui telekonferensi calon anggota legislatif PKS dari Dapil DKI Jakarta II, Dr. Hidayat Nur Wahid, dan tokoh masyarakat sekaligus anggota tim sukses pemengangan Prabowo-Sandi (PADI) Ustaz Haikal Hassan.

Dr. Hidayat Nur Wahid yang terdaftar sebagai calon anggota legislatif untuk Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri menyapa calon konstituennya di Eropa sekaligus menyampaikan pesan-pesan untuk senantiasa memelihara persatuan dengan tidak membenturkan antar anak bangsa.

Ustadz Haikal Hassan yang akrab disapa Babe Haikal menegaskan pentingnya berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan ini sebagai bentuk cinta kepada tanah air.

Deklarasi dukungan Prabowo-Sandi dari Eropa ini adalah rangkaian dari acara serupa yang digelar dalam beberapa bulan terakhir. “Meskipun demikian kami berharap bahwa Pileg dan Pilpres ini menjadi ajang pesta demokrasi yang menyenangkan untuk semua kalangan. Dan semoga setelah Pileg dan Pilpres ini berakhir, rakyat bersatu bahu membahu untuk membangun Indonesia, siapapun pemimpin yang terpilih nanti,” ujar Andi Sastra.

“Kami tentu saja berharap dan berdoa bahwa pileg dan pilpres ini akan berjalan lancar, aman dan damai dan menghasilkan pemimpin yang adil dan jujur serta berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujar Andi Sastra.

Pilpres 2019 diikuti dua capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

PDI Perjuangan optimistis Jateng tetap Kandang Banteng

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menghadiri rapat internal di Hotel Alila Surakarta (Foto: Aris Wasita)

Solo (ANTARA) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) optimistis Jawa Tengah tetap menjadi Kandang Banteng meski persaingan antarpartai untuk memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 2019 makin ketat.

“Untuk memastikan ini kami mengumpulkan kepala daerah dan struktural se-Jawa Tengah untuk bisa menyatukan langkah dan gerakan tiga pilar partai PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani sebelum mengikuti acara Rapat Internal Pengurus PDIP di Hotel Alila Surakarta, Minggu.

Ia mengatakan langkah itu untuk menjaga ritme kerja PDI Perjuangan dalam memastikan perolehan suara di tanggal 17 April yang akan datang.

“Kita harus kompak dalam menjaga gerak perjuangan. Survei internal juga terus kami lakukan perdua mingguan. Insyaallah tetap optimistis Jawa Tengah tetap Kandang Banteng,” katanya.

Meski demikian, pihaknya masih enggan menyampaikan target perolehan suara.

“Insyaallah suara tidak lebih turun atau rendah dari tahun (Pemilu, red) 2014,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan saat ini tengah melakukan konsolidasi partai.

“Ibarat maraton, kita ‘sprint’ (lari cepat, red). Ini kan pengumpulan calon legislatif untuk mendengar arahan dari Bu Mega (Ketua Umum PDIP, red). Kita berikan pembekalan sehingga ketika bergerak ototnya terkondisi baik,” katanya.

Ia mengatakan saat ini tidak hanya kader partai tetapi juga relawan yang harus berupaya optimal untuk memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Kita ‘standby’ dalam waktu dekat dari RW-RW untuk desanya memenangkan Jokowi-Ma’ruf,” katanya.

Pilpres 2019 diikuti dua capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Basarah ajak semua merawat kemajemukan bangsa

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mengajak bangsa Indonesia mensyukuri dan merawat negara kebangsaan yang majemuk berdasarkan Pancasila karena merupakan salah satu takdir Tuhan Yang Maha Kuasa bagi bangsa Indonesia.

“Tidak ada lagi dikotomi apalagi pertentangan antara agama dan negara, atau antara Islam dan Kebangsaan, keduanya saling melengkapi dan saling menguatkan,” kata Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah pada Seminar Kebangsaan bersama civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang beserta sekitar 500 orang guru-guru di lingkungan Muhammadiyah se Malang Raya pada hari Minggu, 31 Maret 2019 di Malang, Jawa Timur.

Pernyataan Basarah didasari atas adanya propaganda di sebagian tengah-tengah masyarakat Indonesia yang masih mempertentangkan antara agama dan negara, antara Islam dan kebangsaan bahkan ingin mengadu domba antara golongan Islam dan golongan nasionalis.

Basarah menjelaskan lebih lanjut bahwa relasi antara Islam dan Kebangsaan sejatinya hubungan keduanya sudah tuntas.

“Tidak ada lagi dikotomi apalagi pertentangan antara agama dan negara, atau antara Islam dan Kebangsaan, keduanya saling melengkapi dan saling menguatkan,” kata Basarah.

Lebih lanjut Basarah menjelaskan , Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia telah membuktikan hal tersebut.

Hal ini terlihat jelas dalam Putusan Muktamar Muhamadiyah ke- 47 tahun 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan dimana Negara Pancasila disebut sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Bahwa negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (dar al-ahdi) dan tempat pembuktian atau kesaksian (dar al-syahadah) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (dar al-salam) menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridla Allah SWT.

Dengan demikian, tambahnya tidak ada lagi alasan apapun, termasuk alasan theologis dan ideologis bagi bangsa Indonesia termasuk umat Islam untuk tidak menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi final bangsa Indonesia.

Basarah kembali menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Kamejemukan bangsa Indonesia merupakan takdir dari Allah SWT.

Sebagai orang beragama dan beriman tentu saja kita harus percaya dengan hukum takdir sebagai bagian dari rukun Iman yang diyakini umat Islam.

Demikian dengan keberadaan bangsa Indonesia yang majemuk. Terdiri dari 17.504 pulau, lebih dari 260 juta penduduk dan 733 bahasa. Puspa ragam kemajemukan itu diikat oleh ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia juga merupakan salah satu takdir Allah SWT bagi bangsa Indonesia. Karena itulah jangan ada lagi yang mengingkari takdir Allah SWT tersebut.

Pada bagian lain Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr. Fauzan M. Pd menyebut bahwa sosok Ahmad Basarah bukanlah orang lain di lingkungan keluarga besar Muhammadiyah. Sebab, sejak cukup lama, sudah dikenal sebagai sosok yang sering menjembatani hubungan antara UMM dengan Jakarta dan juga antara PP Muhamadiyah dengan Bu Mega dan PDI Perjuangan.

“Pak Basarah ini bukan orang lain. Pak Basarah ini keluarga kita sendiri dan telah diputuskan menjadi staf pengajar di Paska Sarjana UMM,” jelas rektor UMM tersebut.

Pewarta: Jaka Sugiyanta
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Para alumni perguruan tinggi di Sumsel deklarasi dukung Prabowo-Sandi

Ekonom Rizal Ramli (kanan) memberikan sambutan pada deklarasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi se-Sumsel untuk Prabowo-Sandi di Palembang, Sumsel, Minggu (31/3). Pada deklarasi tersebut Rizal Ramli menyatakan dukungannya untuk capres-cawapres nomer urut 02 Prabowo-Sandi. ANTARA FOTO/Feny Selly/nz (ANTARA FOTO/FENY SELLY)

Palembang (ANTARA) – Ribuan alumni dari berbagai perguruan tinggi di Palembang, Sumatera Selatan menggelar deklarasi dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 17 April 2019.

Deklarasi dukungan kepada pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 itu dipimpin koordinator presidium alumni perguruan tinggi Bambang Mulyo, di gedung serbaguna kawasan Jalan Bambang Utoyo Palembang, Minggu.

Dalam deklarasi itu para alumni dari perguruan tinggi swasta dan negeri yang ada di Sumsel, Pulau Jawa dan daerah lainnya itu membacakan pernyataan sikap mendesak capres dan cawapres 02 yang didukung jika terpilih melakukan upaya perbaikan kondisi bangsa ke arah yang lebih baik.

Kemudian mendorong upaya penegakkan hukum yang tidak diskriminatif dan kerukunan umat beragama.

Membangun ekonomi kerakyatan, meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) serta terlaksananya pemerintahan yang bebas dari tindak pidana korupsi

Mendorong lahirnya kepemimpinan yang kuat, kompeten, membawa nama baik bangsa dan negara dalam kancah pergaulan internasional

Alumni perguruan tinggi yang ada di Sumsel mendukung terjadinya perubahan kepemimpinan nasional secara konstitusional melalui Pemilu 17 April 2019.

Setelah membacakan pernyataan sikap alumni perguruan tinggi dari berbagai universitas, sekolah tinggi, dan akademi itu, kegiatan deklarasi dukungan kepada capres dan cawapres 02 dilanjutkan bincang-bincang dan orasi politik dengan menghadirkan tokoh nasional DR Rizal Ramli dan Lieus Sungkharisma.

Sementara Ketua Panitia Deklarasi tersebut, Yuswar Kaliwarang mengatakan ribuan alumni perguruan tinggi dari 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumsel berkumpul dan melakukan deklarasi mendukung pasangan Prabowo-Sandi menjadi presiden dan wapres periode 2019-2024.

Deklarasi itu sebagai wujud kebulatan tekad alumni perguruan tinggi untuk memenangkan Prabowo- Sandi.

Sedangkan bincang-bincang dan orasi politik tokoh nasional Rizal Ramli pada kegiatan deklarasi itu bertujuan untuk memotivasi para alumni perguruan tinggi agar bisa berkiprah lebih besar lagi untuk memajukan bangsa dan negara serta mewujudkan Indonesia adil dan makmur, kata Yuswar.

Pilpres 2019 diikuti dua capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi ngopi bareng di Manado

Capres Jokowi ngopi bareng di Kopi Djarot KOta Manado, Minggu (31/3/2019) malam. ANTARA (Agus Salim)

Manado (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dalam kunjungannya ke Kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu, menyempatkan mencicipi kopi di salah satu lokasi daerah itu.

Begitu tiba di lokasi, capres petahana itu disambut warga yang ingin bersalaman dan berswafoto.

Jokowi tiba di Kopi Djarot yang terletak di Jalan Roda Kota Manado sekitar pukul 22.00 Wita.

Capres Jokowi tampak menikmati minuman berwarna coklat dalam gelas.

Dalam kesempatan itu capres Jokowi didampingi antara lain Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Setelah menikmati minum kopi bersama di kedai kopi Djarot, capres Jokowi meninggalkan lokasi itu sekitar pukul 23.10 Wita.

Jokowi langsung menuju hotel tempat menginap selama kunjungannya di Kota Manado. Jokowi menginap di salah satu hotel di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon yaitu nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno.

Baca juga: Emil Dardak nilai Jokowi jalankan pekerjaan dengan tulus

Baca juga: Presiden Jokowi diminta relokasi perumahan BTN Gajah Mada

Baca juga: Presiden prihatin praktik politik tak sesuai etika Indonesia

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Hidayat ingatkan pemilu jangan dijadikan ajang adu domba

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan semua pihak agar pemilu tidak dijadikan ajang adu domba untuk memecah belah warga bangsa, lantaran berbeda pilihan. Foto humas MPR

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan semua pihak agar pemilu tidak dijadikan ajang adu domba untuk memecah belah warga bangsa, lantaran berbeda pilihan.

“Ada yang menyatakan bahwa Pemilu kali ini bukan Pemilu biasa, tetapi Pemilu antara yang pro Pancasila melawan yang mendukung Khilafah. Ini jelas adu domba,” kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan, Sabtu (30/3/2019).

Sosialisasi diikuti sejumlah pengurus masjid, majelis taklim, ormas dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Lebih lanjut Hidayat, menjelaskan sebagian masyarakat termakan oleh kampanye negatif ini. Hal itu, karena ketidakpahaman mereka atas peran umat di dalam menyelamatkan Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI.

“Dikesankan, seolah-olah salah satu pihak adalah yang paling Pancasila. Sementara pihak satunya yang berupaya menjaga kepentingan umat Islam sebagai pihak pendukung khilafah dan karenanya anti Pancasila. Tentu saja ini salah,” tegas Hidayat.

Padahal, lanjut Hidayat, yang selama ini mengaku-aku paling Pancasila pun kerap tak terdengar keberpihakannya di saat ada persoalan bangsa yang menyangkut Pancasila.

“Sebut saja ketika puluhan aparat kita dari TNI dan Polri di Papua menjadi korban separatisme, tak terlihat pembelaannya. Teriak Aku Pancasila tapi biarkan separatisme. Aku Pancasila tapi protes ketika buku-buku komunis disita. Aku Pancasila tapi mendukung LGBT dan menuntut disahkan di Indonesia,” tandas Hidayat.

Karena itu, Hidayat menekankan, penting bagi umat islam untuk memahami Pancasila secara utuh agar tidak difitnah oleh pihak-pihak yang mengklaim diri mereka paling Pancasilais.

“Sikap suka mengklaim paling Pancasila ini sesungguhnya berakar pada Islamophobia. Maka umat harus mengimbanginya dengan tidak jadi Indonesia phobia. Pahami Pancasila dan peran umat Islam dalam menegakkannya serta menjaga keutuhan NKRI dalam sejaran Indonesia,” tandas Hidayat.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu deklarasi kesiapan pengawasan pemilu di tapal batas RI-PNG

Suasana upacara deklarasi sekaligus mengukuhkan kesiapan pelaksanaan pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura, Provinsi Papua di tapal batas RI-Papua Nugini (ANTARA News Papua/Musa Abubar).

Jayapura (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura, Provinsi Papua mendeklarasikan sekaligus mengukuhkan kesiapan pelaksanaan pemilu di tapal batas RI-Papua Nugini.

Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumsarwir kepada ANTARA di Jayapura, Minggu, mengemukakan deklarasi dan pengukuhan kesiapan Bawaslu Kota Jayapura dalam pelaksanaan pemilu di tapal batas RI-PNG itu digelar pada Sabtu (30/3) sore.

Upacara deklarasi dan pengukuhan itu diikuti oleh panitia pengawas pemilu (panwaslu) di lima distrik yang ada di Kota Jayapura.

Upacara deklarasi dipimpin Rinto Pakpahan, komisioner Bawaslu Kota Jayapura, selanjutnya Ronal Michael Manoa, komisioner Bawaslu Provinsi Papua selaku pembina upacara deklarasi.

Upacara itu ditandai dengan pembacaan deklarasi dan penyamatan pipa merah putih dan pin Bawaslu kepada perwakilan panwaslu.

Frans menjelaskan deklarasi di tapal batas timur Indonesia ini dilaksanakan dalam rangka meneguhkan bahwa Bawaslu Kota Jayapura, siap melaksanakan Pemilu 2019 di Kota Jayapura pada 17 April nanti.

“Kami melaksanakan ini tentu saja dengan memperhatikan dan menimbang bahwa kesiapan kami seluruh jajaran pengawas pemilu di Kota Jayapura telah dilantik dan telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) untuk mengawasi pelaksanaan pemilu,” katanya.

Dia mengatakan kelengkapan Bawaslu Kota Jayapura yakni mulai dari pengawas distrik yaitu PPD tingkat distrik, kemudian pengawas pemilu kelurahan kampung yang berjumlah 39 orang di Kota Jayapura, dan panitia pengawas pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Jayapura sebanyak 1.262 orang.

“Itu berarti seluruh Bawaslu Kota Jayapura siap melaksanakan pemilu di kota ini dalam hal mengawasi jalannya pemilu yang tentu saja yang menjadi harapan warga kota yaitu berjalan dengan jujur, adil, dan bermartabat, itu juga yang menjadi bagian dari acara deklarasi,” katanya.

Selain itu, kata dia, deklarasi itu juga sebagai tonggak Bawaslu Kota Jayapura berkomitmen siap mengawasi pemilu dengan baik, dan dengan integrasi yang tinggi.

Deklarasi ini juga, menurut dia, menjadi barometer, pemilu yang baik, menjadi contoh dan teladan, dimana pun akan dilihat, menjadi taruhan yang dilihat.

Momentum itu dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua, jajaran Gakumdu tingkat Kota Jayapura, Polresta Jayapura kota, Dandim, dan pihak kepolisian.

Pengawas distrik yang hadir dalam deklarasi berjumlah 15 orang yang terdiri dari tiga orang di Distrik Heram, tiga orang dari Distrik Abepura, tiga orang dari Distrik Jayapura Selatan, tiga dari Distrik Jayapura Utara dan tiga orang Distrik Muara Tami.

“Kemudian di masing-masing kelurahan/kampung, masing-masing dihadiri oleh satu orang pengawas kampung,” katanya.
 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Milenial #IniKerjaKu akan terus naikan elektabilitas Paslon 01

Salah satu kegiatan yang diselenggarakan wadah milenial @IniKerjaKu dengan menghadirkan tokoh-tokoh untuk berdialog dengan generasi muda mengenai sosok dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (ANTARA News/Ganet)

Jakarta (ANTARA) – Milenial yang tergabung dalam wadah #IniKerjaKu akan terus menaikan elektabilitas pasangan  Joko Widodo-Ma’ruf Amin menjelang Pemilu 17 April 2019.

“Kami akan mengerahkan seluruh jaringan milenial di Indonesia untuk mengajak pemilih muda ikut bergabung,” kataseorang pendiri #IniKerjaKu, Zack Sumendap di Jakarta, Minggu.

Menurut Zack, jaringan komunikasi milenial ini menggunakan sarana WhatsApp sehingga mudah untuk menghimpun guna menyelenggarakan kegiatan.

“Salah satu yang kami lakukan nonton bareng di sejumlah mall seperti Senayan City dan Lippo Kemang tujuannya mengajak pengunjung mali ikut mendukung pemenangan paslon 01,” kata Zack.

Selain itu juga menggelar berbagai kegiatan seperti menyelenggarakan pameran karya seniman pendukung Jokowi-Ma’ruf serta kelas-kelas untuk memberikan manfaat bagi generasi milenial.

“Terakhir kami menyelenggarakan kelas produksi film hanya dengan menggunakan ponsel pintar,” ujar Zack.

Zack juga mengatakan, melalui relawan yang tergabung dalam wadah ini juga terus memberikan edukasi kepada generasi muda yang masih mengambang agar ikut serta dalam Pemilu nanti.

“Kami dalam memberikan edukasi kepada masyarakat selalu menyampaikan hal yang positif terkait dengan kinerja Presiden Joko Widodo selama menjalankan pemeriintahanya,” ujar Zack.

Pihaknya juga merupakan wadah untuk melakukan klarifikasi terhadap berita-berita bohong dan kampanye hitam.

“Kami biasanya akan menyebar klarifikasi tersebut melalui media sosial dan WhatApp, biasanya sudah ada formatnya tinggal disebar melalui relawan milenial,” ujar dia.

Menurut Zack, untuk mengantisipasi penyebaran berita bohong dan kampanye hitam selama ini pihaknya tidak mengalami kesulitan karena anggota #IniKerjaKu merupakan milenial, beberapa di antaranya pengusaha startup yang tentunya akrab dengan hal-hal semacam ini.

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019