Keluarga siap menyambut pembebasan Abu Bakar Ba`asyir

Sukoharjo (ANTARA News) – Keluarga siap menyambut pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba`asyir yang rencananya pada pekan depan.

“Keluarga sangat bergembira dengan pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba`asyir. Ini merupakan nikmat besar yang harus kami syukuri,” kata putra Abu Bakar Ba`asyir, Abdul Rochim, di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu.

Abdul Rochim bersama keluarga merencanakan ada acara syukuran dengan mengundang para tetangga untuk merayakan pembebasan tersebut.

Menurut dia, kabar pembebasan pertama kali didengar oleh keluarga dari Yusril Ihza Mahendra, penasihat hukum pribadi Presiden RI Joko Widodo.

“Yusril sudah melakukan lobi kepada Presiden agar Ustaz dibebaskan. Alhamdulilah, kemarin beliau menyampaikan kepada kami proses berhasil. Presiden sudah menyetujui, tinggal menunggu pembebasan, kemungkinan Senin atau Selasa,” katanya.

Ia mengatakan bahwa status pembebasan tanpa syarat karena Abu Bakar yang saat ini berusia 81 tahun tersebut sudah melewati 2/3 masa tahanan.

“Ini merupakan bebas murni. Terkait dengan pembebasan ini beliau juga menyampaikan rasa syukurnya karena bisa kembali kepada keluarga,” katanya.

Usai pembebasan tersebut, Abu Bakar Ba`asyir akan tinggal di kediaman Abdul Rochim di kompleks Pondok Ngruki.

Aktivitas Abu Bakar Ba`asyir ke depan, menurut dia, akan lebih banyak beristirahat.

“Kondisi sudah tua sehingga kegiatan dakwah tidak seperti sebelumnya. Beliau akan banyak istirahat di rumah,” katanya.

Sementara itu, mengenai kesehatan ayahnya, Abdul mengatakan saat ini dalam kondisi cukup baik.

“Kaki beliau yang sebelumnya bengkak, saat ini sudah berkurang. Akan tetapi, masih sering kram dan pinggang sakit. Memang usia beliau sudah tua. Alhamdulillah, kesehatan beliau membaik dari sebelumnya,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komunitas santri deklarasikan Gerakan Nasional Anti Hoaks

Komunitas Santri, yakni Satri Milenial Center, Forum Santri Nasional, Master C19 Portal KMA, mendeklarasikan Gerakan Nasional Anti Hoaks, di Jalan Karapitan, Bandung, Sabtu, (19/1/2019). (ANTARA News/Riza Harahap)

Bandung (ANTARA News) –  Komunitas santri yang tergabung dalam, Santri Milenial Center,  Forum Santri Nasional, dan Master C19 Portal KMA,  melakukan deklarasi Gerakan Nasional Indonesia Anti Hoaks (Ganas-ITH), di Bandung, Sabtu.

Naskah deklarasi dibacakan putra KH Ma’ruf Amin, Ahmad Syauqi, ada pembukaan Warung Kopi Abah di Jalan Karapitan, Bandung, Sabtu.

Hadir pada kesempatan itu hadir calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, caleg Partai NasDem, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) IGK Manila, mantan Wakil Gubernus Jawa Barat, Nu’man Abdul Hakim, dan para relawan.

Naskah deklarasi yang dibacakan, Ahmad Syauqi, yang akrab disapa Gus Uki yakni:

1. Kami mendukung Indonesia sebagai negara anti hoaks
2. Kami sepakat memerangi hoaks sebagai musuh bersama Indo
3. Kami menjunjung tinggi Indo berbicara jujur dan bertutur santun
4. Kami berpegang teguh pada etika berkomunikasi dan penyebaran informasi ditengah masy dan bangsa Indo
5. Kami berjanji setia sebagai pelopor Gerakan Nasional Indonesia Anti Hoaks dimanapun kami berada.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Menag sebut efek Ba’asyir tidak sekuat dulu

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan) berfoto bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ketika menghadiri Indonesia Millennial Summit 2019 di Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, Sabtu (19/1/2019). (Fransiska Ninditya)

….Kita berpikir saja, orang setua beliau apa ya masih punya potensi untuk lalu kemudian menyebarkan ajaran-ajaran agama (radikal, red.) seperti itu.”

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan efek Abu Bakar Ba’asyir tidak sekuat dulu ketika masih menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme.

“Boleh jadi saya subyektif dalam memberikan penilaian, tapi saya berpandangan bahwa beliau tentu berbeda dengan lima atau 10 tahun yang lalu. Kondisinya sudah seperti itu. Kita berpikir saja, orang setua beliau apa ya masih punya potensi untuk lalu kemudian menyebarkan ajaran-ajaran agama (radikal, red.) seperti itu,” kata Lukman usai mengisi diskusi di acara Indonesia Millennial Summit 2019 di Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, Sabtu.

Selain itu, Lukman berkeyakinan bahwa aparat keamanan dan penegak hukum telah memiliki instrumen khusus untuk mengawasi gerak-gerik Ba’asyir ketika nanti sudah bebas.

“Aparat keamanan kita sudah jauh untuk memahami bagaimana dampak atau implikasi dari pembebasan itu. Mereka tentu memiliki instrumennya sendiri untuk bisa mengkalkulasi seberapa besar dampaknya,” katanya.

Kondisi usia dan kesehatan Ba’asyir yang semakin lemah, menurutnya, menjadi salah satu pertimbangan untuk membebaskan terpidana kasus terorisme itu.

Sebagai Menag, Lukman mengatakan sudah saatnya masyarakat memaafkan Ba’asyir atas segala kesalahan yang dia perbuat di masa lalu.

“Sebagai Menteri Agama, saya bertitik tolak dari pemahaman agama yang mengajarkan untuk lebih mengedepankan maaf kepada siapa pun mereka yang pernah melakukan kesalahan atau kekhilafan; apalagi kepada orang yang sudah tua,” ujarnya.

Kabar pembebasan Abu Bakar Ba’asyir muncul pertama kali dari penasihat hukum pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra.

Dalam unggahan di akun Instagram @yusrilihzamhd, Yusril mengatakan Presiden berpendapat bahwa Ba’asyir harus dibebaskan karena pertimbangan kemanusiaan. Namun, kata Yusril, Ba’asyir enggan menandatangani surat pernyataan untuk setia kepada Pancasila apabila dibebaskan.

“Syarat untuk bebas bersyarat itu antara lain setia pada Pancasila, Ustadz Abu katakan ‘saya tidak mau teken lebih baik saya tetap saja dalam penjara sampai berakhir’. Ini lah materi masalahnya,” kata Yusril saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Terkait akan hal itu, Yusril pun telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan menurutnya telah dicapai kesepakatan untuk mengganti syarat “setia kepada Pancasila” itu menjadi “taat kepada Islam” saja.

“Bagaimana kalau kita lunakkan syaratnya? Pak Abu sudah bilang kalau memang harus taat pada Pancasila, Pancasila itu sejalan dengan Islam kenapa tidak taat pada Islam saja? Ya sudah dia taat pada Islam, Pak Jokowi bilang ‘ya sudah lanjutkan saja, saya akan ambil keputusan segera’,” ujar Yusril.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Yusril berikan alasan Presiden perlu “turun tangan” soal Ba’asyir

Pengacara Yusril Ihza Mahendra (tengah) saat memberikan keterangan pers soal pembebasan Abu Bakar Ba’asyir di Jakarta, Sabtu (19/1/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA News) – Pengacara Yusril Ihza Mahendra memberikan alasan soal Presiden Joko Widodo perlu “turun tangan” terkait pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir. 

Untuk diketahui, Abu Bakar Ba’asyir sudah berhak memperoleh pembebasan bersyarat karena sudah lebih 2/3 menjalani masa putusan pidananya. Artinya, Abu Bakar Ba’asyir berhak menerima pembebasan bersyarat pada 13 Desember 2018.

“Karena syarat untuk pembebasan bersyarat itu diatur antara lain Peraturan Menteri setia pada Pancasila, UUD 45, macam-macam kalau tidak diteken ya tidak bisa keluar,” kata Yusril saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Namun, Abu Bakar Ba’asyir menolak untuk menandatangani syarat setia pada Pancasila tersebut.

Oleh karena itu, lanjut Yusril, Presiden pun mengambil alih karena punya kebijakan soal pembebasan Abu Bakar Ba’asyir tersebut.

“Artinya, dia kesampingkan Peratuan Menteri. Peraturan Menteri itu dari segi hukum itu adalah aturan kebijakan karena aturan kebijakan yang tertinggi, pengambil kebijakan ya Presiden. Kalau Presiden mengesampingkan ya sudah selesai itu,” ucap Yusril.

Selain itu, kata Yusril, pertimbangan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir dari Presiden adalah pertimbangan kemanusiaan dan penghormatan kepada seorang ulama yang sedang sakit.

“Andai kata misalnya beliau itu dihukum mati, Presiden berhak memberikan remisi. Hukuman mati itu bisa diubah jadi hukuman seumur hidup dengan remisi Presiden. Kalau dihukum seumur hidup bisa diremisi istimewa oleh Presiden diubah jadi 20 tahun,” ucap Yusril.

Untuk diketahui, Yusril sebelumnya telah melaporkan kepada Presiden, salah satunya soal penolakan setia pada Pancasila tersebut. 

Ia pun mengatakan kepada Presiden untuk mencari jalan keluar bersama pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir tersebut.

“Pak Jokowi katakan ‘saya setuju ini demi kemanusiaan harus kita cari jalan keluarnya mengingat usia yang sudah lanjut dan penyakit. Yang kedua, saya tidak tega dan tidak mau melihat ada ulama lama-lama di dalam penjara’,” ucap Yusril.

Akhirnya, kata Yusril, disepakati akan dilunakkan syaratnya.

“Bagaimana kalau kita lunakan sayaratnya? Pak Abu sudah bilang kalau memang harus taat pada Pancasila, Pancasila itu sejalan dengan Islam kenapa tidak taat pada Islam saja? Ya sudah dia taat pada Islam, Pak Jokowi bilang ‘ya sudah lanjutkan saja, saya akan ambil keputusan segera’,” ungkap Yusril.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Dahnil: Prabowo larang Sandi sebut kasus Novel

Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak. ANTARA News/Susylo Asmalyah

Prabowo itu begitu, nice boy…”

Jakarta (ANTARA News) – Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo melarang Sandiaga menyebut kasus penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan, dalam debat capres Kamis (17/1).

“Jadi pada saat itu memang Sandi ingin menyampaikan kasus Novel tetapi Prabowo bilang tahan dulu,” kata Dahnil di Jakarta, Sabtu.

Dahnil mengatakan Prabowo tidak ingin mempermalukan Jokowi terkait kasus Novel karena memang ada banyak hal yang rumit dalam kasus itu.

Menurut dia, Prabowo merupakan pribadi yang baik sehingga tidak mau mengungkit-ungkit kesalahan orang atau tidak langsung menyerang.

“Prabowo itu begitu, nice boy, dia tidak mau mengungkit-ungkit kesalahan orang, tidak langsung menyerang,” ujarnya.

Dia mengatakan kasus penyerangan Novel akan menjadi fokus diselesaikan secara tuntas jika Prabowo-Sandi terpilih menjadi capres-cawapres.

Menurut dia, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) akan dibentuk Prabowo-Sandi untuk mempercepat penyelesaian kasus Novel.

“Dan jangan lupa, ada saya dan Bambang Wijojanto disana untuk mengawal kasus Novel,” katanya.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

JK: Bedasarkan jajak pendapat, milenial prediksi Jokowi-Ma’ruf menang pilpres

Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) memberikan sambutan dalam acara Indonesia Millennial Summit 2019 di Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, Sabtu (19/1/2019). (Fransiska Ninditya)

Ini bukan kampanye, hanya membaca data yang dikeluarkan.”

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jusuf Kalla mengatakan berdasarkan jajak pendapat lebih banyak milenial memprediksi pasangan Jokowi-Ma’ruf akan menang dalam pilpres pada 17 April mendatang.

“Saya sekilas membaca bahwa generasi milenial dalam pemilu yang akan datang lebih banyak memilih nomor 01. Ini bukan kampanye, hanya membaca data yang dikeluarkan,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Indonesia Millennial Summit 2019 di Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, Sabtu.

Menurut JK, pengaruh hasil jajak pendapat tersebut antara lain disebabkan oleh kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua TKN.

“Itulah kenapa yang jadi ketua kampanye nasional itu Erick, ini pengaruh Erick ini kan. Artinya lebih mantap kelihatannya generasi muda ini,” kata JK.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Cawapres Sandiaga Uno mengatakan pilihan politik kaum milenial bisa berubah, apalagi setelah melihat debat perdana capres-cawapres pada Kamis (17/1) lalu.

Sandi mengatakan berdasarkan penelitian internalnya, kalangan milenial menilai cara penyampaian debat Prabowo dan dirinya bisa diterima dengan baik.

“Mereka memiliki pandangan bahwa secara kemampuan untuk menyampaikan, Pak Prabowo dan saya bisa diterima dengan baik. Dan secara konten, mereka melihat ada perbedaan, diferensiasi, daripada pendekatan kami,” kata Sandi.

Untuk menarik suara milenial, mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu mengatakan di sisa masa kampanye timnya akan meningkatkan pendekatan kepada para generasi muda.

“Para milenial akan menentukan pilihannya pada saat akhir, (maka) kita harus tingkatkan ‘engagement’ dengan mereka,” katanya.

Dalam acara Indonesia Millennial Summit 2019 di Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, Sabtu, para peserta Summit dipersilakan untuk mengikuti jajak pendapat dengan menentukan pilihan mereka terkait siapa yang akan menang dalam Pilpres 2019.

Peserta yang hadir dipersilakan untuk menempelkan stiker merah pada satu di antara dua lingkaran representasi pasangan capres-cawapres. Hingga Sabtu siang, pukul 13.00 WIB, lingkaran Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapat lebih banyak stiker dibandingkan lingkaran Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Peserta jajak pendapat menempelkan stiker terkait siapa yang akan memenangkan Pilpres 2019 di acara Indonesia Millennial Summit 2019 di Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, Sabtu (19/1/2019). (Fransiska Ninditya)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin klaim menang telak debat capres

Diskusi bertajuk “Panggung Dramartugi Debat Capres”, di Jakarta, Sabtu. (ANTARA News/Imam Budilaksono)

… Prabowo secara psikologis terganggu namun penilaian diserahkan kepada masyarakat…

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Direktur Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Benny Rhamdani, mengklaim calon presiden nomor urut 02, Joko Widodo, menang telak saat debat perdana calon presiden-wakil presiden, Kamis (17/1).

Ia menilai calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, hanya menyampaikan hal-hal yang teoritis dan retoris.

“Sementara Jokowi yang tampil sebagai capres petahana menyampaikan semua keberhasilan dia dalam pemerintahan periode pertama,” kata dia, dalam diskusi bertajuk “Panggung Dramaturgi Debat Capres”, di Jakarta, Sabtu.

Hingga saat ini, Jokowi sudah empat tahun tiga bulan menjadi presiden sementara Prabowo belum pernah.

Ia menilai, dalam debat itu Jokowi memberikan fakta empiris terkait keberhasilan pemerintahan selama empat tahun lebih dan Prabowo hanya memberikan harapan dan pemaparannya utopis.

Karena itu menurut dia, dalam debat itu Jokowi sangat percaya diri dan habis-habisan dalam debat tersebut dan di sisi lain, mereka katakan Prabowo cenderung gugup. 

“Prabowo secara psikologis terganggu namun penilaian diserahkan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menilai Prabowo tahu bahwa Jokowi adalah orang yang pernah mengalahkan dia lima tahun lalu pada Pemilu 2014, sehingga Prabowo pun jadi tidak percaya diri.

“Makanya dia akan grogi, apa yang ada yang di kepala dia tidak akan mengalir. Kami yakin 5-0 skor kemenangan untuk Jokowi dan ini akan berpengaruh pada Pilpres nanti,” katanya.

Politisi Partai Hanura itu menargetkan debat calon presiden mampu dimaksimalkan sehingga berdampak elektoral kepada Jokowi-Ma’ruf.

Selain itu menurut dia, debat publik merupakan pendidikan politik dengan menyampaikan gagasan dan ide bukan informasi bohong atau hoaks dan menyudutkan Jokowi dengan kasus-kasus yang dibebankan kepada dia.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Khofifah: JKSN bergerak ke Jateng demi menangkan Jokowi-Ma`ruf

Arsip Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak memberikan keterangan pers di posko kediamannya di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/6/2018). Khofifah memberikan pernyataan sikap atas hasil perhitungan cepat lembaga survei yang mengunggulkan pasangannya atas pasangan nomor urut dua Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno pada Pilgub Jawa Timur 2018. (ANTARA FOTO/Moch Asim)

Surabaya (ANTARA News) – Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) yang digagas dari Jawa Timur mulai bergerak ke wilayah Jawa Tengah demi memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) – Ma`ruf Amin.

Ketua Dewan Pengarah JKSN Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan di Surabaya, Sabtu, mengatakan deklarasi mendukung pasangan Jokowi – Ma`ruf dari kalangan santri dan kiai di wilayah Jawa Tengah sebelumnya pernah digelar di Semarang pada 18 November 2018.

“Waktu itu di Semarang adalah deklarasi akbar mendukung Jokowi-Ma`ruf untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah,” katanya.

Setelah deklarasi di Semarang tersebut, JKSN bergerak mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi-Ma`ruf di wilayah pantai utara Jawa Barat.

Kini, Gubernur Jawa Timur terpilih periode 2019 – 2024 itu menyatakan perlu kembali ke Jawa Tengah untuk mendeklarasikan di tingkat daerah, yang dimulai dari Kabupaten Wonosobo pada 17 Januari lalu.

“Kami mengajak masyarakat Wonosobo, khususnya warga Nahdlatul Ulama, untuk membulatkan tekad dan mengeraskan perjuangan dalam memenangkan Pak Jokowi,” katanya.

Jokowi, lanjut Khofifah, meski bukan santri, telah berkomitmen menjaga “Ahlusunnah wal Jamaah”.

“Beliau tidak lupa dengan ulama dan kiai. Apalagi beliau saat ini menggandeng seorang ulama besar yang berakhlakul karimah untuk membantu memimpin bangsa Indonesia, yaitu Kiai Ma`ruf Amin,” ujarnya.

Dewan Penasihat JKSN KH Asep Saifuddin Chalim menandaskan masyarakat Wonosobo pernah berkontribusi besar memenangkan Jokowi saat berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) di Pilpres 2014.

Dia mencatat Jokowi-JK ketika itu meraup 296.386 suara atau 63,66 persen dari total 465.595 suara sah. Sedangkan Prabowo Subianto yang di Pilpres 2014 berpasangan dengan Hatta Rajasa meraih 169.209 suara atau 36,64 persen.

“Kami ingin masyarakat Wonosobo kembali membangun komitmen dan tekad untuk memenangkan Jokowi – Ma`ruf di Pilpres 2019,” katanya.

Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, itu menargetkan Jokowi-Ma`ruf pada Pilpres kali ini bisa meraup 90 persen suara dari masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Selain Wonosobo, lanjut dia, JKSN akan terus bergerak ke daerah kabupaten/ kota lainnya di wilayah Jawa Tengah untuk mendeklarasi dukungan terhadap pasangan Jokowi-Ma`ruf.

Jokowi – Ma`ruf akan berkontestasi di Pilpres 2019 melawan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto, yang berpasangan dengan Sandiaga Uno, yang dijadwalkan berlangsung pada 17 April mendatang.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Sandiaga Uno katakan politisi harus otentik-relevan tarik perhatian milenial

Dokumentasi calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, memijat calon presiden, Prabowo Subianto (kiri), saat jeda debat perdana calon presiden 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat itu mengangkat tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).

… data kami, 50 persen millenial ini tidak suka politik. Ini menjadi tantangan bagi para politisi bagaimana menarik para millenial ini…

Jakarta (ANTARA News) – Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengatakan, seorang politisi harus memiliki tiga hal, yakni pandai berbicara (memberi artikulasi), otentik, dan relevan saat berbicara untuk menarik perhatian atau ketertarikan kaum muda alias milenial.

“Di data kami, 50 persen millenial ini tidak suka politik. Ini menjadi tantangan bagi para politisi bagaimana menarik para millenial ini,” kata dia, dalam diskusi di Indonesia milenial Summiot 2019 yang diselenggarakan IDN Times, di Jakarta, Sabtu.

Terkait memberi artikulasi dan otentik, dia mengataka,  politisi harus bisa menjabarkan secara jelas dalam waktu yang sangat pendek hal-hal yang menjadi pesan-pesan kunci.

“Agar milenial tertarik, politisi harus articulate, dan otentik juga relevan,’ tuturnya.

Ia menuturkan, dalam menentukan pilihan politik –di antaranya seperti pada pemilihan presiden dan wakil presiden– kaum milenial melakukan itu tidak di awal karena mereka menunggu hingga akhirnya menjatuhkan pilihan.

Sandiaga menuturkan, jika politisi tidak berbicara isu-isu yang relevan, maka kaum milenial tidak akan tertarik. Oleh karena itu, politisi harus berbicara sesuatu yang terbaru, seru dan sedang viral bagi kaum milenial serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan bangsa Indonesia.

Menurut dia, kaum milenial harus memahami atau akrab dengan dunia politik karena masa depan bangsa ditentukan politik sekarang ini.

Oleh karena itu, masyarakat termasuk kaum milenial, diharapkan menjadi pemilih yang cerdas saat menjatuhkan pilihan pada pemilihan presiden dan wakil presiden ataupun pemilihan kepala daerah.

Indonesia Millennial Report atau Laporan Milenial Indonesia 2019 dari IDN Times menyebutkan ada 63, 4 juta anak muda alias milenial atau sekitar 24 persen populasi Indonesia. Generasi yang berada di kisaran usia 20 hingga 35 tahun ini merupakan pemimpin-pemimpin masa depan bangsa. 

Laporan itu juga mengatakan, 76,3 persen generasi muda alias kaum milenial optimistis terhadap kondisi politik Indonesia setahun ke depan.

Namun, hanya 23,4 persen dari mereka yang mengikuti berita dan isu-isu politik. 

“Hanya satu dari empat (milenial) yang mengikuti berita terkini atau berita politik,” tutur pendiri sekaligus Chief Operating Officer IDN Times, William Utomo.

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Yusril koordinasi dengan Presiden soal Ba’asyir tolak setia pada Pancasila

Pengacara Yusril Ihza Mahendra (tengah) saat memberikan keterangan pers soal pembebasan Abu Bakar Ba’asyir di Jakarta, Sabtu (19/1/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA News) –  Pengacara Yusril Ihza Mahendra mengungkap dirinya berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Ustadz Abu Bakar Ba’asyir yang menolak menandatangani setia pada Pancasila.

Yusril menjelaskan soal Abu Bakar Ba’asyir yang tidak mau menandatangani syarat untuk bebas bersyarat, salah satunya soal setia pada Pancasila.

“Syarat untuk bebas bersyarat itu antara lain setia pada Pancasila, Ustadz Abu katakan ‘saya tidak mau teken lebih baik saya tetap saja dalam penjara sampai berakhir’. Ini lah materi masalahnya,” kata Yusril saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Menurut Yusril, saat dirinya mengunjungi Lapas Gunung Sindur Bogor pada Jumat (18/1), Abu Bakar Ba’asyir juga mengatakan hal yang sama. 

“Pak Yusril ‘saya kalau disuruh bebas bersyarat suruh tanda tangani setia pada Pancasila saya tidak akan tanda tangani. Saya hanya setia kepada Allah saya hanya patuh pada Allah, dan saya tidak akan patuh pada selain itu”, kata Yusril merujuk pada pernyataan Abu Bakar Ba’asyir.

Ia pun kembali mengatakan kepada Abu Bakar Ba’asyir bahwa Pancasila itu merupakan falsasah negara kita dan sepanjang ditafsirkan sesuai dengan premis-premis Islam maka Pancasila sejalan dengan Islam.

“Ya kalau Pancasila sejalan dengan Islam kenapa tidak patuh kepada Islam-nya saja”, kata Yusril menirukan kembali jawaban Abu Bakar Ba’asyir.

Terkait pembicaraan tersebut, Yusril pun kemudian melaporkan kepada Presiden Jokowi, salah satunya soal setia pada Pancasila tersebut. 

“Dari pembicaraan itu saya lapor ke Pak Jokowi, pada waktu ada pertemuan di Djakarta Theater menjelang debat. Saya Bilang Pak Jokowi ‘saya sudah ketemu Pak Abu saya bilang keadaan beliau ini maklumlah lah sudah uzur, sakit’,” kata Yusril.

Ia pun mengatakan kepada Presiden untuk mencari jalan keluar bersama pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir tersebut.

“Pak Jokowi katakan ‘saya setuju ini demi kemanusiaan harus kita cari jalan keluarnya mengingat usia yang sudah lanjut dan penyakit. Yang kedua, saya tidak tega dan tidak mau melihat ada ulama lama-lama di dalam penjara’,” ucap Yusril.

Akhirnya, kata Yusril, disepakati akan dilunakkan syaratnya.

“Bagaimana kalau kita lunakkan sayaratnya? Pak Abu sudah bilang kalau memang harus taat pada Pancasila, Pancasila itu sejalan dengan Islam kenapa tidak taat pada Islam saja? Ya sudah dia taat pada Islam, Pak Jokowi bilang “ya sudah lanjutkan saja, saya akan ambil keputusan segera”, ungkap Yusril.

Presiden pun meminta agar Yusril berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KH Ma’ruf Amin janji kasih lebih banyak kontribusi

Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin (tengah), dan tokoh senior masyarakat Sunda, Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Solihin GP (kanan), pada silaturahmi dengan tokoh masyarakat Sunda, di Bandung, Sabtu (19/1/2019). (ANTARA News/Riza Harahap)

Bandung (ANTARA News) – Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, berjanji akan berkontribusi maksimal pada pembangunan nasional, khususnya Jawa Barat, jika terpilih sebagai wakil presiden periode 2019-2024.

“Kalau saya terpilih sebagai wakil presiden, saya akan berkontribusi lebih maksimal untuk masyarakat Jawa Barat, jangan sampai mengecewakan orang Sunda yang sudah memilih,” katanya, di Bandung, Sabtu.

KH Ma’ruf Amin mengucapkan itu menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri silaturahmi dengan tokoh masyarakat Sunda di Hotel Horison, Bandung, Sabtu. Pada silaturahmi itu dia mendapatkan penghargaan sebagai tokoh masyarakat Sunda, yang ditandai dengan pemberian keris kujang dan kain sorban.

Jawa Barat, bersama Jawa Tengah dan Jawa Timur, merupakan “lumbung suara” untuk Pemilu dari masa ke masa karena jumlah pemilih di sana sangat mendominasi jumlah pemilih di tingkat nasional.

Ketika ditanya bagaimana tindak lanjut dari pemberian penghargaan itu, dia katakan, hal itu akan menjadi tanggung jawabnya sebagai orang Sunda yang diberikan penghargaan sebagai tokoh masyarakat Sunda.

Namun, pada sisi lain, dia mendorong masyarakat Sunda, untuk memilih dan memenangkan pasangan petahana pada Pemilu 2019. 

Pada kesempatan tersebut, Kiai Ma’ruf juga mengatakan, dengan dukungan masyarakat Sunda, dia optimistis dapat memenangkan Pemilu Presiden 2019 di Jawa Barat, minimal 60 persen.

“Pasangan yang mendampingi calon presiden Jokowi adalah orang Sunda, karena itu pasangan capres-cawapres 01, harus menang di Jawa Barat,” katanya.

Sementara itu, tokoh senior masyarakat Jawa Barat, Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Solihin GP, mengatakan, pasangan Jokowi-Ma’ruf sama-sama orang hebat. “Mereka adalah pemimpin yang hebat. Mereka bukan cuma bicara, tapi bekerja dan terbukti dari karya-karyanya. Fakta telah membuktikan,” katanya.
 

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Parpol koalisi bahu membahu menangkan Jokowi-Ma’ruf di DKI

Jakarta (ANTARA News) – PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan partai politik koalisi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk memenangkan pasangan itu di DKI Jakarta.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat Safari Kebangsaan V di Jakarta, Sabtu, mengatakan untuk DKI Jakarta merangkul Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Zaman Pak Harto, Jakarta itu PPP. Dengan demikian kerja sama dengan PPP, Golkar, akan dilakukan. Bagi kami, yang penting Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin yang utama di Jakarta,” kata Hasto.

Hal itu dinilai penting untuk dilakukan karena kantong-kantong pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Jakarta banyak dan tidak mungkin digarap PDI Perjuangan sendiri.

Koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf, ujar Hasto, akan semakin intens melakukan gerakan teritorial, dari pintu ke pintu menemui masyarakat.

Tanggapan masyarakat dari kegiatan itu akan dipantau dan dievaluasi untuk menentukan langkah pemenangan selanjutnya.

“Berdasarkan survei hari ini elektabilitas Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf di Jakarta melampaui tujuh persen di atas Pak Prabowo. Kita lihat nanti. Tidak tahu setelah tari-tarian itu di debat, mungkin akan bertambah,” kata Hasto.

Sementara untuk elektabilitas PDI Perjuangan, Hasto mengaku pihaknya yakin cukup tinggi melihat Pemilu 2014.

Ada pun Sabtu-Minggu, PDI Perjuangan akan melakukan Safari Kebangsaan V menyusuri berbagai wilayah dan mengunjungi masyarakat di seluruh wilayah Jakarta.

Baca juga: Makam Pangeran Jayakarta tujuan pertama Safari Kebangsaan V

Baca juga: Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf di sejumlah daerah di Sumut ditargetkan 65 persen

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Perludem: debat capres tidak elaborasi visi-misi paslon

Diskusi bertajuk “Panggung Dramartugi Debat Capres”, di Jakarta, Sabtu. (Imam Budilaksono)

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Eksekutif Perludem, Titik Anggraeni menilai debat publik capres-cawapres pada Kamis (17/1) tidak berhasil mengelaborasi visi-misi dan program prioritas masing-masing pasangan calon.

“Penilaian kami debat tersebut hambar, di luar ekspektasi meskipun sudah diduga sejak awal,” kata Titik dalam diskusi di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan seharusnya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan panelis bisa mengelaborasi visi-misi, program dan tawaran gagasan yang akan dilakukan masing-masing paslon terkait hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Menurut dia, seharusnya pertanyaan yang sudah diberikan beberapa hari jelang debat kepada paslon, dapat dimanfaatkan untuk lebih memaparkan visi-misi dan program ke depan.

“Elaborasi dari isu tidak banyak yang muncul, ekspektasi kita terlalu besar karena empat tema terlalu banyak dari waktu terbatas yang disediakan,” ujarnya.

Dia menilai ada dua sebab mengapa elaborasi tersebut tidak berjalan yaitu faktor desain debat dan faktor masing-masing paslon.

Titik mengatakan tidak mungkin format yang bagus namun di sisi lain paslon enggan mengelaborasi visi-misi dan program.

“Debat merupakan pendalaman visi-misi sehingga tergantung paslon, kalau datar maka debat hambar,” katanya.

Titik juga menilai pertanyaan-pertanyaan panelis tidak lebih tajam dari pertanyaan yang disampaikan paslon. Dia mengatakan pertanyaan para penelis masih terlalu umum padahalnya seharusnya lebih tajam dan aktual.

“Pertanyaan panelis kurang tajam, misalnya saya ingin tahu terkait penguatan KPK, apakah dilakukan melalui regulasi, kelembagaan maupun personil didalamnya.
Pertanyaan panelis kurang tajam,” katanya.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

KPU tak lagi bocorkan kisi-kisi debat

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan memberikan pemaparan kepada media pada acara diskusi bertajuk “Ngopi-Ngopi Yukk.. Ngobrolin Pemilu” di gedung KPU, Jakarta, Selasa (30/10/2018). Diskusi tersebut membahas mengenai berbagai hal berkaitan dengan kampanye Pileg dan Pilpres. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/kye.
)

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak lagi memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada kedua kandidat pasangan capres-cawapres pada pelaksanaan debat pilpres kedua yang diselenggarakan pada 17 Februari mendatang.

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk evaluasi KPU terhadap pelaksanaan debat perdana pada Kamis (17/1) lalu, yang dinilai tidak memuaskan harapan publik.

“Salah satu yang dievaluasi adalah terkait isu pemberitahuan abstraksi kisi-kisi soal kepada kandidat. KPU RI berupaya mengartikulasikan harapan publik, sehingga untuk debat berikutnya abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada kandidat,” kata Wahyu dalam pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.

Wahyu menambahkan dengan ditiadakannya pemberian bocoran kisi-kisi pertanyaan tersebut, diharapkan pelaksanaan debat pilpres dapat berjalan lebih baik dari debat perdana.

“Debat capres-cawapres pertama, dengan tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Sebagai pelayan publik dalam bidang kepemiluan, KPU terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat,” kata Wahyu.

Kebijakan KPU yang sebelumnya memberikan bocoran kisi-kisi pertanyaan debat kepada tim sukses kandidat mendapat penolakan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah kelompok masyarakat.

Wapres mengatakan pemberian kisi-kisi pertanyaan tidak layaknya seperti debat capres-cawapres, melainkan lebih menyerupai bimbingan belajar bagi pelajar yang akan mengikuti ujian.

Wapres JK menyarankan KPU untuk tidak memberikan bocoran soal kepada tim sukses masing-masing pasangan capres-cawapres, di sisa pelaksanaan empat debat ke depan.

“Jangan terlalu banyak bocoran soal. Bolehlah arahnya apa, tapi jangan terlalu (banyak bocoran) supaya lebih memberikan impact leadership,” kata Wapres JK usai menyaksikan nonton bareng debat capres di kediaman dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis malam.

Bocoran pertanyaan debat tersebut tidak dapat menjadi tolok ukur kemampuan masing-masing peserta Pilpres 2019 dalam mengatasi persoalan terkini.

“Kalau (pertanyaan) itu dibuka duluan, berarti yang menjawab itu tim, padahal yang mau diuji adalah yang bersangkutan, pribadi. Jadi (menurut) saya sendiri kurang pas untuk pertanyaan (diberikan) dulu, nanti dirapatkan oleh tim demi tim. Nanti akhirnya yang pantas jadi wapres ya tim itu,” ujar Wapres.

Pelaksanaan debat pilpres kedua akan diikuti kedua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, pada 17 Februari di Hotel Sultan, dengan mengusung tema energi, pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi menyaksikan siaran langsung debat pertama Pilpres 2019 di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan nonton bareng debat pertama di rumah dinasnya. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019