PB NU usulkan debat calon presiden di tempat terbuka

Pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo (ketiga kiri) dan KH Ma’ruf Amin (kiri), bersalaman dengan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan), usai debat perdana calon presiden, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat mengangkat tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

… debat berikutnya lebih rileks. Misalnya, dengan konsep ruang terbuka, seperti di tengah sawah…

Lombok Tengah, NTB (ANTARA News) – Sekretaris Jenderal PB NU, Helmy Faishal Zaini, mengusulkan debat calon presiden dan calon wakil presiden berikutnya bisa dilaksanakan di tempat terbuka.

“Kalau bisa debat berikutnya lebih rileks. Misalnya, dengan konsep ruang terbuka, seperti di tengah sawah,” ujar dia, usai membuka Konferensi Wilayah NU NTB di Pondok Pesantren Qomarul Huda, Bagu, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu.

Ia menilai, jika konsep debat calon presiden-wakil presiden di ruang terbuka maka dunia luar bisa tahu, bahwa alam Indonesia begitu indah. Tidak seperti pada debat pertama yang terkesan sangat monoton.

“Nanti bisa disorot dunia internasional, teryata alam Indonesia memang indah. Jadi debatnya bisa sambil minum kopi,” ucapnya.

Ia menyatakan, bila memungkinkan debat berikutnya bisa digelar di luar Jakarta, sehingga semua orang bisa mengerti dan memahami debat itu.

“Jadi untuk evaluasi ke depan, bagaimana debat berjalan rileks, tidak tegang. Kalau bisa digelar di tempat terbuka. Silakan, supaya masyarakat melihat,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Wali Kota Cirebon deklarasi dukung Jokowi-Ma`ruf Amin di Pilpres

Capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin tiba untuk mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat pertama yang diikuti pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo dan Sandiaga Uno tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras.

Cirebon (ANTARA News) – Nasrudin Azis, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Cirebon, Jawa Barat, dari Partai Demokrat secara mengejutkan mendukung pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma`ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Saya menyatakan siap mendukung dan memenangkan pasangan nomor urut 01, Ir H Joko Widodo dan Prof Dr KH. Ma`ruf Amin,” kata Azis di Cirebon, Sabtu.

Azis merupakan Wali Kota Cirebon yang diusung Partai Demokrat. Azis melakukan deklarasi dukungan di Hotel Verse Jalan Tuparev Cirebon.

Deklarasi itu dihadiri Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma`ruf Amin wilayah Jawa Barat Saan Mustofa dan Ketua Tim Pemenangan Jokowi di Kota Cirebon Edi Suripno.

Dalam deklarasi yang dibacakan sendiri oleh Azis, ia mendukung Jokowi-Ma`ruf Amin, karena dianggap sudah menjalankan pemerintahannya dengan baik dan pro rakyat.

“Saya mencermati, kepemimpinan Jokowi saat ini berpihak kepada kepentingan rakyat,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Azis, Jokowi juga telah berhasil melakukan pembangunan di segala bidang.

Dia juga menilai, Jokowi merupakan pemimpin yang religius yang berhasil menebar kedamaian dan menciptakan Islam yang rahmatan lil Alamin.

“Jokowi juga bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta merawat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.

Dengan pertimbangan itulah, Azis mengaku memantapkan dirinya, untuk mendukung Joko Widodo dan Ma`ruf Amin dan siap memenangkan di pemilihan presiden nanti.

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019

TKN tak keberatan KPU tak lagi beri kisi-kisi

Pasangan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (kanan), bersalaman dengan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, usai debat perdana calon presiden, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Salah satu moderator debat, Ira Koesno (kiri) menyaksikan adegan itu. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).


Jakarta (ANTARA News) – Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengaku tidak keberatan bila KPU tidak lagi memberikan kisi-kisi pertanyaan untuk pelaksanaan debat pilpres kedua yang diselenggarakan pada 17 Februari 2019.

“Apakah kisi-kisi dijabarkan tim kampanye atau KPU, kami selalu ikut aturan main dari KPU,” ujar Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto, di sela Safari Kebangsaan V, di Jakarta, Sabtu.

Terkait pengaruhnya pada performa pasangan calon dalam debat, dia menjanjikan akan ada kejutan dari KH Ma’ruf Amin dalam menyampaikan gagasan di debat selanjutnya.

Ia mengatakan posisi politik yang diambil Ma’ruf Amin adalah pendamping Jokowi sebagai calon presiden. Sedangkan dari sisi pengalaman dalam perdebatan, Ma’ruf Amin tidak perlu diragukan.

“Tidak hanya aspek fiqih keagamaan, tetapi juga kehidupan masyarakat. Apalagi pengalaman beliau sebagai anggota DPRD DKI masa gubernur Pak Ali Sadikin, sudah menggembleng beliau sejak muda,” tutur dia.

Terkait pengaruh debat pertama pada elektabilitas, dia menilai dari respon yang diterima, Jokowi-Ma’ruf dinilai memiliki ketegasan.

“Kami meyakini kalau kami melihat dengan mata hati, pikiran bening, maka Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf Amin dengan debat pertama elektabilitasnya akan mengalami kenaikan,” ucap dia.

Kebijakan yang diambil KPU itu sebagai bentuk evaluasi KPU terhadap pelaksanaan debat perdana pada Kamis (17/1) lalu, yang dinilai tidak memuaskan harapan publik.

Dengan ditiadakan pemberian bocoran kisi-kisi pertanyaan, diharapkan pelaksanaan debat pilpres dapat berjalan lebih baik dari debat perdana.

Baca juga: Ahok dipersilakan masuk PDI Perjuangan jika ingin

Baca juga: Parpol koalisi bahu membahu menangkan Jokowi-Ma’ruf di DKI

Baca juga: Makam Pangeran Jayakarta tujuan pertama Safari Kebangsaan V

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Sandiaga dorong pengembangan wirausaha santri

Cawapres Sandiaga Uno menghadiri kegiatan yang bertajuk Pemberdayaan Ekonomi Umat ala Milenials, Santri Melek Usaha di Jalan Jati Sari Besar, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (19/1/2019) petang. (ANTARA News/HO)

Sidoarjo (ANTARA News) – Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno mendorong pengembangan wirausaha kepada para santri supaya bisa menciptakan lapangan kerja secara mandiri di masa mendatang.

“Saya berharap bisa melihat santri pakai jas, kemudian memakai sarung dan berbisnis ke Dubai, ke Jeddah, Eropa,” katanya saat menghadiri kegiatan bertajuk Pemberdayaan Ekonomi Umat ala Milenials, Santri Melek Usaha di Jalan Jati Sari Besar, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu petang.

Dalam kegiatan yang digagas OK OCE, Barisan Kyai dan Santri Nadhliyin (BKSN) dan Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Umat itu Sandiaga  mengemukakan para peserta yang hadir dalam kegiatan ini juga diberikan pelatihan tentang pembuatan sabun cuci, yang diharapkan nantinya bisa membantu perekonomian masyarakat.

“Bagaimana ibu-ibu. Butuh modal Rp5.000 kemudian hasil pembuatan sabun cair ini bisa dijual Rp8.000. Kalau bisa buat sendiri, kenapa harus beli ke toko sebelah,” katanya.

Sandiaga mengatakan sudah saatnya Indonesia berjihad di bidang ekonomi karena jika dibiarkan terus, ekonomi sekarang ini kian memberatkan hidup masyarakat. Harga-harga melambung tinggi dan sulit mencari kerja.

Ia menjelaskan, Program Gerakan Ekonomi Rakyat (Gerak) One Kota atau Kabupaten One Center Enterpreneurship (OK OCE) sudah bergerak untuk mendampingi dan memberikan pelatihan kepada para santri.

“Gerak OK OCE bersama BKSN akan membuat santri melek usaha. Pengusaha adalah pikiran atau mind. Jika mereka terus diingatkan untuk menciptakan lapangan kerja, ketimbang mencari kerja, saya yakin 60 persen santri bisa menjadi santripreneur-santripreneur baru. Kami punya program magang untuk santri sampai ke luar negeri,” katanya.

Ia menambahkan, selain pengembangan ekonomi, potensi wisata juga bisa dikembangkan oleh para santri.

“Tidak hanya ekonomi halal yang bisa dikerjakan, wisata halal juga bisa dikembangkan dengan maksimal,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019

Sandiaga Uno kunjungi nelayan Sukolilo

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno (kiri) menyapa warga saat berkunjung ke Kampung Nelayan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (19/1/2019). Kunjungan tersebut dalam rangka dialog dan menyerap aspirasi para nelayan dan pelaku UMKM di kawasan itu. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.

Moeldoko apresiasi ketiadaan kisi-kisi debat capres

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) dan Menteri ESDM Ignasius Jonan berfoto bersama dalam acara Indonesia Millennial Summit 2019 di Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, Sabtu (19/1/2019). (Fransiska Ninditya)

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Moeldoko, mengapresiasi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak lagi memberikan bocoran kisi-kisi pertanyaan debat kepada peserta Pilpres.

“Ya lebih bagus, (jadi) lebih lepas saja bicara. Toh semuanya punya pengalaman mengelola negara dengan baik, khususnya Pak Jokowi ya. Bagi saya sih oke-oke saja,” kata Moeldoko usai menjadi pembicara diskusi di acara Indonesia Millennial Summit 2019 di Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, Sabtu.

Terkait evaluasi debat perdana, Moeldoko menjelaskan sikap cawapres Ma’ruf Amin yang irit bicara pada saat debat Kamis (17/1) lalu merupakan hal wajar.

Menurutnya, posisi cawapres memang sudah seharusnya tidak banyak bicara sehingga tidak “menenggelamkan” pasangan capresnya.

“Beliau sebagai (calon) wapres berposisi yang pas, bahwa memberikan porsi sebesar-besarnya kepada (calon) presiden. Saya pikir di situ bermain porsi, bermain bagaimana menjaga keseimbangan,” jelas mantan panglima TNI itu.

Sementara itu, KPU RI telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan debat capres-cawapres perdana. Hasil evaluasi tersebut, KPU menilai pelaksanaan debat perdana belum memuaskan, seperti kritikan dari sejumlah masyarakat.

KPU menilai kekurangan debat perdana tersebut antara lain disebabkan oleh kebijakan pemberian bocoran kisi-kisi pertanyaan kepada masing-masing kandidat paslon.

Oleh karena itu, KPU memutuskan untuk tidak lagi memberikan bocoran pertanyaan pada pelaksanaan debat berikutnya.

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk evaluasi KPU terhadap pelaksanaan debat perdana pada Kamis (17/1) lalu, yang dinilai tidak memuaskan harapan publik.

“Salah satu yang dievaluasi adalah terkait isu pemberitahuan abstraksi kisi-kisi soal kepada kandidat. KPU RI berupaya mengartikulasikan harapan publik, sehingga untuk debat berikutnya abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada kandidat,” kata Wahyu dalam pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.

Wahyu menambahkan dengan ditiadakannya pemberian bocoran kisi-kisi pertanyaan tersebut, diharapkan pelaksanaan debat pilpres dapat berjalan lebih baik dari debat perdana.

“Debat capres-cawapres pertama, dengan tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Sebagai pelayan publik dalam bidang kepemiluan, KPU terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat,” ujarnya.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

DPD minta KPU jalankan Putusan Bawaslu

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Benny Ramdani memberikan pernyataan pers usai menghadiri diskusi di Jakarta, Sabtu. (Imam Budilaksono)

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Benny Ramdani meminta KPU RI menjalankan Putusan Bawaslu yang meminta nama Oesman Sapta masuk dalam daftar caleg DPD RI.

Dia menduga ada konspirasi politik yang menjadi sebab Putusan Bawaslu itu tidak dijalankan KPU RI dan pencoretan nama Oesman Sapta dari daftar caleg DPD RI periode 2019-2024.

“Saya menduga ada konspirasi politik dan kekuatan politik tertentu yang ingin menghalangi Oesman duduk di DPD RI,” kata Benny usai diskusi di Jakarta, Sabtu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerintahkan KPU segera memasukkan nama Oesman Sapta ke DCT dengan catatan yang bersangkutan harus mundur sebagai Ketua Umum Partai Hanura apabila terpilih sebagai anggota DPD.

Benny menduga ada kekuatan yang bermain dan menyelundupkan agenda politiknya melalui institusi hukum dan penyelenggara pemilu. 

Menurut dia, dugaan itu berubah menjadi keyakinan karena KPU terbukti berani melawan undang-undang dan putusan peradilan.

“Kekuatan politik itu yang bermain lalu menyelundupkan agenda-agenda politiknya melalui institusi hukum maupun penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Benny menyesalkan adanya penambahan waktu atau pengecualian yang dilakukan KPU terhadap Oesman sebagai calon anggota DPD.

Dia menilai KPU sering memberikan perpanjangan waktu kepada OSO untuk mundur dari Hanura, namun melawan putusan sejumlah lembaga peradilan, bahkan Bawaslu.

“Tahapan pemilu tidak bisa dijalankan seperti itu. Kalau calon-calon yang belum memenuhi syarat terus diberikan perpanjangan waktu, apakah pemilu bisa dimulai? Bagaimana kalau calon-calon anggota DPD yang dianggap tidak memenuhi syarat menuntut persamaan hak seperti OSO,” katanya.

Benny menilai ketidakpatuhan KPU terhadap undang-undang juga mengancam hasil pemilu hingga legitimasi pasangan capres-cawapres terpilih.

Karena menurut dia, seluruh anggota DPD yang dipilih dalam pemilu 2019 tidak memiliki memiliki dasar hukum, karena KPU tidak menjalankan putusan PTUN Jakarta.

“PTUN Jakarta telah mencabut keputusan KPU terkait DCT anggota DPD Pemilu 2019. PTUN memerintahkan KPU mengeluarkan putusan baru yang memasukan nama Oesman Sapta,” katanya.

Menurut dia, karena KPU tidak mau memasukan nama Oesman, maka seluruh anggota DPD yang terpilih tidak sah karena pelantikan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR cacat hukum, karena seluruh anggota DPD-nya tidak sah secara hukum.

Sebelumnya, KPU tetap melarang pengurus partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD dengan alasan berpegangan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 30/PUU-XVI/2018. 

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan Oesman Sapta harus mundur dari Hanura jika ingin dimasukkan dalam DCT.

“Prinsipnya tetap sama keputusan kami kemarin. Bahwa kalau ingin kemudian OSO masuk ke dalam DCT maka harus mengundurkan diri terlebih dahulu,” kata Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (16/1).

KPU memberi waktu OSO untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari pengurus partai politik hingga 22 Januari 2019. Namun apabila yang bersangkutan mau mundur dari jabatan ketua umum, maka KPU akan mencantumkan nama Oesman ke surat suara pemilu.

Ilham mengatakan, dalam mengambil sikap, KPU mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Dia menegaskan bahwa institusinya menggunakan konstitusi sebagai pedoman dalam menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Sandiaga sepakat penghapusan kisi-kisi debat

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dipijat pasangannya Sandiaga Uno saat jeda debat capres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras.

Jakarta (ANTARA News) – Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno sepakat dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang meniadakan pemberian bocoran kisi-kisi pertanyaan debat.

“Dengan memberikan kisi-kisi itu membuat debat tidak terlalu gereget. Saya melihat ini (penghapusan kisi-kisi) harapan dari masyarakat. Kalau saya, akan mengikuti yang diputuskan oleh KPU,” kata Sandiaga usai menjadi pembicara diskusi di acara Indonesia Millennial Summit 2019 di Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, Sabtu.

Lebih lanjut mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu mengatakan pelaksanaan debat pilpres akan lebih mendalam dengan pemberian topik untuk dielaborasi oleh peserta debat, seperti yang terjadi pada debat Pilkada DKI tahun 2017 lalu.

“Seperti (pilkada) DKI kan hanya topik, dan kita mengelaborasi per topik. Itu akan jauh lebih mendalam, dan perdebatanya akan melihat dan mengukur masing-masing pasangan calon terhadap pemahamannya di topik tersebut,” jelasnya.

Selain persoalan penghapusan bocoran kisi-kisi, Sandiaga juga menyarankan agar pelaksanaan debat pilpres dapat dibuat lebih santai oleh moderator.

“Saya melihat bahwa kalau kita berdiri terus, lama 2,5 jam itu, tentunya kan sangat melelahkan; dan perlu pijit. Apalagi Pak Prabowo yang (usianya) mendekati 70 (tahun) dan Pak Kiai (Ma’ruf Amin) sudah lewat 70 (tahun),” tambahnya.

Sementara itu, KPU RI telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan debat capres-cawapres perdana. Hasil evaluasi tersebut, KPU menilai pelaksanaan debat perdana belum memuaskan, seperti kritikan dari sejumlah masyarakat.

KPU menilai kekurangan debat perdana tersebut antara lain disebabkan oleh kebijakan pemberian bocoran kisi-kisi pertanyaan kepada masing-masing kandidat paslon. Oleh karena itu, KPU memutuskan untuk tidak lagi memberikan bocoran pertanyaan pada pelaksanaan debat berikutnya.

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk evaluasi KPU terhadap pelaksanaan debat perdana pada Kamis (17/1) lalu, yang dinilai tidak memuaskan harapan publik.

“Salah satu yang dievaluasi adalah terkait isu pemberitahuan abstraksi kisi-kisi soal kepada kandidat. KPU RI berupaya mengartikulasikan harapan publik, sehingga untuk debat berikutnya abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada kandidat,” kata Wahyu dalam pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.

Wahyu menambahkan dengan ditiadakannya pemberian bocoran kisi-kisi pertanyaan tersebut, diharapkan pelaksanaan debat pilpres dapat berjalan lebih baik dari debat perdana.

“Debat capres-cawapres pertama, dengan tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Sebagai pelayan publik dalam bidang kepemiluan, KPU terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat,” ujarnya.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

IGGI: Dukungan kiai sepuh Jatim di pilpres tunggu sikap Gus Ipul

Arsip Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (kiri) didampingi Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar (kedua kiri) memberikan pernyataan kepada pewarta di Posko Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno Surabaya, Jawa Timur, Jumat (29/6/2018). Gus Ipul menyatakan Kyai sepuh bisa menerima dan menghormati apapun hasil dari Pilgub Jatim melalui hitung cepat. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Surabaya (ANTARA News) – Ikatan Gus-Gus Indonesia (IGGI) Jawa Timur menyatakan dukungan kiai sepuh dan ulama setempat untuk Pemilihan Presiden 2019 masih menunggu sikap Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

“Gus Ipul memiliki kedekatan dan figur yang bisa menyatukan kekuatan ulama di Jatim,” ujar Ketua IGGI Jatim KH Ahmad Fahrur Rozi kepada wartawan di Surabaya, Sabtu.

Sampai saat ini, kata dia, dukungan kiai sepuh dan ulama belum utuh di pilpres mendatang, karena sebagian sudah mendukung pasangan Joko Widodo-KH Ma`ruf Amin, tapi ada juga mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut dia, ada beberapa alasan belum satunya arah ulama, salah satunya sudah punya pilihan, tapi rata-rata pilihannya belum mantap.

“Para ulama, terutama yang selama ini mendukung Gus Ipul masih menunggu sikap resmi Gus Ipul sebagai salah seorang ketua PBNU,” ucap Pengasuh Pondok Pesantren An Nur Bululawang, Malang itu.

Gus Fahrur, sapaan akrabnya, juga menyebut Jokowi memiliki kedekatan dengan Gus Ipul, mengingat calon wakil presidennya adalah KH Ma`ruf yang merupakan mantan Rais Aam PBNU.

“Kalau Gus Ipul ditunjuk menjadi salah satu koordinator dari unsur kiai dan ulama maka kekuatan ini akan semakin kuat. Peluang menang Jokowi pun semakin besar,” katanya.

Terlebih, lanjut dia, Gus Ipul memiliki modal massa sekitar sembilan juta suara dari hasil Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur 2018.

Sementara itu, pengamat sosial politik dari Universitas Airlangga Surabaya Novri Susan menilai dukungan Gus Ipul akan berdampak besar terhadap Joko Widodo-KH Ma`ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Novri, Jatim memiliki peran penting dalam dinamika politik nasional dan sudah diakui bahwa Gus Ipul berperan besar di dalamnya.

Dosen Fisip Unair itu memperkirakan, dibanding dengan Prabowo-Sandi, kemungkinan besar Gus Ipul akan mendukung Jokowi-Ma`ruf, tapi yang pasti sikap politik terlihat usai berakhirnya masa jabatan Wagub Jatim pada 12 Februari mendatang.

“Dukungan dari Gus Ipul akan menambah signifikan, terutama suara Jokowi di Jatim, bahkan kemenangannya bisa di atas 80 persen,” katanya.

Pemilihan Presiden diselenggarakan pada 17 April 2019 dan diikuti dua pasangan calon, yaitu Jokowi-KH Ma`ruf Amin di nomor urut 01, kemudian Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di nomor urut 02.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Gerindra: Pembebasan Ba’asyir jangan dipolitisir

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Habiburokhman mengapresiasi langkah pemerintah membebaskan ustadz Abu Bakar Ba’asyir namun langkah tersebut jangan dipolitisir untuk kepentingan politik elektoral.

“Secara prinsip kami harus apresiasi pembebasan Ba’asyir namun digarisbawahi jangan ada pihak-pihak yang mempolitisir pembebasan tersebut karena murni hukum,” kata Habiburokhman di Jakarta, Sabtu.

Dia menilai pembebasan tersebut murni alasan hukum karena secara aturan, Ba’asyir sudah mendapatkan remisi dan saat ini sudah dapat dibebaskan.

Karena itu menurut dia, pembebasan tersebut sudah secara hukum harus dilakukan dan bukan suatu bentuk pemihakan berlebihan sebuah rezim atas Ba’asyir.

“Jadi bukan suatu bentuk pemihakan berlebihan dari rezim ini pada Ustadz Ba’asyir,” ujarnya.

Dia mengatakan, hal-hal terkait hukum seperti pembebasan Ba’asyir jangan dikaitkan dengan proses Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 karena tidak ada momentum Pilpres, Ba’asyir harus bebas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir dilakukan demi alasan dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

“Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya beliau kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Cilawu, Garut, Jumat (18/1).

Presiden yang menugaskan kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra untuk mengupayakan pembebasan Ba’asyir membenarkan bahwa kondisi kesehatan Ba’asyir yang menurun menjadi pertimbangan utama.

Namun dia menegaskan ada banyak pertimbangan lain yang diperhatikan termasuk kondisi kesehatannya.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Moeldoko sebut Ba’asyir masih punya pengaruh

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko, mengatakan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir masih memiliki pengaruh di kalangan jamaah yang se-ideologi dengan dirinya.

“Ya apa pun, beliau (Ba’asyir) masih punya pengaruh, buktinya waktu di Nusakambangan juga masih banyak yang datang khan. Tapi khan aparat sudah memitigasi itu,” kata Moeldoko, usai menjadi pembicara diskusi Indonesia Millennial Summit 2019, di Hotel Kempinski Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu.

Terkait kekhawatiran sejumlah pihak akan meningkatnya penyebaran paham radikal saat Ba’asyir dibebaskan, Moeldoko mengatakan, pemerintah tidak akan longgar dalam mengawasi, mencegah, dan menanggulangi terorisme.

Presiden Joko Widodo, lanjutnya, tetap menjalankan komitmennya dalam memperketat pengawasan dan penanggulangan  terorisme di Tanah Air.

“Bukan berarti pembebasan Ba’asyir itu, terus kendor dalam konteks penanggulangan dan pengawasan. Tidak, tidak. Komitmen presiden untuk tidak memberi ruang kepada kelompok radikal dan terorisme itu tidak pernah berubah,” jelas Moeldoko.

Baca juga: Yusril koordinasi dengan Presiden soal Ba’asyir tolak setia pada Pancasila

Calon presiden petahana Jokowi, dalam debat perdana, Kamis lalu (17/1), mengatakan, upaya penanggulangan terorisme bisa dilakukan dengan dua cara, yang secara umum bisa dikategorisasikan dengan cara keras dan lembut.

Moeldoko menjelaskan, keputusan Jokowi membebaskan Ba’asyir merupakan salah satu bentuk penanggulangan terorisme lewat pendekatan lembut.

“Seperti disampaikan Pak Jokowi kemarin bahwa dalam konteks penanggulangan terorisme itu bukan hanya pendekatan yang keras, tapi juga ada pendekatan lembut, yaitu bagaimana preventif dilakukan,” katanya.

Baca juga: TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin katakan pembebasan Ba’asyir bukan pencitraan

Sebelumnya, penasihat hukum pasangan calon Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Yusril Mahendra, mengatakan, telah berhasil meyakinkan Jokowi untuk membebaskan Ba’asyir dari LP Teroris Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.

Dalam unggahan di akun Instagram @yusrilihzamhd, dia mengatakan, Jokowi berpendapat, Ba’asyir harus dibebaskan karena pertimbangan kemanusiaan.

“Ba’asyir kini telah berusia 81 tahun dan dalam kondisi kesehatan yang makin menurun,” kata Yusril. dalam unggahan di akun media sosialnya, Jumat (18/1).

Baca juga: Ba’asyir terangkan perannya dalam latihan militer di Aceh

Pembebasan dalang sejumlah kasus terorisme di Tanah Air itu akan dilakukan pekan depan setelah proses administrasi di LP Gunung Sindur selesai.

“Ba’asyir sendiri minta waktu setidaknya tiga hari untuk membereskan barang-barangnya yang ada di sel penjara. Setelah bebas, Ba’asyir akan pulang ke Solo dan akan tinggal di rumah anaknya, Abdul Rahim,” ujarnya. 

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KH Ma’ruf Amin sebut hoaks sebagai tsunami teknologi

KH Ma’ruf Amin pada silaturahmi dengan tokoh masyarakat Sunda, di Bandung (19/1/2019). (ANTARA News/Riza Harahap)

Bandung (ANTARA News) – Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, mengatakan, informasi hoaks adalah tsunami teknologi yang menimbulkan bencana di tengah masyarakat.

“Hoaks yang tidak didasarkan fakta, dapat memprovokasi dan merusak persatuan bangsa” kata dia, dalam sambutannya pada pembukaan Warung Kopi Abah, di Jalan Karapitan, Bandung, Sabtu.

Ia menjelaskan, hoaks disebarkan dengan memanfaatkan jejaring media sosial. Padahal, kemajuan teknologi informasi mestinya dimanfaatkan untuk informasi yang positif dan menambah pengetahuan. “Namun, media sosial disalahgunakan sehingga terjadi tsunami teknologi,” katanya.

Ia menegaskan, hari ini dia gembira, karena ada gerakan anti hoaks, yang sasaran memberikan peringatan agar masyarakat tidak terprovokasi hoaks. “Ketika ada berita di media sosial, perlu curiga dulu. Perlu dire-cek dulu. Setelah pasti bukan hoaks, baru kemudian di respons,” katanya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama memberantas hoaks. “Hoaks harus diberantas bersama, agar tidak ada lagi di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, tokoh senior masyarakat Jawa Barat, Solihin GP, menilai hoaks adalah budaya asing, yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang rukun dan damai. Budaya masyarakat Indonesia, menurut dia, adalah gotong-royong, silaturahmi, dan kasih sayang. “Kalau hoaks adalah berita bohong dan menyelamatkan teman sendiri,” katanya.

Solihin, mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak ikut-ikutan menyebar hoaks, karena dapat merusak persatuan bangsa.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Pengamat: Debat Capres terkesan seperti lomba debat

Bangsa ini hanya ikut-ikutan saja dengan budaya demokrasi Barat dimana mereka sudah biasa mengontrol diri dalam perdebatan, dan bangsa kita memang ‘sensitif’ dalam hal debat mendebat….”

Pekanbaru (ANTARA News) – Pengamat Politik dari Universitas Andalas, Syaiful Wahab mengatakan, debat Capres I digelar 17 Januari 2019 terkesan seperti lomba debat.

“Debat Capres terlalu formil, kaku dan monoton padahal momen ini adalah untuk menggali ide, gagasan dan adu argumentasi, mestinya dibuat secara santai dan disertai joke-joke,” kata Syaiful Wahab dihubungi dari Pekanbaru, Sabtu.

Menurut mantan Dekan II FISP Unand itu, selain terkesan lomba debat, argumen dari masing-masing capres terlalu normatif dan kurang substansial, padahal topik hukum, HAM dan korupsi, serta terorisme merupakan topik yg krusial dan sensitif.

Ia mengatakan, problem bangsa ini paling banyak adalah masalah dalam isu-isu ini, akan tetapi ternyata tidak ada terobosan yang dapat menjadi inspirasi untuk perbaikan bangsa terhadap isu-isu tersebut.

“Isi perdebatan lebih banyak sindir menyindir bahkan terkesan saling menyalahkan. Ini pertanda bahwa debat dianggap sebagai kritik satu sama lain,” katanya.

Ia memandang bahwa debat capres tersebut adalah adu argumen tentang paradigma solutif, dan seharusnya ada tawaran solusi atau jalan keluar yang lebih baik, bukan saling menyalahkan. Karena tiap orang punya gaya dan cara jalan keluar sendiri-sendiri yang mungkin berbeda.

Syaiful menekankan bahwa, yang paling prinsip perlu ditanggapi, bahwa apakah kita perlu mekanisme debat capres sepert ini jika debat hanya dibuat seperti lomba saja.

Sebab, katanya lagi, bangsa ini adalah bangsa yang penuh budaya dengan tepo seliro, jarang suka berdebat terbuka. Jadi tidak seharusnya mekanisme debat capres harus dibuat juga dalam Pilpres.

“Bangsa ini hanya ikut-ikutan saja dengan budaya demokrasi Barat dimana mereka sudah biasa mengontrol diri dalam perdebatan, dan bangsa kita memang ‘sensitif’ dalam hal debat mendebat. Di tingkat elit yang terdidik saja susah melakukan perdebatan apalagi di tingkat massa grass root/akar rumput. Debat dan oposisi hanya menghasilkan kekacauan dan kerusuhan,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

PDI Perjuangan sebut pembebasan Baasyir berdasar Pancasila

Jakarta (ANTARA News) – PDI Perjuangan menyebut pembebasan Ustadz Abubakar Ba’asyir dari penjara di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, berdasar Pancasila dan atas dasar kemanusiaan.

“Itu merupakan suatu hal yang baik dan kami dukung sepenuhnya keputusan Pak Jokowi,” ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela Safari Kebangsaan V di Jakarta, Sabtu.

Hasto menyebut meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan Abu Bakar Ba’asyir yang sudah menjalani dua pertiga dari masa hukumannya, proses hukum tetap ditegakkan.

Baasyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena sudah sangat berumur dan sakit. Keluarga Baasyir telah sejak lama meminta agar terdakwa kasus terorisme itu menjadi tahanan rumah karena alasan usia dan kesehatan.

Abu Bakar Ba’asyir sudah berhak memperoleh pembebasan bersyarat karena sudah lebih 2/3 menjalani masa putusan pidananya. Artinya, Abu Bakar Ba’asyir berhak menerima pembebasan bersyarat pada 13 Desember 2018.

Namun, Abu Bakar Ba’asyir menolak untuk menandatangani syarat setia pada Pancasila sehingga Presiden Jokowi pun mengambil alih dengan kebijakan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir tersebut.

Selain itu, pertimbangan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir dari Presiden adalah pertimbangan kemanusiaan dan penghormatan kepada seorang ulama yang sedang sakit.

Baca juga: Pedagang pasar resah dengan klaim harga naik

Baca juga: Parpol koalisi bahu membahu menangkan Jokowi-Ma’ruf di DKI

Baca juga: Makam Pangeran Jayakarta tujuan pertama Safari Kebangsaan V

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019