Kemendagri minta layanan E-KTP dibuka Sabtu-Minggu

Manokwari (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh kabupaten/kota membuka layanan perekaman KTP elektronik atau e-KTP pada hari Sabtu-Minggu.

Sekretaris Daerah Papua Barat, Nataniel Mandacan di Manokwari, Senin, mengatakan, penambahan waktu pelayanan ini untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2019.

“Pemerintah ingin seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak memilih dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemungutan suara 17 April mendatang,” kata Nataniel.

Kemendagri, kata dia, sudah mengirim surat edaran ke Pemprov Papua Barat. Menindaklanjuti surat tersebut Pemprov akan menggelar rapat bersama Dukcapil.

Selanjutnya, provinsi akan menyurati ke seluruh kabupaten/kota agar instruksi tersebut dilaksanakan secepatnya. Ia pun berharap masyarakat menyalurkan hak suara tahun ini.

“Pemerintah tidak ingin hak suara masyarakat terkendala masalah KTP. Masyarakat, termasuk pemilih pemula yang baru menginjak usia 17 tahun harus bisa mencoblos,” sebut Nataniel.

Selain menambah waktu pelayanan, lanjut Sekda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil diminta menerapkan sistem jemput bola dalam pembuatan e-KTP. Itu dilakukan dengan turun langsung memberikan layanan di tengah lingkungan masyarakat atau pun lembaga.

“Bukan hanya Sabtu dan Minggu, pada hari-hari libur lainnya pun agar membuka layanan. Kami akan rapat, kalau hari Minggu teknisnya seperti apa karena umat Kristiani harus ibadah,” sebut Nataniel lagi.

Menurutnya, ini merupakan terobosan yang bagus untuk mendorong agar seluruh masyarakat mengantongi kartu identitas. Selain melindungi hak pilih, ini bermanfaat untuk urusan lain.

“Untuk mengurus apa pun kita sekarang kita butuh pake e-KTP. Buat rekening bank, maupun urus-urus bantuan dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Baca juga: Petugas KTP-e tetap kerja saat hari libur
Baca juga: KTP-e kembali dipopulerkan sebagai kartu untuk semua layanan

Pewarta: Toyiban
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Masyarakat Sorong sambut kedatangan Jokowi

Capres petahana Joko Widodo disambut warga saat tiba di Bandara Domine Eduard Osok, Sorong, Papua Barat, Senin (1/4/2019). Jokowi tiba di Sorong untuk melakukan serangkaian kegiatan antara lain kampanye terbuka. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

Sorong (ANTARA) – Masyarakat simpatisan calon presiden Joko Widodo menyambut kedatangannya di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Senin guna melakukan kampanye Pemilu 2019.

Jokowi yang didampingi istri tiba di Bandara Domine Eduard Osok pukul 22.00 WIT langsung menuju gedung ACC Aimas Kabupaten Sorong guna berkampanye.

Sepanjang perjalanan dari Bandara Domine Eduard Osok menuju gedung ACC Aimas Jokowi disambut ribuan warga yang berdiri di jalan raya. Masyarakat simpatisan di sepanjang jalan melambaikan tangan sambil teriak Jokowi dua periode.

Sebelum berkampanye di Sorong, Papua Barat Jokowi melakukan tugas kepresidenan dengan mengunjungi korban banjir bandang di Sentani Jayapura Papua.

Sebelumnya, Jokowi dijadwalkan melakukan kampanye terbuka di lapangan hoki Kota Sorong namun kedatangan pada malam hari sehingga Jokowi melakukan kampanye di gedung ACC Aimas Kabupaten Sorong.

Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi Daerah Papua Barat, Marinus Bonepai mengatakan bahwa sesuai jadwal awal Jokowi melakukan kampanye di lapangan Hoki Kota Sorong pada 1 April 2019.

“Namun kedatangan Jokowi di Kota Sorong pada 1 April pukul 22.00 WIT malam hari sehingga kampanye terbuka yang dijadwalkan di lapangan Hoki dialihkan ke dalam gedung ACC Aimas, Kabupaten Sorong,” ujarnya.

Setiba di Bandara Sorong, Jokowi menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada massa simpatisan pendukung di Kota Sorong.

“Jokowi bermalam di Kota Sorong dan esok harinya melanjutkan perjalanan menuju Sulawesi,” tambah dia.

Baca juga: Jokowi temui relawan dan kader partai di Jayapura targetkan 85 persen
Baca juga: Presiden Jokowi tiba di Jayapura

 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi-Prabowo diminta dapat menjaga persatuan Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Kedua calon presiden yang tampil sebagai peserta pemilu presiden 2019 yakni, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, adalah putra terbaik bangsa sehingga siapapun yang terpilih harus dapat menjaga persatuan bangsa.

Penggagas Generasi Penerus Proklamator Soekarno, Achmad Muhammad Koesno Poerwonegoro alias Soeparman, mengatakan hal itu kepada pers, di Jakarta, Senin.

Menurut Soeparman, menjelang pemilu 2019, temperatur politik nasional memanas dan terjadi polarisasi, tapi situasi tersebut jangan sampai meretakkan bangsa Indonesia.

“Pemilu legislatif dan pemilu presiden, jangan sampai menjadi penyebab keretakan bangsa Indonesia, yang selama ini selalu rukun,” katanya.

Adanya perbedaan pilihan pada pemilu, menurut dia, karena adanya perbedaan aspirasi dan akomodasi dari calon pemimpin. “Namun, perbedaan itu adalah proses memilih pemimpin, sehingga tidak perlu sampai terjadi keretakan. Karena, bangsa Indonesia adalah satu, dalam bingkai NKRI,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Soeparman juga mengusulkan, agar Pemerintah dapat menelusuri harta kekayaan Indonesia yang disebutnya harta kekayaan amanat rakyat, untuk dimanfaatkan.

“Harta kekayaan tersebut merupakan warisan dari kerajaan Majapahit, termasuk harta peninggalan pada era perjuangan Soekarno, yang tersimpan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Harta itu ada sampai saat ini,” kata Achmad Muhammad Koesno Poerwonegoro alias Soeparman, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, agar harta kekayaan amanat rakyat tersebut, dimanfaatkan, dia mengusulkan, Pemerintah dan DPR RI dapat meratifikasi beberapa aturan perundangan untuk dapat diterapkan di Indonesia.

“Soal harta kekayaan amanat rakyat tersebut, disebut dalam wasiat terakhir Presiden Soekarno,” katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU sarankan kirim saksi ke TPS Arab Saudi

Komisi Pemilihan Umum (KPU). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso )

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyarankan kepada tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengirimkan saksi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Arab Saudi untuk memastikan tudingan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

“Terkait dengan peserta pemilu, salah satu bentuk partisipasinya adalah mengirimkan saksinya di setiap TPS. Dengan seperti itu maka isu pemilu yang tidak jujur, tidak transparan itu bisa kita kawal bersama-sama,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan, di kantor KPU, Jakarta, Senin.

Menurut dia, akses setiap TPS bisa dijangkau oleh masyarakat. Bahkan, TPS akan berada di tempat terbuka sehingga setiap orang dan saksi bisa mengawasi.

“Jadi jangan pernah berpikir TPS nanti berada di wilayah yang gelap, tidak bisa diakses oleh masyarakat. TPS itu akan dibuat dalam suasana yang terbuka, memungkinkan masyarakat untuk mengakses. Partisipasi kita buka seluas-luasnya dan kita meminta kepada peserta pemilu untuk menghadirkan saksi mandat di setiap TPS,” jelasnya.

Wahyu berharap informasi yang disampaikan bisa meredam kecurigaan masyarakat.

Dia juga meminta masyarakat untuk bekerja bersama memastikan proses pencoblosan dan penghitungan suara saat 17 April nanti berjalan jujur, adil dan transparan.

“Mungkin informasi ini cukup untuk meredam kecurigaan-kecurigaan yang tidak perlu. Oleh karena itu mari kita pastikan pemungutan dan perhitungan suara di TPS itu berlangsung dengan jujur dan adil, salah satunya dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing,” ujar Wahyu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Abhan menambahkan, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara ada pengawas pemilu, pemantau pemilu dan saksi-saksi.

“Tentu kalau ada dugaan kecurangan, manipulasi, melanggar ada laporan, maka akan kami tindaklanjuti,” tuturnya.

Dalam video berdurasi sekitar 4 menit yang beredar luas di media sosial itu, Rizieq mengecam Menlu RI, yang ia sebut “mengancam kebebasan staf KBRI dan KJRI di Arab Saudi”.

Rizieq juga menyeru para pendukung pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk “melawan semua bentuk kecurangan dalam pemilu di Arab Saudi”.

Baca juga: Ada lima alasan minimnya pemilih di PPLN Saudi
 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

KPU: penonton debat akan dikeluarkan bila tidak tertib

Ketua Bawaslu, Abhan (kanan) bersama Komisioner KPU, Wahyu Setiawan saat memberikan keterangan pers, di Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/4/2019). (Antara Foto: Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan bertindak tegas kepada penonton yang tidak tertib saat menyaksikan debat capres cawapres kelima Pilpres pada 13 April 2019 dengan mengeluarkan dari lokasi debat tersebut.

“Hasil evaluasi debat keempat ini, untuk debat kelima nanti kami sepakat sepakat untuk melanjutkan kerja komite damai,” kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan usai Rapat evaluasi debat keempat Pilpres 2019, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin.

Dengan debat kelima nanti ini, lanjut Wahyu, arahan dari rapat untuk komite damai lebih tegas sehingga KPU, Bawaslu, TKN dan BPN sepakat untuk debat kelima bila ada pengunjung debat, undangan debat yang tidak tertib, mengganggu suasana debat maka komite damai akan mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang debat.

“Siapapun dia karena bagi KPU, bagi Bawaslu debat ini juga pelayanan kita kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat pemilih. Sehingga kita juga harus menjaga kepentingan masyarakat pemilih yang menonton di rumah warga net untuk dapat menyimak debat itu dengan nyaman,” paparnya.

Kalau kemudian ada penonton yang datang ke arena debat itu ternyata bertindak tidak tertib dan sampai mengganggu jalannya debat maka pada hakekatnya penonton tersebut adalah merugikan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia yang menonton debat melalui jaringan internet dan melalui televisi di rumah masing-masing.

KPU, kata dia, sudah mencatat nama-nama oknum pengunjung atau penonton yang tidak tertib saat berlangsungnya acara debat capres.
“KPU merekomendasikan kepada TKN dan BPN agar debat kelima yang bersangkutan tidak diundang,” tuturnya.
Namun demikian, kata Wahyu, tidak ada larangan bagi kandidat yang menegur audiens saat debat.

“Tidak diatur, jadi kita mengatur terkait dengan kandidat salah satu aturannya adalah tidak menyerang secara personal. Tetapi aturan kepada pendukung itu kan ada, salah satunya adalah tidak memprovokasi dan tidak melakukan ucapan-ucapan pada saat kandidat itu berbicara,” papar Wahyu.

Oleh karena itu, tambah dia, siapapun pendukung yang hadir apabila dia tidak tertib maka komite damai akan mengeluarkan.
“Itu sudah komitmen rapat kita dan KPU, Bawaslu akan bersikap tegas untuk itu demi menjaga kepentingan masyarakat Indonesia menonton debat juga warganet yang menonton mungkin di rumah masing-masing,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu, Abhan menyebutkan, secara umum bahwa keempat kemarin lebih sempurna dari yang pertama, kedua, dan ketiga.
“Apa yang dilakukan pada debat ke-4 ini bisa nanti dilaksanakan sama di debat ke-5,” katanya.

Salah satu contohnya, soal alokasi waktu debat, kemudian masing-masing calon bisa menyampaikan pertanyaan dan jawaban di debat ke-4 ini diatur masing-masing di alokasi waktu dua menit dan ini yang tidak dilakukan pada debat pertama, kedua dan ketiga.

“Dalam denah dengan pengaturan waktu masing-masing alokasi dua menit itu lebih adil dan masing-masing paslon bisa menyampaikan sesuai dengan harapannya. Saya kira itu yang perlu di nanti bisa dilakukan pada debat yang ke-5 pada 13 April 2019,” kata Abhan.

Terkait ketertiban penonton dari masing-masing dua pasangan calon ini tentu harus ada komitmen bersama agar debat terakhir ini menjadikan debat yang baik karena tentunya ini debat terakhir juga menandakan berakhirnya masa kampanye.

“Kampanye sudah dimulai sejak tanggal 23 September sampai pada 13 April pukul 23.59. Diakhir ini harus kita berikan yang terbaik,” ucap Abhan.
Dalam rapat itu nampak hadir Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Garda Maharsi dan Direktur Relawan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Ferry Mursyidan Baldan.

Debat kelima nanti bertema ‘Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan, dan Investasi, serta Perdagangan dan Industri’ akan disiarkan TvOne, ANTV, Beritasatu TV, dan NET TV.

Debat terakhir ini kembali diikuti dua pasangan capres-cawapres, Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Panglima TNI minta dukungan dan doa ulama Madura

Pamekasan (ANTARA) – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta dukungan dan doa dari para ulama di Pulau Madura agar dalam menjalankan tugas negara mengamankan pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019 sukses dan sesuai harapan.

“Saya dan Pak Kapolri Tito Karnavian memiliki tanggung jawab besar dalam mengamankan dan menyukseskan pemilu mulai dari Sabang sampai Meraoke,” kata Hadi Tjahjanto di Pamekasan, Senin.

Saat menyampaikan sambutan dalam acara silaturahmi dengan para ulama dan tokoh masyarakat, Hadi Tjahjanto menyatakan doa dan dukungan ulama sangat berarti dalam menyukseskan pemilu serentak 2019 ini.

Kedatangannya ke Pamekasan, menurut dia, juga  dimaksudkan untuk memantau secara langsung kondisi di daerah menjelang pelaksanaan pemilu, sekaligus untuk memohon doa dan dukungan kepada ulama Madura.

“Setiap saya datang ke suatu daerah, saya selalu ‘kulonuwun’ dengan para tokoh dan para ulama, termasuk kedatangan saya bersama pak Kapolri hari ini,” kata Hadi Tjahjanto.

Saat itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Tito Karnavian juga sempat menyaksikan atraksi terjun payung oleh Detasemen Matra 2 Paskhas TNI AU menggunakan pesawat CN 295.

Penerjun pertama 8 orang, dipimpin Serka Muhadi, empat penerjun mendarat di Lapangan Bakorwil dengan membawa bendera Mabes TNI, Bendera Pemkab Pamekasan, Akademi TNI dan Bendera Merah Putih, dan empat penerjun lainnya mendarat di Lapangan Sedandang.

Dalam kegiatan itu turut hadir KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KASAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, KASAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna, Laksmana Madya TNI Aan Kurnia dari Akademi TNI, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, serta Bupati Pamekasan Baddrut Tamam.

Sementara, Bupati Baddrut Tamam menyampai terima kasih kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian karena telah berkenan hadir dan memantau secara langsung kondisi Pamekasan.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DMI tegaskan masjid bukan untuk kegiatan politik praktis

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum  Dewan Masjid Indonesia (DMI) Syafruddin menegaskan masjid sebagai tempat suci umat muslim harus terbebas dari kegiatan politik praktis.

“Sebagai Wakil Ketua Umum  DMI saya menyerukan semua pengurus masjid untuk menjaga masjid sebagai tempat suci rumah Allah, menjadi tempat netral, tidak untuk kegiatan politik praktis,” kata Syafruddin saat usai memimpin rapat harian DMI di Jakarta, Senin, seperti dikutip dalam keterangan resminya.

Dikatakannya, seluruh marbot masjid, takmir, ikatan imam masjid, ikatan khatib masjid dan juga ikatan remaja dan pemuda masjid harus menjaga kesucian masjid.

“Umat Islam harus bersatu di tengah konstelasi politik untuk menjaga kesucian masjid,” ujar Syafruddin yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ini.

Untuk itu ia mengajak umat muslim untuk menjaga suasana agar terus kondusif dan damai sehingga pelaksanaan Pemilu 2019 dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan polemik.

Mantan Wakapolri ini mengakui sudah banyak laporan dari daerah terkait pemanfaatan masjid untuk kegiatan yang tidak seharusnya.

Namun DMI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. “Sudah banyak laporan masuk, DMI tidak dapat melakukan penindakan. Untuk itu DMI mengimbau semua pihak menggunakan masjid sebagai tempat beribadah yang nyaman,” ungkap Syafruddin.

Dia juga menyebutkan, masjid sebagai tempat terbuka untuk umat Islam yang harus dijaga kesuciannya, untuk menjaga ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathoniyah sehingga masjid dapat dimanfaatkan semua umat untuk kegiatan yang positif.

“Masjid harus digunakan untuk tempat beribadah, tempat membangun persaudaraan umat, ukhuwah islamiah dan mempererat persatuan dan cinta Tanah Air, ukhuwah wathoniyah. Masjid hadir untuk kemaslahatan umat,” katanya.

Terkait upaya menjaga kesucian masjid, dia mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan bersih-bersih masjid secara serempak.

“Sesuai dengan visi misi DMI memakmurkan dan dimakmurkan masjid, maka kami akan melaksanakan kegiatan bersih-bersih masjid secara bersamaan di dua ribu masjid,” ucap Syafruddin.

Kegiatan itu merupakan acara rutin tahunan yang selalu diadakan oleh DMI.

Hadir dalam rapat harian ini Plt Sekjen DMI Arief Rosyid, pengurus pusat DMI, Ketua DMI Jakarta, Ketua DMI Banten, Ketua DMI Jabar dan juga perwakilan organisasi kepemudaan DMI.
 

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU gelar doa bersama saat debat kelima

Ketua Bawaslu Abhan (kanan) bersama anggota KPU RI Wahyu Setiawan saat memberikan keterangan pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (1-4-2019). (Antara Foto: Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar doa bersama saat debat kelima dengan menampilkan dua pasangan calon peserta Pilpres 2019, yakni Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,13 April mendatang.

“Jadi, untuk yang kelima KPU merencanakan doa bersama dalam debat itu, dengan semua agama dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,” kata Wahyu di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut dia, doa itu akan dipimpin oleh ulama muslim dan diikuti oleh tokoh-tokoh agama lainnya.

Hal itu, lanjut Wahyu, sebagai bentuk pesan moral/damai sekaligus menandakan berakhirnya waktu kampanye dan memasuki masa tenang sehingga seluruh masyarakat dapat wawas diri.

“Berkontemplasi masuk masa tenang, menjernihkan pikiran sehingga dapat gunakan hak pilih sebaik-baiknya,” katanya.

Wahyu tidak menjelaskan secara perinci doa bersama itu akan dilangsungkan di segmen pertama atau segmen terakhir.

“Itu nanti. Prinsipnya ada doa bersama,” kata Wahyu.

Debat kelima nanti bertema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, dan investasi, serta perdagangan dan industri
akan disiarkan TvOne, ANTV, Beritasatu TV, dan NET TV.

Debat terakhir ini kembali diikuti dua pasangan calon , Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.***2***

Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019

Tanggapan KPU soal seruan “people power” Amien Rais

Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Amien Rais. (FOTO ANTARA/Basri Marzuki/ss/hp/08)

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan tanggapannya soal pernyataan Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Amien Rais soal pengerahan “people power” untuk menghadapi adanya dugaan kecurangan pemilu 2019.

“Demokrasi itu salah satu sistem yang beradab. Semua pihak mestinya menaati yang diatur UU. Pemilu kita kan melibatkan partisipasi seluas mungkin,” kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, di Kantor KPU, Jakarta, Senin.

Menurut dia, sebenarnya ada mekanisme saling kontrol terkait proses pemilu itu sendiri.

Wahyu pun mengimbau kepada peserta pemilu untuk mengirimkan saksi yang diberi mandat agar menjaga suara dan mencegah terjadinya kecurangan di tempat pemungutan suara (TPS).

“KPU berharap semua pihak berpartisipasi untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil sesuai dengan peran masing-masing. Peserta pemilu diharapkan mengirimkan saksi yang diberi mandat untuk hadir di TPS. Dengan seperti itu kita semua mengawal suara rakyat,” tutur Wahyu.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu, Abhan menambahkan, mekanisme komplain sudah diatur Undang-Undang.

“Kalau ada temuan tidak puas bisa dibuat laporan ke Bawaslu dan rekap ini berjenjang. Kami ada kesalahan penghitungan bisa direkap di kecamatan,” kata Abhan.

Namun, bila masih terjadi kesalahan lagi saksi bisa memberikan catatan keberatan dan direkap ulang di kabupaten/kota.

“Masih ada lagi bisa direkap di provinsi, masih ada lagi bisa rekap di KPU RI. Semua berjenjang ada ‘check and balance’ dan saksi-saksi,” jelasnya.

Baca juga: Pengamat sebut pernyataan Amien Rais melenceng dari konstitusi
 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi tiba di Sorong disambut ribuan warga

PresidenRI Joko Widodo saat di Jayapura, Senin (1/4) petang . (Foto: Evarukdijati)

Sorong (ANTARA) – Calon presiden petahana Joko Widodo tiba di kota Sorong, Papua Barat, untuk melakukan kampanye disambut ribuan warga sejak di Bandara Domine Eduard Osok.

Mobil Innova yang Jokowi naiki, Senin sekitar pukul 21.45 WIT, langsung dihadang oleh warga yang menunggu sejak sekitar pukul 18.00 WIT.

“Sudah menang ini, tidak usah pemilihan,” kata seorang perempuan yang mengenakan kaus tulisan “Jokowi-Ma’ruf Amin”.

Jokowi tampak mengeluarkan setengah badannya keluar jendela menyambut warga dan membagi-bagikan kaus.

Di samping Jokowi, ada Iriana Joko Widodo juga melambaikan tangan.

Beberapa warga bahkan kehilangan sepatu dan sandalnya saat berusaha mendekati mobil Jokowi.

Hingga 22.30 WIT mobil Jokowi masih perlahan bergerak karena warga masih ada di kiri dan kanan jalan menggunakan mobil, motor, maupun berjalan kaki.

Hingga sekitar 5 kilometer warga dengan membawa atribut kampanye terus menyambut Jokowi dan rombongan.

Rencananya Jokowi berkampanye di Gedung Aimas Convention Centre.***2***

Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Garut telusuri dugaan anggota polisi berpolitik praktis

Anggota Bawaslu Kabupaten Garut Asep Nurjaman. (Foto: Feri Purnama)

Garut (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat, akan menelusuri dugaan adanya pimpinan dan anggota Kepolisian Resor Garut yang berpolitik praktis mendukung Pasangan Calon Pesiden/Wakil Presiden RI Joko Widodo-Maruf Amin pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Terkait dengan informasi itu menjadi referensi kami untuk melakukan penelusuran,” kata anggota Bawaslu Kabupaten Garut Asep Nurjaman kepada wartawan di Garut, Senin.

Ia mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi adanya tuduhan terhadap institusi Polri di Garut yang cenderung berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 01.

Bawaslu Garut, kata dia, akan bekerja secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mengungkap tuntas kebenaran tuduhan terhadap institusi Polri tersebut.

“Kami akan profesional menjalankan tugas sesuai dengan amanat Undang-undang,” katanya.

Sebelumnya, mantan Kepala Polsek Pasirwangi Resor Garut AKP Sulman Aziz menyampaikan kepada media massa di Jakarta, Minggu (31/4) tentang adanya arahan dari Kapolres Garut untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 meskipun akhirnya pernyataan itu dicabut kembali di Polda Jabar, Senin (1/4).

Ketua Umum Relawan Brigade Rumah Joeang Prabowo-Sandi Kabupaten Garut Yusuf berharap institusi Polri khususnya di Garut tetap bersikap netral dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum Presiden 2019.

Seluruh jajaran Polri dari pusat hingga daerah, kata dia, sudah seharusnya bekerja profesional sesuai aturan undang-undang dan instruksi langsung dari Kepala Polri untuk tetap netral.

“Kami harap polisi tetap profesional sesuai dengan undang-undang, dan mematuhi instruksi Kapolri tentang netralitas,” katanya.***2***

Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019

Sandiaga Uno akan berbagi pengalaman dengan entrepreneur di Lombok

Mataram (ANTARA) – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno dijadwalkan akan mengunjungi Lombok pada Selasa, 9 April 2019, untuk berbagi pengalaman dengan para pelaku dunia usaha.

Ketua Panitia Lombok YES 2019, Nauvar Farinduan di Mataram, Senin, mengatakan kedatangan Sandi di Lombok untuk berbagi pengalaman dunia entrepreneur  kepada milenial di Lombok City Center (LCC) dalam acara bertajuk Lombok Young Entrepreneur Summit (YES) 2019.

“Sandi rencananya hadir di acara tersebut mulai pukul 16.00 hingga 18.00 WITA,” ujarnya.

Ia menjelaskan, nantinya Sandi akan memberikan sejumlah pengalaman dan pencerahan pada pengusaha muda di NTB.

“Nanti di LCC, Pak Sandi akan memberikan pencerahan, cerita, pengalaman bagaimana pemuda untuk bisa kuat menghadapi globalisasi, guna menciptakan model bisnis yang baru yang kita sebut sekarang start up,” kata Farin.

Menurut dia, sejak dibuka pendaftaran gratis secara daring acara pelatihan tersebut sudah hampir 4.000 orang yang mendaftar, padahal kuota untuk peserta dibatasi 5.000 orang.

“Hari ini yang sudah mendaftar hampir di angka 4.000. Kuota kami yang diberikan hanya 5.000,” katanya.

Meski demikian, Farin mengusahakan ada penambahan kuota untuk jumlah peserta, mengingat antusias masyarakat yang mendaftar sangat besar. Pendaftar yang seluruhnya adalah milenial tidak hanya di Pulau Lombok, tetapi hingga Pulau Sumbawa.

“Kami sudah sampaikan ke pusat kalau untuk Lombok terlalu sedikit rasanya kalau hanya 5.000. Kami meminta tambah, karena bagaimanapun Pak Sandi tidak hanya seorang entrepreneur, tetapi juga sebagai calon wakil presiden,” jelasnya.

Sandi direncanakan akan bermalam di Lombok. Sandi rencananya akan menggelar pertemuan dengan para tokoh agama atau tuan guru dan tokoh budaya untuk mendeklarasikan NTB bersama untuk Indonesia Menang.

Lalita Wistara, dari DPP Gerindra sekaligus salah satu panitia memberikan bocoran terkait rangkaian acara Lombok YES 2019. Nantinya acara tersebut juga akan diselipkan hiburan dengan mendatangkan artis Siti Badriah dan MC nasional seperti Rina Nose dan YouTubers Atta Halilintar.

“Ada hiburan, artis dan MC nasional. Dapat bocoran Siti Badriah, MC-nya Rina Nose, dan kalau tidak ada halangan Atta Halilintar,” ungkapnya.

Dalam acara tersebut, Lalita menjelaskan akan terlibat berbagai elemen, di antaranya pengusaha, UMKM, simpatisan, milenial, budayawan , akademisi dan profesi lainnya.

Selain itu, dalam kegiatan tersebut, sebagai steering committee atau SC adalah caleg DPR RI nomor urut 01 dari Partai Gerindra Dapil NTB II/Pulau Lombok, Haji Bambang Kristiono atau HBK.

HBK menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, Lombok YES 2019 dapat memberi manfaat untuk milenial dalam menggali strategi enterpreneur muda, terlebih lagi kegiatan tersebut menghadirkan Sandiaga Uno.

“Acara itu sangat baik bagi milenial di NTB. Karena, dapat menambah wawasan tentang entrepreneur bagi generasi muda. Apalagi Pak Sandi punya pengalaman banyak soal  dunia usaha,” katanya. 
 

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ratusan WNI pendukung Jokowi di Belanda tolak rasisme

Jakarta (ANTARA) – Ratusan warga negara Indonesia pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Belanda, menyatakan sikapnya menolak rasisme dan tindakan antikeberagaman.

Berdasarkan siaran pers di Jakarta, Senin, sekitar 250 WNI di Belanda yang tergabung dalam komunitas Eropa Pilih Jokowi-Eropa Pilih Amin (Paijo-Paimin), mendeklarasikan sikapnya di Museumplein, Amsterdam, Belanda.

“Kami prihatin terhadap seluruh rentetan peristiwa tindak rasisme dan antikeberagaman di Selandia Baru, Filipina dan Inggris yang membuat semakin mengemukanya dan menguatnya prasangka- prasangka yang bermuara pada tindakan rasisme dan anti keberagaman,” ujar salah seorang anggota jamaah sekaligus aktivis Masjid Indonesia Al-Hikmah Amsterdam Wahyu Koen.

Wahyu mengatakan di mana-mana di dunia sedang dilanda kebangkitan primordialisme, kebangkitan pribumiisme, kebangkitan rasa menjadi yang paling murni dan yang paling berhak dibanding yang lain.

“Yang lebih memprihatinkan lagi adalah dibawanya rasisme secara sengaja oleh politikus-politikus ke dalam diskursus publik, ke dalam ruang-ruang demokrasi,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Wahyu, komunitas WNI yang tergabung dalam Paijo-Paimin, mengutuk keras dan menyatakan sikap menentang rasisme dan anti keberagaman.

“Penolakan tidak hanya terhadap tindakannya, namun juga indoktrinasinya yang diusung oleh para politikus ke dalam ruang publik,” tegas dia.

Dalam konteks Pemilu 2019, mereka mengambil aksi nyata tidak memilih calon-calon yang diusung dan didukung oleh komponen-komponen rasis dan antikeberagaman.

“Sudah saatnya politik yang menggunakan rasisme kita tenggelamkan bersama-sama,” ujar dia.

Pernyataan sikap tersebut diikuti dengan gerakan tari bersama atau “flashmob” serta menyalakan lilin di atas bunga mawar merah putih sebagai simbolisasi penolakan terhadap tindakan rasisme indoktrinisasi rasisme dalam proses demokrasi di Indonesia.

Acara pernyataan sikap sekaligus “flashmob” yang digagas oleh aktivis relawan Jokowi yakni Lestari Wiji dan Evelyn Silitonga ini, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Museumplein.

Para penggagas berharap bahwa acara tersebut dapat beresonansi tidak hanya di Eropa, namun juga ke negara-negara lain, khususnya Indonesia, melalui unggahan masif ke semua platform media sosial populer misalnya, Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp.

Mereka juga optimistis bahwa kegiatan flashmob Paijo-Paimin mampu menghimpun WNI di Belanda untuk berada di garda terdepan dalam hal berpolitik secara riang gembira dan berpesta demokrasi dengan merayakan keberagaman penuh sukacita.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PAN optimistis raih dua digit di Pemilu 2019

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan optimistis partainya meraih dua digit dalam perolehan suara di Pemilu 2019, karena adanya tren positif elektabilitas yang dicapai PAN menjelang 17 April 2019.

“Ini tanda-tanda ya, di ujung akhir masa kampanye ini ternyata dukungan makin meluas, mudah-mudahan target kita 2 digit bisa terlampaui,” kata Zulkifli dalam keterangannya di Jakarta, Senin setelah mengisi acara Forum Kajian dengan tajuk “Daulat Pemilih”, di Hotel Kartika Chandra.

Pernyataan Zulkifli itu terkait hasil survei Polmark Indonesia yang dilakukan Oktober 2018 hingga Februari 2019, bahwa PAN diperkirakan mendapatkan 5,9 persen suara di Pemilu 2019.

Dia menilai hasil survei itu cukup baik karena publik puas PAN bekerja secara konsisten untuk membela rakyat dan saat ini dukungan meluas dari para tokoh-tokoh, para alim ulama, para habib, para pengusaha kecil, ormas-ormas Islam yang terus mengalir.

Zulkifli memberikan amanat kepada kadernya yang nanti duduk di parlemen untuk jangan pernah meninggalkan rakyat dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Jadi kita ini wakil, memang diberi kuasa. Kalau yang menang itu diberi kuasa oleh rakyat, karena itu kita tidak boleh pernah meninggalkan,” ujarnya.

Dia menegaskan haram hukumnya bagi PAN mengkhianati janji atau kesepakatan yang sudah menjadi poin-poin komitmen karena itu harus diperjuangkan.

Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno juga meyakini bahwa partainya bisa mendapat perolehan suara minimal 10 persen, atau dua kali lipat hasil survei Polmark Indonesia.

Dia menjelaskan selama ini PAN menempati urutan kelima dalam Pemilu dan di Pemilu 2019, dirinya meyakini partainya memperoleh 60 kursi DPR RI.

“Jadi kalo selama ini kita selalu berada di urutan nomor 5, ya ingin memperbaiki posisi itu. Kalau kita bicara 2 digit, ya minimal 58 kursi DPR RI namun kami yakin bisa mendapatkan 60 kursi,” kata Eddy.

Namun dia tidak menampik kalau target 60 kursi DPR RI itu berat namun bukan tidak realistis karena bisa diraih apabila para kader bekerja keras.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU: penonton belum tertib di debat keempat Pilpres

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum menyebutkan secara umum debat capres keempat Pilpres 2019 yang mempertemukan capres Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto pada Sabtu (30/3) berlangsung dengan baik, namun masih ada penonton yang belum tertib.

“Secara umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan Bawaslu berpandangan pelaksanaan debat ke-4 berlangsung dengan lancar dan baik meskipun tentu saja ada beberapa hal yang masih perlu untuk diperbaiki,” kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan usai Rapat evaluasi debat Pilpres 2019 keempat, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin.

Salah satunya, lanjut dia, adalah ketertiban penonton dalam menyaksikan debat.
Menurut dia, KPU bersama Bawaslu yang dihadiri oleh TKN Jokowi-Ma’ruf dan BPN Prabowo-Sandi melakukan evaluasi secara bersama terhadap pelaksanaan debat yang keempat.

“Kita berharap evaluasi pelaksanaan debat ke-4 akan bermanfaat bagi KPU menyelenggarakan debat yang kelima atau debat yang terakhir.
Ketua Bawaslu, Abhan menyebutkan, secara umum bahwa keempat kemarin lebih sempurna dari yang pertama, kedua, dan ketiga.
“Apa yang dilakukan pada debat ke-4 ini bisa nanti dilaksanakan sama di debat ke-5,” katanya.

Salah satu contohnya, soal alokasi waktu debat, kemudian masing-masing calon bisa menyampaikan pertanyaan dan jawaban di debat ke-4 ini diatur masing-masing di alokasi waktu dua menit dan ini yang tidak dilakukan pada debat pertama, kedua dan ketiga.

“Dalam denah dengan pengaturan waktu masing-masing alokasi dua menit itu lebih adil dan masing-masing paslon bisa menyampaikan sesuai dengan harapannya. Saya kira itu yang perlu di nanti bisa dilakukan pada debat yang ke-5 pada 13 April 2019,” kata Abhan.

Terkait ketertiban penonton dari masing-masing dua pasangan calon ini tentu harus ada komitmen bersama agar debat terakhir ini menjadikan debat yang baik karena tentunya ini debat terakhir juga menandakan berakhirnya masa kampanye.

“Kampanye sudah dimulai sejak tanggal 23 September sampai pada 13 April pukul 23.59. Diakhir ini harus kita berikan yang terbaik,” ucap Abhan.
Dalam rapat itu nampak hadir Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Garda Maharsi dan Direktur Relawan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Ferry Mursyidan Baldan.

Debat kelima nanti bertema ‘Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan, dan Investasi, serta Perdagangan dan Industri’ akan disiarkan TvOne, ANTV, Beritasatu TV, dan NET TV.

Debat terakhir ini kembali diikuti dua pasangan capres-cawapres, Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menag berencana buat dewan etik dan reassessment pejabatnya

Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berencana membuat dewan etik di Kementerian Agama dan melakukan penilaian ulang atau reassessment bagi para pejabat eselon satu dan dua.

Menteri Lukman yang mengatakan hal tersebut dalam acara Rapat Koordinasi Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta, Senin, implikasi dari kasus dugaan suap di lingkup Kemenag yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Inilah cara kita merespons pelajaran dan peringatan keras dari yang kita alami satu dua minggu ini,” kata Menag.

Lukman mengatakan dirinya dengan beberapa pejabat eselon satu dan dua tengah merancang pembentukan dewan etik di lingkungan Kemenag.

Dewan etik, kata Lukman, tidak akan menyaingi Inspektorat Jenderal melainkan menjadi mitranya. Jika inspektorat jenderal melakukan penegakan disiplin dan memberikan hukuman, dewan etik pendekatannya lebih kepada etik terkait pengaduan dari masyarakat.

“Daripada aduan itu disampaikan ke pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan, untuk menindaklanjuti semua itu, maka kita perlu kanalisasi. Kita perlu salurkan, kemudian bisa ditindaklanjuti, kemudian bisa diselesaikan dengan pendekatan etik. Sehingga proses pencegahan lebih dikedepankan,” kata dia.

Selain itu Menag juga mewacanakan penilaian ulang terhadap pejabat eselon satu dan dua untuk mengetahui potensi seseorang di suatu jabatannya.

“Dalam waktu dekat kita akan lakukan hal yang sama untuk meneguhkan kepada mereka semua bahwa mereka-mereka yang duduki jabatan tertentu memang orang yang fit and proper,” kata Lukman.

Dia menekankan bahwa penilaian ulang itu disebut bukan bentuk sanksi atau apapun. “Iini untuk meyakinkan karena setiap kita punya potensi yang berbeda-beda. Dan potensi yang di diri kita itu berkembang tidak statis,” kata Lukman

Lukman menegaskan bahwa perlu dilakukan penilaian ulang bisa untuk meyakinkan apakah mereka yang menduduki jabatan tertentu betul-betul layak sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

Baca juga: Lukman: penilaian pelayanan Kemenag meningkat meski terganjal kasus

Baca juga: Lukman: Pencegahan penyimpangan di Kemenag diperkuat

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Pasaman Barat kekurangan 222 kotak suara

Arsip. Seorang pemilih disabilitas memasukkan surat suara di kotak suara berbahan karton dalam simulasi pemungutan suara yang dilakukan KPU RI, 12 Maret 2019. KPU DKI Jakarta menginventarisasi kotak suara yang rusak di sejumlah kota di Jakarta agar segera diganti. (ANTARA News/Dewa Wiguna)

Kotak suara kurang dan ada yang rusak saat datang pertama sekali beberapa waktu lalu. Saat ini permintaan sudah kita sampaikan ke KPU RI

Simpang Empat, Sumbar (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umun Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) masih kekurangan sekitar 222 kotak suara untuk Pemilihan Umum 17 April nanti.

“Kotak suara kurang dan ada yang rusak saat datang pertama sekali beberapa waktu lalu. Saat ini permintaan sudah kita sampaikan ke KPU RI,” kata Ketua KPU Pasaman Barat, Alharis di Simpang Empat, Senin.

Ia mengatakan pihaknya berharap kotak suara yang kurang dapat segera sampai di Pasaman Barat sehingga persiapan logistik dapat disiapkan dengan cepat sebelum didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Kelengkapan logistik sudah mulai kita siapkan untuk dimasukkan ke kotak suara dan didistribusikan ke PPK. Kita berharap kotak suara yang kurang segera datang,” harapnya.

Menurutnya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pasaman Barat berjumlah 1.206. Setiap TPS akan didistribusikan lima kotak suara.

Di dalam kotak suara itu nantinya akan memuat tinta, formulir, surat suara dan kelengkapan lainnya. Nanti disertai dengan segel.

“Kelengkapan logistik lainnya sudah lengkap kecuali kotak suara dan surat suara. Di dalam kotak suara itu nantinya akan dimasukkan surat suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap ditambah dua persen surat suara cadangan,” sebutnya.

Pihaknya menargetkan H-4 atau 13 April logistik mulai didistribusikan ke PPK. Namun ada skala prioritas nantinya bagi daerah yang terisolir.

Ia berharap semua pihak dapat mendukung terlaksananya Pemilu yang bersih, jujur dan aman.

“Kepada masyarakat mari bersama-sama datang ke TPS dan memberikan suaranya. Satu suara mempengaruhi masa depan bangsa,” ajaknya. 

Baca juga: KPU: penonton belum tertib di debat keempat Pilpres
Baca juga: KPU Tulungagung telusuri laporan dugaan DPT fiktif
Baca juga: KPU Bangka Tengah Targetkan Partisipasi Pemilih 75 Persen
Baca juga: KPU Bangka Barat temukan 1.210 surat suara rusak

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi dijadwalkan kampanye akbar di Palembang

Palembang (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dijadwalkan kampanye akbar di Kota Palembang, Sumatera Selatan, di ruangan tertutup menggunakan gedung serba guna Palembang Sport and Convention Center (PSCC) pada Selasa (2/4) siang.

Bendahara Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja (TKD KIK) Jokowi- Amin Provinsi Sumsel,  Alvin Kennedy di Palembang, Senin, menjelaskan penetapan kampanye menggunakan ruangan tertutup itu karena di kota ini sering hujan, bisa mengganggu jalannya kampanye dan kenyamanan massa pendukung.

Kegiatan kampanye capres 01 semula direncanakan di pelataran objek wisata Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang, namun setelah dipertimbangkan alasan cuaca dipindahkan ke PSCC.

Untuk menyemarakkan kampanye akbar Jokowi massa pendukung akan dihibur sejumlah artis seperti Inul Daratista, Virgon, Indra Bekti, dan Aida Saskia.

Kampanye rapat umum capres petahana itu akan dihadiri para relawan pemenangan, pengurus dan simpatisan partai pendukung dengan pengerahan massa sekitar 30 ribu orang.

“Massa sekitar 30 ribu orang dari Kota Palembang dan beberapa daerah di Sumsel lainnya itu dikerahkan untuk menyambut Jokowi mulai dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hingga di PSCC,” ujarnya.

Untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin,  di wilayah Sumsel ada 64 relawan,  sedangkan perwakilan relawan pemenangan dipastikan akan hadir semua pada kampanye akbar tersebut.

Dalam kampanye tersebut, Jokowi akan menyampaikan program kerja dan keberhasilannya selama empat tahun memimpin bersama Jusuf Kalla.

Jokowi juga akan menyampaikan tiga kartu baru yakni KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra Kerja, ujar Alvin.

Sementara,  capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan kampanye akbar di pelataran objek wisata BKB Palembang pada 9 April 2019.

Ketua Panitia Pelaksana Kampanye Capres Prabowo di Palembang, Budiarto Marsul mengatakan massa yang menghadiri kampanye di BKB akan dihibur artis Nissa Sabyan.

Dalam kampanye rapat umum itu capres Prabowo akan menyampaikan orasi politik serta program kerja jika terpilih menjadi pemimpin nasional.

Kegiatan kampanye tersebut akan dihadiri juga ketua umum PAN, PKS, Partai Demokrat, dan Gerindra sebagai pengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, ujar Budiarto. 

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TKD optimistis target 60 persen suara tercapai

Banjarmasin (ANTARA) – Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Kalimantan Selatan, optimis target 60 persen suara kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin tercapai di daerah setempat.

“Harus optimis Capres 01 menang hingga angka 60 persen di Kalsel seperti target dari Pak Jokowi sendiri,” ucap Bendahara Umum TKD Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Kalimantan Selatan H Basuni di Banjarmasin, Senin.

Seperti diketahui, target kemenangan antara 60 sampai 65 persen di Kalsel disampaikan Jokowi saat kunjungannya ke Banjarmasin pada Rabu, 27 Maret 2019 lalu dalam agenda Kampanye Akbar di Stadion 17 Mei Banjarmasin.

Ditemui wartawan saat berada di Duta Mall Banjarmasin pada Rabu (27/3) malam, Jokowi yang didampingi tokoh muda Banua Mardani H Maming yang juga anggota TKN, optimis perolehan suara signifikan di Kalsel, yang menurutnya provinsi sangat religius, sehingga kombinasi ulama dan umara lebih bisa diterima.

Sementara deklarasi dua serikat buruh yang menamakan diri Relawan Buruh Sahabat Jokowi (RBSJ) Kalimantan Selatan yang berlangsung di Taher Square Banjarmasin itu, menurut Basuni, bukti nyata dukungan arus bawah sangat terasa.

“Alhamdulillah semakin mendekati 17 April 2019, banyak sekali yang mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Kami TKD sangat bangga dan berterima kasih kepada relawan. Ini bukti Jokowi presiden yang merakyat dan sederhana hingga dinginkan rakyat untuk kembali memimpin,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Relawan Buruh Sahabat Jokowi Kalimantan Selatan Sadin Sasau menyatakan, anggotanya yang berjumlah 60 ribu orang siap memenangkan Capres 01.

“Kami sebagai rakyat melihat program Jokowi luar biasa yang sangat peduli rakyat kecil seperti para buruh. Untuk itu, kami terpanggil untuk deklarasikan dukungan nyata secara terbuka pada hari ini,” kata Sadin.

Sebelum melaksanakan deklarasi, relawan yang didominasi ibu-ibu itu juga melaksanakan olah raga bersama senam jempol.

Selain mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin, para buruh juga berikrar untuk menangkal berita bohong atau hoaks serta mengawal Pemilu berjalan aman, damai dan sejuk.

Dalam acara deklarasi tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Kalsel yang dikomando sang ketua Nawang Wijayati yang jadi calon anggota legislatif DPR RI periode 2019-2024 dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I di nomor urut 6. 

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ulama Jatim canangkan “Rabu Putih” dukung Jokowi-Ma’ruf

Ribuan ulama dari pengelola pondok pesantren, madrasah diniah, dan Taman Pendidikan Alquran se-Jatim saat pencanangan gerakan “Rabu Putih” mendukung Jokowi-K.H. Ma’ruf Amin di Surabaya, Senin (1-4-2019) petang. (Foto: Fiqih Arfani)

Surabaya (ANTARA) – Ribuan ulama dari pengelola pondok pesantren, madrasah diniah, dan Taman Pendidikan Alquran se-Jawa Timur mencanangkan gerakan “Rabu Putih” sebagai komitmen dukungan terhadap Joko Widodo-Kiai Haji Ma’ruf Amin pada Pemilihan Umum Presiden 2019.

“Kami sudah sepakat mengantar kemenangan Jokowi-Ma’ruf pada pilpres mendatang,” kata pimpinan Forum Komunikasi Diniah Takmiliyah (FKDT) Nasrul Marwazi selaku salah satu pihak penggagas di sela deklarasi di Surabaya, Senin petang.

Gerakan “Rabu Putih”, kata dia, merupakan wujud kesiapan memperkenalkan dan menyosialisasikan agar masyarakat memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bergambar seragam putih pada hari-H pemungutan suara, 17 April 2019.

Ia mengimbau keluarga besar madrasah diniah menggunakan baju putih pada hari Rabu, 17 April 2019, untuk mempermudah agar di bilik suara mencoblos pasangan nomor urut 01.

Gus Nasrul, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa salah satu alasan memilih Jokowi-Ma’ruf Amin karena kepedulian pemerintah selama 4,5 tahun ini terhadap pondok pesantren, terutama penetapan Hari Santri.

“Bagi kami, direalisasikannya Hari Santri oleh Presiden sangat mengangkat harkat dan martabat santri dan keluarga besar pondok pesantren. Pak Jokowi juga sering hadir di pondok-pondok pesantren,” ucapnya.

Sementara itu, koordinator Taman Pendidikan Alquran Jawa Timur Abdul Aziz menegaskan bahwa dukungannya terhadap Jokowi-Ma’ruf memiliki misi politik kebangsaan, bukan politik kepartaian.

“Artinya, fokus kami adalah imbauan memilih nomor 01 pada pilpres. Kalau pileg, diserahkan kepada individu atau sesuai dengan pilihannya masing-masing,” katanya.

Dalam waktu dekat, lanjut dia, seluruh guru dan keluarga besar TPA yang jumlahnya mencapai ratusan ribu di provinsi ini diimbau menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS).

“Jangan ada yang golput, dan tentu sarannya adalah memiliki Jokowi-Ma’ruf. Guru-guru nantinya juga akan sosialisasi kepada wali murid atau wali santri mengajak ikut serta pada pesta demokrasi,” katanya.

Pemilu Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 Jokowi-K.H. Ma’ruf Amin dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi temui relawan dan kader partai di Jayapura targetkan 85 persen

Jayapura (ANTARA) – Calon presiden  nomor urut 01 Joko Widodo menemui perwakilan para relawan dan kader partai politik di salah satu hotel di Jayapura,  Senin, 

“Saya ‘to the point’ ya, pada 2014 dukungan suara bagi Jokowi-JK di Papua bisa mencapai 72,4 persen, sehingga saya minta pada 2019 minimal 85 persen,” kata Jokowi di Jayapura.

Menurut Jokowi, dari pertemuan dengan relawan dan  kader partai politik ini, target itu diyakini tercapai.

“Karena, saya melihat tim kampanye daerah sangat solid dan baik,” ujarnya ketika ditemui wartawan usai bertemu dengan relawan dan kader partai politik.

Senada dengan Jokowi, Komaruddin Watubun, Ketua Tim Kampanye Daerah Papua Jokowi-Ma’ruf, mengatakan rakyat Papua pasti memilih pasangan nomor urut 01 ini karena sudah bekerja untuk masyarakat di Bumi Cenderawasih.

“Kerja-kerja Jokowi  untuk Papua patut diberi penghargaan, Jokowi bekerja untuk masyarakat Bumi Cenderawasih,” katanya.

Komaruddin menjelaskan pihaknya mengingatkan kepada para relawan dan kader, bukan hanya semangat 100 persen untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf, tetapi juga harus legal secara administrasi.

Setelah menemui relawan dan kader partai politik selama 45 menit di Jayapura, Jokowi melanjutkan perjalanan ke Sorong, Papua Barat untuk menghadiri kampanye akbar. 

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Deklarasi pengemudi becak dukung Jokowi-Amin

Sejumlah pengemudi becak bersiap melakukan konvoi seusai deklarasi mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Amin di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Senin (1/4/2019). Dalam deklarasi tersebut puluhan pengemudi becak menyatakan siap mendukung dan memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, karena dinilai bisa mensejahterakan rakyat dan terbukti bekerja selama kepemimpinannya. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.

Asosiasi Pengajar Hukum Adat: Capres belum sentuh isu masyarakat adat

Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia mengkritisi debat para calon presiden (Capres) 2019,Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang belum menyentuh soal isu terpinggirnya masyarakat adat yang selama ini masih terjadi, utamanya soal kepemilikan tanahnya.

Untuk itu, Ketua Umum APHA, Dr Laksanto Utomo dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, mendesak agar capres dan cawapres menyentuh soal perlindungan masyarakat adat yang belum sepenuhnya mendapatkan perhatian.

“Soal politik dan ideologi kedua capres tidak perlu diragukan, tetapi soal keberpihakan kepada masyarakat adat yang selama ini tanahnya sering digusur belum tercermin adanya pemihakan,” katanya, seraya menambahkan, belum disahkannya UU Hukum Adat yang sudah diajukan lebih dari 15 tahun itu karena dinilai akan merugikan kepentingan pemerintah dan investor.

Jika melihat Pasal 18 B ayat (2) UUD RI tahun 1945 yang menyatakan, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

“Dari pasal itu telah ditindak lanjuti oleh para pegiat hukum adat dengan mengajukan UU Hukum Adat. Namun sampai saat ini belum dilakukan pembahasan serius baik oleh pemerintah dan DPR,” kata Laksanto yang didampingi Prof Dr Jeane Neltje Saly, sebagai pembina APHA.

Laksanto juga mengatakan, belum disentuhnya isu masyarakat hukum adat dalam debat capres dan cawapres, karena akan membuat kesulitan bagi para pemimpin terpilih untuk melakukan konversi dari tanah milik masyarakat adat ke sektor industri, baik untuk lahan sawit maupun tambang.

“Jika UU Hukum Adat disahkan, pemerintah tentu tak akan mudah melakukan konversi lahan tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya,” kata Laksanto yang juga peneliti senior hukum adat.

Sementara itu Prof Jeane yang juga guru besar Universitas Taruma Negara menambahkan, ada enam poin tuntutan dari APHA untuk diperhatikan para capres kelak terpilih.

Dari enam itu antara lain, meminta Presiden terpilih untuk melakukan moratorium izin konsesi HPH dan perkebunan besar di kawasan hutan terutama yang dekat dengan komunitas masyarakat adat dan permukiman masyarakat pada umumnya.

Hal ini penting dilakukan oleh capres terpilih jika ia sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat Indonesia yang notabene, masyarakat agraris yang tidak perlu mengimpor beras, jagung, kedele dan sebagainya.

“Saya sering kecewa kalau melakukan kunjungan atau penelitian ke daerah, karena di tempat itu langka akan makanan khas daerah setempat. Jeruk dan pisang yang ada semua dari impor lantaran lahan kita sudah habis diambil oleh para konglomerat untuk ditanam sawit, karet dan sebagainya yang diperuntukkan oleh pihak asing,” katanya.

Oleh karenanya, APHA meminta komitmen para capres yang kini sedang berlaga itu untuk menyampaikan programnya terkait dengan perlindungan hukum masyarakat adat dan segala bentuk asset yang dimilikinya.

Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ma’ruf: Jatim menang, Madura segera

Kampanye terbuka Cawapres Ma’ruf Amin di Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur, Senin (1/4/2019). (ANTARA News/ Anom Prihantoro)

Surabaya (ANTARA) – Calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan Joko Widodo agar bisa menang pada Pilpres 2019 di Madura setelah pada 2014 hanya menang di Jawa Timur.

“Jawa Timur sudah menang, Madura harus menang,” kata Ma’ruf di sela kampanye terbuka di Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur, Senin.

Pada 2014, suara Pilpres di Kabupaten Bangkalan, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraup 644.608 suara dan Jokowi-Jusuf Kalla dapat 149.258 suara. Di Kabupaten Sampang Prabowo-Hatta 474.752, sementara Jokowi-JK dapat 162.785.

Di Kabupaten Pamekasan, Prabowo-Hatta 378.652 dan Jokowi-JK meraih 135.178. Di Kabupaten Sumenep Prabowo-Hatta 332.956 dan Jokowi-JK raih 245.410.

Bila ditotal perolehan suara Prabowo-Hatta se-Madura sebanyak 830. 968, sementara Jokowi-JK berjumlah 692.631. Artinya, Prabowo-Hatta unggul 138.337 suara dari Jokowi-JK.

Kepada massa di Sumenep, Ma’ruf mengklarifikasi informasi soal Presiden Jokowi yang anti-Islam dan antiulama.

Menurut dia, Jokowi anti-Islam tidak benar karena tidak terbukti membubarkan Kementerian Agama, melarang adzan dan melegalisasi zina.

Jika Jokowi antiulama, lanjut dia, maka tidak akan ada realisasi Hari Santri Nasional. Selain itu, Jokowi justru menggandeng ulama sebagai cawapresnya dalam Pilpres 2019.

“Kalau ada yang bilang benci ulama, maka tidak benar,” kata dia.

Adapun Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres-cawapres yaitu nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

BRG kejar restorasi 400 ribu hektare lahan gambut

Jakarta (ANTARA) – Badan Restorasi Gambut (BRG) bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait mengejar upaya pemulihan lahan gambut nonkonsesi yang tersisa seluas 400.000 hektare hingga akhir 2020, kata Kepala BRG Nazir Foead di Jakarta, Senin.

“BRG bekerja langsung bersama pemerintah daerah dalam membahas gambut di kawasan konservasi hutan lindung dan kawasan masyarakat itu sudah seluas 679.000 hektare dari target 1,1 juta hektare. Jadi, masih utang 400.000 hektare pada tahun ini dan tahun depan,” kata Nazir Foead usai melaporkan perkembangan restorasi gambut kepada Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Jakarta, Senin.

Pemulihan lahan gambut non-konsensi tersebut dilakukan bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan memberikan pendampingan kepada petani kebun kelapa sawit dalam menjaga lahan gambut mereka.

Nazir mengatakan bahwa pendampingan dan sosialisasi tersebut dengan menggunakan pendekatan psikologi dan spiritual supaya masyarakat, khususnya petani sawit, tidak mudah membakar lahan gambut.

“Sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membakar gambut, membantu masyarakat bertani tanpa membakar, juga melibatkan ustaz, dai, dan pendeta dalam menjaga gambut tersebut,” lanjutnya.

Sementara itu, restorasi lahan gambut konsensi, menurut Nazir telah mencapai target, hampir 3 juta hektare lahan milik perusahaan telah direstorasi. BRG sendiri menargetkan restorasi lahan konsensi seluas 2,5 juta hektare.

“Di lahan konsensi sudah tercapai, karena sudah hampir 3 juta hektare (milik) perusahaan yang melaporkan rencana pemulihannya dan sedang menjalankannya. Sudah ada delapan perusahaan, 150.000 hektare kami uji coba dan hasilnya bagus, positif,” ujarnya.

Sejak BRG dibentuk lewat PP Nomor 1 Tahun 2016, Pemerintah memasang target pemulihan lahan gambut seluas 2,5 juta hektare untuk diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun.

Luasan 2,5 juta hektare lahan gambut tersebut tersebar di tujuh provinsi dan terbagi atas 1,4 juta lahan konsensi milik perusahaan swasta dan 1,1 juta hektare lahan nonkonsensi, termasuk di dalamnya kawasan hutan lindung atau konservasi.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu Yogyakarta antisipasi modus politik uang gaya baru

Yogyakarta (ANTARA) – Bawaslu Kota Yogyakarta terus mengantisipasi berbagai potensi praktik politik uang menjelang hari H Pemilu 2019, salah satunya modus politik uang gaya baru yang tidak lagi dilakukan dengan membagi-bagikan uang secara langsung.

“Saat ini, ragam modus politik uang cukup banyak. Tidak hanya membagi-bagikan uang secara langsung atau kerap disebut serangan fajar, tetapi dilakukan dengan modus lain yaitu membagikan pulsa telepon atau paket data,” kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryo Samudro di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, modus politik uang gaya baru tersebut dinilai lebih mudah dilakukan oleh peserta pemilu dan lebih menarik bagi konstituen, terutama bagi pemilih pemula. Di Kota Yogyakarta, jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2019 tercatat sekitar 5,2 persen dari total pemilih.

Harsya juga menyebut, potensi praktik politik uang yang dilakukan oleh tim pasangan calon presidan dan wakil presiden dinilai lebih besar dibanding praktik politik uang yang yang dilakukan oleh calon anggota legislatif (caleg).

“Misalnya saat datang ke kampanye tertentu, ada pihak yang mencatat nama sekaligus nomor HP dari peserta kampanye. Mereka kemudian akan menerima pulsa atau paket data,” katanya.

Untuk mengantisipasi praktik politik uang gaya baru tersebut, Bawaslu Kota Yogyakarta mendapat tambahan relawan dari kalangan milenial yaitu dari mahasiswa yang akan melakukan pengawasan di media sosial serta di sejumlah grup percakapan.

“Ada 24 pengawas media sosial yang kami miliki. Kami sebut sebagai relawan siber. Meskipun kami tidak memiliki teknologi yang canggih untuk mengawasi perkembangan di media sosial, namun kami akan berusaha semaksimal mungkin melakukan pengawasan di media sosial dan grup percakapan,” katanya.

Selain potensi praktik politik uang, relawan siber tersebut juga akan melakukan pengawasan terhadap konten-konten hoaks, ujaran kebencian hingga konten bernuansa SARA.

Sedangkan untuk potensi praktik politik uang dengan modus lama yaitu membagi-bagikan uang secara langsung ke konstituen, lanjut Harsya, juga masih berpotensi terjadi di Kota Yogyakarta menjelang Pemilu 17 April.

“Kami pun akan menerjunkan pengawas TPS untuk menjadi mata dan telinga dalam melakukan pengawasan di lapangan,” katanya.

Pengawas TPS yang berjumlah sebanyak 1.373 petugas, sesuai dengan jumlah TPS di Kota Yogyakarta, akan bekerja melakukan pengawasan sejak 12 April di wilayah masing-masing.

“Seluruh potensi akan kami identifikasi, baik potensi kecil maupun besar,” katanya yang juga akan terus menyosialisasikan anti politik uang ke wilayah.

Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Tulungagung telusuri laporan dugaan DPT fiktif

Tulungagung, Jatim (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur bersama tim Badan Pemenangan Kabupaten Prabowo-Sandi di Tulungagung telah menelusuri dugaan 11 nama warga yang dicurigai masuk daftar pemilih tetap (DPT) fiktif, dan hasilnya dinyatakan nihil.

“Ke-11 nama yang kami lakukan kroscek lapangan bersama KPU memang ada orangnya. Hanya data di KTP dengan di DPT ada yang tidak sinkron,” kata Ketua Badan Pemenangan Kabupaten (BPN) Prabowo-Sandi di Tulungagung, Ahmad Muhajir dikonfirmasi melalui telepon, Senin.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, klarifikasi atas laporan dugaan DPT fiktif dilakukan KPU bersama tim badan pemenangan Prabowo-Sandi di tiga daerah di Tulungagung.

Salah satunya, kroscek difokuskan di Desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung dimana ada 10 nama pemilih yang dicurigai fiktif lantaran memiliki data domisili, keterangan tanggal lahir (tanggal, bulan dan tahun kelahiran) identik.

Ada juga beberapa nama pemilih di desa yang sama, jika mengacu data yang tertera di DPT, lahir pada 2011 dan 2014, yang artinya mereka saat ini belum memiliki hak pilih karena belum mencapai usia 17 tahun.

Ada tiga nama yang dalam daftar DPT yang dijadikan sampel BPN Prabowo-Sandi, khusus untuk wilayah Kabupaten Tulungagung, yang berkelahiran di atas 2010.

Tujuh nama lain malah tercatat memiliki keterangan tempat tanggal lahir yang seluruhnya sama atau identik, yakni warga Desa Suruhan Lor, lahir pada 9 Maret 2005 (nomor KTP 350417-090305****).

Sebelas nama yang dicurigai itu juga berada di satu TPS yang sama, yakni tercatat masuk daftar pemilih di TPS 05, Desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung.

“Nama-nama seperti di daftar sampel acak yang kami terima dari (tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi) pusat, orangnya ada. KTP-nya juga ada dengan nama seperti di DPT, tapi keterangan tanggal lahir tidak sama dengan yang tertera di daftar pemilih tetap. Mungkin itu terjadi karena salah input,” kata Muhajir.

Komisioner KPU Tulungagung periode 2019-2024, Mustofa membenarkan adanya pengaduan soal dugaan DPT fiktif tersebut.

Namun dia menegaskan masalah itu sudah terkonfirmasi dan dinyatakan selesai setelah dilakukan klarifikasi lapangan dan bertemu langsung dengan nama-nama yang disoal tim BPN/BPK Prabowo-Sandi.

“Saya belum dapat detil resumenya, karena kasus itu yang menangani mas Anam (Khoirul Anam, mantan Komisioner KPU Tulungagung) sebelum purna tugas per 31 Maret kemarin. Tapi yang pasti masalah tersebut sudah clear kok,” kata Mustofa dikonfirmasi melalui telepon sebelum acara gladi resik pelantikan komisioner KPU kabupaten/kota periode 2019-2024 di Jakarta. 

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Demokrat targetkan perolehan kursi Dapil Jateng naik 100 persen

Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Caleg DPR RI Dapil Jateng II Dina Lorenza serta kader lainnya tengah menyampaikan sambutan pada acara pertemuan dengan kader dan simpatisan di Rumah Makan Mbak Tari Demak, Jawa Tengah, Senin (1-4-2019). (Foto: Akhmad Nazaruddin Lathif)

Demak (ANTARA) – Partai Demokrat menargetkan perolehan kursi untuk DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah bisa naik 100 persen dari hasil Pemilu 2014 sebanyak empat kursi, kata Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

“Untuk bisa merealisasikan target tersebut, memang pekerjaan berat. Akan tetapi, dengan semangat serta kerja keras semua kader dan calon anggota legislatif dari Partai Demokrat, kami optimistis bisa terealisasi,” katanya ditemui di sela-sela kunjungan serta pertemuan dengan sejumlah caleg Partai Demokrat wilayah Jateng serta simpatisan di Rumah Makan Mbak Tari Kabupaten Demak, Senin.

Turut Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPD PD Jawa Tengah Rinto Subekti, Ketua DPC PD Kota Semarang Liluk, calon anggota DPR RI Dapil Jateng II Dina Lorenza dan Nurul Huda, serta perwakilan tokoh ulama di Demak.

Meskipun tanpa didampingi Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dia menegaskan  akan tetap terus bekerja sebagai bentuk baktinya kepada orang tua yang juga ketua umum.

Ia mengakui untuk saat ini tidak memungkinkan hadir di Tanah Air karena masih harus mendampingi Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono yang sedang dirawat di Singapura karena mengidap penyakit kanker darah.

Untuk itu, dia memohon kepada kader, simpatisan Partai Demokrat, maupun masyarakat umum untuk ikut mendoakan ibundanya agar lekas sembuh.

“Sebagai komandan pemenangan pemilu, insyaallah, Partai Demokrat bisa meraih hasil yang lebih baik daripada hasil Pemilu 2014,” ujarnya.

Kedatangannya ke Kabupaten Demak, kata dia,  juga dalam rangka memastikan mesin partai berjalan dengan baik.

Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan partainya masih tetap akan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas dan tetap berpihak pada rakyat kecil.

Pada kesempatan tersebut, dia juga mengajak masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS), atau jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput).

Terkait dengan dugaan keterlibatan oknum aparat, dia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengingatkan aparat dan institusi pemerintah agar melaksanakan tugas secara profesional dan tetap menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2019.

Setelah makan siang, Agus mendapatkan hadiah batik dan jenang serta makanan khas Kudus.

Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019

KPU Bangka Barat temukan 1.210 surat suara rusak

Suasana pelipatan surat suara yang akan digunakan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Bangka Barat. (Foto: Donatus D.P.)

Muntok, Babel (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, menemukan 1.210 lembar surat suara Pemilu 2019 dalam kondisi rusak.

“Ketika penyortiran surat suara, ditemukan sebanyak 1.210 lembar rusak dengan berbagai kategori sehingga tidak layak,” kata anggota KPU Kabupaten Bangka Barat Harpandi di Muntok, Senin.

Sebanyak 1.210 lembar surat suara rusak tersebut terdiri atas berbagai jenis surat suara, yaitu sebanyak 252 lembar surat suara untuk pemilihan DPR RI, 142 lembar surat suara pemilihan DPD RI, 124 lembar surat suara pemilihan umum  presiden dan wakil presiden, 540 lembar surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Bangka Barat, dan 150 lembar surat suara pemilihan anggota DPRD Provinsi Babel.

“Setelah dipisahkan, surat suara yang layak dilipat, kemudian dilakukan penghitungan sesuai dengan kebutuhan tiap TPS dan dikemas siap didistribusikan,” katanya.

Menurut dia,  surat suara rusak itu dipisahkan. Selanjutnya, pihaknya menunggu perintah dari KPU RI terkait dengan penanganan surat suara tersebut.

Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan dengan melayangkan surat resmi ke KPU RI melalui KPU Provinsi Babel terkait dengan jumlah surat suara yang rusak tersebut.

“Surat suara rusak itu masih tersimpan di gudang KPU Kabupaten Bangka Barat. Biasanya akan dimusnahkan dengan cara dibakar sebelum pencoblosan,” katanya.

Pihaknya masih menunggu rencana pemusnahan surat suara rusak tersebut agar tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Pemusnahan surat suara rusak akan dilakukan bersama-sama unsur TNI, Polri, perwakilan partai politik peserta pemilu, dan anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.

Terkait dengan pengiriman kekurangan surat suara pengganti yang rusak itu, pihaknya belum bisa memastikan karena masih menunggu pengiriman dari KPU RI.

Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019

Artis langgar etik Pemilu

Artis yang juga calon legislator DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Adelia Wilhelmina Pasha (kiri) berbicara dengan pengacaranya saat mengikuti sidang di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawsalu) Sulawesi Tengah di Palu, Senin (1/4/2019). Bawaslu Sulteng dalam sidangnya memutuskan istri Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu itu bersalah melanggar etik Pemilu dengan mengampanyekan dirinya dalam sebuah pertemuan di Kabupaten Poso secara tidak sesuai dengan aturan penyelenggaraan Pemilu dan dijatuhi hukuman teguran tertulis. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/aww.

Jokowi minta Papua beri 85 persen suara

Capren Jokowi saat melakukan pertemuan dengan tim kampanye daerah dan relawan di Jayapura, Senin petang (1/4). (ANTARA News Papua/Evarukdijati)

Jayapura (ANTARA) – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo meminta masyarakat Papua dalam Pemilu Presiden 17 April mendatang menyumbang suara sebanyak 85 persen.

“Dalam Pilpres 2014, pasangan Jokowi-JK di Papua memperoleh suara 72,4 persen sehingga dalam pilpres kali ini minimal memperoleh 85 persen,” harap Jokowi saat bertemu dengan tim kampanye daerah (TKD) dan relawan di Jayapura, Senin malam.

Sebelumnya Ketua TKD Komarudin Watubun mengatakan, saat ini Gubernur Papua beserta bupati dan wali kota sudah sepakat mendukung capres Jokowi sehingga dipastikan perolehan suara untuk paslon Jokowi- Ma’ruf Amin akan meningkat dibanding pemilu sebelumnya.

Dukungan itu diberikan karena masyarakat sudah merasakan hasil kerja selama menjabat sebagai Presiden periode 2014-2019, kata Komarudin yang juga anggota DPR RI utusan Papua seraya menambahkan konsolidasi untuk memenangkan Jokowi sudah dilakukan hingga ke tingkat kelurahan.

Selain itu, karena sebagian masyarakat di Papua khususnya yang berada di pegunungan masih menggunakan sistem noken sehingga harus dipersiapkan legalitasnya baik secara perolehan maupun administrasi.

Penggunaan KTP Elektronik dalam pemilu di Papua juga belum bisa diterapkan karena masih rendahnya tingkat perekamannya yakni baru 50 persen, karena itu bagaimana dalam waktu singkat terealiasi.

“Kita harus siaga untuk mewujudkan dukungan penuh atau 100 persen untuk Jokowi,” kata Komarudin. Pertemuan antara capres Jokowi dengan TKD dan relawan juga di hadiri Ketua Tim Kampanye Pusat (TKP) Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pramono Anum dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal.

Usai melakukan pertemuan dengan TKD dan relawan, Jokowi melanjutkan perjalanan ke Sorong untung menghadiri kampanye akbar.

Baca juga: Pejabat-tokoh Papua tunggu kedatangan Presiden di bandara Sentani

Baca juga: Simpatisan Minta Jokowi kampanye terbuka di lapangan Sorong

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019

DPR RI: pelaksanaan Pemilu harus berlangsung sukses

Palembang (ANTARA) – Ketua Tim Komisi II DPR RI, Mardani mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2019 harus berlangsung lancar dan tidak hambatan yang berarti.

Jadi kunjungan kerja ke Sumsel ini untuk melihat sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan agenda Pemerintah Pusat seperti Pemilu, kata dia di hadapan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya di Palembang, Senin.

Jadi terkait dengan pengamanan Pemilu 2019 apakah sudah siap sehingga pesta demokrasi lima tahunan itu berlangsung sukses.

Pihaknya berharap Pemilu 2019 di Provinsi Sumsel dapat berlangsung aman, nyaman dan sukses, ujar dia.

Oleh karena itu pihaknya minta tanggapan kepada jajaran terkait termasuk pengamanan di Sumsel mengenai persiapan Pemilu di Sumsel.

Wagub mengatakan, memang jajarannya siap melaksanakan Pemilu agar berjalan lancar. Begitu juga aparat keamanan siap mengamankan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Jadi kehadiran Komisi II DPR RI diharapkan dapat memberikan masukan sehingga jalannya Pemilu mendatang di Wilayah Sumsel berjalan sukses dan lancar.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara dikesempatan tersebut menerangkan, meskipun wilayah Sumsel cukup luas namun dalam hal pengamanan Pemilu pihaknya sudah siap dengan kekuatan yang dimiliki dibantu aparat TNI dan Linmas serta dukungan masyarakat.

Pihaknya bersama Ketua KPU akan mengecek TPS-TPS yang jauh di perairan, apakah ada kendala dengan masalah logistik seperti kotak suara, surat suara dan lainnya.

Begitu juga distribusi logistik Pemilu mulai dari percetakan hingga TPS akan dilakukan pengawalan, ujar dia.

Menurut Kapolda, kesiapan personil sudah dilakukan beberapa waktu lalu melalui kegiatan Apel Kesiapan Pemilu yang berlangsung di Griya Agung Pelembang.

Sementara itu Kasdam II/Sriwijaya Brigjen TNI, Syafrial mengatakan, pihaknya telah menyiapkan personil mulai dari Angkatan Darat, Laut dan Udara.

Sinergitas antara TNI / Polri khususnya di wilayah Sumsel berjalan sangat baik karena pihaknya selalu mengadakan kegiatan bersama dalam menjaga kondusifitas wilayah, tambah dia.

Pewarta: Ujang Idrus
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Prabowo janjikan bentuk susunan menteri antikorupsi

Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto saat memberikan sambutan kampanye terbuka pada ribuan massa di Lapangan Wisanggeni Kota Tegal, Senin sore. (Foto Kutnadi)

Tegal (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menjanjikan akan membentuk susunan para menteri antikorupsi apabila dirinya terpilih menjadi Presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Semua menteri-menteri yang saya pilih untuk bersumpah dan tanda tangan tidak (melakukan) korupsi,” kata Capres Prabowo Subianto saat melakukan kampanye terbuka di Lapangan Wisangeni Kota Tegal, Senin sore.

Ia mengatakan dirinya bersama Sandiaga Salahuddin Uno (Calon Wakil Presiden nomor urut 02) bertekad untuk bekerja keras dan sekuat tenaga untuk (kepentingan) rakyat Indonesia dan bersumpah tidak akan mengizinkan koruptor berkuasa di negara ini.

“Rakyat (Indonesia) sudah muak dengan korupsi. Oleh karena, saya tidak akan memperkaya diri dan tidak mengizinkan keluarga memperkaya dari jabatan saya,” katanya.

Di hadapan ribuan pendukung dan simpatisan koalisi partai, Prabowo mengatakan bahwa dirinya akan tunduk pada kehendak dan menghormati apa yang yang menjadi kemauan rakyat Indonesia.

“Akan tetapi apabila rakyat Indonesia memberikan kepercayaan pada saya bersama Sandiaga Salahuddin Uno (memenangi Pilpres 2019) bertekad bekerja sekeras mungkin untuk rakyat,” katanya.

Prabowo juga menjanjikan akan memberikan peluang dan kesempatan pekerjaan pada rakyat Indonesia dan tidak perlu menggunakan kartu-kartu.

Sebenarnya, kata dia, (calon presiden) Jokowi adalah orang namun karena di sekelilingnya adalah orang yang memiliki watak-watak “Sengkuni” maka mereka akan memberikan jawaban ABS (asal bapak senang).

“Zaman dulu, (bawahan) jika ditanya sesuatu oleh (pemimpin) akan menjawab dengan baik, aman, bagus. Budaya mental ABS semacam itu, nanti sudah tidak ada lagi,” katanya yang disambut meriah dan yel-yel oleh massa.

Ia mengatakan dirinya sudah membentuk tim para pakar dan putra-putri terbaik Indonesia yang pintar, hatinya bersih dan ikhlas, serta dan tidak korupsi untuk membela dan membangun bangsa Indonesia.

“Kami tidak butuh orang pintar, jika pintarnya tidak bisa membela rakyat. Kami sudah bentuk pakar dan orang hebat yang hatinya bersih dan ikhlas untuk bekerja untuk rakyat,” katanya.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

24 TPS di Garut terdampak pembangunan reaktivasi kereta api

Garut (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyebutkan ada 24 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdampak pembangunan reaktivasi jalur rel kereta api Stasiun Cibatu-Garut, untuk itu KPU mengusulkan kepada PT KAI untuk menunda pembongkaran lokasi tersebut setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 selesai.

“Ada 24 TPS sepanjang bantaran rel kereta, sudah dicek ke PPS, sementara datanya begitu,” kata Ketua KPU Kabupaten Garut Junaidin Basri di Garut, Senin.

Ia menuturkan, KPU Garut berdasarkan data sementara ada 24 TPS yang tersebar di sepanjang bantaran rel kereta api mulai dari Stasiun Cibatu sampai Stasiun Garut dengan jumlah pemilih mencapai ribuan orang.

Hasil pendataan sementara TPS di wilayah Kecamatan Garut Kota, kata dia, cukup banyak seperti Kelurahan Pakuwon ada TPS 4, 7, 8, 9, 16, dan 17, kemudian di Kelurahan Kota Wetan TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 46, kemudian Kelurahan Ciwalen TPS 1, 3, dan 24.

“Itu baru di wilayah Garut Kota saja,” katanya.

Ia menyampaikan, KPU Garut secara resmi telah melayangkan surat usulan kepada PT KAI yang berwenang dalam kebijakan menghentikan proses pembongkaran pemukiman rumah penduduk yang terdampak reaktivasi jalur kereta api itu.

Hasilnya, kata dia, PTKAI menyetujui permohonan KPU Garut dengan menghentikan proses pembongkaran yang sebelumnya sudah dilakukan oleh jajaran PTKAI di beberapa titik jalur kereta tersebut.

“Usulan surat penangguhan penataan area rel kereta api dilakukan pascapemilu,” katanya.

Jika proses pembongkaran daerah terdampak reaktivasi itu dilakukan, kata dia, maka Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) akan kesulitan memfasilitasi masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya, karena lokasi yang biasa dijadikan TPS dibongkar oleh PTKAI.

“Hal tersebut (pembongkaran) menjadi kesulitan pihak PPK dalam memfasilitasi para pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019,” katanya.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu DIY minta masyarakat berani laporkan politik uang

Yogyakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta meminta masyarakat berinisiatif melaporkan berbagai modus tindak pidana politik uang yang dilakukan peserta pemilu pada Pileg maupun Pilpres 2019.

“Kami berharap terutama masyarakat di desa-desa ikut melaporkan berbagai bentuk politik uang yang mereka ketahui,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Bagus Sarwono di Yogyakarta, Senin.

Menurut Bagus, di perdesaan rentan terjadi politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun tim sukses. Politik uang masih dianggap sebagai cara ampuh untuk menggalang dukungan pada Pemilu 2019.

Politik uang, kata dia, tidak selalu berbentuk pemberian uang, melainkan bisa dibalut dengan berbagai modus seperti pemberian jasa atau barang. Meski demikian, yang paling banyak adalah dengan mendatangi rumah-rumah dengan menawarkan setiap suara yang masuk atau dikenal dengan istilah “bitingan”.

Menurut Bagus, Bawaslu DIY bersama panwaslu di kabupaten/kota terus melakukan pengawasan. Pihaknya juga telah menggagas pembentukan Desa Antipolitik Uang yang tersebar di lima kabupaten/kota.

Bersama Kejaksaan Tinggi DIY, dan Polda DIY melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), Bawaslu juga siap menerima setiap aduan politik uang dari masyarakat.

“Sekarang saya belum bisa menyebutkan datanya, yang jelas bisa saja terjadi politik uang namun minim yang membantu melaporkan,” kata dia.

Selama ini, menurut Bagus, Bawaslu DIY terus mengampanyekan untuk menolak berbagai politik uang. Meski demikian, selain menolak, ia juga meminta masyarakat berani melaporkan dan menyampaikan uang “sogokan” sebagai barang bukti.

“Masyarakat memang kami minta menolak politik uang, kecuali kalau masyarakat itu berani melaporkan tidak apa-apa masyarakat menerima uangnya tetapi bukan untuk dinikmati melainkan untuk diserahkan sebagai barang bukti,” kata Bagus.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Bangka Tengah rekap surat suara rusak

Proses pelipatan dan penyortiran surat suara Pemilu 2019 di KPU Bangka Tengah, Senin (1/4) (babel.antaranews.com/Ahmadi)

Hari ini semua surat suara yang rusak akan kami rekap dan dikirim berita acara melalui KPU Babel untuk dikirim penggantinya

Koba, Babel, (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hari ini mulai merekap jumlah surat suara Pemilu 2019 yang rusak.

“Hari ini semua surat suara yang rusak akan kami rekap dan dikirim berita acara melalui KPU Babel untuk dikirim penggantinya,” kata Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah, Rusdi di Koba, Senin.

Ia menjelaskan, semua data surat suara rusak saat ini masih berada pada masing kelompok atau petugas pelipatan dan penyortiran.

“Semuanya akan direkap jika pelipatan surat suara untuk calon presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten sudah selesai dihitung dan dilipat,” ujarnya.

Namun demikian, Rusdi meyakini jumlah surat suara yang rusak tidak akan begitu banyak dan tidak akan menunggu lama menunggu surat suara penggantinya.

“Pengiriman surat suara pengganti tentu tidak lagi melalui ekspedisi karena jumlahnya tidak akan banyak, bisa dikirim melalui pesawat saja,” ujarnya.

Ia menjelaskan, surat suara itu dinyatakan rusak karena berbagai sebab di antaranya surat suara sobek, ada bercak tinta, foto calon tidak tercetak atau hanya kertas kosong dan penyebab lainnya.

“Kerusakan yang demikian sudah kami sortir menjadi surat suara rusak, namun belum kami rekap sehingga jumlah total belum diketahui,” ujarnya.

Baca juga: KPU Gunung Kidul temukan ribuan surat suara rusak
Baca juga: Distribusi logistik ke kepulauan Masalembu 8 April
Baca juga: KPU Medan kembali buka pengurusan pindah memilih
Baca juga: KPU Kulon Progo belum banyak terima permohonan izin kampanye terbuka

 

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Lukman: penilaian pelayanan Kemenag meningkat meski terganjal kasus

Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan penilaian terhadap kinerja pelayanan Kementerian Agama di berbagai bidang terus meningkat meski terganjal kasus dugaan suap di lingkungan kementerian.

“Alhamdulillah dari berbagai pihak, dinilai sebagai sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Bahwa perubahan yang kita lakukan ini on the track, tidak menyimpang, tidak salah,” kata Lukman saat menyampaikan sambutannya dalam acara Rapat Koordinasi Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta, Senin.

Dia menyebutkan penilaian laporan keuangan Kementerian Agama oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2017.

“Kita optimistis tahun ini kita mampu mempertahankan WTP, ini salah satu indikator apa yang kita lakukan sebenarnya sudah on the track,” jelas dia.

Selain itu penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga disebut mengalami peningkatan dari 60,53 atau CC di 2014, 62,01 atau B pada 2015, 68,71 atau B pada 2016, meningkat menjadi 70,02 atau BB pada 2017, dan naik tipis di 2018 menjadi 70,12 atau BB.

Sementara yang paling disyukuri oleh Lukman ialah pada peningkatan penilaian penyelenggaraan haji di Indonesia.

Indeks kepuasan jamaah haji yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik mengalami signifikansi kenaikan sejak 2014 sebesar 81,52, pada 2015 sebesar 82.67, tahun 2016 menjadi 83.83, di 2017 menjadi 84.85, dan pada 2018 mencapai 85,23.

Lukman mengingatkan agar para ASN Kementerian Agama menjadikan kasus Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019 sebagai peringatan keras dan pelajaran.

Dia meminta jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama meningkatkan pengawasan, termasuk pada program pencegahan guna mengantisipasi kasus serupa.

“Oleh karenanya sekali lagi pengawasan menjadi jantung, menjadi inti institusi yang sangat besar ini sehingga kita mampu menjalankan dua hal itu. Untuk melahirkan hal lebih baik lagi di masa datang,” kata Lukman.

Baca juga: Lukman: Pencegahan penyimpangan di Kemenag diperkuat

Baca juga: Dua Menag dari Parpol terlibat korupsi, Wapres: Ada Kecurigaan

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Relawan Prabowo-Sandi di London ikuti pelatihan saksi pemilu

Puluhan saksi dari Eropa, Asia, dan Australia siap kawal suara Prabowo-Sandi pilpres di luar negeri adakan pelatihan. (ANTARA)

London (ANTARA) – Puluhan saksi anggota dan simpatisan partai yang tergabung di Koalisi Adil Makmur serta relawan Prabowo-Sandi yang tersebar di sejumlah negara di Eropa, Asia, dan Australia mengikuti pembekalan dan pelatihan saksi pemilu di London, Minggu, (31/3).

Ketua pelaksana acara pelatihan, Chichi Gani, kepada Antara London, Senin menyebutkan relawan Prabowo-Sandi yang berada di Inggris hadir secara langsung di London sementara perwakilan saksi Partai Gerindra dan relawan yang berada di Swiss, Jerman, Belgia, Australia, dan Taiwan mengikuti secara simultan melalui telekonferensi.

“Ini adalah bagian dari upaya kami agar para relawan siap ketika ditugaskan menjadi saksi dan paham secara teknis pelaksanaan pemungutan suara di lapangan, misalnya yang terkait dengan pencoblosan dan penghitungan kartu suara,” ujar Chichi Gani.

Chichi, yang juga aktivis Partai Berkarya di Inggris mengatakan pada latihan ditunjukkan kriteria suara yang sah dan yang tidak sah sesuai dengan peraturan pemilu.

Dikatakannya para peserta merasa sangat terbantu dengan acara yang digelar bersama Pusat Layanan dan Informasi Partai Keadilan Sejahtera di Inggris Raya, Partai Gerindra, Partai Berkarya, dan relawan Prabowo-Sandi yang tergabung di Fordisak (Forum Diskusi dan Aksi) dan Rumah Juang Inggris Raya.

“Kami sangat berharap tidak akan ada kecurangan. Dengan bekal dari pelatihan ini, kami ingin para relawan Prabowo-Sandi bisa mengawal suara Prabowo-Sandi,” ujarnya.

Para pembicara dan istruktur berasal dari pengurus atau aktivis yang berpengalaman menjadi saksi pemilu. Antara lain, Hendri Lucky, perngurus PKS Inggris yang menjadi saksi Pemilu 2014 dan 2009 di Inggris dan telah pula mengikuti pembekalan saksi pemilu di Indonesia.

Sementara itu aktivis Fordisak, Eko Kurniawan, mengatakan berbagi pengalaman sangat penting bagi yang ingin mengawal suara dan yang menjadi saksi Pemilu 2019.

“Kami juga ingin menggunakan kegiatan pelatihan sebagai medium pendidikan politik warga. Tentunya menjadi harapan kita semua proses pemilu bisa berlangsung secara jujur dan adil,” ujar Eko.

Selain berbagi pengalaman, dibagikan pula buku panduan kawal TPS yang disusun oleh Badan Pemenangan Prabowo-Sandi serta buku saku saksi peserta Pemilu 2019 yang dibuat Bawaslu.

Kegiatan pelatihan ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud kecintaan akan Tanah Air meskipun sudah lama bermukim di tanah rantau. Tersedia pula aneka makanan khas Indonesia, seperti tahu isi dan tempe goreng. 

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Ketua KPI sebut media jangan menjadi lembaga partisipan Pemilu

Banjarmasin (ANTARA) – Ketua Komisi Penyiaran (KPI) Pusat Yuliandre Darwis berharap media dan lembaga penyiaran melakukan peliputan dan penyiaran secara bermartabat dan tidak terlibat sebagai partisipan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal itu disampaikan Darwis usai memberikan sambutan pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsianas) ke-86 di Kalimantan Selatan, bertema Dari Kalimantan Selatan, Indonesia Menyiarkan Baik, di Banjarmasin Senin.

KPI berharap, melalui peringatan kali ini, akan menjadi momentum bagi lembaga penyiaran, untuk meningkatkan kualitas dan martabatnya dalam menginformasikan berbagai hal kepada masyarakat.

“Khusus pada tahun Pemilu, saya harap media penyiaran tidak menjadi partisipan dan terlibat dalam penyiaran isu-isu yang membuat bangsa Indonesia terbelah,” katanya.

Darwis mengungkapkan, khusus media dan lembaga penyiaran arus utama (mainstream) yang masuk dalam pengawasan KPI, sudah cukup terarah dan terurus, karena ketentuan dan rambu-rambunya telah jelas.

Tantangannya adalah, banyaknya media sosial, yang belum ada mekanisme yang mengatur.

“Yakinlah media mainstream, akan mampu menjaga terlaksananya pelaksanaan Pemilu yang damai, melalui pemberitaan yang bertanggungjawab dan bermartabat,” katanya.

Saat ini, tambah dia, terdapat semangat perubahan ke arah yang lebih baik dan lembaga penyiaran sangat penting untuk membentuk karakter bangsa, sehingga tema dari Kalimantan Indonesia Menyiarkan Baik, merawat kebhinekaan, akan mampu menggugah dan mempererat rasa persatuan. . (Antaranews Kalsel/Istimewa)
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan, Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsianas) ke-86 di Kalimantan Selatan, menjadi sejarah dan kebanggaan bagi Pemerintah Provinsi khususnya masyarakat Kalimantan Selatan.

“Ini merupakan sejarah bagi Kalsel, kegiatan yang membanggakan dan sangat positif, karena kita dapat kesempatan menjadi tuan rumah,” katanya.

Gubernur berharap, ke depan kualitas penyiaran di Indonesia semakin sehat, lebih baik, mandiri dan lebih maju sehingga, apa yang disampaikan media penyiaran ini memang bermanfaat buat rakyat.

Menurut Gubernur, menjelang Pemilu 17 April, media penyiaran dapat menjadi filter bagi informasi-informasi yang bersifat hoaks ataupun ujaran kebencian.

“Apalagi sekarang kita berada di tahun politik dan masyarakat kita membutuhkan asupan informasi yang tepat serta bebas dari hoaks,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak, untuk merayakan pesta demokrasi dengan suasana yang gembira pada tanggal 17 April.

“Untuk penyiaran di Kalimantan Selatan ini sudah top dan keren. Karena dulu saya mantan penyiar juga walaupun cuma sekali-sekali bisa juga jadi penyiar,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Paman Birin juga dianugerahi penghargaan sebagai Gubernur Peduli Penyiaran Indonesia.

Acara tersebut juga dihadiri para pejabat Pemprov Kalsel terkait dan perwakilan dari 12 perguruan tinggi di Kalsel serta beberapa pimpinan media televisi nasional.

Baca juga: Pilpres 2019 tantangan besar bagi lembaga penyiaran
Baca juga: KPI tekankan fokus pada pengawasan konten siaran

Pewarta: Ulul Maskuriah
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ribuan pemuda di CCC Makassar teriak “Amin” doakan Prabowo-Sandi

Suasana CCC Sulawesi Selatan pada Makassar Young Entrepreneur Summit (YES) 2019, Senin (1/04/2019). (ANTARA Foto/Nur Suhra Wardyah)

Makassar (ANTARA) – Sekitar 7.000 kaum muda yang memadati Celebes Convention Center (CCC)  di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, berteriak “amin” secara kompak saat pembaca doa mendoakan Probowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno menjadi pemenang pada pesta demokrasi 17 April mendatang.

Ribuan kaum milenial ini memadati CCC Sulsel pada Makassar Young Entrepreneur Summit (YES) 2019. Mereka hadir dari berbagai kampus di Kota Makassar, seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah, STIEM Bongaya dan Universitas Bosowa.

“Aamiin, hidup nomor dua,” teriak ribuan peserta itu kompak.

Cawapres Nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno sempat hadir di acara tersebut dan memberikan apresiasi kepada para enterpreneur muda yang hadir karena dinilai memiliki semangat dan potensi dalam mengembang perekonomian.

Penggagas Yes Summit 2019, Abdul Samad menyampaikan, ajang ini diharapkan mampu melahirkan pengusaha andal, terlebih di wilayah Makassar. Pasalnya, nilai-nilai kultur dan prinsip orang Bugis Makassar masih dipegang teguh.

Dikatakan Abdul Samad, Suku Bugis Makassar berpegang teguh pada prinsip yang berbunyi “taroada, tarogau” (satu kata dan satu perbuatan). “Berarti orang di sini sangat kuat dalam berkomitmen, apa yang disepakati itu yang dijalankan. Sehingga berpotensi meraih kesuksesan,” ungkapnya.

Menurut dia, saat ini  perekonomian digital sedang tumbuh dengan sangat pesat. Tampak dari antusias para pebisnis milenial yang hadir memasarkan 200 produknya pada Makassar YES 2019.

“Kehadirannya ingin berkolaborasi dan bersinergi. Dan ini sangat penting, untuk memperoleh keuntungan hanya bisa diraih dengan pangsa pasar berbasis digital,” ujarnya.

CCC semakin riuh tatkala Master of Ceremony (MC) yang digawangi Oky Lukman mengundang beberapa pegiat bisnis dari kalangan artis hingga presenter ibu kota.

Mereka adalah Presenter kondang Daniel Mananta, Ussy Sulistiawati, seorang wirausaha sosial Dr Gamal Albinsaid, dan Content Creator, Atta Halilintar.

Baca juga: Sandiaga apresiasi enterpreneur muda Sulsel
Baca juga: Sandiaga anjurkan 17 April pakai baju putih

 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019

Pelipatan surat suara Pilpres 2019

PELIPATAN SURAT SUARA PILPRES. Petugas melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu presiden dan wakil presiden 2019, di Gudang KPU STT Mandala, Bandung. Jawa Barat, Senin (1/4/2019). Sedikitnya 1,7 juta surat suara Pilpres 2019 untuk Kota Bandung disortir dan dilipat yang ditargetkan selesai dalam waktu sehari agar tidak terjadi keterlambatan distribusi ke tiap Panitia Pemilu tingkat Kecamatan. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.

PAIJO-PAIMIN: di Eropa Rayakan Pesta Demokrasi

London (ANTARA) – Sekitar 250 WNI di Belanda pendukung pasangan calon Presiden nomor urut 01 pada Pemilu 2019 yang tergabung dalam komunitas PAIJO (Eropa Pilih Jokowi) PAIMIN (Eropa Pilih Amin) berkumpul di Museumplein, Amsterdam melakukan flashmob yang dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama dipimpin Niyati Putri Mursidi dan pembacaan pernyataan sikap menolak tindakan rasisme dan antikeberagaman.

Koordinator Flashmob PAIJO-PAIMIN: Eropa Pilih Jokowi – Eropa Pilih Amin, Evelyn Silitonga kepada Antara London, Senin mengatakan cuaca pagi Minggu di Amsterdam yang mendung dan berangin tidak menghalangi niat para PAIJO dan PAIMIN, pendukung pasangan calon nomor urut 01, yang datang dari segala penjuru Belanda untuk berkumpul di halaman pelataran Museumplein Amsterdam.

Pada siang harinya, cuaca menjadi semakin bersahabat, langit biru dan cerah tak lagi mendung membuat para peserta semakin bersemangat dalam melakukan flashmob. Mereka kompak menggunakan setelan baju atasan putih, jilbab putih bagi yang berjilbab, dan bawahan celana jeans, dipadukan dengan pernak-pernik penutup kepala khas Indonesia seperti udeng, blangkon, dan songkok serta kain khas Nusantara seperti batik, sarung tenun ikat, dan ulos.

Wahyu Koen, salah seorang anggota jamaah sekaligus aktivis Masjid Indonesia Al-Hikmah Amsterdam membacakan pernyataan sikap tersebut. Pernyataan sikap ini disambut dengan deklarasi para peserta flashmob dan penyalaan lilin di atas bunga mawar merah putih sebagai simbolisasi penolakan terhadap tindakan rasisme dan terhadap indoktrinisasi rasisme dalam proses demokrasi di Indonesia. Kutipan pernyataan sikap PAIJO-PAIMIN dalam acara tersebut disampaikan keprihatinan terhadap seluruh rentetan peristiwa tindak rasisme dan anti keberagaman di Selandia Baru, Filipina dan Inggris yang membuat semakin mengemukanya dan menguatnya prasangka-prasangka yang bermuara pada tindakan rasisme dan anti keberagaman.

Di mana-mana di dunia sedang dilanda kebangkitan primordialisme, kebangkitan pribumiisme, kebangkitan rasa menjadi yang paling murni dan yang paling berhak dibanding yang lain. Yang lebih memprihatinkan adalah dibawanya rasisme secara sengaja oleh politikus-politikus ke dalam diskursus publik, ke dalam ruang-ruang demokrasi.

Oleh karena itu, komunitas Warga Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam PAIJOPAIMIN, mengutuk keras dan menyatakan sikap menentang rasisme dan anti keberagaman, tidak hanya terhadap tindakannya, namun juga indoktrinasinya yang diusung oleh para politikus ke dalam ruang publik.

Dalam konteks Pemilu 2019, kami mengambil aksi nyata tidak memilih calon-calon yang diusung dan didukung oleh komponen-komponen rasis dan anti keberagaman. Sudah saatnya politik yang menggunakan rasisme kita Tenggelamkan bersama-sama!!!”

Acara yang digagas Lestari Wiji dan Evelyn Silitonga ini, dua aktivis yang memimpin dua organisasi relawan Jokowi yang berbeda, akhirnya menjadi daya tarik tersendiri bagi turis pengunjung Museumplein. Secara bergerombol turis menyaksikan, mendokumentasikan dan bahkan turut berjoget dengan iringan lagu-lagu Pilih Jokowi, Meraih Kemenangan dan dipuncaki dengan Goyang Jempol karya Marzuki Muhammad atau biasa dikenal dengan nama Kill the DJ.

Para penggagas berharap acara tersebut dapat beresonansi tidak hanya di Eropa, namun juga ke negara-negara lain, khususnya Indonesia, melalui unggahan masif ke semua platform media sosial populer (misalnya, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp). Mereka juga optimis kegiatan flashmob PAIJO-PAIMIN ini mampu menghimpun WNI di Belanda untuk berada di garda terdepan dalam hal berpolitik secara riang gembira dan berpesta demokrasi dengan merayakan keberagaman penuh sukacita. 

Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah Bangka pasang plang pulau terpencil

Kami akan memasang plang di sejumlah pulau terpecil untuk memastikan pulau itu masih milik Pemerintah Kabupaten Bangka

Sungailiat (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memasang plang di pulau terpencil guna memastikan kepemilikan aset daerah atas pulau itu.

“Kami akan memasang plang di sejumlah pulau terpecil untuk memastikan pulau itu masih milik Pemerintah Kabupaten Bangka,” kata Bupati Bangka, Mulkan di Sungailiat, Senin.

Sebelum memasang plang kata dia, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan kunjungan ke pulau – pulau yang dianggap masih masuk wilayah administrasi Kabupaten Bangka seperti di Pulau Kianak Desa Berbura Kecamatan Riau Silip.

“Dalam pulau Kianak tersebut tidak ada penghuninya, namun memiliki potensi hutan mangrove dan sebagai tempat berlindung nelayan pada saat terjadi gelombang pasang atau angin kencang,” jelasnya.

Menurut bupati, pihaknya akan melakukan inventarisir pulau – pulau terpencil yang masih masuk wilayah administrasi Kabupaten Bangka, hal itu sebagai salah satu untuk menentukan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Setelah melakukan pendataan pulau terpencil, dan memastikan pulau itu masih masuk wilayah Kabupaten Bangka, akan segera dipasang plang nama milik pemerintah Kabupaten Bangka,” jelasnya.

Dia minta pemerintah kecamatan atau desa terdekat dari pulau terpencil yang sudah dipasang plang, hendaknya dapat menjaganya agar tidak dirusak oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

“Kami belum bisa memastikan berapa jumlah pulau terpencil di Kabupaten Bangka karena aksesnya harus memakai jasa penyeberangan kapal nelayan,” ujarnya.

Sementara untuk memastikan pulau tujuh yang diklaim masuk wilayah Kepulauan Kepri kata bupati, penyelesaiannya melibatkan pemerintah provinsi karena menyangkut provinsi lain.

Permasalahan administrasi pulau tujuh sudah cukup lama dimana, pulau tujuh pembangunan infrastrukturnya oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun pulaunya masuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca juga: Bangka Barat luncurkan aplikasi kinerja elektronik

Baca juga: Pemkab Bangka gandeng Jerman kelola bekas tambang timah jadi lahan pertanian

Pewarta: Kasmono
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PSI kenalkan Jokowi-Ma’ruf Amin kepada masyarakat Sulteng

Politisi PSI Sulawesi Tengah Anastasye Fauzia mengkampanyekan citra diri, visi dan program partai serta pasangan calojn presiden Joko Widodo (Istimewa)

Palu (ANTARA) – Partai Solidaristas Indonesia (PSI) gencar mengenalkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi dan Ma’ruf Amin kepada masyarakat di Sulawesi Tengah.

“Kami tidak hanya mengenalkan citra diri, visi dan gagasan serta program partai politik, tetapi juga mengenalkan pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin,” ucap salah satu politisi PSI Sulawesi Tengah, Anastasye Fauzia, di Palu, Senin.

Pemilu 2019, di ikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin. Pasangan nomor uru 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan lima warna surat suara. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden berwarna abu-abu, yang akan digunakan saat pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS.

Anastasye Fauzia mengemukakan, mengenalkan citra diri pasangan Jokowi-Ma’ruf dilakukan oleh PSi secara terstruktur, sistematis dan masif.

Bahkan, sebut Thysa sapaan akrab Anastasye Fauzia bahwa PSI lewat seluruh calon legislatif dan jajarannya di tingkat desa menjangkau masyarakat, generasi muda yang ada di pelosok-pelosok kabupaten-kota se-Sulteng.

“Upaya mengenalkan citra diri dan program, ini diikutikan dengan pendidikan pemilih agar masyarakat dapat berpartisipasi pada 17 April 2019,” sebut Thysa.

Calon Legislatif DPR-RI itu menyebut, PSI merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang mengutaman transparansi, artinya tidak ada hal yang perlu di tutup-tutupi.

Karena itu, dalam kampanye PSI mengedepankan politik gagasan. Salah satu gagasan yang di kampanyekan oleh PSI yakni masyarakat dapat memecat anggota legislatif yang tidak pro-aktiv terhadap pemenuhan hak-hak rakat, dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Kami mengkampanyekan aplikasi pemecatan anggota legislatif menjadi kampanye yang sangat konstruktif. Walaupun pemecatannya diawali dengan kader PSI terlebih dahulu,” sebut Thysa.

Di Legislatif nantinya, PSI melempar gagasan mendorong pembentukan pemecatan anggota DPR yang tidak profesional dalam sebuah ketentuan perundangan.

“Profesionalitas menjadi kunci dari perkembangan hidup manusia. Profesionalitas menjadi sebuah jalan untuk masa depan manusia. Profesionalitas ditambah dengan hati yang mau melayani rakyat, adalah sebuah dobrakan besar. Partai Solidaritas Indonesia memiliki dua elemen ini,” kata dia.

PSI satu-satunya partai politik peserta pemilu yang mengusung calon legislatif dari tingkat kabupaten sampai DPR, yang non-eks koruptor. Politisi PSI Sulawesi Tengah Anastasye Fauzia mengkampanyekan citra diri, visi dan program partai serta pasangan calojn presiden Joko Widodo (Istimewa)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Distribusi logistik ke kepulauan Masalembu 8 April

Dokumen logistik pemilu 17 April 2019 untuk kepulauan di Kabupaten Sumenep (Abd Aziz)

Sumenep (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Jawa Timur A Warits menyatakan, distribusi logistik ke kepulauan di Kecamatan Masalembu pada 8 April 2019, sesuai dengan jadwal kapal.

“Jadwal kapal dari Sumenep ke Masalembu ternyata masih tanggal 8 April 2019 ini, maka pendistribusian logistik kesana kami sesuaikan dengan jadwal kapal,” kata Warits di Sumenep, Senin.

Sebelumnya KPU Sumenep merencanakan, pendistribusian ke kepulauan itu mulai tanggal 1 April 2019. Namun, karena tidak ada kapal yang berlayar menuju kepulauan, maka pendistribusian ditunda.

KPU hanya mendistribusikan ke pulau-pulau terdekat yang ada di Sumenep, seperti Pulau Gili Genting, karena bisa menggunakan angkutan perahu nelayan.

“Khusus untuk Pulau Masalembu ini, kita tidak bisa menggunakan perahu nelayan, karena kita melalui laut lepas yang ombaknya sangat besar,” kata Warits.

Kepulauan Masalembu merupakan salah satu kecamatan yang masuk pada Daerah Pemilihan (Dapil) Sumenep 7. Jadwal pendistribusian logistik itu disesuaikan dengan jadwal kapal ke Masalembu yang biasa melayani penumpang secara reguler.

Menurut Warits, saat ini sebagian logistik yang akan didistribusikan sudah siap dan tinggal menunggu jadwal kapal.

“Kalau ada perubahan jadwal kapal, pendistribusian logistik bisa berubah. Bisa sebelum tanggal 8 April,” jelasnya.

Hingga saat ini, KPU Sumenep masih kekurangan surat suara sebanyak 78 ribu lembar lebih. Masing-masing daerah pemilihan berkurang sekitar 2 ribu lembar surat suara untuk Pileg DPRD ditambah surat suara untuk kebutuhan DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi, total 78 ribu lembar.

Untuk kekurangan ini, sambung Warits, tanggal 3 April 2019, diperkirakan sudah tiba di Sumenep.

“Tapi, kalau pun belum datang, kami pastikan tidak akan mengganggu pendistribusian untuk wilayah kepulauan,” katanya, menegaskan.

Jumlah DPT untuk pemilu 17 April 2019 di Kabupaten Sumenep sebanyak 872.764 orang, terdiri dari 410.522 orang pemilih laki-laki dan 462.242 pemilih perempuan.

Mereka itu akan menggunakan hak pilihnya di 4.315 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 27 kecamatan di wilayah itu.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

KPU Gunung Kidul temukan ribuan surat suara rusak

Gunung Kidul (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menemukan ribuan surat suara rusak mulai surat suara DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Ketua KPU Gunung Kidul Ahmadi Ruslan Hani di Gunung Kidul, Senin, mengatakan KPU Gunung Kidul telah menyelesaikan penyortiran dan pelipatan semua jenis surat suara Pemilu 2019.

Ada temuan sekitar 5.000 sekian surat suara mengalami kerusakan. Jumlah itu tidak banyak hanya sekitar 0,01 persen, ada yang sobek kecil, ada tinta di tulisan, wajah dan gambar.

“Atas temuan itu, KPU berharap logistik dapat segera dikirim oleh pusat mengingat waktu pemilihan umum semakin dekat,” harap Hani.

Hani mengatakan, temuan tersebut telah dilaporkan ke KPU pusat. Pihaknya juga telah mendapatkan jawaban, surat suara yang rusak itu akan diganti dan secepatnya dikirim ke KPU Gunung Kidul.

“Sudah direspon paling lambat 3 April sudah sampai di kami,” terang dia.

Selain surat suara, KPU Gunung Kidul juga masih kekurangan tinta serta segel. Hal itu pun telah disampaikan ke KPU pusat.

“Kami kekurangan 26 tinta dan segel cukup banyak. Hanya dua itu yang masih kurang, selebihnya telah tercukupi,” terang dia.

Rencananya KPU Gunung Kidul akan mendistribusikan ke 2.720 lokasi yang berada di 144 desa di Kabupaten Gunung Kidul mulai 11 April. Dalam persiapan kali ini pihaknya harus bekerja keras dan teliti agar tidak ada pendistribusian yang terlambat.

“Paling lambat 16 April sudah harus selesai. Kita juga sudah simulasi, satu truk mampu memuat 110 kotak suara. Dari 110 kotak itu untuk 22 TPS yang ada,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Pengamat sebut pernyataan Amien Rais melenceng dari konstitusi

Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai pernyataan Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Amien Rais soal pengerahan “people power” atau kekuatan rakyat untuk menghadapi adanya dugaan kecurangan pemilu telah melenceng dari konstitusi Indonesia.

“Janganlah kita keluar dari trayek konstitusi,” kata Pangi, di Jakarta, Senin, menanggapi pernyataan Amien Rais ketika mengikuti Apel Siaga 313 di depan Kantor KPU.

Amien Rais akan mengerahkan massa jika tim kampanye Prabowo-Sandi menemukan adanya indikasi kecurangan di Pemilu 2019.

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini, dalam konstitusi atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia, apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil pemilu maka langkah yang tepat adalah melakukan jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia juga menilai apa yang disampaikan Amien Rais dapat berpotensi memecah belah bangsa Indonesia. Padahal, konstitusi sudah mengatur soal adanya sengketa pemilu.

“Silakan Amien Rais tidak percaya sama MK. Namun jangan buat negara kita ‘chaos’ atau menggunakan politik pecah belah,” ujar Pangi.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menyebutkan, kalimat yang dilontarkan oleh Amien Rais bernada ancaman yang negatif.

Seharusnya, kata Emrus, sebagai politikus senior Amien Rais lebih paham dalam mengambil langkah apabila ada sengketa pemilu.

“Artinya, kalau pelanggaran ya proses saja sesuai undang-undang. Jadi, bukan melakukan ‘people power’. Gerakan masyarakat secara masif biasanya berdampak tidak baik. Oleh karena itu, kalau ada kecurangan, sejatinya lakukan proses hukum diajukan di MK dan dikawal,” kata Emrus.

ia meyayangkan adanya pernyataan itu terlontar dari Amien Rais, mengingat Amien Rais adalah salah satu tokoh reformasi yang seharusnya lebih paham mengenai amanat konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Bila ada kecurangan, Emrus menjelaskan, semua elemen masyarakat harus melewati proses hukum di MK. Tak hanya itu, seluruh laporan harus disajikan dalam bentuk data dan bukti yang lengkap.

Di sisi lain, Emrus meyakini bahwa lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu saat ini sudah berjalan dan bersikap independen.

“Lembaga tersebut tidak terlibat dalam permainan politik praktis,” ucapnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengadaan logistik KPU Temanggung capai 85 persen

Ketua KPU Kabupaten Temanggung M. Yusuf Hasyim menunjukkan salah satu surat suara DPD yang rusak karena sobek. (Heru Suyitno)

Temanggung (ANTARA) – Pengadaan logistik untuk pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 di KPU Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mencapai sekitar 85 persen, kata Ketua KPU Kabupaten Temanggung M. Yusuf Hasyim.

Yusuf di Temanggung, Senin, mengatakan secara umum lima jenis surat suara, terdiri atas surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten sudah diterima.

Namun, setelah dilakukan penyortiran ternyata ditemukan ada yang cacat atau rusak dan harus diganti.

“Surat suara yang rusak tersebut sudah kami laporkan ke KPU RI, termasuk kekurangan kotak suara sebanyak 80 buah,” katanya.

Ia menuturkan saat ini KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan DPD yang telah datang beberapa hari lalu.

Menurut dia antusiasme petugas untuk menyortir dan melipat surat suara masih tetap tinggi meskipun mereka sudah beristirahat sekitar dua minggu, setelah yang terakhir mereka menyortir dan melipat surat suara untuk DPRD kabupaten.

“Sebanyak 350 petugas sortir dan lipat datang semua dan kami targetkan penyortiran dan pelipatan surat suara DPD bisa selesai pada Selasa (2/4),” katanya.

Ia menyebutkan dalam penyortiran terdapat puluhan lembar surat suara DPD rusak, antara lain karena warna pudar, sobek, dan di bagian belakang tidak ada water mark,” katanya.

“Kami belum mengetahui secara pasti jumlah surat suara DPD yang rusak, karena saat ini masih proses penyortiran dan pelipatan,” katanya.

Ia menyebutkan untuk surat suara rusak untuk Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten jumlahnya mencapai belasan ribu.

“Surat suara rusak tersebut sudah kami laporkan ke KPU RI dan kami berharap segera mendapat ganti dan bisa kami setting setiap kotak atau TPS dan bisa didistribusikan ke PPK pada H-7,” katanya.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

PAN: Pernyataan Amien bentuk peringatan bagi lembaga

Drajad Wibowo. (ANTARA/Prasetyo Utomo)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo menilai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais terkait penggunaan kekuatan rakyat apabila terjadi kecurangan di Pemilu 2019 merupakan bentuk peringatan bagi lembaga yang dilahirkan dari reformasi.

“Yang disampaikan Amien Rais itu adalah peringatan keras terhadap lembaga-lembaga yang dilahirkan atau diperkuat oleh reformasi,” kata Drajad saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Drajad yang juga anggota BPN Prabowo-Sandi menilai pernyataan Amien itu tidak bertujuan untuk menakut-nakuti rakyat apalagi mendelegitimasi penyelenggaraan Pemilu.

Pernyataan Amien itu menurut dia merupakan “kartu kuning” bagi beberapa lembaga dan aparat yang dinilai zolim kepada rakyat Indonesia.

Dia mengatakan, reformasi itu lahir dari ketidakpuasan rakyat, antara lain karena ketidakadilan karena itu Amien berpesan, jangan main-main dengan rakyat.

Dia menilai Amien merupakan Bapak Reformasi, institusi MK, KPU, Bawaslu, dan Polri model saat ini merupakan hasil reformasi.

Menurut dia, lembaga-lembaga tersebut diharapkan menjadi penjaga gawang demokrasi, politik yang bersih dan penegakan hukum yang adil.

“Wajar jika Amien Rais kecewa berat apabila mereka justru jauh dari harapan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menjadi salah satu peserta aksi 313, yang digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (31/3).

Dalam acara tersebut, Amien mengatakan kalau terjadi kecurangan dalam Pemilu, langkah yang ditempuhnya tidak melalui jalur di Mahkamah Konstitusi (MK) namun menggunakan “people power”.

Pemilu 2019, di ikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin. Pasangan nomor uru 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Wapres Terima Pengurus Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima perwakilan pengurus Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) di Kantor Wapres Jakarta, Senin, untuk berdiskusi mengenai sejumlah masalah kebangsaan.

Dalam pertemuan tertutup tersebut, Wapres menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, khususnya bagi generasi muda untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Memang kalau kita melihat bangsa kita, tentu harapan kita ingin maju, maju dengan semangat, dengan ilmu, dengan teknologi; karena tidak ada sebuah negara yang maju tanpa hal itu,” kata Wapres di Jakarta, Senin.

Meskipun memiliki kekayaan alam, sumber daya tersebut tidak dapat membawa Indonesia menjadi maju jika kualitas SDM bangsa ini tidak ditingkatkan dalam pengembangan teknologi.

Wapres mencontohkan Korea Selatan sebagai negara yang berhasil maju dengan mengedepankan kualitas SDM, meskipun negara tersebut tidak memiliki kekayaan alam.

Selain itu, Wapres juga menyampaikan mengenai pengawasan dana desa serta peningkatan kualitas perangkat desa dalam mengelola anggaran pembangunan desa tersebut.

Menurut JK, dana desa tidak lagi banyak diberikan supaya masyarakat desa mampu mandiri dan tidak bergantung pada banyaknya anggaran dari pusat untuk membangun desa.

Kemampuan perangkat desa untuk mengelola dana tersebut juga harus ditingkatkan dan diberikan pelatihan pengelolaan anggaran yang baik. Hal itu bertujuan supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap dana desa.

“Dana desa memang tidak diberikan banyak agar menjadi stimulan untuk gotong royong. Dana desa harus diawasi dengan baik, (perangkat desa) ada yang mempunyai kemampuan, ada juga yang tidak. Untuk itu perlu dididik bersama-sama,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres diundang untuk menghadiri Rakornas KMHDI pada 30 Agustus di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Turut hadir dalam audiensi tersebut antara lain Ketua Presidium PP KMHDI I Kadek Andre Nuaba, Sekjen I Made Sudana Yasa, Wakil Sekjen Ni Luh Wayan Novita Lestari, dan Bendahara Umum Ni Luh Putu Gopi Janawati.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Yalimo : persiapan pemilu sudah 90 persen

Ketua KPU Yalimo saat memberikan arahan kepada komisioner dan staf KPU setempat. (ANTARA News Papua/Marius Frisson Yewun).

Wamena (ANTARA) – Penyelenggara pemilu 2019 di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua memastikan persiapan mereka dalam rangka pemilihan presiden dan wakil serta anggota legislatif yang akan dilaksanakan 17 April sudah mencapai 90 persen.

Ketua KPU Yalimo Yehemia Walinggen di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, mengatakan memang ada beberapa surat suara yang rusak namun jumlahnya tidak banyak dan segera diganti dengan yang baru.

“Personel kita tetap siap, dan persiapan kita sudah 90 persen, tinggal 10 persen artinya ada kekurangan logistik, surat suara yang sudah rusak, itu kami harus melaporkan ke KPU Provinsi, KPU RI bagian logistik,” katanya.

Persiapan lain yang sedang dilakukan dalam rangka pemilu adalah bimbingan teknis (bimtek) kepada PPD, PPS dan pembentukan KPPS yang sudah mencapai 99 persen.

“Artinya satu persen itu tinggal dilantik dan bimtek. Jadi pada prinsipnya kami siap melaksanakan pemilu 2019,” katanya.

Pendistribusian logistik pemilu 2019 ke lima distrik di wilayah Kabupaten Yalimo direncanakan berlangsung pada 13 hingga 14 April mendatang.

“Logistik kita rencanakan 10 April, tetapi karena logistik kita belum 100 persen artinya kekurangan sehingga ini kemungkinan tanggal belasan,” katanya.

Pada apel bersama yang melibatkan komisioner dan staf KPU setempat, Senin, Yehemia mengimbau stafnya tidak melakukan pelayanan yang bertentangan dengan aturan hukum.

“Yang jelas komisioner punya tanggungjawab dalam hal melaksanakan tahapan-tahapan, dan kami tidak perlu diintervensi oleh siapa-siapa, jadi kami melaksanakan aturan-aturan dan saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan bahwa kita kerja tetap profesional, independen untuk melayani semua peserta pemilu,” katanya.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Selasa, Prabowo kampanye di Padang

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional dari Prabowo Subianto, yaitu Andre Rosiade, saat di Pasar Raya Padang, Senin (1/4). (ANTARA Sumbar/Fathul Abdi)

Padang (ANTARA) – Calon Presiden Nomor urut 02 Prabowo Subianto, dijadwalkan kampanye di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), pada Selasa (2/4).

“Pak Prabowo rencana mendarat besok di Padang pukul 13.00 WIB, dan langsung ke lokasi kegiatan,” kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, usai menggelar kegiatan di Pasar Raya Padang, Senin.

Ia mengatakan Prabowo dari bandara akan langsung menuju Danau Cimpago, Pantai Padang, tempat kegiatan digelar.

Ia menargetkan kampanye akbar itu dihadiri 100.000 pendukung se-Sumbar.

“Dari sini akan kita buktikan bahwa masyarakat Sumbar akan tetap mendukung pak Prabowo, meski ada sejumlah kepala daerah yang menyatakan dukungan ke pasangan lain,” katanya.

Andre optimistis Prabowo Subianto akan menang di atas angka 85 persen di Sumbar.

Sedangkan Sekretaris DPD Gerindra Sumbar Desrio Putra mengatakan kedatangan Prabowo akan menjawab kerinduan masyarakat Sumbar yang merupakan basis massa Prabowo.

Sejauh ini cawapresnya Sandiaga Uno sudah dua kali berkunjung ke Sumbar, menjelang Pilpres 2019.

Andre Rosiade mengharapkan Pemilu berjalan dengan adil, jujur, tanpa kecurangan dari pihak manapun.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan Joko Widodo/Ma’ruf Amin dengan nomor urut 01 serta pasangan Prabowo Subianto/Sandiaga Salahuddin Uno dengan nomor urut 02. 

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

Pemerhati : Kesadaran tim dan caleg masih rendah

Pemerhati menyayangkan tim dan caleg peserta pemilu yang masih memasang APK di pohon mengunakan paku karena merusak keindahan dan perkembangan pohon (Ahmad Fikri)

Cianjur (ANTARA) – Pemerhati dan penggiat lingkungan di Cianjur, Jawa Barat, menilai kesadaran tim sukses dan calon peserta Pemilu 2019, untuk tidak memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di pohon masih rendah bahkan kurang.

Hal tersebut ungkap Pemerhati Lingkungan Cianjur, Eko Wiwid di Cianjur Senin, terbukti dengan masih maraknya APK terpasang di batang pohon dengan menggunakan paku, sehingga akan berdampak terhadap tumbuh kembang pohon tersebut.

“Meski sudah beberapa kali ditertibkan, oknum tim pemenangan calon legislatif (caleg) kembali memasang APK di pohon. Meskipun selama ini berbagai pihak sudah menyatakan keberatan,” katanya.

Selama ini, tutur dia pihaknya selalu mengimbau calon kepala daerah, provinsi, hingga legislatif dan presiden atau peserta pemilu, tidak pemasangan APK di pohon terlebih menggunakan paku.

Meskipun dorongan tersebut tidak didukung regulasi yang ketat dan tegas bagi pelanggar, sehingga tetap memasang APK di pohon pada masa kampanye.

“Pohon bukan sarana untuk memasang alat peraga, meskipun hanya menggunakan kawat atau tali plastik untuk mengikatnya. Seharusnya Bawaslu sudah memiliki aturan tegas, termasuk memberikan sanksi bagi pelaku pemasangan APK di pohon,” katanya.

Seharusnya ungkap dia, caleg atau tim pemenangan harus sadar untuk melindungi dan merawat pohon karena sebagai warga negara yang berbudaya, beradab dan beretika tidak menjadikan pohon sebagai sarana promosi.

“Kalau pohon seperti hewan buas, pasti sudah menggigit ketika diganggu dan dipasangi APK dengan menggunakan paku. Sebagai makhluk yang berakal, seharusnya kita melindungi pohon bukan merusak,” katanya.

Kepala Satpol PP Cianjur, Muzani Saleh, mengatakan sejak beberapa pekan terakhir, pihaknya telah melakukan penertiban APK yang dipasang atau ditempelkan di pohon.

Namun setelah ditertibkan, selang beberapa hari sudah terpasang kembali dengan APK yang baru, sehingga pihaknya akan berkoordinasi dengan Bawaslu Cianjur untuk menertibkan kembali APK yang melanggar.

“Pemasangan APK di pohon kanan kiri jalan sudah melanggar aturan dari segi lokasi ataupun sarana pemasangan merusak estetika dan keindahan, sehingga harus ditertibkan,” katanya.

Komisioner Bawaslu Cianjur, Hadi Dzikri Nur, mengatakan pihaknya segera melakukan penindakan terhadap APK yang melanggar, terlebih APK yang terpasang di lokasi yang tidak seharusnya seperti di pohon.

“Kami akan berkomunikasi dengan caleg peserta Pemilu 2019 terkait pemasangan APK di tempat yang tidak seharusnya. Selama ini, kami ingatkan untuk tidak memasang APK di pohon,” katanya.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

KPU Kulon Progo belum banyak terima permohonan izin kampanye terbuka

Ketua KPU Kulon Progo Ibah Muthiah. (Foto ANTARA/Mamiek)

Pelaksanaan kampanye rapat umum atau kampanye terbuka di Kabupaten Kulon Progo sangat sepi dan tidak dimanfaatkan secara optimal oleh peserta Pemilu 2019. Namun, kami sudah memfasilitasi mereka dengan membuat jadwal kampanye sesuai peraturan yang ber

Kulon Progo (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum banyak menerima permohonan izin pelaksanaan kampanye terbuka dari partai politik dan tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2019.

Ketua KPU Kulon Progo Ibah Muthiah di Kulon Progo, Senin, mengatakan pihaknya baru mendapat dua permohonan izin pelaksanaan kampanye terbuka dari tim kampanye pasangan nomor urut satu Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Gedung Kesenian Wates pada Jumat (29/3) dan tim kampanye pasangan nomor urut dua Prabowo-Sandiaga Uno di Waduk Sermo pada Minggu (31/3).

“Pelaksanaan kampanye rapat umum atau kampanye terbuka di Kabupaten Kulon Progo sangat sepi dan tidak dimanfaatkan secara optimal oleh peserta Pemilu 2019. Namun, kami sudah memfasilitasi mereka dengan membuat jadwal kampanye sesuai peraturan yang berlaku,” kata Ibah.

Menurutnya, parpol, tim pemenangan paslon dan caleg enggan memanfaatkan jadwal kampanye terbuka karena membutuhkan anggaran yang banyak, mulai dari biaya mengerahkan massa, konsumsi, hingga pelaksanaan di lapangan. Selain itu, mereka beranggapan kampanye rapat umum tidak efektif untuk menarik massa untuk mencoblos mereka saat hari H.

“Rapat umum membutuhkan biaya banyak, tapi bagi mereka tidak efektif. Namun demikian, kami sudah memberikan hak penuh sesuai peraturan yang berlaku dan memfasilitasi mereka untuk memaksimalkan tahapan pelaksanaan kampanye rapat umum,” katanya.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Politik, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kulon Progo Hidayatut Thoyyibah mengatakan KPU Kulon Progo menetapkan sebanyak 14 titik itu tersebar di 12 Kecamatan di Kulon Progo. Untuk Kecamatan Wates meliputi area Alun-alun Wates, Gedung Kesenian dan lapangam Bendungan di Desa Bendungan. Sementara di Kecamatan Temon dipusatkan di Lapangan Desa Palihan; Kecamatan Panjatan di Lapangan Desa Tayuban; Kecamatan Pengasih di Lapangan Desa Pengasih dan Kecamatan Kokap di Lapangan Desa Hargomulyo.

Adapun untuk wilayah Kecamatan Girimulyo kampanye bakal dilangsungkan di Lapangan Desa Pendoworejo; Kecamatan Samigaluh di Lapangan Sidowayah, Desa Gerbosari; Kecamatan Kalibawang di Lapangan Dekso, Desa Banjararum; Kecamatan Nanggulan di Lapangan Kembang. Sementara untuk Kecamatan Sentolo dipusatkan di Lapangan Banguncipto; Kecamatan Lendah di Lapangan Jatirejo dan terakhir Lapangan Kalmpok Desa Brosot menjadi arena kampanye untuk wilayah Kecamatan Galur.

Ia mengatakan kampanye rapat umum partai ini mengikuti dukungan politik kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kampanye dibagi menjadi dua zona, yakni Zona A dan B. Tiap zona berisi 17 wilayah. Untuk wilayah DIY masuk di Zona B.

“Bagi parpol yang tidak atau belum menyatakan dukungan politik kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, dapat memilih kampanye rapat umum pada salah satu zona dengan jarak waktu pelaksanaan kampanye rapat umum pada setiap zona adalah selama dua hari,” kata Hidayatut.

Baca juga: Cawapres Ma’ruf Amin dijadwakan kampanye di Lombok
Baca juga: Sandiaga Uno akan kampanye terbuka di Pontianak 2 April

 

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

KPU Medan kembali buka pengurusan pindah memilih

Medan (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan kembali membuka pelayanan pengurusan surat pemberitahuan pindah memilih (Form A.5-KPU) yang dibuka mulai 1 April 2019 hingga 10 April 2019.

Komisioner KPU Kota Medan Divisi Program, Data dan Informasi, Nana Miranti, di Medan, Senin mengatakan, dibukanya kembali pelayanan pengurusan pindah memilih tersebut menyahuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 577 per tanggal 29 Maret 2019.

“Mulai hari ini jika masih ada pemilih yang ingin mengurus Form A.5-KPU, Sudah bisa kami layani, batas akhirnya sesuai dengan putusan MK dan SE KPU RI yaitu 7 hari sebelum hari pemungutan suara atau 10 April 2019, hingga pukul 16.00 WIB,” katanya.

Sesuai dengan putusan MK dan SE KPU RI Untuk pengurusan surat pindah memilih ini, pihaknya hanya mengakomodir pemilih dengan keadaan tertentu.

Yakni keadaan tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana atau menjalankan tugas pada saat pemungutan suara.

“Hanya empat alasan pindah memilih yang dapat dikeluarkan Form A.5-KPU, sedang alasan untuk di luar empat kategori ini sampai sekarang pengurusan A.5-KPU nya belum dapat kita layani,” katanya.

Untuk pengurusan surat pemberitahuan pindah memilih ini, KPU Kota Medan juga mengharapkan agar masyarakat dapat membawa administrasi pendukung berupa bukti sudah terdaftar dalam DPT dalam bentuk “hard copy”, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, dan bukti jika pemilih benar masuk ke dalam empat kondisi tertentu sesuai dengan putusan MK dan SE KPU RI.

“Misalnya kalau ada pemilih yang urus A.5-KPU karena alasan bekerja, maka kita minta lampiran surat tugas dari instansi terkait untuk mendukung pernyataan yang bersangkutan,” ujarnya.

Untuk informasi, sampai saat ini tercatat ada sebanyak 18.183 pemilih yang masuk ke dalam kategori pemilih DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) di KPU Kota Medan.

Dimana 7.894 pemilih DPTb masuk yaitu pemilih dari luar Kota Medan yang akan memilih di Kota Medan dan 10.289 pemilih DPTb keluar yaitu pemilih kota Medan yang akan memilih keluar kota Medan pada 17 April mendatang.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Sandiaga apresiasi enterpreneur muda Sulsel

Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno menyapa simpatisan saat kampanye terbuka di Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Selasa (26/3/2019). Kampanye tersebut dihadiri oleh ribuan pendukung serta simpatisan dari berbagai parpol pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. ANTARA FOTO/Syaiful Arif/hp. (ANTARA FOTO/SYAIFUL ARIF)

Makassar (ANTARA) – Cawapres Nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno memberikan apresiasi pada enterpreneur muda Sulawesi Selatan yang dinilai memiliki semangat dan potensi dalam mengembang perekonomian.

Hal itu dikemukakan Sandi kepada pers di sela ‘Indonesia Young Entrepreneur Summit 2019’ di Makassar, Senin.

Menurut dia, ajang motivasi untuk pengusaha muda yang digelar di 8 kota besar di Indonesia ini, mendapat dukungan KAHMIPreneur sebagai program inspiratif dalam menciptakan pengusaha muda.

Khusus yang digelar di Kota Makassar ini merupakan kegiatan yang ke-4 dan mengusung tajuk ‘Makassar Young Entrepreneur Summit (YES) 2019 di Celebes Convention Center Makassar.

Program ‘Makassar YES 2019’ yang mengambil tema ‘Arah Baru Ekonomi Indonesia’ ini secara mengejutkan diminati oleh sekitar 10.000 peserta yang sudah mendaftar, dari kapasitas sekitar 5.000 kursi.

“Antusias yang membludak ini menandakan adanya semangat tinggi dari para entrepreneur di kota Makassar dan sekitarnya untuk menyerap ilmu dan wawasan yang disampaikan oleh para pakar entrepreneur nasional yang menjadi narasumber, sekaligus bersilaturahmi dengan sesama entrepreneur yang ada di kota Makassar dan kota-kota di sekitarnya, ” ujar Sandi.

Untuk kegiatan ini, menghadirkan dua tokoh pengusaha muda yakni artis Usy Sulistiowati dan dr Hamil yang terkenal di bidang aplikasi kesehatan yang menggunakan sistem digital melalui aplikasi smartphone.

Sementara peserta yang hadiri di acara ini tidak melulu entrepreneur, karena beberapa peserta dari lintas pekerjaan antara lain mahasiswa, pegawai negeri, pegawai swasta bahkan ibu Rumah Tangga yang tengah menyusun rencana untuk terjun ke bisnis entrepreneur dan membutuhkan bekal ilmu dan wawasan yang cukup agar mampu bertahan seperti entrepreneur sukses yang dihadirkan.

Domisili peserta memang mayoritas berasal dari kota Makassar namun terdapat juga peserta dari beberapa kota di sekitarnya yaitu Gowa, Takalar, Bulukamba, Maros, Barru, Bone, Selayar, Sinjai, Majene dan lainnya yang antusias dan serius untuk hadir.

Hal ini secara tidak langsung menyiratkan sebuah spirit semangat untuk perubahan terhadap diri sendiri dan masa depan yang diperlihatkan dari para peserta tersebut.

Lebih dekat, ajang ‘Makassar YES 2019’ merupakan forum kaum milenial kreatif bertemu dengan para pengusaha muda sukses dari berbagai sektor bisnis tingkat menengah ke atas serta nasional. Ajang ‘Makassar YES 2019’ adalah sarana untuk berbagi networking (akses teknologi, pembiayaan dan pemasaran), berbagi dan berkembang.

Melalui YES 2019, peserta mendapatkan akses terkini seputar market dan finance dari pemangku kepentingan yang terlibat.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

DPR tidak yakin Polri berpihak di Pilpres

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo tidak yakin institusi Polri berpihak pada salah satu kontestan di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, karena doktrin dan aturan sudah jelas mengatur bahwa institusi tersebut harus netral.

“Saya tidak yakin Polri berpihak dalam Pilpres karena doktrinnya dan hukumannya jelas,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakannya terkait pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi Garut, AKP Sulman Aziz bahwa Kapolres Garut Budi Satria Wiguna mengarahkan para kapolsek di Garut untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

Bambang menilai pernyataan AKP Sulman harus diperiksa lebih dalam dengan menampilkan bukti-bukti karena bisa saja merupakan rekayasa.

Dia menilai nanti bisa dilihat apakah pernyataan tersebut benar atau hanya “isapan jempol” karena publik harus mewaspadai adanya dugaan praktik-praktik adu domba.

“Kita harus waspadai adanya adu domba antara Islam dengan Islam, Polisi dengan Polisi, TNI dengan Polri karena semakin kencang dan kita harus sadar dan mengutamakan kesatuan Indonesia,” katanya.

Bambang mengatakan Polri memiliki perangkat seperti Propam untuk melakukan pemeriksaan apakah laporan tersebut benar atau tidak.

Dia menilai bisa saja dalam kondisi seperti ini, diciptakan kondisi untuk membenturkan dua pihak.

“Kan dalam suasana politik seperti ini bisa saja hal-hal itu diciptakan untuk membentur-benturkan dua pihak,” katanya.

Sebelumnya, mantan Kapolsek Pasirwangi Garut, AKP Sulman Aziz bahwa Kapolres Garut Budi Satria Wiguna mengarahkan para kapolsek di Garut untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna datang ke Mapolda Jabar pada Minggu (31/3) malam untuk mengklarifikasi berita yang berkembang tersebut.

Budi membantah mengarahkan para kapolsek di Garut untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Jimly minta kampanye hitam disikapi dengan bijak

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie (kedua dari kiri) dalam acara Sarasehan bertajuk “Peran Umat Islam Dalam Mempelopori, Mendirikan, Mengawal dan Membela NKRI” di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Senin (1/4/2019). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Jimly Asshiddiqie mengajak masyarakat untuk bijak dalam menyikapi beredarnya berbagai kampanye hitam di media sosial.

“Tidak usah putus harapan. Jalan saja, bebas berwacana, ada yang salah paham, tidak apa-apa karena media sosial ini kan hal baru,” kata Jimly dalam acara Sarasehan bertajuk “Peran Umat Islam Dalam Mempelopori, Mendirikan, Mengawal dan Membela NKRI” di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, bukan hanya Indonesia yang sedang dilanda kebebasan medsos, karena di Amerika Serikat juga sedang dilanda kebebasan medsos, “Mereka juga sedang pusing karena semua orang bisa mengkritik langsung. Tapi pokoknya tidak usah baper (bawa perasaan),” katanya.

Merebaknya pemanfaatan media sosial diakuinya memicu maraknya kampanye hitam, khususnya di masa menjelang Pemilu, namun ini merupakan bagian dari proses menuju kedewasaan berdemokrasi.

Jimly menilai sebagian masyarakat Indonesia masih belum cukup dewasa dalam memahami perbedaan pendapat.

“Soal tingkat peradaban berdemokrasi, kita belum matang. Tapi sabar saja,” kata mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini. 

Baca juga: Ketua DPR ajak hentikan kampanye hitam terhadap kedua capres
Baca juga: Hikmahbudhi tolak kampanye hitam jelang Pemilu 2019

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019

Pemilu dari masa ke masa

Jakarta (ANTARA) – Indonesia telah berpengalaman 11 kali menyelenggarakan Pemilu Legislatif sejak 1955 dan tiga kali Pemilu Presiden sejak 2004. Sementara Pemilu 17 April 2019 merupakan pengalaman pertama bagi bangsa demokratis terbesar pertama di Asia dan terbesar ketiga di dunia ini. Untuk pertama kalinya rakyat secara serentak dalam satu waktu memilih pasangan presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat di pusat dan daerah. Untuk lebih memaknai pesta demokrasi yang telah dijalankan itu, berikut ini adalah sejarang singkat pelaksanaan pemilu dari masa ke masa. Pemilu Orde Lama Pemilu pertama yang dilakukan setelah Indonesia merdeka terjadi pada 29 September 1955. Kampanye terakhir adalah 24 September 1955 pukul 24.00. Kebanyakan dilakukan menggunakan mobil dengan pengeras suara sehingga keadaan di jalan raya sangat ramai. Ada juga kampanye dengan cara rapat umum. Suasana Jakarta pun mulai sepi terutama di kalangan pedangan kecil di pasar seperti tukang sayur, daging dan sebagainya yang pulang mudik ke desanya masing-masing karena mereka terdaftar di sana. Banyak juga pembantu rumah tangga yang mudik karena sebab yang sama sehingga menimbulkan kerepotan sementara rumah tangga baik keluarga Indonesia dan orang asing. Hal yang mencolok dan belum pernah terjadi di Jakarta adalah pasar menjadi “sepi-sunyi” dari pedagang sayur mayur dan lauk pauk akibat gelombang mudik. Kaum ibu yang ingin berbelanja untuk bekal dua hari mendapati pasar sudah menjadi “kosong melompong” dan satu-dua pedagang yang masih ada langsung diserbut secara habis-habisan sehingga si tukang dagang jual mahal alias menaikkan harga semaunya sendiri. Sehari sebelum pemilu 29 September 1955, Antara memberitakan bahaw masih ada warga yang belum menerima surat pemeritahuan meski mereka sudah terdaftar sebagai pemilih sehingga banyak yang membanjiri kantor-kantor kelurahan, kecamatan, atau mendatangi petugas PPS guna meminta surat suara. Pemilu ketika itu mengisi 260 kursi DPR sesuai dengan UU Pemilihan Umum bahwa setiap 300 ribu orang penduduk diwakili seorang anggota Parlemen dan tiap 150 ribu orang diwakili seorang anggota Konstituante. Ketua Panitia Pemilihan daerah Jakarta Raya Ny. S Pudjobuntoro mencontohkan, DKI Jakarta yang memiliki 1.664.640 penduduk mendapat 6 kursi perwakilan DPR dan 11 orang anggota Konsituante. Namun banyaknya suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi bergantung pada jumlah suara yang masuk dibagi enam. Misalnya, bila suara Jakarta yang masuk sebanyak 600 ribu suara maka 600 ribu dibagi enam sehingga partai harus dapat mengumpulkan 100 ribu suara. Tapi bila jumlah suara kurang dari 600 ribu maka “harga” kursi perwakilan diturunkan sesuai UU Pemilu pasal 82 ayat 2. Pemilu perdana itu memang disambut antusiasme masyarakat. Banyak TPS yang hingga pukul 18.00 belum selesai menghitung hasil. Sejumlah TPS lambat dalam melayani masyarakat sehingga banyak orang terlalu lama menunggu. TPS 64, di kantor Kementerian Penerangan, merupakan tempat Bung Karno menggunakan hak pilihnya pada pukul 08.50 WIB. Seperti warga lain, Bung Karno ikut antre, berdiri paling belakang. Kemudian panitia bertanya kepada barisan di depan apakah keberatan jika Bung Karno didahulukan memberikan suara. Jawaban atasnya “tidak” sehingga Bung Karno menjadi yang pertama memberikan hak pilihnya di TPS itu. Sedangkan Ny Fatmawati Sukarno baru memberikan suara pada 12.00 WIB. Sesudah menggunakan hak pilihnya, Bung Karno mengatakan “Saya merasa bahagia bahwa saja sebagai warga negara Indonesia sudah dapat melakuakn hak dan kewajiban saya turut memberikan suara dalam pemilihan umum yang pertama ini”. Pemilu di daerah lainnya seperti di Jawa Tengah yaitu Semarang, Wonosobo dan Magelang hasilnya PKI atau PNI Unggul sesudah itu NU dan Masyumi. Di Surabaya dilaporkan bahwa PKI memimpin disusul NU, PNI, dan Masyumi. Ada 616 TPS di Surabaya dengan 367.797 pemilih. Mereka yang memberikan suaranya rata-rata 70 persen dari daftar pemilih. Dari Bukittinggi dilaporkan Masyumi dan PSI melakukan protes karena tanda-tanda yang dipakai Panitia Keamanan Pemungutan Suara dan dibawa mondar-mandir oleh alat negara mirip tanda gambar PNI. Masyumi Sumatera Tengah juga menyesalkan disiarkannya pidato Bung Karno oleh RRI menjelang hari pemungutan suara. Tidak ada TPS di kapal-kapal karena kesulitan teknis seperti pengadaan peralatan, petugas, ketidakpastian jumlah pemilih dan penentuan hasil pemungutan suara untuk daerah pemilihan mana. Tapi bila kapal itu berlabuh di pelabuhan dalam negeri maka pelaut/penumpang kapal dapat memberikan hak pilih di TPS terdekat dengan pelabuhan menggunakan formulir model A1+ atau bila di luar negeri dapat ke KBRI terdekat dengan formulir model A4. Para tahanan polisi di Sumatera Utara juga dibolehkan untuk menggunakan hak pilihnya. Hasilnya, Pemilu 1955 dimenangkan oleh PNI yang memperoleh 57 kursi di DPR disusul Masyumi (57 kursi), NU (45 kursi), PKI (39 kursi), PSII (8 kursi), Pakindo (8 kursi), Katolik (6 kursi), PSI (5 kursi), IPKI (4 kursi), Perti (4 kursi), Murba (2 kursi) dan partai lainnya (23 kursi). Pemilu Orde Baru Presiden Soeharto dengan gembira menunjukan kartu suaranya setelah selesai melakukan penusukan tanda gambar pilihannya segera dimasukkan ke dalam kotak suara di TPS II Jl. Cendana Jakarta pada Pemilu 1982. FOTO ANTARA / PO2/ss/hp/82

Pemilu pertama pada rezim Orde Baru dilaksanakan pada Sabtu, 3 Juli 1971. Pemilu itu akan menjaring 3.940 orang dari 9 partai dan 1 golongan karya untuk mengisi lembaga perwakilan daerah maupun pusat, termasuk MPR yang akan diduduki 920 orang wakil. Jumlah itu terdiri atas 460 anggota DPR, 112 orang anggota tambahan dari golongan politik dan golongan karya berdasarkan imbangan suara yang diperoleh dalam pemilu, 207 anggota tambahan yang merupakan utusan golongan karya, angkatan bersenjata, dan bukan angkatan bersenjata yang diangkat, 10 orang anggota tambahan dari golongan politik maupun karya sebagai hasil pemilu yang tidak mendapat wakil dalam DPR serta 131 orang anggota tambahan utusan daerah. Ke-460 kursi yang tersedia di DPR terdiri atas 360 orang anggota terpilih di pemilu ditambah 100 orang anggota yang diangkat. Tercatat 57.535.752 warga negara yang berhak ikut serta. Ketika itu, 400 ribu warga Indonesia untuk satu wakil dengan pembagian DKI Jakarta 11 orang, Jawa Barat 43 orang, Jawa Tengah 57 orang, Daerah Istimewa Yogyakarta 8 orang, Jawa Timur 64 orang, Lampung 6 orang, Sumatera Selatan 10 orang, Riau 6 orang, Bengkulu 4 orang, Sumatera Barat 14 orang, Sumatera Utara 17 orang, Daerah Istimewa Aceh 9 orang, Bali 8 orang, Nusa Tenggar Barat 6 orang, Nusa Tenggara Timur 12 orang, Kalimantan Timur 6 orang, Kalimantan Tengah 6 orang, Kalimantan Selatan 11 orang, Kalimantan Barat 7 orang, Sulawesi Utara 6 orang, Sulawesi Tengah 4 orang, Sulawesi Tenggara 4 orang, Sulawesi Selatan 23 orang, Maluku 4 orang, dan Irian Barat 9 orang. Presiden Soeharto yang saat itu masih berstatus sebagai jenderal tidak memberikan hak pilihnya. Ia hanya memberikan amanat bagi masyarakat pada 2 Juli 1971 juta dengan menyampaikan "Besok pagi Bangsa Indonesia akan menancapkan satu tonggak sejarah baru, satu tonggak baru daripada perjalanan Orde Baru yang harus berarti memperkuat pelaksanaan Pancasila dan UU 1945 serta memperhebat pelaksanaan pembangunan selanjutnya". Soeharto pada pukul 08.00 mengantarkan istrinya Ny Tien Soeharto dan 3 orang putra-putrinya Tutut, Sigit, dan Bambang ke TPS Jalan Cendana. Nyonya Tien dan putra-putrinya lalu menyusul Soeharto dengan mobil yang dikemudikan Bambang ke TPS kelurahan Kramat Pela, Kebayoran Baru. Berbeda dengan suasana 1955, pemilu 1971 tampak tenang. Tidak tampak sama sekali pasar-pasar yang biasa ramai pedagang dan ibu-ibu yang berbelanja, bus-bus umum kekurangan penumpang sehingga penumpang pengguna bus Sabtu pagi tidak perlu berdempet-dempet. Pemilu lancar sehingga pada pukul 12.00 rata-rata TPS sudah selesai menerima para pemilih. Tenangnya suasana pemilu itu mungkin juga disebabkan oleh Surat Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Komkamtib) Jenderal TNI Maraden Panggabean (yang juga Wakil Panglima ABRI) tentang Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Sesudah Pemungutan Suara tertanggal 1 Juli 1971. Keputusannya adalah: 1. Dilarang menyiapkan atau mengadakan pawai-pawai, arak-arakan, barisan-barisan, demonstrasi-demonstrasi atau yang dapat disamakan dengan itu baik berjalan kaki maupun berkendaraan, rapat-rapat umum atau keramaian-keramaian untuk menunjukkan, memperingati atau merayakan sesuatu organisasi yang menang dalam pemilu. 2. Dilarang menyiapkan atau mengadakan pawai-pawai, arak-arakan, barisan-barisan, demonstrasi-demonstrasi atau yang dapat disamakan dengan itu baik berjalan kaki maupun berkendaran, rapat-rapat umum karena kekalahan sesuatu organisasi dalam pemilu
3. Terhadap pelanggaran larangan tersebut di atas diambil tindakan tegas menurut hukum yang berlaku
4. Keputusan ini berlaku pada 3 Juli 1971 Selanjutnya pada 5 Juli 1971, Menteri Dalam Negeri Amir Machmud selaku Ketua Lembaga Pemilu sudah melaporkan kepada Presiden Soeharto hasil sementara pemilu di beberapa daerah. Warga yang merupakan bekas tahanan G30S/PKI dilarang ikut mencoblos dan bila ketahuan langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman. Hal ini misalnya terjadi di Medan, yaitu 200 orang lebih bekas anggota ormas PKI daerah Sumatera Utara berusaha menyusup ikut pemilu tapi digagalkan petugas setempat. Orang-orang itu lalu diproses di pengadilan kilat khusus pemilu. Pemilu 1971 pun dimenangkan oleh Golkar. Golkar merupakan gabungan dari puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan yang awalnya tergabung dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar. Golkar meraih 236 kursi di DPR, disusul NU (58 kursi), Parmusi (24 kursi), PNI (20 kursi), PSII (10 kursi), Parkin (7 kursi), Katolik (3 kursi) dan Perti (2 kursi). Partai Murba dan IPKI tidak memperoleh kursi. Pemilu kedua pada pemerintahan Orba terjadi pada 2 Mei 1977 yang hanya diikuti oleh 3 kontestan: Golkar; Partai Demokrasi Indonesia (leburan dari PNI, IPKI, Murba, Parkindo dan Partai Katolik); dan Partai Persatuan Pembangunan (fusi dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Parmusi). Presiden Soeharto menjamin perhitungan suara berjalan sesuai aturan sekalipun formulir CA-1 tak ditandatangani saksi seperti yang diminta oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Pemilu 1977 menurut Soeharto tidak banyak berbeda dengan pemilu 1971. Soeharto datang ke TPS di Cendana pada sekitar pukul 9.45 dan baru mendapat diliran setelah menunggu sekitar 20 menit. Bagi Soeharto, pemilu 1977 merupakan kedua kalinya ia memberikan suara. Kesempatan pertama adalah pemilu 1955, sedangkan pemilu 1971 ia tidak berhak memilih karena masih menjadi anggota ABRI. Ada sekitar 70 juta rakyat Indonesia yang memberikan suaranya di 280 ribu TPS. Salah satu yang menarik adalah penerbangan pesawat dari Jakarta ke Surabaya dan Bangka hanya memuat seorang penumpang pada pagi 2 Mei 1977. Napi dan tahanan juga ikut nyoblos di TPS dalam lapas bersama karyawan yang kena tugas di dalam meski tidak pernah mendengar kampanye secara langsung dari 3 kontenstan pemilu. Hasil pemilu 1977 adalah Golkar mendapat 36.666.575 suara (61,55 persen), PPP mendapat 17.543.606 suara (29,5) persen) dan Partai Demokrasi Indonesia 5.253.876 suara (8,84 persen) dari jumlah pemilih terdaftar 70.664.155 orang. Ketika ditanya tanggapan Presiden mengenai hasil sementara itu, Mendagri Amir Machmud selaku Ketua Panitia Pemilihan Indonesia menjawab "Kalau Pak Harto smiling (tersenyum) terus kan". Hingga 1992, belum ada debat politik antar Organisasi Peserta Pemilu dalam masa kampanye di televisi. Menko Polkam Sudomo dengan alasan "kalau hal itu dilaksanakan juga dikhawatirkan membuat masyrakat semakin bertambah bingung". Debat baru dapat dilakukan 10-20 tahun mendatang kalau kesadaran bangsa Indonesia telah mencapai derajat tertentu tanpa menjelaskan situasi yang bagaimana debat boleh dilaksanakan. Pada Pemilu 1992, perolehan Golkar merosot karena hanya menggondol 282 dari 400 kursi yang diperebutkan, sedangkan PPP mendapatkan 62 kursi dan PDI meraih 56 kursi. Dalam Pemilu tersebut, Golkar yang saat itu dibawah kepemimpinan Wahono mendapatkan 66.599.331 (68,10 persen) suara, PPP 16.624.647 (17,00 persen) suara, dan PDI 14.565.556 (14,89 persen) suara. Sementera pemilu terakhir era Orba yaitu pada 29 Mei 1997 juga menghasilkan kemenangan dengan persentase tinggi untuk Golkar. Hasil sementara penghitungan suara yang dilakukan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di Jakarta menyebutkan bahwa sampai dengan Jumat 30 Mei 1997 pukul 07.56 WIB, dari 86.296.132 suara yang sudah masuk, Golkar meraih 63.751.579 suara, sedangkan PPP 20.102.765 suara dan PDI 2.441.788 suara. Jumlah pemilih dalam Pemilu 1997 tercatat 124.740.987 orang dari total penduduk Indonesia sebanyak 196.286.613 jiwa. Oleh karena itu, apapun hasil penghitungan suara yang masih tersisa tidak akan mengubah kepastian Golkar sebagai pemenang dalam Pemilu kali ini. Pemilu orde reformasi

Presiden Megawati Soekaroputri memperlihatkan surat suara kepada masyarakat sebelum dimasukkan kedalam kotak suara di TPS 46, Kelurahan. Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  (5/7/2004). Megawati dengan Hasyim Muzadi, merupakan salah satu pasangan capres/cawapres yang ikut dalam pemilihan presiden 2004. FOTO ANTARA/Ali Anwar/Koz/hp/04.

Menjelang masuk orde reformasi, dilakukan pemilu pada 1999, pada pemilu itu diputuskan untuk melarang lima menteri -- Menkowasbang/PAN, Mendagri, Menkeh, Menhankam/Pangab, dan Jakgung-- ikut dalam kampanye Pemilu karena mereka berkaitan langsung dengan masalah politik dalam negeri. Pemilu 7 Juni 1999 berada di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memilih 462 anggota DPR dan DPRD Kabuptan/kota. Pemilu kali ini diikuti 48 parpol namun tiga parpol besar yaitu PDI (ditambah kata Perjuangan) yang meraih 153 kursi DPR (33,74 persen), Golkar meraih 120 kursi (22,44 persen) dan PPP meraih 58 kursi (12,55 persen) Pada 20 September 2004, masyarakat Indonesia melakukan pemungutan suara untuk memilih presiden secara langsung yang pertama kali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Menurut UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, untuk dapat terpilih menjadi presiden, kandidat harus memperoleh minimal 50 persen dari jumlah suara sah dan mendapatkan minimal 20 persen suara di sepertiga propinsi yang ada di Indonesia pada putaran pertama. Apabila tidak ada kandidat yang memenuhi persyaratan tersebut, maka diadakan pemilihan putaran kedua, di mana kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi presiden. Pada putaran pertama pemilihan presiden 2004 yang diselenggarakan 5 Juli 2004, ada lima kandidat yang bertarung. Mereka adalah Wiranto, Presiden Megawati, Amien Rais, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Dari lima kandidat tersebut, Megawati dan Yudhoyono berhasil masuk dalam putaran kedua pemilihan presiden. Megawati memperoleh 26.6 persen dan Yudhoyono memperoleh 33.6 persen suara sah. Dalam putaran kedua pada 20 September 2004, Megawati yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden, mendapatkan dukungan dari partai-partai besar seperti Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan yang dipimpinnya, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, dan partai-partai kecil lainnya. Sementara itu, Yudhoyono mendapat dukungan penuh dari Partai Demokrat yang mencalonkannya dan Partai Keadilan Sejahtera serta beberapa partai kecil lainnya. Selain itu, Yudhoyono juga mendapatkan dukungan tidak resmi dari Partai Amanat Nasional yang dipimpin Amien Rais dan Partai Kebangkitan Bangsa. Masyarakat tampaknya tidak begitu antusias untuk mengikutinya lagi. Mungkin masyarakat sudah bosan dengan pemilihan umum, karena pada tahun ini diadakan tiga kali pemilihan umum. Yang pertama kali adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 5 April, dan kemudian putaran pertama pemilihan presiden, serta terakhir putaran penentuan pemilihan presiden. Namun pemilu tetap berjalan dengan aman dan tanpa ada masalah yang berarti. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Jusuf Kalla (JK) menjadi presiden dan wakil presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dengan meraih 69.266.350 suara dibanding raihan suara untuk pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasiyim Muzadi yang hanya mendapat 44.990.704 suara. Pemilu 2009

Capres Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperlihatkan surat suara sebelum melakukan penjoblosan pada pemilihan calon presiden di Cikeas, Cileungsi, Bogor, Jabar,  (5/7/2004). Pemilihan presiden yang dilaksanakan serentak itu akan memilih presiden mendatang secara langsung dan merupakan yang pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia. FOTO ANTARA/Saptono/Koz/hp/04 .

Pemilu 2009 dilaksanakan pada 9 April 2009 untuk memilih 560 anggota DPR, 132 Anggota DPD serta DPRD se-Indonesia periode 2009-2014 sedangkan pemilhan presiden dan wapres dilaksanakan pada 8 Juli 2009. Para peserta pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 diikuti oleh 44 parpol yang terdiri dari 38 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wapres terdiri dari 3 pasangan calon, yaitu Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, SBY-Boediono, serta Jusuf Kalla-Wiranto. Hasilnya, SBY-Boediono menang satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,8 persen yang didukung Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP dan PKB. Pada pemillu ini mulai muncul banyak konsultan politik yang mengeluarkan survei dan hitung cepat hasil pemilu seperti Lembaga Survei Indonesia, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Jaringan Suara Indonesia, Cirus Surveyors Group, Pusat Studi Nusantara, Lingkaran Survei Indonesia, Jaringan Isu Publik (JIP), Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LSKP), LP3ES, dan Lembaga Survei Nasional (LSN). Tercatat dalam pemilu saat itu sebanyak 171 juta penduduk Indonesia menggunakan hak suaranya. Namun hanya sekitar 121 juta pemilih saja yang menggunakan suaranya. Partai Demokrat mendapatkan 150 kursi, disusul Partai Golkar sebanyak 107 kursi dan PDI Perjuangan dengan 95 kursi. Pemilu 2014 Pemilu 2014 adalah pemilihan presiden langsung ketiga kalinya pada 9 April 2014. Pemilu ini diikuti oleh dua pasang capres dan cawapres yaitu Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2009-2014 yang diusung Koalisi Merah Putih (Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP) serta Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, mantan wapres periode 2004-2009 yang diusung Koalisi Indonesia Hebat (PDI-P, PKB, NasDem, Hanura) Pemilu diikuti oleh 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh. Sebanyak 12 parpol nasional itu yakni Partai NasDem, PKB, PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB, PKPI. Adapun, 3 parpol lokal Aceh yakni Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh. Pileg dan Pilpres diselenggarakan secara terpisah. Saat itu, Pileg digelar lebih dahulu pada 9 April 2014 untuk memperebutkan 560 kursi DPR sedangkan Pilpres diselenggarakan 3 bulan setelahnya atau pada 9 Juli 2014. Presidential Threshold (batas syarat parpol bisa mengusung capres-cawapres) menggunakan hasil Pileg tiga bulan sebelumnya. Ketentuannya parpol atau koalisi parpol bisa mengusung capres-cawapres apabila memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional sedangkan parlementary threshold atau ambang batas parlemen untuk menempatkan kadernya di DPR sebesar 3,5 persen. Pemilu 2014 memakai metode BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) atau Quote Harre dalam menentukan jumlah kursi, Pada pemilu 2014, sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 1 miliar, sementara sumbangan dari badan hukum atau korporasi paling banyak Rp 7,5 miliar. Hasil resmi KPU, pasangan Jokowi - Jusuf Kalla menang. Hasil tersebut mengkonfirmasi beberapa lembaga yang mengadakan survei, exit poll, dan quick count dengan angka kemenangan 53,15 persen dan Prabowo - Hatta Rajasa sebesar 46,85 persen. Selain itu angka golput tercatat sebesar 30,42 persen. Pemilu 2019 Pada Pemilu 2019, Pileg dan Pilpres akan digelar secara serentak dalam satu hari pada Rabu, 17 April 2019. Pemilu secara serentak ini dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam gugatan nomor 14/PUU-XI/2013 yang diputus pada 23 Januari 2014. Artinya para pemilih harus membawa 5 surat suara sekaligus ke bilik suara untuk dicoblos. Lima surat suara itu untuk memilih anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPR, anggota DPD, serta calon presiden dan wakil presiden. Peserta pemilu 2019 adalah 16 partai politik nasional ditambah 4 partai politik lokal di Aceh. Presidential treshold pada pemilu kali ini karena penyelenggaraannya serentak, disepakati Presidential Threshold yang digunakan berasal dari hasil Pileg 2014 sementara parlementary treshold 2019 naik menjadi 4 persen. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan sistem multipartai sehingga partai-partai terseleksi sendiri. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan adalah 575 kursi. Penghitungan suara dilakukan dengan teknik Sainte Lague. Parpol yang memenuhi ambang batas parlemen empat persen suaranya akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3,5, 7 dan seterusnya. Hal itu diatur dalam Pasal 415 ayat (2) UU Pemilu yang berbunyi "Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berunrtan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Pada pemilu 2019, sumbangan dari perseorangan maksimal Rp2,5 miliar, sementara sumbangan dari badan hukum atau korporasi paling banyak Rp25 miliar berdasarkan Pasal 327 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Oleh Desca Lidya Natalia
Editor: Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Diserang hoaks sakit, Ma’ruf: sehat sekali saya

Kondisi KH Ma’ruf Amin bersama istri saat melakukan ziarah kubur di Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur, Senin (1/4/2019). Kondisi itu menunjukkan tokoh Nahdlatul Ulama tersebut menjalankan aktivitas seperti biasa meski diserang hoaks sedang sakit. (ANTARA News/ Anom Prihantoro)

Surabaya (ANTARA) – Calon Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menepis kabar palsu bahwa dirinya sedang sakit dirawat di rumah sakit dan saat ini mengaku sangat sehat.

“Sehat sekali saya. Mudah-mudahan sehat terus,” kata Ma’ruf usai ziarah kubur di Pesarean Raja-raja Sumenep, Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur, Senin.

Dia mengatakan dirinya sudah beberapa kali diserang hoaks yang serupa yaitu tentang jatuh sakit.

“Hoaks itu kok mirip. Saya di Sumenep kok katanya masuk rumah sakit,” kata dia di sela rangkaian kampanye di Pulau Madura.

Hoaks sakit itu, kata dia, tergolong aneh karena ditebar di waktu yang sama saat aktivitas kampanye terbuka.

“Dan jadi aneh. Hoaksnya aneh banget. Orang ada di Sumenep, perjalanan berapa jam, katanya masuk rumah sakit sudah beberapa kali isu itu,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019