KPU Gunungsitoli terima surat suara pilpres dan DPD

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Gunungsitoli,Sumatera Utara sudah menerima surat suara untuk pilpres dan DPD. (Antara Sumut/Irwanto)

Sebelumnya kita telah menerima surat suara untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan hari ini kita menerima surat suara untuk Pilpres dan pemilihan DPD RI

Gunungsitoli (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara sudah menerima surat suara untuk pemilihan presiden dan dewan perwakilan daerah Republik Indonesia.

Ketua KPU Kota Gunungsitoli Firman Gea di Gunungsitoli, Senin, mengatakan, kiriman surat suara dari KPU Sumatera Utara yang dikawal ketat oleh personel kepolisian tersebut sudah disimpan di gudang logistik.

“Sebelumnya kita telah menerima surat suara untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan hari ini kita menerima surat suara untuk Pilpres dan pemilihan DPD RI,” ucapnya.

Kertas suara untuk pilpres yang diterima KPU Kota Gunungsitoli sebanyak 45 kotak, dan setiap kotak berisi 2 ribu lembar kertas suara.

Sedangkan kertas suara untuk DPD RI yang diterima KPU Kota Gunungsitoli sebanyak 180 kotak, dan setiap kotak berisi 500 lembar kotak suara.

“Kertas suara yang baru masuk kita simpan di dalam kamar tertutup, dan untuk menjaga keamanan kertas suara, kamar penyimpanan dikunci dengan tiga buah gembok,” ungkapnya.

Setiap gembok kamar kuncinya dipegang oleh perwakilan dari KPU Kota Gunungsitoli, Kepolisian dan Bawaslu Kota Gunungsitoli.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

KPU pastikan tidak ada WNA pemilik KTP elektronik masuk dalam DPTHP2

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, pada diskusi “Menjamin Legitimasi Pemilu” di Kantor Kementerian Kominfo, di Jakarta, Senin (11/3/2019) (ANTARA/Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA) – KPU memastikan tidak ada warga negara asing pemilik KTP elektronik yang masuk dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan 2 pada pemilu 2019.

“WNA (warga negara asing) tidak bisa memilih pada pemilu meskipun memiliki KTPE,” kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada diskusi “Menjamin Legitimasi Pemilu” di Kantor Kementerian Kominfo, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dalam UU Nomor 7/2017 mengatur bahwa pemilih dalam pemilu adalah warga negara Indonesia (WNI), sehingga penduduk Indonesia yang bukan WNI tidak bisa memilih atau tidak memiliki hak pilih.

Wahyu Setiawan mengakui, ada WNA yang mendapat izin tinggal tetap di Indonesia sehingga memiliki KTPE, jumlahnya sebanyak 101 orang. “Mereka sebagian besar adalah warga negara Malaysia dan Filipina. KPU sudah melakukan survei terhadap WNA yang memiliki KTP. Namun, meskipun mereka memiliki KTP tapi tidak memiliki hak memilih atau dipilih di Indonesia,” katanya.

Wahyu menegaskan, kalau ada WNA pemilik KTPE yang masuk dalam DPT maka KPU akan mencoretnya.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu, Muhammad Afifuddin, menambahkan, Bawaslu terus mendorong agar WNA tidak ada yang masuk dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan 2 (DPTHP2).

Menurut dia, Badan Pengawas Pemilu dan KPU dalam sepekan terakhir terus melakukan koordinasi untuk menyisir DPT hasil perbaikan guna mencari kalau ada WNA pemilik KTP elektronik yang masuk dalam DPTHP2.

Badan Pengawas Pemilu, kata dia, juga menemukan ada pemilih di Lampung yang memiliki dua KTP elektronik dengan dua alamat. “Ini harus dibersihkan dari DPT,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo, mengatakan, mengakui ada atuarn yang mengatur WNA yang memeuni syarat tertentu mendapat izin tinggal tetap di Indonesia, sehingga memiliki KTP elektronik.

“Namun, KTP elektronik untuk orang asing, berbeda dengan KTP elektronik untuk WNI. Kalau kepemilikan KTP elektronik untuk orang asing saat ini menjadi isu yang sentitif, nanti akan saya usulkan kepada Dirjen Administrasi Kependudukan untuk merubahnya, misalnya soal namanya atau warnanya, sehingga lebih mudah dibedakan dan tidak menjadi isu sensitif,” katanya. 

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

KH Ma’ruf Amin katakan pembebasan Siti Aisyah keberhasilan diplomasi pemerintah

Calon wakil presiden, KH Ma’ruf Amin, dalam seri kampanye dia di Sumatera Utara, Senin. (ANTARA/Rangga Jingga)

… pemerintah akan selalu berusaha untuk melindungi TKI sepanjang bisa dilindungi…

Sibolga, Sumatera Utara (ANTARA) – Calon wakil presiden, KH Ma’ruf Amin, menilai pembebasan Siti Aisyah dari kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dalam sidang Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Senin, merupakan keberhasilan diplomasi pemerintah.

“Itu keberhasilan lobi pemerintah. Karena pemerintah akan selalu berusaha untuk melindungi TKI sepanjang bisa dilindungi,” kata dia, di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin.

Ia mengatakan, pembebasan Siti Aisyah merupakan kabar menggembirakan. Meski awalnya Siti Aisyah didakwa melakukan pembunuhan namun akhirnya dibebaskan.

“Dari sekian ratus (kasus), 85 persen bisa dibebaskan (berkat diplomasi pemerintah),” ujar dia.

Sebelumnya sidang kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Senin, memutuskan membebaskan terdakwa pembunuhan dari Indonesia Siti Aisyah.

Pada sidang yang dipimpin hakim Dato` Azmi Bin Ariffin tersebut, jaksa penuntut umum Muhamad Iskandar Bin Ahmad menarik dakwaan terhadap Siti Aisyah, yang kasusnya mulai disidangkan semenjak 1 Maret 2017 tersebut.

Sidang yang berlangsung mulai pukul 10.00 waktu setempat tersebut turut dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, Kepala Satgas Perlindungan WNI Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Yusron B Ambary, dan pejabat Kementerian Hukum dan HAM.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Upaya lawan hoaks tingkatkan elektabilitas Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Sumatera Utara

Menantu Jokowi, Bobby Nasution (kemeja biru), mendampingi KH Ma’ruf Amin, di Sumatera Utara, Senin. (ANTARA/Rangga Jingga)

… sudah mulai mengejar. Kami sudah mulai bisa memerangi hoaks…

Sibolga, Sumut, (ANTARA) – Menantu Jokowi, Bobby Nasution, mengataka,  elektabilitas pasangan capres-cawapres Jokowi-KH Ma’ruf Amin, di Sumatera Utara, khusunya wilayah Padang Lawas Utara serta Mandailing Natal, semakin meningkat seiring upaya melawan hoaks yang terus dilakukan.

“Di sini (Mandailing Natal) sudah mulai mengejar. Kami sudah mulai bisa memerangi hoaks,” kata Bobby saat mendampingi Ma’ruf bersilaturahmi ke rumah dinas Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution, di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin.

Ia menilai kekalahan elektabilitas Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Sumatera Utara, khususnya wilayah Padang Lawas Utara dan Mandailing Natal hanya disebabkan hoaks. “Saya kira memang karena terpapar hoaks saja,” jelas dia.

Ia mengatakan, sejauh ini dukungan warga Sumut kepada Jokowi-Ma’ruf semakin menguat. Dukungan itu akan terus dijaga dan ditingkatkan melalui silaturahmi dengan seluruh warga dan sejumah pesantren di Sumut.

Sementara itu Ma’ruf Amin mengatakan, upaya menetralisir isu hoaks di Sumut sudah mulai menunjukkan hasil, yang ditandai elektabilitas Jokowi dan dia terus meningkat dan akan membalikkan keadaan di Sumatera Utara.

“Isu tidak benar kita netralisir, kita katakan itu tidak benar semua. Nah ketika mereka tahu bahwa itu tidak benar maka kemudian mereka bergeser, dan ketika saya datang ke sini, mereka semakin yakin merapat ke 01,” ujar dia.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

KPU Kepri rekrut anggota KPPS untuk 5.557 TPS

Arsip. Petugas KPPS membantu seorang penyandang disabilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) membuka surat suara di bilik suara saat simulasi pemilu bagi ODGJ di Blitar, Jawa Timur, Rabu (19/12/2018). Simulasi tersebut bertujuan untuk membantu ODGJ dalam menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Irfan Anshori/kye)

Kami mengajak seluruh masyarakat Kepri khususnya Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota KPPS untuk Pemilihan Umum 2019

Tanjungpinang (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau mulai merekrut 38.199 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang nantinya bertugas pada 5.557 tempat pemungutan suara.

Komisioner KPU Kepri Widiyono Agung Sulityo, di Tanjungpinang, Senin, mengatakan, sebanyak tujuh anggota KPPS bertugas pada satu TPS.

Perekrutan dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Persyaratan pendaftaran dibuat dalam dua rangkap, dan diantar langsung ke Sekretariat PPS di desa atau kelurahan, masing-masing paling lambat minggu kedua Maret 2019, tergantung daerah masing-masing,” katanya.

Ia mengemukakan jumlah anggota KPPS terbanyak di Batam yakni 20.699 orang. Hal itu disebabkan jumlah TPS di Batam mencapai 2.957.

Sementara di Kota Tanjungpinang jumlah 566 TPS sehingga jumlah anggota KPPS yang dibutuhkan mencapai 3.962 orang. Untuk Karimun membutuhkan 5.460 anggota KPPS yang bertugas pada 780 TPS, sedangkan Bintan memiliki 425 TPS sehingga membutuhkan 2.675 anggota KPPS.

Untuk Lingga terdapat 325 TPS yang membutuhkan 2.464 anggota KPPS, Natuna dengan 227 TPS membutuhkan 1.589 anggota KPPS, dan Anambas dengan jumlah 150 TPS membutuhkan 1.050 anggota KPPS.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kepri khususnya Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota KPPS untuk Pemilihan Umum 2019,” katanya.

Syarat menjadi anggota KPPS yakni Warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun, setia kepada pancasila, UUS 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pendaftar juga harus memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.

“Pendaftar harus bebas dari penyalahgunaan narkotika dan mampu secara jasmani dan rohani, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Caleg PKS Nevi Zuairina bebas dari tuntutan pidana pemilu

Sarilamak (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota menyatakan Caleg DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nevi Zuairina bebas dari tuntutan Pidana Pemilu.

“Kita tidak temukan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Caleg DPR RI dari PKS Daerah Pemilihan (Dapil) II, Nevi Zuairina,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Yoriza Asra, di Tanjung Pati, Senin.

Ia mengatakan keputusan tersebut sudah melalui rapat pembahasan kedua di ruangan sentra Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Bawaslu Lima Puluh Kota, Tanjung Pati, Senin.

“Sentra Gakkumdu menyimpulkan bahwa temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh Nevi Zuairina tidak memenuhi unsur pidana Pemilu pasal 280 ayat 1 huruf h junto pasal 521 Undang Undang 7 tahun 2017,” kata Yori.

Oleh karena itu kata Yoriza kasusnya tidak dilanjutkan ke Penyidikan.

Seperti diberitakan sebelumnya Nevi Zuairina dipanggil Sentra Gakkumdu untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan pelanggaraan kampanye yang dilakukan oleh istri Gubernur Sumbar di SMKN 2 Kabupaten Limapuluh Kota.

Meski memutuskan untuk membebaskan Nevi Zuairina dari pidana pemilu namun Bawaslu menjerat ASN dengan undang-undang netralitas ASN.

“Kita menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya, yaitu terkait netralitas ASN dalam Pemilu 2019,” ujarnya.

Dugaan pelanggaran netralitas ASN itu diduga dilakukan oleh sejumlah Kepala sekolah dan Kacab Dinas.

“Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV (Payakumbuh, Limapuluh Kota, Tanah Datar), Kepala SMKN 1 Guguak, Kepala SMKN 2 Guguak, Kepala SMKN Pangkalan Koto Baru, Kepala SMKN Pertanian dan Peternakan Padang Mengatas, Kepala SMKN 1 Luak, dan Kepala SMAN 1 Payakumbuh,” ujarnya.

Dugaan pelanggaran ini kata Yoriza akan diditeruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

KIP Aceh biayai penayangan iklan kampanye pemilu di media massa

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KIP Aceh Tgk Akmal Abzal saat menyosialisasikan petunjuk teknis penayangan iklan kampanye pemilu di Banda Aceh, Senin (11/3/2019). (M Haris SA)

Banda Aceh (ANTARA) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akan membiayai penayangan iklan kampanye peserta Pemilu 2019 di media massa, baik cetak, elektronik, maupun media daring atau online.

“Anggaran biaya iklan kampanye peserta pemilu bersumber dari APBN,” kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KIP Aceh Tgk Akmal Abzal di Banda Aceh, Senin.

Biaya iklan yang ditanggung tersebut hanya untuk 26 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan empat partai politik lokal peserta Pemilu 2019. Empat partai politik lokal tersebut yakni Partai Aceh (PA), Partai SIRA, Partai Daerah Aceh (PDA), dan Partai Nanggroe Aceh (PNA).

Tgk Akmal Abzal menyebutkan, KIP Aceh hanya menanggung biaya penayangan iklan. Sedangkan biaya desain ditanggung oleh masing-masing peserta pemilu, baik calon anggota DPD RI maupun partai politik lokal.

Oleh karena itu, Tgk Akmal Abzal mengimbau calon anggota DPD RI maupun partai politik lokal peserta pemilu mendesain materi iklan kampanye yang akan ditayangkan di media massa.

“Penyampaian desain iklan tersebut paling lambat pada 18 Maret mendatang. KIP Aceh tidak akan melayani peserta pemilu yang menyerahkan desain iklan kampanye lewat tanggal tersebut,” tegas dia.

Tgk Akmal Abzal mengharapkan calon anggota DPD RI maupun empat partai lokal peserta pemilu memanfaatkan kesempatan penayangan iklan di media massa yang dibiayai KIP Aceh.

“Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kesempatan ini kami berikan sama kepada semua peserta pemilu. Pada 23 Maret merupakan awal penayangan iklan media massa,” kata Tgk Akmal Abzal.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KPU Kota Bandung libatkan 550 orang pelipat surat suara

Sejumlah pekerja melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu 2019 di Gedung Serba Guna STT Mandala, Bandung, Jawa Barat, Senin (11/3/2019). Sedikitnya 600 tenaga kerja lepas dikerahkan KPU Kota Bandung untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Jawa Barat, DPR, DPD dan Pilpres Pemilu 2019 yang ditargetkan selesai dalam waktu 20 hari. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/ama. (ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI)

Bandung (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Jawa Barat, melibatkan sebanyak 550 orang untuk melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara Pemilu 2019, di Gudang Surat Suara KPU Kota Bandung, Senin.

“Hari ini memulai proses pelipatan bagi surat suara untuk daerah pemilihan empat DPRD Kota Bandung, di Gudang Surat Suara KPU Kota Bandung,” kata Ketua KPU Kota Bandung, Suharti.

Dia mengatakan para tenaga pelipat surat suara tersebut seluruhnya berasal dari 30 kecamatan di Kota Bandung dan juga melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai koordinator proses pelipatan tersebut.

“Rata-rata buruh harian ada juga yg memang ibu rumah tangga, dan juga kita pastikan mereka terbiasa melakukan proses sortir dan lipat yang juga sudah kita libatkan pada Pilkada tahun kemarin,” katanya.

Suharti mengatakan seluruhnya surat suara DPRD Kota Bandung ini dibagi menjadi enam jenis, mulai dari dapil satu sampai dapil enam.

“Supaya menghidari surat suara yang tertukar atau terselip masuk kedapil yang lain, hari ini semuanya mengerjakan surat suara (DPRD) dapil empat Kota Bandung,” kata Suharti.

Saat ini KPU Kota Bandung telah menerima tiga jenis surat suara yaitu DPRD Kota Bandung, DPRD Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, Suharti menyebutkan surat suara untuk DPR RI baru datang hari ini.

“Kita tinggal menunggu surat suara untuk DPD Jawa Barat dan surat suara untuk Presiden. Itu kita masih menunggu konfirmasi dari percetakan,” katanya.

Dia menyebutkan hari perdana proses pelipatan surat suara ini akan menjadi patokan bagi hari-hari selanjutnya sehingga pihaknya bisa memiliki estimasi waktu untuk menyelesaikan seluruh pelipatan surat suara.

“Target sih akhir Maret kita selesai, nanti kita langsung mengepak kedalam kotak suara,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Cianjur kekurangan 27.205 lembar surat suara Pilpres

Ilustrasi kerta suara yang rusak sebagaimana ditunjukkan petugas. (ANTARA Jatim/Novi H)

Cianjur (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur, Jawa Barat, menemukan kekurangan hingga 27.205 lembar dengan 3.370 lembar surat suara rusak untuk Pilpres 2019. Hal ini diketahui mereka setelah mereka menyortir dan melipat kertas surat suara di sana.

Sekjen KPU Cianjur, Endan Hamdani, di Cianjur Senin, mengatakan, setelah menyortir dan melipat kertas surat suara selama empat hari dengan melibatkan 500 orang tenaga pelipat, mereka menemukan kekurangan kirim surat suara sebanyak 23.835.

“Kekurangan terbesar dari pengiriman di setiap dus surat suara yang diterima banyak kekurangan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu lembar. Sedangkan yang rusak setelah disortir hanya 3.000-an lembar,” katanya.

Sehingga pihaknya akan segera mengirimkan surat tertulis ke KPU RI untuk mengganti kertas surat suara yang rusak agar di sana tidak kekurangan surat suara, terkhusus untuk Pemilu Presiden.

Pihaknya merinci kerusakan yang ditemukan saat pelipatan dan penyortiran akibat sobek sebanyak 1469, gambar tidak tercetak 226, warna kurang jelas 508, kotor 865 dan mengekerut sebanyak 302 lembar.

“Dari target surat suara yang disortir 1.700.319, dikurangi yang kurang kirim dan rusak, tercatat sebanyak 1.676.484 surat suara sudah siap didistribusikan, menunggu penambahan dari KPU RI,” katanya.

Selanjutnya tambah dia, pihaknya akan melakukan penyortiran surat suara untuk pemilihan DPD, DPR, DPRD I dan DPRD II yang akan dilakukan secara bertahap melibatkan 2.000 tenaga pelipat yang merupakan warga Cianjur.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Bangka Tengah minta KPU data siswa MAN IC

Rapat koordinasi pihak KPU, Bawaslu dan Pemkab Bangka Tengah menjelang pemilu serentak pada 17 April 2019, Senin (11/3)

Koba (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta pihak KPU turun langsung melakukan pendataan terhadap siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) agar hak pilih mereka tidak terabaikan.

“Saya minta kepada pihak KPU, kapan perlu bersama kami dari Bawaslu turun langsung ke MAN IC untuk melakukan pendataan agar hak pilih mereka tidak terabaikan,” kata Ketua Bawaslu Bangka Tengah, Robianto di Koba, Senin.

Ia menjelaskan, para siswa MAN IC dan juga para guru kebanyakan berasal dari luar daerah maka harus benar-benar didata untuk memastikan hak pilih mereka.

“Demikian juga istri TNI/Polri dan pekerja perusahaan, kami siap membantu pihak KPU melakukan pendataan untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” ujarnya.

Sementara Ketua KPU Bangka Tengah, Rusdi mengatakan pendataan sudah dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat bawah dan ke semua lini dengan melibatkan para PPK.

“Namun demikian, kami siap saja kapanpun diajak pihak Bawaslu untuk turun ke lapangan menyisir kembali untuk memastikan warga sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2019,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta bantuan para pengawas di desa untuk menyosialisasikan tentang kepemiluan kepada warga, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih.

“Meningkatkan kerjasama dan koordinasi sesama penyelenggara tentu sangat penting, terutama dalam menumbuhkan kesadaran warga datang ke TPS menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Presiden sebut pembebasan Siti Aisyah merupakan proses panjang

Ya inikan proses panjang, pendekatan dari kedutaan, Kementerian Luar Negeri, dari Kementerian Hukum dan HAM dan tentu saja kepedulian kita terhadap warga negara kita di luar negeri

Bogor (ANTARA) – Presiden Joko Widodo menyebut pembebasan Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang telah dibebaskan Pengadilan Tinggi Malaysia dari dakwaan pembunuhan Kim Jong-nam, merupakan proses panjang.

“Ya inikan proses panjang, pendekatan dari kedutaan, Kementerian Luar Negeri, dari Kementerian Hukum dan HAM dan tentu saja kepedulian kita terhadap warga negara kita di luar negeri,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Senin.

Ia mengatakan, pembebasan warga asal Banten itu memang memerlukan proses yang tidak sederhana.

Namun Presiden memastikan bahwa Siti tidak termasuk dalam jaringan bebas yang merencanakan pembunuhan terhadap Kim Jong-nam.

“Ini proses panjang pendekatan panjang karena memang kita melihat dari jauh bahwa Siti ini bukan merupakan masuk dari jaringan itu, tapi memang dimanfaatkan itu saja,” katanya.

Kemudian ia menambahkan langkah pemerintah ke depan akan dibahas sesegera mungkin.

“Ya besok kita ketemu,” kata Presiden.

Berdasarkan keterangan dari KBRI Kuala Lumpur, Siti Aisyah akan dipulangkan ke Indonesia pada Senin begitu proses administrasi diselesaikan.

Dalam persidangan di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malaysia, yang dipimpin Hakim Dato’ Azmi Bin Ariffin pada Senin, Jaksa Penuntut Umum Muhamad Iskandar Bin Ahmad menarik dakwaan terhadap Siti Aisyah, yang kasusnya mulai disidangkan pada 1 Maret 2017.

Siti Aisyah didampingi koordinator tim pengacara dari Kantor Hukum Gooi & Asyura, Gooi Soon Seng, pada sidang yang berlangsung mulai pukul 10.00 waktu setempat.

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Paduka gelar konferensi video dengan Amien Rais

London (ANTARA) –

Ketua Paduka, Rasyid Hanafiah, di London, Senin, menyebutkan, acara silaturahmi melalui vídeo conference juga diikuti pendukung Prabowo Sandi lainnya di luar UK, termasuk kota-kota di benua Asia, Eropa, dan Amerika Serikat, dan juga kota-kota di Indonesia.

Dialog dibuka Neno Warisman dengan memperkenalkan aplikasi ‘Rekat Indonesia’ yang dibuat Relawan Kawal TPS Indonesia.Organisasi ini terdiri dari para relawan pendukung Prabowo Sandi untuk mengawal dan mengawasi suara di TPS secara digital.

Pada kesempatan ini, Neno yang didampingi Ketua Koordinator IT Rekat Indonesia, Tanty Widanami, menerangkan, aplikasi Rekat ini tidak tergantung sinyal dan mampu berfungsi sebagai quick count dan real count. Diyakininya Prabowo akan konsisten, bila diberi kekuasaan maka tidak akan memberikan kekuasaannya pada orang lain.

Sementara itu Prof Dr Amien Rais tampil sebagai pembicara ketiga, menyampaikan keprihatinannya mengenai kondisi bangsa sekarang. Kondisi yang menurutnya sarat dengan revolusi mental, namun tidak dibarengi dengan revolusi moral. Revolusi mental tidak memberikan panduan mana yang baik dan tidak baik, benar atau salah. Solusinya adalah revolusi moral. Ia juga mengingatkan untuk jangan sedikitpun beringsut dari Al-Quran. Akhirnya pembicaraan ditutup dengan doa yang dipimpin langsung Amin Rais.

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Gerindra Prabowo Sandi, Dr. Beti Nurbaiti, STp, ME, menjawab pertanyaan tentang ketenagakerjaan menyetujui selama ini pendidikan di Indonesia memang supply driven, institusi pendidikan menghasilkan sarjana-sarjana yang jumlahnya sangat banyak, namun tidak disertai dengan pembukaan lapangan kerja yang sesuai dengan jenjang pendidikan.

Ia juga memaparkan Prabowo dan Sandiaga Uno akan berusaha untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin mengutamakan tenaga kerja lokal, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Acara dialog ini ditutup dialog dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, yang juga anggota Komisi XI DPR yang hadir secara langsung untuk memaparkan topik ‘Pengaruh Pergantian Rezim bagi Kita’.

Ia meminta fokus untuk Pemilu karena waktunya tinggal sebentar,menekankan pentingnya memilih anggota legislatif yang benar, bukan hanya presiden yang dipikirkan. Menanggapi kehidupan di Indonesia saat ini, Nurhayati menegaskan siapapun harus berani bersikap demi kebenaran, jangan takut dianggap tidak toleran.

Berdasar dari perubahan adalah kepekaan individu dalam hubungan bermasyarakat. Sebagai contoh, ia mengharapkan PADUKA tidak berhenti sampai pilpres saja, karena kepekaan sosial ini bisa dilanjutkan untuk anak cucu dengan terlibat dalam kegiatan2 bakti sosial, atau sejenisnya. Hal ini membuat kita harus terus mengembangkan kesadaran sosial.

Acara silaturahim PADUKA kali ini dihadiri secara konferensi video oleh relawan-relawan PADI yang tersebar di berbagai negara, yaitu REPADIS (Swiss), JUMPA DI 2 (Nürnberg, Jerman), REPADILAND (Belanda) dan pendukung PADI di Austria, Amerika Serikat, Qatar, Taiwan, Turki, dan Indonesia.

Relawan PADUKA terdiri dari berbagai elemen warga negara Indonesia di Inggris yang memiliki satu tujuan yaitu memberikan kontribusi swadaya dan swadana program pemenangan PADI di Inggris.

PADUKA merupakan wadah bagi para anggotanya untuk berbagi informasi, menjadi penyambung lidah dari Tim Sukses PADI di Indonesia, membantu mensosialisasikan program-program PADI selama masa kampanye dan mengutamakan kampanye PilPres yang santun dan beradab. PADUKA juga akan turut aktif di dalam proses Pemilu di Inggris.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Menkominfo perangi hoaks dari kampung

ANTARA-Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan, terhitung sejak Agustus tahun lalu, konten hoaks yang beredar di internet berjumlah lebih dari 700. Bahkan, di bulan Februari 2019 saja, jumlahnya mencapai 353 konten hoaks. Untuk itu, dia menggandeng PP Muslimat NU untuk memerangi hoaks mulai dari kampung-kampung, karena peredarannya sudah mencapai daerah terpencil.

Ibu Negara terobos hujan tanam mangrove serentak

ANTARA-Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wakil Presiden Mufida Jusuf Kalla melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten. Dalam Kunker tersebut ibu iriana menanam mangrove di Pantai Labuan Banten. Kegiatan ini sebagai salah satu bagian dari acara penanaman mangrove serentak di 10 provinsi, untuk meminimalisir dampak gelombang tinggi.

Ma’ruf nilai perjalanan safarinya di Sumut sukses

Cawapres RI Ma’ruf Amin saat menghadiri tabligh akbar di Mandailing Natal, Sumut, Senin. (ANTARA/Rangga Jingga)

Saya kira perjalanan safari politik saya di Sumatera Utara sukses. Terutama di daerah Tabagsel, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, ini sukses

Sibolga, Sumatera Utara (ANTARA) – Cawapres RI Ma’ruf Amin mengatakan perjalanan safarinya di Sumatera Utara sukses dengan sambutan masyarakat yang luar biasa.

“Saya kira perjalanan safari politik saya di Sumatera Utara sukses. Terutama di daerah Tabagsel, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, ini sukses,” kata Ma’ruf seusai menutup safari di Sumut, Senin petang.

Ma’ruf mengatakan semangat masyarakat Sumut yang menyambutnya sangat kuat. Dia optimistis elektabilitas Jokowi dan dirinya di Sumut bagian selatan akan membalikkan keadaan.

“Saya optimis elektabilitas 01 Jokowi-Ma’ruf Amin akan mengubah situasi di daerah Sumatera Utara bagian selatan,” ujar dia.

Selama tiga hari di sumut sejak Sabtu (9/3) hingga Senin, Ma’ruf mengunjungi sejumlah titik mulai dari Medan, Sibolga, Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, hingga Mandailing Natal.

Ma’ruf didampingi menantu Presiden Jokowi Bobby Nasution yang merupakan putra daerah di Sumut.

Ma’ruf bertolak dari Bandara FL Tobing, Sibolga, Senin petang menggunakan pesawat jet, menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Ma’ruf Amin imbau pendukungnya tidak terprovokasi

Cawapres RI Ma’ruf Amin di Sumut, Senin. (Rangga Jingga)

Sibolga, Sumatera Utara (ANTARA) –
Cawapres RI Ma’ruf Amin mengimbau seluruh pendukung Jokowi dan dirinya tidak terprovokasi selama menjalani kampanye akbar yang dimulai 24 Maret 2019.

“Ya sejak awal kita memang mengajak pendukung 01 untuk bersikap santun dan tidak terprovokasi oleh kampanye-kampanye yang bisa menimbulkan konflik,” kata Ma’ruf di Sumatera Utara, Senin.

Dia meminta pendukungnya tidak menggunakan cara-cara hoaks atau pun fitnah, melainkan selalu membawa gagasan-gagasan, program-program, untuk ditawarkan kepada masyarakat.

“Bahwa yang akan datang itu, program kita akan memperkuat, memperluas, mengonsolidasi, menambah, apa yang sudah dikerjakan oleh pak Jokowi-JK,” kata Ma’ruf.

Dia menekankan program Jokowi dan dirinya kedepan adalah melanjutkan dan memperluas landasan yang telah ada.

Ma’ruf menjalani safari di Sumut selama tiga hari sejak Sabtu (9/3) hingga Senin. Ma’ruf mengunjungi sejumlah titik mulai dari Medan, Sibolga, Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, hingga Mandailing Natal.

Ma’ruf didampingi menantu Presiden Jokowi Bobby Nasution yang merupakan putra daerah di Sumut.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Ma’ruf Amin dapat kejutan kecil di Hari Ulang Tahun ke-76

Baca juga: Menantu Jokowi yakin semua masyarakat Mandiling Natal dukung KH Ma’ruf Amin

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KPU Rejang Lebong terima pengiriman 23 dus surat suara

Bengkulu (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan telah menerima 23 dus surat suara pemilu serentak di wilayah itu yang pengangkutannya dititipkan ke armada logistik Kabupaten Lebong, Senin, sekitar pukul 14.48 WIB.

Ketua KPU Rejang Lebong Restu S Wibowo, mengatakan 23 dus surat suara tersebut pengangkutannya dititipkan di armada logistik pemilu wilayah Kabupaten Lebong, karena kontainer armada logistik pemilu Rejang Lebong tidak muat.

“23 dus ini dititipkan ke armada logistik untuk Kabupaten Rejang Lebong, karena tidak muat di armada logistik pemilu. Surat suara yang tiba ini untuk pemilihan DPR-RI Dapil Bengkulu, perdusnya berisi 500 lembar surat suara,” katanya.

Surat yang tiba ini sebanyak 23 dus, yang perdusnya berjumlah sebanyak 11.500 lembar, sedangkan 1.569 dus lainnya lembar masih dalam perjalanan ke daerah itu.

Untuk armada logistik Rejang Lebong sendiri kata dia, saat ini masih dalam perjalanan yakni di wilayah Kabupaten Lahat, Sumsel, dan diperkirakan tiba di gudang KPU Rejang Lebong Senin malam.

Surat suara pemilu serentak untuk pemilihan anggota DPR-RI, DPD, DPRD provinsi dan pemilihan anggota DPRD kabupaten ini, kata dia, jika sudah sampai semuanya akan langsung dilakukan penyortiran dan selanjutnya dilakukan pelipatan surat suara.

Surat suara pemilu serentak 17 April mendatang dikirim KPU pusat dari percetakan Sabtu besok (9/3), menggunakan transportasi darat dengan total jumlahnya sesuai DPT ditambah 2 persen surat suara cadangan yakni sebanyak 1.042.016 lembar, dan pengirimannya dikawal oleh petugas Polres Rejang Lebong.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KH Ma’ruf Amin tekankan jalani kampanye secara lugas

Kampanye calon wakil presiden, KH Ma’ruf Amin, di Sumatera Utara, Senin. (ANTARA/Rangga Jingga)

… lebih baik bermain lugas…

Sibolga, Sumatera Utara (ANTARA) – Calon wakil presiden, KH Ma’ruf Amin, menekankan, calon presiden nomor urut 01, Jokowi, dan dia akan berkampanye secara lugas dengan menyasar semua wilayah dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

“Kami lebih baik bermain lugas, tidak kepada daerah-daerah tertentu, tapi ke seluruh wilayah, secara luas,” ujar dia, di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin.

Ulama senior itu mengaku akan terus memantau wilayah-wilayah dimana persaingan perolehan suara masih ketat. Lebih jauh dia mengaku tidak akan mempersoalkan jika ada penolakan masyarakat di wilayah-wilayah yang menjadi basis Prabowo-Sandiaga.

Namun dia meminta penolakan dilakukan secara santun. “Penolakan tidak masalah. Asal caranya santun, tidak dengan cara yang kasar, tidak merusak gambar. Pasang saja gambar (capres yang didukung) sebanyak mungkin, tapi gambar lain jangan dirusak, saya kira begitu,” kata Kiai Ma’ruf.

Ia menjalani safari di Sumatera Utara selama tiga hari sejak Sabtu (9/3) hingga Senin. Selama di Sumatera Utara, Ma’ruf mengunjungi sejumlah titik yang sempat menjadi basis Prabowo, di antaranya Padang Lawas Utara, hingga Mandailing Natal.

Dia mengaku puas atas kunjungannya ke Sumatera Utara, karena antusiasme masyarakat yang menyambut dia sangat kuat.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

KPU: Warga belum terdata masuk dalam DPK

Ketua KPU Bangka Tengah, Rusdi (kiri) bersama Ketua Bawaslu Bangka Tengah, Robianto (tengah) dan komisioner KPU Bangka Tengah, Hendra Sinaga (kanan)

Koba (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan, warga yang belum terdata sebagai pemilih dalam Pemilu 2019 bisa dimasukka ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

“Warga yang luput dari pendataan kami, ternyata belum masuk dalam DPT maka bisa kembali didata dan dimasukkan ke dalam DPK,” kata Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah, Rusdi di Koba, Senin.

Ia menjelaskan, warga yang bisa masuk ke dalam DPK itu dengan persyaratan sudah memiliki KTP elektronik, berdomisili tetap dan belum masuk ke dalam DPT.

“Warga seperti ini bisa masuk ke dalam DPK dan kemudian dilakukan analisa untuk kemudian dimasukkan ke dalam DPT,” ujarnya.

Ia mengatakan, pendataan warga yang masuk ke dalam DPK ini untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang luput dari pendataan dan tetap memiliki hak pilih.

“Intinya kami terus bekerja maksimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan memastikan tidak ada warga yang luput dari pendataan,” ujarnya.

Sementara Ketua Bawaslu Bangka Tengah, Robianto mengakui masih berpotensi banyaknya warga yang belum terdata dan masuk ke dalam DPT.

“Masih ada potensi warga yang belum terdata, maka kami menyarankan pihak KPU kembali melakukan pendataan dan dimasukkan ke dalam DPK,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KPU Kulon Progo terima surat suara DPR RI

KPU Kulon Progo terima surat suara KPU RI. (Foto dok istimewa)

Kulon Progo (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menerima kiriman logistik tahap pertama, yaitu surat suara DPR RI melalui pemberitahuan dari KPU RI pada Jumat (8/2).

Ketua KPU Kulon Progo Ibah Muthiah di Kulon Progo, Senin, mengatakan surat suara sejumlah 683 boks isi utuh dan satu boks isi 91 surat suara.

“Seharusnya 342.091 lembar, tapi baru dikirim 341.591 lembar,” kata Ibah.

Ia mengatakan jumlah ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 PKPU Nomor 1 Tahun 2019, bahwa pengepakan surat suara dilakukan berdasarkan jenis surat suara dengan ketentuan, yakni surat suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Setiap 10 pak kantong plastik atau sejumlah 500 (lima ratus) lembar surat suara yang terdiri dari masing-masing daerah pemilihan dipak dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan selama dalam proses Pendistribusian dari percetakan ke lokasi tujuan.

Sebagaimana ketentuan SK KPU Momor 1266 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Bupati/Walikota, KPU Kulon Progo pada hari ini, 11 Maret 2019, telah mengundang PPK untuk berkoordinasi untuk persiapan melakukan penyortiran dan pelipatan Surat Suara DPR RI.

“Kami akan melakukan pelipatan surat suara dalam waktu dekat,” katanya.

Ia mengatakan sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 1 tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian Ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Pasal 12, dimana KPU bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan Pendistribusian Surat Suara.

Dalam pasal 13 lebih jauh ditegaskan bahwa KPU berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengawalan dalam rangka pengamanan Pendistribusian Surat Suara ke daerah tujuan.

Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak Surat Suara diangkut dan dikirim ke daerah tujuan, sampai dengan diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota selaku pihak yang menerima.

“Sebagaimana ketentuan di atas, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan disposisi kepada Kepolisian Resor Kulon Progo untuk melakukan pengawalan dan pengamanan sampai gudang KPU Kabupaten Kulon Progo,” katanya. 

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Adies Kadir siap perjuangkan penghapusan retribusi IPT warga Surabaya

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir berhasil menyabet penghargaan “Teropong Parlemen Award 2019” untuk kategori anggota parlemen yang aspiratif.  (istimewa)

Saya sedang perjuangkan hak mereka, agar masyarakat Surabaya mendapatkan surat ijo dengan cara gratis tanpa bayar apapun dan saya akan sampaikan ke Presiden

Surabaya (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir menyatakan siap memperjuangkan nasib sejumlah waga Kota Surabaya, Jatim, berupa penghapusan biaya restribusi izin penyewaan tanah atau “surat ijo”.

“Saya sedang perjuangkan hak mereka, agar masyarakat Surabaya mendapatkan surat ijo dengan cara gratis tanpa bayar apapun dan saya akan sampaikan ke Presiden,” kata Adies Kadir yang juga Caleg DPR RI dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) di Surabaya, Senin.

Surat ijo atau Izin Penywaan Tanah (IPT) adalah tanah aset milik Pemerintah Kota Surabaya yang dialihfungsikan menjadi lahan bangunan/rumah warga ataupun untuk lahan usaha lainnya di mana pengguna lahan tersebut harus membayar retribusi kepada pemerintah kota setempat.

“Saya berharap agar warga yang selama ini menempati lahan berstatus ‘surat ijo’ bisa terus menempati lahan itu sampai anak cucu,” ujar politikus Partai Golkar yang berhasil menyabet penghargaan “Teropong Parlemen Award 2019” untuk kategori anggota parlemen yang aspiratif ini.

Wakil Ketua Koordinator Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar ini mengaku tak akan cepat berpuas diri atas penghargaan yang diraihnya itu. Menurutnya, masih banyak tugas ke depan untuk terus memperhatikan aspirasi masyarakat daerah pemilihannya untuk dibawa dan diperjuangkan di parlemen.

Adies berjanji jika dipercayai kembali untuk mewakili masyarakat Surabaya dan Sidoarjo di DPR pada periode 2019-2024 nanti, dirinya ingin lebih giat lagi bekerja di DPR untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, salah satunya memperjuangkan “surat ijo” untuk warga Surrabaya.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Surabaya Hidayat Syah sebelumnya mengatakan alasan penerapan retribusi pemakaian lahan berstatus izin pemakaian tanah atau biasa disebut “Surat Ijo”, karena masih berlakunya Perda Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pelepasan Tanah Aset Pemkot Surabaya.

“Regulasi surat Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau Surat Ijo” telah diatur dan ditetapkan melalui Undang-Undang dan peraturan lainnya,” katanya.

Adapun UU dan pertauran yang dimaksud adalah UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selain itu, Perda 13/2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Perda 2/2013, Perda 16/2014 Tentang Pelepasan Tanah Aset Pemkot Surabaya dan Perda 3/2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah.

“IPT ini terbit di 31 kecamatan di Kota Surabaya, dengan total luasannya sekitar 8.928.252 meter persegi dan itu tersebar di beberapa daerah di 31 kecamatan Surabaya,” katanya.

Ia menjelaskan sebelumnya Pemkot Surabaya telah memberikan solusi atas penanganan masalah IPT mulai dari memberikan keringanan pembayaran IPT atau keringanan di retribusi, pembebasan biaya retribusi untuk penggunaan fasilitas umum seperti Balai RW dan Masjid, hingga memberikan solusi terkait pelepasan IPT dengan batasan luas lahan maksimal sekitar 250 meter persegi.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Panwaslih Aceh laporkan dua PNS ke Komisi ASN

Banda Aceh (ANTARA) – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih/Bawaslu) Aceh melaporkan dua pegawai negeri sipil atau PNS ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait Pemilu 2019.

Ketua Divisi Pengawasan Panwaslih Aceh Marini di Banda Aceh, Senin, mengatakan, keduanya dilaporkan ke Komisi ASN karena mendukung peserta pemilu dan tidak mengundurkan diri sebagai PNS setelah menjadi caleg.

“Mereka yang dilaporkan ke Komisi ASN yakni seorang dari Kota Subulussalam dan seorang lagi dari Kabupaten Pidie,” ungkap Marini.

Marini tidak menyebutkan kedua nama PNS yang dilaporkan ke Komisi ASN. Namun, ia hanya menyebutkan PNS dari Kota Subulussalam dilaporkan ke Komisi ASN karena tidak netral dan mendukung pasangan calon tertentu.

“Tidak hanya mendukung, tetapi juga mengajak orang lain memilih pasangan calon yang didukungnya,” ungkap Marini.

Sedangkan PNS di Kabupaten Pidie dilaporkan ke Komisi ASN karena menjadi calon anggota legislatif tidak mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara.

“Kami melaporkan ke Komisi ASN karena lembaga tersebut yang akan menentukan sanksinya. Syarat formil dan materil pelanggaran keduanya juga terpenuhi,” kata Marini.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Dialog kebangsaan TGB Zainul Majdi

Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi berbicara dalam Dialog Kebangsaan di IPC Corporate University, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/3/2019). Dialog kebangsaan yang diikuti peserta dari sejumlah organisasi mahasiswa Bogor tersebut bertemakan “Keumatan dan Kebangsaan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.

74 Pelamar berebut 11 kursi kepala OPD Pemprov Bali

Denpasar (ANTARA) – Sebanyak 74 pelamar telah menyerahkan berkas pendaftaran untuk berebut kursi dalam seleksi terbuka 11 jabatan pimpinan tinggi pratama atau kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

“Kami jamin semua pelamar memiliki peluang yang sama, tidak ada bayar-bayar, dan tidak ada yang sebelum tes sudah tahu pemenangnya, tidak ada itu. Pokoknya murni semua mempunyai peluang yang sama,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Lihadnyana, di Denpasar, Senin.

Berdasarkan data yang dihimpun BKD Bali hingga Senin (11/3) pukul 15.30 Wita yang merupakan batas terakhir pendaftaran dan penyerahan berkas, jumlah pelamar untuk masing-masing jabatan yakni Kadis Kebudayaan (6 pelamar), Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (5), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (9), Sekretaris DPRD Bali (5), dan Kepala Dinas Perhubungan (8).

Sementara itu untuk pelamar Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (5), Kadis Kelautan dan Perikanan (4), Kadis Ketahanan Pangan (10), Kepala Biro Hukum dan HAM (4), Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (10) dan Kepala Biro Humas dan Protokol (8).

Menurut Lihadnyana, mereka yang bertarung dalam seleksi terbuka 11 jabatan pimpinan tinggi pratama ini tidak hanya para pejabat dari lingkungan internal Pemprov Bali, tetapi ada juga dari pemerintah kabupaten/kota hingga kalangan akademisi.

“Panitia seleksi nantinya akan menetapkan tiga yang terbaik untuk masing-masing jabatan, yang selanjutnya tiga terbaik tersebut akan diwawancarai oleh Bapak Gubernur. Beliau mempunyai otoritas karena tiga orang terbaik itu semuanya memenuhi syarat untuk dipilih Gubernur,” ucap mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali itu.

Sementara itu, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKD Bali I Ketut Sukra Negara menambahkan setelah hari ini yang merupakan batas terakhir penyerahan berkas, maka pada Selasa (12/3) akan diumumkan para pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Selanjutnya pada 16-17 Maret mendatang dijadwalkan akan dilaksanakan uji kompetensi oleh asesor pusat dan pada 18 Maret peserta seleksi mulai membuat makalah.

Sedangkan tes wawancara akan dilaksanakan pada 19 Maret oleh tujuh orang tim panitia seleksi. Pansel diketuai oleh Sekda Bali Dewa Made Indra dengan anggotanya Kepala BKD Bali, Kepala Inspektorat Bali dan sisanya merupakan para akademisi.

Menurut Sukra Negara, beberapa hari sebelumnya sempat untuk jumlah pelamar Kadis Perhubungan serta Kepala Biro Hukum dan HAM, jumlah pelamarnya belum sampai tiga orang. Padahal masing-masing jabatan ditargetkan minimal ada tiga pelamar.

“Kalau sampai dalam satu jabatan jumlah pelamarnya kurang dari tiga, kemungkinan proses seleksi akan diundur untuk semuanya. Tetapi syukurlah sudah terpenuhi untuk semua posisi,” ujar pejabat dari Negara, Kabupaten Jembrana itu.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU kerja sama dengan organisasi keagamaan sosialisasikan Pemilu 2019

Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada diskusi “Menjamin Legitimasi Pemilu” di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (11/3/2019). (Antaranews/Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan bekerja sama dengan organisasi keagamaan untuk terus mendorong agar pemilih dapat secara maksimal menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019.

“Kerja sama itu dilakukan kepada organisasi keagamaan dari semua agama diakui negara,” kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada diskusi “Menjamin Legitimasi Pemilu” di Kantor Kementerian Kominfo, di Jakarta, Senin.

Menurut Wahyu, organisasi keagamaan itu, baik dari agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, maupun Khonghucu. “Nantinya, organisasi keagamaan itu melalui ahli agamanya akan membantu mensosialisasikan agar pemilih menggunakan hak pilihnya pada hari pelaksanaan pemilu,” katanya.

Menurut dia, cara sosialisasi itu dapat dilakukan, misalnya dengan menyampaikan pengumuman pada kegiatan ibadah di rumah ibadah dari setiap agama.

Karena itu, kalau sampai hari penyelenggaraan pemilu, pada 17 April mendatang, masih ada pemilih yang belum mengetahui jadwal pemilu, menurut dia, patut diduga, pemilih tersebut tidak pernah beribadah di rumah ibadah.

Wahyu menambahkan, KPU melalui KPU di daerah, juga bekerja sama dengan forum-forum warga, seperti pengurus RW dan RT, maupun majelis taklim, untuk turut mensosialisasikan agar pemilih berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu 2019.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo mengatakan, Kemendagri telah membentuk tim yang tugasnya melakukan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi, jalannya pemilu.

“Kemendagri telah melakukan penataan daerah berpotensi rawan pemilu. Hasil pemetaan ini akan didatangkan, dan kemudian akan diserahkan kepada stake holder pemilu, untuk membantu agar Pemilu 2019 dapat berjalan secara damai, lancar, dan demokratis,” katanya.

Soedarmo menambahkan, dari hasil pemantauan Tim Kemendagri diketahui ada sebanyak 92,7 persen  pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya. Namun, ironis ya, kata dia, ketika ditanya kapan pelaksanaan pemilu dilaksanakan, hanya 55 persen pemilih yang mengetahuinya. “KPU sebagai penyelenggara pemilu agar dapat meningkatkan sosialisasi pemilu,” katanya.

Baca juga: KPU Banten sosialisasikan pemilu melalui festival band

Baca juga: KPU Palu sisir daerah pinggiran untuk data pemilih

Baca juga: KPU NTT sosialisasi pemilu pada lima kampus
 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

193 pejabat Pemprov NTB dimutasi

Mari kita bekerja keras, kita niatkan berkhidmat bagi masyarakat NTB

Mataram (ANTARA) –

Sebanyak 193 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimutasi.

“Alhamdulillah bahagia sekali hari ini kita melantik begitu banyak pejabat lingkungan Provinsi NTB,” kata Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah usai melantik para pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkungan Pemprov NTB yang berlangsung di Gedung Graha Bakti di Mataram, Senin.

Wakil Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik.

”Selamat bekerja semoga karir bapak ibu bisa semakin baik dan baik lagi ke depannya,” ujarnya.

Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB mengatakan mutasi ini harus dimaknai sebagai “start” untuk betul-betul bekerja keras sesuai dengan porsi masing-masing, sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

“Mari kita bekerja keras, kita niatkan berkhidmat bagi masyarakat NTB,” tegas Rohmi.

Wagub berharap, pejabat disetiap OPD untuk dapat bekerja lebih produktif.

”Kita harapkan untuk setiap OPD betul-betul bekerja secara produktif, menjalankan visi dan misi untuk mewujudkan NTB Gemilang,” katanya.

Diketahui, 193 pejabat yang dilantik tersebut, 84 pejabat di antaranya sebagai tenaga administrator dan 109 pejabat pengawas. Pelantikan tersebut juga disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB dan pimpinan OPD lingkungan Pemprov NTB.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU NTT sosialisasi pemilu pada lima kampus

Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU). (FOTO ANTARA)

Kupang (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana dalam pekan ini akan melakukan sosialisasi Pemilu ke lima kampus di Kota Kupang.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari program “Goes to Campus” untuk menyasar pemilih milenial yang ada di kampus-kampus di NTT, kata Kasubag Teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agus Olapaon, Senin.

Dia mengemukakan hal itu, usai menggelar sosialisasi melalui “KPU Goes to Campus” di Kampus Sekolah Tinggi Pastoral (STIPAS) Keuskupan Agung Kupang.

“Pekan lalu, kami menggelar “Goes to Campus” di Universitas Muhammadiyak Kupang. Pekan ini kami berencana menggelar acara “Goes to Campus” di lima kampus,” katanya.

Menurut dia, pada 12 Maret, KPU akan menggelar sosialisasi di Politeknik Negeri Kupang, dilanjutkan dengan sosialisasi di Poltekes Keperawatan pada 13 Maret 2019.

Pada 14 dan 15 Maret, KPU akan menggelar sosialisasi melalui program “Goes to Campus” di Universitas Kristen Artha Wacana dan Stikom Uyelindo.

“Jadi dalam minggu ini kami sebut sebagai pekan KPU “Goes to Campus”, karena selama satu pekan ini kami akan mengunjungi pemilih di kampus-kampus,” kata Agus Olapaon.

Dalam acara “Goes to Campus” di STIPAS, Komisioner KPU NTT, Yosafat Koli menjelaskan, tentang hari “H” pemungutan suara Pemilu serentak 2019 yang akan berlangsung pada 17 April.

Selain menjelaskan tentang tata cara memberikan hak suara, surat suara pemilu legislatif dan pemilu presiden serta cara mengecek nama dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain menjelaskan tentang cara memerangi berita-berita hoaks Pemilu serta tata cara pindah memilih.

Yosafat Koli juga menekankan pada masalah pindah pemilih. Bagi bahasiswa yang berasal dari luar Kota Kupang dapat menggunakan surat pindah dari daerah asal untuk bisa memberikan hak suara di Kota Kupang.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Menag: penyebutan warga negara lebih bijak daripada kafir

Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberi apresiasi Nahdlatul Ulama yang merekomendasikan umat Islam agar bijak dengan menghindari menyebut orang bukan Islam sebagai kafir tetapi sebagai sesama warga negara.

“Saya ingin garis bawahi bahwa ajakan itu adalah rekomendasi dalam konteks kehidupan kita sebagai sebuah bangsa yang heterogen sehingga sebutan-sebutan kepada yang beda keimanan, keyakinan, agama itu tidak menggunakan sebutan yang berpotensi bisa diduga sesuatu sebutan yang tidak dikehendaki oleh yang disebut itu,” kata Lukman di Jakarta, Senin.

Di sela kegiatan “Halaqah Pendidikan Pendidikan Islam (HAPPI) 2019”, Menag mengatakan memang sebaiknya sebagai sesama warga negara saling menghormati karena memiliki hak yang sama terlepas berlatar belakang Muslim atau non-Muslim.

Menurut Lukman, penyebutan kafir kepada non-Muslim tergolong menyakiti. Makna dari rekomendasi Musyawarah Nasional Alim Ulama NU soal menghindari penyebutan kafir itu dalam konteks Indonesia dan dunia.

Menag mengatakan keberagamaan merupakan suatu keniscayaan sehingga menghindari penyebutan istilah kafir itu untuk saling menghargai satu sama lain dan sangat penting bagi kerukunan antarumat beragama.

Selain itu, kata dia, terlepas dari apapun keimanan dan agama yang dianut, setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga agar mampu mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kesehariannya.

Lukman mengatakan ajakan para ulama NU itu bukan untuk menghilangkan istilah kafir dalam Al Quran.

“Bagaimana mungkin manusia bisa melakukan itu. Bukan mau mengganti Surah Al Kafirun, tidak. Dalam konteks Indonesia yang majemuk ini karena sebutan kafir itu semangatnya adah segregasi memisah-misahkan,” katanya.

Memang di masa Rasulullah Muhammad SAW ada penyebutan kafir tetapi terdapat konteks lini waktu. “Setelah Rasul hijrah ke Madinah tidak ada lagi istilah itu,” kata dia.

Baca juga: Seputar polemik tentang kafir
Baca juga: Ulama : penghapusan kafir sesuai bahtsul masail NU

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu akan panggil oknum kadis terduga penyalahguna kekuasaan

Ketua Bawaslu Dharmasraya, Sumbar, Syamsurizal (kiri). (ANTARA SUMBAR/Ilka Jensen)

Pulau Punjung (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar), akan memanggil seorang oknum kepala dinas (kadis) terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang mengarahkan ASN untuk memilih salah seorang calon legislatif (caleg).

“Benar sedang diinvestigasi di tingkat panitia pengawas kecamatan (paswancam), masih mengumpulkan data-data,” kata Ketua Bawaslu Dharmasraya, Syamsurizal di Pulau Punjung, Senin.

Ia mengatakan investigasi oleh petugas Panwascam akan memakan waktu selama tujuh hari ke depan, setelah data lengkap oknum kadis bersangkutan baru dipanggil ke Bawaslu Dharmasraya.

Terkait nama dan institusi oknum kadis, ia menegaskan belum dapat menginformasikan, namun ada dugaan seorang kadis telah menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan caleg tertentu.

“Belum bisa kami sampaikan ke masyarakat umum, sebab masih dilakukan investigasi,” tegasnya.

Ia mengatakan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum kadis berawal dari laporan masyarakat dengan adanya kadis “mengintimidasi” Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memilih salah satu caleg tertentu.

“Informasinya keterkaitan kadis dengan salah seorang caleg di daerah pemilihan (dapil) tiga itu memiliki hubungan keluarga antara keduanya,” ungkapnya.

Ia mengimbau seluruh ASN di Dharmasraya supaya tidak melakukan politik praktis atau ikut berkampanye dengan calon tertentu.

“Regulasi sudah mengatur ASN netral dalam pemilu, jadi sudah jelas kalau terbukti pasti menerima sanksi,” tambahnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Adlisman mengatakan ASN tidak dibenarkan terlibat politik praktis bahkan menggunakan kekuasaan untuk mengarahkan calon tertentu.

“Jika tetap ingin berkampanye terkait kegiatan salah seorang calon, ASN harus mengajukan cuti ke Sekretaris Daerah terlebih dahulu,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah mengingatkan seluruh ASN agar menjaga netralitas pada pemilu serentak 2019.

“Mengenai pemanggilan seorang oknum kadis ini kami menunggu hasil investigasinya, namun kami sudah mengingatkan berulang kali mengenai netralitas ASN dalam pemilu,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Pencitraan dan kehadiran pemilih di TPS

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersiap mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang hanya diikuti capres tanpa wapresnya itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)

Jakarta (ANTARA) – Makin mendekat hari-H Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI dan pemilu anggota legislatif yang jatuh pada tanggal 17 April mendatang, dunia politik makin memanas.

Para kandidat, baik pasangan calon presiden/wakil presiden maupun calon anggota DPR/DPD, sejak 4 bulan yang lalu mulai saling merebut hati rakyat dengan melakukan berbagai kegiatan membangun pencitraan.

Jika kita amati, terutama di wilayah pilpres, pencitraan politik yang yang dilakukan selama ini terbagi dalam dua strategi, yaitu petahana (incumbent) versus penantang (challenger). Yang pertama menunjukkan pencapaian sehingga perlu untuk diteruskan, sementara “challenger” menunjukkan kegagalan-kegagalan kebijakan pemerintah sehingga tema kampanyenya adalah perubahan untuk digantikan secara konstitusional. Dua strategi itulah, pencitraan politik dilakukan untuk meraih simpati dan kepercayaan publik melalui berbagai ragam aksi.

Strategi “challenger”, pada rangkaian kampanye Pemilu 2019, terlihat dari apa yang dilakukan Prabowo/Sandi lebih banyak mengkritik pemerintah, dalam ungkapan-ungkapannya seperti, “daya beli masyarakat yang terus merosot” atau “Indonesia bubar, Indonesia akan punah”.

Selain melontarkan kritik, Prabowo/Sandi juga giat melakukan berbagai safari politik dengan mengunjungi desa terpencil, tempat pelelangan ikan, pasar, untuk mengukuhkan citra politiknya sebagai figur yang peduli terhadap wong cilik, dan berbagai tema kemiskinan lain, yang kemudian mengiklankan diri di berbagai media massa.

Sebenarnya, proses politik pencitraan bukan sekadar memoles wajah seseorang supaya karakternya makin menguat, melainkan harus dibarengi dengan meningkatkan kualitas tokoh tersebut. Inilah sebenarnya pekerjaan rumah bagi capres/cawapres.

Selain itu, capres/cawapres sebagai tokoh politik juga harus memiliki kepribadian yang hangat dan bisa mendekatkan dirinya dengan publik, tidak hanya dekat ketika menjelang pemilu, hendaknya kedekatan ini dibangun sejak dini sehingga tercipta kedekatan emosional. Tokoh tersebut sebaiknya juga bisa menjadi pendengar yang baik, yang mampu mendengarkan segala aspirasi dari publik. Tidak hanya di hadapan publik, tokoh tersebut juga harus mampu menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh media dengan lugas.

Kesuksesan blusukan tokoh politik ke tempat-tempat kumuh akan menghasilkan citra yang bagus kalau itu dilakukan dari hati, tidak dibuat-buat, bukan basa-basi, dan bukan sekadar pencitraan semata. Publik sudah pintar dan bisa menilai mana yang benar-benar dilakukan karena memang kepeduliannya atau sekadar pencitraan semata yang pemberitaannya manis di media.

Media dan Politik Pencitraan

Dalam dunia politik modern, media massa ditempatkan pada posisi strategis sebagai alat komunikasi politik, mengingat makin menguatnya hegemoni media di dalam seluruh aktivitas politik. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penetrasi teknologi komunikasi yang praktis mengubah seluruh tatanan kehidupan sosial manusia.

Saat ini media tidak lagi sekadar alat komunikasi politik saja, tetapi juga sebagai “politik” itu sendiri. Sama dengan peran uang, yang tidak lagi sekadar alat pembayaran jasa kegiatan politik, tetapi sudah menjelma sebagai politik itu sendiri. Begitulah kuatnya peran media di dalam dunia politik sehingga seakan-akan politik modern sama sekali tidak pernah dan tidak bisa berjalan tanpa adanya peran media, terutama media massa.

Pencitraan sebagai salah satu produk utama media dan alat komunikasi politik yang ditujukan untuk membentuk citra atau gambaran tertentu di dalam persepsi publik. Pencitraan ini bisa ditujukan pada objek figur politik, partai politik, isu politik dan lain-lain. Citra atau gambaran ini dimodifikasi oleh media sedemikian rupa sehingga bisa mengubah satu persepsi terhadap objek yang sama menjadi bertolak belakang atau berubah hingga 360 derajat.
Di sinilah kita mengenal istilah “realitas nyata” atau “realitas asli” (genuine reality) dan “realitas maya” (virtual reality) atau “realitas palsu” (pseudo reality) yang berupa “realitas media”.

Pemanfaatan media yang tepat juga akan membantu meningkatkan “branding” tokoh politik. Perkembangan media yang cukup pesat seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik dalam melakukan praktik politik pencitraan. Maraknya pengunaan internet juga bisa dilirik dalam praktik politik pencitraan karena sifatnya yang sangat cepat dalam menyebarkan informasi dan biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah daripada media televisi.

Para tokoh politik sudah mulai menyadari pentingnya media sosial untuk mendekatkan diri ke publik. Sebagai contoh, mantan Presiden AS Obama, yang sukses mendekatkan dirinya ke publik melalui media sosial. Tidak hanya di media sosial Facebook, dia juga berkomunikasi ke publiknya melalui Twitter. Pengunaan media sosial ini sangat efektif karena media sosial bisa mengejar atensi publik secara luas. Tidak hanya anak muda yang menjadi target publiknya, tetapi masyarakat secara luas juga mengakses media sosial tersebut dikarenakan kemudahan akses internet dan lahirnya gadget yang memudahkan kita untuk online.

Bila ada berita di media mengenai calon presiden, kemudian banyak komentar miring yang menuduh situasi tersebut sebagai pencitraan, upaya pencitraan itu tergolong gagal. Ujung-ujungnya upaya pencitraan malah kerap dijadikan sindiran dan bahkan bahan olok-olokan. Padahal, sebagai calon pemimpin, kita memang membutuhkan pencitraan diri positif agar bisa sukses dan efektif di pekerjaan kita.

Dampak positif dari pencitraan adalah adanya partisipasi politik masyarakat, yang banyak memberikan antusias terhadap masyarakat, terutama di kalangan politikus, dan merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi.

Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga negara, masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang memengaruhi hidupnya untuk menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Kesadaran akan adanya partisipasi politik menjadi faktor penting dalam warga negara (masyarakat). Maka dari itu, pemerintah harus memperhitungkan berbagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Pentingnya Memilih

Jika pencitraan yang dibangun Jokowi adalah “kerja, kerja, dan kerja”, sementara Prabowo memilih citra sebagai figur yang “tegas”, melalui media massa masing-masing kandidat sebenarnya ingin meraih suara sebanyak-banyaknya untuk menduduki orang nomor satu di negeri ini.

Maka dari itu, menentukan hak pilih dalam pilpres merupakan sikap yang paling dituntut dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kalimat filosofis dari demokrasi sering disebut dengan one man one vote“, mengandung makna bahwa perubahan politik akan terwujud bila rakyatnya turut memberikan hak pilih sebagai warga negara dalam mencapai tujuan negara. Dampak dari menentukan hak pilih sangat menentukan nasib sebuah negara.

Bagi pemilih yang merasa pesimistis dalam menghadapi kontestasi politik menganggap bahwa sikap dalam menentukan hak pilih tidaklah berdampak luas. Dengan alasan bahwa yang merasa senang dan bahagia dari hasil pilpres hanya milik sebagian kelompok saja. Tentunya kerangka berpikir demikian harus dihilangkan dalam ruang publik.

Sikap menentukan hak pilih merupakan tindak lanjut dari penilaian masyarakat dalam memahami orientasi kebijakan dari pasangan calon (paslon) pemimpin yang disampaikan pada masa kampanye. Tanpa disadari, pada waktu berkampanye, semua program politik yang ditawarkan sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umum. Akan tetapi, wujud nyata dari yang dikampanyekan tersebut masih bersifat misteri. Maka dari itu, untuk memahami kesesuaian antara kampanye dan perwujudan substansial kampanye tersebut sangat ditentukan oleh sikap masyarakat dalam menentukan hak pilihnya secara profesional dan rahasia.

Sudah seharusnya para pemilih di dalam Pilpres 2019 wajib bersikap profesional. Kita sudah geram dengan berbagai kasus penyelewengan kekuasaan oleh oknum-oknum elite politik di negeri ini. Sudah saatnya masyarakat memegang  control power dalam kontestasi pilpres ini.

Momen pilpres dapat dijadikan pintu awal untuk mentransformasikan kualitas kesejahteraan rakyat, baik kesejahteraan dalam bentuk perekonomian, pendidikan, politik, kesehatan, maupun keagamaan. Maka dari itu, tidak berlebihan rasanya jika penulis mengulang pepatah lama, “lima menit salah dalam menentukan pilihan, maka 5 tahun akan menanggung akibatnya”. Begitu pula sebaliknya. Selamat memilih!

*) Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik pada Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang

Baca juga: Jokowi-Ma’ruf peroleh dukungan ulama dan jawara Betawi

Baca juga: PAN Papua dukung Prabowo-Sandi raih kemenangan

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019

KPU Yogyakarta baru terima surat suara untuk DPR RI

Yogyakarta (ANTARA) – “Penerimaan surat suara untuk DPR RI ini maju dari jadwal awal. Semula, kami dijadwalkan menerima surat suara pada Senin (11/3), namun surat suara sudah tiba pada Sabtu (9/3). Saat ini, surat suara sudah tersimpan di gudang,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Hidayat Widodo di Yogyakarta, Senin.

Meskipun surat suara untuk DPR RI sudah berada di gudang, namun Hidayat menyebut belum menetapkan jadwal terkait penyortiran dan pelipatan surat suara.

“Kami siapkan tempat dan petugas sortirnya terlebih dulu. Mudah-mudahan sudah bisa disortir dan dilipat pekan ini juga,” katanya.

Total jumlah surat suara untuk DPR RI yang diterima mencapai 315.659 lembar yang dikemas dalam 632 kotak dan untuk pemungutan suara ulang sebanyak 1.000 lembar yang dikemas dalam dua kotak.

Sedangkan untuk empat jenis surat suara lain yaitu untuk DPRD DIY, DPRD Kota Yogyakarta, DPD dan pemilihan presiden-wakil presiden, belum ada kepastian jadwal distribusi dari KPU RI maupun percetakan. “Tetapi, dari informasi yang kami peroleh distribusi maju satu pekan dari jadwal awal,” katanya.

Hidayat berharap, surat suara datang lebih cepat dibanding jadwal awal sehingga KPU Kota Yogyakarta memiliki waktu lebih banyak untuk menyortir dan melipat surat suara dan bisa memperoleh surat suara pengganti jika ditemukan surat suara yang tidak dapat digunakan.

Hidayat mengatakan, sudah meminta seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merekrut personel yang akan ditugaskan untuk menyortir dan melipat surat suara. Setiap PPK diminta setidaknya menyiapkan tujuh petugas sehingga total akan ada 98 petugas yang terlibat.

Syarat utama untuk menjadi petugas penyortiran dan pelipatan surat suara adalah tidak partisan, berusia 17-60 tahun. Seluruh kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara akan dipusatkan di gudang KPU Kota Yogyakarta.

Total surat suara yang akan disortir dan dilipat mencapai sekitar 1,6 juta lembar termasuk surat suara cadangan sebanyak dua persen di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Di Kota Yogyakarta terdapat 1.373 TPS untuk Pemilu 2019.

Baca juga: KPU kabupaten/kota se-DIY mulai terima surat suara DPR

Baca juga: KPU NTT: Surat suara tujuh kabupaten belum tiba

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KBPP Polri tegaskan netral dalam pemilu 2019

Ketum Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Bimo Suryono (ANTARA/Dyah Dwi)

Tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon dengan nama organisasi karena netral. Soal pilihan diserahkan kepada masing-masing individu

Jakarta (ANTARA) – Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri menegaskan netral dalam gelaran Pemilu 2019 dan mengingatkan pengurus di pusat mau pun daerah agar tidak menunjukkan pilihannya atas nama organisasi.

“Tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon dengan nama organisasi karena netral. Soal pilihan diserahkan kepada masing-masing individu,” kata Ketua Umum PP KBPP Polri Bimo Suryono di Jakarta, Senin.

Bimo Suryono mengatakan pengurus bebas menentukan pilihannya, tetapi jangan sampai memakai atribut organisasi yang memiliki anggota jutaan se-Indonesia itu saat menunjukkan dukungan personal.

Hal tersebut lantaran dikhawatirkan masyarakat awam yang melihat atribut dengan tulisan KGPP Polri menerjemahkan Polri tidak netral dalam Pemilu 2019.

Ia mengatakan terdapat pengurus di daerah yang menunjukkan dukungan dengan atribut KGPP Polri sehingga perlu diingatkan kembali hasil Rapimnas KGPP Polri pada 21 September 2018 yang disepakati bersama untuk netral dan mendukung Polri menindak tegas pengganggu keamanan.

Pemilu disebutnya bukan persaingan yang menimbulkan perpecahan dan semestinya dirayakan dengan gembira sebagai pesta demokrasi.

Sebelumnya PP KGPP pun telah melakukan deklarasi dukung PemiLu 2019 yang damai, aman, tertib dan tanpa politik uang.

Bimo juga mendukung TNI-Polri mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang berpotensi mengacaukan pemilu, seperti menyebar ujaran kebencian dan hoaks serta menganut paham radikalisme.

Pewarta: D020
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Tak berizin, talk show Rocky Gerung tetap berlangsung

ANTARA-Sebuah acara talk show yang dihadiri aktivis Rocky Gerung dan Juru Bicara badan Pemenangan Nasional Haikal Hassan Baras di Lombok, Nusa Tenggara Barat tidak mendapat izin dari kepolisian setempat. Namun akhirnya tetap berjalan di tengah adanya penolakan dari massa yang mengatasnamakan masyarakat Lombok.

PDIP Jatim siapkan 260 ribu saksi kawal TPS

Ilustrasi – Partai PDIP. (foto. ANTARANews.com)

Surabaya (ANTARA) – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyiapkan sekitar 260 ribu saksi untuk mengawal tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh daerah di provinsi setempat pada hari pemungutan suara, 17 April 2019.

“Semua saksi sudah diberikan pembekalan sejak akhir tahun lalu dan dilakukan bertahap,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Kusnadi kepada wartawan di Surabaya, Senin.

Semakin dekatnya Pemilu yang kurang 37 hari lagi, wakil ketua DPRD Jatim tersebut mengingatkan kader maupun pengurus selalu solid dan bergerak hingga tingkat akar rumput.

Selain memenangkan calon anggota legislatif di setiap tingkatan (DPRD II, DPRD I serta DPR RI), politikus senior asal Sidoarjo tersebut mewajibkan kader turut membantu dan mengantar Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

“Karena itulah kami menggelar rapat koordinasi akhir pekan lalu memetakan hal teknis yang krusial menjaga kemenangan partai,” ucap Pak Kus, sapaan akrabnya.

Hadir pada rakor yang digelar di Kantor DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut seluruh caleg tingkat provinsi beserta pengurus partai dan salah satu hasilnya yakni penguatan strategi pemenangan berbasis “door to door” di akhir masa kampanye.

Sementara itu, sekretaris PDI Perjuangan Jatim Sri Untari mengatakan, pada rakor juga diperintahkan kader maupun caleg melawan hoaks serta fitnah, sekaligus tak berhenti menyosialisasikan tiga kartu sebagai program baru Jokowi, yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Pra-Kerja.

“Tiga program baru itu akan semakin mempertebal dukungan rakyat kepada PDI Perjuangan dan Pak Jokowi sebagai kekuatan politik yang konsisten bekerja nyata untuk kemajuan Indonesia,” katanya.

Ketua fraksi PDIP DPRD Jatim itu juga berjanji dalam waktu tersisa menjelang 17 April bakal menggelontorkan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01.

Pemilihan umum serentak digelar 17 April 2019, yakni memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR RI, DPD, serta presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Laporkan dugaan DPT ganda

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Sujono Djojohadikusumo (tengah) usai menemui pimpinan KPU di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (11/3/2019). Kedatangan Hashim didampingi anggota BPN Prabowo-Sandi untuk melaporkan adanya dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda dalam Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

Agar Penyandang Disabilitas Ikut Memilih

ANTARA-Komisi Pemilihan Umum, KPU kendari, menggelar sosialisasi, pendidikan, serta simulasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas di salah satu warkop di Kota Kendari, Minggu pagi, 10 Maret. Sosialaisasi ini dinilai penting untuk memberikan informasi kepada penyandang disabilitas, dalam menggunakan hak suaranya di Pemilu Serentak 17 April 2019 mendatang.

Jokowi kampanye di hadapan para alumni Jabar

5 Views

ANTARA-Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo, melakukan kampanye di hadapan ribuan alumni jabar di Monumen Perjuangan  Bandung, Jawa Barat, Minggu pagi. Jokowi mengajak Pemilu digelar secara damai, dan memilih pemimpin yang berpengalaman.

Hasil investigasi KIPP terhadap KTP el WNA

ANTARA-Komite independen pemantau pemilu menginvestasi ke beberapa daerah dan menemukan kekeliruan dalam fungsi KTP –el milik warga negara asing di berbagai daerah. Dimana WNA berkesempatan menggunakan hak pilihnya dan telah terdaftar sebagai pemilih tetap di beberapa TPS di beberapa daerah.

KIPP advokasi masayrakat yang ingin pindah DPT

ANTARA-Salah satu koalisi masyarakat sipil, komite independen pemantau pemilu membuat posko untuk mengadvokasi para pemilih non KTP DKI Jakarta agar dapat memilih di ibukota. KIPP melayani masyarakat dengan mengarahkan pemilih jika ingin melakukan pindah DPT.

Presiden menerima Yayasan Puteri Indonesia

Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan bersama Miss Universe 2018 Catriona Elisa Magnayon Gray (keempat kanan), Puteri Indonesia Frederika Alexis Cull (kelima kiri) dan finalis Puteri Indonesia 2018 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (11/3/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

Gubernur Kalimantan Barat minta penyelenggara Pemilu berani tegakkan aturan

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. (ANTARA/Rendra Oxtora)

Pontianak (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mengharapkan KPU dan Badan Pengawas Pemilu berserta jajarannya di daerah bisa menegakkan aturan dengan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini.

“Aparat pelaksana pesta demokrasi ini harus benar-benar berpegang pada aturan, agar pelaksanaan Pemilu 2019 di Kalbar bisa berjalan dengan aman, lancar dan jurdil. Untuk itu, saya minta anggota KPU dan Panwaslu di Kalbar bisa menegakkan aturan setegak-tegaknya agar pelaksanaan pemilu 2019 ini bisa seperti apa yang kita harapkan,” kata Sutarmidji, di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Dalam, Senin.

Dia katakan itu saat menghadiri Deklarasi Damai Pemilu 2019 di sana.

Pada kesempatan itu, dia mengatakan kepastian Pemilu 2019 di sana bisa berjalan secara aman, berdasarkan laporan kepala Polda Kalimantan Barat dan panglima Kodam XII/Tanjungpura. 

“Kita sudah banyak belajar dari pelaksanaan Pilkada 2018 lalu, dimana prosesnya bisa berjalan dengan aman dan lancar, meski Kalbar saat itu masuk dalam zona merah rawan Pilkada. Namun itu tidak terbukti, karena dalam pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik dan Kalbar tetap aman,” katanya.

Menurut dia, pertarungan yang paling seru pada Pemilu 2019 ini, bukan pada Pilpres atau pemilihan DPD dan DPR RI. Namun yang paling seru itu adalah pemilihan DPRD kabupaten/kota dan provinsi yang terlihat dari banyaknya baliho yang bertebaran di setiap sudut daerah.

“Untuk itu, pendidikan politik itu penting, terlebih dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam Pemilu. Saya harapkan ke depan para caleg bisa memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat, terhadap berbagai informasi yang ada di media sosial,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Bintan kesulitan rekrut PTPS di pulau

Bintan (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau mengalami kesulitan dalam merekrut Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), terutama di pulau-pulau.

Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata di Bintan, Senin, mengatakan, jumlah PTPS yang dibutuhkan sebanyak 428 orang, sesuai dengan jumlah TPS.

Sampai saat ini, hampir di seluruh kecamatan belum berhasil merekrut PTPS sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Contohnya, di Kecamatan Mantang, Bintan Pesisir dan Kecamatan Teluk Bintan.

“Perekrutan PTPS dilakukan masing-masing Panwascam,” katanya.

Menurut dia, persoalan yang dihadapi Panwascam terkait dua persyaratan untuk menjadi PTPS yakni berusia minimal 25 tahun dan minimal tamat SMA. Warga yang tinggal di pulau-pulau banyak yang berusia di atas 25 tahun, namun hanya tamat SD dan SMP.

Sementara warga yang tamat SMA kebanyakan belum berusia 25 tahun.

Akibatnya, hingga penutupan tahapan perekrutan PTPS, warga yang memenuhi persyaratan tidak mencapai 428 orang. Kondisi ini juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama di provinsi kepulauan.

Menyikapi persoalan itu, kata dia Bawaslu RI memperpanjang waktu perekrutan. Namun persyaratan untuk menjadi PTPS masih sama.

“Kami masih terus merekrut PTPS,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

KPU Lebak ajak warga sukseskan pemilu damai

Arsip. Sejumlah peserta membawa poster saat acara arung jeram “Serukan Pemilu Damai, Bermartabat” di sungai Elo, Blondo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (10/3/2019). Bawaslu bersama paguyuban operator arung jeram sungai Elo mengadakan kegiatan tersebut sebagai kampanye Pemilu Damai, anti hoax dan tolak politik uang. (ANTARA FOTO/Anis Efizudin/foc)

Kami menargetkan partisipasi masyarakat menggunakan hak suara sekitar 78 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) 941.789 pemilih terdiri dari laki-laki 480.901 dan perempuan 460.888 pemilih

Lebak (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, Banten, mengajak masyarakat dapat menyukseskan pemilihan umum (Pemilu) 2019 berlangsung tertib dan damai.

“Kita sambut Pemilu dengan gembira tanpa menimbulkan konflik di masyarakat,” kata Komisioner KPU Kabupaten Lebak Encep Supriatna di Lebak, Senin.

Pelaksanaan Pemilu serentak 17 April ?2019 diharapkan jujur dan adil juga partisipasi masyarakat menggunakan hak suara cukup tinggi.

Selain itu juga pesta demokrasi lima tahunan tanpa paksaan maupun kecurangan politik uang.

Penyelenggaraan Pemilu berlangsung tertib, lancar dan damai untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan memiliki kapabilitas serta integritas untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu dengan mendatangi sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di masing-masing desa dan kelurahan.

“Kami menargetkan partisipasi masyarakat menggunakan hak suara sekitar 78 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) 941.789 pemilih terdiri dari laki-laki 480.901 dan perempuan 460.888 pemilih,” katanya menjelaskan.

Roji Santani, seorang tokoh masyarakat Kabupaten Lebak mengatakan selama ini masyarakat di daerah ini sangat mencintai Pemilu damai karena warga Lebak sangat religius terhadap ajaran Islam.

Karena itu, di daerah ini belum pernah mengalami konflik di masyarakat,termasuk pesta demokrasi itu.

Selain itu juga masyarakat Kabupaten Lebak memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, kerukunan, keharmonisan juga memperkuat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wathoniyah.

Selama ini, kata dia, wilayah Kabupaten Lebak sudah aman, damai dan kondusif, jangan sampai dinodai adanya Pemilu dapat menimbulkan konflik.

Sebab, perbuatan konflik dan permusuhan itu bukan perilaku Islam, apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan yang bisa merugikan masyarakat.

“Kita menjamin pesta demokrasi itu relatif sukses dan damai di kalangan masyarakat,” katanya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

KPU NTT: Surat suara tujuh kabupaten belum tiba

Logistik surat suara untuk delapan kabupaten di NTT, sudah tiba di Pelabuhan Tenau Kupang dan segera dibongkar untuk dikirim ke daerah asalnya masing-masing. (ANTARA Foto)

Logistik surat suara untuk tujuh kabupaten di NTT yang belum tiba. Kabupaten lainnya sudah tiba dan sedang dalam persiapan untuk pengiriman ke KPU kabupaten

Kupang (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Thomas Dohu, mengatakan, kontainer berisikan logistik surat suara untuk tujuh dari 21 kabupaten/kota di provinsi berbasis kepulauan itu, belum tiba.

Tujuh kabupaten yang belum mendapat logistik surat suara itu adalah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sikka dan Flores Timur, kata Thomas Dohu kepada Antara di Kupang, Senin.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan persiapan logistik surat suara untuk Pemilu serentak 2019 di NTT.

“Logistik surat suara untuk tujuh kabupaten di NTT yang belum tiba. Kabupaten lainnya sudah tiba dan sedang dalam persiapan untuk pengiriman ke KPU kabupaten,” katanya.

Dia berharap, kontainer yang membawa logistik untuk tujuh kabupaten ini sudah bisa tiba dalam pekan ini.

“Kami sudah melakukan konfirmasi kepada penyedia barang, dan mendapat pemberitahuan bahwa, paling lambat pekan ini sudah bisa tiba di NTT,” katanya.

Hanya saja, dia tidak bisa menjelaskan, apakah kontainer itu harus dikirim ke Kupang dulu melalui Pelabuhan Tenau, dan baru dikirim ke daerah-daerah karena semuanya tergantung pada penyedia.

Menurut dia, mestinya penyedia bisa mengirim langsung ke salah satu titik di Sumba untuk kebutuhan logistik empat kabupaten di Pulau Sumba dan tidak harus dikirim ke Kupang.

Begitupun logistik untuk kebutuhan di Pulau Flores, bisa dikirim ke Ende, atau Manggarai Barat untuk dikirim ke KPU-KPU yang ada di daratan Pulau Flores.

“Seharusnya bisa. Pekan lalu, penyedia mengirim logistik untuk Ende, Nagekeo dan Ngada di Pulau Flores melalui Pelabuhan Ende, dan ini akan lebih mudah karena pengiriman selanjutnya menggunakan jalur darat,” katanya.

Dia mengatakan, pengiriman melalui Pelabuhan Tenau Kupang akan memakan waktu, karena harus menunggu jadwal keberangkatan kapal ke Pulau Sumba, Flores, Sabu Raijua, Larantuka, Alor, Rote Ndao dan wilayah lain di Pulau Flores.

Namun, Thomas Dohu tetap berharap, agar paling lambat pekan ini logistik sudah bisa tiba di daerah, agar KPU di daerah sudah bisa memulai proses penyortiran.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Relawan Jokowi-Ma`ruf targetkan kemenangan di Majalengka

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/18)

Bandung (ANTARA) – Relawan Jokma atau Jokowi Widodo-Ma`ruf Amin Jawa Barat, menargetkan bisa meraih kemenangan dengan raihan suara sebanyak 70 persen di Kabupaten Majalengka untuk kemenangan pasangan 01 Jokowi-Maruf, dalam Pilpres yang akan digelar 17 April 2019.

“Insha Allah dengan silaturahmi dan berbagai program kegiatan Jokma yang sering digelar dengan kaum muda, saya optimis dapat menyumbangkan 70 persen suara Kabupaten Majalengka bagi pasangan 01 Jokowi-Maruf, dalam pilpres 2019” kata Wakil Ketua Relawan Jokma Jabar, H Dadan Tri Yudianto, seusai menggelar konsolidasi di Bandung, Senin.

Kabupaten Majalengka, yang masuk dalam kawasan timur Jawa Barat seperti Kabupaten Cirebon selama ini memang dikenal sebagai basis suara dari salah satu partai pengusung Jokowi di Pilpres, yakni PDI Perjuangan.

Dadan yang juga pengurus ormas Manggala Garuda Putih Kabupaten Majalengka ini mengajak seluruh jajaran ormas tersebut untuk lebih berhati-hati menyikapi setiap informasi, karena sekarang semakin banyaknya berita hoaks tentang Jokowi yang marak di media sosial.

Oleh karena itu, dirinya mengajak untuk jangan mudah percaya terhadap setiap berita atau informasi hoaks yang ada tentang Jokowi.

“Berbagai usaha kita lakukan, seperti `cross check` ketika mendapatkan informasi atau berita yang sumbernya tidak jelas,” ujar Dadan.

Sementara itu, Ketua Manggala Garuda Putih Kabupaten Majalengka, Arief Irma Yanto, meminta kepada anggotanya untuk turut menjaga perdamaian selama proses pilpres dan pileg, juga menyerukan untuk lawan hoaks dan fitnah.

“Tentunya, saya minta seluruh anggota Manggala Garuda Putih Kabupaten Majalengka, untuk menjaga keamanan selama proses pilpres dan pileg. Dan kita harus lawan setiap berita hoaks dan fitnah,” kata Arief Irma.

Sebelumnya usai pengukuhan, perwakilan Manggala Garuda Putih Kabupaten Majalengka menyatakan dukungan politiknya dalam pilpres mendatang untuk pasangan 01.

“Kami Manggala Garuda Putih Kabupaten Majalengka siap mendukung dan memenangkan pasangan 01 Jokowi-Ma`ruf menjadi presiden,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Voxpol: Sembilan parpol potensial lolos ambang batas parlemen

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) – Survei Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan hanya sembilan partai politik yang potensial lolos ambang batas parlemen atau “parliamentary threshold” sebesar 4 persen.

“Voxpol Center Research and Consulting menyelenggarakan Survei Nasional (Surnas) terkait tingkat elektabilitas partai, dari 16 partai politik yang disurvei, hanya 9 (sembilan) partai politik yang berpotensi lolos dan sukses melampaui ambang batas parlemen 4  persen,” kata Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan PDI Perjuangan merupakan partai yang memperoleh elektabilitas tertinggi yaitu 26,5 persen, Partai Gerindra di posisi kedua dengan tingkat elektabilitas sebesar 14,2 persen, lalu Partai Golkar dengan elektabilitas sebesar 10,6 persen.

Menurut dia, posisi empat besar yaitu PKB sebesar 8,4 persen, Partai Demokrat di peringkat kelima dengan tingkat elektabilitas 6,7 persen, Partai Nasdem dengan tingkat elektabilitas sebesar 5,5 persen.

“Di posisi ketujuh adalah PKS dengan elektabilitas sebesar 4,9 persen, PAN dengan elektabilitas sebesar 4,5 persen, dan PPP partai yang terakhir kemungkinan lolos PT 4 persen yang berada pada posisi ke sembilan dengan tingkat elektabilitas sebesar 4,1 persen,” ujarnya.

Selain itu menurut Pangi, survei Voxpol menunjukkan bahwa ada tujuh partai politik yang kemungkinan gagal melewati ambang batas, yaitu tiga partai lama dan empat partai baru.

Dia menjelaskan elektabilitas Perindo hanya 3,5 persen, Partai Hanura memperoleh elektabilitas sebesar 1,1 persen, PBB sebesar 0,8 persen, Partai Berkarya sebesar 0,7 persen, PSI sebasar 0,5 persen, PKPI sebesar 0,4 persen dan Partai Garuda dengan perolehan tingkat elektabilitas sebesar 0,3 persen.

“Sementara dalam survei elektabilitas partai tersebut, yang belum memutuskan pilihan partai atau ‘undecided voters’ masih di angka 7,3 persen,” ujarnya.

Pangi menjelaskan berdasarkan data survei tersebut menunjukkan bahwa belum ada satu pun partai baru yang berhasil melampaui ambang batas parlemen, itu artinya parlemen masih akan dikuasai partai wajah lama. 

Namun menurut dia, dari beberapa partai baru yang ikut meramaikan kontestasi elektoral Pilpres 2019, Perindo adalah salah satu partai baru yang paling potensial menembus ambang batas parlemen dengan tingkat probabilitas masih cukup tinggi.

“Namun efektifitas mesin partai Perindo harus terus tumbuh secara merata, tetap masih punya kans sedikit lagi bisa berpeluang melewati jebakan ambang batas parlemen karena sudah mulai mendekati angka ‘range margin of error’,” katanya.

Menurut dia, peluang Perindo bisa melewati angka ambang batas parlemen masih terbuka lebar karena soal kesetiaan perilaku pemilih cair dan rendahnya Partai ID di Indonesia membuat angka massa mengambang atau “swing voters” masih cukup tinggi.

Voxpol Center mengadakan survei pada tanggal 24 Februari 2019-6 Maret 2019 yang dilakukan melalui pemilihan responden secara acak atau multistage random sampling. 

Tingkat kesalahan atau “margin of error” kurang lebih 2,98 persen dengan melibatkan 1.220 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dengan selang kepercayaan survei ini adalah 95 persen. 

Setiap responden terpilih diwawancarai  dengan metode wawancara tatap muka oleh pewawancara yang terlatih secara khusus. 

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Gubernur Kalimantan Barat minta penyelenggara Pemiu berani tegakkan aturan

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. (ANTARA/Rendra Oxtora)

Pontianak (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mengharapkan KPU dan Badan Pengawas Pemilu berserta jajarannya di daerah bisa menegakkan aturan dengan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini.

“Aparat pelaksana pesta demokrasi ini harus benar-benar berpegang pada aturan, agar pelaksanaan Pemilu 2019 di Kalbar bisa berjalan dengan aman, lancar dan jurdil. Untuk itu, saya minta anggota KPU dan Panwaslu di Kalbar bisa menegakkan aturan setegak-tegaknya agar pelaksanaan pemilu 2019 ini bisa seperti apa yang kita harapkan,” kata Sutarmidji, di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Dalam, Senin.

Dia katakan itu saat menghadiri Deklarasi Damai Pemilu 2019 di sana.

Pada kesempatan itu, dia mengatakan kepastian Pemilu 2019 di sana bisa berjalan secara aman, berdasarkan laporan kepala Polda Kalimantan Barat dan panglima Kodam XII/Tanjungpura. 

“Kita sudah banyak belajar dari pelaksanaan Pilkada 2018 lalu, dimana prosesnya bisa berjalan dengan aman dan lancar, meski Kalbar saat itu masuk dalam zona merah rawan Pilkada. Namun itu tidak terbukti, karena dalam pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik dan Kalbar tetap aman,” katanya.

Menurut dia, pertarungan yang paling seru pada Pemilu 2019 ini, bukan pada Pilpres atau pemilihan DPD dan DPR RI. Namun yang paling seru itu adalah pemilihan DPRD kabupaten/kota dan provinsi yang terlihat dari banyaknya baliho yang bertebaran di setiap sudut daerah.

“Untuk itu, pendidikan politik itu penting, terlebih dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam Pemilu. Saya harapkan ke depan para caleg bisa memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat, terhadap berbagai informasi yang ada di media sosial,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Jateng temukan delapan WNA masuk DPT

Kami masih terus melakukan penelusuran guna menyisir jika ada WNA yang masuk dalam DPT

Semarang (ANTARA) – Jajaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah menemukan delapan nama warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

“Delapan WNA hasil yang menjadi temuan Bawaslu kabupaten/kota itu tersebar di beberapa daerah,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Anik Sholihatun di Semarang, Senin.

Ia memerinci dua WNA yang masuk DPT itu ada di Kota Tegal, satu di Kabupaten Purworejo, satu di Kabupaten Batang, satu di Kota Salatiga, dan tiga di Kota Surakarta.

Menurut dia, keberadaan WNA di Jateng yang masih masuk dalam DPT tersebut bisa saja bertambah karena proses pengawasan yang dilakukan jajaran Bawaslu masih terus berlangsung.

“Kami masih terus melakukan penelusuran guna menyisir jika ada WNA yang masuk dalam DPT,” ujarnya.

Anik menegaskan pengawasan jajaran Bawaslu Jateng tersebut dilakukan untuk validitas DPT Pemilu 2019.

“Sebagai tindak lanjut, kami sudah meminta kepada KPU agar mencoret delapan nama WNA tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Bawaslu Jateng juga telah menemukan 12 nama WNA yang masuk DPT Pemilu 2019 berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri.

Saat ini, ke-12 nama WNA tersebut sudah dicoret oleh KPU sehingga dengan demikian total tercatat ada 20 nama WNA yang masuk DPT dan menjadi temuan Bawaslu Jateng.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Menantu Jokowi yakin semua masyarakat Mandiling Natal dukung KH Ma’ruf Amin

Calon wakil presiden, KH Ma’ruf Amin, beserta Bobby Nasution (kemeja biru) di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Minggu (10/03/2019). (ANTARA/Rangga Jingga)

Mandailing Natal, Sumatera Utara (ANTARA) – Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, yakin semua masyarakat di kampung halamannya Mandiling Natal, Sumatera Utara, akan mendukung dan mendoakan KH Ma’ruf Amin. 

Keyakinan itu disampaikan Bobby saat mendampingi Ma’ruf menghadiri acara tabligh akbar di Mandailing Natal, Sumut, Senin. 

Bobby tampak sudah tiba di lokasi lebih dulu dari Ma’ruf. Suami Kahiyang itu tampak sibuk mengatur kesiapan petugas untuk menyambut kedatangan Ma’ruf. 

Saat sang ulama senior itu tiba, Bobby menyambut KH Ma’ruf beserta rombongan. 

“Disini saya sebegai putra daerah, sebagai putra Mandailing Natal, saya ingin menyampaikan selamat datang kepada abah,” kata Bobby dalam sambutannya. 

Bobby mengatakan ayahnya berasal dari Mandailing Natal. Menurutnya seluruh warga Mandailing Natal sudah seperti saudaranya sendiri. 

“Alhamdulillah antusiasme masyarakat Mandailing Natal meriah. Di sini insyaAllah mudah-mudahan semua keluarga, semua ‘uda’ saya, tulang yang ada disini pasti mendoakan, memberi dukungan apapun yang abah lagi cita-citakan,” ujarnya. 

Dia mendoakan agar Ma’ruf diberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan mencapai cita-cita. 

“Saya sebagai warga dan keluarga Mandailing Natal tentu tetap mendukung dan mendoakan abah,” kata dia. 

Kegiatan tabligh akbar dihadiri ribuan peserta dari berbagai wilayah. Dalam kesempatan itu turut hadir Bupati Mandailing Natal, Dahlan Nasutin, musisi Muslim kondang Hadad Alwi, PC NU Mandailing Natal, sejumlah tokoh masyarakat lain serta para ulama dan santri. 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Wapres Terima Pengurus 18 Organisasi Kepemudaan Islam

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima perwakilan pengurus dari 18 organisasi kepemudaan Islam di Kantor Wapres Jakarta, Senin, membicarakan terkait upaya menjaga persatuan umat Islam di Indonesia.

Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Irfan Ahmad Fauzi mengatakan ke-18 organisasi kepemudaan Islam tersebut akan berkumpul dalam muktamar untuk pertama kalinya pada 4 April mendatang, untuk membahas mengenai peningkatan peran dan fungsi pemuda Islam di Indonesia.

“Pak Wapres merespon positif, merespon baik, terkait rencana kegiatan kami. Arahan beliau agar anak-anak muda, terutama anak muda Islam, untuk fokus pada pembangunan ekonomi dan peran ekonomi umat, dan persoalan hari ini yang perlu dipecahkan,” kata Irfan usai bertemu Wapres di Jakarta, Senin.

Menurut Irfan, saat ini masih banyak persoalan di kalangan umat, khususnya terkait ketimpangan kesejahteraan dan perekonomian, sehingga peran pemuda Islam diharapkan dapat membantu mencari solusi untuk persoalan tersebut.

“Sehingga agenda anak-anak muda ini menjadi lebih nyata, lebih konkret, bahwa ke depan kita yang akan menjadi salah satu motor untuk menggerakkan ekonomi umat itu,” tambahnya.

Di bawah asuhan Dewan Masjid Indonesia (DMI), belasan organisasi kepemudaan Islam tersebut akan melibatkan masjid sebagai sarana awal untuk memulai upaya pembangunan umat.

“Kehadiran kami ke sini dipersatukan atas visi dan harapan sama, bahwa DMI menjadi salah satu fasilitator bagi kami untuk membangun persatuan di kalangan umat Islam, terutama visi pembangunan ekonomi yang berawal dari masjid,” jelasnya.

Irfan mengatakan agenda muktamar pertama tersebut antara lain akan membahas mengenai nama organisasi gabungan dari 18 organisasi kepemudaan Islam tersebut. 

Selain KAMMI, turut bergabung pula antara lain Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis), Pemuda Muslim, Al Washliyah, Pemuda Persis, Syabab Hidayatullahh, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (JPRMI), serta Gerakan Pemuda Islam (GPI).

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Relawan Bravo 5 bertekad menangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di seluruh provinsi

Luhut Binsar Panjaitan memberi sambutan pada penutupan Rakernas II Bravo 5 di Jakarta, Minggu (10/3) malam. (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) – Relawan Bravo 5 bertekad memenangkan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin di semua provinsi, termasuk wilayah-wilayah yang selama ini dianggap sebagai lumbung suara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatra Barat, dan Riau.

Terkait upaya pemenangan itu, Ketua Umum Bravo 5 Fachrul Razi meminta para relawan Bravo 5 untuk lebih militan dan aktif, demikian dikutip dari siaran pers, Senin.

“Lebih militan yang dimaksud adalah tidak takut dan pantang menyerah untuk menyosialisasikan terus Paslon 01,” ujar Fachrul Razi saat penutupan Rakernas II Bravo 5 di Jakarta, Minggu (10/3) malam.

Menurut purnawirawan jenderal bintang empat itu, militansi tersebut mesti ditunjukkan dengan tanpa canggung memasang alat-alat peraga kampanye di daerah yang dianggap sebagai pusat kekuatan lawan. 

Apalagi Fachrul mengakui bahwa alat peraga kampanye pasangan calon 01 masih lebih sedikit dibanding pasangan calon 02.  Karena itu, pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon 01 harus lebih masif sejak sekarang.  

Fachrul meminta semua relawan memanfaatkan sisa waktu yang tersedia untuk aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat sambil mensosialisasikan pasangan calon 01. 

“Kehadiran tim relawan yang simpatik di setiap kegiatan masyarakat akan membuat masyarakat lebih simpatik,” ujarnya.

Sementara itu inisiator Bravo 5 Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan relawan Bravo 5 agar tidak berpuas diri meski berdasarkan hasil berbagai survei yang bisa dipercaya pasangan Jokowi-Ma’ruf sudah unggul di semua provinsi.

“Berdasarkan survei yang dipercaya, Paslon 01 sebenarnya sudah unggul hampir di semua provinsi, tapi jangan lengah. Bravo 5 harus terus mendekati masyarakat,” kata Luhut.

Luhut meminta semua relawan Bravo 5 bekerja bersama untuk mempertahankan apa yang sudah tergambar dalam survei menjadi yang sebenarnya pada Pilpres 17 April 2019.  

Luhut juga menyinggung pentingnya menyosialisasikan semua kerja Joko Widodo yang sudah manfaat berlipat-lipat secara sosial, ekonomi, hukum, politik, dan kebudayaan,  termasuk tiga kartu baru, yakni Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Pintar (untuk kuliah).

“Kenapa Pak Joko Widodo menerbitkan Kartu Pra Kerja? Karena beliau saat masih berjuang secara ekonomi di Aceh, tinggal di tengah hutan bersama banyak pekerja, bahkan mandi pun di pemandian umum. Jadi,  bisa merasakan betapa berat penderitaan orang-orang yang belum memiliki pekerjaan. Sebab Pak Joko Widodo itu benar pernah miskin, jadi itu bukan pencitraan,” ungkap Luhut.

Rakernas ke-2 Bravo 5 dihadiri perwakilan Bravo 5 dari 34 provinsi. Para perwakilan yang hadir mendapatkan materi penggemblengan tentang langkah-langkah pemenangan pasangan calon 01. 

Pilpres 2019 diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres, yakni nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi akan hadapi sejumlah PR jika terpilih untuk periode kedua

Capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin (Dok TKN Jokowi-Ma’ruf)

Jakarta (ANTARA) – Calon presiden (capres) petahana Joko Widodo akan menghadapi sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan jika terpilih lagi untuk periode kedua pada 2019-2024.

Pengamat politik Jerry Massie dari Indonesian Public Institute (IPI) mengatakan hal itu di Jakarta, Senin, menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang dipublikasi di Jakarta, Minggu (10/3).

Menurut Jerry Massie, pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin kemungkinan akan memenangkan pemilu presiden 2019, karena berdasarkan hasil survei SMRC memiliki elektabilitas 54,9 persen, sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya memiliki elektabilitas 32,1 persen.  Padahal, pelaksanaan pemilu pada 17 April mendatang hanya tersisa 35 hari.  

Jerry menilai, jika capres petahana Joko Widodo memenangkan pemilu presiden 2019, tugasnya tetap tidak mudah, karena ada sejumlah PR yang harus dikerjakan dan diselesaikannya, mulai dari pelunasan utang luar negeri, perbaikan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, hingga perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurut Jerry, Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia pada 2017 berada di peringkat 113 dari 188 negara, kemudian pada 2018 di posisi 108 dari 187 negara.

Pembangunan infrastruktur baik jalan raya, jalan desa, jembatan, pelabuhan, bandara, menurut dia, adalah langkah baik untuk percepatan pembangunan lainnya, tapi tetap harus diimbangi dengan perbaikan kualitas SDM.  

Selama empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah membangun 616 km jalan tol di Pulau Jawa, 941 km jalan tol di luar Pulau Jawa, serta 3.432 km jalan nasional, serta hampir 2.000 km jalan desa, di seluruh Indonesia. “Ini prestasi yang luar biasa,” katanya.

Jerry menambahkan, Presiden Joo Widodo juga mengalokasikan dana desa, pada 2019 sebesar Rp70 trilun, pada 2018 Rp60 triliun, 2016 Rp46,9 triliun. “Alokasi dana desa ini harus ada keterlibatan warga desa dalam pengawasannya sehingga lebih transparan,” katanya.

Dia berharap, adanya alokasi dana desa yang besar dapat diimbangi menurunkan angka kemiskinan di desa. Berdasarkan data BPS pada September 2018, angka kemiskinan 9,66 persen. “Dengan alokasi dana desa diharapkan angka kemiskinan dapat turun lagi hingga lima persen,” katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Ma’ruf Amin dapat kejutan kecil di Hari Ulang Tahun ke-76

Cawapres RI menerima kue dari cucunya di hari ulang tahun. (Rangga Jingga)

Hari ini hari ulang tahun saya bertepatan Super Semar, 11 Maret. Saya berharap kedepan mendapat keberkahan, keberuntungan, di tahun yang membawa kebaikan buat saya, keluarga dan tentu bagi bangsa dan negara.”

Mandailing Natal, Sumut (ANTARA) – Cawapres RI Ma’ruf Amin mendapat kejutan kecil di Hari Ulang Tahunnya yang ke-76, Senin 11 Maret 2019, dari cucunya Syaikha Aulia di tengah kegiatan kampanyenya di Sumatera Utara. 

Syaikha memberikan sebuah kue kepada kakeknya, sesaat Ma’ruf hendak melanjutkan kegiatan dari hotel tempatnya menginap di Padang Sidempuan, Sumut. 

Ma’ruf tampak bahagia menerima kue dari cucunya. Ia lalu memberikan kue tersebut kepada istrinya Wury Estu Handayani. 

“Hari ini hari ulang tahun saya bertepatan Super Semar, 11 Maret. Saya berharap kedepan mendapat keberkahan, keberuntungan, di tahun yang membawa kebaikan buat saya, keluarga dan tentu bagi bangsa dan negara,” ujar Ma’ruf Amin. 

Ma’ruf berharap Indonesia mulai memasuki ke era percepatan proses pembangunan di mana saat ini sudah terdapat landasan pembangunan. 

“Milestone sudah diletakkan maka pada periode berikutnya ini akan ada langkah percepatan, akselerasi pembangunan nasional,” ujarnya. 

Ketika ditanya usianya saat ini, Ma’ruf berkelakar bahwa dirinya saat ini masih berusia 40 tahun. 

“40 lah,” kata Ma’ruf seraya tertawa. 

Dalam kesempatan itu istri Ma’ruf, Wury Estu Handayani mendoakan Ma’ruf agar tetap diberikan keberkahan oleh Allah SWT di dunia dan akhirat. 

Dia juga berharap Ma’ruf selalu sayang terhadap keluarga. 

“Tetap sayang sama ibu, sama anak-anak dan cucu,” ujar Wury sambil menepuk pundak Ma’ruf. 

“Selalu sayang,” timpal Ma’ruf. 

Sementara itu anak pertama Ma’ruf, Siti Ma’rifah menyatakan harapan keluarga agar Ma’ruf selalu diberikan kesehatan dan keberkahan serta senantiasa diberikan kekuatan dalam melakukan pengabdian terhadap umat dan bangsa. 

Ma’rifah mendoakan ayahnya diberi kepercayaan dari Allah untuk ikut serta dalam membawa masyarakat dan bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi.  

“Kami keluarga selalu mendoakan abah agar selalu diberikan kesabaran dan juga kemampuan untuk bisa bermanfaat lebih banyak lagi kepada umat dan bangsa ini,” ujar Ma’rifah. 

Pada Senin, Ma’ruf dijadwalkan menghadiri acara tabligh akbar di Mandailing Natal. Menurut Ma’ruf Mandailing Natal merupakan salah satu wilayah dengan persaingan terketat di Sumatera Utara.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Misbakhun lakukan sosialisasi pencoblosan suara pemilu di hadapan emak-emak

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II, melakukan sosialisasi pemilu di hadapan ratusan emak-emak, di Pasuruan. (Dok Misbakhun)

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun melakukan sosialisasi dan simulasi pencoblosan suara untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 di hadapan ratusan emak-emak. 

Misbakhun melakukan sosialisasi dan simulasi tersebut di hadapan ratusan kaum perempuan atau emak-amak di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, seperti dikutip melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.
 
Menurut Misbakhun, sebagian besar pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu adalah kaum perempuan atau emak-amak. “Kalau emak-emak berpartisipasi dalam pemilu, maka pemilih dalam setiap keluarga akan ikut berpartisipasi,” kata Mukhammad Misbakhun.

Calon anggota legislatif dari Partai Golkar untuk DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Pasuruan dan Probolinggo) ini menyatakan senang, emak-emak di daerah pemilihannya bergabung menjadi relawannya, yakni Relawan Tetap Misbakhun (Tekun).

Menurut dia, dukungan emak-emak melengkapi restu para kiai di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur untuk ikhtiarnya kembali menjadi anggota DPR RI. “Saya ucapkan terima kasih, karena saya didukung emak-emak atas dasar silaturahmi dan istikharah para alim ulama, bukan karena iming-iming tertentu,” katanya.

Misbakhun pada kesempatan tersebut juga menyampaikan pesan kepada emak-emak untuk membantu mensosialisasikan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Sosialisasi dilakukan dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. “Jadi, siap kan memilih Pak Jokowi?” ujar Misbakhun. Emak-emak pun langsung menjawab dengan kompak, “Siaaaap ….!”.

Sehari sebelummya, Anggota Komisi XI DPR RI ini juga melakukan sosialisasi pemilu legislatif dan capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di hadapan para emak-emak di Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Seorang perempuan bernama Sulis yang hadir pada pertemuan itu, mengaku sudah sangat mengenal Misbakhun, yang dinilai rajin mengunjungi konstituennya. 

“Pak Misbalhun  adalah anggota DPR RI yang sederhana dan merakyat. Pak Misbakhun, keberpihakannya untuk masyarakat kecil sangat jelas dan sudah kami rasakan manfaatnya,” kata Ibu Sulis.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Arung jeram serukan pemilu damai

Sejumlah peserta membawa poster saat acara arung jeram “Serukan Pemilu Damai, Bermartabat” di sungai Elo, Blondo, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (10/3/2019). Bawaslu bersama paguyuban operator arung jeram sungai Elo mengadakan kegiatan tersebut sebagai kampanye Pemilu Damai, anti hoax dan tolak politik uang. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/foc.

Masyarakat diingatkan dengarkan ulama tanpa kepentingan

Jakarta (ANTARA) – Pengasuh Pesantren Al-Qur’aniyy Azzayadiyy KH Abdul Karim Ahmad yang merupakan guru mengaji Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar mendengarkan ulama yang tidak memiliki kepentingan selama tahun politik.

“Pilih ulama yang ucapannya sesuai perbuatannya, tidak ada kepentingan sama sekali. Ulama yang ikhlas tidak ada kepentingan duniawi,” ujar KH Abdul Karim Ahmad yang akrab disapa Gus Karim di Jakarta, Minggu (10/3).

Menurut Gus Karim, meski terdapat ulama yang memiliki tendensi mengarahkan dukungan kepada salah satu kubu, ulama yang ikhlas tanpa kepentingan masih banyak.

“Ikutilah ulama yang tidak punya kepentingan agar Indonesia tetap utuh,” ujar dia.

Sementara itu, terkait isu Jokowi PKI dan tidak beragama, Gus Karim yang mengaku mengenalnya sejak sebelum menjabat sebagai wali kota Solo menampik hal tersebut dan memastikan sisi ke-Islam-an Jokowi tidak perlu diragukan.

Kepada pihak-pihak yang mengembuskan isu tersebut di kampung-kampung di Solo ditantangnya untuk memberikan bukti atas tuduhan itu, tetapi tidak pernah ada yang berhasil memberi bukti.

Selain itu, selama menjadi wali kota Solo, Jokowi disebutnya mengeluarkan kebijakan yang memihak umat Islam, seperti karnaval batik dimulai dengan shalawat keliling.

Menurut Gus Karim, pembelaannya terhadap Jokowi bukan karena kepentingan calon presiden petahana itu mau pun dirinya, melainkan sekadar membelanya.

Ia pun meminta berbagai pihak tidak lagi menyebarkan isu-isu tidak benar dan berita bohong tentang ke-Islam-an Jokowi.

Baca juga: Surya Paloh tepis Jokowi anti-Islam dihadapan ulama Aceh

Baca juga: Antasari Azhar tepis isu Jokowi anti Islam saat berada di Riau

Baca juga: Jokowi-Quraish bahas Islam moderat

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TKN Jokowi-Ma’ruf: KIP Kuliah upaya peningkatan SDM

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyampaikan sambutan saat menghadiri Festival Satu Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/3/2019). Festival Satu Indonesia digelar untuk memberikan pengalaman baru bagi anak muda mengenai kampanye yang positif, kreatif dan menyenangkan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menilai Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan wujud komitmen Jokowi-Ma’ruf dalam menguatkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

“KIP Kuliah itu upaya luar biasa Jokowi, dan tidak boleh disalahartikan. Itu harus dilihat komitmen Jokowi untuk menguatkan dan meningkatkan SDM kita,” kata Karding usai menghadiri Festival Satu Indonesia, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam.

Dia menjelaskan, penguatan dan peningkatan SDM sesuai janji Jokowi dan ketika nanti terpilih kembali maka SDM menjadi poin penting untuk dikembangkan.

Menurut dia, kualitas SDM Indonesia harus ditingkatkan agar kompetitif dan bisa bersaing, tidak hanya di dalam negeri namun di luar negeri.

“KIP Kuliah itu adalah upaya Jokowi untuk memastikan bahwa tidak boleh ada satu anak orang Indonesia tidak bisa sekolah karena miskin dan tidak memiliki biaya,” ujarnya.

Selain itu menurut Karding, untuk Kartu Pra-Kerja, lulusan SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi akan diberikan materi pelatihan yang berasal dari dunia kerja oleh pemerintah.

Dia menjelaskan, untuk lulusan yang magang disebuah perusahaan akan digaji dan sistem tersebut dibuat dengan baik yaitu memaksa perusahaan melakukannya.

“Lalu guru-guru yang mengajar jangan teori namun lebih banyak praktik, dan ketika magang hasilnya bagus maka akan diserap di tempat kerja setempat,” katanya.

Sebelumnya, capres nomor urut 01, Joko Widodo memperkenalkan dua kartu yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Kartu Pra-kerja, kepada kalangan milenial.

“Saya ingin kenalkan KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar sudah ada namun masuk ke jenjang lebih tinggi belum ada,” kata Jokowi dalam acara Festival Satu Indonesia, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan KIP Kuliah itu mengingatkan pada dirinya ketika masih kecil yaitu kekhawatirannya apakah bisa kuliah atau tidak ketika dewasa.

Karena itu dia menciptakan KIP Kuliah itu agar anak-anak bangsa bisa kuliah di universitas, akademi, institut maupun di luar negeri.

“Semua setuju kan? Kalau ada yang tidak setuju, maju sini nanti saya beri sepeda,” ujarnya sambil tersenyum.

Selain itu, Jokowi memperkenalkan Kartu Pra-Kerja, diharapkan para anak muda bisa mengambil peluang masuk dalam dunia kerja dan investasi akan terus ditingkatkan.

Menurut dia, melalui Kartu Pra-Kerja itu, para lulusan SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi akan mendapatkan pelatihan di dalam maupun di luar negeri.

Dia mengatakan ketika sudah mendapatkan pelatihan namun belum mendapatkan pekerjaan maka akan diberikan intensif bonus namun ada jangka waktu tertentu.

Baca juga: Jokowi kenalkan kartu KIP kuliah dan Pra-Kerja

Baca juga: Jokowi perkenalkan dua kartu di hadapan milenial
 

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Menantu Jokowi harapkan masyarakat Sumut tidak pecah karena Pilpres

Cawapres RI Ma’ruf Amin beserta Bobby Nasution (kemeja biru) di Padang Lawas Utara, Sumut, Minggu. (Rangga Jingga)

Padang Sidempuan, Sumut (ANTARA) – Menantu Jokowi, Bobby Nasution berharap masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di kampung halaman orang tuanya yakni Padang Lawas Utara, tidak terpecah belah karena Pilpres 2019.

“Di sini (ibarat) keluarga. Jangan karena pilpres keluarga saya yang ada di sini malah terpecah,” kata Bobby seusai menemani cawapres RI Ma’ruf Amin menghadiri acara tabligh akbar di Lapangan Bawah, Gunung Tua, Padang Lawas Utara, Sumut, Minggu. 

Bobby mengatakan Padang Lawas Utara merupakan kampung halaman ibundanya Ade Hanifah Siregar. 

Bobby yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Relawan Monang berharap semua masyarakat di kampung halaman ibundanya, mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. 

Sementara itu Ma’ruf Amin mengatakan Padang Lawas Utara serta Maindailing Natal merupakan dua wilayah yang memiliki persaingan cukup ketat di Sumatera Utara. 

Dia meyakini kunjungannya ke Sumut ditambah kehadiran Bobby Nasution selaku putra daerah, dapat mengubah konstelasi perolehan suara di Sumatera Utara, khususnya di dua wilayah itu. 

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Ma’ruf Amin janji perbaiki jalan lintas Sumatera Utara

Baca juga: Ma’ruf yakini elektabilitasnya bersama Jokowi terus naik

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

NasDem desak polisi usut alat kontrasepsi bergambar Jokowi-Ma’ruf

Wakil Sekjen Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai NasDem, Hermawi Taslim (paling kanan depan). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww/18)

Jakarta (ANTARA) – Partai NasDem mengecam beredarnya foto alat kontrasepsi (kondom) bergambar pasangan capres-cawapres pasangan 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di media sosial, oleh karenanya Polisi diminta segera mengusut penyebaran foto tersebut.

Wakil Sekjen Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai NasDem, Hermawi Taslim, di Jakarta, Minggu, mengatakan, beredarnya foto alat kontrasepsi bergambar Jokowi-Ma’ruf di media sosial merupakan kampanye hitam.

Ia menilai, penyebaran foto diduga kuat dilakukan secara sengaja untuk merusak citra Jokowi-Ma’ruf. 

“Cara-cara biadab dan tidak beretika seperti itu tidak bisa ditoleransi. Harus dibasmi. Tidak boleh berkembang menjadi budaya politik di Indonesia,” tegas Hermawi. 

Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin itu menegaskan, NasDem mengecam keras perilaku kampanye tersebut. Kampanye model itu sudah tergolong hitam dan kotor dengan niat menjatuhkan lawan.

Partai NasDem sendiri mencurigai, praktik kampanye itu tidak hanya merusak citra paslon nomor urut 01, tetapi berniat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Bukan tidak mungkin cara-cara seperti itu akan membangkitkan fanatisme paslon kemudian masyarakat diadu domba dan pecah belah. 

“Siapa pun pelakunya harus dihukum. Kalau pun rakyat biasa, tetap harus diproses. Jangan sampai dimaafkan dengan alasan mereka hanya diperalat,” tegas Hermawi.

Ia menambahkan pemilihan umum, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden merupakan wahana demokrasi yang bermoral, beretika dan jauh dari praktik-praktik kebiadaban. Masa kampanye, khususnya pilpres, harus menjadi momentum pemaparan program, visi dan misi para kandidat agar publik mempunyai gambaran mengenai para calon pemimpin.

“Bukannya merusak sendi-sendi demokrasi dengan cara menyebarkan fitnah yang keji tidak bermoral seperti ini,” kata Hermawi.

NasDem mengingatkan agar aturan hukum dan etika di atas segalanya. Pertarungan kontestasi harus dalam bingkai aturan dan kaidah demokrasi.

“Kita harus menjaga agar kontestasi ini berjalan di dalam koridor demokrasi dan aturan hukum. Sekali kita bermain fitnah, menyebarkan hoaks dan sejenisnya, pihak ke tiga atau ke empat akan dengan mudah menumpangnya. Kita yang saling tuding, saling tuduh,” ujarnya.
 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019