Polres Bantul terapkan pengamanan tiga ring kampanye terbuka pilpres

Kepala Polres (Kapolres) Bantul AKBP Sahat M Hasibuan dalam rakor Pemantapan Situasi dan Kondisi Bantul jelang Pemilu 2019 (Foto Antara/Hery Sidik)

Bantul (ANTARA) – Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerapkan pola pengamanan tiga ring dalam mengamankan pelaksanaan kampanye rapat umum terbuka Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

“Kita gunakan terkait pengamanan kampanye terbuka, itu ring satu, ring dua dan ring tiga. Jadi Polres terapkan pola pengamanan tiga ring,” kata Kepala Polres Bantul AKBP Sahat Marisi Hasibuan dalam Rakor Pemantapan Situasi dan Kondisi Jelang Pemilu 2019 di Bantul, Selasa.

Menurut dia, pelaksanaan kampanye rapat umum terbuka Pemilu 2019 yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimulai sejak 24 Maret sampai dengan 13 April 2019. Sebab tiga hari setelahnya yaitu tanggal 14,15 dan 16 April masuk masa tenang.

Menurut Kapolres, pola pengamanan ring satu adalah pengamanan di lokasi kampanye rapat umum terbuka, kemudian pengamanan ring dua di seputaran lokasi kegiatan kampanye. “Kemudian pengamanan ring tiga itu dimana arus atau rute dari perjalanan maupun kembalinya masyarakat atau simpatisan yang ingin mengikuti kegiatan, jadi ada pola pengamanan tiga ring,” katanya.

Dia juga mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU, bahwa DIY termasuk di dalamnya Bantul masuk dalam zona B, yang mana setiap pasangan calon mendapatkan waktu dua hari berturut-turut, yang kemudian paslon lain dua hari berikutnya.

“Artinya paslon nomor urut 01 melakukan kampanye di hari itu, parpol pendukung boleh, begitu juga paslon nomor urut 02, namun sebaliknya paslon yang kampanye hari itu, parpol bukan pendukung tidak boleh,” katanya ditakutkan terjadi gesekan.

Terkait kesiapan personel pengamanan dalam kampanye rapat umum terbuka, Kapolres Bantul melibatkan sebanyak 378 personel, selain itu juga dibantu pengamanan dari kepolisian sektor (polsek) dan polres jajaran.

“378 personel ini yang dapat dana pengamanan Operasi Mantap Brata, namun pelaksanaannya melibatkan semua kekuatan baik personel polres maupun polsek. Dan juga dari Brimob sebanyak 25 personel dan Kodim 10 personel,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan, dalam SK jadwal kampanye telah disepakati peserta pemilu yang memuat ketentuan rentang waktu kampanye mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

“Tetapi tentunya berakhirnya jam kampanye pada pukul 18.00 WIB ini tetap harus memperhatikan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) kampanye dari kepolisian, jadi kalau di STTP kampanyenya berakhir pukul 16.00 WIB tentunya peserta pemilu harus mematuhi itu,” katanya.

Dalam aturan kampanye tersebut, katanya, peserta pemilu harus mengurus surat perizinan pemakaian lokasi penyelenggaraan kampanye ke kepolisian dan penyelenggara pemilu.

“Ada kewajiban bagi peserta pemilu untuk mengurus surat izin pemakaian lokasi ke kepolisian ditembuskan ke KPU dan Bawaslu. Itu sudah kita sosialisasikan ke parpol maupun tim kampanye capres 01 dan 02,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Parade perahu ikut ramaikan kampanye Prabowo Subianto di Padang

​​​​​​​​​​​​​​Parade perahu di lokasi kampanye Prabowo Subianto di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (2-4-2019).  (Antara Sumbar/Fathul Abdi)

Padang, (ANTARA) – Penampilan parade perahu dari sukarelawan yang merupakan komunitas warga nelayan ikut meramaikan kampanye Calon Presiden RI Prabowo Subianto di Padang, Sumatera Barat.

“Kami sengaja mengadakan parade perahu ini sebagai bentuk dukungan kepada Pak Prabowo,” kata perwakilan sukarelawan Zulkifli Tanjung di Padang, Selasa.

Pantauan di lapangan ada sekitar 20 perahu yang berputar-putar di laut tidak jauh dari lokasi acara.

Mengingat posisi tenda tempat kampanye akbar Prabowo didirikan di Pantai Padang, tepatnya di kawasan Danau Cimpago.

Masing-masing perahu tampak memasang bendera partai, bendera caleg, dan atribut kampanye lainnya.

Menurut Zulkifli, sukarelawan itu dinamai masyarakat badoncek yang merupakan gabungan nelayan dari Ketaping, Batang Anai, Padangpariaman, dan Pasir Nan Tigo, Kota Padang.

Mewakili harapan komunitas nelayan tradisional Zulkifli berharap Prabowo bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

“Saya sendiri juga masyarakat nelayan yang mata pencahariannya mencari ikan serta menjual ikan,” katanya.

Selain itu, pihaknya mengharapkan pemerintahan Prabowo nanti bisa memperbanyak bantuan yang diperlukan nelayan, seperti mesin, jaring, dan alat tangkap.

Parade perahu itu sudah dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, dan rencananya hingga selesai acara kampanye.

Pada bagian lain hingga pukul 13.30 WIB peserta kampanye serta sukarelawan Prabowo Subianto masih terus berdatangan ke lokasi.

Mereka masih setia menunggu kedatangan calon presiden yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno itu.

Dalam rangakain acara, peserta juga dihibur oleh berbagai hiburan.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan Joko Widodo/Ma’ruf Amin dengan nomor urut 01 serta pasangan Prabowo Subianto/Sandiaga Salahuddin Uno dengan nomor urut 02. ***2***

Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi: Jangan remehkan kekuatan TNI

Palembang (ANTARA) – Calon Presiden RI Joko Widodo mengingatkan semua pihak untuk tidak meremehkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Jangan sampai ada yang meremehkan, menjelekkan TNI, mereka sudah menjaga NKRI lebih dari 70 tahun, jangan sampai ada yang meremehkan TNI,” kata Jokowi dalam kampanye terbuka di Palembang Sport and Convention Center, Selasa.

Calon presiden petahana itu mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara besar yang membutuhkan kekuatan militer yang besar juga.

“Kita ingin punya kekuatan TNI yang besar, kita harus punya kekuatan TNI yang besar untuk menjaga bangsa dan negara kita yang besar,” katanya.

Jokowi menyebutkan saat ini TNI merupakan kekuatan militer terbesar di kawasan ASEAN sementara di dunia dari 180 samp[ai dengan 190 negara, kekuatan militer Indonesia berada di urutan ke-15.

“Jangan sampai ada yang meremehkan, kita bangsa besar yang harus juga didukung dengan kekuatan TNI yang besar,” katanya.

Di awal sambutannya, Jokowi menyapa warga Sumsel dengan bahasa daerah.

Ia menyebutkan Provinsi Sumsel kaya dengan sumber daya alam dan menjadi pusat olahraga.

“Sumsel terutama Palembang juga merupakan miniatur Indonesia karena penduduk yang beragam budaya, etnis, agama, budaya, dan lainnya,” katanya.

Pewarta: Agus Salim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu-Unhas sebar mahasiswa KKN awasi pemilu

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi (dua kiri) memberikan kartu identitas pengawas Pemilu saat pelepasan peserta KKN Tematik di Universitas Hasanuddin, Selasa (2/4/2019). FOTO/HO/Humas Bawaslu Sulsel.

Makassar (ANTARA) – Sebanyak 61 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik disebar untuk melaksanakan pengawasan atas penyelengaraan Pemilu serentak, menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin guna menciptakan pemilu bersih.

“Ini tugas pengabdian mereka, dan bagaimana masyarakat di daerah tempat KKN nanti mendapat pemahaman mengenai pengawasan dan haknya dalam pemilu. Tetap jaga nama baik Almamater, dengan begitu nama Bawaslu akan baik di mata masyarakat,” papar Kepala Pusat Pengembangan KKN Unhas, Muhammad Kurnia di Makassar, Selasa.

Kurnia mengatakan, saat pelepasan mahasiswa KKN Tematik bersama Bawaslu bertema pengawasan Pemilu 2019 di kampus setempat, cara ini, kata dia, adalah salah satu bentuk partisipasi Perguruan Tinggi dalam mengawal demokrasi agar berjalan dengan baik.

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi pada kesempatan itu memaparkan, KKN Tematik bersama Perguruan Tinggi ini memiliki pesan khusus yang ingin disampaikan kepada masyarakat.

“Pertama tentu adalah sosialisasi pelaksanaan Pemilu 2019, karena pemilu adalah agenda nasional, maka kita semua bertanggung jawab menyukseskan,” papar dia.

Kedua, lanjutnya, yakni untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam hal menyalurkan hak pilihnya maupun mengawasi tahapannya.

“Dan ketiga, kami harapkan peserta KKN untuk ikut mengawasi proses pelaksanaan pemilu di daerahnya masing-masing, tentu dengan berkomunikasi dengan jajaran kami (Panwaslu) di tingkat kecamatan,” harapnya.

Arumahi berpesan kepada teman-teman pengawas Kecamatan di dua Kabupaten (Gowa dan Maros) untuk melibatkan peserta KKN dalam aktivitas pencegahan dan ikut melakukan pengawasan serta sosialisasi tentang pemilu serentak, Rabu 17 April 2019.

“Pesan saya kepada teman-teman pengawas, adik-adik mahasiswa untuk ditemani saat melakukan pencegahan, utamanya pencegahan politik uang, ingatkan pemilih kita untuk tidak tergoda dengan politik uang,” ucapnya.

Komisioner Bawaslu Sulsel Bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) Saiful Jihad mengatakan Bawaslu dan Perguruan Tinggi melalui KKN Tematik ini bermaksud untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat melakukan pengawasan pemilu.

“Di lokasi nanti, mahasiswa KKN akan melakukan kegiatan sosialisasi dan mengajak masyarakat aktif dan berperan serta melakukan pencegahan dan pengawasan atas hal yang dianggap dapat merusak substansi dan nilai-nilai demokrasi,” kata Saiful.

Selain itu, Saiful juga mengatakan KKN Tematik ini dimaksud untuk lebih menguatkan kerjasama yang lebih efektif antara Bawaslu dan Perguruan Tinggi.

Sebelumnya, peserta KKN Tematik dengan tema pengawasan Pemilu 2019, telah menerima materi pembekalan KKN yang dilaksanakan di Gedung Lembaga Penelitian, Kamis lalu oleh Bawaslu setempat.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi naik kendaraan hias “diserbu” warga Palembang

Calon Presiden Joko Widodo didampingi istrinya Iriana Joko Widodo menaiki kendaraan hias sembari membagikan baju koas di Palembang, Selasa (2/4). (Antara News Sumsel/Dolly Rosana/19)

Palembang (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Jokowi mengendarai kendaraan hias melintas di Jalan Radial, Palembang, Selasa, yang langsung “diserbu” ratusan masyarakat yang sejak pagi sudah berkumpul di lokasi tersebut.

Jokowi dengan didampingi Iriana Joko Widodo membagikan kaos berwarna putih di sepanjang jalan dari Transmart Mall menuju Palembang Sport Convention Center.

Di sepanjang jalan tersebut, ada juga beberapa panggung yang menampilkan keberagaman budaya di Sumatera Selatan, seperti panggung shalawat.

Setibanya di PSCC, Jokowi langsung disambut ribuan pendukungnya.

Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan sangat terkesan dengan sambutan warga Palembang.

“Saya lihat saat pawai terlihat bahwa daerah ini beragam, baik agama dan suku. Semua menunjukkan kegembiraan dalam rangka menyambut 17 April (Pilpres),” kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengharapkan kepercayaan warga Sumsel untuk kembali memimpin Indonesia kali keduanya.

Ia memuji bahwa Sumsel merupakan provinsi yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Selain ini juga menjadi pusat olahraga kebanggaan nasional.

Kehidupan masyarakatnya juga multikultural karena beragam suku dapat hidup rukun dan damai di Sumsel.

Jokowi pun menyebut Sumsel sebagian miniatur Indonesia sehingga layak menjadi prioritas pembangunan di Tanah Air.

Jokowi menjanjikan bahwa pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan, yakni dengan menjamin Jalan Tol Palembang-Bakauheni (Lampung) bakal beroperasi penuh pada Juni 2019. Calon Presiden Joko Widodo didampingi istrinya Iriana Joko Widodo menaiki kendaraan hias sembari membagikan baju koas di Palembang, Selasa (2/4). (Antara News Sumsel/Dolly Rosana/19)
Ia juga meminta para pendukungnya untuk tidak mudah terprovokasi oleh kabar-kabar bohong berupa fitnah-fitnah keji yang dialamatkan kepada dirinya.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Pemilih tak ber-KTP-e wajib urus surat keterangan

Komisioner KPU Kabupaten Sigi Koordinator Devisi Data, Rosnawati (Antaranews/Muhammad Hajiji)

Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menyatakan masyarakat yang terkategori sebagai wajib pilih, namun tidak memiliki e-KTP, harus mengurus surat keterangan untuk digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara 17 April 2019.

“Wajib pilih yang telah terdata dalam DPT dan yang belum terdata dalam DPT, namun tidak memiliki e-KTP, maka harus urus surat keterangan,” ucap Komisioner KPU Kabupaten Sigi Koordinator Devisi Data, Rosnawati, di Sigi, Selasa.

Pernyataan Rosnawati sekaitan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan surat keterangan dapat digunakan untuk menyalurkan hak memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, legislatif dan DPD, di masing-masing TPS pda 17 April 2019.

Pemilu 2019, di ikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

KPU telah menetapkan lima warna kertas surat suara. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden berwarna abu-abu yang digunakan pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Atas putusan MK tersebut, kata dia, surat keterangan dapat di gunakan untuk menyalurkan hak pilih pada tanggal 17 April 2019. Namun, surat keterangan yang di gunakan atau di terima oleh penyelenggara pemilu di TPS yakni, surat keterangan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Dalam hal ini hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berhak menerbitkan surat keterangan. Surat keterangan itu sebagai penjelasan bawah KTP-e yang bersangkutan sedang dalam proses,” ujar dia.

Ia menyebut bahwa KPU telah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, karena itu masyarakat disilahkan mendatangi dinas terkait untuk pembuatan surat keterangan.

Data sementara KPU menunjukkan bahwa jumlah DPT Kabupaten Sigi berdasarkan yang mengurus di daerah asal dan daerah tujuan berjumlah 429.

Selanjutnya, jumlah DPT keluar Kabupaten Sigi yang mengurus di daerah asal dan daerah tujuan berjumlah 522. Data sementara KPU juga menunjukkan bahwa Jumlah DPT Kabupaten Sigi berdasarkan  Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP) 2 berjumlah 164.105 dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) 2.607.*

Baca juga: KPU Sigi prioritaskan daerah terpencil distribusi surat suara

Baca juga: KPU upayakan korban gempa-likuefaksi Sigi salurkan hak pilih

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi diarak di atas mobil hias berbentuk kapal Sriwijaya

Capres petahana Jokowi menumpang mobil hias berbentuk kapal Sriwijaya dalam kampanye di Palembang, Selasa (2/4/2019). ANTARA (Agus Salim)

Palembang (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan istrinya Iriana Joko Widodo diarak menggunakan mobil hias berbentuk kapal Sriwijaya dalam kegiatan kampanye Pilpres 2019 di daerah itu.

Capres petahana itu begitu tiba di Bandara Palembang langsung menuju mobil hias berbentuk kapal Sriwijaya.

Arak-arakan diawali dengan pasukan dan penari yang menggunakan pakaian adat. Mobil hias yang dinaiki Jokowi dan Iriana berada di paling belakang pawai itu.

Pawai bergerak mulai sekitar pukul 12.05 WIB dengan start di depan Transmart Palembang menuju Palembang Sport and Convention Center (PSCC) yang berjarak sekitar 500 meter.

Setelah sekitar 45 menit rombongan pawai termasuk Jokowi dan Iriana tiba di PSCC.

Jokowi langsung masuk ke PSCC, yang sudah dipenuhi ribuan simpatisan dan pendukungnya.

Jokowi menyampaikan pidato sekitar 15 menit antara lain mengajak masyarakat untuk menghargai TNI.

“Kita harus punya kekuatan TNI yang besar untuk menjaga negara kita yang besar, jangan sampai ada yang meremehkan TNI, menjelekkan TNI. Mereka sudah menjaga negara ini lebih dari 70 tahun. Jangan sampai ada yang menjelekkan, meremehkan TNI,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KPU Malut akan ganti 548 surat suara bermasalah

Ternate (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara akan mengganti 548 surat suara untuk DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bermasalah yang diterima KPU Kota Ternate.

Ketua KPU Provinsi Maluku Utara (Malut) Sahrani Somadayo di Ternate, Selasa, mengatakan surat suara bermasalah itu terdiri atas 146 surat suara sobek dan 402 surat suara terdapat noda tinta.

Menurut dia, KPU Malut memastikan surat suara sobek maupun terkena tinta tetap diusulkan agar semuanya diganti, namun hal ini harus dikoordinasikan dengan Bawaslu Malut.

“Harusnya dihitung per daerah pemilihan (dapil), jadi nanti dapil ini berapa yang rusak dari jumlah surat suara setelah semua dilaporkan baru dibuat permintaan,” ujarnya.

Dia mengatakan, permintaan penggantian surat suara yang rusak paling lambat H-5 sudah ada di kabupaten/kota masing-masing, meski begitu pihaknya bisa memastikan bahwa paling lambat hari ini seluruhnya sudah harus selesai.

“Sebab rata-rata semua sudah hampir selesai, sehingga menunggu seluruhnya di kabupaten/kota barulah dilakukan permintaan satu kali sesuai hasil sortir surat suara baik rusak maupun terkena tinta semua tetap diganti,” katanya.

Di tempat terpisah, KPU Kabupaten Halmahera Utara (Halut), menggelar rapat pleno rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap ke-III (DPTHP) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ketua Divisi SDM KPU Halut, Ikbal Loti ketika dikonfirmasi menyatakan, hasil dari rekapitulasi tersebut diketahui ada pemilih baru yang belum terdaftar dalam DPTHP-2, sehingga harus dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan jumlah pemilih baru yang terdaftar di dalam DPK melebihi surat suara cadangan di KPU Halut.

“Jadi ada beberapa warga yang tidak terdata dalam DPT dan di temukan tambahan sebanyak 200 orang dan sesuai ketentuan MK pada 28 Maret, yang punya KTP elektronik dan surat keterangan bisa didaftarkan sebagai pemilih,” katanya.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi-Ma’ruf yakin rebut 60 persen suara NTB

Cawapres KH Ma’ruf AMIN di Praya, Nusa Tenggara Barat, Selasa (2/4/2019). (ANTARA News/ Anom Prihantoro)

Target 60-70 persen di Nusa Tenggara Barat,

Mataram (ANTARA) – Kubu Capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin yakin dapat meraup lebih dari 60 persen suara di Nusa Tenggara Barat.

“Target 60-70 persen di Nusa Tenggara Barat,” kata Ma’ruf Amin di sela safari politik di sejumlah titik di NTB, Selasa.

Menurut dia, target yang besar itu dapat diwujudkan bermodalkan dukungan sejumlah tokoh yang memiliki basis massa besar kepada Capres-cawapres urutan 01 seperti para tuan gurun, partai politik pengusung, unsur Nadhatul Ulama dan elemen Nahdlatul Wathan.

Maka dari itu, Ma’ruf optimistis 01 dapat menang di NTB. Pada Pilpres 2014 kubu Jokowi kalah dari Prabowo di provinsi tersebut. Tapi pemetaan suara kini sudah berubah sehingga target kemenangan yang besar itu dapat terwujud.

“Kami ingin NTB menang dengan cukup besar. Kami sampaikan untuk memilih Ma’ruf Amin. Masyarakat di sini agamis. Pasangan Ma’ruf Amin itu nasionalis religius. Dari segi pasangannya sesuai aspirasi NTB,” kata dia.

Terkait kekalahan Jokowi di Nusa Tenggara Barat saat Pilpres 2014, sejumlah kendala sudah berupaya ditangani sehingga bisa menang di NTB.

“Dulu memang kalah karena banyak faktor. Tentu tidak terkonsolidasi, tidak ada yang melakukan pembinaan, sekarang berbeda. Ssekarang tokoh tuan guru menyatu semua. Partai pendukung cukup besar dan NU sebagai kekuatan besar ada di sini,” kata dia.

Baca juga: Ma’ruf lanjutkan kampanye ke Lombok
Baca juga: Ulama Jatim canangkan “Rabu Putih” dukung Jokowi-Ma’ruf
Baca juga: Ma’ruf: Jatim menang, Madura segera

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Sekda Kota Mataram: Netralitas ASN ‘harga mati’

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh saat memberikan pengarahan kepada CPNS formasi 2018. (foto/humas Kota Mataram)

Kita akan minta mereka memilih apakah mau tetap menjadi pegawai pemerintah atau politikus.”

Mataram (ANTARA) – Sekretaris Daerah Kota Mataram H Effendi Eko Saswito mengatakan, netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pelaksanaan pemilihan umum menjadi “harga mati” yang harus dipatuhi semua ASN.

“Netralitas ASN ‘harga mati’, jadi kami harapkan semua ASN netral dan tidak ikut-ikutan berpolitik,” katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.

Dikatakan, untuk mengantisipasi adanya ASN yang “bermain” politik dalam pesta demokrasi ini, pihaknya sudah memiliki perangkat pengawasan bekerja sama dengan Bawaslu Mataram.

Karenanya, dalam hal ini ASN tidak bisa “main-main” sebab apabila ditemukan adanya indikasi ASN berpolitik atau tidak netral maka Bawaslu akan melapor.

Berdasarkan laporan dari Bawaslu maupun masyarakat lain yang telah disertai dengan bukti akurat menjadi acuan pihaknya untuk memproses ASN bersangkutan sesuai ketentuan yang ada.

“Untuk itu, jangan sampai ada ASN yang tidak netral,” katanya lagi.

Menyinggung tentang sosialisasi terhadap ASN, Sekda mengatakan bahwa hal itu sudah terlalu sering disampaikan karena semua ASN sudah tahu termasuk konsekuensinya.

Begitu juga, dengan pegawai non-ASN yang jumlahnya mencapai ratusan tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Mataram harus mematuhi aturan yang ada.

“Pegawai non-ASN juga menjadi bagian dari pelayan pemerintah, jadi harus netral,” katanya.

Apabila ada pegawai non-ASN yang ditemukan tidak netral atau ikut terlibat dalam politik, mereka juga akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada.

“Kita akan minta mereka memilih apakah mau tetap menjadi pegawai pemerintah atau politikus,” kata Sekda menambahkan.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Komnas HAM jamin hak partisipasi pemilu korban bencana Sulteng

Korban bencana gempa dan likuefaksi Kelurahan Petobo Kota Palu beraktivitas di hunian sementara, shelater pengungsian yang di bangun pemerintah. (Antaranews/Muhammad Hajiji)

Palu (ANTARA) – Pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi menimpa Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo), Sulawesi Tengah, banyak masyarakat termasuk pemilih hingga saat ini membangun tempat tinggal di lokasi pengungsian.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah menegaskan hak partisipasi pemilu korban bencana di lokasi pengungsian harus dijamin oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu.

“Hak politik, hak partisipasi pemilu korban bencana di Pasigala, harus dijamin oleh negara dengan baik. Yaitu memberikan akses seluas-luasnya, memberikan kemudahan kepada mereka untuk menyalurkan hak politik dan hak partisipasi tersebut,” ucap Ketua Komnas-HAM Perwakilan Sulteng Dedi Askary.

Dedi Askary menegaskan Hak yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan menyangkut perlindungan hak sipil dan politik, tidak boleh di terlantarkan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu, sebut dia, harus memastikan, menjamin dan memberikan informasi kepada korban di pengungsian bahwa korban berhak mendapat, menyalurkan hak politik tersebut pada pesta demokrasi tahun 2019.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu, harus memberikan akses semudah-mudah mungkin kepada korban di lokasi pengungsian, agar korban dapat menyalurkan hak politik dan partisipasi.

“Hak yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan menyangkut perlindungan hak sipil dan politik, misalnya hak atas kebebasan beragama dan kebebasan berbicara, dokumentasi pribadi, partisipasi politik dalam pemilihan umum, akses ke lembaga-lembaga peradilan dan kebebasan dari diskriminasi. Kesemua itu mutlak dijamin pelaksanaannya, termasuk terhadap korban bencana alam di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong (Pasigala/Padagimo), sekalipun mereka menyebar dan masih bertahan di tenda-tenda Pengungsian,” kata Dedi tegas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah, berjanji mengawal ketat hak pilih pengungsi korban bencana.

“Kami terus mengupayakan dengan berbagai cara dan strategi agar hak pilih, hak politik, hak konstitusional korban bencana Sulteng di lokasi pengungsian, dapat tersalurkan,” ucap Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen.

Data Bawaslu Sulteng berdasarkan faktualisasi pengawas pemilu di lokasi pengungsian korban bencana Sulteng, tiga kabupaten dan satu kota. Tercatat bahwa jumlah pengungsi sebagai wajib pilih sebanyak 14.321 pemilih.

Jumlah tersebut, terdiri dari Kota Palu sebanyak 10.026 pemilih di 64 titik pengungsian, Kabupaten Sigi 640 pemilih di 13 titik pengungsian, Donggala 3.649 pemilih di 54 titik pengungsian, dan Parigi Moutong 6 pemilih di 4 titik pengungsian.

Kemudian, jumlah pemilih di empat daerah tersebut yang telah menempati hunian sementara sebanyak 3.142 pemilih. Terdiri dari Kota Palu 705 pemilih di 40 titik huntara, Kabupaten Donggala 653 pemilih di 9 titik huntara, Sigi 1.784 di 26 titik huntara, dan Parigi Moutong 0. Selanjutnya, pengungsi dan penghuni huntara yang tercatat sebagai pemilih sebanyak 17.463 pemilih.

Karena itu, Bawaslu Sulawesi Tengah menempuh empat langkah atau strategi untuk mengawal dan melindungi hak pilih pengungsi korban bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong.

Pertama, kata Ruslan Husen, Bawaslu meminta dan merekomendasikan kepada pemerintah agar lokasi pembangunan hunian sementara, lokasi pengungsian tidak berada di luar daerah pemilihan, bagi warga yang terdampak gempa, tsunami, dan likuefaksi.

“Pemerintah menyetujui rekomendasi dan usulan kami tersebut, kami meminta agar relokasi, lokasi pengungsian dan pembangunan huntara jangan sampai di luar daerah pemilihan,” ujar dia pula.

Kedua, kata dia pula, Bawaslu meminta pemerintah atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengunci sementara/tidak menerima permohonan dari korban bencana atau pun masyarakat yang daerahnya tidak terdampak untuk pindah alamat.

Bawaslu meminta agar permohonan itu dikunci sementara, nanti akan dilayani kembali setelah pesta demokrasi Pemilu 17 April 2019, agar data pemilu utamanya Daftar Pemilih Tetap tidak terlalu mengalami perubahan pascabencana Sulteng di empat wilayah itu.

Selain itu, sebagai bentuk sinkronisasi data kependudukan antara penyelenggara pemilu dengan pemerintah yang memudahkan penyelenggara dalam pendataan pemilih.
Ketiga, ujar Ruslan, Bawaslu meminta dan merekomendasikan agar pembangunan tempat pemungutan suara diadakan di lokasi pengungsian atau berdekatan dengan hunian sementara.

“Bagi korban dengan lokasi TPS awalnya hilang karena terdampak likuefaksi atau tsunami, maka KPU harus membangunkan TPS di lokasi pengungsian dan huntara. Namun, bagi korban yang TPS-nya tidak hilang, maka disarankan untuk kembali ke TPS-nya pada 17 April 2019,” kata Ruslan Husen.

Keempat, Bawaslu memaksimalkan kegiatan sosialisasi pemilu untuk peningkatan partisipasi serta mensosialisasikan langkah ke satu sampai tiga, kepada korban bencana melibatkan pemerintah desa/kelurahan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah juga mengupayakan agar hak memilih para korban bencana pada Pemilu 2019 tetap tersalurkan dengan baik.

“Bagi korban bencana yang mengungsi keluar wilayah, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota, bila jumlahnya mencapai 300 maka KPU akan mendekatkan TPS kepada mereka,” ucap Komisioner KPU Sulteng Bidang Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Manusia dan Sosialisasi, Sahran Raden.

Sahran menjelaskan, terhadap kategori pengungsi yang direlokasi di suatu tempat yang masih di kelurahan asal, sebaiknya pemilih tersebut dibangunkan TPS di dekat pengungsian pemilih. Sebabnya, pengungsiannya masih dalam wilayah kelurahan asalnya.

Akan tetapi pemilih yang mengungsi di kelurahan tertentu yang berasal dari kelurahan lain atau kecamatan lain dan/atau kabupaten lain, sebaiknya pemilih ini didata untuk dimasukkan ke dalam DPTb pemilih untuk kelurahan tertentu itu.

Terhadap penduduk yang mengungsi atau pindah domisili secara sporadis yang tinggal di kos-kosan atau tenda-tenda dan bahkan hunian sementara di kelurahan dan desa yang berbeda, sebaiknya didata untuk dimasukkan ke dalam DPTb dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan pada saat pemungutan suara tidak kembali ke daerah asalnya.

Ketua RT01/RW 05 Kelurahan Petobo Abdul Naim, di shelter pengungsian Jalan Jepang mengakui bahwa sebagian korban bencana gempa dan likuefaksi Petobo, peduli terhadap pesta demokrasi 2019.

“Ada juga sebagian warga/korban yang acuh tak acuh, kurang peduli, ada yang tidak pusing dengan pemilu,” sebut Abdul Naim.

Kehilangan harta benda, tempat tinggal, lapangan pekerjaan, sanak saudara dan keluarga, mempengaruhi psikologi korban bencana Sulteng yang saat ini di pengungsian. Karena itu, korban tidak fokus terhadap pemilu 2019.

“Orang berpikir bagaimana bisa makan, bagaimana bisa minum, bisa tidur. Korban tidak berpikir tentang pesta demokrasi,” ujar dia.

Namun demikian, KPU Sulawesi Tengah mengklaim bahwa korban bencana Sulteng di pengungsian peduli terhadap pemilu 2019.

“Ada beberapa faktor yang secara langsung mempengaruhi tingkat kepedulian dan partisipasi korban bencana terhadap Pemilu 2019,” ucap Komisioner KPU Sulteng Bidang Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Manusia dan Sosialisasi, Sahran Raden.

Menurut Sahran, jauh sebelum bencana gempa, tsunami dan likuefaksi menghantam tiga kabupaten dan satu kota di Sulteng, korban telah memiliki calon legislatif yang nantinya akan dipilih pada 17 April mendatang.

Hal itu sangat berpengaruh terhadap korban bencana yang saat ini berada di lokasi pengungsian di empat daerah tersebut.

Karena itu, sekalipun korban berada di lokasi pengungsian, antusiasme dan semangat untuk berpartisipasi pada 17 April nanti tidak surut.

Hadirnya kandidat legislatif tingkat kabupaten/kota yang daerah pemilihannya terdapat lokasi-lokasi pengungsian, juga secara langsung turut serta menyosialisasikan Pemilu 2019, sekaligus meningkatkan antusiasme korban bencana terhadap pemilu. Korban bencana gempa dan likuefaksi Kelurahan Petobo Kota Palu beraktivitas di hunian sementara, shelater pengungsian yang di bangun pemerintah. (Antaranews/Muhammad Hajiji)

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Distribusi logistik ke kepulauan di Sumenep tak terpengaruh gempa

Sumenep (ANTARA) – Distribusi logistik ke Kepulauan Sapeken Sumenep, Jawa Timur, Selasa tetap dilalukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dan tak terpengaruh gempa tektonik yang terjadi wilayah itu.

“Distribusi tetap dilakukan. Kami disini tidak merasakan adanya gempa,” kata komisioner KPU Sumenep Malik Mustofa kepada Antara, Selasa siang.

Ia menjelaskan, pergeseran logistik pemilu dari gudang penyimpangan logistik ke Pelabuhan Kalianget Sumenep sudah digelar sejak sekitar pukul 06.00 WIB tadi.

“Siang ini rencananya kapal berangkat ke Sapeken sesuai dengan jadwal pemberangkatan,” kata Malik.

KPU tetap melakukan pendistribusian, karena hingga kini pihaknya belum menerima informasi peringatan dini dari institusi berwenang terkait kemungkinan terjadinya cuaca buruk atau bencana jenis lainnya yang berpotensi berpengaruh pada keselamatan transportasi laut.

“Kalau misalnya diperkirakan berpotensi terjadi bencana, seperti gempa, institusi berwenang seperti BPBD Pemkab Sumenep atau BMKG tentu menyampaikan kepada kami, atau setidaknya melarang kapal berlayar,” ujar mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan itu.

Menurut Malik, pendistribusian ke kepulauan di Sumenep kali ini merupakan yang pertama.

Pendistribusian lanjutan dijadwalkan pada 8 April 2019, sesuai dengan jadwal kapal yang akan berlayar dari Pelabuhan Kalianget.

Sebagaimana pendistribusian logistik pemilu pada umumnya, pendistribusian ke PPK Sapeken juga dikawal anggota polisi dari Polres Sumenep.

Pemilu serentak di kabupaten paling timur Pulau Madura ini diikuti 872.764 pemilih, sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT).

Pelaksanaan pemungutan suara akan digelar di 4.315 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 27 kecamatan di wilayah itu, sembilan diantaranya berada di kepulauan.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

KPU Gresik : pengganti 10.477 lembar surat suara rusak pekan depan

Sejumlah petugas KPU Gresik melakukan penyortiran surat suara di Kantor KPU Gresik, Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Kabupaten Gresik, Jatim, Selasa (2/4). Surat suara itu akan dikirimkan ke Kecamatan Sangkapura yang berada Pulau Bawean. (Antara Jatim/ A Malik Ibrahim)

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) – Pengganti sebanyak 10.477 lembar surat suara rusak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur telah dijanjikan KPU Pusat untuk dikirimkan ke wilayah setempat pada pekan depan, meski sempat mengganggu proses pengiriman logistik, kata pejabat KPU Gresik.

“Kami telah mendapatkan konfirmasi dari KPU Pusat, logistik yang rusak akan dikirim sekitar tanggal Jumat (5/4) atau pekan depan sudah bisa didistribusikan,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik, Akhmad Roni di Gresik, Selasa

Roni mengaku, dirinya sempat minta disegerakan penggantian surat suara rusak tersebut, karena mengganggu proses pengiriman logistik ke wilayah kepulauan, bahkan Roni sempat dipanggil ke Jakarta untuk membahas masalah itu, hingga akhirnya KPU Gresik dijanjikan pengiriman pekan depan.

“Kami sebelumnya berkirim surat ke KPU pusat pada tanggal 16 Maret 2019, dan minta untuk segera disiapkan penggantinya,” kata Roni.

Total surat suara yang rusak mencapai 10.477 lembar, dan terdiri dari 588 lembar kertas surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, sebanyak 3.115 lembar untuk pemilihan anggota DPR RI.

Selain itu, sebanyak 627 lembar untuk pemilihan DPD, 1.954 lembar untuk DPRD Provinsi, dan sebanyak 4.193 lembar untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gresik, dari total 4 juta lembar surat suara yang diterima.

Kerusakan surat suara meliputi sobek dan kurang sempurna dalam cetakan dengan gradasi warna yang tidak sesuai, ditambah bercak warna, maupun komposisi cetakan warna.

Roni mengatakan, rencananya surat suara yang rusak tersebut akan dibakar dengan mengundang sejumlah pihak sebagai saksi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, total pemilih yang tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Gresik mencapai 927.045 pemilih, rinciannya 465.833 pemilih laki-laki, dan 461.212 merupakan perempuan, dengan total 3.654 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 18 kecamatan.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

KPU bagikan informasi soal Pemilu 2019 kepada 170 duta besar

KPU sosialisasikan Pemilu 2019 kepada dubes negara sahabat di Jakarta, Selasa (2/4). (ANTARA/Dyah Dwi)

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membagikan informasi tentang Pemilu 2019 kepada 170 duta besar dan perwakilan negara sahabat serta pimpinan organisasi internasional di Kantor KPU, Jakarta, Selasa.

Ketua KPU RI Arief Budiman dalam kesempatan itu menjelaskan di antaranya soal pengalaman gelaran pemilu sebelum 2019, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2019 baik di dalam mau pun luar negeri serta teknis pencoblosan.

Ia mengatakan Pemilu 2019 merupakan pemilu terbesar dengan pemilih lebih dari 192 juta dan langsung memilih lima kertas suara untuk presiden-wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

“Pertemuan ini penting karena pemilu tidak hanya untuk di Indonesia, tidak hanya pemilih di dalam negeri, tetapi juga penting di luar negeri,” tutur Arief Budiman.

Untuk pencoblosan di luar negeri, KPU menyiapkan tiga metode pemungutan suara, yakni penyediaan TPS, kotak suara keliling dan pengiriman pos.

Ia mengapresiasi pemerintah lokal negara yang membantu penyelenggaraan pemilu yang adil di luar negeri.

“Didukung pemerintah lokal di negara anda sekalian. Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah lokal di negara anda,” ucap dia kepada dubes dan perwakilan.

Ada pun pemilih yang berada di luar negeri tercatat lebih dari dua juta orang dengan domisili pemilih terbanyak di antaranya Malaysia, Hong Kong dan Taiwan.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Capres Jokowi kampanye di Palembang Sport Convention Center

Wakil Ketua TKN KIK, Abdul Kadir Karding, di Palembang, Selasa (2/4/2019). (ANTARA/Agus Salim)

Palembang (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, terbang ke Palembang untuk berkampanye terbuka pada Selasa ini, usai menyapa warga Sorong, Papua Barat.

Jokowi direncanakan menyapa warga Palembang dalam kampanyenya di kota itu. Kampanye dijadwalkan digelar di Palembang Sport and Convention Center (PSCC) .

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Abdul Karding, di Palembang, Selasa, mengatakan, di Palembang, Jokowi akan memaparkan sejumlah program kerjanya sebagai calon presiden.

Di antaranya tentang Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah (KSM), dan Kartu Prakerja.

Dari data yang ada, saat ini sudah salurkan PKH sebanyak 59.000 keluarga, 1,4 juta jiwa untuk KIS, dan 105 ribu siswa penerima KIS di Palembang. “Jumlah itu akan terus ditingkatkan pada periode kedua Jokowi nanti,” kata Karding.

Tak hanya itu, pada November 2018 lalu, Jokowi juga menyerahkan Kawasan Hutan Nasional seluas 56 ribu hektare untuk dikelola oleh 1.900 KK dari 10 Kabupaten di Sumatera Selatan.

Sementara untuk mengatasi kemiskinan di wilayah ini, kata Karding, pasangan Jokowi-Maruf mempunyai banyak cara. Salah satu kunci utamanya adalah optimalisasi infrastruktur.

Saat ini, Palembang sudah punya LRT. Dengan LRT ini Palembang bersiap menjadi menjadi kota maju dan modern.

Selain itu, Palembang juga sudah punya Jembatan Musi IV yang menghubungkan Seberang Ulu dan Ilir Palembang.

Tak hanya itu, Palembang juga sudah punya tol Palembang-Banyuasin. Tol ini bisa membuka akses lalu lintas barang dan meningkatkan investasi industri. Dalam waktu yang tak lama lagi wilayah ini akan memiliki tol yang menghubungkan Palembang-Lampung.

“Karena itu dalam Pilpres nanti pilih pemimpin yang berpengalaman. Yang punya komitmen untuk rakyatnya,” ujar Karding.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Erick Thohir: Sumatera sudah ada pergerakan suara

Ketua TKN Erick Thohir dalam konferensi pers di Palembang, Selasa (2/4). (Antara News Sumsel/Dolly Rosana/18)

Palembang (ANTARA) – Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir mengklaim dukungan terhadap pasangan presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Jokowi-Ma’ruf Amin di Sumatera mulai bergerak berdasarkan hasil survei terakhir.

“Saya rasa dari data yang kami dapat, Sumatera bergerak, memang masih jauh jika dibandingkan Jawa dan wilayah Indonesia Timur,” kata Erick dalam konferensi pers di Hotel Santika Palembang, Selasa.

Erick yang berasal dari Lampung, bahkan mengklaim pasangan 01 akan meraih kemenangan besar di salah satu provinsi paling Selatan dari Pulau Sumatera. Begitu juga dengan Provinsi Riau, meski sebagian pihak mengatakan akan sulit menang di daerah tersebut.

“Semua bergerak siginifikan, jika bisa 50:50, maka kita bisa positif,” kata dia.

Ia mengatakan saat ini data komulatif di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-Ma’ruf sudah meraup dukungan di atas 50 persen.

Data ini berdasarkan rekapitulasi dari lembaga riset terpercaya.

“Itulah saya sangat menyayangkan jika ada tekanan ke KPU dan Bawaslu yang ingin menggerakkan ‘people power’,” kata dia.

Menurutnya, generasi muda harus menjadi bagian politik yang sehat dengan tidak mudah terprovokasi oleh fitnah-fitnah tak bertanggung jawab.

Jokowi dijadwalkan berkampanye di Palembang, Selasa, sekitar pukul 12.00 WIB di Palembang Sport Convention Center yang diperkirakan akan dihadiri ribuan orang.

Sebelum ke lokasi tersebut, Jokowi dan rombongan akan mengayuh becak dari Transmart Mall ke PSCC.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Sandi : Industri pengelolaan atasi anjloknya harga komoditas Kalbar

Sandiaga Salahuddin Uno melakukan swafoto di panggung bersama peserta kampanye nasional di Gor Pangsuma Pontianak, Selasa (2/4) (dedi)

Pontianak (ANTARA) – Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno saat melakukan kampanye nasional di GOR Pangkusuma, Pontianak di hadapan para pendukung, partai koalisi, relawan dan masyarakat menyampaikan bahwa industri pengelolaan merupakan solusi untuk mengatasi anjlok nya harga sejumlah komoditas unggulan di Kalbar.

“Saat ini harga komoditas unggulan Kalbar seperti sawit anjlok, karet anjlok dan lainnya juga. Sehingga pendapatan petani rendah. Untuk itu perlu dihadirkan dan didorong industri pengelolaan atau hilir agar harga tidak anjlok seperti saat ini,” ujarnya di Pontianak, Selasa.

Ia menambahkan bahwa ketika terpilih Prabowo – Sandi, geliat ekonomi harus ditumbuhkan. Indonesia yang saat ini masih ada impor pangan, secara perlahan harus dikurangi dan bahkan ditiadakan.

“Dulu kita sebagai negara pengekspor namun kita justru kita yang impor saat ini. Kita harus berdaulat di bidang pangan, energi dan lainnya. Kita kembalikan Indonesia jadi pengekspor dan tentunya produk olahan. Kalau kita bisa memenuhi sendiri mengapa harus impor,” jelas dia

Ia menambahkan perlu dihadirkan dan didukung usaha padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Di luar itu, pihaknya juga telah menyiapkan program Oke Oce serta rumah siap kerja.

“Melalui program di bidang ekonomi tersebut bisa membuka peluang kerja. UMKM dan pelaku usaha jenis lainnya kita harus dampingi dan berikan insentif. Bagi pelaku usaha pada karya kita kasih intensif dengan pelatihan dan sebagainya. Bagi UMKM selama dua tahun pertama dibebaskan pajak dan dimudahkan izin serta lainnya,” kata dia.

Lanjutnya, Kalbar yang memiliki daerah perbatasan tentu harus terus diperhatikan. Menurutnya pendekatan kesejahteraan atau ekonomi harus dilakukan olehnya ketika terpilih bersama Prabowo.

“Pendekatan ekonomi di perbatasan harus terus kita hadirkan. Jangan hanya pendekatan keamanan saja. Termasuk melalui Ok Oce nanti di perbatasan atau di 14 kabupaten kota di Kalbar. Kita akan menyasar daerah perbatasan juga,” sebut dia.

Sandi juga berjanji ketika terpilih akan menghapus sistem kerja kontrak. Menurutnya hal itu karena bukan hanya merugikan karyawan juga pemberi kerja. Hal itu sebagaimana apa yang telah pihaknya tandatangani dari satu di antara 10 tuntutan rakyat.

“Kita akan menghapus sistem kerja kontrak dengan catatan jenis kerja yang memang tetap. Kenapa harus kontrak. Kecuali kerja yang sifatnya dalam tempo tertentu itu baru boleh yang menggunakan kontrak,” jelas dia.

Tambahnya, pemerintahan yang adil dan tegas dalam segala aspek terus dihadirkan di tengah masyarakat. Hukum ditegakkan bukan hanya tajam di bawah namun menyentuh semua.

“Kita harus adil dalam berbagai aspek. Dengan adil baru makmur. Di bawa Prabowo – Sandi, kita hadirkan pangan murah, listrik murah, UMKM menggeliat, pendapatan petani tinggi dan hal lainnya. Oleh karena itu pilih kami. Mari kita juga di momen Pemilu 2019 ini dihadapi dengan riang gembira dan damai bebas dari hal yang melanggar aturan,” ajak dia.

Ribuan massa hadir di kampanye nasional Cawapres nomor urut.2 Sandi Salahuddin Uno. Massa tersebut menyambut antusias dan terutama dari kalangan emak – emak yang selalu terdepan. Aksi swafoto Sandi atas permintaan peserta kampanye silih berganti. Kampanye yang berakhir sekitar pukul 10.40 WIB tersebut berjalan lancar dan aman.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

KPU Gresik mulai distribusikan logistik ke Pulau Bawean

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik, Jawa Timur mulai mendistribusikan logistik ke Pulau Bawean yang terdiri dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Tambak dan Sangkapura.

Ketua KPU Gresik, Akhmad Roni di Gresik, Selasa mengatakan, proses pengiriman logistik ke Pulau Bawean telah dilakukan secara bertahap melalui dua kali proses pengiriman.

“Untuk Kecamatan Tambak sudah tiba hari ini di kantor kecamatan dan prosesnya kami kirim kemarin, sebanyak 520 kotak,” kata Roni ditemui di kantornya.

Sedangkan untuk Kecamatan Sangkapura, kata Roni, dilakukan Rabu (3/4) besok sebanyak 795 kotak dengan mengikuti jadwal keberangkatan kapal di Pelabuhan Paciran, Lamongan karena harus menggunakan kapal besar.

Proses pengiriman dilakukan dua kali, kata Roni, karena kapasitas kapal yang tidak mencukupi apabila dikirim sekali, dan dalam perjalanan logistik juga diamankan oleh Polres Gresik dan petugas gabungan.

Secara umum, kata Roni, total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pulau Bawean yang terdiri dari dua kecamatan sebanyak 39.870 pemilih untuk Sangkapura, dan Kecamatan Tambak dengan total DPT 22.890 pemilih.

Sedangkan jumlah total DPT di Kabupaten Gresik per awal Januari 2019 dari hasil pencermatan petugas mencapai 927.045 orang.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

KPU Solok Selatan uji coba Situng Pemilu 2019

Arsip. Pelaksanaan uji coba sistem informasi perhitungan perolehan suara di KPU Tapanuli Utara. (Antara Sumut/Rinto Aritonang) (Antara Sumut/Rinto Aritonang)

Padang Aro   (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat melakukan uji coba Sistem Informasi Penghitung Suara (Situng) Pemilu 2019, Selasa.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Solok Selatan Wilson di Padang Aro mengatakan uji coba Situng untuk mengetahui kesiapan operator, peralatan serta mencari kendala yang ditemukan supaya saat hari pelaksanaan tidak ada masalah.
  Komisioner divisi teknis penyelenggaraan KPU Solok Selatan Wilson (ANTARA SUMBAR/Erik Ifansya Akbar)

“Tujuan uji coba ini untuk meminimalisir persoalan di hari pelaksanaan,” katanya.

Dia mengatakan KPU Solok Selatan sudah merekrut 19 operator yang bertugas khusus untuk memindai hasil pemilu untuk dikirim ke pusat.

Begitu menerima model C1 beserta kelengkapannya, operator langsung memindai dan secara otomatis akan terkirim ke pusat.

Dengan demikian. katanya, tidak ada lagi klaim dari para calon tentang kehilangan suara sebab hasilnya langsung dikirim ke pusat.

Saat ini alat pemindai KPU Solok Selatan ada delapan unit yang akan dipergunakan saat bekerja pada hari pelaksanaan.

Selain itu kecepatan jaringan internet di KPU juga ditingkatkan supaya saat mengirim tidak ada masalah.

“Kalau sewaktu-waktu jaringan internet bermasalah di kantor KPU maka segera dipindahkan ke lokasi lain yang memiliki kekuatan internet bagus,” ujarnya.

Uji coba yang dilaksanakan katanya, sampai proses memindai hingga 50 persen dan ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia.

Dia menambahkan, setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dipindai oleh petugas sebanyak 28 lembar sedangkan jumlah TPS 598. 

Baca juga: KPU Gresik mulai distribusikan logistik ke Pulau Bawean
Baca juga: KPU Bangka Barat simpan surat suara untuk pemungutan ulang
Baca juga: Kapolres: Kami sudah ingatkan KPU Mimika data karyawan Freeport
Baca juga: Daerah terisolasi prioritas KPU Pasaman Barat distribusikan logistik

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Sandiaga Uno awali kampanye di Kalbar dengan sarapan “bareng” media

Sandi saat berdiskusi dengan jurnalis berbaagai media di Kalbar saat sarapan bareng di Rocket Chicken, Kubu Raya (dedi)

Pontianak (ANTARA) – Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno mengawali kampanye terbuka di Kalbar, Selasa pagi, dengan terlebih dahulu melakukan sarapan “bareng” dengan para jurnalis dari berbagai media yang ada di Kalbar.

Kedatangan Sandi di Bandara Internasional Supadio Pontianak di Kubu Raya sekitar pukul 07.10 WIB disambut heboh kalangan emak – emak dan para pendukung, partai koalisi dan relawan.

Tidak jauh dari Bandara Supadio Pontianak di Kubu Raya tersebut, Sandi langsung menyapa para jurnalis untuk sarapan dengan dibalut diskusi. Tempat sarapan yang dipilih Sandi yakni Rocket Chicken.

Pada kesempatan itu Sandi menyambut baik hadirnya Rocket Chicken yang sudah tersebar luas di Indonesia termasuk di Kalbar. Di hadapan para jurnalis ia menegaskan ketika terpilih nanti usaha seperti Rocket Chicken yang akan terus didorong untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia lebih banyak.

“Sengaja sarapan di sini dengan awak media sebagai bentuk apresiasi dengan anak bangsa yang mampu membuka lapangan kerja bagi warga di sini. Usaha padat karya seperti ini yang terus kita dorong ketika terpilih,” jelas Sandi.

Di lokasi sarapan Sandi dan jurnalis dari berbagai media, sejumlah pendukung, relawan dan pengurus partai koalisi yang hadir meminta untuk swafoto dengan Sandi.

Teriakan dan dukungan untuk Paslon Capres dan Cawapres 02, Prabowo – Sandi silih berganti.

Sementara itu, Pengelola Rocket Chicken Area Kalbar, Arifin mengaku bangga dan senang Cawapres nomor urut 02 bisa mampir dan sarapan di tempat usahanya. “Beliau memang sangat peduli dengan usaha kecil dan mengapresiasi kita. Saat ini di Kalbar ada 14 cabang Rocket Chicken. Kita sudah menyerap pekerja sekitar 300 orang,” papar dia.

Pada pukul 09.30 – 11.30 WIB dijadwalkan Sandi melakukan kampanye terbuka di GOR Pangsuma Pontianak. Saat ini sejumlah pengawalan dan pengaman untuk menyambut Cawapres dari Capres Prabowo Subianto tersebut dilakukan oleh pihak keamanan baik dari Polri maupun lainnya.

Sejumlah persiapan matang telah dilakukan panitia untuk menyambut Sandi. Masyarakat umum sudah ramai menanti Cawapres 02 tersebut.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KPU Jabar gelar simulasi pemungutan suara

Bandung (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019, Selasa, di TPS 73 atau tepatnya di halaman kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Jalan Garut No 11, Kota Bandung.

Ketua KPU Jawa Barat, Rifqi Alimubarok bertindak sebagai Ketua KPPS sedangkan anggota komisioner lainnya bertindak sebagai anggota KPPS.

Menurut Rifqi Alimubarok, simulasi tersebut dilakukan di tingkat provinsi setelah sebelumnya digelar bergilir di 27 kabupaten/kota.

Dia mengatakan dengan simulasi yang bergiliran dan berjenjang tersebut bisa menggambarkan semakin kuatnya persiapan jajarannya menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2019.

Dalam simulasi tersebut akan diketahui persoalan dan masalah yang muncul terkait teknis pemungutan dan penghitungan suara.

“Kita berharap pemilu berlangsung lancar dan kredibel dan terhindar dari kesalahan-kesalahan teknis,” kata Rifqi Alimubarok sebelum pelaksanaan simulasi dimulai.

Dari simulasi itu juga Rifqi berharap agar KPPS memerhatikan detil hingga hal terkecil dalam penyelenggaraan pemilu di TPS.

KPPS harus menentukan siapa yang bertugas sebagai KPPS 4 dan 5, karena harus diisi orang-orang yang paham siapa saja yang berhak menggunakan hak suaranya.

Sementara itu, simulasi dimulai sekitar pukul 07.00 WIB dimulai dengan pengambilan sumpah dari seluruh anggota KPPS.

Setelah itu, penghitungan surat suara yang akan digunakan hingga proses pemungutan suara.

Simulasi ini melibatkan sejumlah unsur, seperti Bawaslu, warga di sekitar Kantor KPU Jawa Barat, pemilih pemula, dan pemilih yang sudah paruh baya.

Dalam simulasi ini, TPS 73 menyiapkan surat suara sebanyak 265 sesuai DPT yang ada. Simulasi ini juga melibatkan pemilih DPTb dan DPK.
 

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TKN: Jokowi-Ma’ruf sambut pemilu riang gembira dan bermartabat

Jakarta (ANTARA) –
Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin telah menyatakan sikapnya bahwa pemilu harus disambut dengan riang gembira sekaligus bermartabat.

“Sikap Pak Jokowi sudah jelas bahwa pemilu harus disambut dengan riang gembira tapi bermartabat,” kata Ace dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan agar tidak ada kepentingan politik sesaat, dengan menebar fitnah terlebih provokasi.

Dia memandang ada yang menarik dari manuver kubu pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga akhir-akhir ini, dengan membangun “framing” atau bingkai bahwa pemilu akan curang.

“Framing” ini, menurut dia, bagian dari skenario besar mendelegitimasi hasil pemilu.

“Bahkan Amien Rais sudah mengancam ‘people power’ jika mereka kalah,” kata Ace.

Dia memandang “framing” pemilu curang dilakukan dengan beberapa cara, pertama, menyebarkan fitnah aparat tidak netral.

Kedua, menyebar fitnah penyelenggara pemilu dibayar.

Ketiga, membangun konstruksi cerita kertas suara siluman tercoblos berkontainer-kontainer.

Keempat, menebar fitnah adanya pemilih siluman baik WNA memilih atau mendramatisasi penemuan KTP elektronik bekas.

“Upaya menebar fitnah ini sengaja dilakukan karena melihat dari hasil survei sangat sulit bagi kubu 02 mengejar ketertinggalan elektabiltas. Maka disiapkan skenario pemilu curang dan ancaman ‘people power’,” kata Ace.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon, nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf dan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pilpres diselenggarakan 17 April 2019 bersamaan dengan pemilu legislatif DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aktualisasikan dukungan Jokowi-Ma’ruf akan digelar Konser Putih di GBK

Ketua TKN KIK Erick Thohir (tengah) dan sejumlah pengurus TKN KIK lain memberikan keterangan pers di Palembang, Selasa (2/4/2019). ANTARA (Agus Salim)

Palembang (ANTARA) – Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) memfasilitasi penyelenggaraan Konser Putih Bersatu untuk Kemenangan Indonesia Maju di Gelora Bung Karno Jakarta pada 13 April 2019 sebagai aktualisasi dukungan kepada pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf.

“Kita ubah strategi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan relawan melalui kerja sama yang kuat,” kata Ketua TKN KIK Erick Thohir di Palembang, Selasa.

Ia mengapresiasi dukungan masyarakat dalam kampanye terbuka beberapa hari terakhir terhadap pasangan peserta Pilpres 2019 nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf cukup besar.

“Kami lihat positif itu juga Konser Putih Bersatu untuk kemenangan Indonesia Maju sehingga kami dari TKN menyiapkan Gelora Bung Karno,” katanya.

Ia mengatakan saat ini ada pergerakan dukungan di luar dugaan TKN seperti gerakan dukungan dari kalangan alumni.

“Kami tidak mau jadi menara gading, semua ingin partisipasi, makanya kami GBK,” katanya.

Mengenai massa yang akan hadir di GBK, Erick yang didampingi Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding dan Ferry Surya Hendrawan, mengatakan tidak mau bicara angka.

“Lebih baik disaksikan langsung sehingga sesuai fakta, TKN tidak mau ada fakta fakta yang salah,” katanya.

Ia menyebutkan selain relawan, acara itu juga akan dihadiri oleh tokoh-tokoh daerah dan sejumlah artis.

“Perjalanan dalam dua hari terakhir kampanye ini memang rakyat benar benar bergerak dan rakyat memerlukan aktualisasi,” kata Erick Thohir.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Pameran pengembangan industri pertahanan

Pengunjung memerhatikan senjata buatan PT Pindad saat pameran pengembangan industri pertahanan di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, Selasa (2/4/2019). Pameran tersebut diikuti oleh industri pertahanan dalam negeri yang memajang aneka produk dan teknologi pertahanan terkini karya anak bangsa. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/Pras.

Prabowo kampanye, arus lalu lintas ke lokasi kampanye ditutup

Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Padang saat menutup jalan menuju Danau Cimpago, di Simpang Rusunawa Padang, Selasa (2/4). (ANTARA Sumbar/Fathul Abdi)

Mari sama-sama sukseskan kegiatan demokrasi ini secara tertib dan sama-sama menjaga keamanan, katanya

Padang (ANTARA) – Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) melakukan rekayasa lalu lintas dengan meutup jalan menuju ke kawasan Danau Cimpago, yang merupakan lokasi kampanye akbar Calon Presiden 02 Prabowo Subianto.

“Jalan ke Danau Cimpago ditutup mulai pukul 09.30 WIB dari Simpang Rusunawa, karena itu diharapkan kepada warga umum untuk mengambil alternatif ke Jalan Veteran,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Padang polresta Kompol Asril Prasetya, di Padang, Selasa.

Sementara bagi warga yang datang dari arah Lubuk Buaya, akses ke Danau Cimpago hanya dibuka bagi peserta kampanye di Jalan S Parman, tepatnya di simpang pool NPM Padang.

“Kendaraan yang dibolehkan untuk masuk menuju Danau Cimpago dari Simpang NPM adalah peserta kampanye,” katanya.

Pantauan di lapangan pada pukul 09.30 WIB, sejumlah kendaraan mulai berdatangan menuju Danau Cimpago, tempat panggung kampanye Prabowo Subianto didirikan.

Sebanyak 120 anggota polisi lalu lintas Polresta Padang disebar pada sejumlah titik untuk mengatur lalu lintas, serta memandu rute para peserta kampanye menuju lokasi.

“Petugas tetap berupaya di lokasi demi memastikan kegiatan bisa berjalan lancar, dan warga juga tidak terganggu,” katanya.

Polisi memperkirakan penutupan jalan menuju Danau Cimpago akan dilakukan hingga pukul 18.00 WIB.

Sementara Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Kombes Pol Yulmar Tri Himawan mengimbau agar peserta kampanye tetap menjaga ketertiban dan keamanan bersama.

“Mari sama-sama sukseskan kegiatan demokrasi ini secara tertib dan sama-sama menjaga keamanan,” katanya.

Ia mengatakan, secara keseluruhan Polresta Padang mengerahkan sebanyak 600 personel, dan pengamanan akan dilakukan sesuai Operasi Mantab Brata.

Pantauan di lokasi, para peserta terus berdatangan hingga pukul 09.00 WIB, baik menggunakan kendaraan roda dua, roda empat, bus, serta panitia yang membawa atribut berupa bendera dan lainnya.

Pada bagian lain, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade sebelumnya mengatakan, Prabowo akan sampai di Padang sekitar pukul 13.00 WIB.

“Pak Prabowo rencananya akan mendarat di Padang sekitar pukul 13.00 WIB, dan langsung ke Danau Cimpago,” katanya.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Ethiopia ingin belajar harmoni keberagaman dari Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Ethiopia ingin belajar dari Indonesia dalam hal menjaga keharmonisan dan mendorong kemajuan bangsa serta negara di tengah masyarakat yang beragam, ujar Duta Besar RI untuk Ethiopia, Djibouti dan African Union – organisasi 55 negara Afrika,  Al Busyra Basnur.

“Indonesia dan Ethiopia sama-sama memiliki keberagaman suku, etnis dan agama. Namun, Indonesia dipandang sebagai negara yang telah sukses dan lebih maju dalam merawat dan mengembangkan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman tersebut sehingga Indonesia menjadi tempat belajar yang sangat tepat bagi banyak bangsa dan negara di dunia,” ujar Al Busyra Basnur dalam pernyataan pers yang diterima Antara  di Jakarta, Selasa.

Al Busyra Basnur mengatakan hal itu setelah bertemu dengan Zerihun Degu (Pastor), Sekretaris Jenderal Inter-Religious Council of Ethiopia (IRCE), dan Hulluf Weldsilassie, Deputi Sekretaris Jenderal IRCE, di markas IRCE di Addis Ababa, Senin (1/4).

Dubes berada di kantor IRCE dalam rangka memperkenalkan diri sebagai Duta Besar RI yang baru dan mendiskusikan program-program kerja sama yang akan diselenggarakan Indonesia-Ethiopia.

Zerihun dan Hulluf juga menyampaikan keinginan yang kuat untuk mengirimkan tokoh agama dan akademisi keagamaan Ethiopia ke Indonesia untuk meningkatkan “people to people contact” dan mencari tahu cara-cara Indonesia menjaga keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat, kata Al Busyra.

Menanggapi keinginan IRCE tersebut, Dubes menyampaikan menyambut baik keinginan Ethiopia. Ia juga menjelaskan mengenai perkembangan terakhir di Indonesia dan berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan kerukunan kehidupan antar umat agama serta bagaimana pemerintah mendorong kehidupan harmoni dalam keberagaman tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Al Busyra juga menyampaikan bahwa harmoni dan keberagaman itu menjadi salah satu kekuatan dan modal diplomasi Indonesia.

Penduduk Ethiopia yang berjumlah 108 juta jiwa, kedua besar di Afrika, memeluk Kristen Orthodox 43,4 persen, Muslim 33,9 persen, Protestan 18,5 persen dan Katolik 0,7 persen.

IRCE, sebuah organisasi yang didirikan tahun 2010, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kerjasama di kalangan masyarakat yang berbeda agama dan kepercayaan bagi kemajuan dan pembangunan bangsa dan negara.

Anggota IRCE terdiri dari 7 institusi keagamaan, yaitu Ethiopian Orthodox Church (EOC), Ethiopian Islamic Affairs Supreme Council (EIASC), The Ethiopian Catholic Church (ECC), The Evangelical Churces Fellowshiop of Ethiopia (ECFE), The Ethiopian Seventh Day Adventist Church (SDAC), The Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY) dan Ethiopian Kale Hiwot Churches (EKHC). IRCE memiliki kantor cabang di seluruh Ethiopia.

Pada tahun 2011, untuk pertama kali Indonesia dan Ethiopia menyelenggarakan kegiatan Dialog Lintas Agama (Interfaith Dialogue) di Indonesia. Diharapkan tahun depan, untuk kedua kalinya Dialog Lintas Agama dapat diselenggarakan di Ethiopia.

Indonesia telah menyelenggarakan Dialog Lintas Agama bilateral dengan 32 negara.

Baca juga: Indonesia-Ethiopia dapat berbagi pengalaman kerukunan antarumat beragama

Baca juga: Kemenlu: Indonesia siap bangun infrastruktur Ethiopia

Pewarta: Fardah
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Merayakan demokrasi di tanah gusuran

Jakarta (ANTARA) – Bersepeda motor, Topaz Juanda (35) berkeliling ke wilayah pesisir utara Jakarta mencari warga Kampung Akuarium yang terpencar setelah terkena gusur paksa pada 2016

Misi Topaz hanya satu, ia ingin menyampaikan pesan bahwa warga yang terelokasi dapat kembali ke Kampung Akuarium untuk menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan umum 17 April 2019. Warga Kampung Akuarium yang kini terpencar di sejumlah tempat seperti di rumah susun Marunda, Cakung, Kapuk, atau berpindah ke Muara Baru dan Luar Batang, memang masih terdaftar sebagai pemilih di Kampung Akuarium.

Demi memastikan semua warga Kampung Akuarium menyalurkan hak politiknya, Topaz berinisiatif mendatangi pintu ke pintu rumah bekas tetangganya, dan aktif menghubungi mereka agar nanti datang ke TPS. Bagi Topaz, upaya mencari dan menghubungi warga merupakan tanggung jawabnya sebagai ketua RT sekaligus ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tempat pemungutan suara (TPS) 40 di Kampung Akuarium.

“Tempat kami berbeda dengan wilayah lain karena di sana tidak banyak warga yang berpencar, sementara banyak warga Kampung Akuarium yang pindah sejak gusuran tiga tahun lalu. Karena itu, kami tidak boleh cuek dan santai, petugas KPPS harus memastikan warga tahu mereka punya hak untuk memilih nanti. DPT harus disampaikan langsung ke warga,” kata Topaz saat ditemui di rumahnya, hunian sementara (shelter) blok C9, Kampung Akuarium, Jakarta, akhir Maret.

Topaz mengaku dorongan untuk bekerja lebih datang dari harapannya untuk memulihkan kembali Kampung Akuarium yang sempat rusak setelah kena gusur. Menurut Topaz, pemilihan umum merupakan kesempatan untuk memilih pemimpin yang ingin membangun kampung secara menyeluruh serta mengembalikan warga untuk kembali mendiami Kampung Akuarium.

“Tujuan warga bukan shelter, tetapi bagaimana membangun kampung agar kembali utuh dan mereka yang terpencar kembali tinggal di sini lagi,” kata Topaz.

Sebelum digusur, Kampung Akuarium dihuni sekitar 1.000 warga yang menempati rumah di Jalan Pasar Ikan, RT12 dan RT01, RW04, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Namun, setelah digusur, dua RT di Kampung Akuarium bubar dan sebanyak 600 warga pindah ke beberapa rumah susun di Marunda, Kapuk, dan Cakung. Sebagian ada yang menempati rumah di Muara Baru dan Luar Batang.

Setelah perkempungan itu direhabilitasi, sebanyak 85 kepala keluarga atau sekitar 400 orang kembali menempati hunian sementara (shelter) di Kampung Akuarium yang saat ini hanya terdiri atas tiga blok dan satu RT.

Saat pemilihan umum pada 17 April, dua TPS akan berdiri di lahan bekas gusur itu. Topaz menyebut, TPS 33 dan TPS 40 akan dibangun di lapangan bola dan lahan dekat mushola di Kampung Akuarium. Total pemilih di dua TPS itu ada sebanyak 482 orang, tetapi angka itu kemungkinan berkurang karena beberapa nama di DPT diketahui ada yang telah wafat.

Baca juga: Gigihnya Relawan Demokrasi Tionghoa di Singkawang

Nobar
  Nontong bareng debat Capres di Kampung Akuarium, Jakarta. (Genta Tanri Mawangi)

Semangat merayakan pesta demokrasi saat pemilu tidak hanya ditemukan pada sosok Topaz. Sebagian besar warga di Kampung Akuarium mengaku antusias untuk memilih presiden dan anggota legislatif pada 17 April.

Bukti antusias warga terlihat dari acara “nonton bareng” (nobar) yang rutin digelar tiap ada debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Nobar debat capres biasanya digelar di lapangan depan Blok A dan Blok B di Kampung Akuarium. Dana sewa tenda dan makanan diperoleh dari kas RT, kursi dipinjam dari fasilitas milik RW04, sementara proyektor dan pengeras suara dipinjam dari warga.

Saat debat capres keempat pada 30 Maret, sekitar 10 warga berkumpul di lapangan sejak pukul 16.00 WIB guna mempersiapkan acara nobar yang dimulai pada pukul 20.00 WIB.

Beberapa ibu-ibu, salah satunya Rini Ernawati (62) ikut berkumpul di lapangan, membantu memasang poster.

Menurut Rini, poster itu dipasang sebagai ornamen agar tenda tampak meriah.

Rini mengatakan warga antusias mengikuti tahapan pemilu serentak karena saat ini mereka tak lagi sulit untuk memilih. Ia bercerita setelah kena gusur pada 2016, tak mudah bagi warga untuk memilih saat pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2017.

“Saat itu KTP kami tidak aktif. Sedikit warga yang bertahan di lahan gusur. Saya ingat betul ada petugas KPU yang datang, saya minta ke dia tolong jangan dihapus hak pilih kami, walau (tanahnya, red) kosong, warga (Kampung Akuarium, red) masih ada,” tutur Rini.

Namun, kesulitan itu tak lagi ditemukan pada pemilu tahun ini hingga menurut Rini warga Kampung Akuarium harus memanfaatkan kesempatan itu dengan datang ke TPS pada 17 April.

Persiapan nobar sore itu berakhir saat azan Magrib berkumandang. Warga yang berkumpul di lapangan saat itu berhenti bekerja dan masuk ke hunian masing-masing bersiap untuk shalat berjamaah di mushola yang terletak sekitar 200 meter dari tenda.

Sejam sebelum acara debat berlangsung, sekitar 20 ibu-ibu berkumpul di tenda.  Sementara mereka berkumpul, ibu lainnya sibuk menyusun kotak-kotak nasi, gelas, serta teko berisi teh manis dingin dan kopi hangat.

Saat acara debat berlangsung, warga tampak serius mengikuti pemaparan dua capres mengenai ideologi, pemerintahan, keamanan pertahanan, dan hubungan internasional.

Acara nobar berlangsung riuh penuh dengan tepuk tangan, candaan, dan seloroh warga menanggapi visi yang ditawarkan dua capres saat debat.

Baca juga: Laku warga Selagolong menjadi sindiran bagi “golput”

Harapan

Tidak hanya Topaz dan Rini yang memastikan kehadirannya saat pemilu, warga lain juga menyatakan diri mereka akan hadir ke TPS untuk memilih presiden dan anggota legislatif.

Tetua Kampung Akuarium Dharma Diani mengatakan dia semangat untuk memilih karena pemilu tahun ini menurut dia membawa harapan bagi masyarakat Kampung Akuarium.

Dharma atau yang akrab disapa Yani menjelaskan warga menaruh asa ke beberapa calon legislatif dan pasangan capres-cawapres mengenai masa depan Kampung Akuarium.
 
Senada dengan Dharma, warga lain, Musdalifah turut mengaku antusias memilih karena pemilu merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali.

“Saya antusias banget karena pemilu cuma lima tahun sekali. Sayang kalau tidak milih,” kata Musdalifah saat ditemui tengah mencuci pakaian di depan shelter. Warga Kampung Akuarium, Jakarta. (Genta Tanri Mawangi)
Ia berharap pemimpin terpilih dapat memperhatikan keadaan rakyat kecil, khususnya warga Kampung Akuarium yang belum sepenuhnya pulih dari insiden gusur paksa.

Sementara itu, Sukarti, warga, mengatakan ia siap ikut pemilu serentak pada 17 April.

“Kemarin Pak RT (Topaz, red) sudah datang ke rumah cocokin data dengan DPT. Lagipula KTP juga sudah aktif lagi,” kata Sukarti. 

Baca juga: Pemilu dari masa ke masa

Oleh Genta Tenri Mawangi
Editor: Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ma’ruf lanjutkan kampanye ke Lombok

Cawapres KH Ma’ruf Amin (kiri). (ANTARA News/ Anom Prihantoro)

Mataram (ANTARA) – Calon Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin melanjutkan kampanye terbukanya ke sejumlah titik di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa.

Sejumlah tujuan kampanye merupakan pondok pesantren di Lombok. Ma’ruf terjadwal mengunjungi Ponpes At Thahiriyah Al Fadiliyah Bodak Yatofa, Lombok Tengah

Selain itu, Ketua Umum (nonaktif) Majelis Ulama Indonesia itu akan menuju Ponpes Syeikh Zainudin NW Anjani, Lombok Timur.

Kemudian, Muhtasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu terjadwal akan menuju Ponpes Qomarul Huda Bagu, Lombok Tengah.

Sementara itu, kampanye terbuka akan dilaksanakan di Lapangan Nasional Selong, Lombok Timur.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

KPU Jabar gelar simulasi pemilu 2019

Petugas menunjukan contoh surat suara saat simulasi pemilihan umum (Pemilu) 2019 di KPU Provinsi Jabar, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/4/2019). Simulasi tersebut di gelar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat proses pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/pras.

DPRD Tulungagung jadwalkan sidang pemberhentian bupati nonaktif

Mengacu pada salinan surat putusan itulah sidang paripurna pemberhentian ini kami jadwalkan. Sekaligus untuk mengusulkan Plt Bupati Maryoto Bhirowo agar didefinitifkan, katanya

Tulungagung, Jatim (ANTARA) – Ketua DPRD Tulungagung Supriyono memastikan legislatif saat ini telah menjadwalkan sidang paripurna istimewa untuk mengusulkan pemberhentian penuh bupati nonaktif setempat, Syahri Mulyo yang terjerat kasus korupsi dan menjadi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya.

“Sidang paripurna pemberhentian ini sebagai tindak lanjut atas vonis Pak Syahri Mulyo yang sudah dinyatakan inkracht,” kata Supriyono kepada awak media di Tulungagung, Selasa.

Ia menginformasikan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya terhadap Bupati nonaktif Tulungagung Syahril Mulyo telah diterima Pemkab Tulungagung pada 26 Maret.

Salinan tersebut kemudian diinformasikan ke Sekretariat DPRD Tulungagung dan telah pula dibaca unsur pimpinan, termasuk Supriyono.

“Mengacu pada salinan surat putusan itulah sidang paripurna pemberhentian ini kami jadwalkan. Sekaligus untuk mengusulkan Plt Bupati Maryoto Bhirowo agar didefinitifkan,” katanya.

Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat paripurna yang selambat-lambatnya digelar 10 hari pascaditerimanya salinan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya itu.

Selanjutnya usulan itu akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri melalui gubernur Jawa Timur.

“Kami sudah membentuk Pansus (panitia khusus) paripurna tersebut, Insya Allah tanggal 8 April,” katanya.

Untuk jabatan wakil bupati yang kosong pascapenetapan bupati nantinya, pihaknya akan membentuk pansus lagi untuk penetapan wakil bupati.

Namun sebelumnya akan berkirim surat kepada partai pengusung bupati/wakilbBupati terpilih untuk mengusulkan nama wakil bupati.

Bupati nonaktif Tulungagung, Syahri Mulyo pada Kamis (14/2) lalu divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Agus Hamzah dalam persidangan itu juga menghukum Syahri Mulyo berupa denda sebesar Rp700 juta serta dicabut hak politiknya selama lima tahun, dimulai setelah vonis diberlakukan.

Syahri terseret dalam kasus suap peningkatan mutu jalan di Tulungagung yang melibatkan Kepala Dinas PU Tulungagung Sutrisno dan seorang pengusaha yang menjadi rekanan proyek asal Blitar, Susilo Prabowo.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi ingin akses jalan antardaerah Papua Barat terhubung

Calon Presiden petahana Joko Widodo (tengah) menyampaikan orasi pada kampanye terbuka di Aimas Convention Center, Sorong, Papua Barat, Senin (1/4/2019). Jokowi menargetkan kemenangan sebesar 80 persen di Papua Barat pada Pemilu Presiden 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

Sorong (ANTARA) – Calon presiden Joko Widodo mengatakan ingin mewujudkan jalan antardaerah di Provinsi Papua Barat terhubung sehingga akan mendorong perekonomian masyarakat.

“Contohnya dari Kabupaten Fakfak ke Kabupaten Kaimana belum ada akses jalan terhubung, dan ini akan saya wujudkan pada 2020 jika dipercaya masyarakat memimpin kembali,” kata Jokowi di Sorong, Selasa.

Dia mengatakan bahwa ada juga beberapa jalan antarkabupaten di Provinsi Papua Barat yang sudah tersambung tapi belum dilakukan pengaspalan.

Ia berjanji tahun ini akan diaspal jalan yang telah dibangun menghubungkan kabupaten satu dengan kabupaten lain di Papua Barat.

Menurut dia, ada beberapa bandara dan pelabuhan di Provinsi Papua Barat yang perlu diperpanjang dan perlu diperbesar sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Jokowi menyampaikan, persoalan infrastruktur terutama di kampung tidak harus mengandalkan pemerintah pusat tetapi bisa menggunakan dana desa.

“Infrastruktur sangat diperlukan oleh masyarakat Papua Barat karena akan menumbuhkan titik-titik ekonomi baru sehingga nampak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Baca juga: Jokowi Target Menang 80 Persen di Papua Barat

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

KSP: Anak muda Aceh tawarkan solusi atasi hoaks

Jakarta (ANTARA) – Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan anak muda Aceh menawarkan solusi atasi hoaks yang dinilai cukup mengkhawatirkan di Bumi Serambi Mekkah ini, terutama saat mendekati pelaksanaan pemilu serentak 2019.

“Pertama, anak muda sebagai individu maupun komunitas terlibat berkolaborasi dengan pemerintah maupun elemen masyarakat untuk mensosialisasikan bahaya hoaks,” kata Jaleswari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Jaleswari mengungkapkan mereka juga bisa memberikan pemahaman atau mengkampanyekan literasi digital.

Kedua, memperbanyak ruang-ruang perjumpaan antarkomunitas.

“Kedai kopi bisa dijadikan ruang untuk saling bertemu, bertukar gagasan, dan melakukan cross-check satu sama lain. Melalui ruang perjumpaan ini, anak muda bisa terlibat aktif memfilter informasi yang berkembang di ruang publik,” jelasnya.

Ketiga, lanjut Jaleswari, memenuhi ruang publik, termasuk ruang publik digital, dengan karya. Karya yang dihasilkan anak-anak muda akan menjadi narasi positif yang bisa mengalahkan maraknya berita palsu atau hoaks, sebagai kontra-narasi.

Jaleswari mengatakan ketiga rumusan ini disampaikan dalam sebuah diskusi yang dikemas santai di kedai kopi untuk anak-anak muda yang digelar di Inspirasi Kopi Banda Aceh, Senin (1/2).

Diskusi yang digelar oleh Kedeputian V KSP ini dihadiri lebih dari 50 anak muda lintas komunitas, diskusi yang bertema “Peran Anak Muda Aceh Menangkal Hoaks” ini berlangsung seru dan antusias.

Jaleswari mengungkapkan dalam diskusi ini mereka urun rembug untuk memecahkan masalah hoaks yang cukup mengkhawatirkan di Aceh.

Menurut survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada Januari 2019, Aceh merupakan salah satu daerah dengan tingkat penyebaran hoaks yang sangat tinggi. Bertengger di tiga besar bersama Jawa Barat dan Banten.

Jaleswari dalam pengantar Inspirasi Kopi Aceh tersebut, menyampaikan bahwa KSP ingin mendorong anak-anak muda untuk ikut memikirkan dan berkontribusi mengenai masalah-masalah kebangsaan, termasuk hoaks.

“Anak muda harus terlibat. Ini kerja besar membangun budaya dan masa depan Indonesia. Anak-anak mudalah yang nanti menjadi penerus estafet kepemimpinan bangsa,” katanya.

Rizki, salah satu peserta diskusi dari komunitas Turun Tangan chapter Aceh, menilai bahwa acara ini sangat baik dan menginspirasi bagi anak-anak muda Aceh.

“Saya berharap acara seperti ini tidak hanya sekali. Tetapi diperbanyak. Ruang diskusi semacam ini sangat penting untuk anak-anak muda. Bukan hanya di Aceh. Tetapi di seluruh Indonesia,” harapnya. 

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolres: Kami sudah ingatkan KPU Mimika data karyawan Freeport

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto. (ANTARA News Papua/Evarianus Supar)

Timika (ANTARA) – Kepala Kepolisian Resor Mimika, Papua AKBP Agung Marlianto mengakui sejak Desember 2018 telah mengingatkan jajaran KPU Mimika untuk melakukan pendataan valid karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan subprivatisasinya di lokasi tambang Tembagapura agar bisa menggunakan hak pilih dalam Pemilu 17 April 2019.

“Kami sudah mengangkat masalah ini sejak Desember 2018 karena di Tembagapura itu ada 29 ribu karyawan yang bekerja. Ini jumlah yang sangat besar,” kata AKBP Agung di Timika, Selasa.

Kapolres mengatakan dengan situasi dan kondisi teknis pertambangan Freeport yang sulit (sekarang Freeport mengonsentrasikan kegiatan pertambangannya di lokasi tambang bawah tanah) maka sangat sulit bagi karyawan Freeport untuk libur kerja selama beberapa hari hanya untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu 17 April mendatang.

Dari jumlah 29 ribu karyawan Freeport di Tembagapura itu, setengah diantaranya berasal dari berbagai daerah di luar Papua dan memiliki KTP luar Papua.

“Itu yang jadi masalahnya, mereka tidak mungkin pulang ke kampung tiga empat hari hanya untuk ikut Pemilu, sementara di sisi lain operasional tambang tetap jalan terus selama 1×24 jam. Kalau tidak seperti itu, apalagi untuk kondisi tambang bawah tanah, bisa membahayakan keselamatan para pekerja,” jelas AKBP Agung.

Menurut dia, solusi terbaik agar nantinya ribuan karyawan Freeport yang tidak terdata itu bisa menggunakan hak pilih di Tembagapura yaitu KPU Mimika meminta tambahan surat suara ke KPU RI di Jakarta.

Sesuai data KPU Mimika, jumlah pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap/DPT di wilayah itu sebanyak 239.265 orang yang tersebar pada 18 distrik (kecamatan) dengan jumlah TPS sebanyak 911.

Adapun jumlah pemilih di wilayah Distrik Tembagapura yang mencakup karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktor ditambah warga yang bermukim di sejumlah kampung sekitar Tembagapura hanya sekitar 5.000-an pemilih. Saat penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahap dua beberapa waktu lalu, jumlah pemilih masuk ke wilayah Distrik Tembagapura hanya 245 orang.

Sebelumnya, komisioner KPU Papua Tarwinto mengatakan KPU Mimika telah meminta data-data karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktornya beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengetahui asal-usul karyawan tersebut dari daerah mana saja. Namun hal itu tidak bisa disediakan oleh pihak Freeport.

“Hingga batas waktu yang ditentukan manajemen Freeport tidak memberikan data-data tersebut,” kata Tarwinto di Jayapura beberapa hari lalu.

Tidak terdaftarnya ribuan karyawan Freeport untuk mengikuti Pemilu 2019 menuai kritik tajam dari tokoh masyarakat Mimika, Athanasius Allo Rafra.

Mantan Penjabat Bupati Mappi dan Mimika itu menuding manajemen PT Freeport Indonesia kurang perduli untuk membantu mendata karyawannya ke KPU Mimika guna mengikuti Pemilu 2019.

“Saya kira ini sebuah kelalaian bahkan kesengajaan. Mana mungkin ada 12 ribu karyawan Freeport tidak bisa memilih karena tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb. Pendataan pemilih bukan baru berlangsung satu dua pekan, tapi sudah lebih dari satu tahun. Pertanyaannya, mengapa orang sebanyak itu tidak pernah didaftarkan. Ingat, Pemilu merupakan hajatan nasional, semua warga negara Indonesia diharapkan berpartisipasi aktif mengikuti Pemilu,” kata Allo Rafra.

Sebagai perusahaan besar yang kini kepemilikan saham mayoritasnya telah dikuasai oleh Pemerintah Indonesia, menurut Allo Rafra, sudah menjadi kewajiban hukumnya bagi Freeport untuk ikut andil menyukseskan agenda Pemilu Serentak 2019, salah satunya dengan memastikan karyawan beserta keluarga mereka (isteri dan anak yang sudah berusia 17 tahun) dapat menggunakan hak pilih mereka secara bebas.

Mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Papua itu menilai tidak terdaftarnya ribuan karyawan Freeport mengikuti Pemilu 2019 juga akibat kelalaian aparat Pemerintah Distrik Tembagapura dan Distrik Kuala Kencana.

“Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Di Kuala Kencana dan Tembagapura itu ada pemerintah distrik. Tugas mereka untuk mengajak Freeport agar mendaftarkan semua karyawannya untuk ikut Pemilu. Jangan kita mengabaikan kepentingan nasional yang besar ini hanya karena perusahaan sibuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan produksi saja,” katanya.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Wapres Bertolak ke Batam Buka Rakerkornas Apindo

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Jusuf Kalla bertolak ke Batam, Kepulauan Riau, Selasa, untuk membuka Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-29 di Hotel Swiss Bell Batam.

Wapres beserta rombongan berangkat dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan BAe-RJ 85 dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta pukul 07.30 WIB.

Setibanya di Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam, Wapres akan disambut oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Usai membuka Rakerkonas Apindo, Wapres dijadwalkan menuju kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk menggelar rapat terkait pembangunan pelabuhan Batam.

Wapres diagendakan kembali ke Jakarta pada Selasa sore. Turut bersama dalam rombongan antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo.

Baca juga: Wapres Terima Pengurus Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia

Baca juga: JK tanggapi pembelian kembali Indosat

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

HNW: Umat Islam harus paham sejarah agar semakin mencintai Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan Umat Islam harus memahami sejarah perjuangan bangsa agar semakin mencintai Indonesia.

HNW saat sosialisasi Empat Pilar MPR di hadapan ratusan warga Kelurahan Pasar Manggis dan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi pada Senin (1/4), menceritakan perjuangan para ulama yang telah turut mendirikan dan merawat Indonesia, demikian keterangan tertulis yang diterima Selasa.

Saat Sosialisasi Empat Pilar MPR tersebut HNW mengajak ratusan warga menyanyi lagu ‘Mars Hari Merdeka’ dan ‘Syukur’ lagu ciptaan Husein Muttahar. “Ia adalah seorang habib, ulama,” ujarnya.

Mengingat lagu itu diciptakan seorang ulama, menurut HNW membuat saat menyanyikan semakin menghayati, bergemuruh, serta membuat semakin mencintai Indonesia.

Ia mengatakan, banyak peran ulama kepada bangsa dan negara. Pada 22 Juni 1945, bangsa Indonesia memiliki Pancasila seperti yang ada dalam ‘Piagam Jakarta’. Namun pada tanggal 18 Agustus 1945, ada kalangan yang tidak sependapat dengan Sila I. Keberatan itu disampaikan kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Hatta pun melobi tokoh-tokoh umat Islam yang menjadi Panitia 9 agar tujuh kata dalam Sila I Pancasila dihilangkan. Lobby itu diterima dengan baik oleh para ulama, tujuh kata dihilangkan sehingga Sila I Pancasila seperti yang sekarang tertera.

“Demi persatuan, dengan kebesaran hati umat Islam, Pancasila selamat dan Indonesia tidak bubar,” katanya.

Lebih lanjut dipaparkan, ketika Indonesia merdeka, bangsa Belanda tidak suka ketika bangsa ini berbentuk NKRI. Untuk itu mereka merongrong dengan segala cara agar bisa menjajah kembali. Puncak dari ambisi negara Orange itu pada Desember 1949, di mana mereka mengakui kedaulatan namun dengan bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Akibatnya Indonesia tercerai berai menjadi 16 negara bagian.

“Menyedihkan lagi kekuasaan tertinggi berada di tangan Ratu Juliana yang berada di Belanda,” ungkapnya.

Melihat hal yang demikian, ada ulama sekaligus politikus dari Fraksi Partai Masyumi, yakni Mohammad Natsir yang merasa keberatan dengan bentuk RIS sebab hal demikian dirasa tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka.

Untuk itu pada 3 April 1950, dirinya di depan anggota parlemen menyampaikan ‘Mosi Integral’. Pidato yang berisi Indonesia harus kembali ke bentuk NKRI itu diterima oleh Soekarno, Hatta, dan politisi lainnya.

“Akhirnya Indonesia kembali ke bentuk NKRI. Kembalinya Indonesia dari RIS ke NKRI merupakan berkat perjuangan ulama,” tegasnya.

Dari paparan di atas, alumni Pondok Pesantren Gontor itu menyebut hal demikianlah yang merupakan salah satu alasan mengapa Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dilakukan.

“Sekarang ada yang mempertentangkan Pancasila dengan umat Islam,” ucapnya. Mempertentangkan Pancasila dan Umat Islam menurut HNW tidak tepat sebab negeri ini ada juga berkat perjuangan para ulama dan Umat Islam. Dengan memaparkan peran ulama dan Umat Islam dalam sejarah bangsa, maka tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada umat Islam yang anti NKRI menjadi tidak benar.

Lebih lanjut dikatakan, dengan memaparkan sejarah peran ulama, juga diharapkan akan semakin menambah kecintaan umat Islam pada bangsa dan negara.

“Untuk itu umat Islam perlu mengerti sejarah bangsa agar mencintai Indonesia,” tuturnya. Ini penting sebab menurutnya Pancasila sekarang mendapat tantangan dari budaya dan ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an.

“Ada yang mengaku saya Pancasila tetapi perilakunya tidak pancasilais,” ungkapnya. Tantangan seperti inilah menurut HNW perlu dijawab oleh semua.

Meski dalam kesempatan tersebut pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu meluruskan tuduhan yang tidak tepat yang diarahkan kepada ulama dan umat Islam namun dirinya juga mengakui ada sebagian umat yang suka membid’ahkan dan mengkafirkan. Seperti demokrasi dibid’ahkan. Anggapan demokrasi, sekolah, radio, televisi, dan sesuatu yang tidak ada pada jaman Nabi disebut sebagai bidah ditepis oleh HNW.

“Demokrasi, sekolah, dan lainnya adalah wasilah, sebagai sarana. Dengan menggunakan wasilah, kita bisa membuat kemaslahatan umat,” ujarnya. Dengan menampilkan kemaslahatan maka akan menjauhkan hal-hal yang merugikan.

Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi Inginkan Akses Jalan Antardaerah Papua Barat Terhubung

Calon Presiden petahana Joko Widodo (tengah) menyampaikan orasi pada kampanye terbuka di Aimas Convention Center, Sorong, Papua Barat, Senin (1/4/2019). Jokowi menargetkan kemenangan sebesar 80 persen di Papua Barat pada Pemilu Presiden 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

Sorong (ANTARA) – Calon presiden Joko Widodo mengatakan akan mewujudkan jalan antardaerah di Provinsi Papua Barat terhubung sehingga akan mendorong pertekonomian masyarakat.

“Contohnya kabupaten Fakfak ke kabupaten Kaimana belum ada akses jalan terhubung, dan ini akan saya wujudkan pada 2020 jika dipercayakan masyarakat memimpin kembali,” kata Jokowi di Sorong, Selasa.

Dia mengatakan bahwa ada juga beberapa jalan antarkabupaten di Provinsi Papua Barat yang sudah tersambung tapi belum dilakukan pengaspalan.

Ia berjanji tahun ini akan diaspal jalan yang telah dibangun menghubungkan kabupaten satu dengan kabupaten lain di Papua Barat.

Menurut dia, ada beberapa bandara dan pelabuhan di Provinsi Papua Barat yang perlu diperpanjang dan perlu diperbesar sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Jokowi menyampaikan, persoalan infrastruktur terutama di kampung tidak harus mengandalkan pemerintah pusat tetapi bisa menggunakan dana desa.

“Infrastruktur sangat diperlukan oleh masyarakat Papua Barat karena akan menumbuhkan titik-titik ekonomi baru sehingga nampak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Baca juga: Jokowi Target Menang 80 Persen di Papua Barat

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

MPR ajak masyarakat jaga kondusivitas jelang Pemilu

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono mengajak masyarakat untuk tetap tenang, saling menjaga suasana kondusif dan mempererat persatuan kesatuan sesama bangsa menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April mendatang.

“Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah tidak saling menghasut atau terhasut oleh isu yang dilemparkan pihak lain, apalagi yang isu yang berkonten Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan,” kata Ma’ruf dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakannya saat menyampaikan pidato di hadapan peserta Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, dan Seminar Kebangsaan Mahasiswa Pancasila (Mapancas), di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/4).

Pada kesempatan itu, Ma’ruf mewakili Ketua MPR Zulkifli Hasan dan membuka dengan resmi pelaksanaan Mukernas I Mapancas, yang akan berlangsung di Jakarta pada 1-3 April 2019.

Ma’ruf menilai Pemilu adalah proses demokrasi, panggung mulia milik rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan bangsa Indonesia sudah berpengalaman dalam pelaksanaan pemilu-pemilu dan terbukti sukses.

Karena itu menurut dia, Pemilu 2019 harus berlangsung damai seperti sebelumnya, bahkan harus lebih berkualitas dari sisi proses maupun hasilnya, dan tidak perlu diikuti dengan perpecahan diantara anak bangsa Indonesia sendiri.

“Kepada peserta Mukernas, Ma’ruf meminta mahasiswa Pancasila tidak boleh berhenti dalam mencari dan menggali nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila.

“Bukan untuk sekedar dihafal, tetapi harus dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, organisasi hingga kepada masyarakat yang ada di sekitarnya,” ujarnya.

Dia menilai para mahasiswa dan pemuda harus berani melakukan introspeksi, apakah Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari atau belum.

Ma’ruf berharap Mapancas memberi kontribusi bagi penguatan ideologi Pancasila baik bagi anggotanya, maupun bagi bangsa Indonesia, karena sebagai mahasiswa, Mapancas memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan bagi seluruh masyarakat.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Spanduk sosialisasi pemilu 2019

Warga melintas di samping spanduk sosialisasi Pemilu 2019 di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin (1/4/2019). KPU mensosialisasikan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pras.

Di Kabupaten Kediri-Jatim, Bawaslu sebutkan pelanggaran terbanyak APK

Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, Jatim, Saidatul Umah. (FOTO ANTARA/HO.dok)

Selain pelanggaran pemasangan APK, ada beberapa yang juga melakukan kampanye tanpa izin dari kepolisian. Hal itu dilakukan hampir seluruh partai politik yang berkompetisi dalam Pemilu 2019

Kediri (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mengungkapkan mayoritas partai politik di kabupaten ini melakukan pelanggaran, terutama dari sisi pemasangan alat peraga kampanye (APK).

“Partai politik di Kabupaten Kediri sudah luar biasa kooperatif terkait dengan aturan yang ditetapkan. Namun, masih banyak ditemui partai politik melakukan pelanggaran dari sisi pemasangan APK,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, Saidatul Umah di Kediri, Senin.

Selain pelanggaran pemasangan APK, ada beberapa yang juga melakukan kampanye tanpa izin dari kepolisian. Hal itu dilakukan hampir seluruh partai politik yang berkompetisi dalam Pemilu 2019.

Ia mengemukakan sebenarnya sudah ada aturan terkait dengan larangan memasang AKP, misalnya titik yang tidak boleh adalah di jalan protokol, taman kota, tempat ibadah, fasilitas umum termasuk juga di lembaga pendidikan.

Namun, ia menyebut dari berbagai temuan dugaan pelanggaran itu yang sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kediri ada empat pelanggaran, yakni di Kecamatan Plemahan yang diindikasikan ada politik uang. Dalam prosesnya, ternyata hal itu tidak terbukti.

“Ada lagi yang sifatnya pelanggaran administrasi, seperti di Kecamatan Kayen Kidul, Grogol dan Pagu. Rata-rata kampanye partai politik tidak disertai dengan izin,” kata dia.

Pihaknya juga sudah mengirimkan hasil putusan dari sidang yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kediri. Mayoritas kampanye itu melibatkan calon anggota DPR RI, sehingga bawaslu harus mengirimkan surat ke tim sukses dari partai bersangkutan.

“Rekomendasi kami sampaikan ke partai politik, untuk menaati aturan kampanye bahwa setiap kali ada kegiatan kampanye harus disertai dengan surat dari kepolisian,” katanya menegaskan.

Disinggung terkait dengan penertiban APK, Saidatul Umah mengatakan di Jatim ada kegiatan Jatim tertib APK yang serentak dilakukan setiap dua pekan sekali. Bawaslu sebelumnya mendata titik yang dinilai ada pelanggaran, lalu mengirimkan surat itu ke partai politik. Data tersebut diberikan berdasarkan laporan dari panwas kecamatan.

“H-3 penertiban serentak di Jatim, kami minta agar ditertibkan sendiri oleh partai politik. Ketika tidak (ditertibkan partai) maka ada koordinasi. Kami bersama, misalnya di kabupaten ada dari satpol pp, dinas perhubungan turun. Di jalan protokol dan jalan besar. Untuk masing-masing kecamatan, wilayah teman-teman sesuai dengan jajaran, melakukan hal yang sama,” ujar dia.

Dirinya menyebut, saat ini sudah memasuki penertiban yang ketujuh untuk APK. Nantinya pada 10 April 2019, juga akan dilakukan penertiban secara serentak di Jatim sebelum masa tenang.

“Nanti setelah itu baru di masa tenang steril. Masa tenang itu H-3 pencoblosan. Untuk di tingkat kecamatan APK ditertibkan dibawa ke kantor panwas. Nanti bagi partai politik yang menginginkan APK diambil, boleh, yang penting bawa surat keterangan yang menerangkan pengurus partai politik,” katanya.

Baca juga: Bawaslu ungkap ratusan data pemilih ganda di Kediri

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019

Daerah terisolasi prioritas KPU Pasaman Barat distribusikan logistik

Jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat saat menerima berkas lamaran calon pengawas TPS. (FOTO ANTARA/HO-antarasumbar.com)

Saat ini data daerah yang terisolasidan sulit dijangkau kendaraan sudah kami kantongi. Ini menjadi prioritas nantinya

Simpang Empat, Sumbar (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) memrioritaskan daerah terisolasi dalam pendistribusian logistik Pemilihan Umum nantinya.

“Pasaman Barat saat ini merupakan daerah tertinggal dan masih banyak daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat,” kata Ketua KPU Pasaman Barat, Alharis di Simpang Empat, Senin.

Ia mengatakan untuk kelancaran pencoblosan nantinya maka pendistribusian untuk daerah terisolasi akan menjadi skala prioritas.

“Saat ini data daerah yang terisolasi dan sulit dijangkau kendaraan sudah kami kantongi. Ini menjadi prioritas nantinya,” katanya.

Pihaknya akan mendahulukan daerah terisolasi dalam pendistribusian logistik nantinya. Pendistribusian logistik akan dimulai pada H-4 atau 13 April ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Menurutnya dari data yang ada maka daerah terisolasi yang prioritas di antaranya sejumlah daerah Ranah Batahan, Parit Koto Balingka, Sungai Beremas dan Kinali.
Kemudian sejumlah daerah di Kecamatan Sungai Aur dan Kecamatan Gunung Tuleh.

“Untuk daerah Pulau Panjang Sungai Beremas dan Katiagan akan menggunakan kapal atau boat karena harus menempuh jalur laut. Sedangkan daerah perbukitan di Tombang Talamau dan daerah Paraman Ampalu menggunakan mobil gardan dua atau menggunakan sepeda motor jenis trabas,” katanya.

Terkait armada yang disiapkan, KPU Pasaman Barat akan menyerahkan ke PPK Panitia Pemungutan Suara nantinya, dan yang terpenting sekali pendistribusian harus lancar.
“Tentu dalam pendistribusian logistik akan dikawal oleh pihak keamanan agar dapat berjalan dengan aman dan lancar,” demikian Alharis.

Baca juga: Bawaslu Pasaman Barat tangani tiga dugaan pelanggaran pemilu

Baca juga: KPU Pasaman Barat lantik anggota PPK tambahan

Baca juga: Pemilih pemula Pasaman Barat diperkirakan 6.800 orang

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019

Safari Toleransi PSI Bahas Anak Muda dan Perempuan

Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Dara Nasution (kanan), didampingi Azmi Abubakar (kiri), saat memberikan motivasi kepada kader dan caleg PSI Papua, di Kota Jayapura,, Senin (1/4) (Foto: ANTARA News Papua/Alfian Rumagit)

Jayapura (ANTARA) – Safari toleransi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di salah satu kafe di Kota Jayapura, Papua, Senin, membahas peran anak muda dan perempuan dalam partai politik.

Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Dara Nasution, didampingi Azmi Abubakar berpendapat bahwa anak muda dan kaum perempuan dalam banyak partai di Indonesia dijadikan sebagai pelengkap, dan jika tidak punya kemampuan finansial atau koneksi sulit untuk berkembang.

“Sulit berkembang dan membutuhkan waktu yang lama jika tidak didukung dengan modal memadai serta koneksi dan nepotisme yang kuat dengan petinggi-petinggi partai, bahkan mungkin tidak akan pernah masuk dalam lingkaran pengambil keputusan di dalam partai,” katanya pula.

Namun, ungkap dia, di PSI, anak muda dan kaum perempuan menjadi pusat atau ‘jantung’ partai, sementara di partai lainnya hanya sebagai pengelola, bahkan terkesan jadi pelengkap dari syarat sebuah partai.

“Tapi, di PSI, anak muda dan perempuan benar-benar menjadi jantungnya partai, bahkan di PSI orang biasa, bukan orang terkenal, bukan anak pejabat, tidak punya kekayaan juga bisa menjadi caleg unggulan dan berperan banyak di dalam partai,” katanya pula.

Menurutnya, itu karena PSI ke depan proses rekrutmen caleg dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai juri, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhan partai.

Dara Nasution merupakan salah satu politisi perempuan termuda di Indonesia, usianya masih 23 tahun, menyatakan sangat sulit untuk bersaing jika tidak ada keluarga atau kerabat sebagai petinggi partai untuk eksis dan asah kemampuan meski didukung dengan kompetensi.

Kebanyakan partai mapan, ujar dia, menentukan caleg dengan nuansa KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) atau sistem dinasti, sehingga belakangan membuat persoalan baru.

“PSI hadir untuk memberikan ruang yang luas kepada anak muda dan perempuan agar bisa berkreasi, PSI hadir untuk membongkar semua praktik-praktik politik yang jauh dari kata demokratis, memberantas demokrasi dan nasionalisme gadungan yang sudah dipertontonkan selama ini,” katanya lagi.

Menurut caleg PSI dari Dapil Sumatera Utara nomor urut 01 itu, bentuk keberpihakan PSI menjadikan anak muda khususnya perempuan sebagai motor dan jantung dari partai terlihat nyata.

“Saat ini secara aturan menentukan kuota perempuan 30 persen, tapi di PSI mulai dari pengurus, sampai komposisi caleg, perempuan sebesar 45 persen, jadi bukan pelengkap,” kata Dara Nasution.

Ketua DPD PSI Kota Jayapura Danial mengatakan bahwa sebenarnya hajatan tersebut merupakan milik dari pengurus tingkat provinsi, hanya saja pelaksanaanya di ibu kota provinsi sehingga pihaknya dilimpahkan sebagai penyelenggara.

“Ini sebenarnya untuk penguatan kader dan caleg PSI jelang hari H, dan sebagai partai pendukung Jokowi, kami harus kuatkan barisan untuk meraih kemenangan,” katanya pula.

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

Di Pulau Buru 50 persen surat suara untuk DPRD Maluku rusak

Komisioner KPU Kabupaten Pulau Buru, Provinsi Maluku Divisi Perencanaan dan Data, M. Rifai Mudjid memberikan keterangan tentang surat suara pemilu yang rusak di kabupaten tersebut (FOTO ANTARA/Jimmy Ayal)

Kami telah membuat berita acara tentang kerusakan surat suara pada semua tingkatan untuk dilaporkan ke KPU-RI agar segera dilakukan proses pencetakan ulang

Ambon (ANTARA) – KPU menyatakan sebanyak hampir 50 persen surat suara Pemilu 2019 untuk tingkat DPRD Provinsi Maluku di  Kabupaten Pulau Buru mengalami kerusakan sehingga harus dicetak ulang.

“Surat suara DPRD Provinsi Maluku yang rusak tercatat sebanyak 47.755 lembar dari tota surat suara yang diterima sebanyak 97.726 lembar,” kata Komisioner KPU Pulau Buru, M. Rifai Mudjid, saat, dikonfirmasi ANTARA dari Ambon, Senin.

Mudjid yang juga Ketua Divisi Perencanaan dan Data KPU Pulau Buru, menegaskan kerusakan surat suara tersebut telah dilaporkan ke KPU RI untuk dilakukan proses pencetakan ulang di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Kami telah membuat berita acara tentang kerusakan surat suara pada semua tingkatan untuk dilaporkan ke KPU-RI agar segera dilakukan proses pencetakan ulang,” katanya.

Selain tingkat DPRD provinsi, surat suara untuk DPR-Ri juga banyak yang rusak yakni sebanyak 19.581 lembar, sedangkan surat suara DPD yang rusak sebanyak 544 lembar, surat suara Presiden – Wakil Presiden 147 lembar dan untuk DPRD Kabupaten Buru yang rusak 394 lembar.

Dia mengaku surat suara yang dinyatakan rusak atau cacat berdasarkan hasil kesepakatan dengan Bawaslu setempat umumnya dikarenakan sisa tinta yang tertempel pada surat suara.

“Kemungkinan saat pencetakan surat suaranya belum benar-benar kering, sudah disusun atau ditumpuk untuk proses pengepakan dan pengiriman, sehingga kebanyakan bagian belakang surat suaranya ada bekas tinta yang menempel,” katanya.

Karena itu, pihaknya telah memberitahukan KPU RI untuk memmerhatikan masalah tersebut agar dalam proses pencetakan ulang, tidak terjadi hal seperti itu.

“Apalagi jadwal waktu pemilu semakin dekat, sehingga KPU-Ri harus mengingatkan perusahaan yang menangani pencetakan surat suara untuk memperhatikan hal-hal seperti ini, sehingga tidak mengiulangi kesalahan yang sama,” katanya.

Dia berharap proses pencetakan surat suara tambahan dapat segera dilakukan pihak percetakan di Makassar dan dikirimkan ke Namlea, Ibu Kota Kabupaten Buru, untuk selanjutnya disortir dan dilipat sebelum jadwal waktu distribusi yang hanya seminggu jelang hari pemilihan 17 April mendatang.

Menyangkut pemusnahan surat suara yang rusak, dia menandaskan, telah dibuatkan berita acara untuk diserahkan ke KPU-RI untuk disetujui, di samping waktnya dikoordinasikan dengan Bawaslu setempat.

Proses pemusnahan selain dilakukan KPU dan Bawaslu Buru, juga akan disaksikan pihak kepolisian, kejaksaan serta Pemkab Pulau Buru, demikian M. Rifai Mudjid.

Baca juga: KPU Maluku kembalikan sisa anggaran Rp33,43 miliar

Baca juga: Bawaslu Maluku libatkan mahasiswa KKN pengawas partisipatif

Baca juga: KPU Maluku Barat Daya rekrut relawan demokrasi

Pewarta:
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi Target Menang 80 Persen di Papua Barat

Calon Presiden petahana Joko Widodo usai kampanye di Gedung Aimas Convention Centre, Sorong, Papua Barat, Senin (1/4) malam. (Foto: ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Sorong (ANTARA) – Calon Presiden petahana Joko Widodo menargetkan dapat menang hingga 80 persen di Provinsi Papua Barat.

“Minimal 80 persen di sin. Setuju? Nanti tanggal 17 April sore saya telepon, saya telepon ke Papua Barat, ‘Pak dapat berapa persen?’ Setuju ndak?” kata Joko Widodo, dalam kampanye di Gedung Aimas Convention Centre, Sorong, Papua Barat, Senin malam.

Jokowi melakukan kampanye dihadiri ribuan pendukungnya yang sudah menyambut sejak dari Bandara Domine Eduard Osok mulai pukul 21.45 WIT, sehingga baru tiba di lokasi kampanye sekitar pukul 23.00 WIT.

Pada Pilpres 2014 lalu, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menang di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat dengan memperoleh suara total sebanyak 360.379 atau 67,63 persen, sedangkan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa memperoleh 172.528 atau 32.37 persen.

“Saya meyakini kalau di jalan masyarakat seperti tadi yang saya lihat, 80 persen itu merupakan minimal yang mudah sekali. Feeling politik saya mengatakan itu minimal 80 persen itu minimal loh, di sini pak bupati, wali kota, setuju? setuju?” ujar Jokowi lagi.

Jokowi mengaku diberhentikan massa sepanjang perjalanan dari Bandara Domini Eduar Osok hingga lokasi kampanye sebanyak enam kali. Ia pun bersalaman dan membagikan kaus kepada para pendukungnya di jalan itu.

Sedangkan untuk keseluruhan Papua yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat, Jokowi juga menargetkan angka kemenangan yang sama.

“Semua di Papua minimal 80 persen karena kita melihat antusiasme masyarakat, kita dari ‘feeling’ saja, kalkulasi dari ‘feeling’,” kata Jokowi lagi.

Bila Papua Barat dapat mencapai target kemenangan 80 persen, ia berjanji akan kembali lagi ke wilayah tersebut.

“Yang penting nanti 17 April sore saya telepon ‘pak dapat berapa pak?’ Kalau nanti dapat 80 persen lebih saya mau terbang ke Papua Barat. Ya, saya ini selama 4,5 tahun ini sudah 11 kali terbang ke Tanah Papua, Provinsi lain itu paling 3-4 kali. Cuma di sini Papua maupun Papua Barat sudah 11 kali,” ujarJokowi yang disambut teriakan massa.

Ia mengaku sering datang ke Papua karena ingin tahu masalah sesungguhnya di Tanah Papua tersebut.

“Jangan ngomong ke yang lain, karena ada yang baru 2 kali, baru 3 kali, jangan ngomong ke yang lain. Karena saya ingin tahu betul masalah yang ada di lapangan. Saya menanyakan ke bupati, wali kota, saya selalu menanyakan apa saja untuk Papua Barat ini,” kata Jokowi pula.

Tidak lupa ia mengajak rakyat Papua Barat untuk memenuhi tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April 2019 dengan mengenakan baju putih.

“Nanti 17 April ajak saudara-saudara kita, tetangga kita untuk berbondong-bondong datang ke TPS. Ajakan saya ke TPS pakai baju putih, karena yang mau dicoblos nanti bajunya? Putih. Sudah tahu semua,” kata Jokowi.

Kampanye itu juga dihadiri oleh Iriana Joko Widodo, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir, Anggota Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma’ruf, Pramono Anung, Basuki Hadimuljono, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan serta para petinggi partai politik pendukung lainnya.

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

Kampanye Ma’ruf Amin diadang massa

Sejumlah warga meneriakkan dukungan terhadap Prabowo Subianto kepada rombongan Cawapres KH Ma’ruf Amin di Pamekasan, Jawa Timur, Senin (1/4/2019). Awak media disarankan untuk tetap berada di mobil untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. (ANTARA News/ Anom Prihantoro)

Surabaya (ANTARA) – Kampanye Calon Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin di Pulau Madura diadang massa yang mengatasnamakan pendukung Prabowo Subianto saat rombongan melewati kawasan Pamekasan.

Berdasarkan pengamatan Antara di Pamekasan, Senin, massa meneriakkan dukungan terhadap capres nomer urut 02 sembari meneriakkan pilihan yang berbeda dengan kubu pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Kejadian itu terjadi jelang shalat Maghrib waktu setempat. Warga yang melakukan pengadangan itu juga membawa atribut capres 02 dan menunjukkan jemari dua identitas kelompok tersebut. Pengadangan itu terjadi saat rombongan Ma’ruf hendak menghadiri ziarah dan haul makam Kiai Suhro di Pamekasan.

Peristiwa tersebut memicu kemacetan dan polisi melakukan penanganan mengurai kemacetan. Meski terdapat pengadangan, tidak terjadi kerusuhan, hanya memicu kepadatan lalu lintas.

Aparat keamanan menjaga titik-titik strategis menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, beberapa warga yang cenderung netral berusaha membukakan jalan bagi rombongan kampanye Ma’ruf Amin.

Kendati demikian, kampanye Ma’ruf tetap bisa melewati kawasan Pamekasan setelah tokoh Nahdlatul Ulama itu melakukan kampanye ke ujung timur Pulau Madura di Sumenep.

Saat ini, Ma’ruf dan rombongan sudah berada di Surabaya untuk transit sebelum pada Selasa (2/4) melanjutkan kampanye terbuka ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pewarta:
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi tegaskan TNI-Polri adalah politik harus jaga netralitas

Calon Presiden RI Joko Widodo dicegat massa pendukung di Gedung Aimas Convention Centre, Sorong, Papua Barat, Senin (1-4-2019) malam. (Foto: Desca Lidya Natalia)

Sorong (ANTARA) – Calon Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa aparat TNI maupun Polri harus dapat menjaga netralitas dalam momen kampanye maupun Pemilihan Umum Presiden 2019.

“Politik TNI dan Polri itu politik negara jadi harus bisa menjaga netralitas, sudah jelas sekali. Saya pikir tidak perlu diulang-ulang,” kata Joko Widodo seusai menghadiri kampanye di Gedung Aimas Convention Centre, Sorong, Papua Barat, Senin malam.

Jokowi menyampaikan hal tersebut menyusul pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi Ajun Komisaris Sulman Azis yang mengatakan dirinya mendapat arahan oleh Kapolres Kabupaten Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna untuk menggalang dukungan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

“Bukan sekali dua kali saya sampaikan di rapim (rapat pimpinan) TNI/Polri, di rapat-rapat TNI, rapat-rapat polisi, saya sampaikan,” tambah Jokowi.

Sulman menuding Budi telah memerintahkan 22 kapolsek di Garut menggiring masyarakat untuk memilih Jokowi pada pemilu presiden. Perintah itu, menurut Sulman, diiringi ancaman kapolsek akan dimutasi bila Jokowi kalah di wilayahnya.

Sulman mengatakan bahwa Kapolres Garut juga memerintahkan pendataan terhadap masyarakat yang memilih Jokowi dan Prabowo. Menurut dia, perintah kedua itu harus disampaikan melalui pesan WhatsApp. Sementara itu, perintah untuk memenangkan Jokowi disampaikan Budi dalam forum yang dihelat di Polres Garut pada bulan Februari 2019.

Namun, pada hari Senin, Budi sudah mendatangi Propam Polda Jawa Barat untuk melakukan klarifikasi.

Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Trunoyodo Wisnu Andiko menyebut Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguno meminta seluruh kapolsek jajarannya untuk melakukan pemetaan yang merupakan dasar dari intelijen.

Budi disebut meminta para kapolsek untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh partai politik, para caleg agar Pemilu 2019 berjalan dengan aman, damai, dan sejuk, apalagi karena jumlah anggota Polri tidak sebanding dengan jumlah masyarakat.

Joko Widodo melakukan kampanye dengan dihadiri ribuan orang pendukungnya yang sudah menyambut sejak dari Bandara Domine Eduard Osok mulai pukul 21.45 WIT. Capres nomor urut 01 ini baru tiba di lokasi kampanye sekitar pukul 23.00 WIT.

Kampanye itu juga dihadiri oleh Iriana Joko Widodo, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir, anggota Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma’ruf, Pramono Anung, Basuki Hadimuljono, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, serta para petinggi partai politik pendukung lainnya.***2***

Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi: jangan takut-takuti rakyat dalam pesta demokrasi

Sorong (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo meminta tidak ada pihak yang menakut-nakuti rakyat dalam pesta demokrasi.

“Jangan menekan dengan menakut-nakuti rakyat, menakut-nakuti pemerintah, semua ada mekanismenya,” kata Joko Widodo seusai menghadiri kampanye di gedung Aimas Convention Centre, Sorong, Papua Barat, Senin malam.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengatakan Apel Siaga Umat 313 pada Minggu (31/3) untuk mencegah kecurangan pemilu.

Ia bahkan mengancam akan menggerakkan massa bila terjadi kecurangan.

Amien Rais sendiri menjabat Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

“Semua ada undang-undangnya, ada aturan hukumnya, kalau dianggap atau mendengar ada kecurangan, silakan laporkan ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Pemilunya saja belum, kok sudah teriak seperti itu,” tambah Jokowi.

Kalau ada kecurangan silakan laporkan ke Bawaslu, kalau ada unsur pidana laporkan ke polisi, mekanismenya kan begitu, ini demokrasi, harusnya senang, gembira, jangan menakut-nakuti orang yang sedang gembira, kata Jokowi.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kampanye Jokowi di Sorong

Calon Presiden petahana Joko Widodo (tengah) menyampaikan orasi pada kampanye terbuka di Aimas Convention Center, Sorong, Papua Barat, Senin (1/4/2019). Jokowi menargetkan kemenangan sebesar 80 persen di Papua Barat pada Pemilu Presiden 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

Jokowi enam kali dihentikan di jalanan Sorong

Calon Presiden RI Joko Widodo dicegat massa pendukung dalam perjalanan ke Gedung Aimas Convention Centre, Sorong, Papua Barat, Senin (1-4-2019) malam. (Foto: Agus Suparto)

Sorong (ANTARA) – Calon Presiden RI Joko Widodo mengaku diberhentikan sebanyak enam kali di jalanan Kota Sorong, Papua Barat.

“Saya tadi pukul 19.00 WIT itu masih di Jayapura, kemudian terbang ke sini, sampai di sini sebetulnya pukul 21.30 WIT. Akan tetapi, dari airport sampai ke gedung ini saya dicegat masyarakat sampai 6 kali,” kata Joko Widodo dalam kampanye di Gedung Aimas Convention Centre, Sorong, Papua Barat, Senin malam.

Massa memang sudah menyemut di sepanjang jalan bandara Domine Eduard Osok hingga lokasi rapat umum di Aimas Convention Centre yang berjarak 16 kilometer.

Warga yang membawa dan mengenakan beragam atribut kampanye menaiki mobil bak terbuka, motor, hingga berjalan kaki sambil berteriak “Jokowi, Jokowi”. Sejumlah warga bahkan kehilangan alas kakinya karena berdesakan ingin bersalaman dengan capres nomor urut 01 itu.

“Sehingga mobil harus berhenti, kemudian menyalami rakyat yang ada di jalan. Coba cari di negara mana presiden baru lewat dicegat?” tanya Jokowi kepada ribuan massa pendukungnya di dalam gedung tersebut.

Massa lalu serempak meneriakkan “Jokowi, Jokowi, Jokowi” sesaat setelah Jokowi melempar pertanyaan itu.

“Tidak ada di negara mana pun presiden dicegat itu tidak ada. Presiden lewat itu dicegat 6 kali, jalan dicegat lagi jalan dicegat lagi,” ungkap Jokowi.

Total untuk menempuh perjalanan dari bandara ke lokasi bandara setidaknya dibutuhkan sekitar 1 jam 20 menit sehingga Jokowi baru tiba di lokasi acara pada sekitar pukul 23.00 WIT

“Saya di sini enak-enak saja saya salami. Eh, di depannya dicegat lagi, coba tunjukkan di negara mana presidennya lewat dicegat? Enggak ada,” tambah Jokowi.

Jokowi pun mengaku awalnya berpikir bahwa warga yang menantinya di lokasi kampanye hanya sedikit karena malam sudah larut.

“Malam hari ini saya sangat berbahagia sekali. Saya pikir ini pukul 23.00 WIB ini sudah pulang semua, saya pikir sudah pulang dan tidur semua. Akan tetapi, saya sangat mengapresiasi bapak, ibu, saudara sekalian masih berada di ruangan ini,” kata Jokowi.

Jokowi mengakui bahwa jadwal kampanyenya memang sangat padat.

“Saya dari subuh jam 5 tadi berangkat, besok pagi subuh sudah ke Sumsel (Sumatera Selatan), ke Palembang, tapi saya sekali lagi tidak pernah merasa capai karena ini untuk negara, untuk rakyat semuanya,” tambah Jokowi.

Jokowi bahkan bergurau mengenai bentuk tubuhnya yang memang kurus.

“Bapak ibu lihat, saya makin kurus atau makin gemuk? Kalau saya kelihatan gemuk coba lihat itu bajunya saja. He-he-he…. Kalau ingin gemuk bajunya saya gedein dikit. Saya menghargai saya sangat menghormati bapak ibu sekalian yang sudah menunggu hingga pukul 23.00 WIB lebih di tempat yang berbahagia ini,” ungkap Jokowi.

Kampanye itu juga dihadiri oleh Iriana Joko Widodo, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir, anggota Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma’ruf, Pramono Anung, Basuki Hadimuljono, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, serta para petinggi partai politik pendukung lainnya.***2***

Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi janjikan seluruh Papua Barat tersambung pada 2020

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo berbicara dalam kampanye terbuka di Gedung Aimas Convention Centre, Sorong, Papua Barat, Senin (1-4-2019) malam. (Foto: Desca Lidya Natalia)

Sorong (ANTARA) – Calon Presiden RI Joko Widodo menjanjikan wilayah Papua Barat akan tersambung seluruhnya pada 2020.

“Memang kita harus menyadari bahwa hubungan antara kabupaten/kota di seluruh Provinsi Papua Barat ini ada yang belum sambung. Ada Fakfak ke Kaimana belum sambung, ya, Pak Bupati? Saya berjanji 2020 itu sudah sambung,” kata Joko Widodo dalam kampanye di Gedung Aimas Convention Centre, Sorong, Papua Barat, Senin malam.

Joko Widodo (Jokowi) melakukan kampanye dengan dihadiri ribuan orang pendukungnya yang sudah menyambut sejak dari bandara Domine Eduard Osok mulai pukul 21.45 WIT sehingga baru tiba di lokasi kampanye sekitar pukul 23.00 WIT.

“Selalu setiap saya ke Papua Barat, khususnya ke Sorong, saya tidak tahu, ya, kok hati saya kok senang begitu, loh, betul ini betul, bener, betul,” tambah Jokowi yang lalu mendapat sambutan teriakan dari warga.

Jokowi mengakui ada sejumlah infrastruktur di Papua Barat yang masih perlu diperbaiki, termasuk bandara dan pelabuhan.

“Ada juga beberapa airport dan pelabuhan yang tadi Pak Gubernur bisikkan kepada saya ‘Pak ini perlu diperpanjang run way-nya, Pak ini pelabuhan perlu diperbesar’, nanti saya minta tim cek di lapangan agar secepatnya dipenuhi,” ungkap Jokowi.

Selanjutnya, sejumlah jalanan anta kota antar provinsi yang belum tersambung juga dijanjikan akan diaspal.

“Saya pastikan tahun ini akan mulai diaspal. Jadi, yang namanya infrastruktur ini untuk tanah Papua, untuk provinsi Papua Barat sangat diperlukan sekali karena infrastruktur baik jalan, airport, pelabuhan itu akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, setuju enggak?” ungkap Jokowi.

Selain proyek infrakstruktur besar, warga Papua Barat, menurut Jokowi, juga membutuhkan infrastruktur kecil.

“Jadi, saya inginkan infrastruktur itu juga tidak hanya yang gede-gede. Akan tetapi, dengan ada dana desa, saya harapkan juga yang lebih baik. Dana desa itu memang harus dilanjutkan karena desa kita memerlukan infrastruktur meski jalan kecil jalan ke sawah itu juga diperlukan. Jadi, yang saya pikirkan bukan hanya infrastruktur besar, melainkan yang kecil,” jelas Jokowi.

Ia mengaku akan mengundang para bupati dan wali kota se-Papua Barat untuk berbicara mengenai apa yang dibutuhkan agar kabupaten dan kota di provinsi ini dapat lebih maju dan lebih baik.

“Saya melihat Kota Sorong ini sangat maju sekali. Oleh sebab itu, saya berterima kasih kepada Pak Wali Kota, Gubernur, dan Bupati yang telah bersama-sama memajukan Provinsi Papua Barat ini,” ucap Jokowi.

Kampanye itu juga dihadiri oleh Iriana Joko Widodo, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir, anggota Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma’ruf, Pramono Anung, Basuki Hadimuljono, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, serta para petinggi partai politik pendukung lainnya.***2***

Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019

AHY ungkap Kondisi Ani Yudhoyono stabil

Mudah-mudahan semakin baik, saya mohon doanya juga dari teman-teman sekalian, dari masyarakat karena saya dan keluarga tentunya berharap Ibu Ani bisa segera kembali sembuh, pulih, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala.

Semarang (ANTARA) – Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan ibunya Ani Yudhoyono yang saat ini sedang menjalani perawatan intensif di “National University Hospital Singapura”, dalam kondisi stabil.

“Tadi pagi saya sempat berkomunikasi, saya berusaha untuk berkirim pesan dan mendapatkan kabar langsung dari Singapura. Alhamdulillah secara umum stabil, walaupun tentu masih dirawat secara intensif,” kata putra sulung SBY-Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di sela melakukan kunjungan ke Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin malam.

AHY menyebutkan ibundanya masih dalam siklus kedua pengobatan terhadap penyakit kanker darah.

Menurut AHY, ada sekian jenis pengobatan dan perawatan untuk proses penyembuhan ibunya, namun yang tentu harus terus diyakinkan bahwa ibundanya dalam kondisi baik.

“Yang lebih penting lagi adalah ‘fighting spirit’-nya sehingga bisa memiliki ketabahan dan kekuatan untuk mengalahkan kanker darah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, AHY sempat memohon kepada para awak media yang mewawancarainya untuk ikut mendoakan ibundanya.

“Mudah-mudahan semakin baik, saya mohon doanya juga dari teman-teman sekalian, dari masyarakat karena saya dan keluarga tentunya berharap Ibu Ani bisa segera kembali sembuh, pulih, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala,” katanya.

 Kristini Herawati atau yang akrab disapa Ani Yudhoyono dirawat di National University Hospital Singapura sejak 2 Februari 2019 atas rekomendasi tim dokter kepresidenan Indonesia.

Ani Yudhoyono didiagnosis dokter menderita penyakit kanker darah. (*)

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU sebut perantau bisa nyoblos bila penuhi putusan MK

Komisioner KPU, Viryan Azis saat memberikan keterangan pers. (Antara Foto: Syaiful Hakim)

Ya boleh, kan kemarin syaratnya pindah memilih sampai dengan H-30 untuk yang pindah domisili. Kurang dari H-30 sudah tidak bisa

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan, para perantau yang memiliki KTP elektronik bisa mencoblos di tempat perantauannya bila mengurus surat pindah memilih sesuai UU Pemilu Nomor 7/2017 pasal 210 Ayat 1.

“Ya boleh, kan kemarin syaratnya pindah memilih sampai dengan H-30 untuk yang pindah domisili. Kurang dari H-30 sudah tidak bisa‎,” kata Komisioner KPU, Viryan Aziz di Kantor KPU, Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, batas maksimal pemilih berpindah TPS adalah 30 hari sebelum pemilihan berlangsung.

MK memutuskan batas waktu pindah pemilih sampai dengan H-7 atau 10 April. Namun itu hanya diperuntukkan bagi warga yang sakit di rumah sakit, tertimpa bencana alam, tahanan di lapas atau rutan dan menjalankan tugas ketika hari pemungutan suara.

“Sesuai dengan putusan MK, paling lambat H-7 pencoblosan pemilu, atau sampai dengan 10 April. Kecuali kalau ada orang sakit, korban bencana alam, tahanan di lapas atau rutan, menjalankan tugas pada saat pemungutan suara,” jelas Viryan.

Mengenai salah satu ketua RT di Jakarta yang melarang para perantau untuk pindah pemilih, Viryan menjelaskan, karena si perantau tersebut sudah lewat dari H-30 yang ditetapkan.

Atau, lanjut dia, perantau itu bukan pemilih yang‎ memiliki kriteria, sedang sakit di rumah sakit, tertimpa bencana alam, tahanan di lapas atau rutan dan menjalankan tugas ketika hari pemungutan suara.

“Ya, karena sudah melewati dari H-30. Yang diperpanjang sampai dengan 10 April sesuai dengan putusan MK untuk keadaan tertentu,” ucapnya.

Oleh sebab itu, tambah Viryan, apabila ada masyarakat yang ingin melakukan pindah memilih, maka sudah tidak bisa. Perantau bisa memilih apabila memenuhi syarat warga yang sakit di rumah sakit, tertimpa bencana alam, tahanan di lapas atau rutan dan menjalankan tugas ketika hari pemungutan suara.

“Tidak bisa, kecuali orang yang sedang menjalankan tugas, dan yang sesuai KPU,” tuturnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan uji materi sebagian terkait sejumlah pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MK membolehkan masyarakat kembali mengurus pindah memilih hingga H-7 sebelum hari pencoblosan serta membolehkan penggunaan surat keterangan (suket) jika belum memiliki KTP elektronik.

Baca juga: KPU Kota Malang buka pendataan pindah memilih tahap kedua
Baca juga: KPU catat 1.179 pemilih keluar dari Padang

 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Adhyaksa minta KPU hapus 17,5 juta data invalid

Ketua Kwartir Gerakan Nasional Pramuka Adhyaksa Dault saat berkunjung ke redaksi LKBN Antara, Jakarta, Rabu (19/7/2017). (ANTARA/Anom Prihantoro)

Jakarta (ANTARA) – Politisi Partai Gerindra Adhyaksa Dault meminta KPU RI menghapus 17,5 juta data pemilih yang diduga invalid agar tidak terjadi kecurangan dalam Pemilu 2019.

“Kami desak KPU untuk hapuskan data itu karena data ganda,” kata Adhyaksa dalam acara “Sarasehan Akal Sehat” di GOR Bulungan, Jakarta, Senin.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sudah melaporkan 17,5 juta suara yang diduga invalid tersebut kepada KPU RI.

Adhyaksa menjelaskan dalam 17,5 juta itu banyak kejanggalan karena dalam satu Kartu Keluarga (KK) ditemukan nama orang tidak wajar jumlahnya.

Menurut dia, kalau 17,5 juta itu tidak dihapuskan maka pihaknya akan mengambil sikap yaitu protes kepada penyelenggara Pemilu.

“Kami akan ambil sikap protes karena ada wasit yang ikut bermain. Harus jaga netralitas ke depan,” ujarnya.

Selain itu dia juga menyoroti sistem Teknologi Informasi (IT) di KPU yang kurang dalam pengamanannya sehingga wajar apabila Amien Rais meminta adanya digital forensik IT KPU.

Dia juga mengajak seluruh pendukung Prabowo-Sandi menjaga TPS, formulir C1 dan C7 karena kalau tidak maka dikhawatirkan suara akan hilang.

“Brazil pada empat bulan lalu melaksanakan Pilpres menggunakan sistem sendiri, kita tidak ada itu,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen mengatakan masih tingginya angka masyarakat yang belum menentukan pilihannya berdasarkan hasil survei karena mereka masih takut untuk memilih.

Dia menilai masyarakat yang takut mengatakan pilihannya tersebut merupakan pemilih Prabowo-Sandi sehingga di atas kertas kandidat nomor urut 02 itu sudah menang.

“Ketika masyarakat takut katakan pilihannya maka ‘undicided voters’ karena mereka takut katakan pilihannya dan kami semakin yakin bahwa kita sudah menang. Ini harus dijaga dan dirawat,” katanya.

Ferdinand mengajak kepada para pendukung Prabowo-Sandi untuk menjadi juru bicara di masyarakat dan menyampaikan visi-misi dan program Prabowo-Sandi ketika memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Baca juga: Bawaslu sebut KPU tak maksimal lakukan coklit data pemilih
Baca juga: Pengamat: Data pemilih pangkal permasalahan pemilu

 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Misbakhun pertanyakan konsep Prabowo tingkatkan pelayanan publik

Jakarta (ANTARA) – Influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Mukhamad Misbakhun, mempertanyakan konsep capres 02 Prabowo Subianto dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pak Prabowo masih kurang melek teknologi alias kudet (kurang update), sehingga tidak memiliki gagasan pelayanan publik melalui e-government. Padahal, saat ini teknologi informasi berkembang pesat,” kata Mukhammad Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin, menanggapi debat capres keempat.

Menurut Misbakhun, banyak negara saat ini telah menerapkan pelayanan publik dengan berbasis pada e-government. Prinsipnya, kata dia, adalah tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan “good governance”. “Namun, Pak Prabowo masih menawarkan pelayanan publik dengan teknologi lama,” katanya.

Mantan pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan itu juga membandingkan visi Prabowo dengan Joko Widodo yang menawarkan konsep “dilan” yakni istilah dari publik yang berbasis e-government, atau digital dan melayani.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menuturkan, di era Presiden Joko Widodo, pemerintah meluncurkan pelayanan “online single submission” (OSS) atau sistem perizinan terpadu yang dapat dimanfaatkan, baik oleh investor kelas kakap, perusahaan kelas menengah, maupun perorangan untuk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah).

Misbakhun menambahkan, pada pemerintahan Presiden Jokowi juga terus mendorong penerapan e-budgeting, e-katalog, dan e-procurement. “Inilah perwujudan ‘dilan’ dalam pelayanan publik yang selama pemerintahan Presiden Jokowi sudah dirintis dan berjalan,” tutur Misbakhun.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, kini proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) pun dilakukan melalui online. Badan Kepegawaian Negara (BKN), kata dia, kini menerapkan Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) yang menutup celah penyimpangan dalam rekrutmen calon amtenar.

“Ini semua dilakukan guna meningkatkan kualitas ASN, meningkatkan kualitas birokrat, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa untuk bisa menjadi abdi negara, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki berdasarkan hasil tes, minat, dan bakat,” tuturnya.

Misbakhun juga melihat beberapa daerah sudah menerapkan e-budgeting secara baik, dan bahkan penarapan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan publik sudah menjangkau desa. Misalnya, aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0.

Caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II ini meyakini, digitalisasi layanan pemerintahan juga akan mencegah praktik korupsi. “Dengan teknologi informasi maka pertemuan tatap muka yang membuka celah transaksi korupsi bisa diminimalkan,” katanya.

(T.R024)

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pancasila harus menjadi kebiasaan bagi warga Indonesia

Pancasila tidak akan ada artinya bila keadilan tidak diwujudkan

Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila RI, RM Benny Susetyo berpandangan Pancasila harus menjadi kebiasaan (habit) bagi warga Indonesia

“Pancasila itu bukan doktrin tetapi habit atau kebiasaan bagi warga Indonesia,” kata Benny di Jakarta, Kamis, dalam diskusi yang diselenggarakan CSIS, Senin.

Menurut dia, dulu Pancasila kerap digunakan sebagai doktrin yakni dengan dihafal dan menjadi slogan, namun sekarang ini sudah menyentuh kehidupan manusia.

Benny juga mengatakan, semakin orang belajar Pancasila, maka orang tersebut akan semakin menjiwai nilai-nilai kemanusiaan.

Pancasila diaplikasikan dalam kebijakan publik, misalnya sila persatuan dan sila keadilan sosial, pembangunan infrastruktur di luar Jawa merupakan perwujudan dari sila ketiga dan keempat.

Hal yang tidak kalah penting, jelas Benny melalui pendidikan nilai.

“Pendidikan bukanlah doktrinasi, baik itu pendidikan nilai, keluarga, dasar, maupun pendidikan menengah,” kata Benny

Menurut Benny pendidikan nilai adalah menanamkan nilai-nilai lewat kebiasaan-kebiasaan keteladanan, kejujuran, integritas itu ditanamkan dalam pendidikan nilai sejak dasar.

Menurutnya pendidikan nilai itu menyangkut religiusitas.

“Religiusitas adalah orang yang percaya pada Tuhan yang Maha Esa, orang yang tidak menginjak-injak martabat kemanusiaan, orang yang mau menghargai perbedaan-perbedaan,” ujar Benny.

Benny juga mengutip kata-kata dari Prof. Dr. Diah Karya, “Pancasila tidak akan ada artinya bila keadilan tidak diwujudkan.”

Baca juga: Komnas HAM soroti Pancasila tidak dibahas sebagai pemersatu
Baca juga: Jimly minta mantan anggota HTI dirangkul kembali ke Pancasila

Pewarta: Agus Saeful Iman dan Ganet Dirgantara
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komnas HAM soroti Pancasila tidak dibahas sebagai pemersatu

Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti Pancasila tidak dibahas sebagai pemersatu bangsa oleh kedua capres dalam debat keempat pada Sabtu (30/3) dengan tema ideologi, pemerintahan, keamanan dan hubungan internasional.

“Kami sebenarnya sangat berharap mereka kalau bicara Pancasila ini menjadi elemen ideologi pemersatu, lantas bagaimana keberagaman atau pluralisme itu mereka jaga,” ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin.

Ahmad Taufan Damanik berharap capres membahas Pancasila menjadi ideologi pemersatu agar masyarakat Indonesia yang memiliki etnis dan agama beragam memahami persatuan harus dijaga.

Selain itu, Komnas HAM pun menyayangkan capres tidak menyinggung soal prinsip HAM yang akan dijalankan dalam pemerintahan yang kuat dan efektif, seperti yang disampaikan dalam debat.

“Padahal kemarin kami ingin lihat karena di seluruh dunia kalau orang bicara negara demokrasi, maka salah satu alat ukurnya adalah apakah negara itu menjalankan prinsip HAM,” ucap Taufan Damanik.

Meski pemerintahan kuat, tetapi justru menindas rakyat, prinsip dasar dari demokrasi disebutnya justru hilang karena sistem demokrasi suatu negara dikatakan kuat saat semua rakyat terlindungi hak-haknya.

Masing-masing capres, ucap dia, memiliki gagasan yang enggan dikomentarinya karena semua kembali kepada publik yang menilai.

Berkaitan dengan ideologi, capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto sepakat mempertahankan ideologi Pancasila serta memandang perlunya menanamkan nilai Pancasila dalam sistem pendidikan.

Sementara berkaitan tema pemerintahan, Jokowi menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi dalam menunjang pemerintahan, sementara Prabowo juga menyebut teknologi informasi penting disertai transparansi.

Baca juga: Komnas HAM nilai debat cawapres masih Jakarta sentris
Baca juga: Komnas HAM: debat tidak menyentuh persoalan substansial

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Demokrat: kandidat menteri dibicarakan SBY-Prabowo

Jakarta (ANTARA) – Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menegaskan bahwa pembicaraan kandidat menteri hanya dibicarakan antara calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Pada saat sebelum pendaftaran Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, ada kesepakatan antara Prabowo dan SBY, itu domain mereka berdua,” kata Ferdinand dalam acara Sarasehan Akal Sehat, di GOR Bulungan, Jakarta, Senin.

Ferdinand menjelaskan jumlah menteri untuk Partai Demokrat sudah ada pembicaraan antara SBY dan Prabowo sehingga tidak ada  yang tahu termasuk Hashim Djojohadikusumo.

Dia mengatakan pernyataan Hashim yang menyebutkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjadi menteri karena pertanyaan media apakah Komandan Kogasma itu berpotensi menjadi menteri pertahanan.

“Jadi apa yang disampaikan Hashim kita anggap sebagai bunga demokrasi saja, yang jelas Prabowo dan SBY sudah punya komitmen tersendiri terkait dengan kuota menteri apabila Prabowo nanti menang nanti,” ujarnya.

Ferdinand mengatakan yang tahu daftar menteri untuk Demokrat hanya SBY dan Prabowo sehingga para kader partai itu tidak tahu-menahu.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa sudah ada pembicaraan antara Prabowo dengan partai politik pendukung Prabowo-Sandi terkait jabatan menteri.

Dalam perbincangan itu, menurut dia , ada dua partai yang sudah pasti mendapat jatah yaitu PAN sebanyak tujuh menteri dan PKS sebanyak enam kursi menteri.

Sementara itu, terkait posisi AHY, masih definitif karena salah satu yang dipertimbangkan.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi tiba di Sorong

Capres petahana Joko Widodo disambut warga saat tiba di Bandara Domine Eduard Osok, Sorong, Papua Barat, Senin (1/4/2019). Jokowi tiba di Sorong untuk melakukan serangkaian kegiatan antara lain kampanye terbuka. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. ​​​​​​ ​​

AKP Sulman mengaku emosi saat menuduh Polri tidak netral

AKP Sulman Aziz (kiri) dan Kabidhumas Polda Jabar, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat konfrensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (1/4/2019). (Dok Bagus Ahmad Rizaldi)

Bandung (ANTARA) – Mantan Kapolsek Pasir Wangi, Kabupaten Garut, AKP Sulman Ajiz kembali memberikan pernyataan terkait dugaan Polri yang tidak netral dalam Pemilu 2019.

Sikapnya berubah dengan menyatakan bahwa pernyataannya itu dilatarbelakangi emosi serta permasalahan pribadinya dengan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna.

“Kemarin saya telah melaksanakan preskon di Lokataru, disiapkan Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan kesalahan. Saya menyatakan bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019 ini,” kata Sulman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin.

Sulman menjelaskan sedang emosi saat menyampaikan mengenai netralitas Polri yang bermasalah. Lantaran ia tidak terima dipindah tugas ke Mapolda Jabar sebagai Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.

Menurutnya, kebijakan mutasi tersebut dilandasi karena ia kedapatan berfoto bersama salah satu tokoh yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabow-Sandiaga Uno.

“Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya pada saat itu emosi. Saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai Kapolsek, dikarenakan saya telah bertoto dengan seorang tokoh agama yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandi di Kecamatan Pasirwangi,” katanya.

Perbedaan sikap dan pernyataannya pun ditunjukkan saat ia menjelaskan bahwa pengumpulan Kapolsek di Wilayah Hukum Polres Garut bukan untuk kepentingan mobilisasi mengarahkan dukungan.

Namun, agenda perkumpulan tersebut untuk melakukan pemetaan atau pendataan kekuatan untuk antisipasi keamanan.

Sementara itu, saat ia menggelar konferensi pers dengan Lokataru bersama Aris Azhar di Jakarta pada Minggu (31/3), ia mengaku beberapa kali dipanggil Kapolres Garut untuk melakukan pendataan para pendukung masing-masing calon.

Dia diperintahkan melakukan penggalangan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf. Bahkan, dia mengklaim diancam bakal dimutasi jika paslon 01 kalah di daerahnya.

Sulman menegaskan kehadirannya di Mapolda Jabar bukan karena penangkapan.

Dia datang bersama anak istrinya untuk menghadap kepada pimpinan berkaitan tugas barunya sebagai Kanit I Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.

“Saya hadir di polda ini, saya bukan ditangkap. Saya hadir bersama anak dan istri saya, karena hari ini adalah waktunya saya menghadap ke Polda Jawa Barat setelah saya dimutasikan dari Polsek Pasirwangi ke Polda Jawa Barat,” katanya.

Baca juga: Perintah Kapolri soal netralitas menuai apresiasi
Baca juga: Presiden Jokowi ingatkan TNI-Polri jaga netralitas

 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

AHY sebut pembahasan jatah menteri belum penting

Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Wisnu Adhi)

Semarang (ANTARA) – Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan bahwa pembahasan mengenai pembagian jatah menteri jika pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangi Pilpres 2019, belum penting untuk dilakukan saat ini.

“Kami bukannya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting, tapi hari ini urgensinya belum di sana karena kalau kita berbicara tentang jabatan menteri, berapa porsinya, di pos apa saja, maka ini khawatirnya justru akan melukai perasaan rakyat,” kata AHY di sela melakukan kunjungan ke Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin malam.

AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat saat ini fokus dalam menghadapi Pemilu 2019, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

“Kalau (Pemilu) 17 April 2019 sudah selesai barulah kita berbicara kemana kemudian pemerintahan nasional bisa lebih adaptif dan efektif dalam menjalankan birokrasi di roda pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, serta melayani rakyat,” ujarnya.

Sama seperti dengan partai politik pengusung Capres Prabowo-Sandi, kata AHY, Partai Demokrat pernah ditawari secara langsung oleh Prabowo Subianto dalam posisi sebagai capres yang ketika itu dalam konteks membangun koalisi.

Yang jelas dari sisi politik pragmatisnya, Partai Demokrat ingin mengisi pemerintahan ke depan dengan orang-orang terbaik yang memiliki kapasitas dan integritas dalam melakukan perubahan di pemerintahan ke depan.

“Yang harus diperjuangkan lebih dulu adalah segala permasalahan rakyat yang dihadapi saudara-saudara kita di seluruh tanah air untuk lima tahun ke depan. Itulah ikhtiar dan perjuangan politik kami,” katanya.

Menurut AHY, Partai Demokrat ingin lebih memahami apa yang diharapkan rakyat sekaligus menghadirkan solusi melalui 14 prioritas partainya untuk rakyat yakni ada peningkatan kualitas hidup rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial terkait dengan kesejahteraan serta keadilan.

AHY mengaku tidak kecewa dengan pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Hashim Djojohadikusumo terkait pembahasan pembagian jatah menteri.

“Saya katakan tidak kecewa, saya anggap ini percakapan yang lumrah dalam kompleks politik, meskipun saya sebetulnya ingin lebih fokus kepada upaya memenangkan hati serta pikiran rakyat,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Pemerintah didesak tertibkan orang asing lewati izin tinggal

Medan (ANTARA) – Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof Dr Budiman Ginting,SH, berharap kepada Pemerintah melalui Imigrasi agar menertibkan orang asing yang telah melewati batas izin tinggal mereka gunakan selama berada di Indonesia.

“Warga Negara (WN) Asing yang sudah habis massa izin tinggalnya agar dideportasi (dipulangkan) saja ke negara mereka,” kata Budiman, di Medan, Senin.

Pemulangan orang asing yang melanggar peraturan di Indonesia, menurut dia, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

“Jadi, orang asing yang tidak menghormati ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia harus diberikan tindakan tegas, karena hal itu menyangkut kewibawaan suatu negara,” ujar Budiman.

Ia mengatakan, sebagai orang asing “pendatang dari luar” harus menghormati Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Orang asing yang telah habis izin tinggal mereka di tanah air dan dengan secara kesadaran agar memperpanjang dokumen mereka.

“Selama ini orang dari luar negeri itu, ketahuan sudah habis izin tinggalnya setelah dilakukan razia oleh petugas Imigrasi,” ucap dia.

Budiman menjelaskan, pihak Imigrasi tidak hanya memantau tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan swasta di Indonesia, tetapi juga wisatawan asing dan juga para pelajar asing yang berada di Indonesia.

Keberadaan orang asing yang tinggal di Indonesia, perlu mendapat pengawasan ekstra ketat, untuk menjaga hal-hal yang tidak diingini dan dapat merugikan negara.

Selain itu, pihak Imigrasi yang bekerja sama dengan Polri, dan institusi pemerintah lainnya diharapkan jangan sampai lengah mengawasi orang asing.

“Pemerintah agar memberdayakan Tim Pengawasan orang Asing (PORA) sehingga dapat memantau keberadaan mereka, perkembangan dan apa yang dilakukan selama berada di Indonesia,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga melakukan pendeportasian terhadap KCW, warga negara asal Malaysia melalui Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga, Anton Purnomo Hadi, Selasa (26/3) mengatakan warga Malaysia itu, dideportasi pada 23 Maret 2019. Pada awalnya masuk ke Indonesia melalui Bandara Kualanamu pada 6 Oktober 2018 menggunakan visa kunjungan.

“KCW telah melewati batas izin tinggal dan tidak sanggup membayar biaya beban. Setelah didalami oleh petugas. KCW mengunjungi istrinya, WNI berdomisili di Padang Sidimpuan,” ujar Anton.

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019