Wapres: Kita Hormati Keputusan Malaysia Bebaskan Siti Aisyah

Kita menghormati keputusan pengadilan yang menyatakan tidak cukup bukti. Dia (Aisyah) bebas karena tidak cukup bukti, kata Wapres

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menghormati keputusan Pengadilan Mahkamah Tinggi Malaysia yang membebaskan Siti Aisyah dari tuduhan pembunuhan terhadap warga negara Korea Utara Kim Jong-nam.

“Kita menghormati keputusan pengadilan yang menyatakan tidak cukup bukti. Dia (Aisyah) bebas karena tidak cukup bukti,” kata Wapres kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Pemerintah Indonesia selalu berupaya memberikan bantuan hukum kepada setiap WNI yang tersangkut kasus hukum di negara asing. JK mengatakan, Pemerintah melakukan lobi tersebut tergantung dari kasus hukum yang menimpa WNI itu.

Untuk kasus Siti Aisyah, Pemerintah Indonesia memberikan bantuan hukum agar yang bersangkutan dibebaskan dari dakwaan karena memang tidak terdapat alat bukti bahwa Aisyah membunuh King Jong-nam.

“Pemerintah selalu berusaha untuk membebaskan atau pun mengurangi hukumannya, setidak-tidaknya. Tergantung kasusnya, kalau kasusnya ada bukti bahwa dia membunuh ya begitu, tapi kalau tidak ada bukti maka pemerintah selalu melobi,” jelasnya.

Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Senin (11/3) memutuskan Siti Aisyah bebas dari dakwaan membunuh Kim Jong-nam, yang merupakan kakak dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, pada 13 Februari 2017.

Aisyah bersama warga Vietnam, Doan Thi Huong, didakwa melakukan penyiraman cairan berbahaya kepada Kim Jong-nam di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur hingga menyebabkan anak sulung Kim Jong-il itu meninggal dunia.

Aisyah membantah melakukan penyiraman tersebut dengan sengaja, melainkan dirinya hanya diminta oleh orang asing untuk mengikuti skenario dari sebuah acara televisi. ***2***
(T.F013)

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hak partisipasi Pemilu korban bencana Sulawesi Tengah di pengungsian harus dijamin

Doumentasi pengungsi korban gempa dan tsunami berada beraktivitas di Kamp Terpadu Desa Loli, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Kamis (29/11/2018). (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah).


Palu (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Sulawesi Tengah, menegaskan hak partisipasi pemilu korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di pengungsian yang tersebar di Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong harus di jamin oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu.

“Hak politik, hak partisipasi pemilu korban bencana di Pasigala, harus di jamin oleh negara dengan baik. Yaitu memberikan akses seluas-luasnya, memberikan kemudahan kepada mereka untuk menyalurkan hak politik dan hak partisipasi itu,” ucap Ketua Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Dedi Askary, di Palu, Selasa.

Ia menegaskan Hak yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan menyangkut perlindungan hak sipil dan politik, tidak boleh di terlantarkan oleh pemerintah dan penyelenggara Pemilu.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu, sebut dia, harus memastikan, menjamin dan memberikan informasi kepada korban di pengungsian bahwa korban berhak mendapat, menyalurkan hak politik tersebut pada Pemilu 2019.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu, harus memberikan akses semudah-mudah mungkin kepada korban di lokasi pengungsian, agar korban dapat menyalurkan hak politik dan partisipasi.

“Hak yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan menyangkut perlindungan hak sipil dan politik, misalnya hak atas kebebasan beragama dan kebebasan berbicara, dokumentasi pribadi, partisipasi politik dalam pemilihan umum, akses ke lembaga-lebaga peradilan dan kebebasan dari diskriminasi. Kesemua itu mutlak dijamin pelaksanaannya, termasuk terhadap korban bencana alam di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong (Pasigala/Padagimo), sekalipun mereka menyebar dan masih bertahan di tenda-tenda Pengungsian,” kata Dedi tegas.

Sebelumnya, KPU Sulawesi Tengah berkomitmen mengupayakan agar hak konstitusional atau hak memilih para korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi pada Pemilu 2019 tetap tersalurkan dengan baik.

“Bagi korban bencana yang mengungsi keluar wilayah, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota, bila jumlahnya mencapai 300 maka KPU akan mendekatkan TPS kepada mereka,” ucap anggota Bidang Partisipasi Masyarakat, SDM dan Sosialisasi KPU Sulawesi Tengah, Sahran Raden, di Palu.

Begitu pula dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tengah, juga berkomitmen mengawal ketat hak pilih pengungsi korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Data mereka soal Pemilu di lokasi pengungsian korban bencana di sana, tiga kabupaten dan satu kota. Tercatat bahwa jumlah pengungsi sebagai wajib pilih sebanyak 14.321 pemilih.

Jumlah itu terdiri dari Palu sebanyak 10.026 pemilih di 64 titik pengungsian, Kabupaten Sigi 640 pemilih di 13 titik pengungsian, Donggala 3.649 pemilih di 54 titik pengungsian, dan Parigi Moutong 6 pemilih di 4 titik pengungsian. Kemudian, jumlah pemilih di empat daerah tersebut yang telah menempati hunian sementara sebanyak 3.142 pemilih.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

KPU Bali Coret 27 WNA Masuk DPT

Arsip foto – Ketua KPU Bali Dewa Agung Gede Lidartawan (tengah) (Antaranews Bali/Ni Luh Rhisma/lhs/2018)

Pada prinsipnya WNA tidak boleh mencoblos, nanti ketika KPPS ragu-ragu dengan nama pemilih yang dipanggil maka wajib dicek dengan KTP elektronik yang dibawa pemilih, ucapnya.

Denpasar (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali memastikan akan mencoret nama 27 warga negara asing (WNA) yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019, setelah melalui proses pengecekan oleh KPU kabupaten/kota di daerah itu.

“Dari 34 daftar nama WNA yang diberikan KPU RI, yang berhasil ditemukan ada 29 orang. Dua orang merupakan WNA yang sudah masuk WNI dan 27 orang memang WNA,” kata Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, di Denpasar, Selasa.

Sementara sisanya lima WNA lagi setelah dilakukan pengecekan belum berhasil ditemukan karena kemungkinan masih melakukan perjalanan ke luar negeri.

Selain 34 nama WNA tersebut, Lidartawan mengaku mendapatkan sejumlah data dari pihak kepolisian yang berpotensi WNA dan namanya sudah masuk DPT . “Untuk itu, dalam pekan ini akan dicek lagi,” ucapnya.

Untuk mencegah WNA sampai menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilu 17 April mendatang, pihaknya akan menyiapkan surat edaran kepada KPPS.

“Pada prinsipnya WNA tidak boleh mencoblos, nanti ketika KPPS ragu-ragu dengan nama pemilih yang dipanggil maka wajib dicek dengan KTP elektronik yang dibawa pemilih,” ucapnya.

Menurut Lidartawan, tidak cukup mudah ditentukan apakah pemilih di DPT itu berstatus WNA ataukah WNI dengan hanya melihat namanya saja.

Pihaknya melihat adanya persoalan WNA sampai masuk daftar pemilih karena data DPT Pilkada sebelumnya setelah dimasukkan DP4 dari Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tidak di-kluster lagi mana yang WNA dan WNI.

“Urusan KTP elektronik itu masalah kependudukan, penduduk Indonesia ya boleh WNA dan WNI,” ujarnya.

Sebelumnya, KPU Bali sudah menetapkan rekapitulasi penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP-2) untuk Pemilu 2019 sebanyak 3.130.288 pemilih yang tersebar di 12.394 tempat pemungutan suara (TPS).

Dari total 3.130.288 pemilih di DPTHP-2 tersebut, tercatat pemilih laki-laki sebanyak 1.556.472 orang dan pemilih perempuan 1.573.861 orang.

Sedangkan sebarannya untuk masing-masing kabupaten/kota yakni Kota Denpasar (464.132), Badung (384.609), Tabanan (366.150), Jembrana (235.284), Buleleng (582.437), Bangli (187.371), Karangasem (380.195), Klungkung (160.080), dan Gianyar (370.030). ***2***

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Pekalongan libatkan masyarakat awasi Pemilu 2019

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan menyelanggarakan acara Sosialisasi Pengawasan Partisipasi Pemilu 2019. (Foto Kutnadi)

Pekalongan (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan, Jawa Tengah, akan melibatkan masyarakat ikut mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 sebagai upaya menekan tingkat pelanggaran pemilu.

Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Pekalongan Nasron di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa salah satu indikasi kesuksesan pelaksanaan pemilu adalah angka partisipasi meningkat dan angka pelanggaran rendah.

“Pemilu merupakan suatu momen yang penting. Oleh karena, gunakanlah momen ini dengan baik untuk mewujudkan pemilu yang sesuai aturan berdasarkan undang-undang dan hasilnya bisa diterima oleh semua pihak, tidak ada perselisihan,” katanya saat acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019.

Ia mengatakan peran dari semua elemen masyarakat sangat diharapkan dalam rangka pengawasan jalannya proses pemilu dan sesuai dengan prinsip demokrasi agar pemilu semakin berkualitas dan bermartabat.

“Kami berharap masyarakat dapat selalu bersinergi dengan Bawaslu untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan pengawasan pemilu karena banyak potensi pelanggaran yang terjadi pada saat pesta demokrasi berlangsung maupun setelahnya seperti praktik politik uang, ujaran kebencian, dan hoaks yang akan menciderai proses Pemilu 2019,” katanya.

Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pekalongan Selatan Satata Utama mengatakan pengawasan pemilu bertujuan untuk meminimalisasi tindakan pelanggaran pemilu dan menghasilkan pemerintahan yang dapat dipercaya dan mendapat legitimasi rakyat.

“Masyarakat bisa memberi informasi awal terhadap potensi-potensi pelanggaran pemilu. Masyarakay dapat menyampaikan atau melaporkan kepada Bawaslu atau pengawas pemilu diberbagai tingkat terdekat baik di tingkat kelurahan, kecamatan, atau kota,” katanya.

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Pekalongan K.H Ahmad Marzuki mengatakan Pemilu 2019 harus berjalan aman dan lancar karena hal itu menyangkut kondusifitas keamanan negara.

“Kami berkomitmen membantu mengkondisikan bagaimana nanti pada Pemilu 2019 bisa berjalan aman, tertib, dan lancar,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

2.133 personel Polda Sulawesi Barat jaga Pemilu

Ilustrasi simulasi pengamanan pelaksaanaan Pemilu 2019 oleh jajaran polisi dan instansi terkait. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi).

Mamuju, Sulawesi Barat (ANTARA) – Sebanyak 2.133 orang personil Polda Provinsi Sulawesi Barat menjaga pelaksanaan Pemilu 2019 dibantu 1.233 TNI organik setempat.

“Jumlah personil Polda Sulbar yang diturunkan dalam rangka pengamanan Pemilu sebanyak 2.133 orang personil,” kata Kabag Pengendalian Operasi Polda Sulawesi Barat, Komisaris Besar Polisi Bambang Haryono, di Mamuju, Selasa.

Ia mengatakan, selain polisi, 1.233 personel TNI dari berbagai satuan di sana juga juga diturunkan menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran Pemilu 2019.

Personel TNI itu terdiri dari 125 personel Korem 142/Taroada Tarogau sebanyak 125 personil, Kodim 1401/Majene (66 personel), Kodim 1402/Polewali Mandar (152 personil), Kodim 1418/Mamuju (58 personel), Kodim 1427/Pasangkayu (58 personel), Batalion Infantri 721/Makassau (537 personel), dan gabungan Balekrem sebanyak 170 personel.

Menurut dia, berdasarkan kalender kerja pengamanan Pemilu 2019, mereka mulai bekerja sejak 20 Maret 2019.

“Polda Sulawesi Barat akan menggelar pasukan pengamanan dan pengamanan hingga menjelang pemungutan suara pada 17 April 2019,” katanya.

Menurut dia, pengamanan itu meliputi pengawalan pada masa kampanye hingga pengamanan di TPS dan kotak suara.

Ia juga membeberkan beberapa potensi kerawanan dalam kampanye, di antaranya proses caleg kepada caleg lainnya, proses caleg kepada penyelenggara pemilu, kerusuhan massal, sabotase, teror, ancaman dan penculikan, serta kejahatan konvensional lainnya.

“Sementara potensi kerawanan masa tenang, di antaranya politik uang, kampanye hitam, kecurangan tertentu, isu sara, dan kejahatan konvensional lainnya,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Wali Kota Makassar dorong partisipasi pemilih 75 persen

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (tengah) bersama unsur Muspida kota seperti Kapolrestabes, Dandim, Danlantamal serta Ketua DPRD Makassar berjalan di belakang spanduk deklarasi pemilu damai di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (11/3/2019). Foto /dok Humas Pemkot Makassar.

Makassar (ANTARA) – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendorong agar warga kota menyalurkan hak pilihnya saat 17 April 2019 agar partisipasi pemilih bisa meningkat dari sebelumnya.

“Di Makassar saya optimistis dan yakin bisa berhasil mencapai partisipasi publik dapat menyentuh di angka 75 persen,” ujarnya, Selasa.

Dia berharap angka 75 persen partisipasi pemilih tersebut merupakan komitmen dan target yang harus dicapai. Untuk itu pihaknya berharap masyarakat ikut andil dalam mensukseskan Pemilu setentak tahun ini.

Beberapa poin penting juga disampaikan pria disapa akrab Danny Pomanto itu yakni saling menghormati dan menghargai sesama pendukung pasangan calon.

Selain itu tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum pada saat tahapan pemilu, tidak melakukan kampanye hitam seperti money politik (politik uang), menghasut, menfitnah, ujaran kebencian, dan mengadu domba atau SARA.

Sebelumnya, Danny Pomanto mengapresiasi Deklarasi Damai Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 digagas KPUD setempat dengan menghadirkan penegak hukum dan pihak terkait lainnya, di Lapangan Karebosi, Senin (11/3).

Menurutnya, masyarakat Makassar sudah cerdas dalam berpolitik baik Pileg maupun Pilpres pada 17 April nanti termasuk 75 persen partisipasi publik di Kota Makassar

Ia mengatakan Deklarasi Damai tersebut diinisiasi untuk menyatukan tekad semua komponen, guna mewujudkan Pileg dan Pilpres 2019 yang aman, damai, tertib dan kondusif di Kota Makassar.

Kami bersama bapak Kapolres dan Dandim berkomitmen menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas saat melaksanakan tahapan pemilu dan bersedia menerima siap kalah siap menang,” katanya.

Terkait dengan berita atau infomasi bohong (Hoax), pihaknya yakin jika masyarakat Makassar saat ini sudah cerdas melihat hal tersebut.

“Hampir 100 persen masyarakat kota sudah cerdas dalam memilih. Insya allah, itu menjadi salah satu penangkal kampanye Hoax atau berita-berita hoax lainnya,” tambah mantan staf ahli perencanaan Kota Makassar di masa jabatan Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin ini.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

PPLN Singapura: 125.403 WNI masuk DPT

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menunjukkan surat suara yang telah dicoblos saat menggunakan hak pilihnya pada Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 di halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/3/2019). Simulasi diselenggarakan untuk mensosialisasikan tahapan dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara kepada masyarakat menjelang Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

Singapura (ANTARA) (ANTARA) – Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri Singapura, David Saragih menyatakan, pihaknya mendata 125.403 orang Warga Negara Indonesia yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019.

“Jumlah DPT yang kami laporkan ke KPU 125.403,” kata David Saragih di Singapura, Selasa.

PPLN juga mencatat, beberapa WNI melapor dan meminta dibuatkan form A5 sebagai pengantar pindah pilih ke daerah atau negara lain.

Ia mengatakan, hingga pekan lalu, terdapat 28 orang yang meminta form A5 untuk menggunakan hak pilih ke dalam negeri atau negara lain.

Selain itu, ia juga mencatat 80 orang yang menyampaikan form A5 kepada PPLN Singapura untuk pindah pilih dari dalam negeri atau negara lain ke Singapura.

“Yang pindah ke luar Singapura namanya kami coret,” kata dia.

Sementara itu, PPLN Singapura telah menerima puluhan ribu kertas suara pemilihan anggota DPR RI dan pemilihan presiden dalam tas-tas besar yang bertuliskan Kementerian Luar Negeri.

Berbeda dengan surat suara untuk daerah di Indonesia, maka kertas suara yang diterima PPLN Singapura sudah dalam kondisi terlipat, sehingga penyelenggara pemilu tidak perlu merekrut tenaga pelipat kertas suara.

Selain itu, kotak suara yang digunakan PPLN Singapura terbuat dari plastik transparan, sehingga orang bisa melihat isi kotak dari luar.

Pengadaan kotak suara dilakukan sendiri oleh PPLN, berdasarkan spesifikasi yang sudah ditetapkan KPU RI, berdasarkan ukuran dan bentuknya yang harus transparan.

“Itu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KPU RI,” kata dia.
 

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

Kubu Prabowo-Sandi katakan Bawaslu tidak tindaklanjuti politik uang

Situasi diskusi mingguan bertema “Tolak Money Politics”, di Kantor Seknas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019). (ANTARA/Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) – Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebutkan, Badan Pengawas Pemilu tidak bertindak atas banyak dugaan praktek politik uang oleh pihak tertentu menjelang Pilpres 2019.

“Saat ini tampak indikasi-indikasi kecurangan seperti politik uang dan tak ada tindakan dari Bawaslu,” kata Ketua Seknas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Muhammad Taufik, saat membuka diskusi mingguan bertema “Tolak Money Politics”, di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut dia, secara kasat mata calon petahana bagi-bagi uang dan sembako kepada masyarakat.

“Semua tenang, Bawaslu tenang, polisi tenang, giliran konser Ahmad Dhani distop, kepada musik takut, sama emak-emak takut,” kata dia.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kecurangan dalam Pemilu 2019, Seknas Prabowo-Sandi telah membentuk laskar anti kecurangan yang di sebar ke tiap-tiap daerah.

“Saya kira Seknas mulai dari minggu lalu mungkin sampai besok telah membentuk laskar anti kecurangan. Laskar kami bentuk di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat,” katanya.

Menurut dia, dengan sisa waktu 30 harian lebih, semua harus terus bergerak dan mengantisipasi langkah-langkah atas kecurangan-kecurangan.
“Politk uang sangat terlihat, di Jakarta pun ada,” katanya.

Wakil ketua DPRD DKI itu menyatakan, politik uang juga pernah terjadi masif pada Pilkada DKI Jakarta 2017. “Ketika Pilgub DKI, sembako ditebar ke seluruh Jakarta, tetapi suaranya tetap ke kita (Anies Baswedan-Sandiaga Uno),” ucapnya.

Diskusi menghadirkan sejumlah panelis seperti mantan Ketua MPR, Amien Rais, Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ledia Hanifa Amaliah, dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Gunung Kidul tertibkan ribuan alat peraga kampanye

Bawaslu bersama Satpol PP Kabupaten Gunung Kidul, DIY, tertibkan ribuan APK. (Foto ANTARA/Mamiek)

Gunung Kidul (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan penertiban ribuan alat peraga kampanye yang melanggar aturan zonasi dan mengganggu ketertiban umum.

Ketua Bawaslu Gunung Kidul Is Sumarsono di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan selama dua hari ini pihaknya akan melakukan penertiban terhadap 2.593 buah APK yang tersebar di seluruh wilayah Gunung Kidul.

Pada penertiban ini, Bawaslu menyasar APK yang terpasang melanggar ketentuan dan mengganggu pemandangan bahkan dapat membahayakan pengguna jalan.

“Rinciannya yang kita tertibkan adalah baliho 797 buah, spanduk 176 buah, umbul-umbul tujuh buah, bendera 1.112 buah, rontek 463 buah, dan banner 38 buah. Selama dua hari akan kita lakukan penertiban APK,” kata Is Sumarsono di sela kegiatan penertiban.

Dalam penertiban kali ini, pihaknya menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gunung Kidul. “Tidak hanya yang di pusat kota saja. Karena banyak laporan di tingkat bawah banyak APK yang sudah rusak, menganggu estetika dan membahayakan,” kata dia.

Ia menyebut sedikitnya ada tiga pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik, maupun calon anggota DPD yang memasang alat peraganya.

“Pelanggaran tersebut diantaranya adalah pemasangan alat peraga yang dipasang papan milik pemerintah atau fasilitas umum seperti tiang listrik, pemasangan APK di papan reklame,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Satpol PP Dwi Warna Widi Nugaraha mengatakan bahwa pihaknya siap membantu Bawaslu dalam penertiban APK kali ini. Tidak hanya personel saja, melainkan pihaknya juga menyiapkan armada untuk membawa APK yang ditertibkan.

“Personel kami siap kapanpun jika diminta untuk membantu menertibkan APK, kami juga menyiapkan armada,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Mahyudin nilai Indonesia krisis tokoh yang bisa jadi tuntunan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan saat ini Indonesia mengalami krisis tokoh bangsa yang bisa jadi panutan dan memberi tuntunan.

“Hari ini kita tidak lagi memiliki figur-figur yang bisa menjadi panutan dan memberi tuntunan dalam berbangsa dan bernegara,” kata Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahyudin saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Empat Pilar MPR di depan Forum RT Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot, Kalimantan Timur, Selasa.

Menurut Mahyudin, Bangsa Indonesia mempunyai banyak tokoh, tetapi tidak bisa menjadi contoh atau teladan.

Padahal, kata Mahyudin, rakyat Indonesia membutuhkan tokoh panutan.

“Tokoh panutan itulah yang memberi tuntunan. Sedangkan tuntunan diperoleh dari tontonan atau proses meniru,” katanya.

Mahyudin menyebutkan Indonesia tidak punya lagi tokoh seperti Bung Karno atau Bung Hatta dan para pendiri bangsa lainnya.

Bung Karno membakar nasionalisme rakyat. Banyak orang pada waktu itu kagum dengan pidato-pidato Bung Karno.

“Kita tidak punya lagi tokoh seperti Bung Karno. Kita rindu pada figur Bung Karno dan tokoh pendiri bangsa lainnya,” kata Mahyudin.

Ketiadaan tokoh-tokoh seperti itu membuat bangsa ini mengalami krisis tokoh bangsa yang menjadi panutan dan memberi tuntunan.

“Sekarang kita juga banyak tokoh, tapi tidak menjadi panutan dan memberi tuntunan,” kata Mahyudin.

Tokoh seperti pimpinan lembaga negara, kata Mahyudin, justru banyak yang tersangkut kasus hukum (korupsi). Contohnya Ketua DPR, Ketua DPD dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terjerat kasus korupsi. Belum lagi mantan menteri, gubernur dan anggota legislatif ada yang terjerat kasus korupsi.

“Tokoh dan para pejabat kita banyak tersangkut kasus korupsi. Ini masalah kita,” katanya.

Mahyudin menambahkan krisis tokoh bangsa ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap tokoh-tokoh publik sekarang. Hal ini bisa dilihat dari partisipasi politik dalam pilkada yang hanya berkisar 60 persen.

“Karena masyarakat tidak percaya. Jangan-jangan mereka beranggapan hanya memilih calon koruptor saja,” katanya.

Krisis ketiadaan tokoh bangsa ini masih ditambah dengan kemajuan teknologi informasi. Mereka bisa mencaci maki tokoh berlindung di balik teknologi informasi.

“Orang bisa memaki lewat twitter, instagram, facebook, whatsapp. Individualistik makin kuat,” katanya.

Mahyudin mengajak peserta sosialisasi untuk menjaga jati diri bangsa.

“Inilah pentingnya Sosialisasi Empat Pilar MPR. Empat Pilar adalah pemersatu bangsa. Karena itu penting sekali penerapan Empat Pilar ini untuk mempertahankan jati diri bangsa,” katanya.
Baca juga: Wakil Ketua MPR minta KPU rapikan DPT
Baca juga: Mahyudin sampaikan lima alasan sosialisasi Empat Pilar
Baca juga: Mahyudin : Pemilu perwujudan kedaulatan di tangan rakyat

Pewarta: Jaka Sugiyanta
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Karding: bebasnya Siti Aisyah wujud perlindungan pemerintah

Jakarta (ANTARA) – Bebasnya Siti Aisyah dari tududuhan membunuh Kim Kong nam, keluarga Pemimpin Korea Utara Kim Kong un, merupakan wujud perlindungan pemerintah terhadap warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran di luar negeri.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa.

Menurut Karding, bebasnya pekerja migran Indonesia, Siti Aisyah dari proses hukum di Malaysia, menunjukkan komitmen yang serius dari Pemerintah Indonesia untuk menjaga dan melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri.

Sejak Siti Aisyah ditangkap oleh Kepolisian Malaysia dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap Kim Kong nam pada 2017, menurut Karding, Presiden Joko Widodo, memberikan perhatian serius serta memerintahkan pejabat terkait untuk membebaskan Siti Aisyah.

“Siti Aisyah sesuai dengan pengakuannya tidak berniat membunuh Kom Jong nam, ia hanya dijebak untuk seolah-olah mengikuti suatu acara  di bandara di Malaysia,” katanya.

Anggota Komisi III DPR RI menjelaskan, salah satu usaha serius Presiden Jokowi dalam pembebasan Aisyah adalah, saat ia bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Mohammad, di Istana Bogor, pada 29 Juni 2018, Jokowi meminta Mahatir untuk melindungi para pekerja migran Indonesia di Malaysia.

“Bukan hanya bersungguh-sungguh dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja migran, Pak Jokowi juga memikirkan bagaimana kesejahteraan para pekerja migran di luar negeri dan keluarganya terjamin,” kata Karding.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, Presiden Jokowi juga memikirkan bagiamana pendidikan anak-anak pekerja migran yang ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri.

Karding mencontohkan, Presiden Jokowi mendorong pembentukan pusat pembelajaran masyarakat atau “community learning center” di Malaysia, diperluas.

Presiden Jokowi, kata dia, juga terus mendorong upaya penciptaan lapangan kerja di Tanah Air agar jumlah pekerja migran di Indonesia semakin berkurang jumlahnya. “Presiden ingin memastikan anak-anak bisa tetap mendapat perhatian dan kasih sayang yang utuh dari orang tuanya,” katanya.

Karding menegaskan, pembebasan Siti Aisyah menunjukkan bahwa Negara Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo selalu hadir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat di manapun berada, termasuk buruh migran di luar negeri.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komisi III setujui dua calon hakim konstitusi

Pimpinan Komisi III DPR memberikan keterangan pers terkait keputusan Komisi III DPR menyetujui dua calon hakim konstitusi. (Imam B)

Kami memang ingin agar hakim MK satu punya integritas dan tingkat kecerdasan dan konsistensi berpikir yang bisa tercermin dalam putusan putusan MK yang sudah dikeluarkan.”

Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI menyetujui dua nama calon hakim konstitusi setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada Februari 2019, yaitu Aswanto dan Wahiduddin Adams.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan mengatakan persetujuan tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat oleh anggota Komisi III DPR dari 10 fraksi.

“Kami sudah memutuskan yang terpilih sebagai hakim konstitusi 2019 hingga lima tahun mendatang adalah Prof. Doktor Aswanto dan Doktor Wahiduddin Adams, keduanya adalah petahana,” kata Trimedya dalam konferensi pers di Ruang Rapat Komisi III DPR, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan dalam rapat pleno Komisi III DPR, masing-masing fraksi menyampaikan pendapatnya apakah menyetujui mekanisme musyawarah mufakat ditempuh.

Menurut dia, Fraksi PDI Perjuangan memulai pertama dan mengusulkan Aswanto serta Wahiduddin Adams lalu 10 fraksi menyepakati usulan Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

“Akhirnya secara aklamasi menyetujui dua nama itu karena sudah melalui proses musyawarah mufakat ya kita tidak lagi memerlukan pleno,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik mengatakan Komisi III DPR memulai proses pemilihan calon hakim konstitusi sejak Februari 2019 lalu membentuk tim panel ahli yang memberikan masukan kepada Komisi III DPR RI.

Menurut dia, masukan Tim Penel Ahli tersebut sangat signifikan dalam perubahan situasi dan pandangan fraksi-fraksi terhadap calon hakim konstitusi.

“Kami memang ingin agar hakim MK satu punya integritas dan tingkat kecerdasan dan konsistensi berpikir yang bisa tercermin dalam putusan putusan MK yang sudah dikeluarkan,” ujarnya.

Dia berharap kedua calon hakim konstitusi tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan baik karena tugas MK kedepan sangat berat yaitu terkait sengketa Pemilu 2019 seperti Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

Sebelumnya, Komisi III DPR pada Rabu-Kamis (6-7 Februari) melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Di hari pertama uji kelayakan tersebut ada enam orang yang diuji yaitu Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Aidu Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, Galang Asmara, Wahidudin Adams, dan Refly Harun.

Sedangkan di hari kedua, ada lima orang yang menjalani uji kelayakan yaitu Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, Sugianto.

Namun Komisi III DPR RI menunda pengambilan keputusan untuk memilih dua nama Calon Hakim Konstitusi (CHK) dan keputusan akan diambil pada Selasa (12/3).

Tim Ahli yang dilibatkan antara lain Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, Harjono dan Eddy Hiariej.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

18.480 WNI salurkan hak pilih melalui Pos Singapura

Arsip Sejumlah Warga Negara Indonesia di Singapura menunjukkan tinta di jari usai menggunakan hak suaranya dalam Pemilu 2014 yang dilangsungkan di KBRI Singapura, Minggu (6/4). Sebanyak 112.123 WNI di Singapura tercatat sebagai pemilih tetap pada Pemilu 2014 dan 12.608 orang diantaranya menggunakan hak suaranya dengan menggunakan jasa pos yang dikirim ke KBRI hingga 15 April 2014. ANTARA FOTO/Yunianti Jannatun Naim

Pemilih melalui pos ini didominasi WNI yang bekerja sebagai ‘domestic worker’, karena tidak mendapat izin ke luar rumah.”

Singapura (ANTARA) (ANTARA) – Sebanyak 18.480 Warga Negara Indonesia yang tinggal di Negara Singa akan menyalurkan hak suaranya dalam Pemilu 2019 melalui Pos Singapura.

“Dari 125.403 pemilih yang masuk DPT, 18.480 di antaranya menggunakan hak melalui pos,” kata Ketua Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN) Singapura, David Saragih di Singapura, Selasa.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, PPLN Singapura melayani pemilih melalui Pos Singapura, dengan mengirimkan surat suara ke tempat tinggal pemilih masing-masing.

Kemudian, pemilih akan mengirimkan kembali surat suara yang sudah dicoblos ke KBRI, juga melalui pos, untuk dihitung pada 17 April 2019.

“Pemilih melalui pos ini didominasi WNI yang bekerja sebagai ‘domestic worker’, karena tidak mendapat izin ke luar rumah,” kata dia.

PPLN Singapura juga telah membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri khusus Pos.

PPLN Singapura membagi pemilih melalui pos ke dalam 9 Tempat Pemungutan Suara. Setelah surat suara dicoblos dikembalikan pemilih, maka petugas akan memasukkannya ke kotak sesuai dengan TPS masing-masing.

Ia menjelaskan, sejak awal, pihaknya telah mengirim surat cetak, surat elektronik, SMS, aplikasi whats app dan sebagainya untuk verifikasi data pemilih, memastikan WNI tersebut benar memiliki hak pilih.

Kemudian, melalui media yang sama juga, PPLN melakukan sosialisasi tahapan Pemilu, termasuk menanyakan, apakah yang bersangkutan bisa datang ke KBRI langsung atau menggunakan jasa pos untuk menyalurkan haknya.

“Untuk verifikasi data, kami menelepon. Yang tidak punya nomor telepon, kami kirim surat lewat pos. Data kami langsung dari KPU dan KBRI,” kata dia.

Dengan verifikasi itu, ia memastikan, yang mencoblos adalah WNI yang memiliki hak suara.

Ketua KPPS Pos PPLN Singapura, Suryatmaning Hany mengatakan seluruh surat suara diharapkan sudah tiba di kediaman masing-masing pemilih pada pertengahan Maret 2019, agar bisa dikembalikan sebelum 17 April 2019.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Wapres JK sebut darurat militer tidak dibutuhkan di Papua

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kapasitas militer di Papua perlu ditingkatkan namun tidak harus berstatus darurat militer karena pembangunan tetap berjalan dan ada sisi kemanusiaan yang dipertimbangkan di sana.

“Ini (insiden) kan sifatnya gerilyawan, meneror orang, masyarakat. Hanya operasi harus tentu ditingkatkan, tapi tidak berarti harus darurat. Tentu dibutuhkan (penambahan personel) apalagi pembangunan harus jalan di situ,” kata Wapres kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Tuntutan KKB untuk memerdekakan diri dari Indonesia, disebutkan Wapres, tidak akan dikabulkan oleh Pemerintah apa pun alasannya.

“Dari sisi politik sudah diberikan, dari sisi ekonomi sudah, apa lagi? Maksudnya ya kalau kita berunding apa pun, semuanya tidak ada lagi yang bisa diberikan, apalagi kemerdekaan, tentu itu tidak bisa (diberikan),” tegasnya.

Wapres mengatakan Pemerintah telah memberikan kewenangan otonomi khusus untuk Papua, bahkan dengan anggaran yang lebih banyak dibandingkan daerah otonom lain.

“Di Papua itu semua sudah dikasih. Dari sisi kebijakan pemerintahan, itu lebih federal dari negara federal. Di Papua yang bisa (menjadi) gubernur atau bupati hanya (orang) asli Papua,” kata JK.

Selain kebijakan khusus dalam menjalankan pemerintahan, Pemerintah juga memberikan anggaran kepada Papua dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan daerah lain.

“Kalau (daerah) lainnya seperti di Jawa, di Sulawesi, paling tinggi ‘average’-nya Rp2 juta per kapita. Di sana (Papua), bisa Rp10 juta, karena anggaran yang diberikan ke sana hampir Rp100 triliun sementara pendapatan Papua itu hanya kurang lebih Rp18 triliun,” ujarnya.

Serangan terhadap anggota TNI kembali terjadi di Nduga, Papua pada Kamis (7/3) hingga menewaskan tiga prajurit TNI yang saat itu sedang melakukan pengamanan pembangunan infrastruktur TransPapua Wamena-Mumugu.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menyebut serangan yang dilakukan KKB tersebut tergolong gerakan separatis karena tuntutan mereka adalah merdeka dari NKRI.  (T.F013)

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden terima Siti Aisyah di Istana Merdeka

Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Siti Aisyah, TKI yang disangka sebagai pembunuh Kim Jong-nam, kakak tiri Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un.

Siti diterima oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa. Dia disambut Presiden di ruang kredensia sekitar pukul 14.20 WIB.

Dalam pertemuan itu, Siti didampingi oleh kerabat keluarga.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno turut hadir dalam pertemuan tersebut. Siti Aisyah tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (12/3/2019). (Bayu Prasetyo)

TKI asal Banten itu mendapatkan bebas tidak murni dari pemerintah Malaysia dan telah tiba di Tanah Air pada Senin (11/3).

Pemerintah Indonesia telah berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia, melalui Jaksa Agung Malaysia, dengan memberikan tiga alasan untuk membebaskan Siti Aisyah.

Pertama,  Siti meyakini perbuatan yang dilakukannya bertujuan untuk kepentingan acara “reality show” sehingga tidak ada niat untuk membunuh Kim Jong-nam.

Kedua,  Siti tidak menyadari telah dikelabui oleh intelijen Korea Utara, serta alasan ketiga bahwa TKI asal Banten itu tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perbuatannya.

Siti sebelumnya didakwa melakukan pembunuhan kepada kakak tiri Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un, Kim Jong-nam, pada 13 Februari 2017 di Malaysia. 

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Prabowo ingatkan kader dan simpatisan awasi pencoblosan

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

….Sehingga mari bersama-sama kita awasi, kalau perlu sampai malam ditunggu hingga selesai.”

Cianjur (ANTARA) – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, mengingatkan seluruh kader dan simpatisan di Cianjur, Jawa Barat, untuk melakukan pengawasan bersama pada masa pencoblosan karena dia memperkirakan kemenangan 90 persen suara di Cianjur.

“Saya optimis menang dengan perolehan suara 90 persen di Cianjur, melihat alat peraga banyak terpasang di kiri dan kanan jalan mendukung pasangan nomor 02,” katanya saat menyampaikan pidato dihadapan ribuan orang yang memadati Gedung Assakinah, Cianjur Selasa.

Prabowo mengajak seluruh massa yang hadir untuk mengajak warga lainnya memanangkan pasangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019, agar tidak lagi dibohongi, sehingga program yang dijanjikan segera dibuktikan.

“Rakyat sudah bosan dibohongi, untuk itu ajak semua warga di Cianjur untuk memilih pasangan Prabowo-Sandi, agar sembako murah, tarif listrik turun dan perlidungan terhadap ulama tetap terjaga,” katanya.

Dia menilai kekuatan partai pengusung dan pendukung di Cianjur, sangat kuat terlebih banyak warga yang telah menentukan pilihan untuk memenangkan pasangan nomor urut 02.

“Jangan takut ada tekanan dari pihak manapun karena suara rakyat suara kemenangan. Kuatkan barisan untuk memangkan pasangan nomor urut 02,” katanya.

Prabowo juga mengajak semua pihak mengawasi pelaksanaan pemilihan karena dikhawatirkan akan terjadi tindak kecurangan dengan mengibaratkan pertandingan sepakbola kerap terjadi ketidakadilan dari wasit hingga hakim garis.

“Ini tentunya akan melukai semua pihak dan dikhawatirkan juga terjadi dalam pemilihan nanti. Sehingga mari bersama-sama kita awasi, kalau perlu sampai malam ditunggu hingga selesai,” katanya.

Namun pihaknya menilai KPU sebagai penyelenggara sudah mau menjadi hakim yang adil karena saran dan koreksi dari pihaknya sudah diterima dengan baik.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Caleg Singkawang Siap Wujudkan Pemilu Damai

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie menandatangani deklarasi pemilu damai tahun 2019 (Rudi)

Sekali lagi saya harap jadilah pengguna medsos yang cerdas dan pintar, untuk mensukseskan Pilpres dan Pileg 2019, katanya

Singkawang (ANTARA) – Para tokoh dan calon legislatif (caleg) Kota Singkawang, Kalimantan Barat  menyatakan siap mendukung Pemilu tahun 2019 yang aman, damai dan tenteram di Kota Singkawang.

Pernyataan sekap mereka ungkapkan usai membubuhi tanda tangan di papan deklarasi pemilu damai pada acara Deklarasi Pemilu Tahun 2019 yang Aman, Damai dan Berintegritas, di Gedung Singkawang Cultural Center (SCC), Selasa.

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie memberikan apresiasi kepada Polres Singkawang yang bersedia memfasilitasi kegiatan dengan tujuan agar pelaksanaan Pilpres maupun Pileg 2019 bisa berjalan dengan aman, tenteram dan berintegritas.

“Itu yang kita harapkan, karena dengan keamanan dan tenteram itulah masyarakat bisa melakukan pencoblosan dengan tenang, begitu pula dengan pihak penyelenggara bisa bekerja dengan tenang,” katanya.

Tjhai Chui Mie mengatakan, kunci kesuksesan keamanan dan kenyamanan suatu kota adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri. “Yaitu dengan tidak saling menghujat para kandidat,” ujarnya.

Untuk itu, kepada masyarakat maupun tim kampanye bisa mempromosikan atau mensosialisasikan visi misi program kerja calon kandidat yang dijagokan.

“Karena ini adalah hal terbaik yang harus dilakukan sehingga dengan sendirinya akan tercipta keamanan dan kenyamanan. Saya rasa ini yang diharapkan pihak keamanan dan seluruh masyarakat Singkawang,” tuturnya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat khususnya kepada pengguna media sosial (medsos) agar menjadi pengguna medsos yang cerdas, sehat, pintar serta memberikan edukasi bukan memberikan suatu bentuk kebencian atau mengundang konflik.

“Sekali lagi saya harap jadilah pengguna medsos yang cerdas dan pintar, untuk mensukseskan Pilpres dan Pileg 2019,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolres Singkawang AKBP Raymond M Masengi mengatakan, dukungan TNI-Polri sangat besar untuk menjaga keamanan dan kedamaian saat Pilpres dan Pileg 2019.

“Dengan adanya dukungan TNI-Polri ini akan mampu menciptakan situasi yang aman dan tertib di Kota Singkawang,” katanya.

Disamping itu, pihaknya sering melakukan kegiatan yang sifatnya preemtif dan prepentif secara personal ataupun “door to door” serta melakukan penggalangan di masyarakat.

“Kegiatan seperti hari ini juga merupakan suatu upaya yang kita ciptakan untuk menyamakan persepsi bahwa seluruh elemen masyarakat berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan kegiatan pemilu yang aman, tertib dan kondusif,” ujarnya.

Mengenai maraknya isu-isu hoaks ataupun ujaran kebencian di medsos, pihaknya bersama TNI akan selalu memantau, bilamana didapati, pihaknya tak segan-segan melakukan penindakan sesuai dengan UU ITE.

“Tindakan yang diberikan merupakan suatu pembelajaran ke masyarakat bahwa kami tegas dalam hal-hal yang sifatnya hoaks atau ujaran kebencian,” ungkapnya.

Ia pun mengapresiasi bahwa masyarakat Singkawang sangat toleran, dan itu merupakan suatu keuntungan bagi pihak keamanan sehingga situasi Kota Singkawang bisa selalu dalam keadaan kondusif.

“Dengan bantuan dari seluruh elemen masyarakat, kami yakin sampai dengan selesai tahapan Pemilu kelak akan berjalan dengan aman dan tertib,” katanya.

Sementara itu, empat poin Deklarasi Pemilu 2019 yang ditandatangani para tokoh dan caleg berisikan, pertama, bersepakat menciptakan Pemilu 2019 yang aman, damai jujur, demokrasi dan berintegritas di Kota Singkawang. Kedua, menolak dan mendukung penegakan hukum terhadap segala bentuk penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi serta menolak isu-isu yang memecah belah kebhinekaan dalan Pemilu 2019 di Kota Singkawang. Ketiga, menolak segala bentuk kegiatan money politics, politik identitas dan negatif campaign. Keempat, menolak segala bentuk paham radikalisme, terorisme dan usaha-usaha yang mengganggu ideologi Pancasila dengan ideologi lain. ***2***

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

KPU Pontianak targetkan pekan depan pelipatan surat suara selesai

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, melibatkan sebanyak 250 orang untuk melakukan pelipatan surat suara Pemilu 2019, kata Ketua KPU setempat Deni Muliadi. (Istimewa)

Pontianak (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menargetkan dalam seminggu ke depan proses pelipatan surat suara untuk Pemilu 2019, untuk kota tersebut sudah selesai.

“Hingga saat ini, kami sudah menyelesaikan pelipatan surat suara untuk Pilpres, DPR RI, dan DPD, yakni masing-masing 500 ribuan surat suara atau sebanyak 1,5 juta surat suara,” kata Ketua KPU Kota Pontianak, Deni Muliadi di Pontianak, Selasa.

Sementara itu, untuk proses pelipatan surat suara dan pesortiran untuk DPRD tingkat provinsi kota dan ditargetkan selesai dalam seminggu ke depannya.

“Setalah disortir dan dikemas dalam kotak, maka akan didistribusikan ke PPK, setelah itu pada H-1 petugas PPK akan menyalurkannya ke TPS,” ungkap Deni.

Sementara itu, terkait surat suara yang mengalami kerusakan, KPU Kota Pontianak, menurut dia, terlebih dahulu akan melakukan pengecekan terhadap surat suara yang masih bisa dipakai. Sedangkan surat suara yang invalid maka akan dimusnahkan dan dibuat BAP (Berita Acara Pemusnahan).

“Tentunya dalam pemusnahan surat suara tersebut nantinya akan disaksikan oleh Bawaslu, polisi bahkan juga media,” katanya.

Jika terjadi kekurangan surat suara, lanjut Deni, KPU Pontianak akan melaporkannya ke KPU provinsi agar bisa diteruskan ke KPU RI untuk dilakukan penambahan.

Ia menambahkan, pihaknya melibatkan sebanyak 250 orang dalam melakukan pelipatan surat suara Pemilu 2019, yang mulai dilaksanakan, Senin (4/3).

Data KPU Kota Pontianak, mencatat surat suara Pemilu 2019, untuk wilayah Kota Pontianak sebanyak tiga kontainer yang berisi sebanyak empat ribuan koli atau sekitar dua jutaan surat suara untuk Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

Data KPU Kota Pontianak, mencatat jumlah pemilih pada Pemilu 2019 sebanyak 458.936 pemilih, dan sebanyak 2007 TPS yang tersebar di enam kecamatan di Kota Pontianak.

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

Amien Rais ingatkan masyarakat waspadai “money politics”

Situasi diskusi mingguan bertema “Tolak Money Politics”, di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12 /3). (Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais mengingatkan masyarakat Indonesia agar mewaspadai gencarnya serangan “money politics” menjelang pelaksanaan Pilpres pada 17 April 2019.

“Sekarang ini menjelang April, para pemuja uang sudah menggunakan cara paling vulgar, untuk menaklukkan masyarakat supaya memilih pasangan tertentu, apalagi kalau bukan dengan uang, sembako, segala macamnya,” kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi mingguan bertema” Tolak Money Politics”, di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut dia, bila berbicara soal politik uang, maka masyarakat tidak boleh kehilangan wawasan bahwa politik uang itu merupakan bagian dari yang tak terpisahkan dari kebudayaan.

“Masyarakat yang tidak dididik untuk mempunyai pondasi moral yang kuat, maka biasanya mereka menyembah uang. Ini yang harus diatasi,” ujar mantan Ketua MPR ini.

Amien juga menyinggung politik uang yang masuk mulai dari kecamatan hingga kelurahan. Namun menurutnya, politik uang yang paling berbahaya ketika sudah menyentuh pimpinan negara paling tinggi.

“Tapi kalau yang kena itu pucuknya negara, ini adalah tanda dari sebuah kiamat kecil, kiamat bangsa bersangkutan,” ucap Amien.

Di tempat yang sama, Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandi Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan, dalam konteks pemilu, maka tema money politics itu dari pemilu ke pemilu tidak pernah kunjung tuntas.

“Padahal kalau kita tahu dan menempatkan bahwa pemilu adalah sebuah peristiwa yang menimbulkan peradaban bangsa, maka semua kita terikat komitmen menolak money politics. Karena pemilu itu simbol peradaban bangsa,” kata Ferry.

Ia menambahkan ketika pemilu dihadapkan dirusak dengan “money politics”, maka kekuasaan yang didapatkan dari hasil pemilu tidak akan membawa kebaikan atau keberkahan.

“Dalam konteks pilpres ini sangat berbahaya. Tolak dengan segala cara yang kita mampu karena kita mau menyelamatkan bangsa in,” tegas Ferry.

Pembicara lain dalam diskusi itu, yakni Anggota DPR Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah, dan Waketum Gerindra Ferry Juliantono.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Gladi bersih UNBK

Sejumlah pelajar bersiap mengerjakan soal ujian saat gladi bersih Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019 di SMAN 1 Pakem, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (12/03/2019). Gladi bersih yang digelar serentak di Indonesia itu mejadi persiapan guna menghadapi UNBK tingkat SMA yang akan digelar pada awal April mendatang. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/pras.

Wakil Ketua MPR minta KPU rapikan DPT

Wakil Ketua MPR Mahyudin saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada ibu-ibu Majelis Taklim Kelurahan Waru, di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin sore (11/3/2019). (Humas MPR)

Jakarta (ANTARA) – “Ini masih ada waktu satu bulan lagi. Karena itu, KPU harus bekerja keras untuk merapikan DPT,” katanya usai memberi pengantar Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada ibu-ibu Majelis Taklim Kelurahan Waru, di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/3).

“Kita ingin Pemilu ini benar-benar akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Jadi, siapa pun yang terpilih dalam Pemilu orang bisa menerima dengan lapang dada,” tambah Mahyudin dikutip dari siaran pers, Selasa.

Belakangan ada temuan sebanyak 174 WNA masuk dalam DPT. Selain itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi menyebutkan masih ada jutaan data tak wajar selain masih ada data ganda dan fiktif.

Untuk WNA, kata Mahyudin, KPU sudah melakukan penyisiran dan pencoretan dalam DPT. Sedangkan untuk pemilih ganda dan pemilih fiktif, dia menyangsikan jumlahnya mencapai jutaan orang.

“Jumlah pemilih ganda itu kan masih katanya. Kita tidak tahu apakah memang jumlahnya 17 juta. Kalau ada temuan nama ganda dan fiktif tentu sudah dicoret KPU,” ucap Mahyudin.

Dengan penyisiran kembali DPT, Mahyudin berharap pemilu bisa lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Intinya kita ingin pemilu ini berlangsung jurdil, jujur dan adil, ” tegasnya.

Menanggapi adanya usulan agar kotak suara dititipkan di Koramil untuk menghindari kecurangan, Mahyudin tidak melihat adanya urgensi itu. Lebih baik prosedur penyimpanan kotak suara diserahkan kepada penyelenggara pemilu yang diawasi pihak kepolisian.

“Saya tidak melihat urgensi kotak suara disimpan di Koramil. Saya lihat kita terlalu curiga. Serahkan saja kepada penyelenggara pemilu yang dibantu aparat,” katanya.

Menurut dia, para calon juga punya saksi di TPS yang dapat mencegah terjadinya kecurangan.

“Saya kira terlalu berlebihan kalau melibatkan tentara. Berkaitan dengan Kamtibmas itu tugas polisi,” imbuhnya.

Mahyudin menegaskan semua pihak untuk tidak perlu takut berlebihan pemilu ini bisa dicurangi.

“Kita tidak perlu takut berlebihan. Pokoknya kita laksanakan pemilu dengan jujur dan adil,” pungkasnya.

Pewarta:
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019

Peluncuran sertifikat elektronik tenaga kerja konstruksi

Presiden Joko Widodo berpidato saat peluncuran sertifikat elektronik tenaga kerja konstruksi Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019). Pemerintah membagikan sebanyak 16.000 sertifikat kompetensi kerja dengan rincian sebanyak 13.900 peserta tenaga kerja terampil dan 2.100 tenaga kerja ahli bidang konstruksi dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

NasDem usung strategi khusus lestarikan seni budaya Jabar

Bandung (ANTARA) – Partai NasDem mengusung strategi khusus untuk melestarikan seni budaya di Jawa Barat, karena seni budaya diyakini berdampak besar bukan hanya untuk pelaku seni, masyarakat pengusungnya, namun juga warga di wilayah yang sama dan di wilayah lain senegara.

“Salah satu upaya pelestarian seni budaya daerah bisa dilakukan dengan ‘clustering strategy’ atau membangun komunitas-komunitas dalam cakupan kewilayahan,” kata politikus  Partai NasDem Muhammad Farhan di Bandung, Selasa.

Farhan, yang juga berlatarbelakang seniman, melihat Pemerintah Kota Bandung dan pemerintah kota serta kabupaten lain harus melakukan “clustering strategy”.

Dia menjelaskan, ini bisa dilakukan seperti yang dulu di Bandung, yakni ada “sarang-sarang” seniman, seperti wilayah Cigereleng sampai ke Bojong Sawang yang dikenal sebagai daerah seniman tradisional sunda.

“Dari Jaipong, gamelan degung sampai wayang juga ada. Tetapi akibat tidak adanya strategi semacam ‘clustering’, maka hilanglah para seniman pembuat wayang dan seni lainnya,” kata dia.

“Pada kemana itu para ‘nayaga’ hebat? Pada tinggal di mana itu tempat pelatihan dalang-dalang luar biasa,”  kata Farhan.

Oleh karena itu, Caleg NasDem Dapil Jawa Barat Satu ini mengajak pemerintah kota untuk bersama-sama melestarikan seni dan budaya Jawa Barat berdasar strategi itu.

Dengan konsep demikian, kata Farhan, jika diberi kesempatan menjadi anggota dewan dirinya akan melakukan pemetaan daerah mana saja di Indonesia yang punya potensi bagus untuk seni dan budaya masing-masing.

Cara lain untuk melestarikan seni dan budaya Jawa Barat dan Indonesia secara umum adalah dengan membangun ekosistem industri, sehingga musik hasil seni dan budaya Indonesia setua apapun, secanggih apapun, pasti ada pendengar serta apresiasinya.

Apalagi, lanjut dia, dengan adanya teknologi media digital seperti sekerang ini. Hal itu tentu sangat memungkinkan untuk mengetahui siapa-siapa penggemar musik dari daerah tertentu.

“Jadi, kita harus mengusahakan setiap musik di Indonesia baik yang tradisional maupun modern harus punya pasarnya, karena dengan punya pasar  artinya  musik itu ada yang mendengarkan dan mengapresiasinya. Kita bikin dulu ekosistemnya,” katanya.

Farhan mengaku tengah bekerja sama dengan sebuah komunitas pembuat film untuk mendokumentasikan seni budaya Sunda. Meski hanya level RW, ia memberikan insentif-insentif dan pembentukan ekosistem supaya mereka mau berkembang.

“Pada saat bersamaan, kita harus mengapresiasi film-film yang sangat komersial, seperti film Dilan,” kata dia.

“Artinya, dalam memperlakukan karya seni dan pelaku seninya, kita harus secara adil membangun ekosistem bukan memberi uang,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Saan Mustopa menambahkan pihaknya berkomitmen dan mempunyai keberpihakan bagaimana menjaga, merawat, dan mengembangkan seni budaya yang ada di Jawa Barat ini untuk terus berkembang.

“Saat ini banyak tradisi kesenian dan budaya di Jabar yang sebenarnya menjadi kekayaan dan khasanah Jabar. Itu penting untuk dilestarikan ke depan,” kata Saan.

Apalagi, kata dia, ke depan Jawa Barat akan menjadi pusat atau tujuan turis dari domestik maupun internasional.

Dia mengatakan masyarakat senang berkunjung ke Jabar karena budaya dan keseniannya yang khas.

“Saya yakin Jabar akan menjadikan tujuan baik domestik maupun internasional. Karena itu, penting bagi Jabar untuk terus mengembangkan kesenian-kesenian yang dimiliki, dijaga dan dikembangkan,” kata dia.

“Kita juga akan meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan porsi lebih terhadap kesenian dan budaya di Jabar agar tetap lestari,” kata Saan.

Saan menambahkan kebudayaan Sunda termasuk salah satu kebudayaan tertua di Nusantara. Kebudayaan Sunda yang ideal kemudian sering kali dikaitkan sebagai kebudayaan masa Kerajaan Sunda.

“Ada beberapa ajaran dalam budaya Sunda yang terkait dengan jalan menuju keutamaan hidup. Etos dan watak Sunda itu adalah cageur, bageur, singer dan pinter, yang dapat diartikan sembuh (waras), baik, sehat (kuat), dan cerdas,” kata dia.

Selain itu, kebudayaan Sunda memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari kebudayaan–kebudayaan lain. Secara umum masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda dikenal sebagai masyarakat yang lembut, religius, dan sangat spiritual.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Segel pemilu Kabupaten/Kota Papua ditarik karena tidak layak

Sekretaris KPU Nduga Bliher Simanjuntak menunjukan stiker pemilu 2019 yang mudah sobek tidak teratur saat hendak dilepas, karena bahan stiker tidak baik. (ANTARA News Papua/Marius Frisson Yewun).

Masalahnya stiker ini rentan sekali karena tidak bisa ditempelkan dan cepat rapuh, dan ini bisa menjadi ruang konflik, akan dicurigai KPU kenapa sampai stiker semua sudah lepas dan tidak dengan tempelan yang benar.”

Wamena (ANTARA) – Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nduga, Papua Bliher Simanjuntak mengatakan seluruh segel atau stiker pemilu 2019 yang telah diterima, akan ditarik kembali oleh KPU Pusat sebab tidak layak atau kualitasnya tidak baik.

Bliher Simanjuntak di Sekretariat KPU Perwakilan Nduga di Kabupaten Jayawijaya, Selasa, mengatakan sudah melihat segel tersebut dan memang tidak layak untuk digunakan karena cepat rusak dan tidak bisa ditempelkan pada logistik pemilu.

“Sudah disampaikan kepada KPU Papua dan kami sudah dapat informasi bahwa semua stiker/segel yang ada di KPU kabupaten/kota di seluruh Papua akan ditarik dan diganti,” katanya.

Ia mengatakan bahan pembuatan stiker itu tidak mirip kertas sehingga mudah rapuh.

“Masalahnya stiker ini rentan sekali karena tidak bisa ditempelkan dan cepat rapuh, dan ini bisa menjadi ruang konflik, akan dicurigai KPU kenapa sampai stiker semua sudah lepas dan tidak dengan tempelan yang benar,” katanya.

Bliher mengatakan seluruh proses pelipatan surat suara telah selesai dan sedang dilakukan penyortiran yang diupayakan rampung tanggal 20 Mei mendatang.

“Logistik lain yang masih kami tunggu adalah formulir. Tetapi kami dapat informasi bahwa sudah sampai di Pelabuhan Laut Jayapura,” katanya.

Menurut dia, logistik pemilu itu nantinya didistribusikan ke 32 distrik, 248 kampung dan 465 TPS dan hal itu membutuhkan dana yang besar namun telah dikoordinasikan dengan KPU Papua terkait kekurangan anggaran tersebut.

Masalah stiker atau segel pemilu yang mudah rapuh itu juga dialami KPU Jayawijaya dan KPU Yalimo.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KPU Palu jamin tidak ada WNA sebagai pemilih

Ilustrasi – Petugas Bawaslu Tulungagung menunjukkan KTPE salah satu WNA yang namanya masuk dalam DPT di Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (8/3/2019) (Ist)

Palu (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kota Palu menjamin tidak akan ada warga negara asing (WNA) yang ikut memilih pada Pemilu serentak Presiden dan Legislatif pada 17 April 2019.

“Sejak awal dilakukan pendataan kami sudah membekali para pantarlih mengenai UU dan peraturan KPU soal siapa saja yang bisa memilih,” kata Ketua KPU Kota Palu, Agus Salim Wahid, Selasa.

Karena itu, setelah DPT ditetapkan, KPU tidak pernah menemukan dalam daftar adanya WNA yang terdata untuk mengikuti pemilu.

Hingga kini, kata dia, DPT, DPT tambahan dan DPK (Daftar Pemilih Khusus), bebas dari WNA. Artinya tidak ada di Palu bahwa WNA masuk dalam data pemilih Pemilu Presiden dan Legislatif 2019.

“Itu kami jamin,” tegas Agus Salim.

Meskipun demikian, lanjutnya, KPU juga tetap akan mewaspadainya hingga waktu pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada 17 April mendatang.

Mengenai logistik pemilu, menurut dia, semuanya sudah disiapkan seperti kota suara, bilik suara, sampul suara, dan tinta.

Surat suara ditargetkan 17 Maret 2019 sudah didistribusikan ke semua provinsi dan kabupaten/kota di Sulteng.

Untuk Pilpres dan Pileg 2019 ini, menyangkut bilik suara pemilu akan menggunakan bilik suara dari karton dan alumunium.

“Kita masih punya stok bilik suara aluminium yang layak digunakan,” uajrnya.

Namun, bilik suara aluminium hanya akan digunakan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tergolong masih sulit untuk dijangkau kendaraan.

Data pemilih Kota Palu yang ada di DPT sekitar 213.957 jiwa tersebar di delapan kecamatan dengan jumlah TPS sebanyak 1.075 TPS, termasuk beberapa diantaranya di lapas dan rutan serta lokasi-lokasi pengungsi korban bencana alam gempa,tsunami dan likuefaksi. ***2***

Baca juga: Bawaslu Jateng temukan delapan WNA masuk DPT

Baca juga: KPU telah hapus nama 101 WNA dari DPT

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Kapolda Jabar dan Panglima III Siliwangi koordinasi pengamanan pemilu 2019

Persiapan rapat koordinasi pengamanan Pemilu. (Megapolitan.Antaranews.com/Foto: Ahmadi)

Bogor (ANTARA) – Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto dan Panglima III Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono menggelar rapat koordinasi pengamanan Pemilu 2019 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

“Ini rapat koordinasi persiapan Pemilu dengan Kapolda Jabar dan Pangdam III Siliwangi,” kata Bupati Bogor Ade Yasin, di Cibinong, Bogor.

Ia menyampaikan rapat koordinasi pengamanan Pemilu ini berlangsung tertutup, dihadiri Bupati Bogor Ade Yasin, Kapolres Bogor Andi M Dicky beserta seluruh Muspida Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

Sebelum rapat koordinasi di Kabupaten Bogor, pada Jumat (8/3), Prajurit Kodam III/Siliwangi dan anggota Polda Jawa Barat di Lapangan Brigif Kujang 15, Kota Cimahi sudah menggelar latihan simulasi pengamanan Pemilu 2019.

Latihan simulasi digelar sebagai bentuk persiapan Polri dan TNI dalam melakukan pengamanan Pemilu yang akan digelar 17 April 2019.

Pada 17 April nanti, Pemilu akan menggelar secara serentak di seluruh Indonesia, memilih presiden dan anggota legislatif.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

BPK periksa bantuan keuangan parpol di Sleman

Petugas BPK Perwakilan DIY menyerahkan surat tugas pemeriksaan Keuangan Parpol kepada Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun. (Foto Antara/Humas Sleman )

Kami akan memeriksa dan menilai apakah pertanggungjawaban sudah sesuai dengan perundang-undangan yaitu mengacu pada empat kriteria diantaranya tepat rekening, tepat jumlah yang diterima, tepat pertanggungjawaban, dan tepat prioritas.”

Sleman (ANTARA) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai melakukan pemeriksaan keuangan bantuan untuk partai politik (parpol) di Kabupaten Sleman.

Pembukaan pemeriksaan tersebut dimulai dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan DIY kepada Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun di Ruang Praja 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Selasa.

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun menyampaikan bahwa terdapat sembilan parpol yang telah mendapatan bantuan keuangan di Kabupate Sleman.

“Pemerintah Kabupaten Sleman juga melakukan berbagai upaya untuk melakukan bimbingan teknis terkait pengelolaan dana parpol agar sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.

Menurut dia, di Kabupaten Sleman laporan pertanggungjawaban terkait batuan keuangan parpol telah diselesaikan pertanggal 31 Januari dimana hal tersebut mengacu kepada peraturan yang mengharuskan masing-masng parpol yang menerima bantuan tersebut untuk menyerahkan laporan satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Parpol di Kabupaten Sleman sudah menyelesaikan laporan per 31 Januari. Saat ini laporan sudah ada dan akan kami serahkan kepada BPK,” katanya.

Kepala Sub Auditorat BPK DIY Nur Miftahul Lail yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dirinya mengatakan bahwa pihaknya telah mengirim tim yang berisikan tiga anggota untuk melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol di Kabupaten Sleman.

“Kami akan memeriksa dan menilai apakah pertanggungjawaban sudah sesuai dengan perundang-undangan yaitu mengacu pada empat kriteria diantaranya tepat rekening, tepat jumlah yang diterima, tepat pertanggungjawaban, dan tepat prioritas,” katanya.

Adapun prosedur pemeriksaan tersebut dijelaskan melingkupi wawancara, dokumentasi dengan tenggat waktu selama delapan hari terhitung mulai Selasa (12/3) sampai dengan 21 Maret 2019.

“Pemeriksaan tersebut akan dilakukan dalam dua tahapan masing-masing tahapan dalam waktu empat hari,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Lapak Aduan Banyumas layani 11 aduan per hari

Mekanisme penyampaian pengaduan masyarakat ke Lapak Aduan Banyumas. (Foto: Dok. Dinkominfo Banyumas)

Purwokerto (ANTARA) – Lapak Aduan Banyumas yang digagas Bupati Achmad Husein dan Wakil Bupati Sadewo Tri Lastiono rata-rata melayani 11 aduan per hari, kata Asisten Bidang Administrasi Sekretaris Daerah Banyumas Nugroho Purwoadi.

“Selama  Februari, kami menerima 334 aduan dari masyarakat yang terdiri atas 175 keluhan, 71 pertanyaan, 39 usulan, dan 49 informasi,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa.

Nugroho yang juga Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Banyumas mengatakan aduan tersebut disampaikan masyarakat melalui berbagai saluran yang sediakan dalam Lapak Aduan Banyumas, antara lain surat elektronik dengan alamat lapakaduanbms@gmail.com serta Facebook, Twitter, dan Instagram dengan nama akun @lapakaduanbms.

Selain itu, melalui layanan WhatsApp dengan nomor telepon 08112626116 atau mengadu langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas yang berlokasi di Jalan Dr. Angka, Purwokerto.

“Dari 334 aduan yang kami terima dan diteruskan kepada dinas terkait, sebanyak 273 aduan bisa diselesaikan dan sisanya sebanyak 61 aduan masih dalam proses, karena ada yang memang baru akan dilaksanakan seperti infrastruktur dan sebagainya,” katanya.

Ia menyebutkan dari total aduan yang diterima selama bulan Februari, paling banyak berkaitan dengan administrasi kependudukan karena mencapai 69 aduan, disusul masalah infrastruktur sebanyak 52 aduan, lingkungan 19 aduan, kesehatan 18 aduan, kepegawaian tujuh aduan, perizinan enam aduan, pendidikan empat aduan, dan sisanya terdiri atas berbagai permasalahan.

Menurut dia, aduan tersebut telah diteruskan ke dinas terkait, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan sebagainya sesuai dengan permasalahan yang diadukan oleh masyarakat.

 Jika dilihat dari saluran pengaduannya, kata dia, paling banyak mengggunakan WhatsApp karena mencapai 205 aduan disusul Facebook sebanyak 64 aduan, Instagram 11 aduan, Twitter delapan aduan, surat elektronik delapan aduan, layanan pesan singkat (SMS) tujuh aduan, dan laman banyumaskab.go.id lima aduan, sedangkan yang disampaikan langsung ke Mal Pelayanan Publik sebanyak 26 aduan.

“Lapak aduan ini merupakan tekad dari Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dalam mewujudkan Banyumas yang maju, adil, makmur, dan mandiri. Untuk mewujudkan visi tersebut, tentulah membutuhkan kerja sama sinergis, dukungan serta masukan dari banyak pihak,” kata Nugroho.

Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas sangat terbuka serta mengapresiasi setiap masukan termasuk di dalamnya kritik konstruktif dan pengaduan masyarakat.

Terkait dengan hal itu, dia mengajak warga Kabupaten Banyumas yang punya unek-unek, keluhan, atau aduan agar tidak ragu-ragu untuk menyampaikannya melalui Lapak Aduan Banyumas

“Semua aduan akan kami respons dan tindak lanjuti sesegera mungkin selama aduan itu faktual dan menyertakan identitas pengadu secara jelas,” katanya. ***2***

Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019

Politikus Nasdem ingatkan PSI tak serang partai lain

Jakarta (ANTARA) – Politikus Nasdem Birgaldo Sinaga mengingatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk tidak menyerang partai lain, apalagi sesama partai nasionalis dan satu koalisi, untuk meningkatkan pamornya.

“Tidak elok pakai cara tidak sportif dengan mengerdilkan partai lain agar partai sendiri yang juara pertama,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Birgaldo menanggapi pidato Ketua Umum PSI Grace Natalie di Medan, Senin (11/3), yang menyebut partai yang dipimpinnya berbeda dengan partai nasionalis lain yang menurutnya lebih banyak diam terkait dengab kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi belakangan ini.

Grace dalam pidatonya menyatakan hanya PSI yang peduli ketika 13 Januari lalu terjadi persekusi atas jemaat GBI Philadelpia yang sedang beribadah di Labuhan Medan. Juga ketika nisan kayu salib dipotong dan prosesi doa kematian seorang warga Katolik ditolak massa.

Menurut Birgaldo, sebagai sesama anggota Koalisi Indonesia Maju yang sedang berjuang mewujudkan mimpi besar tentang Indonesia Maju tidak elok PSI menggunakan cara atau siasat menjatuhkan partai lain agar partainya menonjol sendiri.

“Saya berharap cukup kali ini saja pidato seperti ini terjadi. Tidak perlu agar rumah anda tampak bercahaya lalu menggelapkan rumah orang lain. Saya menolak cara berjuang seperti ini,” ujar Birgaldo.

Apalagi, menurut dia, bukan sekali dua kali PSI absen dalam peristiwa yang membutuhkan kepedulian bersama.

Birgaldo lantas menyebut beberapa peristiwa, di antaranya kasus kematian bayi Deborah dua tahun lalu gara-gara orang tuanya tak punya uang muka untuk perawatan di rumah sakit. Juga kasus Alvaro dan Trinity yang menjadi korban bom molotov di Gereja HKBP Samarinda.

Kalau boleh jumawa, kata Birgaldo, justru dirinya, kader Nasdem, yang aktif melakukan pembelaan bahkan penggalangan dana dalam dua kasus itu.

“Saya juga mendesak Presiden Jokowi membatalkan rencana pembebasan tanpa syarat Ustadz ABB beberapa waktu lalu meskipun saya harus dicaci maki dan dibully karena berseberangan dengan arus besar pendukung Jokowi,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019

Hasto: pembebasan Siti Aisyah positif bagi kepemimpinan Jokowi

Menlu Retno Marsudi (kedua kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kiri), Siti Aisyah (tengah), Ayah Siti Aisyah Asria (kanan) dan Ibu Siti Aisyah, Benah (kedua kanan) bersiap memberikan keterangan pers saat acara serah terima Siti Aisyah dari Kementerian Luar Negeri kepada keluarga di Gedung Foyer Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (11/3/2019). Siti Aisyah kembali ke Indonesia setelah dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Shah Alam, Malaysia karena jaksa mencabut dakwaan terhadap Aisyah terkait kasus dugaan pembunuhan Kim Jong-Nam dan telah diserahkan sepenuhnya kepada keluarga. (ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.)

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto, menyebutkan keberhasilan pembebasan warga Negara Indonesia (WNI) Siti Aisyah dari tuduhan pembunuhan berencana di pengadilan Malaysia positif bagi Indonesia dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Hasto juga menyebut energi positif juga dari keberhasilan pasangan ganda putera bulutangkis Indonesia Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan meraih juara di turnamen All England, Inggris.

“Kedua keberhasilan diplomasi tersebut adalah energi positif bagi bangsa Indonesia. Diplomasi olah raga, hadir melalui kerja keras, pantang menyerah, tampilkan daya endurance yang begitu tinggi, dan akhirnya cetak prestasi. Diplomasi politik luar negeri melalui lobby, pembicaraan tingkat tinggi atas dasar persahabatan bangsa serumpun dan sikap saling hormat-menghormati,” kata Hasto dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa.

Sekjen PDI Perjuangan ini pun mengucapkan selamat dan rasa bangganya atas keberhasilan dari dua diplomasi berbeda yang ditorehakan Hendara/Ahsan serta Siti Aisyah, karena kedua-keduanya berhasil menggelorakan kemajuan prestasi bangsa Indonesia di mata dunia Internasional.

Hasto menilai keberhasilan pasangan Hendra / Ahsan meraih podium tertinggi di All England kian menegaskan bahwa, di dalam suasana batin yang baik, yang positif, serta didukung oleh budaya fairness dalam sistem permainan yang jujur, akan bermuara pada sebuah prestasi yang mendunia..***2***

Baca juga: Langkah pembebasan Siti Aisyah banjir pujian

Baca juga: Kemenlu: Siti Aisyah tidak bebas murni

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019

KPU Cilacap temukan 16.000 surat suara rusak

Sejumlah warga terlibat dalam penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Serentak 2019 di Aula KPU Kabupaten Cilacap. Selain di Aula KPU CIlacap, penyortiran dan pelipatan surat suara juga dilaksanakan di Gedung Dwijaloka dan Akademi Kebidanan Cilacap. (Foto: Sumarwoto)

Kalau menurut kami sendiri sebenarnya ada (surat suara) yang cukup layak dipakai, nanti disortir ulang. Kalau memang dibutuhkan, kita bisa gunakan itu tetapi kalau tidak, kita minta pengganti ke percetakannya.”

Cilacap (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menemukan sekitar 16.000 lembar surat suara rusak, kata Ketua KPU Kabupaten Cilacap Handi Tri Ujiono.

“Semuanya (semua jenis surat suara, red.) sekitar 16.000 lembar yang rusak. Yang paling banyak memang DPR RI, ada sekitar 9.000 lembar, sisanya untuk beberapa jenis surat suara,” katanya di Cilacap, Selasa.

Ia mengatakan surat suara yang dianggap rusak itu karena adanya permasalahan pada proses pencetakan seperti adanya noda dan sebagainya.

“Kalau rusak dalam arti sobek, jumlahnya tidak seberapa,” jelasnya.

Terkait dengan surat suara yang rusak karena proses pencetakan, Handi mengatakan pihaknya akan mempertimbangkannya lebih dulu apakah surat suara tersebut masih layak digunakan atau tidak layak digunakan.

Menurut dia, pertimbangan tersebut dibutuhkan karena tidak menutup kemungkinan adanya interpretasi berbeda antara pengawas penyortiran surat suara dan KPU.

“Kalau menurut kami sendiri sebenarnya ada (surat suara) yang cukup layak dipakai, nanti disortir ulang. Kalau memang dibutuhkan, kita bisa gunakan itu tetapi kalau tidak, kita minta pengganti ke percetakannya,” katanya.

Lebih lanjut, Handi mengatakan proses penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan di tiga lokasi, yakni gedung Akademi Kebidanan, Gedung Dwijaloka, dan Aula KPU Kabupaten Cilacap.

Pihaknya melibatkan 453 tenaga untuk menyortir dan melipat 7,5 juta surat suara yang terdiri atas lima varian, yakni DPRD Kabupaten Cilacap, DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPD RI, DPR RI, serta surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Saat ini, kami masih menyelesaikan penyortiran dan pelipatan surat suara DPRD Kabupaten Cilacap, untuk dua daerah pemilihan. Kalau surat suara pilpres kemungkinan akan selesai dalam satu-dua hari ke depan, demikian pula dengan surat suara DPD RI,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Simulasi pemungutan suara Pemilu 2019

Pemilih disabilitas dibantu pendamping memasukkan suat suara yang telah dicoblos saat menggunakan hak pilihnya pada Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 di halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/3/2019). Simulasi tersebut diselenggarakan untuk mensosialisasikan tahapan dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara kepada masyarakat menjelang Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

TKN Jokowi-Ma’ruf sebutkan publik percaya dengan KPU

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Abdul Kadir Karding (tengah) didampingi Direktur Konten TKN, Fikri Satari (kedua kiri) dan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Aceh, Irwansyah (kedua kanan) memberikan keterangan menjelang persiapan Rakerda dan Konsolidasi Caleg-Relawan pemenangan pasangan Capres Joko Widodo-Kiai Maruf Amin di Banda Aceh, Rabu (12/12/2018). Rakerda yang dijadwalkan dihadiri Presiden Joko Widodo pada Jumat (14/12/2018) tersebut akan mengagendakan konsolidasi TKD, Caleg, Relawan dan penerapan metode kampanye dengan gaya baru di Aceh. (ANTARA FOTO/Ampelsa/ama)

Jakarta (ANTARA) – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf menyebutkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) soal tingkat kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu menunjukkan masyarakat percaya dengan KPU.

“Publik menilai KPU telah bekerja keras, independen, berupaya semaksimal mungkin untuk profesional. Kita punya kepentingan agar KPU ini miliki legitimasi agar bisa bekerja baik. Justru jangan dikacaukan, jangan diganggu, jangan dideligitmasi,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.

SMRC sebelumnya merilis hasil jajak pendapat tentang “Dukungan Calon Presiden dan Integritas Penyelenggara Pemilu”.

Hasilnya, sebanyak 80 persen publik percaya kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu dan hanya 11 hingga 12 persen responden yang kurang atau tidak yakin dengan KPU.

Menurut dia, hasil survei ini dianggap penting di tengah maraknya isu dan berita bohong yang menyebut KPU tidak netral.

Ia menilai ada pihak-pihak yang sengaja membangun opini untuk mendelegitimasi KPU.

“Memang ada upaya-upaya yang serius dibangun oleh, terutama dugaan saya oleh kubu 02 untuk mendeligitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dan ada upaya untuk mengganggu dalam artian kerja-kerja mereka (KPU),” ujarnya.

Jadi selain mendeligitimasi, juga mengganggu. Sehingga itu di-framing seakan-akan KPU dipakai oleh pemerintah untuk kepentingan itu. Dan sekali lagi itu pasti tidak benar, tegas Karding.

Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing, mengamini bahwa ada tujuan tertentu dari frame yang dibangun bahwa KPU tidak netral.

Menurut Emrus, setiap wacana publik yang dilemparkan sudah pasti memiliki agenda politik.

“Saya kira tidak ada pesan komunikasi tanpa tujuan. Kritik soal netralitas KPU itu sudah ada sejak sebelum pemerintahan Jokowi, SBY, dan sebelum-sebelumnya. Tujuannya untuk membuat orang-orang yang mendukung kekuatan politik tertentu menjadi pasif. Supaya jumlah orang yang ke TPS dan kotak suara yang mendukung kekuatan politik tertentu berkurang,” jelas Emrus.

Namun, dengan hasil survei yang menyatakan bahwa 80 persen publik masih memercayai KPU sebagai penyelenggara pemilu, Emrus berpendapat, masyarakat tidak terpengaruh dengan frame yang dibangun.

Menurut survey SMRC, masih ada sekitar 10-11 persen publik yang percaya bahwa KPU tidak netral.
“Sekitar 80 persen itu dari sudut statistik sudah signifikan, sudah sangat kuat. Tidak bisa digeneralisasikan ke populasi. Artinya sudah sangat mempunyai representasi secara politik maupun legitimasi dari rakyat,” ujarnya.

Kendati demikian, sebagai lembaga KPU juga tetap memiliki kelebihan dan kekuranga, seperti soal DPT warga negara asing yang langsung direspon cepat oleh KPU.

“Itu kan sudah dituntaskan, artinya KPU mendengarkan kritikan dan masukan. Jadi harus saya katakan, dengan segala kelemahannya, KPU bekerja professional. Dengan kemampuan KPU yang ada sekarang, sebagai produk politik teman-teman di legislatif, sampai saat ini dan saya yakin sampai dilantik presiden kita, siapa pun nanti yang terplih, mereka (KPU) adalah lembaga yang tetap independen melakukan tugas-tugasnya,” kata Emrus. ***2***

Baca juga: Hadar sebut ada upaya pelabelan KPU tidak netral

Baca juga: Survei: Pemilih Jokowi-Ma’ruf lebih percaya KPU

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019

TKN sebut survei internal Prabowo-Sandi penggiringan opini

Para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bersama para pimpinan partai politik melepas burung merpati sebagai simbol perdamaian dalam acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). (ANTARA/Imam Budilaksono)

Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan survei internal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memberikan keunggulan pasangan nomor urut 02 itu hanya penggiringan opini.

“Wajar bila BPN Prabowo-Sandi menyebut mereka unggul dalam survei internal. Tak mungkinlah dibuat tidak unggul. Tujuannya mereka kan mempengaruhi persepsi masyarakat. Itu hal yang normal saja,” ujar Ace dikutip dari siaran pers Jakarta, Selasa.

Menurut dia, langkah BPN itu dilakukan sebagai respons atas hasil beberapa lembaga survei yang menyebut Jokowi-Ma’ruf unggul rata-rata 20 persen atas Prabowo-Sandi.

Hasil survei internal BPN ini juga dikeluarkan di tengah ramainya penggiringan opini yang menyebut lembaga survei yang memenangkan Jokowi-Ma’ruf tidak fair.

Namun, lanjut politikus Partai Golkar itu, masyarakat dapat menilai kebenaran hasil survei yang dilakukan BPN. “Dalam berbagai survei, hasil yang ada menunjukkan kebalikan dari survei BPN,” kata Ace.

Ia mencontohkan survei terbaru yang dirilis lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) yang menunjukkan tren kenaikan elektabilitas pasangan
Jokowi-Ma’ruf Amin yang unggul dengan selisih 22,8 persen dari pesaingnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Adapun survei internal BPN mengklaim keunggulan Prabowo 48 persen berbanding 46 persen untuk Jokowi. “Jadi, masyarakat bisa menilai, mau percaya yang mana,” ujarnya.

Meski TKN tidak mengumumkan survei internal, hampir seluruh lembaga survei profesioanal saat ini menyebut Jokowi-Ma’ruf unggul, bahkan selisihnya rata-rata 20 persen.

“Jadi, siapa yang mau percaya survei internal BPN,” kata Ace.
Baca juga: Survei internal nyatakan elektabilitas Prabowo-Sandiaga di atas 60 persen
Baca juga: Survei Puskaptis: Elektabilitas Jokowi unggul tipis dari Prabowo
Baca juga: Survei Charta Politika: Suara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga Stagnan

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

Beredar buku “Melawan Amnesia”, Bawaslu Pontianak patroli ke kampus

Pontianak (ANTARA) – Bawaslu Kota Pontianak akan berpatroli ke kampus-kampus beberapa perguruan tinggi yang ada di kota itu, setelah penyitaan 22 buku berjudul “Melawan Amnesia Publik” yang di duga berisikan kampaye hitam di kawasan IAIN Pontianak.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kota Pontianak, Ridwan di Pontianak, Selasa, mengatakan, Bawaslu akan melakukan patroli ke kampus-kampus beberapa perguruan tinggi di Kota Pontianak, guna mencegah dugaan kampanye hitam tersebut.

“Walaupun saat ini buku tersebut masih menjadi kajian kami, namun untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan maka kami akan melakukan patroli ke kampus-kampus guna mencegah penyebaran buku tersebut,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah buku itu merupakan alat black campaign atau bukan. “Isi buku yang disebarkan orang tidak dikenal itu masih kami kaji. Tapi untuk sementara kami harap jangan dulu di sebarkan karena telah menimbulkan keresahan pada masyarakat,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi, Bawaslu Kota Pontianak, Isfiansyah. Ia mengatakan tindakan Bawaslu mengamankan buku-buku itu merupakan pencegahan dini atas upaya dugaan kampaye hitam tersebut.

“Kalau buku ini telah beredar di kampus-kampus dan di masyarakat, kami minta segeralah diamankan dan bisa diserahkan ke kami atau Bawaslu Provinsi Kalbar,” kata Isfiansyah.

Ia mengatakan hingga berita ini diturunkan Bawaslu terus mendalami isi buku tersebut. “Karena ini masih dugaan apakan isi buku itu masuk ranah pidana pelanggaran Pemilu. Bila dilihat pada buku ini kami melihat tidak jelas penerbitnya dan siapa penulis buku ini,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Pengawasan Humas, Bawaslu Kota Pontianak, Iwan Manik Radja menambahkan selain melakukan koordinasi dengan beberapa pihak perguruan tinggi yang ada di Kota Pontianak, juga akan melakukan koordinasi di setiap kecamatan dan instansi terkait lainnya.

Menurut Bawaslu Kota Pontianak, sebelum mengamankan buku berjudul “Melawan Amnesia Publik”, Bawaslu Kota Pontianak juga telah mengamankan peredaran penyebaran tabloit Indonesia Barokah. Hal itu semua dilakukan untuk mencegah terjadinya kampaye hitam dan keresahan di masyarakat Kota Pontianak khususnya.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

TKN: Program Jokowi jelas, tidak di awang-awang

Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Irma Chaniago, mengatakan Jokowi memiliki program yang jelas dan nyata, tidak di awang-awang.

Program terbaru adalah tiga kartu sakti, yakni Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako, dan Kartu Indonesia Pintar untuk level universitas.

“Pemaparan mengenai program tiga kartu sakti Jokowi ini sudah sangat jelas jika dibandingkan dengan kubu oposisi yang cenderung masih wacana di awang-awang,” ujar Irma dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Irma menyebut janji penyediaan lapangan kerja yang diusung Prabowo-Sandi tidak diikuti penjelasan terperinci tentang cara mencapainya dan berapa sasarannya.

“Kalau Jokowi sudah jelas menciptakan 10,3 juta lapangan pekerjaan. Tahapannya juga jelas untuk meningkatkan kemampuan dari lulusan SMA/SMK dan universitas yang baru lulus. Kalau kubu sebelah apa langkah konkretnya,” tanya Irma.

Politikus Partai Nasdem itu sangat menyayangkan kritik yang diberikan oleh kubu oposisi terhadap program kartu sakti Jokowi.

“Menurut kami seharusnya BPN bisa lebih ‘concern’ terhadap program kerja yang akan mereka lakukan ke depannya, bukan sibuk mengkritik petahana,” tandasnya.

Berbagai kritik dan pernyataan terus dilontarkan oleh kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terhadap program Kartu Sakti yang diusung oleh pasangan nomor urut 01 Joko Widodo KH Maruf Amin.

Terakhir Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyindir ucapan capres petahana Jokowi soal program janji Kartu Pra Kerja.

Jokowi sebelumnya menyatakan penerima program ini nantinya bukan pengangguran. Menurut Dahnil, pernyataan Jokowi membuat masyarakat semakin bingung.

Pilpres 2019 diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres, yakni nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: TKN Jokowi sindir pelaporan program Kartu Pra-kerja karena panik

Baca juga: Program Kartu Pra-Kerja dilaporkan ke Bawaslu, TKN sebut oposisi panik

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019

Sosialisasi Pemilu di kampung TKI

Komisioner KPU Tulungagung Muhammad Khoirul Anam (Kanan) menunjukkan spesimen (contoh) surat suara Pemilu 2019 saat melakukan sosialisasi di rumah anggota keluarga TKI di Desa Tanen Kecamatan Rejotangan, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (11/3/2019). Sosialisasi kepada keluarga TKI tersebut bertujuan untuk meningkatkan animo pemilih serta mengurangi jumlah golput dengan cara getok tular antara keluarga dengan sejumlah TKI yang masih bekerja di luar negeri. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/pras.

DOB Maluku masuk agenda pemerintah setelah pertemuan dengan Wapres

Ambon (ANTARA) – Sebanyak 13 calon daerah otonom baru yang diusulkan pemerintah Maluku akan masuk dalam agenda besar pemerintah setelah berlangsungnya pertemuan tim pemekaran wilayah dengan Wakil Presiden Jusuf Kala pada 21 Maret 2019.

“Untuk calon DOB di Maluku nanti masuk setelah pertemuan 21 Maret 2019, dan sekarang yang sudah ada 53 calon DOB yang memang telah mendapatkan persetujuan Presiden di era SBY namun belum direalisasikan dan Pak Jokowi juga belum menetapkannya,” kata ketua komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans di Ambon, Senin.

Menurut dia, nantinya Maluku ada di kelompok 150 calon DOB sehingga orang tidak salah mengerti karena ini sudah disetujui dan diterima, tinggal direalisasikan secara bertahap, kemudian pemprov bersama DPRD Maluku juga memperjuangkan 13 DOB itu pada era pemerintahan Jokowi-JK.

Sebab berbagai pemberitaan di media menyatakan lebih dari 50 calon daerah otonom baru sudah ditetapkan dan Maluku tidak termasuk, padahal sebenarnya  DOB itu telah disetujui oleh Presiden SBY saat itu, ujarnya.

“Khusus untuk calon DOB termasuk Maluku akan ada angin segar dari pemerintah dan sebetulnya itu sudah dilaksanakan pada  11 Maret 2019, hanya saja karena ada halangan terkait rencana pelantikan kepala daerah dan kemungkinan Wapres juga akan hadir termasuk Mendagri, sehingga diundur jadi 21 Maret 2019,” katanya.

Undangan itu menyebutkan bahwa pada 21 Maret ada rapat di DPR RI dan untuk para kepala daerah bersama DPRD yang ada calon DOB-nya nanti akan diundang langsung melalui institusi masing-masing, ujarnya.

Tetapi khusus untuk tim pemekaran ada konsorsium tim pemekaran daerah kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia yang rencananya diundang melalui DPR RI di Gedung Nusantara Senayan dan akan dihadiri ketua DPR RI, Wapres selaku ketua daerah otonom baru, dan Mendagri, untuk bertemu dengan tim dari berbagai calon daerah pemekaran.

Untuk Maluku, urainya, ada 13 DOB dan diperkirakan juga akan dibahas bagaimana status moratorium yang dibuat pemerintah, apakah dicabut atau tidak.

“Dugaan politik saya mengatakan pasti dicabut dan segera setelah dicabut baru lahirlah peraturan pemerintah tentang desain besar daerah otonom baru yang akan ditetapkan di Indonesia lima sampai 20 tahun ke depan,” ujarnya.

Moratorum diberlakukan saat itu karena Presiden/Wapres Jokowi-JK lebih berkonsentrasi pada anggaran untuk pembangunan infrastruktur secara masif sehingga APBN untuk DOB tidak mencukupi.

“Kalau PP sudah ada, maka Maluku diupayakan kalau bisa antara dua sampai empat DOB dan sisanya akan dilakukan secara bertahap,” ujarnya. 

Baca juga: 234 daerah ajukan diri jadi calon daerah otonom baru
Baca juga: Legislator: Indonesia didesain jadi 55 provinsi

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Ambon mulai lipat surat suara pemilu

Ambon (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Ambon telah memulai proses pelipatan dan penyortiran surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.

“Hari ini kita telah memulai proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang dimulai dengan DPRD Provinsi Maluku,” kata Komisioner KPU kota Ambon, M Shadek Fuad, Senin.

Ia mengatakan, setelah menerima 639 boks surat suara untuk kota Ambon dilanjutkan dengan proses sortir dan pelipatan surat suara, melibatkan 400 pekerja yang direkrut dari perwakilan warga yang telah mendaftar di KPU.

Sebelum proses pelipatan, para pekerja telah diedukasi bagaimana cara menyortir dan melipat surat suara yang benar.

“Sebelum memulai pelipatan, kami telah memberikan pemahaman tentang kategori surat suara yang cacat dan rusak serta yang layak untuk digunakan,” katanya.

Shadek menjelaskan, surat suara yang cacat dan rusak antara lain yang sobek,bercak tinta cetak, serta terdapat sisa tinta yang tertinggal pada bagian bawah kertas.

“Pekerja harus teliti melihat ada tulisan ganda atau tidak, bercak tinta cetak. Harus dipastikan bahwa kertas suara harus tanpa cacat, mulus dan layak digunakan,” ujarnya.

Pihaknya belum memastikan jumlah surat suara yang rusak, karena proses tersebut ditargetkan rampung satu minggu.

“Kita berupaya proses sortir dan pelipatan surat suara rampung lebih awal dari target yang ditetapkan,” tandasnya.

Saat ini pihaknya baru menerima surat suara untuk pemilihan legislatif (Pileg) DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kota Ambon.

“Sedangkan surat suara DPD dan surat suara Pilpres akan dikirim dalam waktu dekat,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Ketua Majelis Syura PKS bersilaturahmi ke Muhammadiyah Jateng

Semarang (ANTARA) – Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri bersilaturahmi ke Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Semarang, Senin.

Mantan Menteri Sosial tersebut disambut langsung oleh Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir.

Dalam kesempatan itu, Salim Segaf Al-Jufri mengungkapkan peran Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang penting bagi umat dan Bangsa Indonesia.

“Muhammadiyah adalah elemen penting Bangsa Indonesia, ada banyak lembaga pendidikan, rumah sakit, sekolah hingga kampus,” katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, PKS dan Muhammadiyah harus selalu bersinergi untuk membangun peradaban yang lebih baik.

“Kita akan duduk bersama, bergandengan tangan untuk berkontribusi bagi negeri ini,” tambahnya.

Ia meyakini Indonesia memiliki peluang memimpin dunia Islam karena populasi umat Islam terbesar di dunia.

Salah satu hal yang bisa disinergikan bersama PKS, kata dia, yakni memperbanyak keterwakilan umat.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lomba paduan suara semarakkan Legislative Ekspo

Manado (ANTARA) – Lomba paduan suara tingkat SMA dan SMK menyemarakkan Legislative Sulutgo Ekspo VII dan Pemilu Sulut Ekspo pertama di Manado, 11-15 Maret 2019.

Direktur Penyelenggara, Yani Kopalit, di Manado, Senin, mengatakan lomba paduan suara dan yel-yel tersebut diikuti sekolah dari berbagai kota dan kabupaten di Sulawesi Utara (Sulut).

“Pesertanya antara lain dari Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasan, Kabupaten Minahasa,” katanya.

Ia mengatakan, lomba paduan suara tersebut bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulut.

“Kegiatan ini mendapatkan respons baik dari sekolah dengan peserta yang datang dari sejumlah kota dan kabupaten di Sulut,” katanya.

Ia mengatakan dengan keterlibatan para siswa tersebut pada kegiatan ini, diharapkan mereka nantinya akan menjadi penerus di legislatif dan eksekutif nanti.

Selain itu, para siswa merupakan pemilih pemula tersebut dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu nanti, dengan menggunakan hak pilihnya.

Legislative Sulutgo Ekspo VII dan Pemilu Sulut Ekspo pertama, yang digelar di kawasan Mantos tersebut diikuti 19 peserta berasal dari DPR RI, MPR RI, tiga DPRD dari Provinsi Gorontalo dan sejumlah DPRD di Sulut.

Selain itu juga diikuti KPU, Bawaslu Sulut dan Badan Kesbangppol Sulut.
 

Pewarta: Jorie MR Darondo
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Karding: popularitas Jokowi-Ma’ruf menanjak

Abdul Kadir Karding berbicara dalam rapat konsolidasi pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Parakan, Kabupaten Temanggung. (Heru Suyitno)

Temanggung (ANTARA) – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menyatakan bahwa popularitas pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin saat ini menanjak meskipun terus mendapatkan tekanan isu-isu negatif.

“Posisi Pak Jokowi menanjak, sekarang sudah di angka 56 persen, saya rasa ini didorong oleh berbagai hal seperti deklarasi-deklarasi alumni, deklarasi profesi, serangan udara juga semakin masif,” katanya di Temanggung, Senin.

Ia menyampaikan hal tersebut usai rapat konsolidasi pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Parakan, Kabupaten Temanggung.

“Selain itu, di bawah gerakan kami ‘door to door’ kenceng dan masyarakat mulai tahu bahwa banyak lemparan isu dan narasi hoaks yang ditujukan pada pasangan Jokowi-Ma’ruf mulai diketahui bahwa itu bohong,” katanya

Namun demikian, pihaknya juga mengaku tidak ingin lengah ataupun sombong, bahkan pihaknya mengaku bertekat untuk mengawal secara detail hingga teknis dalam pemenangan sampai ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Menurut survei, yang mempercayai hoaks itu 9 juta dan artinya bisa digoyang setelah mendapatkan penjelasan,” katanya.

Menyinggung kesiapan debat Cawapres pada Minggu (17/3), dia mengatakan sudah disiapkan sedemikian rupa.

“Kiai Ma’ruf rajin memanggil pihak-pihak yang terkait dengan bidangnya untuk berdiskusi, misalnya soal pendidikan, kesehatan dan sebagainya,” katanya.

Ia menuturkan dengan pengalaman Kiai Ma’ruf sebagai politisi dan memang lahir sebagai intelektual yang betul-betul lahir dari bawah, kemudian pengalaman memimpin seluruh organisasi yang besar-besar pihaknya meyakini Kiai Ma’ruf akan menang.

“Ada tim Kiai Ma’ruf yang kita dorong untuk memback up dalam artian memberikan masukan-masukan soal bidang-bidang, kita bicara di substansi, kalau teknik bicara dan seterusnya soal lain,” katanya.

Ia menuturkan kapasitas Kiai Ma’ruf Amin tidak diragukan dalam dunia perpolitikan. Pernah menjadi anggota DPRD, DPR RI, politisi bahkan Kiai Ma’ruf juga terjun terus ke lapangan memimpin organisasi besar.

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu OKU tertibkan APK berbayar

Tim gabungan menertibkan APK berbayar, namun tidak memberikan kontribusi kepada daerah. (ANTARA News Sumsel/Edo Purmana)

Sesuai hasil rapat koordinasi bersama KPU OKU dan stakeholder sebelumnya, seluruh APK yang melanggar aturan atau ilegal dan tidak ada kontribusi bagi daerah akan kami tertibkan

Baturaja (ANTARA) – Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan bersama tim gabungan menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) berbayar yang melanggar aturan dan tidak ada kontribusi bagi pemerintah daerah setempat.

Ketua Bawaslu OKU, Dewantara Jaya didampingi Komisioner Koordinator Divisi HPP dan Penyelesaian Sengketa, Anggi Yumarta di Baturaja, Senin mengatakan bahwa pihaknya bersama tim gabungan dari Polres OKU, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Bapenda setempat serta Panwascam Baturaja Timur melakukan penertiban APK berbayar yang melanggar aturan terpasang di wilayah setempat.

Menurut dia, penertibkan tersebut setelah pihaknya melakukan rapat koordinasi bersama pihak terkait sebelumnya untuk membersihkan kawasan Kota Baturaja dari APK berbayar menjelang Pemilu 2019.

“Sesuai hasil rapat koordinasi bersama KPU OKU dan stakeholder sebelumnya, seluruh APK yang melanggar aturan atau ilegal dan tidak ada kontribusi bagi daerah akan kami tertibkan,” tegasnya.

Dia menjelaskan, penertiban APK berbayar ini dibagi dua tim yaitu Tim A untuk menertibkan seluruh APK berbayar yang terpasang mulai dari kawasan Taman Kota, arah Pasar Atas hingga masuk simpang gudang garam.

“Sementara Tim B menertibkan mulai dari kawasan Desa Tanjung Kemala, masuk simpang empat Sukajadi arah lintas Batu Kuning, Pusar, Talang Jawa dan Pasar Atas hingga menuju Sekretariat Bawaslu OKU,” jelasnya.

Dia juga mengimbau kepada semua pengurus parpol di wilayah setempat untuk mematuhi aturan terkait pemasangan APK agar dipasang di zona yang telah ditentukan.

“APK tidak boleh dipasang di zona yang dilarang seperti di pohon, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Ma’ruf Amin hadiri tabligh akbar di Mandailing Natal

Cawapres nomor urut 01 K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan sambutan saat menghadiri Tabligh Akbar di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin (11/3/2019). K.H. Ma’ruf Amin mengajak seluruh relawan, pendukung dan masyarakat bersama mendoakan agar bangsa Indonesia menjadi negara yang maju. ANTARA FOTO/Holik Mandailing/im/hp.

Sandiaga tidak diperkenankan hadir pada konser solidaritas Dhani

Calon wakil presiden, Sandiaga Salahuddin Uno di Sekretaris Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Senin (11/03/2019). ANTARA/Susylo Asmalyah

Jakarta (ANTARA) – Calon wakil presiden, Sandiaga Salahuddin mengatakan untuk konser solidaritas untuk musisi Ahmad Dhani dirinya tidak diperkenankan untuk hadir, karena akan menimbulkan polemik tersendiri.

“Saya menyadari bahwa kehadiran saya di konser Ahmad Dhani ini menimbulkan satu polemik tersendiri jadi informasi diterima bahwa untuk konser akan datang ini saya tidak diperbolehkan hadir,” kata Sandiaga di Sekretaris Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Senin.

Hal itu dilakukannya, karena tidak ingin memperkeruh suasana, apa yang sudah diputuskan oleh penyelenggara.

“Saya ingin konser ini berjalan, dan tidak ingin kehadiran saya justru memperburuk kondisi yang ada,” kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Dia hanya ingin memberikan dukungan kepada musisi serta politikus Ahmad Dhani adalah pejuang demokrasi.

“Jangan sampai yang sudah ditunggu-tunggu penonton dan fans Ahmad Dhani batal karena saya,” kata Sandiaga.

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya membubarkan konser solidaritas untuk musisi Ahmad Dhani yang semestinya digelar Minggu malam, karena pihak panitia tidak melengkapi administrasi perizinan.

Kepala Polrestabes Surabaya Komisaris Besar Polisi Rudi Setiawan mengungkapkan pihak panitia hanya mengantongi izin kampanye untuk salah satu calon wakil presiden dari Badan Pengawas Pemilihan Umum.

“Namun, panitia tidak melengkapi administrasi izin keramaian dari kepolisian sehingga acara konser harus kami bubarkan,” katanya kepada wartawan di Surabaya, Minggu petang.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Polrestabes bubarkan konser solidaritas untuk Ahmad Dhani
 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Gubernur NTB dinilai dekat dengan rakyat

Kita menemukan gubernur yang dekat dengan rakyat. Yang akrab dan selalu bersahabat dengan siapapun

Mataram (ANTARA) – Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Hj Baiq Isvie Rupaedah mengungkapkan kebanggaannya karena Gubernur NTB H Zulkieflimansyah merupakan sosok yang dekat dengan rakyat.

“Kita menemukan gubernur yang dekat dengan rakyat. Yang akrab dan selalu bersahabat dengan siapapun,” ujarnya saat silaturrahmi dengan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB di Mataram, Senin.

Menurut Isvie, figur gubernur yang sudah memimpin NTB kurang lebih enam bulan ini, menjadi contoh yang baik bagi semua, termasuk pimpinan dan angggota DPRD. Karenanya, dengan sosok yang akrab dengan masyarakat itu, ia optimistis seluruh program pembangunan di NTB dapat berjalan lancar dan sukses

“Sinergi dan keharmonisan dengan anggota dewan dapat terus berjalan baik. Agar pembangunan yang menyejahterakan masyarakat dapat terwujud dengan baik,” ucap Isvie.

Sementara, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyampaikan silaturahmi antara legislatif dan eksekutif agar bisa digelar sesering mungkin.

“Kalau memungkinkan dapat digelar sekali seminggu,” ujarnya.

Doktor Zul, sarapan Gubernur NTB mengatakan dengan seringnya bertemu, banyak hal yang dapat dibahas dan didiskusikan bersama. Sehingga, program pembangunan ini betul betul terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Gubernur NTB: HPN momentum tingkatkan kesejahteraan wartawan

Baca juga: Gubernur NTB sapa umat Hindu di Poto Tano

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu Pontianak sita buku diduga untuk kampanye hitam

Bawaslu Kota Pontianak menyita sebanyak 22 buku yang diduga berisikan “black campaign” atau kampanye hitam terhadap Capres nomor urut dua di lingkungan kampus IAIN Pontianak, Kalbar. (ANTARA/Slamet Ardiansyah)

Hal ini juga secepatnya akan kami diskusikan diinternal kami dan berkoordinasi bersama Korlip Pengawasan dan Hukum dalam penanganan pelanggaran, sambil menunggu arahan dari Bawaslu Provinsi Kalbar

Pontianak (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pontianak menyita sebanyak 22 buku yang diduga berisikan “black campaign” atau kampanye hitam terhadap Capres nomor urut dua di lingkungan kampus IANI Pontianak, Kalbar.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kota Pontianak, Ridwan di Pontianak, Senin, mengatakan penyitaan buku tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat kepada pihaknya bahwa ada penyebaran buku yang diduga berisi menyudutkan salah satu kandidat Capres.

“Kami mandapat laporan dari masyarakat melalui WhatsApp, terkait adanya buku yang beredar di IAIN Pontianak yang dinilai merasahkan. Laporan itu kami tindaklanjuti dengan turun ke lokasi dan benar adanya penyebaran buku itu pada hari ini sekitar pukul 13.00 WIB,” kata Ridwan.

Ia mengatakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, buku berjudul “Melawan Amnesia Publik” itu langsung diamankan ke Bawaslu Kota Pontianak.

“Buku-buku ini kami terima dari Humas IAIN Pontianak yang telah mengamankan dari beberapa mahasiswa yang di bagi-bagi oleh dua orang dengan menggunakan sepeda motor di lingkungan kampus IAIN. Pihak IAIN sebenarnya setelah menyita rencananya akan menyerahkan ke kami karena diduga isinya memuat kampanye hitam,” katanya.

Ia menambahkan, kepada kedua orang tak dikenal itu, pihak IAIN sebenarnya telah berusaha untuk menangkapnya. Namun sebelum tertangkap kedua orang itu berhasil melarikan diri.

Untuk menindak lanjuti temuan buku-buku tersebut dan memastikan ada atau tidaknya “black campaign”, Ridwan mengatakan Bawaslu akan melakukan kajian lebih lanjut dan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalbar.

“Hal ini juga secepatnya akan kami diskusikan diinternal kami dan berkoordinasi bersama Korlip Pengawasan dan Hukum dalam penanganan pelanggaran, sambil menunggu arahan dari Bawaslu Provinsi Kalbar,” katanya.

Ridwan menegaskan, dalam menangani hal-hal yang mencurigai dan meresahkan masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kota Pontianak tidak akan tinggal diam dan akan selalu tanggap.

“Bisa jadi mungkin buku ini telah di sebarkan ke kampus-kampus lainnya. Makanya saya sangat berharap agar bila menemukan hal seperti ini segeralah melaporkan kepada kami atau pihak kepolisian. Karena buku ‘Melawan Amnesia Publik’ ini masih dalam pengkajian kami, sementara jangan di sebarkan bila ketemu segeralah kumpulkan ke kami,” katanya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

DPRD DIY dukung pemda percepat perekaman KTP elektronik 19.038 warga

Yogyakarta (ANTARA) – Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung Pemda DIY mempercepat perekaman data KTP elektronik bagi 19.038 warga di daerah itu.

“Selain kerja keras Pemda, kita ajak masyarakat aktif mengurus dokumen kependudukan khususnya melakukan perekaman KTP elektronik di kantor kecamatan terdekat atau di tempat lain yang disiapkan Pemda,” kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi A DPRD DIY dengan Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY serta Dinas Kependudukan Catatan Sipil se-DIY di Yogyakarta, Senin.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data kependudukan per Februari 2019, dari sebanyak 3.631.015 penduduk DIY, terdapat 2.777.614 orang wajib melakukan perekaman KTP elektronik. Dari jumlah itu yang telah melakukan perekaman mencapai 2.758.576 orang atau 99,31 persen, di atas rata rata nasional yang mencapai 97,5 persen.

Sedangkan yang belum melakukan perekaman sebanyak 19.038 orang atau 0.69 persen. “Ini butuh kerja keras untuk memastikan 100 persen wajib KTP lakukan perekaman,” kata politisi muda PDIP Eko Suwanto yang maju kembali sebagai Caleg DPRD DIY Nomor Urut 1 Dapil Kota Yogyakarta.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Maladi mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY serta mengirimkan surat resmi ke kampus-kampus di DIY terkait layanan perekaman KTP elektronik secara terpadu pada 20-21 Maret.

“Mudah-mudahan langkah ini bisa mempercepat perekaman KTP-e,” kata Maladi.

Maladi menegaskan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya termasuk memberikan fasilitasi agar perekaman KTP-e bisa berlangsung maksimal.

Mengenai keberadaan 19.038 orang yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, anggota Komisi A DPRD DIY, Slamet, mengusulkan data itu apakah bisa dipublikasikan agar sampai ke tingkat desa supaya petugas bisa jemput bola.

“Seperti pengumuman hasil ujian masuk perguruan tinggi. Ada anggaran untuk memuat 19.038 nama. UGM pernah memuat ribuan,” kata Slamet.

Anggota DPRD tersebut mengakui, Pemda DIY sudah berupaya maksimal melakukan perekaman KTP elektronik termasuk melalui adanya publikasi setidaknya pemerintah tidak disalahkan.

Dalam rapat tersebut, Komisi A DPRD DIY merekomendasikan agar Pemda DIY bersma kabupaten/kota berkoordinasi dan mendukung instansi pelaksana, untuk mempercepat proses perekaman KTP elektronik.

DPRD DIY dan Pemda DIY, Eko Suwanto menambahkan mendukung langkah KPU DIY itu untuk menyempurnakan pemutakhiran data pemilih.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk aktif melakukan perekaman e-KTP dengan cara datang ke kantor kecamatan karena data kependudukan ini sangat penting, ” kata Eko.

Soal keberadaan warga Negara asing (WNA) yang terdaftar masuk DPT Pemilu 2019, dia menyatakan Pemda dan DPRD mendukung KPU mencoret nama WNA tersebut dari DPT.

“Soal WNA, sikap kita tegas, dukung KPU coret WNA dari DPT Pemilu 2019. Jika masyarakat melihat segera lapor ke KPU agar ditindaklanjuti,” kata Eko Suwanto.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU: ASN boleh lakukan sosialisasi tapi tidak boleh kampanye

Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada diskusi “Menjamin Legitimasi Pemilu” di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (11/3/2019). (Antaranews/Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA) – Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan aparat sipil negara (ASN) boleh melakukan sosialisasi program pemerintah tapi tidak boleh melakukan kampanye dalam menghadapi pemilu.

“Dalam undang-undang mengatur, bahwa ASN boleh melakukan sosialisasi, tapi tidak boleh melakukan kampanye. Sosialisasi dan kampanye adalah dua hal yang berbeda,” kata Wahyu Setiawan pada diskusi “Menjamin Legitimasi Pemilu” di Kantor Kementerian Kominfo, di Jakarta, Senin.

Wahyu Setiawan menyayangkan, adanya pihak-pihak yang mencampuradukkan antara sosialisasi dan kampanye pemilu di ruang publik, padahal sosialisasi dan kampanye adalah dua hal yang berbeda.

Wahyu menjelaskan, ASN sebagai jajaran birokrasi boleh melakukan sosialisasi program-program pemerintah sesuai dengan bidangnya, misalnya program pemerintah yang sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan.

Namun, kata dia, ASN tidak boleh melakukan kampanye yakni mendukung salah satu calon tertentu, misalnya ajakan untuk memilih calon tertentu.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad Afifuddin mengatakan, saat ini sedang terjadi trend melaporkan, sehingga pihak-pihak yang terkait dengan pemilu saling melaporkan ke Bawaslu.

Data laporan dan temuan yang diproses Bawaslu hingga 5 Maret 2019, menurut dia, mencapai 6.247 kasus. Dari jumlah tersebut, menurut dia, setelah diverifikasi, ada sekitar 5.000 laporan diproses. “Kalau laporan itu ternyata kasus pidana maka dilimpahkan ke Kepolisian,” katanya.

Afifuddin menambahkan, sampai saat ini ada 45 kasus pidana yang sudah ada keputusan, di antaranya ada 11 kasus ASN yang dinilai tidak netral dan diberhentikan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo, menambahkan, bahwa ASN itu jumlahnya sangat besar. Kalau ada 11 orang ASN yang terkena sanksi diberhentikan, menurut dia, hal itu adalah kasus personal.

Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi, akan terus mengingatkan ASN untuk bersikap netral dan independen, katanya.

Baca juga: KPU kerja sama dengan organisasi keagamaan sosialisasikan Pemilu 2019

Baca juga: KPU pastikan tidak ada WNA pemilik KTP elektronik masuk dalam DPTHP2

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Menghadapi tantangan bencana alam di Jawa Timur

Saat ini memang banjir merupakan peringkat nomor satu bencana yang sering terjadi di Jawa Timur.

Madiun (ANTARA) – Wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Ngawi dilewati oleh Sungai Bengawan Madiun yang merupakan anak sungai dari Bengawan Solo. Di wilayah Ngawi, tepatnya di Kecamatan Pitu, terjadi titik pertemuan di antara kedua sungai tersebut, yakni Bengawan Madiun dengan Bengawan Solo dari arah hulu.

Bila curah hujan di Wonogiri dan Solo, keduanya di Jawa Tengah, serta wilayah Madiun, Ponorogo, dan Magetan tinggi, maka akan terjadi luapan air dari kedua sungai tersebut yang menggenangi daerah sekitar.

Saat debit air Bengawan Solo tinggi, air anak sungai yang juga sedang tinggi akan sulit mengalirkan air. Bahkan, malah akan terjadi aliran balik dan meluap.

Yudi, warga Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, mengatakan air mulai masuk dalam rumahnya pada Rabu (6/3) dini hari saat banjir Madiun melanda. Wargapun mulai mengungsi ke rumah warga yang aman karena ketiggian air terus bertambah.

Ternak sapi, kambing, dan ayam dikeluarkan. Beberapa ada yang memilih bertahan di tepi jalan menunggu bantuan. “Tidak mengira kalau air sampai masuk dan hampir mengenai atap rumah. Ini lebih parah dari banjir yang terakhir,” ungkap Yudi.

Desa Purworejo merupakan satu dari puluhan desa di Kabupaten Madiun yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Bengawan Madiun dan anak sungainya. Ketinggian air bervariasi mulai dari 1 meter hingga 5 meter.

Data BPBD setempat mencatat, jumlah wilayah di Kabupaten Madiun yang terdampak bencana banjir mencapai 12 kecamatan, 56 desa, 5.707 KK, 497 hektare lahan pertanian, 5.024 permukiman rusak ringan, dan 62 permukiman rusak berat. Kecamatan yang terdampak tersebut antara lain Kecamatan Madiun, Saradan, Balerejo, Pilangkenceng, Sawahan, Mejayan, Wungu, Wonoasri, Gemarang, Kebonsari, Kare, dan Dagangan.

Dahsyatnya imbas banjir, membuat Bupati Madiun Ahmad Dawami menetapkan status darurat bencana banjir di wilayah Kabupaten Madiun.

Status darurat bencana banjir ditetapkan mulai tanggal 6-19 Maret 2019 tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 188.45/69/KPTS/402.013/2019 yang ditandatangani Bupati pada Rabu (6/3).

Kerugian akibat banjir kali ini diperkirakan mencapai Rp50 miliar lebih. Kerugian itu dimungkinkan terus bertambah karena Pemkab Madiun masih melakukan pendataan di semua sektor, baik pertanian, infrastruktur, dan lainnya.

Hal itu belum termasuk banjir yang melanda wilayah Kabupaten Ngawi, Ponorogo, Magetan, dan kondisi akses jalan tol Madiun dan jalan arteri Madiun-Surabaya yang lumpuh selama beberapa hari akibat luapan sungai tersebut.

Tentu, bencana alam tidak diinginkan oleh semua pihak. Karenanya, semua dituntut untuk waspada, mengingat semua jenis bencana alam bisa terjadi setiap saat tanpa tahu kapan dan dimana.

Seperti saat berlangsungnya musim hujan, beberapa wilayah di Madiun dan bahkan Jawa Timur sangat berpotensi terjadi banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Namun waktu pastinya, tiada yang tahu.

Mitigasi bencana perlu dilakukan lebih intensif oleh para pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Bupati Madiun Ahmad Dawami bahkan langsung menyatakan bahwa banjir yang melanda wilayahnya itu adalahkesalahan manusia, yakni, karena kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan. Di antaranya, perilaku membuang sampah sembarangan.

“Penyebabnya kita sendiri. Yakni, permasalahan sampah, permasalahan rasa memiliki terhadap aset kabupaten, aset nasional yang masih kurang. Jadi ketika tidak ada rasa memiliki, ketika ada tanggul bocor sedikit, dibiarkan, akhirnya jebol,” kata Bupati Dawami.

Jebolnya tanggul tersebut salah satunya terjadi di tanggul Sungai Jeroan, anak sungai Bengawan Madiun, yang ada di Desa Bulakrejo, Kecamatan Balerejo.

Sebanyak tujuh titik di tanggul tersebut jebol dengan rata-rata panjang ambrol berkisar antara 10 hingga 20 meter. Jebolnya tanggul tersebut diduga akibat tidak mampu menampung debit air yang meningkat seiring tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Madiun dan sekitarnya pada Selasa (5/3) sore hingga Rabu (6/3) dini hari.

Bupati mengajak agar banjir besar yang melanda Kabupaten Madiun dan daerah sekitarnya menjadi pelajaran untuk lebih baik dalam menjaga lingkungan. Hal itu karena banjir merupakan masalah bersama. Semua pihak, termasuk masyarakat, juga harus terlibat, tidak hanya tanggung jawab pemerintah.

Manusia tidak bisa mencegah terjadinya banjir ataupun bencana. Namun dengan mitigasi banjir dan bencana lainnya yang disiapkan bersama pemerintah dengan masyarakat, dapat mengurangi dampak dan kerugian yang ditimbulkan.

Tanggap bencana

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus berupaya agar Jawa Timur tanggap terhadap bencana. Terkait antisipasi banjir, Gubernur Khofifah menyampaikan, pihaknya sedang memfinalkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jatim agar bisa menyiapkan kabupaten mana saja yang bisa menyediakan lahan untuk sudetan Sungai Bengawan Solo.

“Sesuai pemetaan sudetan Bengawan Solo idealnya lima, namun sekarang baru ada dua yang ada di Bojonegoro dan Sidayu, Gresik, sehingga dibutuhkan tiga sudetan lagi,” kata dia.

Ditambahkan, perawatan embung-embung yang sudah ada harus menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah dan masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian karena memiliki manfaat yang cukup besar, yakni sebagai penampungan air ketika hujan, dan sumber air ketika kemarau.

“Di Jatim ada sekitar 416 desa yang berpotensi kekeringan saat musim kemarau dan banjir saat musim hujan, maka diperlukan embung untuk bisa menyimpan dan memanfaatkan air,” ujar mantan Menteri Sosial ini.

Ia juga meminta masyarakat Jatim untuk bisa “living harmony with disaster” mengingat topografi wilayah Jatim. Masyarakat Jatim harus mengetahui bahwa lima bencana tertinggi sangat mungkin terjadi di Jatim, yaitu banjir, kebakaran, angin, termasuk di dalamnya puting beliung, dan tanah longsor.

“Saat ini memang banjir merupakan peringkat nomor satu bencana yang sering terjadi di Jawa Timur,” ujar Gubernur Khofifah saat meninjau banjir di Kabupaten Madiun dan Ngawi.

Gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut juga akan menyiapkan pendekatan nonstruktur berupa sebuah sistem peringatan dini atau “early warning system” akan terjadinya bencana berbasis digital. Hal ini penting dilakukan mengingat topografi wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur, yang memungkinkan sering terjadi bencana.

“Kami sedang mengomunikasikan dengan provider-provider agar bisa mengirimkan informasi kepada masyarakat akan terjadinya bencana lewat SMS, misalnya,” kata dia.

Saat ini masyarakat hampir semuanya memiliki gawai. Oleh sebab itu, harus bisa dimanfaatkan dengan baik, khususnya dalam hal antisipasi atau tanggap bencana.

Dicontohkan, untuk banjir di Kabupaten Ngawi disebabkan oleh adanya luapan sungai Bengawan Solo yang masuknya lewat kali Madiun, sehingga dibutuhkan waktu sekitar enam jam air akan sampai Ponorogo dan sekitar 10 jam sampai Ngawi.

“Nantinya akan ada pemberitahuan lewat HP warga, bahwa dalam waktu sekian jam akan terjadi banjir di wilayahnya,” katanya.

Jika teknologi itu bisa diterapkan maka masyarakat akan lebih bisa mengantisipasi dan waspada terhadap bencana.

Upaya peringatan dini berupa pendekatan nonstuktur kepada masyarakat tersebut sangatlah penting dalam mitigasi bencana. Sebab, hal itu merupakan bentuk edukasi guna meningkatkan kesadaran tanggap bencana.

Sehingga, warga di pinggiran Bengawan Madiun dan Begawan Solo tidak lupa akan potensi banjir. Sebab, biasanya warga akan lupa jika banjir telah surut dan musim hujan telah lewat, sampai terjadi lagi banjir berikutnya. (*)

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Deklarasi pendukung Jokowi (Pujo) Lampung

Artis Ibu Kota Via Valen (tengah) bersama Dide Hijau Dun (kiri) dan Gubernur Lampung terpilih Arinal Djunaidi (kanan) menghibur pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin saat Deklarasi dukungan Pendukung Jokowi (Pujo) Lampung, di Lampung, Senin (11/03/2019). Tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Maruf Amin menargetkan 70 persen suara di Provinsi Lampung untuk Pilpres 2019. ANTARA FOTO/ Ardiansyah/hp.

Sandiaga katakan guru PAUD harus dapat kesejahteraan layak

Calon wakil presiden, Sandiaga Uno, bertemu para guru PAUD, di Sekretaris Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Senin (11/03/2019). (ANTARA/Susylo Asmalyah)

… ke depan nanti kita harus memberi penekanan, perhatian yang lebih kepada peningkatakan kesejahteraan guru-guru…

Jakarta (ANTARA) – Calon wakil presiden, Sandiaga Uno, mengatakan guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mendapatkan tingkat kesejahteraan yang layak

“Kami sepakat bahwa guru-guru PAUD harus mendapatkan tingkat kesejahteraan yang layak. Bagaimana mereka meningkatkan kualitasnya, (saat ini) kesejateraan mereka juga belum diperhatikan,” kata Sandiaga di Sekretaris Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Senin.

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Deklarasi Masyarakat Peduli Pendidikan Anak Usia Dini Untuk Kemenangan Prabowo-Sandi. Pada acara tersebut guru-guru PAUD di DKI memberikan masukan untuk pendidikan anak usia dini.

“Guru-guru PAUD memberikan masukan untuk pendidikan anak usia dini yakni ‘golden age’ pada umur 0-7 tahun itu dibutuhkan satu sistem pendidikan yang bisa membangun karakter,” kata mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu.

Saat dimana daya juang dari anak -anak membangun ahlak yang karimah dan memastikan nilai – nilai luhur dari budaya Indonesia itu bisa masuk ke anak – anak.

“Salah satu yang dia soroti adalah status dari guru-guru TK serta kesejahteraanya, sehingga ke depan nanti kita harus memberi penekanan, perhatian yang lebih kepada peningkatakan kesejahteraan guru-guru,” katanya.

“Jadi salah satu usulannya adalah yang (sudah dilakukan) di DKI yang masuk ke dalam mekanisme hibah diangkat sebagai salah satu program nasional,” kata Sandiaga.

Dia menjelaskan di DKI punya banyak kelebihan karena tempatnya kecil mudah didata, ada mekanisme hibah untuk memberikannya.

“Nah ke depan kita harus benar – benar menghitung jangan sampai kita memberikan janji yang tidak bisa kita tepati,” katanya.***2***

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

TGB katakan Pilpres jangan menjauhkan sesama anak bangsa

Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi berbicara dalam Dialog Kebangsaan di IPC Corporate University, Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/3/2019). Dialog kebangsaan yang diikuti peserta dari sejumlah organisasi mahasiswa Bogor tersebut bertemakan “Keumatan dan Kebangsaan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/ama.

Bogor (ANTARA) – Pendiri Wasathiyah Center Muhammad Zainul Majdi atau dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB) menyatakan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 jangan menimbulkan dampak buruk seperti menjauhkan sesama anak bangsa Indonesia hanya karena perbedaan pilihan calon pemimpin.

“Tidak boleh menjauhkan kita sebagai sesama anak bangsa, itu benang merahnya,” kata TGB usai Dialog Keumatan dan Kebangsaan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia di IPC Corporate University Bogor, Jawa Barat, Senin.

Indonesia, kata dia, merupakan bangsa yang besar dengan keragamannya yang harus dijaga, dan jangan sampai terjadi perpecahan yang dapat merugikan seluruh bangsa Indonesia.

“Ini (negara Indonesia) menjadi wadah menyatukan kita selama ini, semangat keberagamaan, kebangsaan,” kata TGB yang juga menjabat sebagai Koordinator Bidang Keumatan DPP Golkar.

Ia mengungkapkan, banyak bangsa lain yang negaranya sebagai wadah sudah rusak, akibatnya seluruh daya pembangunan ikut hancur. Hal seperti itu jangan sampai terjadi di  Indonesia.

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat itu mengajak mahasiswa untuk berkolaborasi, bersama membangun bangsa Indonesia dalam bingkai kebinekaan.

“Kita boleh berbeda pandangan, tapi kita harus membangun kolaborasi jangan sampai perbedaan pandangan itu menjauhkan,” katanya.

Selain itu, TGB juga mengajak mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk selalu hati-hati dan tidak mudah teperdaya segala paham yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak saling tuduh tentang hal yang negatif, jika ada pelanggaran hukum sebaiknya dilaporkan kepada pihak berwajib.

“Masyarakat sipil perlu mengawasi, kalau ada bukti silakan laporkan ke Bawaslu, atau penegak hukum, kita hentikan tuding menuding,” katanya.

Seorang mahasiswa peserta dialog, Rizqi Fathul Hakim menyatakan, konsep pemikiran TGB tentang Islam modern sangat baik dalam menjalankan roda organisasi negara.

Momentum Pilpres ini, kata dia, tentunya seluruh anak bangsa harus menyukseskan dan saling mendukung siapa pun pemimpin bangsa yang akan terpilih nanti.

“Di momentum Pilpres ini entah siapa saja yang menjadi presiden kita bisa senantiasa mendukungnya,” kata Rizqi mahasiswa semester 7 Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Pewarta:
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019

Ribuan warga Pringsewu hadiri Deklarasi Joko Widodo

Artis Ibu Kota Via Valen (tengah) bersama Dide Hijau Dun (kiri) dan Gubernur Lampung terpilih Arinal Djunaidi (kanan) menghibur pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin saat Deklarasi dukungan Pendukung Jokowi (Pujo) Lampung, di Lampung, Senin (11/03/2019). Tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Maruf Amin menargetkan 70 persen suara di Provinsi Lampung untuk Pilpres 2019. ANTARA FOTO/ Ardiansyah/hp.

Pilih pemimpin yang telah terbukti membangun, seperti Jokowi

Pringsewu (ANTARA) – Ribuan warga Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Lampung menghadiri Deklarasi Dukungan Joko Widodo (Pujo) untuk Calon Presiden Dan Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin.

Deklarasi Pujo berlangsung di Lapangan Sepak Bola Banyumas, Pringsewu, Senin, dengan menghadirkan penyanyi Ibukota, yakni, Via Valen dan grup band asal Lampung Hijau Daun.

Warga sejak siang hari telah memadati Lapangan sepak bola tersebut sejak siang hari, meskipun hujan deras mengguyur Kabupaten Pringsewu dan sekitarnya sejak siang hari.

Ketua Umum Pujo Lampung Arinal Djunaidi dalam kesempatan itu meminta masyarakat daerah setempat untuk memilih Capres dan Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Pilih pemimpin yang telah terbukti membangun, seperti Jokowi,” ujarnya.

Arinal menyebutkan, pembangunan di Lampung terutama bidang pertanian, perkebunan, infrastruktur dan lain-lain cukup masif dan hal itu berkat pemerintahan saat ini.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Lampung, Bandara Internasional Radin Intan II, dan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, dibangun oleh pemerintahan saat ini.

Selain itu, lanjutnya, pembangunan irrigasi dan dam di Lampung juga, pada pemerintahan Jokowi dan JK.

“Cukup banyak pembangunan di Lampung, yang berasal dari pemerintah pusat, ” kata Arinal yang juga gubernur Lampung terpilih tersebut.

Karena itu, ia meminta warga Lampung untuk memilih Capres dan Cawapres nomor urut 01.

“Jokowi telah teruji menjadi pemimpin negara ini dan kami mendukung beliau untuk menjadi Presiden 2019-2024, ” tambahnya.

Pada acara itu dibacakan Deklarasi Dukungan Pujo untuk Jokowi oleh Ketua Pujo Kabupaten Pringsewu, Suherman.

Hadir pada acara itu, pengurus partai pengusung capres dan cawapres nomor urut 01.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Ribuan warga Pasar Kliwon deklarasi menangkan Jokowi-Ma’ruf

Baca juga: Fotografer Bersatu deklarasi dukung Jokowi-Ma’ruf

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Penerimaan CPNS Papua Barat dikhususkan bagi honorer

Manokwari (ANTARA) – Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2018 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua Barat bulan ini khusus diperuntukan bagi pegawai honorer.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat Yustus Maidodga di Manokwari, Senin, mengatakan, formasi 2018 yang dibuka pada Maret ini Papua Barat memperoleh jatah sebanyak 829 formasi. Sesuai petunjuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, formasi tersebit dimanfaatkan untuk mengangkat 771 dari 1.283 pegawai honorer dilingkungan Pemprov Papua Barat.

Sisanya, sekitar 55 kursi akan digabung dengan formasi tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada Juni mendatang.

“Sesuai hasil verifikasi yang kami lakukan, dari 1.283 honorer kita ada 771 orang yang usianya dibawah 35. Sisanya 400 orang lebih berusia di atas 35 tahun,” kata Yustus.

Untuk pegawai honorer yang berusia di atas 35 tahun, Pemprov Papua Barat menyiapkan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Seleksi P3K akan dilaksanakan pada Juni mendatang.

Maidodga menyebutkan, 771 honorer ini akan menjalani seluruh tahapan dari pendaftaran hingga seleksi. Meskipun demikian mereka dipastikan lulus dalam seleksi tersebut.

“Mereka daftar dulu, kalau sudah memenuhi persyaratan, akan mengikuti tes. Honorer yang berjumlah 771 orang itu 100 persen akan diterima,’’ sebut Yustus.

Terkait pengangkatan honorer tersebut lanjut Yustus, Menpan sudah melayangkan surat untuk gubernur. Formasi ini untuk mengamankan perintah presiden.

Meidodga berharap para pencari kerja tak berkecil hati. Formasi umum tahun 2019 akan kembali dibuka pada Juni mendatang bersamaan dengan seleksi P3K bagi 400 lebih pegawai honorer Papua Barat.

“Lagi pula, ada pembukaan formasi CPNS juga di kabupaten/kota. Mereka bisa mendaftarkan diri di daerah masing-masing,” ujarnya lagi.

Formasi CPNS telah diumumkan ke publik mulai Senin, 11 Maret hingga 29 Maret. Para pelamar atau para honorer bisa langsung mendaftarkan diri secara online serta pengiriman berkas persyaratan pendaftaran.

Seleksi administrasi akan dilaksanakan mulai 13 Maret sampai 4 April dan hasilnya akan diumumkan pada 14 April. Sedangkan seeleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang akan dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019.

Pewarta: Toyiban
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kesbangpol pastikan Apel Kebangsaan “Kita Merah Putih” bukan kegiatan politik

Semarang (ANTARA) – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Achmad Rofai memastikan acara Apel Kebangsaan dengan tema “Kita Merah Putih” yang akan dilaksanakan pada 17 Maret 2019 bukan merupakan kegiatan politik yang berkaitan dengan pemilihan umum.

“Kebetulan waktu yang dipilih itu mendekati Pemilu 2019, tapi ini tidak ada kaitannya sama sekali. Ini kegiatan nonpolitis dan semata-mata untuk membangkitkan semangat generasi muda tentang kebangsaan,” katanya di Semarang, Senin.

Ia menyebutkan acara Apel Kebangsaan yang melibatkan semua elemen masyarakat dari 35 kabupaten/kota tersebut bebas dari atribut dan simbol partai politik maupun kandidat Pilpres.

“Acara steril dari semua atribut partai, peserta yang hadir akan menggunakan merah putih, baik itu bendera maupun ikat kepala, tidak ada atribut selain itu,” ujarnya saat konferensi pers di kantor Badan Kesbangpol Jateng.

Guna mengantisipasi terjadinya berbagai bentuk pelanggaran aturan pemilu, Badan Kesbangpol Jateng telah berkoordinasi dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, termasuk mengerahkan petugas yang mengatur hal itu.

Sebanyak 130 ribu orang dengan pakaian yang berwarna merah putih akan berkumpul pada acara Apel Kebangsaan di Lapangan Pancasila, Simpang Lima Semarang, untuk mengobarkan semangat kebangsaan serta keberagaman Indonesia.

Apel Kebangsaan yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini akan melibatkan kalangan santri, pramuka, linmas, pekerja, petani, nelayan, pelajar, seniman, mahasiswa, pelajar, tokoh lintas agama hingga olahragawan, serta penyandang disabilitas.

Rofai menjelaskan kegiatan akan dibagi dalam dua segmen dan dimulai pukul 06.00 WIB.

Segmen pertama suara kebangsaan dan segmen kedua orasi serta deklarasi kebangsaan.

Terdapat empat panggung dengan panggung utama di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, kemudian panggung di Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, dan Jalan Ahmad Yani.

Sejumlah tokoh direncanakan mengisi orasi kebangsaan, yakni Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kiai Haji Maimoen Zubair, Habib Luthfi, Gus Muwafiq, KH Munif Zuhri, Mahfud MD, KH Ahmad Daroji, Uskup Rubiatmoko (Keuskupan Agung Semarang), Pendeta Eka Laksa (PGI), Nyoman Suraharta (PHDI), Go Boen Tjien (Matakin) dan Pujianto (Walubi).

“Tokoh-tokoh tersebut kita pilih karena komitmen dan perhatiannya pada pembangunan semangat nasionalisme dan kebangsaan. Seni dan budaya yang ditampilkan pun yang memperlihatkan keberagaman Indonesia,” katanya

Apel kebangsaan juga akan dimeriahkan sejumlah artis nasional, yakni Slank, Letto, Armada, Virza, Nella Kharisma dengan MC Vincent-Desta dan Cak Lontong.

Selain itu juga ada paduan suara mahasiswa, paduan suara gereja, Tari Saman dari siswa SMA, sholawat Kanzus Habib Ali Zaenal Abidin, dan ada juga Tarian Barongsai.

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU DIY harapkan pengiriman surat suara dimajukan sepekan

Sejumlah pekerja melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilu 2019 di Gedung Serba Guna STT Mandala, Bandung, Jawa Barat, Senin (11/3/2019). Sedikitnya 600 tenaga kerja lepas dikerahkan KPU Kota Bandung untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Jawa Barat, DPR, DPD dan Pilpres Pemilu 2019 yang ditargetkan selesai dalam waktu 20 hari. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/ama. (ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI)

(Pengiriman) ke seluruh kabupaten/kota kalau jadwal lama itu tanggal 23 Maret 2019, terakhir ke Sleman, tetapi harapan kami bisa maju seminggu

Bantul (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta mengharapkan pengiriman surat suara untuk Pemilu serentak 2019 ke kabupaten/kota provinsi ini dimajukan sepekan dari jadwal semula agar tahapan berikutnya bisa menyesuaikan.

“(Pengiriman) ke seluruh kabupaten/kota kalau jadwal lama itu tanggal 23 Maret 2019, terakhir ke Sleman, tetapi harapan kami bisa maju seminggu,” kata Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan di Kabupaten Bantul, DIY, Senin.

Menurut dia, harapan agar pengiriman semua surat suara yang berjumlah lima jenis yaitu surat suara DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR dan DPD dan presiden dan wakil presiden sudah disampaikan ke KPU RI.

“Memang KPU RI kemarin menyampaikan akan maju seminggu, karena kalau untuk Sleman banyak surat suaranya, hampir empat juta surat, karena jumlah pemilih sekitar 700 ribu dikalikan lima jenis surat suara,” katanya.

“Jadi terkait dengan waktu, jadi kita harap maju seminggu karena butuh waktu untuk melakukan sortir surat suara, sortir itu kan surat satu per satu dibuka kemudian dilipat lagi,” katanya.

Dia mengatakan, total surat suara yang harus diterima KPU kabupaten/kota se-DIY untuk semua jenis surat suara berjumlah sekitar 13 juta lebih, sehingga dalam tahapan sortitr dan lipat surat suara membutuhkan waktu tidak sebentar.

“Kita akan melibatkan berapa ratus orang untuk sortir lipat surat suara itu harus kita hitung, misal terlalu mepet padahal pemilu di bulan April itu akan merepotkan kita semua, jadi kita minta maju,” katanya.

Dia juga mengatakan, saat ini sebagian kabupaten/kota di DIY sudah menerima surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI, sebagian daerah lainnya masih dalam proses pengiriman dari percetakan di wilayah Solo Jawa Tengah.

Hamdan mengatakan, sebelum surat suara dikirim ke KPU kabupaten/kota juga sudah dilakukan pengecekan ke percetakan guna memastikan warna, logo partai politik termasuk desain apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan.

“Sudah kemarin tanggal 7 Maret saya dan teman (KPU) kabupaten kota mengecek di sana (percetakan) warna, logo parpol dan seterusnya ‘its oke’ sejauh yang kami cek. Tapi tentu hasil cetak harus kita sortir apakah ada yang sobek, bercak atau berlubang,” katanya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

KIP Aceh Barat temukan 600 lembar surat suara rusak

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP/ KPU) Aceh Barat, Teuku Novian Nukman. (Antara Aceh/ Anwar)

Meulaboh, Aceh (ANTARA) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh menemukan lebih 600 lembar surat suara yang rusak selama dilaksanakan proses penyortiran dan pelipatan logistik surat suara Pemilu 2019.

Ketua KIP/ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aceh Barat, Teuku Novian Nukman, di Meulaboh, Senin, mengatakan, semua surat suara yang telah disortir terindikasi rusak dengan berbagai kriteria tergolong rusak tersebut telah dipisahkan.

“Yang telah ditemukan katakanlah semacam rusak itu, diasingkan dulu, sebab nanti dilakukan pleno dan disampaikan kepada KIP Provinsi Aceh, apakah semua kriteria seperti itu ada yang bisa digunakan atau memang harus dimusnahkan,” katanya.

Dia berkata, hingga hari kelima proses sortir dan pelipatan surat suara sudah diselesaikan 70 persen, surat suara yang telah tersortir dan dilakukan pelipatan yakni untuk DPR-RI, DPD RI, DPRD/A, dan DPRK.

Sementara untuk surat suara calon presiden (capres)-cawapres, juga akan segera dilakukan setelah tuntas semua pelipatan surat suara untuk DPR Aceh yang belum selesai 100 persen sehingga masih dalam proses pelipatan.

“Proses pelipatan sudah selesai 70 persen, hanya tinggal untuk surat suara capres-cawapres 2019 dan yang tengah diproses untuk surat suara calon legislatif DPR Aceh,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, total surat suara yang telah selesai pelipatan sebanyak 481.000 lembar, dari total 681.833 lembar yang akan dilipat, sementara yang dilakukan pelipatan hingga Senin (11/3) sore adalah surat suara pemilu DPRA daerah pemilihan (dapil) 10.

Teuku Novian, menjelaskan, terhadap surat suara yang terlah tersortir karena diperkirakan rusak atau tidak dapat digunakan disebabkan adanya bercak warna pada kolom surat suara, warna pudar, kusut dan robek.

“Namun KIP Aceh Barat masih akan berkoordinasi dengan KIP Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) terkait kriteria surat suara rusak tersebut. Pelipatan akan dilakukan sampai dengan tanggal 13 Maret 2019,” demikian T Novian.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019