Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf pertanyakan kredibilitas hasil survei Indomatrik

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Lukman Edy. (Istimewa)

Jakarta (ANTARA News) – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Lukman Edy, mempertanyakan kredibilitas hasil survei yang dipublikasikan oleh Indomatrik pada Jumat.

“Hasil survei Indomatrik yang menyimpulkan selisih elektabilitas antara pasangan capres-cawapres 01 dan capres cawapres 02 dengan selisih tipis, tapi surveinya hanya dilakukan di 180 desa dan kelurahan. Padahal, jumlah desa dan kelurahan di Indonesia sampai dengan tahun 2017 saja ada sekitar 82.000 desa dan kelurahan,” kata Lukman Edy kepada Antara di Jakarta, Jumat malam.

Lukman Edy memperkirakan lembaga survei Indomatrik tersebut mempublikasikan hasil surveinya untuk kepentingan pasangan capres-cawapres 02.

“Silakan saja kalau mempublikasikan hasil survei yang positif untuk pasangan capres-cawapres 02. Namun, hasil survei itu meragukan dan dipertanyakan validitasnya,” katanya.

Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini juga mengimbau agar tim kampanye capres-cawapres 02 merekrut lembaga survei yang kredibel dan hasil surveinya valid.

Lukman juga membandingkan dengan enam lembaga survei lainnya yang dinilai kredibel, hasil surveinya jauh berbeda dengan hasil survei Indomatrik.

“Hasi survei dari enam lembaga survei lainnya yang kredibel, menyimpulkan selisih elektabilitas antara pasangan capres-cawapres 01 dan capres cawapres 02 adalah sekitar 20 persen, serta undecided voters dan swing voters juga sekitar 20 persen,” katanya.

Meski demikian, lanjut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, hasil survei Indomatrik ini akan dibahas pada rapat internal di TKN Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Hasil survei ini akan jadi masukan untuk konsolidasi TKN,” katanya.
 
Hasil survei terbaru Indomatrik menyimpulkan,  elektabilitas pasangan capres-cawapres 01 dan capres-cawapres 02 hanya selisih 3,93 persen.

Direktur Riset Lembaga Survei IndoMatrik, Syahruddin YS melalui rilis survei di Jakarta, Jumat, mengatakan,  pasangan capres-cawapres 02 Prabowo-Sandiaga mendapatkan simpati publik sebesar 44,04 persen, sedangkan pasangan capres-cawapres 01, Jokowi-Ma’ruf Amin47,97 persen.  Sementara,  pemilih  yang belum menentukan (swing voter), tapi akan berpartisipasi dalam pemilu presiden sekitar 7,99 persen.
 
Survei Indomatrik ini dilakukan pada 21-26 Januari 2019 dan dilaksanakan secara proporsional di 180 desa/kelurahan di 99 kabupaten, di 34 provinsi. Jumlah responden sebanyak 1.800 orang, yakni para pemilih yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan terdaftar di KPU.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019

TKN: Survei Indomatrik upaya menggiring opini publik

Arsip Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Arya Sinulingga, di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (7/1/2019). (Foto/Antaranws: Riza Harahap)

Survei lain kan mereka jatuh terus, nggak naik-naik mereka, akibatnya cari cara. Tapi orang tahu juga lembaga surveinya siapa ini, tidak akan menjadi pengaruh.”

Jakarta (ANTARA News) – Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin menilai survei lembaga Indomatrik yang memperlihatkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf terpaut 3,93 persen terhadap Prabowo-Sandi, merupakan upaya menggiring opini publik. 

“Jelas ini cara menggiring opini publik. Atau mau coba meyakinkan para pemodal kali,” kata juru bicara TKN Arya Sinulingga dihubungi di Jakarta, Jumat. 

Dia mengatakan berdasarkan hasil lembaga survei lain, elektabilitas Prabowo-Sandi jauh dibawah Jokowi-Ma’ruf. 

“Survei lain kan mereka jatuh terus, nggak naik-naik mereka, akibatnya cari cara. Tapi orang tahu juga lembaga surveinya siapa ini, tidak akan menjadi pengaruh,” kata Arya. 

Dia mengatakan hasil survei Indomatrik cukup aneh karena menunjukkan elektabilitas kedua pasangan capres terpaut sangat dekat. 

“Jadi lucu, aneh, kita nggak tahu survei Indometrik reputasinya gimana, kita baru dengar lembaga surveinya,” ujarnya. 

Sebelumnya survei terbaru Indomatrik menunjukan tingkat elektabilitas pasangan kandidat Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno bersaing ketat. 

Selisih elektabilitas kedua pasangan tersebut terpaut 3,93 persen.

Hasil survei Indomatrik itu berbeda dengan hasil survei lembaga survei lainnya yang menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf yang di atas 50 persen dan Prabowo-Sandi di kisaran 30-an persen. Survei Indomatrik yang diumumkan di Jakarta, Jumat, menyebut elektabilitas Jokowi-Ma’ruf 47,97 persen dan Prabowo-Sandi 44,04.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Tokoh Pepera: Jokowi punya komitmen yang kuat bangun Papua

Arsip Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi foto bersama anak-anak di Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Provinsi Papua, Jumat (16/11/2018) (Biro Pers Setpres RI)

Jayapura (ANTARA News) – Tokoh Papua dan pelaku sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Ramses Ohee menilai sosok Presiden Jokowi mempunyai komitmen yang kuat membangun daerah itu agar sejajar dengan daerah lain di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ramses Ohee ketika meresmikan Rumah Aspirasi Rakyat Papua di Sekretariat Tim Dewan Pimpinan Pusat Juliet One For Jokowi-Ma`ruf di Waena, di perbatasan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Jumat.

“Hanya Jokowi yang nyata membangun Papua. Dia bisa datang ke Papua berulang kali. Dia bangun jalan dan jembatan, serta infrastruktur pendukung lainnya, dan BBM satu harga. Ini saya belum lihat di pemimpin lainnya,” katanya yang juga pembina Juliet One For Jokowi-Ma`aruf.

Menurut dia, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi terhadap masyarakat Papua patut diapresiasi dan dihargai, karena baru kali ini ada seorang pemimpin yang sangat peduli untuk kemajuan rakyatnya di timur Indonesia, dengan mempercepat berbagai sektor pembangunan.

“Sebagai pelaku sejarah dan anak dari orang tua yang pernah menghadiri Sumpah Pemuda, saya minta para generasi muda bersinergi membangun Papua, isi kemerdekaan dengan pembangunan,” katanya.

Apalagi pemerintahan masa kini, kata dia, telah mempermudah dan membuka berbagai akses bagi orang asli Papua untuk bekerja dan berkarya, sehingga rakyat di Bumi Cenderawasih dalam empat tahun terakhir mulai terlihat peningkatan kesejahteraannya.

“NKRI tidak boleh retak, harus utuh. Ini pesan dan semangat dari para pejuang dan pahlawan pendiri negara dan bangsa ini, pemuda dan rakyat Papua harus bangkit dan maju dalam segala hal,” kata Ramses.

Sementara itu, Ketua Umum Juliet One For Jokowi-Ma`ruf, Adrian Indra memperkenalkan pengurus inti tim relawan tersebut yang juga dinakhodai anak asli Papua yakni Max Abner Ohee sebagai ketua dewan pembina dan Yulianus Enembe sebagai bendahara tim.

“Tim Juliet One For Jokowi-Ma`ruf berpusat di Papua, tepatnya di Kota Jayapura dan ketua dewan pembina adalah anak asli Papua, Pak Max Abner Ohee. Kami juga terdaftar di pusat sebagai salah satu relawan,” kata Adrian.

Sementara itu, Max Abner Ohee mengaku akan menargetkan 80 persen suara untuk Jokowi-Ma`ruf pada pemilu 17 April 2019 di dapil Papua.

“Kami juga melakukan tur Sumatera untuk meraup suara di Aceh, Jambi dan Sumatera Barat, karena basis suara kurang di sana. Kalau Papua kami target 80 persen suara, ” katanya.

Pada kesempatan itu, Adrian dan Max Abner Ohee melantik dan mengukuhkan pengurus daerah untuk 28 kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua.

“Hari ini kami melantik para pengurus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Papua, temasuk untuk Papua Barat. Kami juga akan melantik relawan di tiga negara Asia dan dua di Eropa,” katanya.

Acara itu diakhiri dengan ramah tamah, foto dan santap bersama para pengurus pusat dan daerah.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

BKN blokir database 146 ASN Papua yang korupsi

 (Antara)-Badan Kepegawaian Negara telah memblokir database ratusan Aparatur Sipil Negara ASN  baik kabupaten  dan kota di  Papua yang terbukti melakukan tindakan  korupsi. Pemblokiran database dilakukan sebagai langkah awal agar ASN  yang tersangkut korupsi memiliki keputusan hukum tetap.

TKN pertanyakan kredibilitas hasil survei Indomatrik

Juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily. (Istimewa)

Jakarta (ANTARA News) – Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin menanggapi hasil survei terbaru lembaga Indomatrik yang menyatakan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf hanya terpaut 3,93 persen dari Prabowo-Sandiaga.

“Melihat lembaga survei itu harus berdasarkan atas rekam jejaknya. Saya belum mendalami rekam jejak lembaga survei Indomatrik ini, bagaimana kreadibilitasnya,” kata juru bicara TKN  Ace Hasan Syadzily dihubungi di Jakarta, Jumat.

Ace mengatakan tidak mengetahui apakah lembaga survei tersebut tergabung dalam asosiasi lembaga survei tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Menurut Ace, publik perlu bersikap kritis terhadap hasil survei dari lembaga survei yang partisan. Publik perlu melihat lebih dulu rekam jejak lembaga survei tersebut.

“Sandingkan dengan hasil lembaga survei yang lain. Kalau hasil surveinya ‘nyeleneh’ sendiri patut diduga lembaga survei tersebut sedang membangun framing politik,” kata Ace.

Ace mengaku enggan berkomentar lebih jauh atas hasil survei Indomatrik tersebut. Dia mengkhawatirkan survei itu menjadi bagian dari penggiringan opini untuk pasangan calon tertentu.

Sebelumnya survei terbaru Indometrik menunjukkan tingkat elektabilitas pasangan kandidat Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno bersaing ketat.

Selisih elektabilitas kedua pasangan tersebut terpaut 3,93 persen.

Direktur Riset Lembaga Survei Indomatrik, Syahruddin YS dalam rilis survei di Jakarta, Jumat, mengatakan pasangan Prabowo-Sandi mendapatkan simpati publik sebesar 44,04 persen, sedangkan pasangan Jokowi-Maruf 47,97 persen.

Sementara responden yang belum menentukan (swing voter) tapi akan berpartisipasi dalam Pilpres sekitar 7,99 persen. 

Indomatrik menyatakan surveinya dilakukan pada 21-26 Januari 2019 dan dilaksanakan secara proporsional di 34 Provinsi, dengan responden merupakan para pemilih yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan terdaftar di KPU sebagai pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pilpres 17 April 2019.

Jumlah sample responden sebanyak 1.800, dimana penentuan responden dilakukan secara random sistematis, dengan margin of error 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Romahurmuziy: Survei Indomatrik survei beneran atau sekadar imajinasi

Baca juga: Indomatrik: selisih elektabilitas Prabowo dengan Jokowi 3,93 persen

Pewarta:
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019

Ridwan Kamil: Indonesia akan hebat jika kompak dan bersatu

…Pak Kapolri tidak usah khawatir, pak, saya Gubernur Jawa Barat akan di depan memastikan Pancasila tegak, NKRI tegak, Bhinneka Tinggal Ika tegak, Undang Undang Dasar 1945 tegak.”

Bandung (ANTARA News) – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan Indonesia akan hebat dan bisa menjadi negara adidaya di dunia apabila kompak dan bersatu.

“Tidak saling mencari perbedaan satu sama lain di atas persamaan yang ada, karena hal itu bisa menjadi bibit perpecahan,” kata Gubernur Emil, sapaan akrabnya, pada acara Silaturahmi Kamtibmas Kapolri dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Rangka Mewujudkan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 yang Aman, Damai, dan Sejuk di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat.

Dia menjelaskan, negara ini akan luar biasa, negara ini akan hebat, tidak bisa dikalahkan apabila kita memegang teguh kekompakan dan persatuan.

“Tapi kalau kita sering mencari perbedaan di antara persamaan, mencari celah-celah yang beda di antara yang sama, itulah bibit-bibit perpecahan,” kata Emil.

Emil mengajak semua pihak menjaga serta mensyukuri nikmat kehidupan berbangsa dan bernegara melalui lisan dan pikiran.

“Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita dijaga nikmat berbangsa dan bernegara oleh Allah SWT. Kita jaga lisan kita, sejarah sudah membuktikan pemimpin yang cedera lisannya bisa membuat cerai berai bangsanya. Kita harus jaga sejak dari pikiran kita,” ujarnya.

Di hadapan Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Tito Karnavian, Emil juga memastikan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika & UUD 1945 tegak di bumi Jawa Barat.

Menurut dia, dulu para ulama berijtihad dengan pendiri bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai ijab kabul dan kesepakatan akad untuk mewujudkan keluarga dengan nama Indonesia.

Kalau akad itu diganggu oleh generasi-generasi berikut, kami tidak yakin NKRI ini bisa bertahan, kecuali kita menjaga akad atau niat baik yang sudah dihadirkan dengan yang namanya Pancasila, tutur Emil.

“Oleh karena itu, Pak Kapolri tidak usah khawatir, pak, saya Gubernur Jawa Barat akan di depan memastikan Pancasila tegak, NKRI tegak, Bhinneka Tinggal Ika tegak, Undang Undang Dasar 1945 tegak,” lanjutnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk menjaga Indonesia dan Jawa Barat, terlebih menjelang pilpres dan Pileg 2019. Hal itu bisa dilakukan melalui berbagai upaya keamanan.

“Kita harus jaga Indonesia dan Jawa Barat. Terjadinya kontestasi politik ini harus terjadi dalam keadaan damai dan harus selesai dalam keadaan aman dan damai juga. Itu adalah syarat penting bagi kita,” kata Tito.

“Kita harus rawat dengan menciptakan upaya-upaya keamanan. Kita buat agar kontestasi di April ini sebagai pesta demokrasi. Ini harus kita rawat dan kita desain Jawa Barat dan Indonesia, sehingga muncul suasana pesta (demokrasi) bukan suasana yang menakutkan,” katanya.

Tito pun optimis pilpres dan Pileg 2019 akan berlangsung aman dan damai. Terlebih Jawa Barat memiliki modal tersebut, karena menurut Tito, Jabar mempunyai pengalaman melaksanakan pemilu secara kondusif, aman dan damai.

Insya Allah kita optimistis penyelenggaraan Pemilu 2019 akan berlangsung aman dan damai.

“Saya juga mengimbau gunakan hak pilih, tapi kita harus tetap jaga, Jawa Barat harus aman, damai, tenang,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri juga meresmikan Masjid Al Amman yang terletak di belakang perkantoran Mapolda Jawa Barat.

Masjid yang berada di atas lahan seluas 4.000 meter persegi ini menelan anggaran pembangunan hingga Rp17 miliar lebih dan bisa menampung sekitar 2.000 orang.

Tito berharap masjid tersebut bisa meningkatkan keimanan dan spiritualitas anggota Polri khususnya yang ada di Polda Jabar. Dengan begitu anggota Polri mampu mengendalikan diri, agar kewenangan dan senjata yang ada tidak disalahgunakan untuk mengganggu masyarakat.

“Ini (Masjid Al Amman) bisa menjadi sarana untuk memperkuat spiritual anggota kepolisian khususnya di Polda Jawa Barat,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Khofifah & Emil jalankan ‘Cetar’ di 99 hari pertama

(Antara)-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mencanangkan 99 hari pertama kerjanya dengan nama Cetar, yang merupakan akronim dari cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, dan responsif di segala bidang. Melalui program kerja itu, masyarakat diminta menilai satuan kerja perangkat daerah yang ada di Jatim.

KPU Palembang kekurangan 794 kotak suara

 (Antara)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang mengakui masih mengalami kekurangan ratusan kotak suara dan bilik suara dengan rincian,  794 kotak suara dan 636 bilik suara yang akan digunakan dalam pemilihan umum serentak  pada 17 April mendatang. Ketua KPU Palembang , Eftiyani menegaskan kekurangan tersebut rencananya akan dikirim pada akhir Februari 2019.  Saat ini KPU Palembang sedang melakukan perakitan kotak dan bilik suara.

Prabowo sebut seluruh negara perebutkan SDA

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto saat Orasi Kebangsaan bertajuk Mewujudkan Swasembada Energi, Pangan dan Air di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (15/2/2019). (Syaiful Hakim)

Semarang (ANTARA News) – Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebutkan bahwa di masa depan seluruh negara akan memperebutkan sumber daya alam karena akan terjadi krisis pangan, energi dan air. 

Prabowo menyampaikan hal itu saat Orasi Kebangsaan bertajuk Mewujudkan Swasembada Energi, Pangan dan Air di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.

Menurut dia, PBB telah meramalkan bahwa sebentar lagi dunia akan dilanda krisis air. 

“Negara-negara besar sudah meramalkan bahwa perang nanti akan banyak memperebutkan sumber air. Kenapa? Air ini sumber dari kehidupan.Tidak mungkin kita bisa menghasilkan pangan tanpa air,” paparnya. 

Purnawirawan Jenderal bintang tiga ini memperkirakan hampir semua perang memperebutkan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam. 

“Hampir semua perang karena sumber daya alam dan memperebutkan pangan, lahan pangan, lahan energi dan lahan air,” ujarnya yang puluhan tahun menjadi tentara. 

Untuk mengantisipasi itu Prabowo mengatakan pihaknya berpijak pada contoh negara-negara yang telah berhasil dalam sejarah. Keberhasilan negara-negara itu disebut Prabowo memiliki komponen-komponen tertentu, salah satunya swasembada pangan. 

“Kita harus siapkan, mampu menyediakan pangan untuk rakyat kita. Tidak boleh ada rakyat yang kelaparan dan kekurangan gizi dalam sebuah negara merdeka dan berdaulat,” tegasnya. 

Indonesia juga harus swasembada energi dan harus bisa punya bahan bakar dari negara itu sendiri, bukan tergantung bangsa lain.

“Negara lain tidak akan merasa kasihan bila negara kita terpuruk. Kita harus bangkit sendiri dengan melakukan swasembada pangan, energi dan air,” ucapnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Warga cirebon gelar aksi damai tolak hoax

340 Views

(Antara)-Ratusan elemen masyarakat di Kota Cirebon, Jawa Barat, menggelar aksi damai menyerukan agar pemilu 2019 sejuk dan damai. Massa juga menolak isu hoax, berbau sara, dan ujaran kebencian, yang bisa memecah belah bangsa.

Romahurmuziy: Survei Indomatrik survei beneran atau sekadar imajinasi

Mungkin untuk nyenengin mereka sendiri aja. Mungkin maunya juga untuk propaganda, tapi karena angkanya kebesaran maka jadi blunder.”

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy meragukan hasil survei Indomatrik yang menyebut elektabilitas pasangan kandidat Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno saat ini tinggal 3,93 persen.

“Saya kok ragu, mereka ini survei lapangan atau imajinasi mereka,” kata Romahurmuziy ketika dihubungi di Jakarta, Jumat.

Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy, juga mengaku baru mendengar nama lembaga survei Indomatrik.

“Saya baru dengar nama Indomatrik. Manipulasi datanya keterlaluan. Saya terus keliling Nusantara, faktanya klaim mereka nggak berdasar,” ujarnya.

Menurut Rommy, bisa jadi hasil survei itu untuk menyenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

“Mungkin untuk nyenengin mereka sendiri aja. Mungkin maunya juga untuk propaganda, tapi karena angkanya kebesaran maka jadi blunder,” katanya.

Berbeda dengan hasil survei lembaga survei lainnya yang menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf yang di atas 50 persen dan Prabowo-Sandi di kisaran 30-an persen, survei Indomatrik yang diumumkan di Jakarta, Jumat, menyebut elektabilitas Jokowi-Ma’ruf 47,97 persen dan Prabowo-Sandi 44,04.

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Kabut asap selimuti kota Dumai

Warga melintas di jalan yang berkabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai, Dumai, Riau, Jumat (15/2/2019). Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis saat ini mulai menyelimuti pusat kota itu. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/ama.

KPU Kalbar mulai distribusikan surat suara untuk Pemilu 2019

Ilustrasi 0 Petugas merapikan tumpukan surat suara Pemilu 2019 di gudang logistik KPUD Jakarta Selatan, Jumat (15/2/2019). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Pontianak  (ANTARA News) – Ketua KPU Kalimantan Barat, Ramdan?mengatakan, saat ini surat suara untuk pelaksanaan Pemilu 2019 mulai didistribusikan.

“Untuk pengiriman pertama ini, surat suara dikirim ke Kabupaten Sambas sebanyak 2.195.593 terdiri dari 3.737 kotak meliputi lima jenis surat suara mulai dari Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang ada di dapil Kabupaten Sambas,” kata Ramdan di Pontianak, Jumat.

Dia mengatakan, sesampainya di Sambas, seluruh surat suara itu akan diamankan terlebih dulu, kemudian dimasukan ke gudang, dan akan dilakukan proses sortir dan lipat suara.

“Kondisi berikutnya yang kita tunggu, yang sudah terkonfirmasi dari pihak perusahaan yang akan dikirim per tanggal 18 Februari mulai diberangkatkan surat suara untuk Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Ramdan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait dalam proses pengiriman suara suara di Kabupaten Sambas, baik Kapolda, Bawaslu dan para pihak yang ikut proses pengawalan.

“Untuk total keseluruhan surat suara untuk Kalbar sekitar 180 jutaan,” kata Ramdan.

Dia mengatakan, seluruh surat suara diprediksikan datang pada 3 Maret 2019, dimana itu sudah terdistribusi ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalbar.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Persiapan debat kedua capres

Pekerja menyiapkan panggung untuk debat kedua Calon Presiden Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (15/2/2019). Debat kedua akan berlangsung pada Minggu 17 Februari 2019 pukul 20.00 WIB dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama.

KPU optimalkan layanan pindah pemilih karyawan perusahaan

Palangka Raya (ANTARA News) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Tengah, Wawan Wiraatmaja mengatakan KPU di sejumlah kabupaten di provinsi setempat tengah mengoptimalkan layanan pindah pemilih bagi karyawan perusahaan baik perkebunan dan pertambangan.

“KPU di kabupaten saat ini terutama yang ada perusahaan besar seperti pekebunan dan pertambangan berkoordinasi, mendatangi serta membuat posko langsung untuk melakukan pengecekan pemilih yang meminta pelayanan pindah pemilih,” kata Wawan di Palangka Raya, Jumat.

Upaya “jemput bola” yang dilakukan KPU di sejumlah kabupaten itu sebagai upaya memaksimalkan keterlibatan masyarakat pada Pemilu 2019.

Selain itu juga untuk memastikan setiap warga negara Indonesia dari manapun dan dimanapun mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara 17 April mendatang.

“Beberapa kabupaten yang menjadi pusat perkebunan dam menjadi pusat pendataan seperti di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Sukamara dan Lamandau. Potensi penjaringan permintaan pindah pemilih ini bisa mencapai belasan hingga puluhan ribu,” kata Wawan.

Dia menambahkan, pada tahap pertama, proses layanan pindah pemilih bagi karyawan perusahaan tersebut berakhir pada 17 Februari 2019.

“Artinya satu dua hari ini KPU kabupaten akan merekapitulasi jumlah yang sudah bisa diproses pada tahapan selanjutnya karena di beberapa wilayah memang ada yang belum bisa diproses karena ketersediaan jaringan,” katanya.

Meski demikian, lanjut dia, layanan pindah pemilih bagi karyawan perusahaan itu kemungkinan akan berlanjut pada tahap kedua.

“Undang-undang menyebutkan batas waktu penetapan batas pemilih tambahan ialah 30 hari sebelum pemungutan suara. Untuk layanan pindah pemilih di perusahaan akan dipertimbangkan. Namun namun melihat potensinya proses akan dilanjutkan tahap kedua,” kata dia.

Pihaknya pun berharap jumlah pemilih tambahan itu sigifikan agar penetapan proses selanjutnya lebih mudah. Surat suara pemilih pindahan juga agar bisa segera dialokasikan.

Baca juga: KPU Medan mencatat 257 warga mengurus surat pindah memilih

Baca juga: KPU buka layanan pindah memilih di Lapas Gorontalo

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Jabar: ada temuan 2.463 kotak suara rusak

Seorang jurnalis mengamati kondisi kotak suara yang rusak di gudang logistik KPUD Cirebon, di Plumbon, Cirebon, Jawa Barat, Selasa (12/2/2019). (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/)

Bandung (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyatakan temuan kotak suara rusak yang akan digunakan untuk Pemilu 2019 di wilayah ini mencapai 2.436 unit kotak suara.

“(Kotak surat suara rusak) di Kabupaten Cirebon saja, kota suara yang rusaknya itu mencapai 2.298 karena disimpan di gudang,” kata Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah STP, di Kota Bandung, Jumat.

Dia mengatakan hingga saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan langsung ke-27 kabupaten/kota di Jawa Barat terkait kesiapan logistik Pemilu 2019.?

Ia mengatakan dari pengawasan tersebut pihaknya memberikan sejumlah catatan yakni pengadaan logistik pemilu 2019 masih banyak terdapat kekurangan seperti kotak suara rusak.

Menurut dia, kotak suara di Cirebon rusak karena gudangnya tidak layak untuk menjadi tempat penampungan sehingga air merembes ke dalam gudang dan merusak kotak suara yang terbuat dari kardus.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar KPU memastikan adanya penggantian semua kotak suara yang rusak tersebut.

“Tentunya kami meminta, kotak suara tersebut harus tersedia sebelum proses pendistribusian dari KPU ke kecamatan. Karena kotak suara yang rusak tersebut memang sama sekali tak dapat digunakan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga sudah meminta pada KPU Cirebon agar tak menggunakan gudang yang air bisa merembes. Sementara kotak suara yang masih layak dan bisa digunakan agar dipindahkan.

Dia menambahkan Bawaslu Jawa Barat juga melakukan pengecekan logistik Pemilu 2019 tersebut, pada 28 Januari hingga 6 Februari 2019 di 27 kabupaten/kota.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan logistik tepat jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas dan efisien.

“Dan berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan sejumlah kekurangan dan kerusakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu,” kata dia.

Baca juga: KPU Yogyakarta pastikan seluruh kotak suara laik digunakan

Baca juga: 30 kotak suara pemilu 2019 di Tasikmalaya rusak

Baca juga: KPU Palembang kekurangan tempat penyimpanan kotak suara

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Seribuan mahasiswa USU daftar pindah memilih Pemilu 2019

Medan (ANTARA News) – Sebanyak 1.008 mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang berasal dari luar Kota Medan mendaftar ke Posko Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) KPU Medan untuk bisa pindah memilih pada Pemilu 2019 mendatang.

Komisioner KPU Kota Medan M Rinaldi Khair, di Medan, Jumat, mengatakan ada 1.008 mahasiswa yang berasal dari luar Medan terselamatkan hak pilihnya pada Pemilu 2019 karena telah mengurus surat pindah memilih atau formulir A5 di Posko DPTb Kampus USU.

“Kami harus akui, ini semua berkat kerja keras Pemerintahan Mahasiswa USU yang secara aktif berkoordinasi dengan kami untuk pembukaan Posko DPTb dan bersosialisasi aktif ke seluruh mahasiswa USU terkait pindah memilih,” katanya pula.

Pada hari pertama Kamis (14/2), dibuka Posko DPTb di FISIP USU dan Sekretariat Pemerintahan Mahasiswa (Pema) USU, terdapat 203 orang yang mendaftar pindah memilih.

Lalu pada hari kedua, mengingat jumlah yang mendaftar di Posko DPTb Pema USU membludak, maka KPU Kota Medan membuka 5 posko di sekitar Sekretariat Pema USU dengan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Medan Baru dan Medan Selayang.

Hasilnya, ada 805 mahasiswa yang mendaftar pindah memilih.

Saat pendaftaran pindah memilih itu, lebih banyak warga dari luar Sumut yang mendaftar, di antaranya Pekan Baru, Rokan Hilir, Padang, Bekasi, Jakarta, dan sebagainya.

Sedangkan dari dalam provinsi umumnya daerah Asahan, Mandailing Natal, Nias, Tapanuli Utara, Labuhanbatu, dan sebagainya.

Membludak warga dari luar daerah mendaftar pindah memilih di Posko DPTb tidak terlepas dari peran aktif Pema USU.

Sejak awal Pema USU meminta ke KPU agar didirikan posko di dalam kampus, mengingat banyak mahasiswa luar Medan yang dipastikan tidak bisa pulang ke daerah asalnya saat Pemilu 2019 nanti.?

Keseriusan Pema USU terlihat jelas mulai dari memfasilitasi tempat dan segala kebutuhan sarana prasarana hingga aktif sosialisasi di media sosial Pema USU.

Rinaldi menyebutkan apa yang dilakukan Pema USU kali ini adalah bukti bahwa mahasiswa tidak lagi bisa diidentikkan sebagai pemilih golput atau pihak yang dianggap apatis dengan pemilu.

Pema USU telah membuktikan bahwa mahasiswa sangat antusias dalam menyukseskan Pemilu Serentak 17 April 2019.

Rinaldi mengingatkan, meskipun Posko DPTb di Kampus USU hanya dibuka dua hari, bukan berarti KPU Kota Medan berhenti menerima pendaftaran pemilih pindahan.?

“KPU Kota Medan tetap akan membuka dan melayani pemilih pindahan setiap hari di kantor Jalan Kejaksaan No 37,” katanya pula.

Baca juga: KPU Medan mencatat 257 warga mengurus surat pindah memilih
Baca juga: KPU buka layanan pindah memilih di Lapas Gorontalo
Baca juga: KPU optimalkan layanan pindah pemilih karyawan perusahaan

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

E-katalog sektoral untuk pencegahan korupsi

 (Antara)- Lima kementerian beranggaran besar dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyepakati kerjasama pemanfaatan e-katalog sektoral dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan  terimplementasinya e katalog sektoral di lima kementerian besar diharapkan dapat  mendukung pencegahan korupsi.

Prabowo kembali janji tingkatkan kualitas aparat penegak hukum

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto saat orasi kebangsaan di Kota Semarang, Jaya Tengah, Jumat (15/2/2019). (Syaiful Hakim)

Semarang (ANTARA News) – Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto kembali berjanji akan meningkatkan kualitas hidup aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.

“Kalau gaji hakim-hakim kita sudah sedemikian hebatnya dan masih bisa disogok, ya nanti kita pikirkan bagaimana. Saya harus hati-hati bicara, apalagi ada kamera,” kata Prabowo saat Orasi Kebangsaan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat.

Menurut dia, aparat pemerintah dan birokrasi juga harus unggul, harus pandai, harus hebat dan tidak bisa disogok siapa pun. 

“Untuk hasilkan itu kita harus konsepsional, pakai konsep tidak hanya pakai mulut. Dan konsepnya kita perbaiki, kualitas hidup mereka. Gaji semua petugas harus cukup supaya tidak tergoda melakukan korupsi,” katanya.

Prabowo pernah berjanji untuk menaikan gaji aparat penegak hukum saat debat capres pertama.

Prabowo juga berjanji akan memguatkan pertahanan negara dengan memperkuat tentara-tentara yang ada.

“Kebijakan kita harus Indonesia cinta damai. Indonesia tidak akan mengganggu negara manapun, namun Indonesia akan mempertahankan dirinya bila dijajah,” tegasnya.

Untuk meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, ia berjanji memperbaiki perekonomian bangsa. Ia menginginkan tidak ada uang yang ‘bocor’ ke luar negeri.

“Saya percaya, Insya Alloh nanti kalau semua petugas kehidupannya bagus, kita makmur, uang beredar di Indonesia tidak ke luar negeri. Kalau semua cukup uang, untuk apa kita ribut-ribut?” tuturnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KPU: Pengumuman napi koruptor jadi referensi tentukan pilihan

Diskusi bertajuk “Caleg Koruptor, Dipilih atau Tidak”, di Jakarta, Jumat. (ANTARA/Imam B)

Jakarta (ANTARA News) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan mengatakan pengumuman mantan narapidana tindak pidana korupsi untuk menjadi referensi pemilih dalam menggunakan hak politiknya di Pemilu 2019.

“Maksud diumumkan napi korupsi pada dasarnya pelayanan informasi pada masyarakat pemilih untuk dijadikan referensi menggunakan hak politiknya di Pemilu 2019,” kata Wahyu dalam diskusi bertajuk “Caleg Koruptor, Dipilih atau Tidak”, di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan saat ini KPU sudah mengumumkan 49 nama calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD RI yang datanya terverifikasi.

Menurut dia, sebenarnya ada data nama caleg mantan napi korupsi yang akan diumumkan sebanyak 14 orang dalam waktu dekat, dan tidak diumumkan bersama 49 nama, karena datanya belum terverifikasi.

“Nama-nama potensial lain ada namun kenapa tidak kami umumkan bersama dengan 49 nama caleg karena belum terverifikasi,” ujarnya.

Namun dia mengatakan, KPU akan mengumumkan caleg DPR RI yang akan dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) namun bukan terkait kasus tindak pidana korupsi.

Langkah pencoretan itu menurut dia karena caleg tersebut telah mendapatkan sanksi hukum namun dirinya enggan mengungkap nama caleg tersebut.

“Ini bukan kasus napi korupsi, dia sudah menjadi caleg san masuk dalam DCT namun melanggar hukum dan keputusan hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Dalam diskusi tersebut, caleg Partai NasDem Wanda Hamidah mengatakan seharusnya caleg yang maju dalam kontestasi di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 harus bersih dari kasus apapun, pidana maupun perdata.

Untuk itu menurut dia, perlu komitmen semua pihak misalnya Kepolisian yang mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada para caleg, lalu bagaimana mantan napi korupsi bisa mendapatkan SKCK tersebut.

“Misalnya Polri, mengapa ada syarat SKCK, apakah itu untuk napi korupsi atau napi lain. Di Nasdem, kelakuan baik menjadi keharusaan,” ujarnya.

Baca juga: KPU umumkan 49 caleg bekas napi korupsi

Baca juga: PSI apresiasi konsistensi KPU umumkan caleg eks koruptor

Baca juga: DPR persilahkan KPU umumkan caleg mantan napi koruptor

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Polisi Bergerak Cepat, Pengendali Kurir Sabu Dibekuk

(Antara)-Aksi peredaran narkoba di Kota Batam kembali digagalkan petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau. Kali ini tersangka yang diamankan tak hanya berperan sebagai kurir melainkan pengendali kurir yang mengambil langsung barang haram tersebut di perairan internasional atau OPL.

Pengamanan debat capres hingga Simpang Semanggi

Pekerja menyiapkan panggung untuk debat kedua Calon Presiden Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (15/2/2019). Debat kedua akan berlangsung pada Minggu 17 Februari 2019 pukul 20.00 WIB dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Jakarta (ANTARA News) – Polda Metro Jaya menyatakan pengaturan dan pengamanan debat calon presiden putaran kedua pada 17 Februari 2019 hingga ke Simpang Semanggi dan sekitarnya.

“Pengamanan dan pengaturan debat capres hingga ke seputaran Hotel Sultan ke Simpang Semanggi dan sekitarnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat.

Pengamanan debat capres kedua melibatkan sebanyak 2.981 personel gabungan TNI-Polri hingga pemprov tersebut, dibagi menjadi tiga ring.

Ring satu yang terletak di lokasi yang jadi wilayah pasukan pengamanan presiden. Ring dua di sekitar hotel yang menjadi wilayah pengamanan TNI-Polri serta ring ketiga yang merupakan jalur keluar masuk hotel yang meluas ke Simpang Semanggi dan sekitarnya yang menjadi wilayah dari Polri dan keamanan lainnya.

“Pengamanan ini dasarnya adalah surat dari KPU yang akan melaksanakan debat capres/cawapres putaran kedua yang akan dilaksanakan pada hari Minggu besok di Hotel Sultan. Setelah kita melakukan evaluasi dan informasi dari intelijen, kita menurunkan 2.981 personel gabungan Polri-TNI dan pemerintah,” ujar Argo.

Selain itu, Argo juga menyebut Polda Metro Jaya dari Direktorat Lalu Lintas akan mengatur lalu lintas di sekitar lokasi. Namun hal tersebut, tergantung kondisi arus lalu lintas yang terjadi di lapangan.

“Selain itu, kami juga mengamankan akses masuk serta tempat-tempat parkir yang disiapkan untuk paslon 01 dan 02 serta para pendukungnya,” kata Argo.

Debat Capres kedua ini dijadwalkan akan dihelat di Hotel Sultan, Jakarta, pada Minggu (17/2) malam pukul 20.00 WIB.

Tema yang diangkat pada debat kedua tersebut adalah energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur. 
Baca juga: Kontroversi permasalahan data pangan perlu dibahas dalam debat
Baca juga: Dikritik soal Tol Laut, Menhub: Ikut saya ke Morotai
Baca juga: Capres diminta paparkan kebijakan energi untuk dorong ekonomi

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

TKN siapkan penampilan Jokowi pada Debat Capres kedua

Jakarta (ANTARA News) – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin sudah mempersiapkan gaya penampilan Capres Joko Widodo dalam frame televisi pada Debat Capres kedua.

“Ada tim yang menyiapkan secara khusus bagaimana penampilan Capres Joko Widodo pada Debat Capres kedua, yang disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi,” kata Sekretaris TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat.

Debat Capres kedua akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Sultan, Senayan Jakarta, pada Minggu (17/2) mulai pukul 20:00 WIB, dan disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun televisi. Debat Capres kedua, menampilkan tema tentang energi, sumber daya alam, lingkungan, pangan, dan infrastruktur.

Menurut Hasto, tema yang ditampilkan pada Debat Capres kedua ini, merupakan bagian dari program prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berkesinambungan. “Program kerja prioritas Presiden Joko Widodo seperti infrastruktur, mendapat dukungan dari rakyat,” katanya.

Prioritas program pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut dia, adalah program fisik seperti pembangunan infrastruktur serta program non-fisik yakni pembangunan sumber daya manusia. “Kombinasi pembangunan ini akan mendorong percepatan pertumbungan ekonomi Indonesia, sehingga Indonesia pada 2045 akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di dunia,” katanya.

Hasto menambahkan, TKN juga mempersiapkan Debat Capres kedua, sesuai dengan Peraturan KPU. “Pada prinsipnya, kami akan terus memperkuat rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara dengan menampilkan gagasan-gagasan yang membumi, visioner, serta gagasan yang berdasarkan pada kinerja serta seluruh potensi daerah,” katanya.

Hasto menegaskan, capaian dan prestasi Presiden Joko Widodo pada pembangunan infrastruktur sehingga mendorong banyak kepala daerah memberikan dukungan terbuka kepada Joko Widodo. “Kepala daerah merasakan betul aspirasi masyarakat di daerahnya, diakomodasi dan diimplementasikan oleh Presiden Jokowi. Pak Jokowi juga secara intensif melakukan komunikasi dengan kepala daerah,” katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Projo Solok Selatan targetkan suara Jokowi-Ma’ruf 60 persen

Arsip: Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi (kanan) dan Sekjen DPP Projo Handoko (kiri) menghadiri Rakernas IV Projo di Jakarta, Minggu (16/9/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/kye

Padang (ANTARA News) – Pro Jokowi (Projo) Solok Selatan, Sumatera Barat, menargetkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma`ruf Amin meraup suara 60 persen pada Pemilihan Presiden 2019 di daerah itu.

“Pada pemilihan presiden sebelumnya Jokowi hanya mampu memperoleh suara 17.103 suara atau 23,37 persen, untuk pemilihan presiden tahun ini kami targetkan 60 persen,” ujar Ketua Projo Solok Selatan Sepridoni ketika dihubungi dari Padang, Jumat.

Dalam upaya mendongkrak peroleh suara Jokowi di Solok Selatan, telah disiapkan sejumlah strategi di antaranya melakukan sosialisasi dari pintu ke pintu tentang program yang telah dilakukan Jokowi dalam memimpin bangsa ini.

“Mulai dari bidang ekonomi, keamananan dan lainnya. Termasuk, pembangunan infrastruktur yang luar biasa, yang sebelumnya masyarakat tidak tahu karena disembur oleh hoaks,” ujarnya.

Ia mengatakan, hasil yang telah dilakukan melalui sosialisasi dari pintu ke pintu, orang ke orang, dan warung ke warung, mulai ada perubahan yang signifikan.

“Contoh nyata perubahan itu seperti yang selama ini mereka `alergi` mendengar nama Jokowi dan berdebat di warung, justru mereka kini membantu menyosialisasikan kinerja Jokowi,” ujarnya.

Pendekatan sendiri, katanya, bukan semata melalui temu langsung melainkan juga melalui perkembangan teknologi untuk memperkenalkan program dan kinerja Jokowi.

“Melalui teknologi kami menyasar ke pemilih milenial. Dari mereka nanti bisa menyosialisasikan ke keluarga dan tetangganya,” ujarnya.

Dalam melakukan sosialisasi tersebut, katanya, Projo Solok Selatan tidak fokus pada satu atau dua kecamatan, melainkan di seluruh kecamatan.

Ia menambahkan kontribusi pemilih milenial yang mengenyam pendidikan di luar Solok Selatan juga memiliki kontribusi dalam melakukan sosialisasi program dan kinerja Jokowi.

“Bahkan ketika mereka pulang kampung, lalu berdebat dengan kita justru mereka yang lebih dulu memperoleh informasi tentang Jokowi yang belum sampai ke Projo Solok Selatan,” ujarnya.

Milenial, menurutnya, merupakan pemilih pokoknya Jokowi. Para milenial yang telah tahu dan memahami kinerja dan program Jokowi, mereka mampu menangkal isu hoaks.?

Dalam menangkal hoaks tentang Jokowi, pihaknya akan menggelar selebrasi antihoaks dalam waktu dekat.

Pada Pemilihan Presiden 2014, pasangan Prabowo-Hatta di Solok Selatan mendapatkan suara 76,63 persen suara, sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla 17.103 suara atau 23,37 persen.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Projo patuhi instruksi Presiden tidak kerahkan massa

Baca juga: Jokowi: Projo bukan relawan “kardus”

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Masyarakat Jatim Sambut Gubernur Baru

(Antara)-Masyarakat Jawa Timur menyambut Gubernur baru Khofifah Indar Parawansa dan Wakilnya Emil Elestianto Dardak. Sehari setelah dilantik Presiden Joko Widodo, Kamis 14 Februari keduanya menyapa warga menggunakan mobil bak terbuka di sepanjang jalan utama kota Surabaya.

KPU buka layanan pindah memilih di Lapas Gorontalo

Gorontalo (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo dan KPU Provinsi Gorontalo membuka posko layanan pindah memilih di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Kota Gorontalo, Jumat.

Komisioner KPU Provinsi Gorontalo Sofyan Rahmola di Gorontalo mengatakan kegiatan itu merupakan program yang digagas untuk menjamin hak pilih warga binaan Lapas yang pindah tempat memilih.

“Mereka ini sudah terdaftar di tempat asal, dan para warga binaan disini banyak yang beralamat di luar dari daerah Lapas,” ujarnya.

Ia menjelaskan jika selain warga binaan Lapas yang berasal dari lima kabupaten dan satu kota di Gorontalo, pihaknya juga membuka layanan itu bagi pemilih dari luar Provinsi Gorontalo.

“Disini tercatat 499 warga binaan yang akan menggunakan hak pilihnya dan akan didistribusi di tiga tempat Pemungutan Suara (TPS),” ucapnya.

Ia menegaskan sebagai penyelenggara Pemilu pihaknya tetap menjamin hak pilih warga binaan walaupun berada dalam Lapas.

“Kita berkewajiban memfasilitasi mereka untuk memilih tanpa harus kembali ke daerah masing-masing. Walaupun dia tidak mengurus di tempat asal, maka KPU bisa mengeluarkan formulir A5,” kata dia, lagi.

Pada kegiatan itu juga Relawan Demokrasi melakukan sosialisasi surat suara dan hal lainnya terkait Pemilu kepada warga binaan.

Baca juga: KPU Medan buka 172 posko pindah memilih

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Hasto: Upaya kubu Prabowo-Sandiaga gugat kepala daerah, hanya sia-sia

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanro, di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (15/2/2019). (Antaranews/Riza Harahap)

Jadi ketika kepala daerah pendukung Jokowi-Ma’ruf ditekan kubu Prabowo-Sandi, mereka semakin mantap dukungannya untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf.”

Jakarta (ANTARA News) – Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menilai upaya kubu Prabowo-Sandiaga melakukan gugatan atas deklarasi para kepala daerah pendukung capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin adalah sia-sia.

“Upaya yang dilakukan kubu Prabowo-Sandiaga itu tidak hanya sia-sia, tapi malah menumbuhkan sikap militansi para kepala daerah untuk berhadapan langsung dengan Prabowo-Sandiaga,” kata Hasto Kriatiyanto, di Media Center, Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat.

Menurut Hasto, melihat perkembangan dukungan tersebut, Tim Prabowo-Sandiaga semakin panik dan menerapkan strategi menggugat kepala daerah yang terbukti malah menjadi bumerang. “Para kepala daerah pendukung Jokowi-Ma’ruf semakin militan. Ini menjadi arus balik yang memperkuat Jokowi-Ma’ruf,” katanya.

Seluruh kepala daerah pendukung Jokowi-Ma’ruf, menurut dia, memiliki pengalaman konkret bagaimana kepemimpinan Presiden Jokowi yang sangat responsif terhadap aspirasi daerah. “Jadi ketika kepala daerah pendukung Jokowi-Ma’ruf ditekan kubu Prabowo-Sandi, mereka semakin mantap dukungannya untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf juga menantang kubu Prabowo-Sandiaga untuk berani menampilkan kepala daerah pendukungnya. “Tim Prabowo-Sandiaga, silahkan sebut mana kepala daerah yang berprestasi yang mendukung Prabowo? Partai Gerindra dan PKS silahkan lakukan deklarasi yang sama,” katanya.

Menurut Hasto, mayoritas kepala daerah mendukung Jokowi karena alasan rasional, yakni prestasi Presiden Jokowi dan hubungan sinergis yang berkemajuan antara pusat dan daerah.

“Jadi jangan hanya karena tidak punya kepala daerah yang hebat, lalu Tim Prabowo-Sandiaga main lapor yang relatif tanpa bukti. “Seluruh tim hukum Tim Kampanye Jokowi-KH Maruf Amin akan memberikan dukungan advokasi maksimal kepada para kepala daerah yang digugat kubu Prabowo,” tegasnya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Ratusan penyandang disabilitas di Paser dapat hak pilih

Tana Paser (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim memastikan sebanyak 234 orang penyandang disabilitas di daerah setempat telah mendapatkan hak pilihnya pada Pemilu 17 April mendatang.

Komisioner KPU Paser Maqbul kepada awak media, Jumat, mengatakan KPU telah menyiapkan regulasi dan sarana guna memastikan penyandang disabilitas tetap bisa memilih.

“Ada 234 disabilitas yang nanti disiapkan sarana agar mereka tetap bisa memilih,” katanya dikonfirmasi di Tanah Grogot.

Seperti pemilih tuna netra misalnya, kata Maqbul tetap bisa memilih dengan sarana atau media yang sudah disiapkan KPU. “Misalnya tuna netra, nanti ada media yang bisa digunakan seperti template. Jadi pemilih tinggal meraba dan menentukan pilihannya,” kata Maqbul.

Penyandang disabiltas lain seperti pemilih yang tidak bisa berjalan menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetap akan mendapatkan hak pilihnya.

Terkait fasilitas pribadi seperti kursi roda, kata Maqbul pihaknya tidak menyediakan fasilitas tersebut.

“Fasilitas pribadi seperti kursi roda dan lain-lain tidak disiapkan oleh KPU. Yang disiapkan oleh KPU itu untuk penyandang tunanetra berupa template,” katanya.

Menurut dia, dalam menentukan hak pilihnya, penyandang disabilitas akan didampingi oleh salah seorang pendamping.

“Nanti pada saat pemilih ke bilik suara, ada pendampingnya. Pendampingnya dari pemilih juga sesuai ketentuan syarat,” katanya. Sebanyak 234 penyandang disablitas di Paser itu terdiri atas 34 tuna netra, 42 tuna wicara, 27 tuna grahita atau yang memiliki keterbelakangan mental, dan 77 disabilitas lainnya.

Baca juga: KPU merancang pemilihan ramah disabilitas

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Pelapor Rudiantara penuhi undangan klarifikasi Bawaslu

Jakarta (ANTARA News) – Pelapor Menkominfo Rudiantara, Nurhayati memenuhi undangan klarifikasi oleh Bawaslu, Jumat petang, terkait laporannya yang soal dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Rudiantara. 

“Saya datang memenuhi undangan klarifikasi terkait pelaporan yang kami buat,” kata Nurhayati di Jakarta, Jumat. 

Nurhayati mengatakan dirinya didampingi Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dan sejumlah saksi, memberikan klarifikasi atas laporannya itu kepada Bawaslu. 

Dia mengatakan laporan yang diajukan tanggal 1 Februari itu akan kedaluwarsa pada 22 Februari. Dia berharap laporan itu cepat diproses. 

Sebelumnya Nurhayati melaporkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ke Bawaslu RI terkait pernyataannya dalam acara Kominfo Next, yang dinilai sebagai pelanggaran pemilu.

“Kami melaporkan Menkominfo atas pernyataannya dalam acara Kominfo Next,” kata Nurhayati. 

Menurut Nurhayati, dalam acara Kominfo Next, Rudiantara menyatakan pernyataan yang menggiring pola pikir untuk tidak mencoblos pasangan 02. 

Dia menilai Rudiantara melanggar Pasal 282, 283 dan 547 UU Pemilu, yang isinya antara lain mengatur soal larangan tindakan pejabat negara menguntungkan/merugikan pasangan calon tertentu. 

Dalam acara Kominfo Next yang diselenggarakan di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1), Menkominfo awalnya menanyakan soal desain banner sosialisasi Pemilu 2019 yang akan ditempel di Kementerian Kominfo.

Rudiantara mempersilakan peserta dalam Kominfo Next memilih apakah lebih setuju dengan desain nomor satu atau nomor dua. Dia menekankan bahwa pilihan nomor satu dan dua ini tidak terkait Pilpres. 

“Ini susah-susah gampang. Tidak ada kaitannya dengan pencoblosan Pilpres nanti. Jangan dikait-kaitkan dengan pencoblosan Pilpres. Kalau dikait-kaitkan dengan pencoblosan Pilpres, saya akan ambil hak otoritas saya untuk menetapkan. Tidak ada kaitannya dengan Pilpres,” ujar Rudiantara saat itu. 

Kemudian, dia mempersilakan perwakilan pemilih desain nomor satu dan dua yang terdiri dari dua orang ibu-ibu, untuk naik ke atas panggung untuk menjelaskan alasan memilih desain tersebut.

Tanpa diduga pemilih desain nomor dua, justru menjelaskan alasannya memilih pasangan Pilpres nomor dua, bukan alasan memilih desain nomor dua. 

“Bismillahirohmanirohim. Mungkin terkait keyakinan saja pak. Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan oleh nomor dua,” ujar ibu tersebut. 

Rudiantara lalu meluruskan bahwa pertanyaannya adalah tentang desain banner sosialisasi pemilu. 

Dia lalu mengalihkan pertanyaan kepada seorang ibu yang memilih desain nomor satu dan dijawab secara logis bahwa desain nomor satu lebih berwarna dibandingkan desain nomor dua. 

Kemudian Rudiantara mempersilakan kedua ibu turun dari panggung. Namun dia memanggil lagi ibu pemilih desain nomor dua dan bertanya “Bu, bu, yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Bukan yang keyakinan ibu? Ya sudah, makasih.” 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KPU Yogyakarta pastikan seluruh kotak suara laik digunakan

Ilustrasi – Pekerja menata kotak suara setelah dirakit di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (14/2/2019). (ANTARA FOTO/SISWOWIDODO)

Yogyakarta (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta memastikan seluruh kotak suara yang sudah dirakit dalam kondisi yang laik digunakan.

“Perakitan kotak suara sudah kami selesaikan pada hari Selasa (11/2) dengan total 6.996 buah kotak suara,” kata Ketua KPU Kota Yogyakarta Hidayat Widodo di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, ada 10 kotak suara yang berada dalam kondisi kurang sempurna tetapi masih dinyatakan laik sehingga tetap disimpan di gudang dan akan didistribusikan ke wilayah untuk kebutuhan Pemilu 2019.

Hidayat mengatakan bahwa KPU Kota Yogyakarta masih menunggu tambahan kotak suara sehingga total kotak suara di Kota Yogyakarta untuk kebutuhan Pemilu 2019 mencapai 7.145 buah.

“Begitu tambahan kotak suara datang di gudang, akan langsung dilakukan perakitan. Kami sudah ajukan usulan tambahan kotak suara tersebut sejak 1 bulan lalu,” kata Hidayat.

Permohonan tambahan kotak suara tersebut untuk memenuhi ketentuan peraturan, khususnya saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Berdasarkan aturan lama, jumlah maksimal kotak suara untuk kebutuhan rekapitulasi di PPK ditetapkan sebanyak 11 kotak. Namun, sesuai dengan aturan baru bertambah menjadi maksimal 27 kotak suara.

“Di Kota Yogyakarta, kami akan gunakan 20 kotak untuk rekapitulasi di PPK sehingga perlu ada tambahan kotak suara,” katanya.

Sementara itu, seluruh kotak suara yang sudah selesai dirakit disimpan di gudang dengan pengamanan maksimal, termasuk dari serangan hama hingga air yang berpotensi merusak kotak suara meskipun kotak terbuat dari karton tahan air.

“Tumpukan kotak suara tersebut kami tutup dengan terpal dan petugas di gudang melakukan pengawasan secara terus-menerus. Saya berharap kondisi kotak suara tetap aman dan bagus,” katanya.

Untuk kebutuhan logistik lain, khususnya surat suara, kata dia, sampai saat ini belum diterima oleh KPU Kota Yogyakarta.

Baca juga: 30 kotak suara pemilu 2019 di Tasikmalaya rusak

Baca juga: KPU Palangka Raya kekurangan kotak surat suara

Baca juga: KPU Agam temukan 119 kotak suara rusak

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Kapolri: Jabar harus tetap kondusif jelang pemilu

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan kata sambutannya saat silaturahmi Kamtibmas di Mapolda Jabar, Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/2/2019). Silaturahmi Kamtibmas yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan ulama se-Jawa Barat ini dilakukan dalam rangka menjaga situasi kondusif jelang Pemilu 2019, sekaligus peresmian Masjid Al Amman. (ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI)

Tapi Jawa Barat alhamdulilah, semula diperkirakan panas, tapi aman dan damai. Dua kontestan di sini kang RK dan Kang Anton (Charliyan) lihat baik-baik saja berdua. Ini jadi modal bagi Jawa Barat pengamanan bagus di 2017 dan di 2018 aman, damai dan te

Bandung (ANTARA News) – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Provinsi Jawa Barat harus tetap kondusif menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, terlebih daerah ini merupakan penyumbang daftar pemilih tetap (DPT) terbesar se-Indonesia di pemilu tahun ini.

“Jawa Barat merupakan penyumbang DPT terbesar seluruh Indonesia. Kita harus jaga Jawa Barat. Indonesia dan Jawa Barat terus dijaga,” kata Kapolri pada silaturahim Kamtibmas Polri dengan tokoh masyarakat dan peresmian Masjid Al-Amman di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat.

Kapolri berharap kontestasi politik Pilpres dan Pileg 2019 di Provinsi Jabar berjalan aman seperti saat pelaksanaan pilkada serentak tahun lalu yang juga berlangsung tertib dan aman.

“Tapi Jawa Barat alhamdulilah, semula diperkirakan panas, tapi aman dan damai. Dua kontestan di sini kang RK dan Kang Anton (Charliyan) lihat baik-baik saja berdua. Ini jadi modal bagi Jawa Barat pengamanan bagus di 2017 dan di 2018 aman, damai dan tenang,” kata Tito.

Dia mengatakan silaturahim antara Polri dengan Kamtibmas merupakan kegiatan penting bagi jajaran Polri karena silaturahim seperti ini akan menambah semangat kondusifitas menyambut kontestasi pemilu yang akan dilaksanakan tahun ini.

“Bagi Polri saya menganggap peresmian mesjid ini memiliki nilai tambah, karena ini berada di dalam institusi yang memiliki power yang diberikan kekuasan dan kekuatan oleh rakyat,” katanya.

Menurut dia, salah satu tugas utama Polri ialah sebagai penjaga keamanan sehingga dengan kewenangan tersebut maka tidak ada penyimpangan kewenangan.

“Dengan power yang sedemikian besar ini harus dijaga karena kewenangan itu cenderung akan menyimpang. Ini harus dijaga jangan sampai terjadi `abuse of power`. Alih-alih menjadi pelindung masyarakat malah jadi penggangu masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Kapolri mengatakan pelaksanaan Pemilu yang aman menjadi salah satu syarat dari sebuah negara maju.

“Salah satu kunci dari negara yang maju adalah keamanan yang harus dijaga dan juga dirawat. Dalam sebuah negara demokrasi pasti harus melalui tahap transisi kepemimpinan dan itu yang harus dijaga bersama-sama,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Jateng: Pemeriksaan Ganjar untuk cari kebenaran

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

Semarang (ANTARA News) – Koordinator Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa Tengah Rofiuddin mengatakan rencana pemeriksaan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bertujuan mengumpulkan data, fakta, dan bukti untuk mencari kebenaran terkait dugaan pelanggaran pemilu.

Dugaan pelanggaran pemilu itu terkait dengan deklarasi dukungan sejumlah kepala daerah terhadap pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-KH Ma`ruf Amin.

“Kami itu menggali data, mencari fakta, bukti dan kesaksian terkait dengan deklarasi atau rapat internal kepala daerah di Solo beberapa waktu lalu,” katanya di Semarang, Jumat.

Jajaran Bawaslu di kabupaten/kota telah meminta keterangan sejumlah bupati atau wakil bupati maupun wali kota atau wakil walu kota yang hadir pada deklarasi dukungan, meskipun ada beberapa kepala daerah yang masih dalam proses pemeriksaan.

Ia mengungkapkan pemeriksaan sejumlah kepala daerah tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari tim pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang harus ditindaklanjuti terkait dengan dugaan pelanggaran tahapan pemilu.

“Ini proses yang biasa dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dan yang menjadi dugaan pelanggaran itu antara lain, apakah ada fasilitas pemerintah pada acara tersebut, ada tidak tindakan tertentu yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu,” ujarnya.

Setelah rangkaian pemeriksaan selesai dilakukan dan semua data, fakta, serta bukti terkumpul, Bawaslu Jateng akan melakukan kajian dengan jajaran Penegakan Hukum Terpadu.

“Kami juga akan lakukan verifikasi, mana fakta mana yang bukan, baru kemudian diputuskan terjadi dugaan pelanggaran pemilu atau tidak. Kalau memang ada ya tentu akan kami tindak lanjuti, tapi kalau tidak ya harus dihentikan proses pengusutannya,” katanya.

Berdasarkan informasi dari Bawaslu Jateng, pemeriksaan terhadap Gubernur Ganjar Pranowo terkait dugaan pelanggaran pemilu pada acara deklarasi dukungan pasangan Jokowi-Ma`ruf Amin akan dilakukan pada Jumat (15/2).

Sebelumnya pemeriksaan terhadap Gubernur Ganjar dijadwalkan pada Senin (18/2).

Sementara itu, Gubernur Ganjar mengaku siap memenuhi panggilan pemeriksaan dari Bawaslu Jateng kapan saja dan kalau bisa dilakukan secepatnya.

Baca juga: Ganjar siap penuhi panggilan pemeriksaan Bawaslu Jateng

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Pendukung Jokowi ziarah ke makam Syekh Jafar Sidiq

Garut (ANTARA News) – Pendukung calon Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) berziarah ke makam Sunan Haruman Syekh Jafar Sidiq di Cibiuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat, untuk menggelar doa bersama dan mengenang kebesaran ulama Garut yang telah berkontribusi membangun bangsa Indonesia.

Wakil Koordinator Nasional Samawi, Kaka Hanifa mengatakan, kegiatan ziarah itu sebagai upaya mendapatkan energi positif ulama Garut Syekh Jafar Sidiq yang sudah ikut membangun Indonesia.

“Alasan di sini untuk mengambil energi positif dari tokoh Syekh Jafar, beliau adalah pejuang Islam yang rahmatan lil alamin,” kata Kaka usai ziarah di Desa Cipareuan, Kecamatan Cibiuk, Garut.

Ia mengungkapkan, gerakan dakwah Syekh Jafar Sidiq memiliki makna yang dapat menenangkan umat, pesan dakwahnya lemah lembut sehingga bisa dipahami umat.

“Dakwahnya begitu lemah lembut, mengajak tanpa mengejek, merangkul tanpa memukul, ini sebagai contoh,” katanya.

Ia mengatakan, para sukarelawan pendukung Jokowi dari Samawi Garut berkumpul untuk berziarah sebelum melakukan kegiatan lainnya dalam mengkampanyekan pasangan calon Presiden Jokowi-Ma`ruf Amin.

Tim Samawi, lanjut dia, melakukan ritual ziarah di makam keramat kemudian doa bersama untuk bangsa Indonesia agar tetap damai dan aman menjelang pelaksanaan pemilihan presiden.

“Kita ambil hikmah, ambil energi positif untuk Republik Indonesia dalam rangka pesta demokrasi,” katanya.

Selain doa bersama, para sukarelawan pendukung Jokowi dari Samawi Garut menggelar deklarasi menyatakan sikap untuk bersama-sama memenangkan pasangan Jokowi-Ma`ruf pada Pemilihan Presiden 2019.

Kaka menyampaikan, Samawi akan melakukan gerakan nyata dengan mendatangi setiap lapisan masyarakat mensosialisasikan keberhasilan program pemerintahan Presiden Jokowi, sekaligus meminta dukungan untuk memenangkan Jokowi-Ma`ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019.

“Relawan kami memiliki sistem yang jelas, segmentasinya jelas datang langsung ke masyarakat,” katanya.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Relawan Milenial Muslim Bersatu deklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin

Baca juga: Maman Imanulhaq dorong kaum milenial kreatif sebarkan narasi positif

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Saat Khofifah dan Gus Ipul berbalas lagu kampanye

(Antara)-Untuk pertama kalinya, pada Kamis (14/2), Khofifah Indar Parawansa menempati gedung negara Grahadi, Surabaya, setelah sebelumnya dilantik sebagai Gubernur Jawa Timur di Istana Negara, Jakarta. Yang menarik, salah satu tamu yang datang adalah mantan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, yang juga merupakan mantan lawannya saat Pilgub Jatim 2018.

PSI: ada upaya terencana dari pihak tertentu merusak reputasi Jokowi

Juru bicara PSI Daniel Tumiwa (tengah) bersama pakar Komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando (kanan) dan Juru bicara PSI Dedek Prayudi (kiri). (Antaranews/Riza Harahap)

Jakarta, 15/2 (Antara) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai ada upaya terencana dari pihak tertentu untuk merusak reputasi Presiden Joko Widodo dengan membangun wacana adanya konsultan asing di belakang tim kampanye.

“Wacana yang dibangun dengan tudingan bahwa Pak Jokowi memiliki konsultan asing yakni Stanley Greenberg, bukan sekadar kebohongan atau hoaks. Ini adalah rencana  jahat yang terencana,” kata Juru Bicara PSI, Daniel Tumiwa, di kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat. Hadir pada cara tersebut, pakar komunikasi dari Universitas Indonesia, Ade Armando.

Menurut Daniel, tudingan bahwa capres incumbent, Joko Widodo, memiliki konsultan asing, Stanley Greenberg sudah disiapkan sejak lama oleh pihak kompetitor.  Tudingan adanya konsultan asing ini, menurut dia, berbeda dengan kasus hoaks Ratna Sarumpaet, yang terkesan sporadis dan terburu-buru.

“Tudingan soal konsultan asing ini adalah tudingan terencana yang telah disiapkan sejak 2016 lalu,” katanya.

Beruntung, kata dia, media massa dan masyarakat sipil cukup aktif melakukan penelusuran, sehingga tudingan tersebut tidak menyebar luas. Pada kesempatan tersebut, caleg PSI dari daerah pemilihan Jawa Barat III ini juga menjelaskan, sejumlah fakta terkait tudingan tersebut yang diyakini adalah kebohongan.
 
Daniel menjelaskan, fakta-fakta tersebut, pertama, sumber kebohongan bahwa Jokowi merupakan klien Greenberg adalah sebuah website berbahasa Inggris bernama, political-strategist.com. “Website itu dibuat tahun 2016 dan didaftarkan oleh seseorang yang beralamat di Kanada,” katanya.

Kedua, nama political-strategist.com itu, dibuat neterupai nama sebuah konsultan politik resmi milik Ronald Vincent, yakni The Political Strategist. “Konsultan asli itu memiliki website dengan alamat, thepoliticalstrategist.com,” katanya.

Ketiga, di dalam website “bodong” inilah nama Stanley Greenberg tercantum sebagai salah seorang “political strategist” yang memiliki kolom tetap. Menurut Daniel, di bagian profil Greenberg, tercantum data pribadi yang hampir sepenuhnya sama dengan informasi mengenai Greenberg yang termuat dalam website resmi Greenberg.

“Hanya saja, di bagian nama di klien tersebut tertulis bahwa salah satu klien Greenberg adalah Jokowi. Keterangan ini tidak ada dalam website resmi Greenberg,” katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

Indomatrik: selisih elektabilitas Prabowo dengan Jokowi 3,93 persen

Survei nasional Indometrik yang dirilis di Jakarta, Jumat. (Indometrik)

Survei nasional Indometrik yang dirilis di Jakarta, Jumat. (Indometrik)

Jakarta (ANTARA News) – Survei terbaru Indometrik menunjukan tingkat elektabilitas pasangan kandidat Pilpres 2019, Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan Prabowo – Sandiaga Uno bersaing ketat, selisih elektabilitas kedua pasangan saat ini tinggal 3,93 persen.

Direktur Riset Lembaga Survei Indomatrik, Syahruddin YS dalam rilis survei di Jakarta, Jumat, mengatakan  pasangan Prabowo – Sandi mendapatkan simpati publik sebesar 44,04 persen, sedangkan pasangan Jokowi – Maruf 47,97 persen. Sementara mereka yang belum menentukan (swing voter) tapi akan berpartisipasi dalam Pilpres sekitar 7,99 persen. 

Survei Indomatrik ini dilakukan pada 21-26 Januari 2019 dan dilaksanakan secara proporsional di 34 Provinsi, dengan responden merupakan para pemilih yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan terdaftar di KPU sebagai pemilih yang memiliki hak pilih dalam Pilpres 17 April 2019.

Jumlah sample responden sebanyak 1.800. Penentuan responden dilakukan secara random sistematis, dengan margin of error 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Syahrudin mengatakan elektabilitas Prabowo – Sandi yang bertengger di angka 44,04 persen ini disebabkan oleh beberapa asumsi responden yang diantaranya alasan menginginkan perubahan, mampu memperbaiki ekonomi, mampu membawa Indonesia lebih baik, dan figur Prabowo-Sandi yang dipandang berkarakter tegas dan berwibawa.

Sementara figur Jokowi – Maruf yang memperoleh elektabilitas sebesar 47,97 persen karena dianggap kerjanya terlihat, memberikan bantuan berupa materi terhadap warga, merakyat dan berpengalaman. 

Menurut Syahruddin YS, selisih elektabilitas antara keduanya diangka 3,93 persen ini karena dampak penilaian masyarakat terhadap rendahnya kinerja Jokowi yang tidak sesuai dengan janji kampanye 2014.

Sementara itu, keunggulan elektabilitas di bawah 10 persen bagi petahana menurut Syahruddin YS sangatlah riskan. Waktu yang masih tersisa dua bulan ke depan menjadi peluang dan kesempatan emas pasangan Prabowo  -Sandi dalam mengejar ketertinggalan. 

“Hasil survei yang sangat ketat ini merupakan modal bagi Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf untuk bersaing lebih keras lagi dalam mencari simpati masyarakat dalam memenangkan pertarungan di 17 April 2019 mendatang,” katanya.

Baca juga: Survei Yayasan SatuDunia: kedua capres minim kampanye isu lingkungan
Baca juga: Survei Alvara: Elektabilitas kedua capres-cawapres tidak berubah signifikan

Baca juga: LSI: Reuni 212 tidak signifikan pengaruhi capres-cawapres

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
Copyright © ANTARA 2019

Kemendagri serukan lawan hoaks di Pemilu 2019

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Fransiska Ninditya)

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerukan kepada masyarakat bersama kementeriannya, melawan hoaks dan ujaran kebencian agar Pemilu 2019 menjadi pesta demokrasi yang bermartabat.

“Kampanye di Pemilu 2019 ditengarai banyak hal-hal yang berbau fitnah, ujaran kebencian, dan hoaks, ini harus dihentikan,” kata Tjahjo usai menghadiri apel bersama Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Kawasan Monas, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan dirinya menyerap masukan dari seluruh stafnya yang telah mengikuti perkembangan kampanye Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, ternyata mereka merasa resah dengan konten yang ada dalam kampanye tersebut.

Tjahjo mengatakan kampanye seharusnya diisi dengan sikap yang beretika dan bermartabat serta mengadu konsep dan gagasan bagaimana lima tahun Indonesia kedepan.

“Tujuan Pileg san Pilpres serentak ini adalah membangun rasa persatuan dan kesatuan, memilih pemimpin yang amanah dan memiliki program untuk bangsa dan negara dalam jangka pendek lima tahun ke depan,” ujarnya.

Menurut dia, pemimpin yang memiliki program itu sangat dibutuhkan untuk langkah mempercepat pemerataan pembangunan dan tercapainya kesejahteraan rakyat.

Dia mengajak masyarakat menyukseskan Pileg dan Pilpres yang bermartabat demokratis tanpa ada ujaran kebencian, tanpa merusak persatuan dan kesatuan jangan sampai ada hal hal yang bersifat fitnah dalam Pemilu 2019.

“Apel akbar ini intinya agar masyarakat bersama-sama membangun sistem kerangka pemerintahan presidensial yang semakin demokratis baik ke depan dan seperti konstitusi kita yang ada,” katanya.

Dia mengakui eskalasi politik jelang Pemilu 2019 sangat dinamis namun harus ada kesadaran dari masing-masing tim sukses dan para pelaku politik agar menampilkan pemilu yang adu konsep dan gagasan.

Menurut dia, jangan sampai pelaksanaan Pemilu malah merusak rasa persatuan dan kesatuan sesama warga negara Indonesia.

Baca juga: Menkominfo apresiasi Fikih Informasi Muhammadiyah

Baca juga: Hoaks bisa jadi penyebab masalah sosial

Baca juga: Informasi Hoaks, Garam Bercampur dengan Kaca

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Terkait berita “Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?”, TKN melaporkan Koran Indopos ke Dewan Pers

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan usai melapor ke Dewan Pers di Jakarta, Jumat (15/2/2019) atas pemberitaan Koran Indopos ke Dewan Pers terkait pemberitaan “Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?”. (ANTARA News/Joko Susilo)

Jakarta (ANTARA News) – Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Joko widodo-Ma’ruf Amin melaporkan Koran Indopos ke Dewan Pers terkait pemberitaan berjudul “Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?”.

“Kami anggap ada sebuah fitnah kepada pasangan calon kami, kenapa pemilu aja belum terjadi, sudah diberitakan. mereka mengangkat ini dari rumor di medsos,” kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan usai melapor ke Dewan Pers di Jakarta, Jumat.

Menurut Irfan, pemberitaan yang berdasarkan medsos ini tingkat kebenarannya masih diragukan sehingga merugikan pihaknya karena telah menggiring opini untuk mempercayai rumor Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggantikan Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden.

“Berita dan ilustrasi ini sangat merugikan bagi kami, Indopos menggiring opini publik  untuk percaya hal ini. Ini luar baisa fitnahnmya,” katanya.

Irfan meminta Dewan Pers untuk memproses laporan dengan cepat. Kalau tidak, TKN akan memproses hal ini ke ranah hukum.

TKN menilai Koran Indopos diduga melanggar UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik sehubungan dengan pemberitaan berjudul “Ahok Gantikan Ma’ruf Amin?” pada 13 Februari 2019.

Pemberitaan itu menampilkan gambar dan artikel yang seolah-olah Ma’ruf Amin akan digantikan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan alasan kesehatan apabila pada 2019 terpilih menjadi wakil presiden mendampingi Joko Widodo.  

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

Warga protes pembangunan gedung baru DPRD Flores Timur

Kupang (ANTARA News) – Sejumlah warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Flores Timur, bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat di Kupang, Jumat, untuk melayangkan protes rencana pembangunan gedung baru DPRD Kabupaten Flores Timur.

“Kami mengadukan rencana pembangunan gedung baru DPRD Flores Timur ini ke gubernur karena bertentangan dengan aturan,” kata Koordinator Koalisi Masyarakat Flores Timur, Romo Agustinus Iri kepada wartawan di Kupang, Jumat.

Rohaniwan Katolik itu mengemukakan sejumlah alasan warga menolak rencana pembangunan gedung DPRD tersebut di antaranya karena tidak melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Selain itu, lanjutnya, pembangunan gedung DPRD itu tidak ada dalam visi dan misi pembangunan pemerintah kabupaten yang memimpin Kabupaten Flores Timur saat ini.

Ia mengatakan, di sisi lain, rencana pembangunan tersebut juga tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012.

“Di dalam Perda itu disebutkan bahwa wilayah Waibalun yang menjadi lokasi pembangunan merupakan wilayah industri dan niaga, bahkan status tanah juga masih milik perorangan bukan milik Pemda,” katanya.

Menurutnya Romo Agustinus, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat di Flores Timur yang semestinya menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah setempat.

“Masalah infrastruktur jalan, air minum, dan listrik yang belum terpenuhi. Makanya kami akan tetap menolak rencana pembangunan tersebut,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat berjanji akan memperlajari lebih lanjut terkait pengaduan warga tersebut sebelum menyampaikannya kepada Pemerintah Flores Timur.

“Kebutuhan masyarakat memang harus diutamakan. Saya pelajari dulu, sebelum mengambil tindakan lebih lanjut,” demikian Gubenur Viktor Laiskodat.

 Rencana pembanguan gedung baru untuk wakil rakyat di Kabupaten Flores Timur tersebut akan menelan biaya sekitar Rp34 miliar, dan akan dikerjakan oleh PT Batu Besi selaku pemenang tender.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MUI Lebak ajak umat tidak golput

Logo Majelis Ulama Indonesia (MUI). (mui.or.id)

Kita berharap calon wakil rakyat dan presiden yang terpilih nanti benar-benar bisa membawa kehidupan yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan.”

Lebak (ANTARA News) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengajak umat Muslim agar berpartisipasi untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) yang dilaksanakan April 2019.

“Kita minta umat Muslim memiliki kewajiban untuk menentukan legitimasi pemimpin formal baik di legislatif maupun eksekutif dan tidak golput (golongan putih) pada Pemilu 2019,” kata Sekretaris Umum MUI Kabupaten Lebak KH Akhmad Khudori di Lebak, Jumat.

Pesta demokrasi pada Pileg dan Pilpres yang akan dilaksanakan April 2019 tentu umat Muslim harus menggunakan hak politiknya.

Apabila, umat Muslim golput tentu merugi karena tidak memberikan hak suara untuk menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan.

“Kami minta warga untuk menggunakan hak pilihnya pada Pileg dan Pilpres dengan sesuai hati nurani,” katanya.

Menurut dia, perbuatan golput tentu mencerminkan seseorang tidak memiliki tanggung jawab untuk kemajuan bangsa itu.

Sedangkan, Islam sendiri hidup untuk memiliki tanggung jawab.

Karena itu, MUI Lebak mengajak umat Muslim agar menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019.

Namun, pihaknya meminta umat memilih pemimpin itu yang memiliki sumber daya manusia (SDM), rekam jejak yang baik dan tidak melakukan korupsi.?

Selain itu, juga memiliki integritas untuk membangun kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

“Kita berharap calon wakil rakyat dan presiden yang terpilih nanti benar-benar bisa membawa kehidupan yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan,” katanya menjelaskan.

Ia mengatakan, penyelenggaraan pemilu juga masyarakat harus memiliki tanggung jawab untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawalu).

Masyarakat juga berpartisipasi mengawasi dan mengawal proses pemilu agar berlangsung lancar dan sukses.

“Kami berharap pesta demokrasi ini secara profesional dan jujur serta adil tanpa terjadi kecurangan,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Sosialisasi Pemilu kepada pemilih pemula

Anggota KPU Kota Medan Edy Suhartono (kiri) memberi penjelasan tentang tata cara pencoblosan pada sosialisasi Pemilu 2019 kepada pemilih pemula, di Medan, Sumatera Utara, Jumat (15/2/2019). Sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi/ama.

Menko Polhukam bahas kerjasama keamanan dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia

London (ANTARA News) – Menko Polhukam Wiranto dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolay Patrushev membahas kerja sama keamanan, dan sepakat untuk memperkuat kerja sama kedua negara di bidang keamanan, khususnya pemberantasan terorisme, keamanan siber, serta penanggulangan bencana.

Kesepakatan tersebut sebagai hasil Forum Konsultasi Bilateral Ke-5 Indonesia-Rusia di bidang keamanan yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto dan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Nikolay Patrushev di Moskow, demikian keterangan Sekretaris Pertama Fungsi Pensosbud KBRI Moskow Enjay Diana kepada Antara London, Jumat.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh para pejabat tinggi dari lembaga terkait kedua negara.

Delegasi Indonesia yang hadir adalah Dubes Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Belarus M Wahid Supriyadi, pejabat Kementerian Hukum dan HAM, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Pertahanan, termasuk Direktur Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI, Muhammad Anshor.

Kedua pihak membahas berbagai isu bilateral yang menjadi kepentingan bersama, seperti radikalisme, pemberantasan dan pencegahan peredaran obat terlarang, penanganan situasi tanggap darurat bencana alam.

Menko Wiranto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjalin kerja sama dengan Rusia dalam bidang alutsista yang disertai dengan kerja sama alih teknologi.

Dalam hal ini, kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam pencegahan terorisme, termasuk tukar menukar informasi data teroris dan sumber jalur keuangan pendanaan terorisme.

Selain itu, kedua pihak berkomitmen untuk memperluas kerja sama di bidang monitoring system atas lalu lintas keuangan perdagangan narkoba yang diduga menjadi sumber pendanaan kegiatan terorisme.

Dalam pertemuan dibahas juga penguatan kerja sama dan pemeliharaan stabilitas dan keamanan kawasan dan global, karena kawasan yang stabil dan aman akan mendorong peningkatan ekonomi dan menciptakan kesejahateraan bagi negara-negara di kawasan.

Indonesia juga menyambut baik dukungan Rusia terhadap konsep Indo-Pasifik yang diajukan Indonesia karena Rusia menilai lebih realistis dan mengakui peran sentral ASEAN.

Rusia mengharapkan dukungan Indonesia, selaku koordinator kerja sama ASEAN-Rusia saat ini, untuk mendorong terwujudnya kerja sama yang lebih konkrit antara ASEAN dengan Shanghai Cooperation Organization (SCO).

Selama berada di Moskow, Menko Wiranto melakukan kunjungan ke Radio Technics Institute (RTI) dan Rosskosmos (State Corporation for Space Activities) untuk melihat kemampuan tekonologi Rusia dalam penanganan, pengendalian serta memprediksi terjadinya bencana alam.

Dubes Wahid mengatakan Menko Wiranto tertarik dengan kemampuan teknologi Rusia dalam memprediksi kemungkinan terjadinya bencana.

Wiranto mendorong instansi terkait di Indonesia membangun kerja sama di bidang penanggulangan bencana dengan Rusia.

Konsultasi Bilateral Menko Wiranto dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Patrushev di Moskow tersebut merupakan pertemuan rutin dilaksanakan tiap tahun dan tempatnya secara bergantian.

Pertemuan selanjutnya keenam direncanakan akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2020.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

30 kotak suara pemilu 2019 di Tasikmalaya rusak

Sejumlah petugas melipat surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Gudang Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (11/2/2019). ANTARA JABAR/Adeng Bustomi/agr. (Adeng Bustomi)

Tasikmalaya (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menemukan 30 kotak suara yang rusak, sehingga tidak layak digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Kategori kotak suara yang rusak sebanyak 30 kotak,” kata Ketua KPU Kota Tasikmalaya Ade Zaenul, di Tasikmalaya, Jumat.

Ia menuturkan, kotak suara untuk Pemilu 2019 sudah diterima untuk selanjutnya dirangkai sekaligus disortir sebelum didistribusikan ke masing-masing panitia pemilihan tingkat kecamatan.

Hasil penyortiran sementara, kata dia, ada kotak suara Pemilu 2019 yang dinyatakan tidak layak digunakan seperti tidak ada logo KPU, ada juga yang mengelupas, dan beberapa kategori tidak layak lainnya.

“Setelah disortir dan dirakit, ada beberapa kotak suara yang tidak layak digunakan,” katanya lagi.

Seluruh kotak suara yang tidak layak itu, kata dia, telah dipisahkan, kemudian dilaporkan ke KPU Provinsi dan KPU RI untuk selanjutnya diganti dengan kotak suara yang baru.

“Kami pisahkan dan kami sudah ajukan ke KPU RI untuk diganti,” katanya lagi.

Ia menambahkan, selain kerusakan, KPU Kota Tasikmalaya juga masih kekurangan sebanyak 16 kotak suara, namun kekurangan itu akan segera dipenuhi pada Maret 2019.

“Pertengahan Maret mendatang semua logistik yang kurang akan terpenuhi,” katanya pula.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

Ujaran kebencian berpeluang membenturkan anak bangsa

Koordinator Nasional Garda Matahari M Azrul Tanjung di hadapan para relawan Garda Matahari di Jakarta, Selasa. (Humas Garda Matahari)

Jakarta (ANTARA News)-  Koordinator Nasional Garda Matahari Azrul Tanjung mengatakan keberadaan hoaks dan ujaran kebencian di tahun politik ini berpeluang membenturkan sesama anak bangsa.
   
“Banyaknya kabar bohong dan ujaran kebencian di tahun politik berpeluang membenturkan anak bangsa. Untuk perlu adanya upaya meluruskan berita bohong itu dan meneralisir ujaran kebencian,” ujar Azrul di Jakarta, Jumat.
    
Dia menambahkan keberadaan kabar bohong dan ujaran kebencian juga akan membuat demokrasi akan berjalan mundur. Demokrasi Indonesia tidak boleh mundur apalagi terluka hanya karena persitiwa politik 2019.

Karena itu, seluruh kekuatan Garda Matahari bergerak siang malam untuk meluruskan kabar bohong tersebut terutama yang menyerang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.
    
“Pemilu 2019 seyogyanya menjadi puncak konsolidasi demokrasi Indonesia dan itu hanya dapat dicapai jika kita semua bergembira dalam kontestasi April mendatang,” katanya.
    
Azrul juga menambahkan sebanyak 72 persen kader Muhammadiyah mendukung pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. “Kami akan mengawal dukungan dari kader Muhammadiyah sebanyak 72 persen ini,” ujar Azrul.
     
Hasil survei Populi Center per Januari 2019 dengan hasil 54,10 persen untuk Joko Widodo–KH Ma’ruf Amin dan 31 persen Prabowo Subianto-Sandiaga Salahadin Uno. Sementara sisanya 14,90 persen tidak tahu atau tidak jawab.
    
Azrul menyampaikan rasa syukurnya seraya memadupadankan nalar gerakan dakwah Muhammadiyah yang berkemajuan dengan visi Jokowi-Amin 2019-2024 Indonesia Maju.

Meskipun demikian, dia meminta agar relawan tidak berpuas diri, akan tetapi terus berjuang mensosialisasikan pasangan Jokowi-Amin. Azrul menambahkan tren pertumbuhan dukungan akan terus bergerak naik seiring dengan terbentuknya militansi resimen Garda Matahari yang bekerja dari rumah ke rumah.

Pewarta: Indriani
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

KPU Batam rekrut 20.699 petugas KPPS pemilu

Batam (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Kepulauan Riau merekrut 20.699 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu 2019 pada pada 28 Februari-27 Maret mendatang.

Komisioner Bidang Teknis KPU Kota Batam, Muhammad Zaki di Batam, Jumat, menyatakan, setiap tempat pemungutan suara (TPS) membutuhkan 7 orang petugas KPPS, hingga diperlukan sedikitnya 20.699 petugas untuk seluruh kota.

“Jumlahnya tujuh orang per TPS. Jika ada 2.957 TPS di Batam, kali tujuh artinya ada lebih dari 20 ribu KPPS yang akan direkrut se-Kota Batam,” kata Zaki.

Ia mengatakan tidak akan ada seleksi untuk merekrut petugas KPPS, melainkan diajukan langsung oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tiap kelurahan.

“Tapi kalau jumlahnya melebihi dari yang dibutuhkan, baru akan dilakukan seleksi,” ujarnya.

KPPS bekerja dalam satu bulan. KPU menyiapkan honor untuk petugas.

Peraturan KPU nomor 36 tahun 2018 tentang perubahan PKPU 3/2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS, diatur syarat untuk menjadi KPPS, di antaranya bukan anggota partai politik, ataupun tim sukses peserta pemilu.

Setiap anggota KPPS bertugas menyelenggarakan pemungutan suara dalam pemilu di TPS.

Ketua KPPS bertugas memimpin rapat pemungutan dan penghitungan suara, memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara, serta menyiapkan dan menandatangani surat suara. KPPS bertugas menerima surat pemberitahuan model C6-KPU, A5-KPU, dan KTP-el .

Kemudian KPPS mengumpulkan surat pemberitahuan model C6-KPU/A5-KPU setelah pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

TKN pastikan Jokowi siap hadapi debat kedua

(Antara)-Minggu 17 Februari nanti, debat kedua Pilpres digelar, dengan mengusung tema energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam. Calon Presiden Joko Widodo sudah siap menghadapi debat kedua. Wakil ketua tim kampanyenya, Moeldoko, mengklaim Joko Widodo sudah sangat menguasai berbagai persoalan yang berkaitan dengan tema debat kedua itu.

Gaya Jokowi pada debat kedua

(Antara)-Gaya bicara capres nomor urut 01 pada debat pertama lalu menjadi perhatian masyarakat, karena bernada menyerang dan lebih emosional, yang dianggap sejumlah kalangan tidak sesuai dengan karakternya. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Moeldoko, tidak dapat memastikan apakah gaya jokowi pada debat kedua juga Jokowi akan menyerang, atau defensif. yang pasti kata Moeldoko, Jokowi sudah menyiapkan poin-poin sangkalan jika Capres Prabowo Subianto menyerangnya.

PM Singapura beserta wakil jenguk Ani Yudhoyono

Jakarta (ANTARA News) – PM Singapura Lee Hsien Loong beserta istrinya Ho Ching dan Wakil PM Singapura Teo Chee Hean beserta, istrinya, menjenguk Ani Yudhoyono di National University Hospital, Singapura, Jumat, pukul 11.45 waktu setempat. 

Berdasarkan siaran pers yang diterima dari DPP Partai Demokrat di Jakarta, Jumat, kedua pemimpin Singapura beserta istri menjenguk dan menyapa Ani Yudhoyono dari kejauhan.

Mereka didampingi suami Ani Yudhoyono yakni Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, beserta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) beserta istri Aliya Rajasa. 

Mereka menyampaikan ucapan penyemangat dan doa agar Ani Yudhoyono lekas sembuh.

Pertemuan itu dikabarkan berlangsung secara kekeluargaan karena baik PM dan Wakil PM Singapura beserta istri merupakan sahabat SBY, Ani Yudhoyono dan keluarga.

Setelah menjenguk Ani Yudhoyono, kedua tokoh Singapura beserta istri sempat berbincang-bincang dengan SBY, AHY dan EBY serta didampingi pula oleh Hatta Rajasa dan Dino Patti Djalal di ruangan transit.

Para tamu kehormatan tersebut meninggalkan rumah sakit pada pkl. 12.30 waktu Singapura.

Ani Yudhoyono dirawat di Singapura sejak Sabtu (2/2), karena menderita kanker darah. Para tokoh, termasuk Presiden Jokowi turut mendoakan kesembuhan mantan Ibu Negara penghobi fotografi itu. 

***2***

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jalan Tol Sumbar terhambat pembebasan lahan

(Antara)-Pembangunan jalan tol di Sumatera Barat menghadapi kendala pembebasalan lahan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta Badan Pertanahan nasional, segera menyelesaikan pembebasan lahan, karena telah memolorkan pembangunan tol ini.

Moeldoko bantah pemerintah hidupkan lagi dwifungsi

326 Views

(Antara)-Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu bahwa dwifungsi akan kembali diterapkan dalam tubuh TNI. Moeldoko meminta semua kalangan tidak mengkhawatirkan isu dwifungsi yang muncul dari tersedianya ruang baru untuk Jabatan Pati TNI.

Pembukaan Tanwir Muhammadiyah

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kedua kiri), Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (kiri), Ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu Syaifullah (kanan) menghadiri pembukaan Tanwir Muhammadiyah di Balai Semarak Bengkulu, Jumat (15/2/2019). Tanwir Muhammadiyah yang ke-2 tersebut berlangsung hingga 17 Februari 2019 di provinsi Bengkulu dengan mengangkat tema “Beragama yang Mencerahkan”. ANTARA FOTO/David Muharmansyah/ama.

TKN: Jokowi tidak pernah politisasi shalat

Juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily. (Istimewa)

Jakarta (ANTARA News) – Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menegaskan Presiden Jokowi tidak pernah memolitisasi kegiatannya beribadah shalat.

“Pak Jokowi tidak pernah memolitisasi salat atau rumah ibadah. Tidak seperti Prabowo yang memolitisasi salat Jumat hari ini sehingga dilarang Bawaslu dan takmir masjid,” kata Ace Hasan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. 

Ace mengatakan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi tak bisa mengelak bahwa ada mobilisasi kader Gerindra untuk menghadiri ibadah shalat Jumat di Masjid di Semarang.

Adanya surat undangan melaksanakan shalat Jumat, kata dia, membuktikan ada upaya politisasi Jumatan di Semarang.

“Kalau bukan motif politik, untuk apa menyebar undangan untuk sholat Jumat,” ujat Ace. 

Lebih jauh dia mengatakan mengenai foto Jokowi melaksanakan ibadah shalat, hal itu terjadi tanpa adanya desain khusus.

Dia menekankan soal sholat merupakan urusan pribadi masing-masing umat untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim.

“Kegiatan Pak Jokowi sebagai presiden pasti bernilai berita sehingga fotografer dan reporter otomatis dan secara natural mengabadikan Pak Jokowi shalat. Tidak ada mobilisasi wartawan atau fotografer untuk mengambil gambar Pak Jokowi shalat. Kita hanya memfasilitasi wartawan atau fotografer mengabadikan ganbar Pak Jokowi shalat,” jelas dia.

Dia mengatakan dalam foto Jokowi shalat, shaf shalat sengaja dimundurkan untuk membuat shalat berjamaah tetap khusyuk. Terlebih kata dua, hal itu tidak melanggar tata tertib shalat. 

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Relawan Milenial Muslim Bersatu deklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin

Baca juga: Maman Imanulhaq dorong kaum milenial kreatif sebarkan narasi positif
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Danrem Warastratama ajak media lawan hoaks

Solo (ANTARA News) – Komandan Korem 074 Warastratama Kolonel Inf Rafael Granada Baay mengajak para awak media melawan berita hoaks yang sering beredar melalui media sosial di Kota Solo Raya, Jawa Tengah.

“Kami mengajak teman-teman media menjaga Solo terhindar dari berita hoaks, upaya-upaya adu domba, sehingga kota ini tetap aman, tentram, kondusif, dan tersenyum,” kata Danrem di sela tatap muka wartawan di Makorem 074 Warastrata Surakarta, Jumat.

Rafael yang menjabat sebagai Danrem 074 Warastratama baru sekitar satu bulan tersebut mengatakan peran media sangat penting dalam menjaga dan memajukan bangsa ini.

“Kami percaya peran media sangat dibutuhkan dalam menjaga agar Solo Raya tetap aman, nyaman, tentram dan tersenyum ke depan,” kata Danrem.

Danrem mengatakan pihaknya bersama masyarakat harus menjaga Kota Solo tetap aman dan tentram dari gangguan apapun.

Menurut dia, Kota Solo juga sering ada kunjungan tamu VVIP. Namun, hal itu, bagian tugas negara yang harus diamankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Selain itu, Danrem juga menjamin sebagai anggota TNI tetap menjaga netralitas Pemilu 2019. Anggota TNI siap mengawal pesta demokrasi Pileg dan pilpres tahun ini, berjalan aman, damai, dan lancar.

“Saya jamin tentang netralitas sesuai perintah garis lurus pimpinan TNI. Siapapun hasilnya, TNI bertugas untuk mengamankan politik negara,” kata Danrem.

Ketua PWI Surakarta Anas Syahrul mengatakan pihaknya berharap jalinan kerja sama antara TNI bersama awak media tetap berjalan baik dalam menjaga Kota Solo tetap aman, tentram, dam kondusif pada tahun politik sata ini.

“Kami juga siap mendukung dan melawan berita hoaks yang dapat meresahkan masyarakat. Kami juga menjaga Pemilu damai dan pesta demokrasi dengan tersenyum dan bahagia di Kota Solo,” kata Anas.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019