Sandiaga Uno klaim sudah berkunjung di 1.550 titik

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno saat menyapa pendukungnya usai menghadiri dialog interaktif dengan bunda Paud di DBL Arena Surabaya, Kamis (4/4). (Foto Fiqih Arfani)

Surabaya (ANTARA) – Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengklaim sudah berkunjung di 1.550 titik di seluruh Indonesia sejak masa kampanye dimulai September 2018.

“Selama tujuh bulan terakhir, saya sudah berkunjung di 1.550 titik di Indonesia,” ujarnya di sela deklarasi dan dialog interaktif bersama bunda pendidikan anak usia dini (Paud) di DBL Arena Surabaya, Kamis.

Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto serta diberlakukannya masa kampanye, ia mengaku banyak cerita dan pengalaman yang diperoleh, baik apresiasi maupun keluhan dari masyarakat.

Salah satu yang terbaru, kata dia, aspirasi dari seorang guru Paud di Kabupaten Bondowoso bernama Sugiati yang berharap agar nasibnya diperjuangkan dan diorangkan.

“Bu Sugiati bercerita kepada saya sambil berurai air mata. Beliau ingin bunda Paud ‘diuwongke’ (diorangkan), diperhatikan, khususnya tentang kesejahteraan. Bunda Paud itu ternyata gajinya ‘sajuta’, yaitu sabar, jujur dan tawaqal,” ucapnya.

Menurut dia, Paud merupakan proses membentuk kepribadian bangsa dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Sandiaga juga mengatakan, selama tujuh bulan ini kerap mendapati berbagai macam pengalaman, mulai penyambutan, perizinan lokasi yang tidak keluar dan lainnya.

“Tapi, semua itu harus dihadapi dengan senyuman,” kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Di sisi lain, Sandiaga Uno mengakui bahwa kampanye yang bersifat tematik dengan cara berdialog lebih efektif dilakukan selama ini karena berkaitan langsung, bahkan menerima aspirasi dari masyarakat.

Di sisa sembilan hari masa kampanye, ia menegaskan telah berusaha serta bekerja keras, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT.

Pemilihan Presiden diselenggarakan pada 17 April 2019 dan diikuti dua pasangan calon, yaitu Jokowi-KH Ma’ruf Amin di nomor urut 01, serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di nomor urut 02.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KPU diminta fasilitasi masyarakat adat memilih

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah diminta memfasilitasi dan mendorong masyarakat adat untuk memilih dalam Pemilu 2019.

“Kemarin saya di Banten bertemu dengan KPU Banten, ingin memastikan bahwa masyarakat di wilayah Baduy itu bisa memilih. Kami pastikan itu,” tutur Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin di Jakarta, Kamis.

Ia mencontohkan untuk masyarakat adat Baduy di Banten, KPU dan kepolisian telah menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS) serta pengamanan untuk hari pencoblosan.

Namun tidak berhenti sampai di situ, KPU disebutnya perlu memotivasi masyarakat adat agar datang ke TPS dan ikut memilih.

Selain di Baduy, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan kepercayaan masyarakat adat yang ada di Indonesia pun harus dihormati.

Ia mencontohkan Suku Kajang di Sulawesi Selatan memegang kepercayaan tidak mau difoto dan direkam yang mesti diperhatikan penyelenggara pemilu.

Selain itu, dalam pemantauan di Sulawesi Selatan, terdapat komunitas yang tidak mendapat sosialisasi soal pemilu serta alat peraga karena komunitas berada dalam lokalisasi masyarakat penderita kusta.

“Petugas dari KPU, KPPS itu seperti enggan untuk sosialisasi ke daerah tersebut karena takut atau ada stigmatisasi terhadap penderita kusta,” kata Beka Ulung.

Ia menyebut jumlah anggota komunitas yang belum mendapat sosialisasi itu ratusan.

Komnas HAM juga menyoroti kurangnya koordinasi antarlembaga, misalnya dalam kasus warga binaan pemasyarakatan di lapas mau pun rutan.

“Kami ketemu dengan seluruh Kalapas dan Karutan se-Sulawesi Selatan. Ketemu dengan Polda. Ketemu dengan Bawaslu. Tetapi mereka masing-masing seperti kebingungungan untuk menyikapi bagaimana daftar penghuni atau warga binaan yang belum bisa memilih,” ucap Beka.

Persoalan terkait koordinasi dinilainya dapat dijembatani dengan koordinasi yang lebih intensif antara penyelenggara pemilu dan pihak-pihak terkait sehingga seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat dapat terfasilitasi.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Media kampanye caleg di ojek daring

Sebuah poster salah satu caleg terpampang pada kendaraan ojek daring saat melintas di kawasan Senen, Jakarta, Kamis (4/4/2019). Pemanfaatan media kampanye melalui tampilan iklan berjalan di ojek daring menjadi salah satu cara baru pengenalan caleg peserta Pemilu Legislatif 2019 kepada masyarakat. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

GRI Papua untuk Jokowi-Ma’ruf Bagi 1.000 Bunga-Stiker

Seratusan anggota Gerakan Relawan Indonesia Wilayah Papua untuk pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin, membagikan 1.000 bunga dan stiker, di Jayapura, Kamis (4/4). (Foto: ANTARA News Papua/Musa Abubar)

Jayapura (ANTARA) – Seratusan orang dari Gerakan Relawan Indonesia (GRI) Wilayah Papua untuk pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin membagikan 1.000 bunga dan stiker kepada pengendara roda dua dan roda empat di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.

“Tadi kami dari Gerakan Relawan Indonesia untuk Joko Widodo-Ma’ruf Amin Papua melakukan aksi pembagian 1.000 bunga dan juga 1.000 stiker kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat,” kata Nomensen Bleskadit, Ketua GRI Wilayah Papua untuk Jokowi-Ma’ruf, di Jayapura, Kamis.

Nomensen menjelaskan, aksi pembagian 1.000 bunga dan stiker itu dilakukan di empat titik keramaian di Kota Jayapura dan satu titik keramaian di Kabupaten Jayapura.

Keempat titik keramaian di Kota Jayapura itu, yakni di lampu merah depan Kantor Pos Abepura, lampu merah Kotaraja luar, Taman Imbi Jayapura, dan lampu merah Dok II Jayapura. Kemudian, di Lapangan Theys Sentani, Kabupaten Jayapura.

“Aksi pembagian bunga dan stiker ini kami lakukan sejak pukul 09.00 WIT hingga pukul 11.00 WIT di lima titik keramaian tersebut,” katanya pula.

Seribu bunga dan stiker yang dibagikan itu dibuat sendiri oleh GRI Papua untuk Jokowi-Ma’ruf, lalu langsung dibagikan. Stiker yang dibagikan bergambar pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf beserta nomor urutnya yakni nomor urut satu.

Anggota GRI Papua untuk Jokowi-Ma’ruf yang terlibat dalam aksi pembagian bunga dan stiker itu sebanyak 100 orang. Sebenarnya, seluruh anggota terlibat, namun karena sebagian besar mahasiswa maka tidak sempat terlibat dalam aksi.

Menurut Nomensen, melalui momentum itu, pihaknya hendak mengimbau sekaligus mengajak seluruh masyarakat Jayapura agar memilih Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 17 April nanti.

“Mengapa harus pilih Jokowi-Ma’ruf karena selama kepemimpinan Jokowi selaku Presiden, pembangunan di Papua dimulai dari kampung ke kota. Pembangunan itu telah dirasakan masyarakat Papua,” katanya lagi.

Pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi, kata dia, selama kepemimpinannya sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua. sehingga GRI Papua untuk Jokowi-Ma’ruf merasa hal itu penting dan harus diberitahukan kepada masyarakat bahwa kalau bisa Jokowi harus dua periode.

“Tadi kami melaksanakan aksi itu, rata-rata masyarakat yang menerima stiker dan bunga yang dibagikan, sepakat bahwa Jokowi harus dua periode,” katanya pula.

Selain itu, pembangunanan telah secara nyata dijalankan oleh Jokowi, ujar dia lagi, Jokowi sangat mencintai orang Papua sehingga di masa kepemimpinannya selaku Presiden, Jokowi lebih banyak ke Papua melihat langsung kondisi riil pembangunan di lapangan di daerah ini.

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

Ribuan Warga Lampung Selatan Hadiri Deklarasi Pendukung Joko Widodo

Ribuan warga menghadiri Deklarasi Pendukung Joko Widodo (Pujo) di Lapangan Sidomulyo, Lampung Selatan, Kamis. (Antara Lampung/Agus Wira Sukarta)

Lampung Selatan (ANTARA) –
Ribuan warga Lampung Selatan memenuhi Lapangan Sidomulyo kabupaten setempat untuk menyaksikan deklarasi Pendukung Joko Widodo (Pujo) pada Pemilu 2019.

Ketua Pujo Lampung Arinal Djunaidi di hadapan ribuan warga yang memadati Lapangan Sidomulyo meminta masyarakat Lampung Selatan untuk memilih capres-cawapres nomor urut 01

“Saya menargetkan perolehan 70 persen suara di Lampung untuk pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin,” kata Arinal.

Ia juga menyampaikan keberhasilan pemerintahan Jokowi terutama bidang infrastruktur seperti pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang melintasi sejumlah kabupaten di Lampung, termasuk Lampung Selatan.

Selain itu, bidang pertanian pemerintah telah banyak petani di Lampung Selatan dengan memberikan bantuan bibit maupun alat-alat mesin pertanian.

“Jangan lupa untuk mencoblos Jokowi-Ma’ruf Amin, pada 17 April 2019,” ujarnya lagi.

Rumiyati warga Sidomulyo Lampung Selatan mengatakan bahwa dirinya mendukung Jokowi untuk memimpin bangsa ini lima tahun ke depan.

Menurutnya, Jokowi cukup berhasil memimpin bangsa ini terutama pembangunan bidang infrastruktur seperti jalan tol.

Selain itu, lanjutnya, Jokowi juga sangat peduli dengan petani terutama di Lampung Selatan mengingat kabupaten tersebut sering mendapatkan bantuan bibit, pupuk, maupun alat-alat pertanian.

“Pokoknya saya pilih Jokowi karena telah terbukti,” tambahnya.

Deklarasi Pujo untuk Jokowi yang dihadiri oleh ribuan warga dimeriahkan penampilan Via Vallen dan Band Hijau Daun.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Bupati Nisel ingin hapus zona merah pemilu

ANTARA, Terkenal memiliki zona merah karena peristiwa coblos massal di Kecamatan Teluk Dalam pada pemilu legislatif 5 tahun lalu, membuat Bupati Nias Selatan mempersiapkan pelaksanaan pemilu kali ini lebih seksama. HilariusDuhasangat berharap pemilu di daerah yang ia pimpinnya dapat berjalan lancar tanpa insiden yang dapat mencederai pesta demokrasi.(Produser Sizuka/Editor Sandy Arizona)

RS Marzoeki Mahdi: pasien ODGJ yang stabil boleh ikut mencoblos

Rumah Sakir Dr H Marzoeki Mahdi. ((ANTARA/Aditya Ramadhan))

Jakarta (ANTARA) – Manajemen Rumah Sakit Doctor Haji Marzoeki Mahdi Bogor akan memberikan rekomendasi bagj pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang kondisinya stabil untuk mencoblos atau menggunakan hak pilihnya pada pemilu 17 April 2019.

Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat RSMM Prahardian Priatma di Bogor, Kamis, menjelaskan dokter kesehatan jiwa di RS Marzoeki Mahdi akan mengecek kondisi pasien dan memberikan penilaian apakah pasien tersebut mampu melaksanakan pemilihan.

“Pertama dicek kelengkapan administrasinya, kemudian dokter akan memberikan rekomendasi apakah pasien memungkinkan mengikuti pemilihan,” kata Prahardian.

Dia menjelaskan RS Marzoeki Mahdi sudah menjalin komunikasi dengan KPUD setempat dalam pelaksanaan pemilu 2019 yang akan diselenggarakan di rumah sakit tersebut.

Saat ini pihaknya sedang mengumpulkan data pasien untuk didaftarkan sebagai pemilih ke KPUD.

Namun Prahardian menjelaskan data pasien dapat sewaktu-waktu berubah karena keluar masuknya pasien gangguan jiwa.

Direktur Utama RSMM Bambang Eko Sunaryanto menerangkan bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara akan datang sebelum hari H, yaitu pada 16 April, untuk membuat tempat pemungutan suara yang dibantu staf rumah sakit di Instalasi Rehabilitasi Psikososial untuk pemungutan suara bagi ODGJ.

Bambang menyebutkan RS Marzoeki Mahdi sudah berkoordinasi dengan PPS Kecamatan Bogor Barat. PPS akan datang pada tanggal 17 April untuk distribusi dan mengawasi pemungutan suara.

Prahardian mengemukakan jumlah pasien gangguan jiwa di RSMM diperkirakan sekitar 300 orang lebih. Kapasitas tempat tidur rumah sakit sendiri sebanyak 370 unit dan hampir selalu terisi pasien.

Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2014 di RS Marzoeki Mahdi disebutkan sebagian pasien tidak bisa memilih karena terkendala persyaratan administrasi.

Baca juga: RS Jiwa Marzoeki Mahdi Bogor akan selenggarakan pemilu untuk ODGJ
Baca juga: Pemilih ODGJ akan tersortir dengan sendirinya saat pemilu
Baca juga: ODGJ harus diberi pendidikan dan kesempatan memilih dalam pemilu

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
Copyright © ANTARA 2019

Peneliti: Paslon presiden-wapres fokus visi-misi dalam debat Ke-5

Ilustrasi – debat Capres 2019 antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. (ANTARANews/Ferliansyah)

Jakarta (ANTARA) – Pasangan calon presiden dan wakil presiden diyakini akan memberikan pemaparan visi dan misi yang semakin komprehensif pada Debat Pilpres Ke-5 yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 13 April 2019.

“Untuk debat kelima ini, menurut saya ini akan lebih utuh, sudah final, jadi menghadirkan dua pasangan calon dan justru mereka ingin memaparkan kepada masyarakat visi-misi program,” kata Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik-LIPI Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA kepada Antara di Jakarta pada Kamis.

Menurut Siti, sejak debat perdana Pilpres 2019 hingga yang ke-empat pada Sabtu (30/3) lalu, kualitas isi paparan dari masing-masing peserta debat semakin membaik.

Dia mengatakan kedua calon presiden, baik Joko Widodo maupun Prabowo Subianto, memiliki kompetensi dan etika berdebat yang setara.

“Jadi kalau saya tangkap berdua ini tidak punya masa lalu yang menentangkan, yang menegasikan. Tapi tentu kontestasi itu ada,” ujar Siti.

Siti menjelaskan keduanya mengimplementasikan budaya Indonesia dalam berdebat melalui kesopanan dan kesantunan.

KPU akan menyelenggarakan Debat terakhir Pilpres 2019 dengan mengangkat tema Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi.

Selain itu menurut keterangan KPU, rapat persiapan Debat Kelima antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) sepakat untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan debat dan kampanye dengan suasana yang damai dan bersatu.

Suasana tersebut nantinya ditunjukkan oleh masing-masing pasangan calon dan juga tim serta pendukung yang hadir di ruangan debat.

Para ketua partai politik pengusung dan para pendukung akan naik ke atas panggung guna menunjukkan komitmen mengikuti pemilu yang damai dan demokratis.

Pilpres 2019 akan diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi mengaku juga pernah jadi sales

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menunjukkan salahsatu kartu ketika kampanye terbuka di Lapangan Dukuhsalam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2019). Dalam kampanyenya, Jokowi menyampaikan program Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan Kartu KIP Kuliah serta memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada pilpres 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/pd.

Tegal (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo saat kampanye terbuka di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis, mengaku juga pernah bekerja sebagai sales.

Saat kampanye di lapangan bola Dukuh Salam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jokowi, mengundang sejumlah peserta kampanye untuk tampil ke panggung.

Di tengah guyuran hujan deras, Joko Widodo mengajak salah satu warga Tegal ikut naik panggung kampanye di lapangan bola itu.

Jokowi meminta tanggapan warga itu atas tiga kartu baru yang akan diluncurkannya.

Kepada dua peserta kampanye yang diajak naik ke panggung, Jokowi bertanya tentang harapan atas tiga kartu itu. Kepada salah seorang peserta kampanye bernama Mulyadi, Jokowi menanyakan tanggapannya soal Kartu Pra Kerja.

Saat ditanya jenjang pendidikan, Mulyadi mengaku hanya lulus SD. Namun demikian, Jokowi menegaskan bahwa lulusan SD bisa mengikuti program Kartu Pra Kerja.

“Sekarang kerja di mana?” tanya Jokowi. “Sales, Pak,” jawab Mulyadi dengan suara kurang percaya diri. Kemudian Jokowi menimpali, “Ya bagus dong, sales,” kata Jokowi. Mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, “ Saya dulu tahun 85-86 juga sales lho.”

“Alhamdulillah sama kita ya, Pak,” kata Mulyadi sambil mengulurkan tangan. “Sama, salaman dulu,” ucap Jokowi.

Sementara itu, kepada peserta kedua bernama Rohani, Jokowi bertanya soal Kartu Sembako Murah. “Bu Rohani, apa yang diharapkan dengan adanya Kartu Sembako Murah?” tanya Jokowi.

“Supaya ngga banyak utang,” jawab Rohani dengan suara lirih.“Ini jawaban jujur, ngga apa-apa,” ucap Jokowi berusaha membesarkan hati Rohani.

Jokowi menjelaskan bangsa ini adalah bangsa besar, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Selama periode 2014-2019, pemerintahan Jokowi konsentrasi pada pembangunan infrastruktur.

Karena itu, menurut Jokowi, di waktu mendatang akan fokus pada pembangunan manusia seperti pendidikan, lapangan kerja, dan akses makanan bergizi.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Parpol diminta imbau pendukung ikuti pemilu dengan tenang

Jakarta (ANTARA) – Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin meminta partai politik mengimbau pendukungnya untuk mengikuti proses Pemilu 2019 dengan tenang agar tercipta suasana yang aman.

“Kami berharap semua partai politik peserta pemilu, pimpinan-pimpinannya mesti mengimbau kepada seluruh masyarakat pendukungnya untuk mengikuti dan menyelenggarakan kegiatan 17 April nanti itu dengan tenang,” tutur Amiruddin di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis.

Suasana yang aman disebutnya penting dijaga semua pihak karena permasalahan hak asasi manusia dapat muncul apabila suasana menjadi tidak terkendali dengan baik.

Dalam pemantauan yang dilakukan di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan, Komnas HAM menilai suasana di daerah menjelang pemilu pada umumnya tenang dan belum ada kendala yang berarti.

“Pemilu itu wajah utama dari sistem yang demokratis. Oleh karena itu, pemilu harus berjalan secara baik. Dengan demikian, kita bisa katakan tidak satu orang pun warga negara yang punya hak pilih ditinggalkan dalam proses pemilu,” tutur Amiruddin.

Ia menyoroti soal potensi hilangnya hak pilih warga negara yang berusia 17 tahun dan ke atas atau sudah menikah dalam Pemilu 2019 karena belum memiliki e-KTP atau surat keterangan (suket).

Pemilu akan menentukan pembuatan kebijakan ke depan, ucap Amiruddin, apabila administrasi menghalangi banyak orang untuk memilih, dikhawatirkan kualitas pejabat publik terpilih kurang baik.

“Saya pikir dengan temuan kita hari ini bahwa di lapas masih banyak orang yang ingin menggunakan hak pilihnya, tidak dipenuhi syarat administratif, yang seharusnya disediakan untuk itu untuk kelompok minoritas,” ujar dia.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Sandiaga Uno Resmikan “Rumah Siap Kerja” di Lumajang Jatim

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno (kanan) menyapa pendukungnya saat kampanye terbuka, di Stadion Semeru, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (4/4/2019). Kampanye terbuka pasangan capres dan cawapres nomor 02 itu diikuti oleh ribuan pendukung, simpatisan, pengurus parpol dan calon anggota legislatif. (ANTARA FOTO/SENO)

Lumajang (ANTARA) – Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga S Uno meresmikan “Rumah Siap Kerja” di Kabupaten Lumajang, sekaligus meresmikan secara simbolis Rumah Siap Kerja di Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi, Jawa Timur untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi anak muda di kabupaten setempat.

“Alhamdulillah Rumah Siap Kerja satu demi satu bermunculan di setiap kabupaten dan kota. Itu merupakan bentuk kolaborasi dan partisipatif dari masyarakat yang ingin menekan angka pengangguran anak muda di negeri ini,” kata Sandiaga, di Kabupaten Lumajang, Kamis.

Rumah Siap Kerja adalah program dan fasilitas untuk mempermudah anak-anak muda mencari pekerjaan, memberikan bimbingan karier, minat dan bakat serta mempersiapkan mereka menjadi angkatan kerja yang inovatif, kreatif, dan tangguh untuk menghadapi tantangan dunia kerja.

Sandiaga berkeliling melihat Rumah Siap Kerja di Kabupaten Lumajang sambil menyapa para anak muda yang tengah mendapatkan pelatihan fotografi, bimbingan karier, dan pelatihan internet, bahkan Rumah Siap Kerja di Lumajang tersebut juga dilengkapi dengan berbagai sarana olahraga, seperti bola pingpong, dart, dan fasilitas kafe.

“Rumah Siap Kerja memberikan solusi bagi pengangguran dan juga akan berkolaborasi dengan OK OCE, yakni bagi mereka yang ingin berwirausaha, serta memberikan keleluasaan bagi yang ingin menentukan masa depan mereka dengan berwirausaha,” katanya lagi.

Sandi optimistis Rumah Siap Kerja tersebut akan membuka 15 juta lapangan kerja selama lima tahun ke depan, dan untuk Kabupaten Lumajang banyak sektor yang bisa didorong, terutama sektor pertanian karena tanahnya subur dan petaninya rajin-rajin.

“Di Kabupaten Lumajang ada tenaga kerja sebanyak 15 ribu yang menganggur, sehingga paling tidak selama lima tahun ke depan dapat mengatasi 50 persen pengangguran di Kabuparen Lumajang yang akan disambungkan ke dunia usaha,” ujarnya lagi.

Ia mengatakan Rumah Siap Kerja tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, sehingga anak-anak muda akan diberi sentuhan inovasi dan diharapkan menjadi solusi kongkret, sehingga ke depan paling tidak dapat mengurangi 2 juta pengangguran di setiap kota.

“Kami berkomitmen dengan teman-teman relawan, Rumah Siap Kerja bukan hanya semata-mata untuk kepentingan pilpres, namun ada yang lebih penting yakni membangun anak muda Indonesia yang siap kerja dan siap menjadi lokomotif ekonomi, sehingga Rumah Siap Kerja akan terus bergerak bersama OK-OCE apa pun hasil pemilu nanti,” katanya pula.

Pemilu Presiden 2019 diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

KPU Bangka Barat sosialisasi di Rutan Muntok

Petugas KPU Kabupaten Bangka Barat memberikan sosialisasi Pemilu 2019 kepada warga binaan di Rutan Muntok, Kamis (4/4) (babel.antaranews.com/ Donatus DP)

Kami berharap melalui sosialisasi itu seluruh warga binaan bisa menjadi pemilih cerdas dan partisipatif

Muntok, Babel (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan sosialisasi Pemilu 2019 kepada warga binaan yang berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Muntok.

“Kami berharap melalui sosialisasi itu seluruh warga binaan bisa menjadi pemilih cerdas dan partisipatif,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat, Yulizar di Muntok, Kamis.

Dia mengatakan, jumlah warga binaan di Rutan Muntok yang masuk dalam daftar pilih saat ini sekitar 200 orang dan mereka nantinya akan disediakan satu buah tempat pemungutan suara di dalam rumah tahanan tersebut.

“Sosialisasi kami lakukan selain mengajak mereka mencoblos pada 17 April 2019, mereka juga kami kenalkan lima jenis surat suara dan tata cara pencoblosan,” katanya.

Pada kesempatan itu, petugas sosialisasi juga menyempatkan untuk menggelar simulasi kecil mengenai tata cara pencoblosan di TPS.

Melalui kegiatan itu diharapkan para warga binaan tidak hanya mengetahui tata cara pencoblosan, namun juga bisa menjadi pemilih cerdas, misalnya memahami calon yang dipilih, mengerti suara sah dan tidak sah dan lainnya.

Ia berharap para warga binaan yang mendapatkan sosialisasi bisa mengajak teman sekamar dan warga binaan lain untuk menyalurkan hak pilih pada pemilu nanti demi kemajuan pembangunan daerah dan nasional.

“Sosialisasi di Rutan Muntok ini merupakan salah satu bentuk keseriusan kami dalam meningkatkan partisipasi pemilih sekaligus memberikan hak yang sama dalam demokrasi kepada seluruh warga negara,” kata Yulizar. 

Baca juga: DPTHP Ketiga pemilu 2019 Sampang 821.014 jiwa
Baca juga: Komnas temukan potensi hilangnya hak pilih karena belum punya e-KTP
Baca juga: Presiden terpilih diharapkan mengawal kejayaan olahraga Indonesia
Baca juga: Peneliti nilai “People Power” Amien Rais ungkapan ketidakpercayaan

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Informasi server KPU telah disetting, ini penjelasannya

Jakarta (ANTARA/Jacx) Sebuah unggahan di media sosial menampilkan informasi tentang server Komisi Pemilihan Umum telah disetting untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dalam unggahan itu selain ditampilkan informasi juga ditambahi gambar yang memperlihatkan seperti rapat dan dihadiri oleh sejumlah pihak.

Klaim    :  Server KPU telah disetting untuk memenangkan salah satu paslon peserta pilpres
Rating   : Salah/Disinformasi

Penjelasan
Komisioner KPU Hasyim Asy’ari dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/4) mengatakan Komisi Pemilihan Umum RI tidak memiliki sistem komputer berisi informasi dan data terkait pemilu Indonesia di luar negeri, sehingga tudingan bahwa ada pengaturan penghitungan suara pada pilpres adalah tidak benar.

“Tidak ada server KPU yang di luar negeri, semua di dalam negeri. Dengan demikian tidak benar tuduhan bahwa KPU sudah men-setting perolehan suara capres melalui sistem IT,” kata Hasyim.

Hasyim menjelaskan proses penghitungan perolehan suara pemilu dilakukan secara manual mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tingkat desa/kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), di kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU kabupaten-kota, KPU provinsi hingga terakhir KPU RI.

Hasil penghitungan perolehan suara di TPS akan dicatat dalam Form C1, yang kemudian dikumpulkan ke tingkat kecamatan dan kabupaten untuk dipindai dan diunggah ke sistem informasi penghitungan suara atau Situng.

“Jadi pada dasarnya hasil suara di TPS sudah diketahui dulu oleh publik, saksi, panwas TPS, warga, pemantau; dan semua pihak diberi kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam Form C1-Plano,” jelasnya.”

Cek fakta: KPU Tegaskan Tidak Ada Server di Luar Negeri Tangkapan layar unggahan di media sosial terkait server KPU (WhatssApp)  

Pewarta: Tim Jacx
Editor: Panca Hari Prabowo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bunda Paud curhat kesejahteraan ke Sandiaga Uno

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno berada di tengah-tengah bunda Paud berdialog di sela deklarasi dan dialog interaktif di DBL Arena Surabaya, Kamis (4/4). (Foto Fiqih Arfani)

Surabaya (ANTARA) – Sejumlah bunda pendidikan anak usia dini (Paud) curhat atau mencurahkan hati tentang kesejahteraan ke calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno di sela deklarasi dan dialog interaktif di Surabaya, Kamis.

Salah seorang bunda Paud, Nur Hasanah, mengatakan gaji yang selama ini diperoleh belum mampu mencukupi kebutuhan hidup, bahkan ia menyebut hanya sebagai uang transport.

“Saya mewakili bunda Paud, khususnya di Surabaya sangat berharap kesejahteraan ditingkatkan. Mas Sandi adalah harapan dan kami doakan terpilih sebagai pemimpin Indonesia bersama Pak Prabowo,” ujarnya saat berdialog di hadapan Sandiaga Uno.

Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya tersebut menginginkan perhatian bunda Paud di Jakarta yang diinisiasi pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (saat masih menjabat Wagub DKI), harus diaplikasikan di Jatim.

Hal senada disampaikan Suwati, salah seorang bunda Paud lainnya, yang meminta adanya pemerataan dan keadilan kesejahteraan, serta program sertifikasi sebagai bentuk pengakuan.

“Berikan kami kesempatan untuk berbahagia seperti guru-guru lain, dan bang Sandi harapan kami,” ucapnya.

Pada kesempatan sama, sejumlah bunda Paud lainnya juga menampilkan kreasi yang dimiliki, seperti puisi berisi harapan, serta lantunan kidung khusus untuk Prabowo-Sandiaga.

Sementara itu, Sandiaga Uno berkomitmen menyejahterakan para bunda Paud se-Indonesia dan memberi perhatian lebih agar semakin diperhatikan.

Menurut dia, teknis pembelajaran Paud jangan menggunakan kurikulum yang membebani, tapi justru diisi permainan untuk memberi kesempatan kepada anak sekaligus menumbuhkan minat dan bakat sejak dini.

“Saya komitmen dan siap pasang badan untuk membela para bunda Paud. Pendidikan anak usia dini harus terintegrasi dengan pendidikan lain,” katanya.

Pemilihan Presiden diselenggarakan pada 17 April 2019 dan diikuti dua pasangan calon, yaitu Jokowi-KH Ma’ruf Amin di nomor urut 01, serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di nomor urut 02.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KPU Tulungagung mulai distribusikan asurat suara pemilu

Pekerja menaikkan kotak-kotak berisi logistik surat suara pemilu ke atas truk untuk selanjutnya didistribusikan ke panitia pemilihan tingkat kecamatan-l di Tulungagung, Kamis (4/4) (Ist)

Tulungagung, Jatim (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis mulai mendistribusikan surat suara untuk penyelenggaraan Pemilu, 17 April, dan ditargetkan selesai dalam dua hari hingga besok, Jumat (5/4).

“Hari ini pengiriman mulai dilakukan bertahap di 10 kecamatan,” kata Ketua KPU Tulungagung Mustofa di Tulungagung.

Ia menjalankan, surat suara yang didistrubusikan terdiri dari lima macam, yakni surat suara untuk pilpres, surat suara untuk DPD, DPR RI, DPRD Provinsi Jatim, dan DPRD Tulungagung.

Surat suara yang telah dikirim di tingkat PPK selanjutnya akan langsung dilakukan pengesetan dengan kebutuhan logistik lain setiap TPS.

“Insya-Allah dua hari selesai, hari ini 10 kecamatan, besok sembilan kecamatan,” kata Mustofa.

Dijelaskan, pendistribusian surat suara ini dilakukan dengan menggunakan lima armada truk.

Setiap kendaraan pengangkut surat suara dikawal oleh satu anggota kepolisian.

“Saat pengiriman itu nanti juga ada satu kurir pendataan, dan satu pekerja yang menaikkan dan menurunkan surat suara (dari kendaraan),” katanya.

Surat suara yang datang langsung ditata sesuai jumlah pemilih di tiap TPS ditambah dua persen.

Setelah itu pada H-4 pihaknya akan melakukan penyegelan seluruh kotak suara.

“Besoknya (H-3) akan dilakukan pendistribusian ke tingkat PPS (desa),” tandasnya.

Pendistribusian surat suara dilakukan paling akhir setelah pendistribusian logistik lainnya seperti bilik suara, kotak suara, formulir-formulir, dan alat penunjang pencoblosan lainnya.

Seluruh kebutuhan logistik yang sudah didistribusikan ini selanjutnya akan disimpan di kecamatan, sebelum didistribusikan ke tingkat desa dan TPS.

Proses pendistribusian ke desa dan TPS ini maksimal akan dilakukan satu hari sebelum pencoblosan.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KPU Palembang maksimalkan peran relawan demokrasi

Komisioner KPU Palembang Dr Yetty Oktarina (Foto ANTARA News Sumsel.com/Yudi Abdullah/19)

Palembang (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Sumatera Selatan, berupaya memaksimalkan peran relawan demokrasi yang dibentuk sejak Januari 2019 untuk melakukan sosialisasi Pemilu dan meningkatkan partisipasi warga kota setempat menggunakan hak pilihnya.

Menjelang pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 yang tinggal sekitar dua pekan lagi itu, pihaknya mendorong 55 relawan demokrasi (Relasi) lebih gencar melakukan sosialisasi kepada 1,1 juta lebih warga yang tercatat memiliki hak pilih tersebar di 18 kecamatan, kata Komisioner KPU Kota Palembang Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Yetty Oktarina di Palembang, Kamis.

Menurut dia, pihaknya berupaya memanfaatkan relawan demokrasi untuk mengedukasi dan memotivasi warga kota yang memiliki hak pilih pada Pemilu tahun ini untuk menggunakan hak suaranya dengan baik sesuai dengan hati nurani.

Dalam Pemilu tahun ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya karena dilakukan serentak pemilihan anggota legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Melalui gencarnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan Relasi itu diharapkan masyarakat memahami cara mencoblos lima surat suara yang akan dibagikan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga tidak salah pilih, katanya.

Dia menjelaskan, Relasi tugasnya hanya melakukan sosialisasi seluruh tahapan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden ke seluruh lapisan dan elemen masyarakat sesuai 10 segmen kelompok masyarakat seperti kelompok disabilitas, warganet/kelompok pengguna media sosial, dan keagamaan.

Relawan demokrasi didorong memanfaatkan masa tugasnya yang hanya tiga bulan itu untuk gencar melakukan kegiatan sosialisasi mengenai berbagai tahapan Pemilu 2019 dan mengedukasi warga Bumi Sriwijaya ini mengenai besarnya peran mereka dalam menentukan nasib bangsa dan negara lima tahun ke depan.

Melalui upaya tersebut diharapkan bisa menekan golput, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya saat berlangsungnya pesta demokrasi rakyat itu sesuai dengan target yang ditetapkan.

Target partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota legislatif dan presiden/wapres yang dijadwalkan berlangsung serentak pada 17 April 2019 mencapai 77,5 persen, ujar Yetty.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Kampanye terbuka Jokowi di Tegal

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyapa pendukung ketika kampanye terbuka di Lapangan Dukuhsalam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2019). Dalam kampanyenya, Jokowi menyampaikan keunggulan program Kartu Sembako, Kartu Prakerja dan Kartu KIP Kuliah serta seruan memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada pilpres 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/foc.

Kepala daerah di Banten belum ada yang ajukan cuti kampanye

Serang (ANTARA) – Hingga beberapa hari menjelang berakhirnya masa kampanye pemilu dan pilpres 2019, belum ada kepala daeah di Banten yang mengajukan izin cuti kampanye untuk capres maupun untuk partai politik dan calon anggota legislatif.

“Sampai saat ini belum ada kepala daerah di Banten yang mengajukan cuti kampanye. Kalau sekarang sepanjang masih hari libur, bupati, walikota dan gubernur tidak perlu izin. Kecuali kaya hari ini hari kerja, kalau mau kampanye harus izin,” kata Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten Gunawan Rusminto di Serang, Kamis.

Menurutnya, dari delapan kepala daerah yakni bupati/walkota dan wakilnya di Banten serta gubernur Banten dan juga wakilnya, belum ada yang mengajukan izin cuti untuk melaksanakan kampanye pada jam kerja atau di luar hari libur. Jika memang ada yang mengajukan izin cuti tersebut, pihaknya akan segera menindaklanjuti atau memprosesnya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan surat gubernur Banten untuk menindaklanjuti Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk para pejabat daerah jelang Pemilu 2019. Isi SE Mendagri itu adalah larangan bagi aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri dan pejabat daerah melakukan kunjungan dinas ke luar negeri hingga sepekan setelah pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April mendatang.

“Sekarang masih proses paraf oleh wakil gubernur untuk turunan dari surat edaran Mendagri tersebut. Bentuknya surat gubernur Banten yang disampaikan kepada bupati/walikota dan seluruh ASN di Provinsi Banten dan juga pimpinan serta anggota DPRD,” kata Gunawan.

Larangan tersebut itu tertuang dalam SE Mendagri Nomor 099/892/SJ bertanggal 1 Februari 2019. Merujuk SE Mendagri itu, maka larangan tersebut tak hanya berlaku bagi kepala daerah, tetapi juga jajaran pemda termasuk DPRD dan para pegawainya.

“Kepada para kepala Daerah, baik gubernur, bupati atau wali kota, anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota serta ASN untuk tidak melakukan kunjungan kerja atau izin ke luar negeri pada tujuh hari kalender sebelum dan sesudah pemilu tanggal 17 April 2019, tanpa izin mendagri melalui gubernur. Kecuali memang ada yang ‘urgent’ seperti untuk berobat atau alasan sakit mau berobat dibuktikan dengan surat keterangan sakit,” kata Gunawan.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

PSI: tiga alasan optimistis lolos ambang batas parlemen

Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman mengatakan ada tiga alasan partainya optimistis lolos ambang batas parlemen, meskipun berdasarkan survei Charta Politika elektabilitas partai tersebut baru 2,2 persen.

“Pertama, ada preseden pada pemilu 2014, yaitu dua partai yang satu bulan sebelum Pileg 2014 dinyatakan lembaga survei elektabilitasnya sekitar 3 persen dan pada saat Pileg, perolehan suaranya menjadi 6 persen,” kata Andy di Jakarta saat menjadi pembicara di acara rilis hasil survei Charta Politika, di Jakarta, Kamis.

Dua partai itu menurut Andy adalah PKS dengan angka elektabilitas 3,8 persen dan partai Nasdem 3,3 persen namun pada saat Pileg 2014, PKS mendapatkan suara 6,8 persen dan Nasdem memperoleh suara 6,7 persen.

Karena itu dia meyakini PSI mengalami hal yang sama dan optimis elektabilitas naik dan melampaui angka PT 4 persen.

Alasan kedua menurut Andy, umumnya pemilih PSI adalah orang yang ekonominya menengah ke atas dan kalangan terdidik, dan mayoritas mereka enggan menjawab ketika ditanyakan dalam survei.

“Dari hasil survei juga, mayoritas orang yang ekonominya menengah ke atas dan dari kalangan terdidik, tidak mau menjawab atau menyatakan pilihannya saat ditanya oleh lembaga survei,” ujarnya.

Andy menilai para pemilih PSI cenderung diam ketika ditanya dan pada saat pemilihan 17 April 2019, mereka akan mencoblos PSI. Karena itu dia menilai angka pemilih yang belum menentukan pilihan atau “undicided voters” mayoritas pemilih PSI.

“Kami yakin mayoritas 11,7 persen ‘undicided voters’ di survei Charta Politica adalah pemilih PSI,” katanya.

Dia menjelaskan alasan ketiga adalah komunikasi politik PSI yang sampai ke publik, karena apa yang diperjuangkan partainya, yang semangat menolak korupsi dan gerakan intoleransi mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia.

Menurut dia, dari hasil survei juga tergambar bahwa PSI dikenal dan dipilih publik karena figur Ketum PSI Grace Natalie dan tertarik pada program partai.

“Itu artinya komunikasi politik PSI biasanya disampaikan oleh Ketum Grace di acara festival 11 efektif mendorong PSI lolos parlemen,” katanya.

Hasil survei Charta Politika menyatakan PDIP memiliki elektabilitas tertinggi dengan 25,3 persen, Gerindra 16,2 persen, dan Golkar berada di posisi ketiga dengan 11,3 persen.

Di posisi empat sampai ketujuh yaitu PKB (8,5 persen), Demokrat (5,2 persen), Nasdem (5,2 persen), dan PKS (5 persen).

Partai di bawah empat persen yakni PAN (3,3 persen), PPP (2,4 persen), PSI (2,2 persen) dan Perindo (2 persen).

Partai Hanura (1,0 persen), PBB (0,5 persen), PKPI (0,2 persen), Partai Garuda (0,2 persen), Partai Berkarya (0,1 persen).

Survei Charta Politika itu dilakukan pada 19-25 Maret 2019 dengan jumlah sampel sebanyak 2.000 responden di 34 provinsi.

Survei tersebut menggunakan metode “multistage random sampling” dengan margin of error +/- 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wakasad: Menjaga Perbatasan Negara Adalah Kehormatan

Balikpapan (ANTARA) – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tatang Sulaiman mengunjungi Pos Kotis Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Malaysia akhir pekan lalu. Menjaga perbatasan negara adalah kehormatan, tegasnya.

“Kalian memberikan rasa aman, menjamin keamanan, dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Wakasad di depan puluhan prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 144 Jaya Yudha di Kampung Batu Majang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu.

Keberadaan pasukan di perbatasan jelas memberi deterrent effect atau rasa segan, hingga takut, dari pihak-pihak yang berniat tidak baik.

“Jadi terimakasih kepada kamu semua atas dedikasinya selama melaksanakan tugas menjaga perbatasan dengan penuh dengan semangat,” kata Wakasad.

Yonif 144 Jaya Yudha adalah kesatuan organik Kodam II Sriwijaya yang markasnya ada di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Sebanyak 450 prajurit dari Bengkulu ini akan bertugas hingga akhir April 2019, mencukupi 9 bulan masa tugas mereka sejak Juli 2018.

Tugas prajurit di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan adalah menjaga patok batas negara tetap pada posisinya dan mencegah semua yang ilegal, diantaranya adalah ilegal logging atau pembalakan atau penebangan kayu liar, mencegah penyelundupan orang dan narkoba, termasuk juga minuman keras.

“Karena itu patroli penting. Ada hal-hal yang mencurigakan, segera laporkan ke komando atas,” kata Wakasad. Komando atas adalah istilah tentara untuk atasan, di mana prajurit mendapatkan perintah untuk mengerjakan tugas.

Keberadaan pos-pos perbatasan yang terpencil juga menjadi perhatian Wakasad. Ia mendengarkan laporan prajurit tentang kesulitan pasokan logistik sebab keterbatasan angkutan udara. Termasuk juga kesulitan menanam sayuran karena kondisi tanah sekitar pos yang sulit diolah.

“Semua jadi perhatian pimpinan,” tegas Wakasad Letjen Tatang Sulaiman.

Sebagian pos pengamanan perbatasan memang berada di medan yang luar biasa ekstrem. Selain berada di tengah rimba belantara, pos juga ada di punggung-punggung gunung. Untuk pos seperti itu, logistik hanya bisa didrop di tempat yang bisa dicapai angkutan udara dengan aman, baru kemudian diangkut personel pos dengan jalan kaki.

Karena itu, sebagian personel pos, terutama yang punya keterampilan pertanian, biasanya lalu mengolah tanah di sekitar pos dan menanam cabai atau tanaman bumbu-bumbu lain. Sesekali bila memungkinkan mereka berburu atau memancing.

Sebagian pos juga dekat kampung. Untuk personel pos seperti ini Wakasad memberi perintah yang sesuai.

“Tetap pelihara hubungan baik dan kerja sama dengan masyarakat, Polri, Pemda, dan instansi lainnya yang bertugas di wilayah perbatasan. Jika ada masalah selesaikan dengan baik secara prosedural,” tegasnya. Secara berulang juga Wakasad menegaskan agar prajurit menjaga kehormatan diri dan kesatuan.

Menurut Wakasad Tatang, menghadirkan hal-hal positif dan baik kepada masyarakat adalah satu tugas TNI. Itulah wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“Prajurit lahir dari rahim rakyat, bantulah selalu kesulitan yang dihadapi masyarakat,” demikian Wakasad.

Pewarta: Novi Abdi
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Basarah: Demokrasi Pancasila harus menyatukan

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dalam seminar dengan acara tunggal Pidato Kebangsaan bertajuk “Pancasila Sebagai Ideologi Terbaik Bagi Bangsa Indonesia” di Malang, Rabu malam. (4/4/2019) (Humas MPR)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan implementasi langsung dari penerapan Demokrasi Pancasila yang seharusnya dapat menjadi pemersatu.

Demokrasi Pancasila berpijak pada Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena disandarkan pada sila keempat, maka pelaksanaan Demokrasi Pancasila harus menyatukan bangsa bukan malah memecah belah bangsa, kata Wakil Ketua MPR RI dalam seminar dengan acara tunggal Pidato Kebangsaan bertajuk “Pancasila Sebagai Ideologi Terbaik Bagi Bangsa Indonesia” di Malang, Rabu malam, demikian keterangan tertulis yang diterima Antara.

Seminar dengan yang dihadiri 1.000 peserta lintas profesi, agama dan keyakinan, dilaksanakan di aula Politeknik Pembangunan Pertanian Malang pada Rabu malam (3/4) 2019 di Malang, Jawa Timur.

Lebih lanjut Legislator asal daerah pemilihan Malang Raya memaparkan bahwa hakikat dari Pemilu adalah wujud dari daulat rakyat. Tujuan dari pemilu adalah untuk memilih pemimpin dan membentuk pemerintahan dengan tujuan melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali demi terciptanya sila Keadilan Sosial. Pelaksanaan Pemilu juga tidak bisa dilepaskan dari Sila Ketiga dalam Pancasila yaitu Persatuan Indonesia.

Bukan hanya itu agenda Pemilu adalah tunggal yaitu untuk memilih pemimpin bangsa. Agenda pemilu bersifat nasional, karena itulah segenap peserta pemilu tidak perlu lagi mempersoalkan konsensus nasional kebangsaan dan kenegaraan yang sudah final disepakati.

“Segenap peserta pemilu tidak boleh memberikan ruang kepada siapapun untuk menunggangi pesta demokrasi ini dengan tujuan menghancurkan bangsa Indonesia. Segenap peserta pemilu harus taat dan patuh kepada aturan yang ada sebagaimana tertera dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” jelas Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang itu.

Pada bagian lain, penerima Best Achiever in Legislator tahun 2018 dari Obsession Awards kembali menekankan bahwa pemilu merupakan agenda rutin 5 tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan pemilu jangan sampai mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa.

“Ingat lawan berkompetisi adalah teman berdemokrasi dan lawan berdebat adalah teman berfikir. Ingat pemilu bukan segala-galanya, yang paling penting adalah Persatuan dan Kesatuan bangsa,” kata Wasekjen DPP PDI Perjuangan tersebut.

Terakhir, Ketua Badan Sosialiasi 4 Pilar MPR RI meminta kepada segenap masyarakat dan pemilih untuk jeli dan memeloloti dengan seksama rekam jejak kontestan peserta pemilu. Hal ini bertujuan agar rakyat jangan sampai salah dalam memilih pemimpin. Sehingga adagium Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan) betul-betul dapat diterapkan dengan tepat di Negara Pancasila.

“Saya mengajak rakyat Indonesia harus objektif dan sungguh-sungguh dalam memberikan penilaian kepada segenap kontestan. Masih ada waktu untuk berfikir dan merenung dan menjatuhkan pilihan pada 17 April yang akan datang. Ingat pemilu merupakan Mahkamah Rakyat, dimana rakyat yang menjadi hakim yang akan memutuskannya. Karena itulah jangan sampai salah dalam memilih pemimpin,” kata Basarah.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi targetkan perolehan suara 80 persen di Brebes

Capres petahana Joko Widodo kampanye terbuka di Alun Alun Brebes Jawa Tengah, Kamis (4/4/2019). ANTARA (Agus Salim)

Brebes (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menargetkan perolehan 80 persen suara dalam Pilpres 2019 untuk Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

“Tahun 2014 di Brebes, Jokowi-Jk mendapat 65 persen, tapi tahun 2019 ini, melihat militansi hadirnya begitu banyak, saya beri target di Brebes harus lebih dari 80 persen,”, kata Jokowi dalam kampanye terbuka di Alun Alun Brebes, Jawa Tengah, Kamis petang.

Ia meminta para pendukung untuk memelihara semangat hingga 17 April 2019 saat pencoblosan Pilpres 2019.

“Sanggup? Yang sanggup angkat jari, angkat jempol, jangan kayak 2014 yang hanya 65 persen, semangat ini harus dipelihara, dirawat sampai 17 April,”, kata Jokowi di hadapan ribuan warga yang memenuhi Alun alun Brebes.

Di awal orasi politiknya, Jokowi menyapa warga dengan bahasa daerah Brebes.

“Kepriben kabare sedulur kabeh, telur asin, brambang isih, teh poci masih, budaya sintrennya masih ada? ” tanya Jokowi.

Sejumlah warga tampak pingsan karena berdesakan dalam acara kampanye terbuka itu.

“Ini ada yang pingsan, jangan desak desakan, Alhamdulillah saya bisa hadir di sini, saya senang sekali di sini,” katanya.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga mengenalkan program kartu yang akan dilaksanakan pada 2020 yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Prakerja dan Kartu Sembako Murah.

Terakhir Jokowi berpesan kepada warga agar berbondong bondong ke TPS pada 14 April 2019.

“Saya ajak kita berbondong bondong ke TPS memakai baju putih karena yang mau dicoblos bajunya putih,” kata Jokowi.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Disdukcapil tuntaskan perekaman ktp-e 2.200 pemilih pemula

ANTARA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, telah menuntaskan perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-E) bagi 2.200 pemilih pemula. Mereka adalah para siswa yang nantinya mempunyai hak pilih atau berumur 17 tahun pada 17 April 2019. (Gracia Simanjuntak/SANS)

DPTHP Ketiga pemilu 2019 Sampang 821.014 jiwa

Sampang (ANTARA) – Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tahap ketiga untuk Pemilu 2019 yang akan digelar 17 April 2019 di Kabupaten Sampang, Jawa Timur sebanyak 821.014 jiwa.

“Jumlah ini berdasarkan hasil penetapan itu di rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPTHP di aula KPU Jalan Diponegoro, kemarin,” kata Divisi Teknis Perencanaan dan Data KPU Sampang Addy Imansyah di Sampang, Kamis.

Penetapan DPTHP berdasarkan surat edaran Ketua KPU RI Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan daftar pemilih.

Menurut Addy Imansyah, dari 821.014 pemilih terdiri pemilih laki-laki ada 404.435 jiwa dan pemilih perempuan 416.579 jiwa.

“Jadi DPTHP ketiga Pemilu 2019 sebanyak 821.014 pemilih, rekapitulasi dan penetapan ini terdapat penambahan pemilih baru sebanyak 73 pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Khusus (DPK),” katanya.

Selain itu, ada 6.042 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) terdiri 3.023 pemilih laki-laki dan perempuan 3.019 pemilih. Kemudian, dalam rapat pleno dan penetapan terdapat perbaikan data pemilih sebanyak 73.518 pemilih.

Selanjutnya, penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) masuk sebanyak 197 pemilih, meliputi pemilih laki-laki 169 dan perempuan 28 pemilih. Untuk DPTb keluar ada 1.102 pemilih meliputi 687 pemilih laki-laki dan perempuan 415 pemilih.

“Pemilih DPTb merupakan pemilih yang pindah TPS karena alasan dan kondisi tertentu, pindah TPS bisa antar desa atau kecamatan atau kabupaten dan bisa antar provinsi atau lintas negara,” katanya, menjelaskan.

Addy menambahkan, terdapat penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak 1 TPS tersebar di 1 Desa/Kelurahan dan 1 Kecamatan. Lalu, terdapat restrukturisasi TPS dalam lingkup satu Desa/Kelurahan terhadap 224 pemilih korban bencana sosial yang terdaftar dalam DPT di TPS 22 Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan TPS 60 Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang.

“Terakhir, ada pemilih penyandang disabilitas sebanyak 2.662 terdiri dari 1.917 tunadaksa, 213 tunanetra, 29 tunatungu/wicara, 51 tunagrahita, 452 disabilitas lainnya,” katanya, menjelaskan.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Charta Politika: PSI berpotensi lolos Ambang Batas Parlemen

Rilis survei nasional Charta Politika terkait Pemilu 2019. (Imam B)

Keempat partai ini berdasarkan survei Charta Politika masih dibawah 4 persen, namun secara statistik punya kesempatan lolos karena margin of error 2,19 persen, ujarnya

Jakarta (ANTARA) – Direktur Riset Charta Politika, Muslimin menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpotensi lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen meskipun saat ini elektabilitas partai itu 2,2 persen.

“Hasil survei Charta Politika mencatat elektabilitas PSI sebesar 2,2 persen, namun di sisi lain angka elektabilitas PSI melonjak ketika diakumulasikan dengan margin of error,” kata Muslimin saat pemaparan hasil survei Charta Politika di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, PSI bersama tiga partai lain seperti PAN, PPP, dan Perindo memiliki peluang lolos parlemen apabila mampu meraih sisa suara.

Muslimin mengatakan, keempat parpol tersebut memiliki peluang lolos ke parlemen dengan catatan mampu mengambil sisa suara.

“Keempat partai ini berdasarkan survei Charta Politika masih dibawah 4 persen, namun secara statistik punya kesempatan lolos karena margin of error 2,19 persen,” ujarnya.

Muslimin menilai, ada kecenderungan empat partai ini lolos parlemen karena masih ada pemilih yang belum menentukan pilihannya atau “undecided voters” sebesar 11 persen.

Hasil survei Charta Politika menyatakan PDIP memiliki elektabilitas tertinggi dengan 25,3 persen, Gerindra 16,2 persen, dan Golkar berada di posisi ketiga dengan 11,3 persen.

Di posisi empat sampai ketujuh yaitu PKB (8,5 persen), Demokrat (5,2 persen), Nasdem (5,2 persen), dan PKS (5 persen).

Partai dibawah empat persen yakni PAN (3,3 persen), PPP (2,4 persen), PSI (2,2 persen) dan Perindo (2 persen).

Partai Hanura (1,0 persen), PBB (0,5 persen), PKPI (0,2 persen), Partai Garuda (0,2 persen), Partai Berkarya (0,1 persen).

Survei Charta Politika itu dilakukan pada 19-25 Maret 2019 dengan jumlah sampel sebanyak 2.000 responsen di 34 provinsi.

Survei tersebut menggunakan metode “multistage random sampling” dengan margin of error +/- 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi optimistis raup 75 persen suara di Tegal

Para pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin berjoget saat kampanye terbuka di Lapangan Dukuhsalam, Kabupaten Tegal, Kamis (4/4/2019). Kampanye terbuka tersebut dihadiri ribuan simpatisan dari sejumlah partai pendukung (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Tegal (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo optimistis akan meraih 75 persen suara untuk wilayah Kabupaten Tegal dan sekitarnya.

“Melihat antusiasme seperti ini, meskipun kehujanan tidak ada yang bergerak satu senti pun ke arah lain, saya ingin di Kabupaten Tegal dan sekitarnya dapat 75 persen ke atas. Yang setuju silakan tunjuk jari! Yang setuju angkat jempol!” kata Jokowi, Kamis.

Capres petahana itu melakukan kampanye terbuka di di lapangan bola Dukuh Salam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Hujan deras mewarnai kampanye capres di Kabupaten Tegal itu. Ribuan warga yang menyemut tetap bertahan mendengarkan kampanye dan orasi Jokowi meski basah kuyup.

Di tengah massa, dalam guyuran air, Jokowi membuka kampanye dengan mengingatkan pada Pemilihan Umum Presiden 2014, di Kabupaten Tegal pasangan Jokowi-Jusuf Kalla mendapatkan 63 persen.

Karena itu, melihat animo dan militansi pendukungnya yang bertahan di lapangan, juga para pendukungnya yang hadir di lokasi kampanye, Jokowi optimistis bisa mendapatkan suara lebih besar lagi.

Capres nomor urut satu itu meminta para pendukungnya agar menjaga semangatnya. “17 April tinggal dua minggu lagi. Jaga semangatnya seperti ini. Kawal semuanya yang ada di kampung, yang ada di desa, yang ada di TPS,” ucapnya.

Mendekati hari pemilihan, Jokowi mengingatkan warga agar waspada terhadap serangan fitnah dan kabar bohong. “Hati-hati, jangan yang terpengaruh oleh hal seperti itu. Kalau ada tetangga atau teman kita terpengaruh, tolong diluruskan, tolong dijelaskan,” ucapnya.

Beberapa contoh berita bohong yang disebut Jokowi di antaranya adalah pendidikan agama dihapus, adzan akan dilarang, dan legalisasi perkawinan sejenis.

Tak lupa, Jokowi menghimbau para pendukungnya untuk beramai-ramai ke TPS dan memakai baju putih. “Nanti ajak teman, saudara, tetangga berbondong-bondong ke TPS. Pakai baju putih, karena yang mau dicoblos adalah yang berbaju putih,” ujar Jokowi.

Menutup kampanye, Jokowi menawarkan topi yang dipakainya. “Ini siapa yang mau topi?” Sontak para pendukung Jokowi yang hadir mengulurkan tangan dan berebut.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

KPU Kota Madiun lakukan pengepakan kotak suara

Contoh lima surat suara untuk Pemilu serentak 17 April 2019.(reprensi pihak ketiga) (/)

Madiun (ANTARA) – KPU Kota Madiun mulai melakukan pengepakan kotak suara yang akan digunakan untuk kelancaran pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April mendatang.

Ketua KPU Kota Madiun, Sasongko, Kamis mengatakan sejumlah logistik yang dipak dan dimasukkan ke dalam kotak suara, antara lain lima jenis surat suara Pemilu 2019. Yakni, surat suara pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Jatim, dan surat suara DPRD Kota Madiun.

“Untuk surat suara Pemilu 2019 yang diterima KPU Kota Madiun jumlahnya mencapai 752.460 lembar sesuai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2 persen,” ujar Sasongko kepada wartawan.

Selain surat suara, logistik lainnya yang dimasukkan ke dalam kotak suara adalah perlengkapan TPS seperti alat coblos, formulir-formulir, serta sampul.

Sasongko menjelaskan, dari KPU, logistik pemilu tersebut tidak dikirim ke PPK (kecamatan), namun akan langsung didistribusikan ke tingkat kelurahan.

“Kotak suara ini nanti akan kita distribusikan ke tingkat PPS (kelurahan) pada tanggal 16 April mulai pagi dari gudang penyimpanan di Wisma Haji sini,” kata Sasongko.

Setelah itu, kotak suara pemilu akan didistribusikan ke tingkat TPS pada hari H pemungutan suara atau Rabu pagi, 17 April mendatang.

“Pendistribusian pada hari H ini karena letak geografis Kota Madiun yang tidak terlalu luas. Selain itu, juga untuk menghindari praktik penyalahgunaan oknum penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan dan RT,” katanya.

Guna kelancaran proses pemungutan suara, KPU telah menyiapkan sebanyak 605 TPS yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Madiun. Dari jumlah itu, terdapat tiga TPS yang didirikan di lingkungan lapas. Yakni, satu TPS di Lapas Kelas I Madiun dan dua TPS di Lapas Pemuda Kelas II-A Madiun. 
 

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Jenggala NTB gelar silaturahmi lintas tokoh bersama Wapres

Jadi ini murni silaturahmi. Tidak ada kaitannya dengan politik atau kampanye Pilpres 2019, katanya

Mataram (ANTARA) – Wakil Presiden HM Jusuf Kalla dijadwalkan akan bersilaturahmi dengan lintas tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pimpinan daerah sekitar Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sabtu (6/4).

Ketua Jenggala NTB Hj Baiq Isvie Rupaedah di Mataram, Kamis, mengatakan, kegiatan itu akan diikuti 1.600 orang terdiri dari lintas tokoh masyarakat di Pulau Lombok, seperti gubernur/wakil gubernur, bupati/wali kota, ASN, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, tokoh pemuda, organisasi profesi, mahasiswa dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopinda).

“Kehadiran Pak Jusuf Kalla di acara ini sebagai Wakil Presiden sekaligus sebagai Dewan Pembina dan Dewan Pengarah Jenggala,” kata Isvie.

Ia menjelaskan, kegiatan silaturahmi kebangsaan yang dihadiri Wapres tidak ada kaitan dengan kampanye pemilu maupun Pilpres 2019. Namun, murni dalam rangka dialog kebangsaan dengan para tokoh NTB, khususnya yang ada di Pulau Lombok.

Mengingat pada hari yang sama orang nomor dua di Indonesia kunjungan kerja di NTB juga untuk memantau percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

“Jadi ini murni silaturahmi. Tidak ada kaitannya dengan politik atau kampanye Pilpres 2019. Karena dibentuknya Jenggala ini bertujuan untuk meningkatkan demokrasi, sebagai lembaga riset dan kesejahteraan sosial,” tegasnya.

Untuk itu, melalui kegiatan silaturahmi kebangsaan ini, diharapkan dapat mendinginkan suasana politik yang akhir-akhir ini sempat memanas, terutama di di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa memahami apa demokrasi itu.

“Kita lihat hari ini khususnya di media sosial banyaknya hoaks yang bertebaran. Melalui acara ini dan kehadiran Wapres Jusuf Kalla bisa menjelaskan demokrasi yang baik, sehingga hal yang tidak positif bisa dihilangkan,” jelas Isvie yang juga menjabat Ketua DPRD NTB ini.

Sementara itu, Wakil Sekretsris Jenggala Pusat Pellondou Jack menyampaikan kegiatan silaturahmi kebangsaan yang diinisiasi Jenggala ini merupakan yang ketiga, setelah sebelumnya dilaksanakan pertamakali di Bandung Jawa Barat, Makassar di Sulawesi Selatan.

“Jadi ini kegiatan yang ketiga di Lombok. Ini tidak ada kaitan dengan politik praktis ataupun kampanye, karena ini sifatnya silaturahmi bersama Wapres Jusuf Kalla,” katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Peneliti nilai “People Power” Amien Rais ungkapan ketidakpercayaan

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro di Jakarta, Kamis (14/3/2019). (ANTARA News/ Anom Prihantoro)

Jakarta (ANTARA) – Peneliti senior Pusat Penelitian Politik-LIPI Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA menilai ungkapan “people power” yang dilontarkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sebagai rasa ketidakpercayaan kepada penyelenggara Pemilu.

“Saya memaknai pernyataan yang disampaikan oleh Pak Amien Rais sebagai satu ‘warning’ agar pemilu ini dilaksanakan secara transparan, akuntabel, luber, dan jurdil,” kata Siti kepada Antara di Jakarta melalui telepon pada Kamis.

Siti menjelaskan lembaga yang menyelenggaraan Pemilu sebaiknya memberikan rasa percaya dengan tidak partisan.

Dia menambahkan bahwa pemerintah dan para peserta Pemilu 2019 sebaiknya menyadari pesta demokrasi kali ini dilakukan di tengah keterbelahan pandangan politis masyarakat.

Koordinator Kelompok Peneliti Perkembangan Politik Lokal itu menjelaskan Pemilu sebagai tiang pancang demokrasi harus diselenggarakan dengan penegakan hukum yang tidak memihak.

Dia juga menilai birokrasi pemerintahan tidak boleh diintervensi untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden.

Menurut Siti, para elit politik perlu mencerahkan masyarakat dalam setiap ucapannya. “Bagaimana mengajak secara mencerahkan dan mengedukasi masyarakat jika berbeda pendapat dan konflik antar elit bisa mendewasakan,” kata Siti.

Sebelumnya, Amien Rais menjadi salah satu peserta aksi 313, yang digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (31/3).

Dalam acara tersebut, Amien mengatakan kalau terjadi kecurangan dalam Pemilu, langkah yang ditempuhnya tidak melalui jalur di Mahkamah Konstitusi (MK) namun menggunakan “people power”.

Pemilu 2019, di ikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin. Pasangan nomor uru 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Panwaslih Aceh latih puluhan saksi calon anggota DPD

Ketua Panwaslih Aceh Faizah. (Antara Aceh/M Haris SA)

Banda Aceh (ANTARA) – Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Aceh melatih puluhan saksi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI peserta Pemilu 2019.

Ketua Panwaslih Aceh Faizah di Banda Aceh, Kamis, mengatakan, dengan pelatihan ini diharapkan para saksi memahami tugas, hak dan kewenangan saat pemungutan, penghitungan hingga rekapitulasi suara.

“Pelatihan saksi ini merupakan amanah undang-undang kepada Bawaslu. Untuk provinsi, kami melatih saksi dari calon anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Aceh,” kata Faizah.

Pelatihan diikuti lebih dari 40 saksi dari 26 calon anggota DPD RI. Mereka diajarkan bagaimana tugas dan kewenangan sebagai saksi peserta pemilu.

Menurut Faizah, selain dilatih menjadi saksi, mereka juga dilatih menjadi pelatih saksi. Dengan harapan, mereka melatih saksi-saksi lainnya yang akan ditugaskan masing-masing calon anggota DPD RI peserta Pemilu 2019.

“Mereka ini nantinya dibiayai oleh calon anggota DPD RI yang bersangkutan. Panwaslih hanya melatih serta memberi buku saku saksi Pemilu 2019,” kata Faizah.

Faizah menyebutkan, saksi peserta pemilu tugasnya mengawasi jalannya pemungutan, penghitungan, hingga rekapitulasi suara. Saksi juga bisa memberikan keberatan jika ada proses tidak sesuai ketentuan.

“Kami berharap dengan pelatihan ini, pengetahuan para saksi terkait pemilu bisa lebih meningkat, sehingga sengketa pemilihan umum bisa diantisipasi sejak awal,” pungkas Faizah.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Latsitardanus XXXIX di Trenggalek

LSejumlah taruna dibantu warga bergotong-royong menyelesaikan pembangunan rabat jalan desa dalam program Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) XXXIX di Trenggalek, Jawa Timur, Kamis (4/4/2019). Latihan integrasi lintasmatra dari AAD, AAL, AAU, Akpol, IPDN, serta perwakilan beberapa perguruan tinggi itu diikuti 270 taruna/ mahasiswa dengan konsep kuliah kerja nyata atau praktik lapangan agar para calon perwira dan generasi penerus bangsa itu bisa berintegrasi dengan masyarakat yang akan dipimpinnya. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/foc.

Ma’ruf Amin terharu pada semangat massa pendukungnya

Cawapres 01, KH Ma’ruf Amin, pada kampanye terbuka di Lapangan Cihuni, Kecamatan Pangatikan, Garut, Jawa Barat, Kamis (4/4/2019). (Antaranews/Riza Harahap)

Garut (ANTARA) –
Calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan, kalau sebelumnya ada orang Sunda jadi wakil presiden, saat ini ada lagi orang Sunda yang tampil sebagai cawapres.

“Saya memiliki darah Sunda dari Sumedang. Kalau diurutkan silsilahnya, saya masih ada garis keturunan dari Prabu Siliwangi,” kata Ma’ruf Amin.di Garut, Jawa Barat, Kamis.

Menurut KH Ma’ruf Amin, sebelumnya, ada wakil presiden pada era orde baru yang berdarah Sunda, yakni Umar Wirahadikusuma.

“Sudah lama tidak ada pemimpin nasional berdarah Sunda. Saat ini, ada lagi orang Sunda jadi cawapres. Saya berdarah Sunda dan ulama, tampil sebagai cawapres,” katanya.

Karena itu, Kiai Ma’ruf meminta masyarakat di Jawa Barat, untuk mendukungnya memenangkan pemilu presiden 2019, sehingga ada lagi orang Sunda menjadi pemimpin nasional.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.
 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KPU Sultra mantapkan kesiapan Pemilu 17 April

ANTARA, Demi memantapkan persiapan Pemilu 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mengumpulkan seluruh jajaran KPU kabupaten kota di Sultra untuk melakukan evaluasi terkait kesiapan di daerahnya masing-masing. Sejauh ini, KPU sudah menyiapkan jajaran personel, termasuk logistik dan anggaran untuk kesuksesan pelaksaan pemilu yang tinggal dua pekan lagi. (Gracia Simanjuntak/SANS)

Komnas temukan potensi hilangnya hak pilih karena belum punya e-KTP

Komisioner Komnas HAM Amiruddin, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah dan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam konferensi pers soal pemantauan pemilu di Jakarta, Kamis. (Antara/Dyah Dwi)

Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan potensi hilangnya hak pilih warga negara yang berusia 17 tahun dan ke atas atau sudah menikah dalam Pemilu 2019 karena belum memiliki e-KTP atau surat keterangan (suket).

Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 Komnas HAM Hairansyah di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, mengatakan yang menjadi fokus pemantauan yang dilakukan di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan itu adalah hak pilih, isu diskriminasi ras dan etnis serta kemurnian suara.

“Dalam temuan kami masih ada masalah penggunaan hak pilih yang kami khawatirkan dan di lapangan masih menjadi persoalan,” ujar Hairansyah.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, kata dia, selain e-KTP, suket juga dimungkinkan untuk digunakan, tetapi suket dapat diperoleh apabila sudah melakukan perekaman.

Temuan Komnas HAM di Kalimantan Tengah, baru 79 persen penduduk berusia 17 tahun dan ke atas atau sudah menikah yang sudah memiliki e-KTP mau pun sudah melakukan perekaman, dari total 1,75 juta pemilih yang ditetapkan masuk daftar pemilih tetap (DPT). Diperkirakan hingga menjelang 17 April 2019, Disdukcapil Kalimantan Tengah mampu menyelesaikan hanya 85 persen perekaman.

Sementara di Jawa Timur, jumlah penduduk yang belum memiliki e-KTP atau melakukan perekaman berjumlah sekitar empat juta orang, sedangkan di Banten terdapat 637 pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Sementara itu, dalam pemantauan ditemukan pemenuhan hak kelompok rentan, seperti tahanan, pasien rumah sakit dan penyandang disabilitas masih bermasalah, misalnya persyaratan e-KTP atau suket harus ditunjukkan saat pemungutan suara menjadi hal yang menyulitkan tahanan dan narapidana yang berada di rutan dan lapas.

“Seharusnya surat keterangan Kalapas atau Karutan serta petikan putusan cukup menjadi dasar penetapan DPT dan jaminan mereka berhak untuk memilih,” tutur Hairansyah.

Untuk itu, Komnas HAM mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat proses penerbitan e-KTP mau pun suket untuk mengurangi potensi hilangnya hak pilih masyarakat dan merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meninjau kebijakan dan PKPU yang berpotensi mengurangi, membatasi dan melanggar HAM dalam proses Pemilu 2019.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Sandiaga Uno janjikan perbaikan ekonomi dan harga stabil di Lumajang

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno, menyapa pendukungnya dengan mengibarkan bendera tulisan Prabowo Presiden saat kampanye terbuka di Stadion Semeru, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (4/4/2019). Kampanye terbuka pasangan capres dan cawapres nomor 02 itu diikuti oleh ribuan pendukung, simpatisan, pengurus Parpol dan calon legeslatif. ANTARA FOTO/Seno. (ANTARA FOTO/SENO)

Lumajang (ANTARA) – Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno berjanji akan memperbaiki perekonomian dan menjaga kestabilan harga bahan pokok untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang disampaikan saat kampanye terbuka di Stadion Semeru Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kamis.

“Perjuangan Prabowo-Sandi, insyaallah menjaga stabilitas harga bahan pokok, sehingga harga-harga terjangkau dan mudah-mudahan mendapat amanah,” kata Sandiaga saat orasi politik di Stadion Semeru Kabupaten Lumajang.

Kepada ribuan pendukung dan simpatisan, Sandiaga optimistis untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan melakukan perbaikan di berbagai sektor ekonomi karena perjuangan Prabowo-Sandi fokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kami juga akan meningkatkan kesejahteraan petani dan jangan sampai pupuk dikorupsi dan uang korupsinya untuk membeli suara rakyat karena hal itu sungguh terlalu,” kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta sambil menirukan gaya Rhoma Irama.

Menurutnya aura perubahan semakin terlihat di Kabupaten Lumajang dan masyarakat yang datang ke Stadion Semeru sangat antusias, bahkan melakukan penggalangan dana untuk kampanye Prabowo-Sandi dan bukan sebaliknya meminta uang.

“Kami datang ke Lumajang, justru ‘disawerin’ karena mereka memberikan sumbangan untuk kampanye Prabowo-Sandi. Hal itu membuat saya dan yang hadir di sini cukup terharu,” katanya.

Sandiaga menjelaskan Indonesia sangat kaya raya dan sumber energi juga melimpah, sehingga tidak seharusnya tarif dasar listrik mengalami kenaikan secara bertahap yang dirasakan membebani masyarakat.

“Kalau bisa, kita akan benahi pengelolaan energi kita, sehingga saya yakin tidak terlalu lama, harga tarif listrik bisa stabil dan turun, terutama untuk masyarakat menengah kebawah,” katanya.

Dalam kampanyenya, Sandiaga mengatakan target utama yang diperjuangkan Prabowo-Sandi adalah menjaga harga bahan pokok tetap stabil, kemudian menurunkan harga listrik secara bertahap, dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Pantauan di lapangan, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 mendapat sumbangan yang dikumpulkan oleh pendukung Prabowo-Sandi yang menggunakan pakaian dari karung bertuliskan Prabowo-Sandi dari Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang dan uang tersebut diserahkan langsung kepada Sandiaga Uno di sela-sela kampanye nya di Stadion Semeru.

Pemilu Presiden 2019 diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yakni pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

ISDI: tuna grahita lebih mudah pilih presiden dibandingkan legislatif

Kepala sekolah bersama murid Kepala Sekolah Ikatan Sindroma Down Indonesia (ISDI) Dewi Wardani Suratika (kiri atas) bersama murid-murid tuna grahita. (Antara/ Aubrey Fanani)

Jakarta (ANTARA) – Kepala Sekolah Ikatan Sindroma Down Indonesia (ISDI) Dewi Wardani Suratika mengatakan para penyandang tuna grahita akan lebih mudah memilih presiden dibandingkan memilih anggota legislatif pada pemilihan umu 2019.

“Kalau surat suara untuk memilih presiden kan langsung gambar, sedangkan untuk calon legislatif isinya gambar partai dan nama-nama calon legislatif,” kata Dewi saat ditemui di ISDI, Jakarta pada Kamis.

Tak hanya itu, pemilihan umum serentak 2019 yang menyediakan lima kertas suara untuk memilih presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/kota dan DPD juga dirasa akan menyulitkan para difabel.

Sampai saat ini , ISDI belum pernah dilibatkan untuk mengikuti sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga sosialisasi diberikan langsung oleh guru-guru di ISDI.

“Biasanya seminggu sebelum pemilu kita akan beri tahu mereka tentang pemilu, tapi rata-rata mereka sudah mengerti karena sudah pernah ikut pemilu,” kata Dewi.

Kampanye-kampanye di televisi dan media sosial dirasa tidak dapat mempengaruhi pilihan para difabel, menurut Dewi para difabel cenderung memilih tokoh-tokoh yang familiar bagi mereka. Orang tua juga menjadi salah satu faktor penentu terhadap pilihan mereka.

Para tuna grahita biasanya akan mengikuti pemilu di Tempat Pemilihan Suara (TPS) di sekitar rumah mereka.

Saat ini ISDI memiliki 25 murid tuna grahita yang usianya di atas 17 tahun, rata-rata siswa di sana sudah mengikuti pemilu sebelumnya. Dia pun berharap ada sosialisasi dan simulasi langsung bagi para tuna grahita, agar mereka tidak kebingungan saat berada di bilik suara.

“Mengajarkan cara mencoblos mereka perlu dengan contoh yang nyata, kalau cuma dijelaskan dengan kata-kata mereka tidak bisa membayangkannya,” kata dia.

Menurut Dewi setidaknya sebulan sebelum pemilu sudah ada simulasi untuk para tuna grahita.

“Sebenarnya mereka sangat mandiri kalau sudah biasa, mereka bisa mencoblos dengan baik, dan mereka bisa menentukan pilihan mereka sendiri,” kata dia.

Baca juga: KPU kesulitan cocokkan data pemilih difabel belum ber-KTP-e
Baca juga: TPS Pemilu gunakan rumah warga menyulitkan akses difabel
Baca juga: Warga difabel minta agar TPS bersahabat

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Surabaya awasi distribusi surat suara di 31 kecamatan

Komisioner Bawaslu Surabaya Usman (kiri) saat mengawasi proses distribusi surat suara di Tanah Kali Kedinding, Kota Surabaya, Kamis (4/4). (istimewa)

Surabaya (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya, Jatim, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi surat suara pemilihan umum 2019 yang dilakukan secara bertahap ke-31 kecamatan mulai Kamis ini hingga Minggu (8/4) mendatang.

“Untuk hari ini kami mengawasi distribusi surat suara di delapan kecamatan,” kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya Usman kepada Antara di Surabaya, Kamis.

Adapun distribusi surat suara di delapan kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Wonokromo, Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Gayungan, Dukuh Pakis, Benowo dan Sambikerep.

Menurut dia, pengawasan ini perlu dilakukan untuk memastikan kertas suara Pemilu 2019 dalam posisi aman pada saat tiba di kantor kecamatan. Hal ini, lanjut dia, dilakukan untuk meminimalisir adanya kecurangan pada saat pemilu yang digelar pada 17 April mendatang.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga memastikan adanya pengamanan pada saat distribusi surat suara di tiap-tiap kecamatan. Ia berharap ada petugas keamanan betul-betul menjaga keamanan surat suara yang disimpan di gudang kantor kecamatan.

Saat ditanya evaluasi pengawasan pemilu, Usman mengatakan untuk sementara ini kondisi di Surabaya jelang Pemilu 2019 masih dalam kondisi aman terkendali. Apalagi, lanjut dia, pihak KPU Surabaya selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Surabaya serta pihak terkait.

“Kami akan cek ulang kembali saat pengesetan per-TPS di wilayah masing-masing,” katanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Nur Syamsi surat suara yang didistribusikan tersebut sebagian besar di simpan di gudang atau tempat penyimpanan yang ada di tiap-tiap kantor kecamatan.

Meski demikian, lanjut dia, ada empat kantor kecamatan yang gudangnya tidak mampu menampung surat suara sehingga harus dipindah ke gudang lain. Empat kantor kecamatan yang tidak mampu menampung surat suara meliputi Kecamatan Wonokromo yang dialihkan ke Gelora Pancasila, Kecamatan Tambaksari dialihkan ke gedung PKK Tambaksari, Kecamatan Sawahan dialihkan Balai RW di Kupang Timur dan Kecamatan Semampir dialihkan ke aula Kelurahan Sidotopo dan Ampel.

Mengenai keamanan surat suara, Nur Syamsi menegaskan bahwa KPU Surabaya sudah bekerja sama dengan pihak Polrestabes Surabaya dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk membantu mengamankan selama proses Pemilu 2019, termasuk keamanan surat suara.

“Prinsipnya kita berkoordinasi dengan pihak keamanan, mungkin ada yang langsung dikawal terus, disegel dan ada yang menjaga dari petugas keamanan,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Kabupaten Kediri: Lima lembaga pemantau ikut awasi pemilu

Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Saidatul Umah dalam sosialisasi pengawasan partisipasi dan pemantauan Pemilu 2019 di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (4/4). Antara Jatim/ Asmaul Chusna

Kediri (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mengungkapkan terdapat lima lembaga pemantau yang nantinya ikut mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019 yang digelar di kabupaten ini.

“Ada lima pemantau pemilu. Nantinya kami ingin ada sinergi untuk ikut pengawasan partisipatif dan pemantauan Pemilu 2019,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Saidatul Umah di Kediri, Kamis.

Saidatul ditemui dalam acara sosialisasi pengawasan partisipasi dan pemantauan Pemilu 2019 itu mengatakan, peran dari lembaga pemantau juga sangat dibutuhkan untuk ikut mengawasi proses pelaksanaan pemilu termasuk upaya meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pemula di kabupaten ini.

Untuk bentuk sinerginya, ia mengatakan disesuaikan dengan tahapan. Jika saat ini adalah rapat umum dan iklan di media, juga ikut mengawasi. Termasuk nantinya saat hari pengiriman logistik dan pencoblosan di hari-H.

Sementara itu, terkait dengan pelanggaran selama masa kampanye, ia menyebut ada empat pelanggaran yakni di Kecamatan Plemahan yang diindikasikan ada politik uang. Dalam prosesnya, ternyata hal itu tidak terbukti. Selain itu, pelanggaran administrasi yakni di Kecamatan Kayen Kidul, Grogol dan Pagu.

“Kami sudah klarifikasi dan mayoritas masih administrasi, karena tidak mengurus STPK. Sanksi terberatnya adalah pengurangan masa kampanye, karena ini masih pelanggaran administrasi,” kata dia.

Kegiatan sosialisasi itu, selain melibatkan masyarakat umum, juga dari mahasiswa, organisasi masyarakat serta jurnalis. Kegiatan dikemas dengan workhsop yang menghadirkan nara sumber dari lembaga pemantauan.

Anwari dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jatim mengatakan selama masa pemilu ini, pihaknya terus mengadakan pemantauan. Ia juga meminta agar media massa juga menghormati jadwal pemilu, termasuk tidak boleh menayangkan kampanye pasangan calon di luar masa kampanye.

“Nanti juga, lembaga survei tidak boleh menayangkan awal untuk hasil surveinya, karena ini bisa mempengaruhi massa,” kata Anwari. 

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

KPU Mamuju temukan 400 surat suara rusak untuk DPR

Sejumlah pekerja melipat dan menyortir surat suara pemilu 2019 di kantor KPU Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (02/04/2019). KPU kabupaten Mamuju menggerakkan 250 pekerja untuk menyortir dan melipat sekitar 860.910 lembar surat suara dan diperkirakan selesai 5-6 hari kedepan. ANTARA FOTO/Akbar Tado/ama.

Sampai tadi malam, kami menemukan sedikitnya 400 surat suara untuk DPR RI rusak. Jumlah itu masih bisa bertambah karena sampai saat ini proses penyortiran secara keseluruhan untuk surat suara rusak masih berlangsung

Mamuju (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menemukan 400 lembar surat suara untuk DPR RI mengalami kerusakan.

Ketua KPU Kabupaten Mamuju Hamdan Dangkang, Kamis mengatakan, jumlah itu masih bisa bertambah karena proses penyortiran masih berlangsung.

“Sampai tadi malam, kami menemukan sedikitnya 400 surat suara untuk DPR RI rusak. Jumlah itu masih bisa bertambah karena sampai saat ini proses penyortiran secara keseluruhan untuk surat suara rusak masih berlangsung,” kata Hamdan.

Ia menyatakan, proses pelipatan lima jenis surat suara, yakni DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD dan pemiliu presiden masih terus berlangsung.

“Untuk surat suara DPD dan pilpres tadi pagi sudah mulai dilipat sedangkan DPRD kabupaten dan provinsi besok baru akan mulai dilakukan pelipatan,” tuturnya.

“Untuk surat suara rusak itu, besok KPU pusat akan instruksikan ke percetakan,” kata Hamdan.

Hingga saat ini kata dia, seluruh proses tahapan pemilihan umum serentak di Kabupaten Mamuju berjalan lancar.

“Sejauh ini tidak ada kendala yang cukup berarti. Kami optimistis, seluru proses akan berjalan lancar dan aman. Namun, tentu kami berharap dukungan dan bantuan seluruh pihak agar pelaksanaan pemilu serentak di Mamuju dapat berjalan aman, tertib dan lancar,” harap Hamdan.

Sebanyak 870.910 surat suara untuk pemilihan umum serentak di Kabupaten Mamuju tiba dan diterima KPU setempat pada Selasa pagi (2/4).

Kemudian, pada sore harinya (Selasa) surat suara tersebut langsung dilipat dan disortir dengan melibatkan 250 orang.

Proses pelipatan sekaligus penyortiran surat suara itu ditargetkan berlangsung selama empat hingga lima hari, kemudian pada 11-13 April akan dilakukan proses distribusi ke PPK, PPS hingga ke TPS.

Baca juga: Bawaslu Surabaya awasi distribusi surat suara di 31 kecamatan
Baca juga: Wali Kota Batam imbau masyarakat gunakan hak pilih
Baca juga: KPU Papua mulai menyortir logistik pilpres dan pileg
Sejumlah pekerja melipat dan menyortir surat suara pemilu 2019 di kantor KPU Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (02/04/2019). KPU kabupaten Mamuju menggerakkan 250 pekerja untuk menyortir dan melipat sekitar 860.910 lembar surat suara dan diperkirakan selesai 5-6 hari kedepan. ANTARA FOTO/Akbar Tado/ama.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Kampanye Jokowi di Tegal diguyur hujan deras

Para pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin berjoget saat kampanye terbuka di Lapangan Dukuhsalam, Kabupaten Tegal, Kamis (4/4/2019). Kampanye terbuka tersebut dihadiri ribuan simpatisan dari sejumlah partai pendukung. (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Tegal (ANTARA) – Hujan deras mengguyur lokasi kampanye terbuka calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis.

Kampanye terbuka berlangsung di Lapangan Dukuh Salam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Calon presiden petahana Joko Widodo didampingi istri Iriana Joko Widodo memulai kampanye terbuka di Kabupaten Tegal itu sekitar pukul 14.00 WIB.

Hujan sudah mengguyur Tegal dan sekitarnya sejak Jokowi makan siang di RM Kampung Moci, Lebaksiu, Kabupaten Tegal.

Joko Widodo dan Iriana Joko Widodo menyempatkan shalat Dzuhur di mushola restoran tersebut.

Usai shalat mereka berdua disambut hujan deras, dan mereka berdua menggunakan payung menuju mobil untuk melanjutkan acara kampanye di Lapangan Dukuh Salam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Garut periksa perwira terkait netralitas Polri selama dua jam

Garut (ANTARA) – Mantan Kepala Polsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz usai memberikan keterangan terkait polri tidak netral dalam Pilpres di Bawaslu Garut, Jawa Barat, Kamis (04/04/3019). (Feri Purnama) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat, memeriksa perwira menengah mantan Kepala Polsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz selama hampir dua jam terkait klarifikasi tuduhan Polri tidak netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pemeriksaan Sulman bersama sejumlah anggota polisi dan perwira dari Polda Jabar yang mendampinginya itu berlangsung secara tertutup di ruangan lantai dua kantor Bawaslu Garut sejak pukul 13.00 WIB pada Kamis.

Usai pemeriksaan, Sulman tidak terlalu banyak memberikan keterangan terkait pemeriksaannya itu kepada wartawan yang sudah menunggu sejak awal pemeriksaan.

Sulman menyampaikan bahwa dirinya sudah diperiksa dan menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan komisioner Bawaslu Garut.

“Sudah, sudah dijawab,” kata Sulman.

Dalam wawancaranya dengan wartawan Sulman meminta masyarakat untuk mendoakan pesta demokrasi Pemilu 2019 berjalan aman dan damai.

“Doakan saja semoga Pilpres 2019 berjalan aman, damai,” katanya.

Sulman berharap hasil Pemilu 2019 menghasilkan pemimpin yang lebih baik untuk bangsa Indonesia.

“Rakyat Indonesia mendapatkan pemimpin yang diharapkan oleh rakyat,” katanya.

Terkait apa saja yang ditanyakan Bawaslu, Sulman menyarankan wartawan untuk menanyakan langsung kepada Bawaslu Garut.

“Tanyakan saja ke Bawaslu,” katanya.

Salah satu Komisioner Bawaslu Garut Asep Nurjaman yang memeriksa Sulman Aziz mengatakan, pemeriksaan terhadap mantan kapolsek itu terkait pernyataannya tentang pimpinan Polres Garut yang tidak netral dalam Pilpres 2019, namun akhirnya pernyataan itu dicabut kembali.

Semua hasil pemeriksaan itu, kata dia, akan menjadi bahan pertimbangan dan akan dirapat plenokan untuk penanganan lebih lanjut.

“Semua diklarifikasi, itu akan menjadi bahan pertimbangan, kita akan bahas di rapat pleno,” katanya.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Lebak optimistis target pemilih 80 persen terealisasi

Ketua KPU Kabupaten Lebak Ni.matullah tengah melakukan pemeriksaan logistik untuk persiapan Pemilu 2019

Lebak (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten optimistis target pemilih suara sebanyak 80 persen pada pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan 17 April 2019 terealisasi.

“Kita terus mendorong agar masyarakat menggunakan hak suara pada pesta demokrasi itu dan tidak golput,” kata Ketua KPU Kabupaten Lebak Ni’matullah saat meninjau kegiatan Simulasi Pemilu di Desa Parungsari Kecamatan Sajira, Lebak, Kamis.

KPU Lebak mengapresiasi tingginya masyarakat untuk mengikuti peserta simulasi Pemilu yang dilaksanakan Desa Parungsari Kecamatan Sajira.
Bahkan, jumlah peserta yang mencoblos Pemilu sebanyak 295 pemilih dan mereka memilih capres, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Tingginya partisipasi masyarakat itu dipastikan Pemilu 2019 tercapai 80 persen dari daftar pemilih tambahan (DPTb) 987.439 jiwa.

Pihaknya terus bekerja keras untuk mengoptimalkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, institusi pendidikan dan lembaga keagamaan.
Pelaksanaan Pemilu akan digelar dua pekan lagi, sehingga dioptimalkan kegiatan sosialisasi guna mendongkrak partisipasi hak pilih masyarakat.

Dalam Pemilu itu di antaranya dua kandidat, yakni pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dengan nomor urut 1 dan Prabowo-Sandiaga Uno nomor urut 2.

Pelaksanaan Pilpres sangat menarik karena sebagai pemimpin nasional. “Kami berharap masyarakat menyukseskan pilpres dengan menggunakan hak politiknya dengan mendatangi TPS setempat,” katanya menjelaskan.

Ia menyebutkan, jumlah DPTb Pemilu tahun 2019 sebanyak 987.439 jiwa dan mereka akan memilih calon presiden, calon wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Mereka masyarakat sebagai peserta pemilu akan mendatangi 3.973 TPS di 345 desa dan kelurahan yang tersebar di 28 kecamatan.
Partisipasi masyarakat yang akan mencoblos pada Pilpres nanti cukup besar karena dinilai penting untuk menentukan nasib bangsa ini.

Selama ini, masyarakat Lebak menginginkan bangsa ini dipimpin oleh presiden yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik.

“Kami minta masyarakat tidak golput dan memberikan hak suara pada Pilpres itu untuk menentukan bangsa lima tahun ke depan,” jelasnya.

Bupati Lebak Iti Octavia mengajak masyarakat menggunakan hak pilih pada Pilpres karena kewajiban untuk menentukan pembangunan lima tahun.
Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih pemimpin yang memiliki legitimasi guna membawa kesejahteraan masyarakat.
“Kami minta warga tidak golput dan berpartisipasi untuk menentukan nasib bangsa melalui pesta demokrasi,” katanya.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

KPU Bangka Tengah kelebihan 687 surat suara Pemilu 2019

Tumpukan logistik Pemilu di Kantor KPU, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis (4/4/2019). Penyortiran ulang akan dilakukan untuk memastikan seluruh surat suara terdistribusi secara tepat. (Foto/Antaranews Papua Barat/Toyiban)

Sekarang ini surat suara yang berlebih itu kami masukkan ke dalam kotak dan disimpan di gudang, kami menjamin surat suara itu tidak disalah gunakan

Koba, Babel, (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kelebihan sebanyak 687 surat suara Pemilu 2019.

“Setelah dilakukan pelipatan dan penyortiran maka tercatat sebanyak 687 surat suara yang berlebih,” kata Ketua KPU Bangka Tengah, Rusdi di Koba, Kamis.

Ia menjelaskan, sebanyak 687 surat suara yang berlebih itu dengan rincian sebanyak 264 surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, 397 surat suara DPRD provinsi dan sebanyak 26 lembar surat suara DPRD kabupaten daerah pemilihan dua.

“Kelebihan jumlah surat suara ini sudah kami sampaikan kepada KPU RI melalui KPU Babel dan untuk saat ini surat suara berlebih itu disimpan di gudang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, surat suara berlebih itu sementara ini disimpan di gudang dan akan dimusnahkan kalau sudah dapat dipastikan semua surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.

“Sekarang ini surat suara yang berlebih itu kami masukkan ke dalam kotak dan disimpan di gudang, kami menjamin surat suara itu tidak disalah gunakan,” ujarnya.

Ia mengatakan, selain terdapat surat suara yang berlebih juga masih terdapat ribuan lembar kekurangan surat suara.

“Kami mencatat terdapat sebanyak 5.223 surat suara yang kurang yang terdiri surat suara rusak dan surat suara yang kurang saat pengiriman melalui ekspedisi,” ujarnya.

Baca juga: KPU Mamuju temukan 400 surat suara rusak untuk DPR
Baca juga: Bawaslu Surabaya awasi distribusi surat suara di 31 kecamatan
Baca juga: KPU Batam libatkan Pos Indonesia distribusi surat suara

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Dandrem kunjungi Pulau Belitung pastikan netralitas prajurit

Danrem 045/Gaya Kolonel Inf Dadang Arif Abdurahman saat memberikan arahan tentang netralitas TNI dalam Pemilu 2019 kepada 125 prajurit yang bertugas di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (4/3). (Foto: babelantaranews.com/Aprionis)

Kalau kita tidak netral maka sama dengan berkhianat dengan negara, satuan TNI AD dan juga berkhianat dengan keluarga kita semua, karena ancamannya adalah pemecatan, ujarnya

Belitung (ANTARA) – Danrem 045/Garuda Jaya (Gaya) Kolonel Inf Dadang Arif Abdurahman mengunjungi 125 prajurit yang bertugas di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna memastikan netralitas TNI di daerah itu menghadapi Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada 17 April 2019.

“Selaku prajurit harus menjaga dan memegang teguh netralitas TNI dalam menghadapi pesta demokrasi yang tinggal 12 hari lagi,” kata Danrem di Kodim 0414 Tanjungpandan, Belitung, Kamis.

Ia menegaskan netralitas TNI adalah harga mati, sekali saja TNI tidak netral maka rakyat tidak akan percaya lagi dengan TNI.

“Kalau kita tidak netral maka sama dengan berkhianat dengan negara, satuan TNI AD dan juga berkhianat dengan keluarga kita semua, karena ancamannya adalah pemecatan,” ujarnya.

Oleh karena itu, prajurit dan PNS TNI AD untuk tidak tergiur oleh kontestan yang mengajak mendukung, bahkan ditawari dengan iming-imingan tertentu sehingga ikut membantu dan terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu ke depannya.

“Saya perintahkan agar prajurit kembali membaca dan memmedomani buku saku yang telah dibagikan mengenai aturan pelibatan ‘Rule of Engangement (RoE)’ pengamanan pemilu, agar tidak salah melangkah,” katanya.

Ia menambahkan, selain netralitas TNI, Babinsa harus berperan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa TNI AD akan setia kepada bangsa, negara dan akan membantu dan melindungi masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

“Babinsa dalam melaksanakan tugas berpedoman terhadap Delapan Wajib TNI. Yang pertama, bersikap ramah tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita,” katanya.

Selain itu, menjaga kehormatan diri dimuka umum, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannga, yang ke enam tidak sekali-kali merugikan rakyat, tidak sekali kali menakuti dan menyakiti hati rakyat dan yang kedelapan menjadi contoh dan mempelopori usaha -usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

“Seluruh prajurit harus memegang teguh Delapan Wajib TNI supaya tercapai melaksanakan tugas pokoknya sebagai aparat kewilayahan,” katanya.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Srikandi bakal gelar doa bersama pemenangan Jokowi-Ma’ruf

ketua Komunitas Srikandi Indonesia Solo, Yanti Rukmana (tengah) didampingi anggota perwakilan Srikandi Pusat, Sri Siswanti (kiri) saat memberikan keterangan rencana kegioatyan doa bersama pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Solo, Kamis. (Foto:Bambang Dwi Marwoto)

Solo (ANTARA) – Relawan Komunitas Srikandi Indonesia (KSI) Solo Raya dalam acara puncaknya bakal menggelar doa bersama pemenangan untuk pasangan calon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin Pemilu 2019, di De Tjolomadoe Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tanggal 9 April mendatang.

Ketua KSI Solo Yanti Rukmana, di Solo, Kamis, mengatakan, pada puncak kegiatan Srikandi yakni menggelar doa bersama pemenangan Jokowi-Ma’ruf yang akan dihadiri sekitar 5.000 orang, setelah itu, memasuki masa tenang Pemilu 2019.

Pada acara puncak kegiatan Srikandi tersebut, kata Yanti Rukmana, dipastikan dihadiri putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, dan Ustad Yusuf Mansyur, dan juga akan menghadirkan K.H. Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq.

“Doa Srikandi untuk pemenangan paslon 01, akan diikuti ribuan kumpulan ibu-ibu rumah tangga, dan para pengusaha yang kebetulan selaras dengan visi misinya,” kata Yanti yang didampingi Sri Siswanti selaku perwakilan Komunitas Srikandi Indonesia Pusat.

Srikandi yang jelas memberikan dukungan dan ikut membantu memperoleh suara yang signifikan untuk kemenangan pak Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019 pada 17 April mendatang.

Karena, kata dia, paslon 01 kinerjanya yang memiliki visi misi yang sama dengan Srikandi, sehingga pak Jokowi-Ma’ruf dapat melanjutkan lagi pada periode berikutnya 2019-2024.

“Kami berharap perolehan suara paslon 01, untuk wilayah Solo Raya harus tinggi,” katanya.

Dia mengatakan relawan Srikandi pendukung Jokowi-Ma’ruf, sebelumnya banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti pengobatan gratis kepada masyarakat, menggelar pasar murah, dan pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM).

Oleh karena itu, kata dia, acara puncak juga menggelar pameran IKM Show di Paragon Mall, dan gratis untuk IKM serta tidak membawa 01 secara kental, karena hal ini menjadi tugasnya disektor IKM. Kegiatan doa bersama digelar semoga Pemilu 2019 berjalan aman, damai, dan pak Jokowi-Ma’ruf menang.

“Srikandi mendukung paslon 01, karena kinerja pak Jokowi senergi dengan visi misi kami. Jika Pak Jokowi jadi lagi paling tidak setelah ini, dalam pengembangan organisasi khususnya IKM akan mendapat suport dari beliau,” katanya.

Menurut dia, Srikandi pada Jumat (5/4), akan digelar pasar murah di Wonogiri, kemudian IKM Show di Paragon, lebih besar lagi membuka tiga Kampung Jokowi, perbaikan jalan 5 kilometer, peresmian Mushola Jokowi, Pasar murah 5.000 paket semuanya di Padang.

Pemilu Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon yakni paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Demokrat sadar tidak dapat efek ekor jas

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan partainya menyadari tidak mendapatkan efek ekor jas dari kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 karena itu partai tersebut menerapkan strategi “dual track”.

“Kami sadar bahwa efek ekor jas itu tidak terjadi pada Demokrat, karena itu kami menerapkan ‘dual track’, mendahulukan Pemilu Legislatif lalu Pemilu Presiden,” kata Syarief Hasan dalam diskusi bertajuk “Pileg 2019: Pemilu yang Terlupakan?” di Jakarta, Kamis.

Dia mengakui sosok capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandi yang diusung Partai Demokrat tidak memberikan efek elektoral bagi partainya.

Karena itu menurut Syarief, Demokrat mengandalkan figur Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kerja keras para calon anggota legislatif asal Demokrat.

“Bagi kami yang memberikan efek elektoral partai adalah para kader, SBY, AHY, dan kerja keras para caleg Demokrat,” ujarnya.

Selain itu Syarief menegaskan partainya tidak khawatir dengan ambang batas parlemen sebesar 4 persen karena partainya yakin lolos, terlihat dari beberapa survei yang menunjukkan hasil memuaskan.

Dia mencontohkan survei internal Demokrat menunjukkan elektabilitas partai tersebut sebesar 7,2 persen sehingga diyakini mampu menembjs 10 persen dengan melihat jumlah pemilih yang belum memilih masih tinggi.

“Saya yakin dan percaya di Pemilu 2019, Demokrat akan eksis lagi minimal memperoleh 10 persen, bahkan diharapkan mendekati 15 persen,” katanya.

Direktur Riset Charta Politika, Muslimin mengakui Partai Demokrat tidak mendapat efek ekor jas dan elektabilitas partai tersebut dipengaruhi figur SBY yang masih kuat.

Menurut dia, mayoritas pemilih Partai Demokrat memilih partai tersebut karena tertarik pada sosok SBY yang pernah menjadi Presiden RI selama 10 tahun.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur AAU tinjau Latsitardanus XXXIX di Trenggalek

Latsitardanus ini kan ada kreditnya. Jadi ini sebenarnya adalah kuliah lapangan, mempraktikkan ilmunya di lapangan terutama supaya mereka bisa lebih bersosialisasi dengan masyarakat

Trenggalek, Jatim (ANTARA) – Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Tatang Herlyansah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dalam rangka meninjau pelaksanaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) XXXIX yang digelar di dua desa terpencil daerah itu, Kamis.

Kedatangan Jendra TNI bintang dua dari AAU itupun mendapat sambutan antusias dari ratusan peserta Latsitardanus yang berlatar lintasmatra, yakni taruna-taruni dari AAU, AAL, AAD, Akpol, IPDN dan mahasiswa perwakilan beberapa perguruan tinggi di Jatim.

Sambutan khas ala akademi militer sempat dilakukan sebelum Marsekal Muda TNI Tatang Herlyansah memberikan kabar sambutan dilanjutkan dengan meninjau barak peristirahatan para taruna dan ke lokasi kerja sosial membangun infrastruktur jembatan dan rabat jalan di Desa Wonoanto Kecamatan Gandusari.

“Latsitardanus ini kan ada kreditnya. Jadi ini sebenarnya adalah kuliah lapangan, mempraktikkan ilmunya di lapangan terutama supaya mereka bisa lebih bersosialisasi dengan masyarakat,” kata Marsekal Muda TNI Tatang Herlyansah.

Sejak pertama datang mulai seremoni penyambutan khas akademi militer hingga saat meninjau barak peristirahatan para taruna-taruni dan ke lokasi pembangunan infrastruktur rabat jalan, Marsekal Muda TNI Tatang terus memberi semangat kepada para peserta Latsitardanus XXXIX.

Ia berpesan agar kesempatan bakti sosial dalam program latihan integrasi taruna itu benar-benar dimanfaatkan untuk menyatu dengan masyarakat.

Baik dalam hal kehidupan bersosial, menyatu kultur lokal,dan berinteraksi aktif dengan masyarakat tempat mereka mengikuti praktik kuliah lapangan itu.

“Taruna militer yang kelak menjadi periwta pemimpin di satuan masing-masing ini tidak boleh manja. Darma baktikan teori keilmuan yang kalian dapat selama di kampus untuk membantu pembangunan masyarakat di desa. Menyatu dan berbaurlah demgan kultur yang ada di desa, kearifan lokal di desa. Misal di sini masyarakatnya mandi di sungai, kalian jika perlu juga harus mandi di sungai. Demikian seterusnya selama itu positif agar kalian tahu rasanya menjadi rakyat kecil, rakyat yang akan kalian pimpin,” ujarnya.

Di Trenggalek, program latihan integrasi taruna lintasmatra itu diikuti tak kurang dari 270 taruna-taruni dan mahasiswa.

Mereka sejak hari pertama datang (Senin, 1/4) langsung dibagi ke dua lokasi desa miskin di Kabupaten Trenggalek, yakni di Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari dan di Desa Sambimulyo Kecamatan Kampak.

Kegiatan Latsitardanus XXXIX itu dijadwalkan berakhir pada Jumat (12/4).

Plt Bupati Trenggalek M Nur Arifin mengapresiasi kegiatan latihan integrasi para taruna lintas matra yang digelar di Trenggalek selama dua pekan ini.

Dia berharap kehadiran para taruna-taruni maupun mahasiswa perwakilan sejumlah perguruan tinggi di Jatim itu bisa merangsang motivasi pemuda-pemudi, khususnya kalangan pelajar di Trenggalek untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi, termasuk untuk melanjutkan studi ke Akademi Militer seperti AAU, AAD, AAL, IPDN, ataupun perguruan tinggi sesuai minat dan bakat yang dimiliki. 

Baca juga: 270 taruna lintasmatra gelar latihan integrasi di Trenggalek
Baca juga: Bersih lingkungan digagas bersama Karang Taruna-warga Abepura, Papua

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perbaikan tahap tiga, jumlah pemilih Kepri bertambah 1.179 orang

Petugas membawa kotak suara untuk didistribusikan ke kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (4/4/2019). KPU setempat mulai mendistribusikan logistik pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPD, berupa kotak suara dan bilik suara untuk distribusikan ke 27 kantor PPK di wilayah Kabupaten Ciamis dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 939.945 suara dan 4.362 Tempat Pemungutan Suara (TPS). (ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI)

Pemilih tersebar pada 70 kecamatan, 416 kelurahan dan 5.457 TPS

Tanjungpinang (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau menetapkan pemilih baru sebanyak 1.179 orang berdasarkan hasil perbaikan data pemilih tahap ketiga.

Koordinator Divisi Pemilih KPU Kepri Priyo Handoko, di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan, jumlah pemilih setelah perbaikan tahap ketiga sebanyak 1.230.603 orang, sementara Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap II sebanyak 1.229.424 orang.

“Pemilih tersebar pada 70 kecamatan, 416 kelurahan dan 5.457 TPS,” katanya.

Priyo mengemukakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Tahap III yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dengan jumlah pemilih sebanyak 974.840 orang.

Rekapitulasi DPTHP Tahap III ditemukan pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 2.515 orang tersebar pada tujuh kabupaten dan kota, 66 kecamatan, 224 kelurahan dan desa.

Dalam rekapitulasi DPTHP Tahap III terdapat perbaikan data pemilih sebanyak 12.535 orang.

Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan rekomendasi BAWASLU Kabupaten Bintan Nomor
035/K.Bawaslu-KR-02/PM.OO.O2/V 12019 tanggal 1 April 2019 tentang Penyempurnaan DPTHP Tahap III dan DPT Tambahan, di Kabupaten Bintan terdapat penambahan pemilih baru dengan jumlah pemilih sebanyak 869 pemilih.

Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPl) berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor
180/K.Bawaslu-KR-06/PM.OO.O2llV 12019 1 April 2019 tentang Rekomendasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Di Kota Tanjungpinang terdapat penambahan pemilih baru dengan jumlah pemilih sebanyak 310 orang pemilih.

Kemudian rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) yang masuk dalam Pemilihan Umum 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 14.764 orang pemilih.

“Ada penambahan pemilih lagi berdasarkan rekapitulasi DPTb yang keluar dalam Pemilu 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 10.174 orang pemilih. Kemudian kami menambah TPS berbasis DPTb sebanyak 20 TPS,” katanya.

Sementara pemilih dari kalangan penyandang disabilitas sebanyak 2.027 orang.

Baca juga: KPU Bangka Tengah kelebihan 687 surat suara Pemilu 2019
Baca juga: KPU Lebak optimistis target pemilih 80 persen terealisasi
Baca juga: KPU Mamuju temukan 400 surat suara rusak untuk DPR

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

ISDI: tuna grahita lebih mudah pilih presiden dibandingkan lesgislatif

Kepala sekolah bersama murid Kepala Sekolah Ikatan Sindroma Down Indonesia (ISDI) Dewi Wardani Suratika (kiri atas) bersama murid-murid tuna grahita. (Antara/ Aubrey Fanani)

Jakarta (ANTARA) – Kepala Sekolah Ikatan Sindroma Down Indonesia (ISDI) Dewi Wardani Suratika mengatakan para penyandang tuna grahita akan lebih mudah memilih presiden dibandingkan memilih anggota legislatif pada pemilihan umu 2019.

“Kalau surat suara untuk memilih presiden kan langsung gambar, sedangkan untuk calon legislatif isinya gambar partai dan nama-nama calon legislatif,” kata Dewi saat ditemui di ISDI, Jakarta pada Kamis.

Tak hanya itu, pemilihan umum serentak 2019 yang menyediakan lima kertas suara untuk memilih presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/kota dan DPD juga dirasa akan menyulitkan para difabel.

Sampai saat ini , ISDI belum pernah dilibatkan untuk mengikuti sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga sosialisasi diberikan langsung oleh guru-guru di ISDI.

“Biasanya seminggu sebelum pemilu kita akan beri tahu mereka tentang pemilu, tapi rata-rata mereka sudah mengerti karena sudah pernah ikut pemilu,” kata Dewi.

Kampanye-kampanye di televisi dan media sosial dirasa tidak dapat mempengaruhi pilihan para difabel, menurut Dewi para difabel cenderung memilih tokoh-tokoh yang familiar bagi mereka. Orang tua juga menjadi salah satu faktor penentu terhadap pilihan mereka.

Para tuna grahita biasanya akan mengikuti pemilu di Tempat Pemilihan Suara (TPS) di sekitar rumah mereka.

Saat ini ISDI memiliki 25 murid tuna grahita yang usianya di atas 17 tahun, rata-rata siswa di sana sudah mengikuti pemilu sebelumnya. Dia pun berharap ada sosialisasi dan simulasi langsung bagi para tuna grahita, agar mereka tidak kebingungan saat berada di bilik suara.

“Mengajarkan cara mencoblos mereka perlu dengan contoh yang nyata, kalau cuma dijelaskan dengan kata-kata mereka tidak bisa membayangkannya,” kata dia.

Menurut Dewi setidaknya sebulan sebelum pemilu sudah ada simulasi untuk para tuna grahita.

“Sebenarnya mereka sangat mandiri kalau sudah biasa, mereka bisa mencoblos dengan baik, dan mereka bisa menentukan pilihan mereka sendiri,” kata dia.

Baca juga: KPU kesulitan cocokkan data pemilih difabel belum ber-KTP-e
Baca juga: TPS Pemilu gunakan rumah warga menyulitkan akses difabel
Baca juga: Warga difabel minta agar TPS bersahabat

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
Copyright © ANTARA 2019

Kiai Ma’ruf: Ada lagi orang Sunda jadi cawapres

Cawapres nomor urut 01, sampaikan kampanye di hadapan waga setempat, di Lapangan Cihuni, Kecamatan Pengatikan, Garut, Jawa Barat, Kamis (4/4/2019). (Antaranews/Riza Harahap)

Garut (ANTARA) – Cawapres nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, mengatakan, kalau sebelumnya ada orang Sunda jadi wakil presiden, saat ini ada lagi orang Sunda yang tampil sebagai cawapres.

“Saya memiliki darah Sunda dari Sumedang. Kalau diurutkan silsilahnya, saya masih ada garis keturunan dari Prabu Siliwangi,” kata KH Ma’ruf Amin di hadapan masyarakat setempat pada kampanye terbuka di Lapangan Cihuni, Desa Cimaragas, Kecamatan Pengatikan, Garut.

KH Ma’ruf Amin menyampaikan sambutannya dalam situasi hujan gerimis, tapi masa pendukungnya sudah menunggu selama sekitar dua jam tetap bertahan di lapangan, menggunakan payung atau menggunakan plastik vinil spanduk.

Menurut KH Ma’ruf Amin, sebelumnya, ada wakil presiden pada era Orde Baru yang berdarah Sunda, yakni Umar Wirahadikusuma.

“Sudah lama tidak ada pemimpin nasional berdarah Sunda. Saat ini, ada lagi orang Sunda jadi cawapres. Saya berdarah Sunda dan ulama, tampil sebagai cawapres,” katanya.

Karena itu, Kiai Ma’ruf meminta masyarakat di Jawa Barat, untuk mendukungnya memenangkan pemilu presiden 2019, sehingga ada lagi orang Sunda menjadi pemimpin nasional.

“Apakah saudara-saudara mau mendukung saya memenangkan pemilu presiden?” tanya Kiai Ma’ruf.
“Mau ….,” teriak massa secara lantang.
“Sungguh?” tanya Kiai Ma’ruf.
“Sungguh …..” .
“Janji?” tanya Kiai Abah lagi.
“Janji” .
“Alhamdulillah,” katanya.

Kiai Ma’ruf kemudian mengatakan, “Marilah kita ngahiji di nomor hiji (bersatu di nomor satu).

Menurut Kiai Ma’ruf kalau orang Sunda tidak mendukung orang Sunda menjadi pemimpin, itu keterlaluan. “Kabina-bina sia,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Wali Kota Batam imbau masyarakat gunakan hak pilih

Batam (ANTARA) (ANTARA) – Wali Kota Batam Kepulauan Riau, Muhammad Rudi, mengimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Serentak 2019.

“Tanggal 17 April, datang ke TPS dan silahkan gunakan suara bapak dan ibu. Suara bapak dan ibu menentukan nasib bangsa ini ke depan,” kata Wali Kota Batam saat mendistribusikan sembako murah di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kamis.

Ia mengatakan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat dalam pemilu. Karenanya ia meminta masyarakat tidak mengabaikan haknya pada pemilu nanti.

Wali Kota berharap, partisipasi pemilih Batam bisa lebih dari 50 persen.

“Jangan sampai persentase pemilih di Kota Batam di bawah 50 persen. Kalau bisa di atas 50 persen atau 100 persen malah lebih baik lagi,” kata Wali Kota.

Sementara itu, KPU Batam berkomitmen menggenjot partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019, hingga mencapai target KPU RI sebesar 77,5 persen.

Komisioner Bidang Teknis KPU Batam, Zaki Setiawan di Batam mengakui, partisipasi pemilih menjadi pekerjaan rumah yang relatif berat bagi KPU, melihat dari sejarah angka keikutsertaan masyarakat Batam relatif rendah dan cenderung menurun dalam setiap pelaksanaan Pemilu.

Pada Pemilu Legislatif 2014, angka partisipasi pemilih mencapai 62 persen, kemudian pada Pilpres 2014 turun menjadi sekitar 61 persen. Lalu pada Pilkada serentak 2015 menurun lagi hingga sekitar 49 persen.

“Terkait partisipasi pemilih, Batam memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat, mengingat partisipasi pemilih pada pemilu di Batam cenderung menurun dalam beberapa kali pemilu terakhir,” kata dia.

Padahal, makin tinggi tingkat partisipasi pemilih dalam suatu pemilu, maka akan berdampak positif terhadap legitimasi kandidat atau calon terpilih.

“Tingkat partisipasi dan legitimasi yang tinggi akan menjadi modal yang bermanfaat bagi kandidat terpilih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” kata dia.

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ulama ajak istikarah tentukan pilihan pada pemilu

Tgk. Munawwar Khalil ()

Lhokseumawe, Aceh (ANTARA) – Untuk menyukseskan pemilu 2019, dalam memilih pemimpin baik untuk anggota legislatif maupun presiden, ulama di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, mengajak masyarakat untuk beristikharah agar diberikan petunjuk terbaik dalam menentukan pilihan terbaik.

“Hari ini yang akan dipilih adalah putra-putra terbaik bangsa, jika sulit untuk menentukan pilihan kepada siapa akan diberikan, alangkah baiknya bagi ummat Islam melakukan istikharah dan memohon petunjuk kepada Allah SWT, agar diberikan petunjuk terbaik,” ungkap Tgk H.Munawwar Khalil Ketua Komisi A Majelis Permusyarawatan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe, Kamis.

Lanjutnya, Istikharah merupakan jalan terakhir untuk mendapat petunjuk dan kepastian tentang siapa yang akan dicoblos atau diberikan suaranya. Apabila calon-calon pemimpin yang akan bersaing pada pemilu 2019 dinilai memiliki kualitas yang sama.

Sebagaimana dikatakan olehnya, dalam memberikan pilihan dan suaranya masyarakat kepada calon yang akan dipilih, harus melihat dan memandang tentang kemaslahatan dan kemudharatan kepada ummat, bangsa dan negara. Serta perlu mempelajari tentang calon yang akan dipilih. Serta bertanya pada yang ahli jika tidak mengerti.

“Jika setelah menilai dan menimbang bahwa semua calon baik, maka apabila sulit dalam menentukan pilihan kepada siapa suara diberikan, maka perlu beristikharah agar diberikan petunjuk terbaik kepada siapa pilihan akan dijatuhkan,” ucap Tgk. H. Munawwar Khalil.

Lanjutnya lagi, menjelang semakin dekatnya puncak pesta demokrasi, masyarakat diimbau untuk selalu selektif mengkonsumsi informasi baik melalui media sosial dan media lainnya, agar tidak terjebak dalam kekeliruan informasi yang tidak dapat dipertangungjawabkan dan serta menghindari penyebarluasan informasi yang tidak benar dan tetap menjaga tali ukhuwah Islamiyah, ucap Tgk. H.Munawwar Khalil mengingatkan.

Salat Istikharah adalah Shalat Sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah SWT, apabila berada di antara beberapa pilihan dan merasa ragu-ragu untuk memilih atau saat akan memutuskan sesuatu hal.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

MPU Aceh ingatkan masyarakat tidak terlibat sogok menyogok pemilu

Banda Aceh (ANTARA) – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh masyarakat tidak terlibat sogok menyogok pada Pemilu 2019 yang digelar serentak antara pemilihan anggota legislatif dengan pemilihan presiden.

“Sogok menyogok itu haram hukumnya. Apalagi pada pemilu ini, yang memberi dan menerima sama-sama berdosa hukumnya,” kata Wakil Ketua MPU Aceh H Tgk Faisal Ali yang dihubungi dari Banda Aceh, Kamis.

Menurut H Tgk Faisal Ali, hukum sogok menyogok, politik uang, atau memberikan sesuatu untuk kemenangan kandidat tertentu sudah diatur dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2014.

Dalam fatwa tentang pemilihan umum menurut perspektif Islam, kata dia, praktik sogok menyogok, politik uang, dan kegiatan serupa lainnya adalah haram hukumnya.

“Karena itu, kami ingatkan masyarakat Aceh yang mayoritas muslim tidak terjebak dalam dosa karena godaan sesaat. Politik uang, sogok menyogok adalah godaan sesaat,” kata H Tgk Faisal Ali yang akrab disapa Lem Faisal.

Selain sogok menyogok dan politik uang, Lem Faisal juga mengingatkan masyarakat tidak mencaci maki, memfitnah, baik langsung maupun melalui media sosial pada Pemilu 2019.

Dalam fatwa disebutkan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang aspiratif, komunikatif, dan bertanggung jawab.

Fatwa juga menyebutkan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan perintah wajib seperti shalat dan lainnya. Serta memilih pemimpin dan wakil rakyat yang tidak memenuhi kriteria hukumnya adalah haram.

“Kami mengajak masyarakat Aceh menjadikan pemilu ini sebagai sarana untuk ibadah supaya mendapat pahala. Tidak terlibat dengan hal-hal yang tidak terpuji serta bertentangan dengan aturan,” kata H Tgk Faisal Ali. 

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Survei: Mayoritas parpol tunjukan tren elektabilitas meningkat

Survei Charta Politika dilakukan pada 19-25 Maret 2019 dengan jumlah sampel sebanyak 2.000 responsen di 34 provinsi

Jakarta (ANTARA) – Hasil survei Charta Politik menunjukkan mayoritas partai politik menunjukkan tren elektabilitas yang terus meningkat menjelang Pemilu 2019 pada 17 April mendatang, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra menjadi partai yang paling diuntungkan karena merasakan efek ekor jas.

“PDIP dan Partai Gerindra mendapatkan efek ekor jas paling signifikan karena figur kadernya yang diusung maju dalam kontestasi Pemilu Presiden 2019,” kata Direktur Riset Charta Politika, Muslimin dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, di Pemilu 2014, elektabilitas PDIP sebesar 18,9 persen namun jumlahnya meningkat berdasarkan survei Charta 19-25 Maret 2019, yaitu sebesar 25,3 persen.

Menurut dia, Partai Gerindra di Pemilu 2014, elektabilitasnya sebesar 11,8 persen namun jumlahnya meningkatkan berdasarkan survei Charta 19-25 Maret 2019 yaitu 16,2 persen.

“Kenaikan signifikan Gerindra dipengaruhi Prabowo dan Sandi yang menjadi capres-cawapres,” ujarnya.

Muslimin mengatakan, PPP menjadi partai politik yang memiliki trend menurun elektabilitasnya apabila dilihat dari tiga survei Charta Politika.

Berdasarkan data Charta Politika, survei tanggal 22 Desember 2018-2 Januari 2019 elektabilitas parpol, yaitu PKB 8,1 persen, Gerindra 15,2 persen, PDIP 25,2 persen, Golkar 9 persen, Nasdem 5,3 persen, Partai Garuda 0,2 persen, Berkarya 0,3 persen, PKS 4,2 persen, Perindo 2,7 persen, PPP 4,3 persen, PSI 1,5 persen, PAN 2,6 persen, Hanura 0,6 persen, Demokrat 4,5 persen, PBB 0,4 persen, dan PKPI 0,1 persen.

Survei Charta Politika tanggal 1-9 Maret 2019 elektabilitas parpol, yaitu PKB 7,2 persen, Gerindra 15,7 persen, PDIP 24,8 persen, Golkar 9,8 persen, Nasdem 4,9 persen, Partai Garuda 0,2 persen, Berkarya 0,4 persen, PKS 4,1 persen, Perindo 1,3 persen, PPP 3,6 persen, PSI 1,4 persen, PAN 3,2 persen, Hanura 0,8 persen, Demokrat 5,1 persen, PBB 0,4 persen, dan PKPI 0,3 persen.

Survei Charta Politika tanggal 19-25 Maret 2019, elektabilitas parpol, yaitu PKB 8,5 persen, Gerindra 16,2 persen persen, PDIP 25,3 persen, Golkar 11,3 persen, Nasdem 5,2 persen, Partai Garuda 0,2 persen, Berkarya 0,1 persen, PKS 5 persen, Perindo 2 persen, PPP 2,4 persen, PSI 2,2 persen, PAN 3,3 persen, Hanura 1 persen, Demokrat 5,2 persen, PBB 0,5 persen, dan PKPI 0,2 persen.

Survei Charta Politika dilakukan pada 19-25 Maret 2019 dengan jumlah sampel sebanyak 2.000 responsen di 34 provinsi.

Survei tersebut menggunakan metode “multistage random sampling” dengan margin of error +/- 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

MPR: Umat Islam ikut selamatkan Pancasila dan NKRI

Arsip Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga korban  penembakan jamaah salat Jumat yang terjadi di Christchurch, Selandia Baru, dan mengajak seluruh  masyarakat ikut mendoakannya. Foto humas MPR

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai umat Islam mempunyai peran yang sangat luar biasa menyelamatkan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena itu tidak benar tuduhan bahwa umat Islam membahayakan Pancasila dan NKRI.

“Pancasila dan NKRI merupakan dua karya yang tidak lepas dari peran serta umat Islam. Mereka yang menuduh umat Islam membahayakan Pancasila dan membahayakan NKRI, saya sebut sebagai kelompok mualaf Pancasila dan NKRI,” kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakan Hidayat dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama dengan Yayasan Mata Air Bangsa di Aula Masjid As’Syifa RSCM, Jakarta, Rabu (3/4) malam.

Dia menjelaskan, dalam penyelamatan Pancasila, peran dari tokoh umat Islam yaitu KH Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan ketika penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kalimat tauhid yang juga akidah umat Islam. Dengan peran mereka akhirnya Pancasila bisa terselamatkan. Indonesia selamat dari perpecahan,” ujarnya.

Dalam penyelamatan NKRI, Hidayat mengungkapkan peran tokoh Masyumi, Mohammad Natsir, yang mengembalikan dari Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Mosi Integral.

Selain itu, dia juga menyebutkan peran Ketua MPR periode 1999 – 2004, Amien Rais dalam amandemen UUD 1945, amandemen UUD pada 1999-2002 atau ketika masa kepemimpinan Amien Rais, tidak mengubah dua hal paling mendasar, yaitu Pembukaan UUD dan bentuk negara NKRI.

“Ini pun merupakan bentuk penyelamatan Pancasila dan NKRI. Karena itu saya heran ketika ada yang menuduh umat Islam membahayakan Pancasila dan NKRI,” katanya.

Dia juga menyoroti adanya anggapan bahwa gerakan 212 membahayakan Pancasila dan NKRI, sehingga dibuat gerakan tandingan 412 padahal ketika aksi 212, rumput saja tidak ada yang dirusak apalagi Pancasila dan NKRI.

Dia menilai kondisi saat ini dibuat seolah-olah meniadakan peran umat Islam dalam sejarah kebangsaan Indonesia dan belakangan ini ada yang mencoba menghadap-hadapkan umat Islam dengan NKRI.

“Padahal, umat Islam berperan menyelamatkan NKRI. Di sisi lain, ada yang mengaku Pancasila tapi perilakunya kemudian justru menginginkan LGBT mendapatkan legitimasi dan legalitas di Indonesia,” katanya.

Dia menilai LGBT tidak boleh disahkan di Indonesia karena bertentangan dengan sila pertama Pancasila karena semua agama pasti tidak membolehkan LGBT.

Selain itu Hidayat menyoroti ada pihak yang mengaku Pancasila tapi tidak nyaman dengan “sweeping” buku-buku PKI, malah ada yang minta agar Tap MPRS yang melarang PKI dicabut.

“Bolahkan PKI legal dan hidup kembali di Indonesia? Tidak. Mengapa tidak boleh? Karena bertentangan dengan sila pertama Pancasila,” ujarnya.

Karena itu Hidayat yang merupakan politisi PKS itu menegaskan pentingnya untuk tidak melupakan sejarah bangsa atau Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah) namun penting Jas Hijau (Jangan Sekali-kali Hilangkan Jasa Ulama).

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Kampanye Sandiaga di Lumajang

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno (kanan) bernyanyi dengan pedangdut Rhoma Irama (kiri), saat kampanye terbuka di Stadion Semeru, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (4/4/2019). Kampanye terbuka pasangan capres dan cawapres nomor 02 itu diikuti oleh ribuan pendukung, simpatisan, pengurus parpol pendukung dan calon legislatif. ANTARA FOTO/Seno/foc.

KPU Papua mulai menyortir logistik pilpres dan pileg

Jayapura (ANTARA) –
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mulai menyortir logistik yang akan digunakan pada pilpres dan pileg 2019, di mana tahapannya sudah masuk dalam proses pelipatan, sortir dan pengemasan.

Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kosay, di Jayapura, Kamis, mengatakan selain itu, tahapan yang kini sedang dilakukan oleh pihaknya adalah pendistribusian logistik pemilu ke semua kabupaten/kota di wilayah Bumi Cenderawasih.

“Untuk logistik sendiri setelah dilakukan penyortiran, maka KPU di tiap daerah akan menyusun jadwal untuk pendistribusian ke masing-masing TPS melalui Panitia Pemilihan Distrik (PPD),” katanya.

Menurut Theodorus, untuk distribusi ke distrik-distrik, pihaknya telah memulai sejak H-7 dan akan dilanjutkan ke tiap TPS pada hari H sebelum pencoblosan.

“Intinya kami sudah siap, di mana semua tahapan telah berjalan sebagaimana jadwal nasional yang ditetapkan,” ujarnya.

Dia menjelaskan meskipun ada kekurangan di sana sini, namun pihaknya mengaku KPU Provinsi Papua sudah dapat mengatasinya dengan baik sehingga persiapan pilpres dan pileg ini dapat dilakukan dengan baik.

“Sedangkan untuk KPU sendiri, kini 28 KPU kabupaten/kota yang sudah aktif, di mana sebelumnya terdapat beberapa KPU yang ditangani oleh KPU Provinsi Papua,” katanya lagi.

Dia menambahkan soal penyelenggara KPU di tingkat kabupaten, 27 diantaranya telah terbentuk, di mana belum lama ini sudah dilantik untuk Biak dan Sarmi, tinggal KPU Mamberamo Tengah (Mamteng), karena masih adanya gugatan. 

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wali Kota lapor ke Gubernur Murad soal kesiapan Ambon hadapi pemilu

Pemilu Serentak 2019. (Istimewa)

Ambon (ANTARA) – Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy secara resmi telah melaporkan kepada Gubernur Maluku terpilih Murad Ismail mengenai kesiapan kota Ambon menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 .

“Gubernur Maluku terpilih Murad Ismail telah mengecek kesiapan Pemkot Ambon saat melakukan pertemuan di balai kota dan kita juga telah melaporkan kesiapan kita secara langsung,” katanya di Ambon, Kamis.

Ia mengatakan, berbagai kesiapan telah dilakukan Pemkot Ambon menghadapi pemilu yakni dengan melakukan rapat koordinasi dengan RT/RW, para Limas dan perangkat lainnya.

“Dan di hari pelaksanaan pemilu kita juga akan turun langsung memantau Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memastikan kondisi kota aman dan damai,” ujarnya.

Richard menjelaskan, secara moril selaku gubernur terpilih bertanggung jawab pada suksesnya pemilu, sehingga bukan hanya melakukan pertemuan tetapi juga memberikan arahan bagi OPD terkait.

“Yang pasti tidak ada arahan politik dalam pertemuan yang dilakukan di balai kota Ambon, karena arahan politik akan disampaikan beliau di rapat tim kampanye daerah,” kata Richard.

Diakuinya, selaku gubernur terpilih sekaligus ketua TKD telah melaksanakan kunjungan ke seluruh kabupaten kota di Maluku, juga sebagai bagian tanggung jawab untuk menangkan pasangan Capres Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

“Hal ini merupakan bentuk pendekatan yang positif karena pelaksanaan pemilu merupakan tanggung jawab seluruh pihak,” ujarnya.

Ambon, kata Richard, selalu jadi contoh sukses nasional dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu.

“Orang boleh saja bertegang emosi dan fisik tetapi di hari H dan setelah pelaksanaan kondisi akan pulih, ini contoh luar biasa yang ditunjukkan Ambon untuk Indonesia, karena walaupun beda pilihan politik tetapi suasana harus aman dan damai,” tandasnya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Kampanye Jokowi di Banyumas

Foto udara Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyampaikan orasi politik saat kampanye terbuka di GOR Satria, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2019). Jokowi menargetkan perolehan suara 80 persen di Kabupaten Banyumas pada Pilpres 2019, daripada sebelumnya sebesar 64 persen pada Pemilu 2014. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/hp.

Warga di 13 kecamatan siap menangkan Jokowi-Ma’ruf

Warga di 13 kecamatan di Cianjur, Jawa Barat, menyatakan dukungan dan siap memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf dihadiri pengurus partai PDIP dan anggota DPR-RI Maruarar Sirait (Ahmad Fikri)

Cianjur (ANTARA) – Puluhan ribu warga dari berbagai kalangan di beberapa wilayah selatan Cianjur, Jawa Barat, Kamis, mendeklarasikan dukungan dan siap memenangkan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019.

Kegiatan yang disaksikan langsung kader partai PDIP Cianjur dan anggota DPR RI Maruarar Sirait secara estafet dilakukan di 13 kecamatan sekaligus diresmikannya Pimpinan Anak Cabang Partai PDIP.

Bahkan seratusan kelompok tani di wilayah tersebut, menyatakan siap mendulang suara untuk pasangan tersebut yang dinilai selama ini sangat pro rakyat terutama petani yang mendapat berbagai program bantuan.

“Kami siap mendulang suara terbanyak dari seluruh petani di Cianjur khususnya wilayah selatan yang selama ini, banyak mendapat bantuan dan kemudahan dari pemerintahan Jokowi,” kata Robandi (54) ketua kelompok tani Kecamatan Pagelaran.

Ia menjelaskan, salah satu kemudahan yang sudah dirasakan kelompok tani di Cianjur seperti sertifikat gratis dan sertifikat pengelola hutan sosial serta bantuan bibit untuk petani setiap tahunnya.

“Bukan hanya janji, ini sudah menjadi bukti kalau petani tidak lagi krisis lahan untuk ditanami. Kami dari Cianjur siap menyumbang suara untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf kembali menuju istana,” katanya.

Sementara Maruarar anggota DPR RI yang kembali maju sebagai caleg dari Dapil III Jabar, Cianjur-Bogor, mengatakan hasil survei sejumlah lembaga mencatat peningkatan suara dan dukungan untuk pasangan nomor urut 01.

Meskipun diterpa berbagai kabar bohong, simpati masyarakat di Jabar khususnya di Cianjur, terus meningkat. Bahkan saat ini hasil survei mencatat peningkatan tipis dibandingkan pasangan nomor urut 02.

“Merakyatnya Jokowi dan Ma’ruf membuat simpati masyarakat terus meningkat. Bahkan di Jabar, hasil survei menunjukkan peningkatan. Kami akan berjuang untuk memutihkan Cianjur pada tanggal 17 April,” katanya.

Ia menambahkan, deklarasi yang dilakukan secara estafet di 13 kecamatan di Cianjur dan dihadiri puluhan ribu orang dari berbagai kalangan terutama petani, menyatakan siap memberikan suara terbanyak untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Tidak hanya di selatan, sebagain besar warga Cianjur menyatakan siap mendukung dan memenangkan suara terbanyak pada pemilu kali ini. Saya optimistis perolehan suara Jokowi-Ma’ruf teratas,” katanya.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.
 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019