Debat diharapkan memperjelas keberpihakan capres dalam ketahanan energi

Ketua KPU Arief Budiman (kanan) bersama Komisioner KPU Hasyim Asy’ari (kiri) berfoto bersama para panelis debat kedua capres diantaranya pakar lingkungan Universitas Diponegoro Sudharto P Hadi (tengah), pakar tambang Institut Teknologi Bandung (ITB) Irwandy Arif (kedua kiri), serta pakar energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Ahmad Agustiawan (kedua kanan), Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Joni Hermana (ketiga kanan), Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria (ketiga kiri), Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati (keempat kanan), Sekretaris Jenderal Konsorsium Pengembangan Agraria Dewi Kartika (keempat kiri) seusai penandatanganan Pakta Integritas Panelis pada Debat Kedua Calon Presiden (Capres) Pemilu 2019, di Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Penandatangan pakta integritas tersebut untuk menjamin kerahasiaan daftar pertanyaan dalam Debat Kedua Capres Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 Februari 2019 di Hotel Sultan Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

Jakarta (ANTARA News) – Debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden putaran kedua pada 17 Februari 2019 diharapkan akan semakin memperjelas keberpihakan para calon terutama dalam hal ketahanan energi.

Peneliti Institute for Indonesia Local Policy Studies (ILPOS) Broery Doro Pater Tjaja di Jakarta, Senin, mengatakan sesuai dengan tujuannya, debat politik menjelang pemilu semestinya mampu memosisikan ketajaman visi-misi pada bidang yang telah ditentukan dalam putaran kedua yang bertema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

“Energi menjadi topik pemantik debat yang baik karena dari sini dapat diukur seberapa jauh keberpihakan pasangan calon terhadap isu yang menyangkut hajat hidup dan masa depan rakyat banyak ini,” katanya.

Pada debat pertama, Broery menyayangkan pasangan calon masih terkesan hanya saling menyerang dan berusaha terlihat benar di balik kamera. 

Menurut dia, hal itu diharapkan bisa terperbaiki dalam penampilan kedua sebagai usaha untuk membangun pendidikan politik bagi masyarakat.

“Sebab semestinya debat adalah ruang pemaparan visi berkualitas yang dapat mempengaruhi massa atau meyakinkan massa bahwa pasangan calon bersangkutan adalah anak terbaik bangsa yang siap menjadi presiden dan wakil presiden terutama untuk isu-isu yang terkait energi,” kata mahasiswa Program Doktoral Studi Pembangunan UKSW itu.

Sebagian masyarakat menunggu paparan visi pasangan calon terkait persoalan energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut dia, debat harus mampu mencerminkan pendapat pasangan calon dengan baik sehingga ajang tersebut berpengaruh langsung terhadap elektoral pasangan. Intinya, debat seharusnya merupakan ajang pendidikan politik bagi semua kalangan.

“Bila debat berikutnya masih seperti debat pertama ini, maka panggung debat capres hanya akan mewarnai media massa dengan pemberitaan saling serang dan hujat yang tidak akan mencerdaskan warga,” katanya.

Imbasnya, kata dia, pemilu yang seharusnya mempersatukan justru bisa sampai pada tataran konflik. 

“Hal ini tentu saja tidak kita inginkan. Kami berharap pada debat putaran kedua ini, setiap pasangan calon akan fokus pada gagasan membangun negara dan bangsa sehingga debat tersebut akan menjadi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat,” kata mantan Kabid Litbang Pengurus Pusat GMKI itu.
Baca juga: Debat kedua akan lebih banyak interaksi kedua calon presiden
Baca juga: Fahri tantang KPU buat format debat terbuka

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019