Sederet artis apresiasi puisi Fadli Zon

Wakill Ketua DPR RI Fadli Zon menandatangani poster buku antologi puisinya, usai sarasehan budaya dan peluncuran bukunya, di Jakarta, Senin (8/4/2019) (Zuhdiar Laeis)

Jakarta (ANTARA) – Sederet artis mengapresiasi puisi karya Fadli Zon dengan membacakannya secara bergantian pada “Antologi Puisi Politik Fadli Zon dan Sarasehan Budaya” di Restoran Al Jazeerah Polonia, Jakarta, Senin malam.

Artis yang hadir, antara lain Tio Pakusadewo, Neno Warisman, Camelia Malik, Evie Tamala, Fauzi Baadila, Fitria Elvy Sukaesih, Ustaz Derry Sulaeman, hingga pelawak Komeng yang berkesempatan membacakan puisi karya Wakil Ketua DPR RI itu.

Kebanyakan artis mengaku baru pertama kalinya membaca puisi, seperti pedangdut Camelia Malik yang mengungkapkan sebuah kehormatan bisa membacakan puisi karya Fadli Zon.

“Enggak pernah baca puisi. Biasanya, ‘jreng’ langsung joged. Jadi, ini kehormatan bagi saya mencoba baca puisi,” kata penyanyi kelahiran Jakarta, 22 April 1955 yang membaca puisi berjudul “Air Mata Buaya”.

Demikian pula, diungkapkan pedangdut Evie Tamala yang memilih puisi berjudul “Sajak Tentang Boneka” yang ditulis Fadli Zon pada 3 April 2014.

Giliran Ustaz Derry Sulaiman membacakan puisi “Ketika Bendera Kau Bakar” yang ditulis Fadli Zon di sela memimpin delegasi parlemen Indonesia dalam pada G20 Summit, Buenos Aires, Argentina, 2 November 2018.

Tak ketinggalan, aktor gaek Tio Pakusadewo yang melanjutkan apresiasinya dengan menyanyikan lagu bersama Neno Warisman, sebagai hadiah untuk Sukartini Silitonga Djojohadikusumo, bibi Prabowo Subianto yang juga hadir pada kesempatan itu.

Tio juga menghadiahkan lukisan sketsa karyanya kepada Fadli Zon, sebagai apresiasi terhadap politikus Partai Gerindra itu yang dinilainya mencintai kebudayaan.

Sementara itu, Fadli Zon mengatakan kegiatan itu merupakan sarasehan budaya, sekaligus peluncuran buku antologi puisinya yang keempat berjudul “Ada Genderuwo di Istana”.

“Ini antologi puisi saya yang keempat sebenarnya. Pertama, saya pernah nulis berjudul ‘Mimpi-mimpi yang Kupelihara’, ‘Air Mata Buaya’, kemudian ‘Memeluk Waktu’. Sekarang ini, ‘Ada Genderuwo di Istana’,” ungkapnya.

Diakui Fadli, sebagian puisi karyanya terkait kondisi ekonomi dan politik sekarang ini tersebut sempat viral dan ada sebagian lagi yang dinyanyikan oleh sahabat-sahabatnya, seperti Ahmad Dhani dan Sang Alang.

“Ada 25 puisi kalau tidak salah. Untuk mendokumentasikan berbagai peristiwa saya kira. Puisi kan memotret peristiwa, sejarah, orang, berbagai macam dinamika. Bagian dari perjalanan yang saya mengikutinya dari dekat,” katanya.

Tampak pula pada kesempatan itu, pendiri Teater Tanah Air Jose Rizal Manua, budayawan Betawi Ridwan Saidi, penulis Linda Djalil yang juga mantan wartawati, sastrawan asal Tasikmalaya Bode Riswandi, dan Peri Sandi.

Sejumlah tokoh politik juga hadir, seperti Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, dan politikus senior Dipo Alam.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KPU Jakarta akui masih ada kekurangan surat suara

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengakui bahwa masih ada kekurangan jumlah logistik khususnya surat suara pada pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019.

“Jumlahnya tidak banyak, sekitar 2 persen saja. Laporan kekurangan itu telah diterima per tanggal 29 Maret 2019,” kata Koordinator Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jakarta, Sunardi, Senin.

Sunardi menegaskan kekurangan surat suara itu sedang dalam proses pendistribusian dari penyedia ke panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Dia memberikan jaminan kekurangan surat suara itu paling lambat 10-12 April 2019 telah selesai.

“Sebelum logistik Pemilu dibawa ke tingkat kelurahan, karena saat ini logistik telah ditampung di PPK,” ujarnya.

Kata Sunardi, semua logistik Pemilu seperti kotak suara, bilik suara, formulir, surat suara, tinta, segel, bantalan coblos dan paku telah berada di PPK untuk menunggu distribusi ke tingkat PPS.

“Paling lambat malam 17 April 2019, semua logistik sudah siap di tingkat kelurahan,” tegas Sunardi.

Sunardi menjelaskan penentuan jumlah logistik Pemilu 2019 berdasarkan surat keputusan KPU RI Nomor 601/HK.03.01-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilu tahun 2019.

Jumlah surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, DPR provinsi dan dewan perwakilan daerah (DPD) yang dicetak masing-masing tingkatan sebanyak 7.927.814 dari jumlah 7.761.598 pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Namun, berdasarkan DPT hasil perbaikan tahap 2 (DPTHP-2) jumlah pemilih berkurang menjadi 7.770.466 jiwa.

“Untuk DPTHP tahap ketiga, tidak ada penambahan atau pengurangan jumlah pemilih. Hanya memasukan daftar pemilik khusus (DPK) ke dalam DPT,” jelas Sunardi.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Jazuli: PKS-Habib Rizieq sangat dekat

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. (ANTARA /Wahyu Putro A)

Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan pertemuan antara petinggi PKS dengan Habib Rizieq Shihab sudah berkali-kali dilakukan, itu menunjukkan kedekatan antara partainya dengan Imam Besar FPI tersebut.

“Pertemuan PKS dengan Habib Rizieq sudah berkali-kali dilakukan. Ini menunjukkan kedekatan hubungan Habib Rizieq dan PKS,” kata Jazuli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri didamping Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan sejumlah elit PKS melakukan kunjungan silaturahim kepada Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di kediamannya di Mekkah, Arab Saudi, Senin (8/4).

Jazuli mengatakan pertemuan PKS dengan Habib Rizieq yang sering itu bertujuan semata-mata untuk membahas kepentingan umat, bangsa, dan negara.

Selain itu menurut dia, bagaimana menjadikan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim menjadi bangsa yang bermartabat, adil dan sejahtera.

Bahkan menurut Jazuli, Habib Rizieq dihadapan Ketua Majelis Syuro memberikan penghargaan yang tinggi atas komitmen dan kerja keras PKS dalam mengawal hasil-hasil ijtima’ ulama.

“Untuk itu beliau jelas dan tegas menginstruksikan keluarga besar FPI di seluruh Indonesia untuk memenangkan PKS,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Habib Rizieq Shihab menyambut hangat kunjungan para pimpinan PKS dan memberikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada PKS dan kader-kadernya yang telah bekerja keras dalam membela agama, bangsa, dan negara serta mengawal amanat ijtima’ ulama.

Untuk itu, Habib Rizieq Shihab sangat-sangat berharap agar PKS dapat memenangkan pilpres dan pileg 2019 sehingga dapat mendukung pemerintahan yang lebih baik, adil, dan sejahtera.

Habib Rizieq menitipkan pesan kepada PKS sebagai satu-satunya Partai Islam di Koalisi Prabowo-Sandi untuk terus berpegang teguh terhadap amanat perjuangan umat serta menjadi corong aspirasi umat islam.

Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri memastikan bahwa partainya akan terus menjalankan mandat yang diputuskan oleh Itjama’ ulama.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Fadli Zon pastikan survei Prabowo terukur

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon usai menghadiri “Antologi Puisi Politik Fadli Zon dan Sarasehan Budaya” di Restoran Al Jazeerah Polonia, Jakarta, Senin (8/4/2019) malam. (Zuhdiar Laeis)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memastikan survei yang dilakukan internal untuk mengukur elektabilitas calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah terukur.

“Sekali lagi, saya sampaikan survei-survei ini bagi kami adalah indikator,” katanya usai menghadiri “Antologi Puisi Politik Fadli Zon dan Sarasehan Budaya” di Restoran Al Jazeerah Polonia, Jakarta, Senin malam.

Hal ini diungkapkan Fadli Zon menanggapi hasil survei lembaga survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang menunjukkan Prabowo-Sandiaga unggul.

Menurut dia, survei yang dilakukan internal sudah menunjukkan kemenangan Prabowo-Sandi dari pasangan capres Joko Widodo dan cawapres KH Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

“Dalam survei kami, Pak Prabowo sudah menang. Prediksi saya sekitar 59-63 persen dan itu saya kira terukur,” kata Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Yang terpenting sekarang ini, kata dia, bagaimana menjaga agar suara rakyat dalam pemilihan umum betul-betul bisa terjaga dan tidak dicurangi.

Berkaitan dengan hasil survei Puskaptis itu dianggap bermasalah karena berbeda dengan kebanyakan hasil lembaga survei, Fadli menganggap banyak hasil survei pernah bermasalah.

“Termasuk survei dari Denny JA Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Charta Politica. Mereka membuat survei, tetapi hasilnya jauh sekali dari kenyataan,” sebutnya.

Bahkan, kata anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN), hasil survei itu bisa dilihat pada ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta, Jawa Tengah, maupun Jawa Barat.

“Artinya, survei tidak bisa lagi memotret keadaan yang sesungguhnya, dan deviasinya terlalu jauh,” katanya.

Fadli menilai lembaga-lembaga survei itu sebenarnya menjadi tim kampanye yang menjadikan survei sebagai alat propaganda atau alat kampanye.

Puskaptis menyatakan elektabilitas Prabowo-Sandi disebutkan sebesar 47,59 persen, unggul tipis dari elektabilitas Jokowi-Ma’ruf 45,37 persen.

Penelitian dilakukan pada 26 Maret sampai 2 April 2019 dengan jumlah responden 2.100 orang dan metode yang dilakukan adalah random sampling dengan margin of error +/- 2,4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon, yakni Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin pada nomor urut 01 dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada nomor urut 02.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KPU Kepulaun Seribu kekurangan 782 lembar surat suara

Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU). (FOTO ANTARA)

Jakarta (ANTARA) – Pelaksana tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Seribu, Charly Siadari menyatakan adanya kekurangan 782 lembar surat suara untuk pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019.

“Kami sudah koordinasi dengan KPU DKI Jakarta,” kata Charly saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Charly merincikan kekurangan surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 91 lembar, dewan perwakilan daerah (DPD) 282 lembar, dewan perwakilan rakyat (DPR) RI daerah pemilihan (Dapil) III sebanyak 299 lembar dan DPRD DKI Jakarta Dapil II sebanyak 110 lembar.

“Saat ini semua logistik Pemilu di Gedung Mitra Praja, Sunter, Jakarta Utara,” katanya.

Charly menjelaskan kekurangan lembar surat suara itu berdasarkan data jumlah pemilih tetap hasil perbaikan tahap 2 (DPTHP-2).

Jumlah pemilih terdaftar sebanyak 19.048 jiwa terbagi 9.569 pemilih laki-laki dan 9.479 pemilih perempuan.

Charly menjelaskan berdasarkan tahapan Pemilu, logistik itu akan didistribusikan paling lambat tanggal 14 April 2019 menuju gudang KPU Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka.

Selanjutnya tanggal 15 April 2019, KPU mengundang panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk melakukan pengecekan dan penyegelan logistik di kantor KPU.

Kemudian pada 16 April 2019, semua logistik didistribusikan ke tingkat PPK/PPS yakni dua kecamatan, enam kelurahan dan 70 tempat pemungutan suara (TPS).

“Malam tanggal 17 April 2019, semua TPS telah menerima logistik Pemilu,” ujarnya.

Charly menegaskan untuk pengiriman logistik menuju Kepulauan Seribu, pihaknya memberikan lapisan plastik sebagai perlakukan khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Semua wilayah di Kepulauan Seribu adalah pulau-pulau, dimana distribusinya menggunakan kapal,” jelas Charly.

Koordinator Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jakarta Sunardi yang mengakui bahwa masih ada kekurangan jumlah logistik khususnya surat suara pada pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019.

“Jumlahnya tidak banyak, sekitar 2 persen saja. Laporan kekurangan itu telah diterima per tanggal 29 Maret 2019,” katanya.

Sunardi menegaskan kekurangan surat suara itu sedang dalam proses pendistribusian dari penyedia ke panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Dia memberikan jaminan kekurangan surat suara itu paling lambat tanggal 10-12 April 2019 telah selesai.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Menilik Jokowi muda lewat “Kerinci 1983”

Pendukung Jokowi berdiri di dekat poster buku ‘Jokowi Travelling Story: Kerinci 1983’ di Senayan, Jakarta, Senin (8/4/2019) (Prisca Triferna)

Jakarta (ANTARA) – Buku ‘Jokowi Travelling Story: Kerinci 1983’ bisa menjadi media bagi orang-orang yang ingin menilik Presiden Joko Widodo kala muda dengan membaca kisahnya ketika mendaki Gunung Kerinci pada 1983.

“Karena sudah banyak beredar bahkan konten dari foto-foto itu di luar, kita merasa bahwa yang paling autentik, yang paling punya bukti sejarah lain-lain adalah kita. Untuk menepis hal-hal yang tidak diinginkan terus kita luncurkanlah buku ini,” ujar Toein Bernadhie Radix, ketua panitia peluncuran buku tersebut, di Jakarta, Senin.

Buku “Jokowi Travelling Story: Kerinci 1983” mengisahkan tentang kisah pria yang akrab dipanggil Jokowi itu berjuang mendaki gunung tertinggi di Sumatera tersebut bersama kelompok Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Silvagama dari Fakulas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Tidak hanya pendakian, dalam buku tersebut diceritakan juga bagaimana dalam perjalanan ke Padang, Jokowi muda dan teman-temannya menghadapi berbagai kejadian tidak terduga seperti dihadang begal dan mengalami kecelakaan bus.

Acara peluncuran buku tersebut dihadiri oleh beberapa pendukung calon presiden nomor urut 01 tersebut.

Salah satunya adalah Johanes Nurwono yang mengaku datang karena ingin tahu kisah Jokowi ketika muda.

“Kan kita ingin tahu apa itu dan saya suka buku, makanya ada buku ini saya ingin tahu apa isinya,” ujar Johanes.

Tidak hanya di Jakarta, rencananya buku tersebut juga akan diluncurkan pada 11 April di Yogjakarta yang menjadi basis Silvagama.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

BNPT paparkan penyebaran paham radikal terorisme pada prajurit Paskhas

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius memberikan pembekalan mengenai bahaya penyebaran paham radikal terorisme dan upaya pencegahannya kepada prajurit Korpaskhas TNI AU yang ada di wilayah Jakarta, Bandung, dan Bogor.

Pembekalan dilaksanakan di Aula Mako Batalyon Komando 467/Hardha Dedali, Wing I/Harda Marutha Paskhas, kompleks Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin.

“Kami jelaskan bagaimana mengidentifikasi orang yang terpapar radikalisme, bagaimana mengatasinya, lalu apa yang mesti diperbuat, bagaimana pimpinan mengambil keputusan dan sebagainya,” kata Kepala BNPT dikutip dari siaran pers.

Sebelumnya, Kepala BNPT juga telah memberikan pembekalan serupa kepada prajurit Kopassus TNI AD dan Marinir TNI AL atas undangan pimpinan masing-masing satuan tersebut.

“Supaya punya kesamaan visi dan misi dalam rangka menjaga kesatuan negara ini dan juga jangan sampai terpapar hal-hal yang sangat tidak baik yang mengancam keutuhan bangsa dan negara,” ujar Suhardi.

Menurut dia, informasi melalui dunia maya yang tidak terbendung dapat menjadi celah masuknya paham radikalisme dan terorisme sehingga siapa saja dapat terpapar termasuk anggota TNI/Polri.

Komandan Korpaskhas TNI AU Marsda TNI Eris Widodo Yuliastono berharap seluruh prajuritnya dan keluarga besar Paskhas bisa melindungi diri dari bahaya penyebaran paham radikalisme.

“Sangat perlu untuk setiap prajurit Paskhas dan keluarganya dapat mengantisipasi dari gerakan radikal dan teroris tersebut. Sehingga diharapkan prajurit-prajurit ini akan mampu melaksanakan tugasnya secara profesional,” ujarnya.

Turut hadir dalam pembekalan tersebut Sestama BNPT Marsda TNI Asep Adang Supriyadi, Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis, Plt. Deputi III bidang Kerjasama Internasional Brigjen TNI (Mar) Yuniar Lutfi, perwira Korpaskhas maupun dari korps lainnya di TNI AU yang selama ini ditugaskan di BNPT.

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WNI pekerja sawit di Malaysia mulai mencoblos

Ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di sejumlah ladang sawit di Semenanjung Malaysia maupun di Malaysia Timur mulai menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos melalui metode Kotak Suara Keliling (KSK) Pemilu 2019.  ()

Kuala Lumpur (ANTARA) – Ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di sejumlah ladang sawit di Semenanjung Malaysia maupun di Malaysia Timur mulai menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos melalui metode Kotak Suara Keliling (KSK) Pemilu 2019.

“Alhamdulillah kegiatan Pemilu untuk KSK 98 kawasan Felcra Gajah Mati Kuala Terengganu lancar ada beberapa respon positif baik dari manajemen ladang maupun dari para Tenaga Kerja Indonesia yang ada,” ujar anggota Tim KSK 98, Darma Kalbar ketika dihubungi, Senin.

Guru Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) ini mengatakan manajemen ladang menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini terbukti mereka merespon cepat dengan mengumpulkan para pekerjanya dari ladang-ladang ketika tim KSK 98 yang diketuai oleh Muhammad Rifa’i tiba.

Pihak manajemen juga menghadirkan polisi daerah setempat untuk mengawal pelaksanaan kegiatan tersebut dan menjamin kegiatan berlangsung lancar.

Para TKI yang melaksanakan aktifitas sekitar empat jam tersebut juga merasa bahwa mereka sangat dihargai serta mendapat kepedulian yang luar biasa dari pemerintah Republik Indonesia khususnya KBRI di Kuala Lumpur.

Ketua KSK 98 Muhammad Rifa’i menyatakan dirinya menyampaikan ribuan terima kasih kepada pemilik felcra serta TKI yang hadir dan juga kepada pemerintah Indonesia yang telah mengutus beliau beserta rekan-rekannya untuk dapat menghasilkan pemilu yang luber jurdil di Malaysia

Sementara itu Ketua KSK 82, Masduki Khamdan Muchammad, yang bertugas membawa surat suara ke Sime Darby Plantation Berhad mengatakan manajemen, polisi dan pihak keamanan setempat sangat bersahabat dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

“Dari 157 pekerja yang ada di perkebunan tersebut yang menggunakan hak pilih sebanyak 117 orang,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Peluncuran ‘Jokowi Travelling Story: Kerinci 1983’ untuk bantah hoaks

Jakarta (ANTARA) – Peluncuran ‘Jokowi Travelling Story: Kerinci 1983’ tidak hanya untuk menceritakan petualangan Presiden Joko Widodo kala muda bersama rekan-rekannya dari Mapala Silvagama Fakultas Kehutanan UGM berhasil mencapai puncak Kerinci, tapi juga menangkal hoaks yang sekarang bermunculan.

“Untuk menepis hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu kita luncurkanlah buku ini. Supaya orang tahu inilah sumber yang paling benar tentang kisah Kerinci 1983,” ujar Toein Bernadhie Radix, ketua panitia peluncuran buku tersebut di Senayan, Senin.

Toein menegaskan peluncuran ini juga dimaksudkan untuk membantah hoaks yang beredar bahwa presiden tidak pernah menuntut ilmu di UGM.

“Banyak beredar di luar tuduhan Pak Jokowi itu tidak pernah kuliah di Gadjah Mada. Buku ini membuktikan dia pernah mendaki bersama, ada fotonya. Jadi mestinya ini cukup bisa menjadi sumber autentik Pak Jokowi itu anak kehutanan,” ujarnya.

Namun, Toein membantah peluncuran buku ini memiliki tujuan politik.

“Kita tidak ingin terseret politik seperti itu. Tapi banyak beredar dia bukan mahasiswa kehutanan. Sedangkan kita sebagai Mapala kehutanan merasa itu klub saya. Saya saksi mata ini benar adanya. Ini sedikit banyak meng-clear-kan nama klub kita juga,” tegas mantan wakil ketua Mapala Silvagama itu

Dalam acara peluncuran tersebut, diceritakan bagaimana presiden yang akrab disapa Jokowi itu di masa mudanya sebagai mahasiswa pernah bermimpi menaiki pesawat untuk pertama kalinya.

Fakta tersebut terungkap dalam acara peluncuran buku ‘Jokowi Travelling Story: Kerinci 1983’ dan diceritakan oleh rekan-rekan pendakian presiden yang akrab dipanggil Jokowi itu.

“Dulu mahasiswa tahun 80-an itu ‘ndeso’ banget. Begitu dengar ada ekspedisi Kerinci. Iming-imingnya naik Hercules. Semua yang mau ikut itu tidak pernah naik pesawat, termasuk Jokowi,” ujar Bambang Supriyambodo ketika ditemui di acara peluncuran.

Meski akhirnya Jokowi dan 12 rekannya dari Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Silvagama Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu gagal naik pesawat untuk pertama kalinya, mereka tetap berhasil sampai ke puncak Gunung Kerinci pada 1983.

“Yang pertama kali sampai ke puncak itu Jokowi, saya yang kedua,” ujar rekan pendakian Jokowi yang lain, Totok Suripto.

Buku ‘Jokowi Travelling Story: Kerinci 1983’ menceritakan tidak hanya pendakian Silvagama.

Dalam buku itu dikisahkan juga bagaimana dalam perjalanan ke Padang, Jokowi muda dan 12 rekannya menghadapi berbagai kejadian tidak terduga seperti dihadang begal dan mengalami kecelakaan bus. 

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

NasDem ajak santri bergabung

Ketua DPP Partai NasDem bidang Agama dan Masyarakat Adat, Hasan Aminuddin. (Istimewa)

Bali (ANTARA) – Partai NasDem mengajak seluruh santri untuk bergabung ke partai besutan Surya Paloh itu agar bisa menyampaikan pemikirannya untuk kepentingan bangsa dan negara.

“NasDem merupakan partai nasionalis religius. NasDem tidak bertolak belakang dengan konsep Islam rahmatan lil alamin,” kata Ketua DPP Partai NasDem bidang Agama dan Masyarakat Adat, Hasan Aminuddin dalam keterangannya, di Bali, Senin.

Ia pun mengajak santri yang ingin berpolitik dan menyampaikan pemikirannya terhadap bangsa agar bisa bergabung dan memilih Partai NasDem di Pemilu 2019.

“NasDem memberikan kesempatan kepada tokoh dan anak muda kalangan pesantren untuk menjadi bagian dalam memajukan bangsa. Sebagaimana Pileg kali ini, NasDem beri kesempatan tokoh muda, anak muda kalangan pesantren menyalurkan pikirannya melalui jalur politik dengan menjadi caleg,” katanya.

Hasan mencontohkan salah satu caleg NasDem merupakan Plt Ketua Anshor Jawa Timur yang mana identik dengan PKB berdasarkan Nahdlatul Ulama (NU).

“Dia malah memilih ikut saya di NasDem, Caleg DPRD Jawa Timur. Lalu Waketum Ansor Khairul Amri ikut saya di NasDem jadi Caleg DPR RI. Di Magelang ada keluarga pesantren jadi anggota DPR RI NasDem, sudah banyak ini,” tuturnya.

Hasan pun berharap santri-santri memilih NasDem untuk mengimplemtasikan ilmunya di pesantren.

Selain itu, Hasan menegaskan pesantren bagian dari kekuatan awal kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya, dia berharap dengan dibahasnya RUU Pesantren dapat terwujud adanya kementerian khusus pesantren.

“Karena pesantren cukup luar biasa keberadaannya, harus ditangani khusus tidak bisa kementerian pendidikan ini atau kemenag tidak akan fokus. Kami memberikan suport lahir batin dan maksimal kan bagaimana APBN berpihak kepada pesantren dibanding sebelumnya,” paparnya.

Sementara itu, Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan, Robikin Emhas mengatakan mengenai partai sebagai wadah bagi santri, sejarah membuktikan kaum santri terlibat langsung dalam kemerdekaan RI, oleh karena itu santri sangatlah penting dalam membangun bangsa.

“Jadi secara kuantitatif jumlah santri tidak sedikit. Secara kualitatif, santri banyak yang punya prestasi membanggakan. Mereka tersebar di berbagai lini dan bidang profesi,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi targetkan peroleh 75 persen suara di Kalteng

Calon Presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) berpidato dalam kampanye terbuka di Gedung Kalawa, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (8/4/2019). Jokowi menargetkan kemenangan sebesar 75 persen suara di Kalimantan Tengah pada Pilpres 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

Palangka Raya (ANTARA) – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mewanti-wanti seluruh tim sukses dan para pendukungnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, agar target 75 persen perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2019 jangan sampai meleset.

“Pada tahun 2014, Jokowi-JK menang di Kalteng dengan perolehan suara 59 persen. Tapi tahun 2019 ini, Jokowi-Ma’ruf Amin memberikan target minimal 75 persen,” kata Jokowi saat berorasi di hadapan pendukungnya di Kalawa Convention Hall Kota Palangka Raya, Senin malam.

Calon petahana itu mengaku akan menghubungi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Kalimantan Tengah beberapa jam setelah pemungutan suara selesai, untuk menanyakan perolehan suara Jokowi-Ma’ruf.

“Hati-hati, hati-hati, nanti tanggal 17 April 2019 sore, saya telepon ke sini, ‘Pak ketua di Kalteng dapat berapa persen?’ Berapa persen? Di atas 70 persen. Minimal 70 persen. Sanggup? Awas nanti kalau gak dapet. Awas, awas, awas,” kata Jokowi.

Selain mewanti-wanti, Jokowi juga mengajak TKD dan pendukungnya yang ada di Kalteng untuk aktif memberikan penjelasan terkait isu ataupun fitnah terhadap dirinya bersama Ma’ruf Amin.

Dia mencontohkan isu dan fitnah yang harus dibantah adalah terkait Pendidikan agama akan dihapus, ataupun azan akan dilarang apabila Jokowi-Ma’ruf menang. Sebab, hal itu hanya fitnah yang dilontarkannya oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

“Bagaimana bisa Pendidikan agama akan dihapus, ataupun adzan akan dilarang, Ma’ruf Amin itu Kiai Haji dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi, isu dan fitnah itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal,” kata Jokowi.

Dirinya pun kembali memperkenalkan tiga kartu baru yang akan dilaksanakan Jokowi-Ma’ruf jika terpilih kembali. Adapun ketiga kartu tersebut yakni, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, kartu pra kerja, dan kartu sembako Murah.

“Ketiga kartu tersebut akan mulai efektif digunakan di tahun 2020, karena di tahun ini kami sediakan anggarannya,” demikian Jokowi.

Kampanye akbar Jokowi yang dilaksanakan di Gedung Kalawa Convention Hall tersebut turut dihadiri sejumlah Kepala Daerah yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng, serta ribuan pendukung.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Kelompok pemuda luncurkan aplikasi jagapemilu.com

Inisiator JagaPemilu.com, Abdul Malik Raharusun (tengah) memberikan keterangan pers saat peluncuran aplikasi tersebut di Jakarta, Senin. (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) – Sekelompok pemuda membuat aplikasi JagaPemilu.com untuk mencegah adanya kecurangan dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil).

Dalam keterangan tertulisnya, inisiator JagaPemilu.com, Abdul Malik Raharusun mengatakan aplikasi tersebut dibuat untuk membantu mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Kami ingin mendorong terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Pemilu, kita menganut sistem ‘one man one vote’ sehingga setiap individu memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun,” kata Malik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Dia menceritakan ide mengenai dibuatnya jagapemilu.com muncul secara spontan untuk merespons maraknya pemberitaan mengenai isu ketidaknetralan aparatur pemerintahan atau institusi negara.

Menurut Malik, JagaPemilu.com dapat menerima informasi dugaan kecurangan ataupun tekanan yang diterima siapapun dari pihak manapun terkait dengan pemilu.

Dia menjelaskan apabila masyarakat ingin membuat laporan, hanya mengisi formulir yang telah disediakan di laman JagaPemilu.com namun pengguna harus menyertakan bukti-bukti dokumen atau foto terkait laporannya tersebut.

“Pengguna tinggal mengisi form, layaknya Google Form, mengenai asal instansi, bentuk kecurangan, dan menyertai bukti-bukti dokumen atau foto,” ujarnya.

Malik menjelaskan, aplikasi ini tidak mensyaratkan adanya identitas pada saat melaporkan sehingga, pelapor tidak perlu takut dan khawatir.

Namun menurut dia, pihaknya memberikan pilihan jika memang pelapor berkenan untuk memberikan nomor atau alamat email untuk dihubungi agar informasi dapat diverifikasi kebenarannya.

“Kami bermaksud meneruskan informasi yang kami dapat kepada institusi terkait, seperti Bawaslu,” katanya.

Dia menegaskan bahwa aplikasi JagaPemilu.com tidak berafiliasi dengan anggota ataupun partai politik atau bahkan menjadi tim sukses dari peserta Pemilu 2019.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi resmikan terminal baru Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya

Presiden Joko Widodo (kelima kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (keempat kiri), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga kiri), Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Dirut Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin (kiri) dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran (ketiga kanan) meresmikan Terminal Baru Bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (8/4/2019). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Palangka Raya (ANTARA) –

Setelah sempat mengalami penundaan, akhirnya Presiden Joko Widodo meresmikan terminal baru Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

“Kami harapkan bandara ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Kalteng,” katanya di Palangka Raya, Senin.

Pembangunan terminal baru ini memerlukan waktu selama 4,5 tahun dan menghabiskan dana sekitar Rp700 miliar. Adapun dana yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jokowi menyebut, selain pembangunan terminal, dana tersebut juga digunakan untuk perpanjangan runaway. Jika sebelumnya luas terminal lama hanya sekitar 5 ribu m2, maka kini menjadi 29 ribu m2.

“Yang jelas ini adalah persiapan mengantisipasi pertumbuhan jumlah penumpang dan kargo yang berpotensi mengalami kenaikan di Kalteng,” katanya.

Adanya terminal baru ini, diharapkan memacu pertumbuhan jumlah penumpang melalui Bandara Tjilik Riwut sebagai pintu gerbang Kalteng.

Untuk itu Pemprov Kalteng diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota, guna mendongkrak jumlah penumpang dan penambahan rute penerbangan ke depannya.

Disinggung mengenai wacana pemindahan ibukota pemerintahan ke Palangka Raya, Jokowi enggan berkomentar banyak.

“Kajiannya sudah ada tapi belum diputuskan,” jawabnya singkat.

Sementara itu target pembangunan di wilayah Kalteng masih akan dikaji lebih lanjut ke depannya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Warga kecewa Jokowi tak datang ke pusat wisata kuliner

Palangka Raya (ANTARA) – Sejumlah warga di Kota Palangka Raya mengaku kecewa karena Presiden Republik Indonesia Joko Widodo batal datang ke Taman Tunggal Sangomang yang menjadi Pusat Wisata Kuliner malam di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

“Sangat di sayangkan Jokowi tak jadi datang ke sini. Padahal kami ingin sekali bertemu Presiden,” kata Lindawati di kawasan Taman Tunggal Sangomang, Senin malam.

Ibu dua anak itu mengaku sengaja datang bersama anak dan suaminya untuk bertemu atau minimal melihat langsung orang nomor satu di Indonesia itu.

Warga Palangka Raya lainnya, Ahmad Azis mengatakan juga datang ke kawasan pusat wisata kuliner malam di “Kota Cantik” untuk melihat dekat Presiden Jokowi.

“Rasa kecewa sih ada, apa lagi anak saya ingin sekali bertemu Jokowi. Ya, tapi mungkin hari ini bukan rejeki kami untuk ketemu beliau,” katanya.

Dia pun berharap di lain kesempatan saat presiden datang bisa mampir ke pusat kuliner karena selain dapat menyapa warga secara langsung juga bisa mempromosikan lokasi wisata di kota setempat.

Nermayati, warga Palangka Raya lainnya mengaku datang ke Pusat Wisata Kuliner malam di Palangka Raya sejak pukul 19.00 WIB.

“Saya datang bersama suami. Senang-senang mau lihat  Jokowi, sudah hampir dua jam menunggu, tapi mendengar kabar bapak tak jadi ke sini. Kecewa sih tidak ya. Kami paham beliau pasti sibuk. Ya tidak apa-apa beliau tak jadi ke sini,” katanya.

Meski demikian dia tetap mengaku terhibur karena di lokasi tersebut disediakan makanan gratis seperti bakso, sate, gorengan, kacang dan jagung rebus.

Berdasarkan pantauan, ratusan warga memadati kawasan pusat wisata kuliner malam, terutama di lokasi yang direncanakan akan di datangi Presiden RI.

Tak hanya kalangan kaum muda, para orang tua bahkan anak-anak pun antusias menunggu kedatangan Presiden Jokowi. Sejak sore mereka sudah berkumpul di lokasi yang berada di Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya.

Mendengar kabar batalnya Jokowi dan dijemputnya aparat keamanan dari lokasi itu, ratusan warga itu pun berangsur-angsur meninggalkan kawasan tersebut.

Kedatangan Jokowi ke Kota Palangka Raya itu terkait sejumlah agenda seperti meresmikan operasional Terminal Baru Bandara Tjilik Riwut serta kampanye rapat terbuka calon presiden peserta Pemilu 2019.

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Relawan KMA ajak warga datangi TPS

Lebak (ANTARA) – Relawan Rumah Kiai Ma’ruf Amin (KMA) Provinsi Banten mengajak warga mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) dan mencoblos pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Kiai Ma’ruf Amin.

“Kita berharap Jokowi kembali memimpin lima tahun ke depan bersama Ma’ruf Amin,” kata Koordinator Rumah KMA Provinsi Banten Mochamad Husen saat dihubungi di Lebak, Senin.

Figur Jokowi tidak diragukan lagi untuk membangun, karena sudah terbukti membuat banyak kemajuan bagi rakyat Indonesia,termasuk di Provinsi Banten.

Saat ini, pembangunan infrastrukur di Banten direalisasikan jalan tol Serang-Panimbang guna menunjang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Bahkan, pembangunan jalan tol tersebut melintasi empat kecamatan di Kabupaten Lebak antara lain Kecamatan Cibadak, Cikulur, Cileles dan Banjarsari.

Selain itu juga pembangunan Bendungan Waduk Karian yang nantinya sebagai pemasok air baku untuk kebutuhan masyarakat Banten dan DKI Jakarta.

Selain itu juga akan mengaliri seluas 22.000 hektare persawahan dan perikanan melalui jaringan irigasi.
Bendungan Karian juga dapat dijadikan destinasi wisata, sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Kami yakin pembangunan infrastruktur itu dapat membebaskan Lebak dari daerah tertinggal juga tingkat pendapatan ekonomi warga meningkat,” ujar anggota DPRD Kabupaten Lebak.

Menurut dia, masyarakat jangan salah pilih kiprah Jokowi selama menjadi presiden lima tahun terakhir ini dapat dirasakan masyarakat.

Masyarakat berpenghasilan rendah menerima program keluarga harapan (PKH), penyaluran kartu Indonesia Sehat (KIS).

Penyaluran kartu Indonesia pintar (KIP),pembagian sertifikat gratis hingga beras gratis sebanyak 10 Kg/KK.
Apabila, Jokowi kembali memimpin lima tahun ke depan akan mengalami kemajuan karena digulirkan kartu sakti antara lain KIP Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Pra Kerja.

Disamping itu juga Jokowi sangat mencintai dan memperhatikan rakyat Indonesia di seluruh tanah air.
“Semua program yang digulirkan Jokowi untuk memajukan seluruh rakyat dengan hidup sejahtera,” kata politisi PKB Banten.

Pilpres tahun 2019 diikuti pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan pasangan 02 Prabowo-Sandiaga Uno

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Kampanye Jokowi di Palangka Raya

Calon Presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) berpidato dalam kampanye terbuka di Gedung Kalawa, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (8/4/2019). Jokowi menargetkan kemenangan sebesar 70 persen suara di Kalimantan Tengah pada Pilpres 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

Ma’ruf Amin ikut bernyanyi saat kampanye akbar di Istora Senayan

Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin berpidato pada Majelis Taklim Bersalawat di Istora Senayan, Jakarta, Senin (8/4/2019). Acara tersebut merupakan bentuk dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Maruf Amin dalam Pilpres 17 April mendatang. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Jakarta (ANTARA) – Calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin bernyanyi saat menghadiri acara Majelis Taklim Bersholawat di Istora Senayan, Jakarta, Senin.

Lagu yang dinyanyikan adalah gubahan lagu Garuda Di dadaku.

“Jokowi presidenku, Kiai Ma’ruf wakil presidenku. Kuyakin kali ini pasti menang. Kobarkan semangatmu, tentukan pilihanmu. Ku yakin 01 pasti menang,” kata Ma’ruf seraya mengajak ibu-ibu majelis taklim yang hadir, ikut bernyanyi.

Menurut dia, ini merupakan pertama kali baginya bernyanyi di hadapan banyak orang.

“Saya tidak pernah bernyanyi. Tapi kali ini di depan ibu-ibu, saya bernyanyi,” katanya.

Acara tersebut dihadiri ribuan anggota majelis taklim yang berhaluan ahlussunnah waljamaah.

Dia pun berharap dengan dukungan ibu-ibu majelis taklim, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 bisa menang dalam kontestasi Pilpres 2019.

“Mau dukung saya, ibu-ibu semua? Yakin? Pasti? Siap? Mudah-mudahan kita menang. Insya Allah menang. Apalagi ibu-ibu sudah tekadnya memenangkan 01, insya Allah kita menang,” katanya.

Dalam acara tersebut, Kiai Ma’ruf tampak didampingi para ulama dan tokoh yang diantaranya Rais Syuriah PBNU KH Manarul Hidayat dan mantan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).

Hadir pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Dewan Pengarah TKN Diaz Hendropriyono.

Acara tersebut dimeriahkan dengan shalawat nabi yang dibawakan oleh penyanyi nasyid Haddad Alwi serta Gita KDI.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Kronologi terbakarnya kendaraan pengangkut surat suara di Kinabalu

Ketua Kelompok Kerja Panitia Pemilu Luar Negeri (Pokja PPLN) Wajid Fauzi ketika hadir dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih pemilu 2019 di KPU RI, Jakarta, Senin (8/4/2019). (Dewa Wiguna)

Jakarta (ANTARA) – Ketua Kelompok Kerja Panitia Pemilu Luar Negeri (Pokja PPLN) Wajid Fauzi menjelaskan kronologi terbakarnya kendaraan pengangkut sebanyak 900 surat suara di Kinabalu pada Minggu (7/4) sore.

“Itu dari Kinabalu, dibawa ke Sandakan,” ujar Wajid di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.

Di lokasi tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) itu, KSK tersebar di pedalaman perkebunan sawit yang memiliki jarak tempuh perjalanan sekitar 4-12 jam perjalanan dari Kota Sandakan.

Sementara perusahaan sawit memberikan hari libur/cuti kepada pekerja pada Minggu sehingga dapat dimanfaatkan pekerja yang menjadi KPPSLN untuk mengambil logistik pemilu.

Petugas KPPSLN KSK sedianya berencana memanfaatkan hari pembayaran gaji pekerja pada 8 April 2019 di kantor pusat perkebunan untuk dapat memungut suara sebanyak-banyaknya dari para pekerja yang tersebar di berbagai wilayah perladangan.

Namun, justru terjadi kecelakaan tunggal di Jalan Sapi Nangoh-Paitan, Sandakan, yang juga menyebabkan terbakarnya enam buah kotak suara dari tiga kotak suara keliling (KSK) di wilayah kerja Perusahaan Sawit IJM (satu KSK) dan Meridian (dua KSK).

Seluruh kotak suara dan isinya pun tidak dapat diselamatkan.

Sementara empat orang penumpang selamat dan satu supir mengalami luka bakar ringan, kelimanya merupakan KPPSLN.

“Korban luka terbakar atas nama Saenudin telah mendapatkan perawatan pertama di klinik Perkebunan milik Wilmar Plantations dan saat ini telah diperbolehkan pulang,” tutur Wajid.

Ada pun, penyebab kebakaran kendaraan hingga kini masih diselidiki oleh pihak kepolisian wilayah Beluran, Sandakan.

Wajid telah melaporkan peristiwa tersebut kepada KPU dan meminta dikirimkan logistik pengganti segera. “Sudah lapor ke KPU dan kami dorong KPU untuk segera tercukupi,” tutur Wajid.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Jakut serahkan status pencalonan Caleg PAN kepada KPU

Sidang putusan Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nurhasanudin di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (ANTARA News/Fianda Rassat)

Jakarta (ANTARA) – Ketua Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara Benny Sabdo mengatakan status pencalonan Caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nurhasanudin yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara ada di tangan Komisi Pemilihan Umum.

“Kalau gugur tidaknya, kewenangan ada di KPU. KPU yang akan membuat keputusan apakah caleg ini akan dicoret,” kata Benny di kepada media di PN Jakarta Utara, Senin.

Benny mengatakan status Nurhasanudin saat hingga saat ini masih menjadi caleg.

“Tentu sekarang masih caleg, nanti kalau sudah digugurkan atau dicoret dari KPU tentu statusnya gugur. Ada mekanismenya untuk itu,” ujarnya.

Dijelaskan Benny, apabila status Nurhasanudin gugur sebagai caleg, suara yang diterimanya akan diberikan kepada partai.

“Nama Nurhasanudin pasti sudah tercetak di surat suara, apabila ada yang memilihnya, suaranya tetap sah tapi akan masuk ke partai,” ujarnya.

Seperti yang diberikan sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Chrisfajar Sosiawan menyatakan Caleg PAN dari Dapil Jakarta Utara Nurhasanudin terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemilu dalam hal ini kampanye di tempat ibadah.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp 10 juta, dengan masa percobaan enam bulan.

Jaksa penuntut umum dan kuasa hukum Nurhasanudin menyatakan pikir-pikir. JPU dan kuasa hukum memiliki waktu tiga hari ke depan untuk mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Dalam hal ini kuasa hukum dan JPU masih menyatakan pikir-pikir. Kita nanti akan ada pembahasan keempat dalam Gakkumdu bersama JPU untuk memutuskan apakah akan melakukan banding ke pengadilan tinggi,” ujarnya.

Sidang putusan tersebut memutuskan bahwa Nurhasanudin dan pelaksana kampanye Syaiful Bachri telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pemilu.

Menurut majelis hakim, Nurhasanudin bersama Syaiful Bachri terbukti melakukan kegiatan kampanye di Musholla Qurotul’ Ain RT 009/RW 003 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Fedrik Adhar mendakwa kedua terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat (1) huruf h berbunyi, “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.”

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Tambang Freeport tetap beroperasi saat Pemilu

Timika (ANTARA) – Operasi pertambangan tembaga dan emas PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua tetap akan berlangsung saat Pemilu 17 April 2019.

VP Government Relation PT Freeport Indonesia, Jonny Lingga di Timika, Senin, mengatakan operasi tambang terutama pada bagian-bagian yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penutupan sementara seperti tambang bawah tanah tetap dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden), Rabu, 17 April 2019.

Adapun karyawan Freeport dan perusahaan subprivatisasinya yang sudah terdaftar sebagai pemilih secara bergiliran dapat menggunakan hak pilih mereka pada lokasi Tempat Pemungutan Suara/TPS terdekat.

“Untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak memiliki risiko berat atau kritis seperti tenaga administrasi bisa dimungkinkan untuk dilakukan penutupan sementara, menyesuaikan waktu buka tutup TPS. Tapi untuk bagian-bagian yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penutupan sementara, operasi tambang kami tetap berjalan seperti biasa. Tentu karyawan tidak mungkin sekaligus pergi ke TPS, tinggal diatur secara bergiliran agar aktivitas perusahaan juga tidak terdampak,” jelas Jonny.

Khusus di wilayah Tembagapura, disediakan 26 TPS, termasuk di lokasi tambang terbuka Grasberg.

Pihak perusahaan tidak menyediakan TPS di lokasi tambang bawah tanah (underground mining) karena mempertimbangkan faktor keselamatan para pekerja.

“Kalau di Grasberg disediakan TPS, sedangkan di tambang bawah tanah tidak disediakan TPS. Karyawan dapat memilih di TPS terdekat lokasi kerja mereka. Perusahaan akan membantu transportasi logistik Pemilu oleh KPU Mimika bersama perangkatnya sampai di lokasi TPS. Demikian pula bagi karyawan yang hendak pergi memilih, juga disediakan transportasi menuju TPS,” kata Jonny.

PT Freeport Indonesia, katanya, berkomitmen penuh agar Pemilu Serentak 17 April 2019 di area pertambangan di Kabupaten Mimika mulai dari kawasan dataran tinggi di Tembagapura dan sekitarnya hingga kawasan dataran rendah di Kuala Kencana hingga Pelabuhan Portsite Amamapare bisa berlangsung lancar sesuai ketentuan yang berlaku.

Jonny mengatakan perangkat Pemilu yaitu Panitia Pemilihan Distrik/PPD hingga Panitia Pemungutan Suara/PPS sudah melakukan sosialisasi tata cara memilih kepada para karyawan dan keluarga mereka.

“Posisi perusahaan sama sekali tidak mencampuri urusan Pemilu terlalu jauh. Perusahaan hanya memberikan bantuan fasilitas yang memang dibutuhkan untuk terlaksananya Pemilu kali ini lancar dan sukses seperti sarana transportasi baik darat maupun helikopter mengingat kondisi geografis di area perusahaan maupun kampung-kampung sekitar area perusahaan cukup sulit. PTFI memberikan kebebasan penuh kepada karyawan dan keluarga mereka untuk memilih sesuai hati nurani masing-masing,” jelasnya.

Selain di Tembagapura, juga disediakan enam TPS di Kuala Kencana dan dua TPS di Pelabuhan Portsite Amamapare. 

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Hanya enam partai politik Gunung Mas ikut pelatihan saksi

Kuala Kurun (ANTARA) – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Katriana mengungkapkan dari 15 partai politik yang memiliki calon legislatif di tingkat kabupaten setempat, hanya enam parpol yang mengirimkan perwakilan untuk mengikuti pelatihan saksi.

“Di Kabupaten Gunung Mas ada 15 parpol yang memiliki caleg di tingkat kabupaten, yakni PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, dan PKPI, namun hanya enam yang mengirimkan perwakilan untuk mengikuti pelatihan saksi parpol,” kata Katriana di Kuala Kurun, Senin.

Menurut Katriana, sejak dibukanya pendaftaran pelatihan saksi partai politik hingga ditutupnya pendaftaran, hanya enam partai politik yang mendaftarkan saksi untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh panitia pengawas pemilu kecamatan (panwaslucam).

“Sampai ditutupnya pendaftaran pada tanggal 30 Maret 2019 lalu, hanya enam partai politik yang mendaftarkan perwakilan untuk mengikuti pelatihan saksi parpol. Keenam partai politik tersebut adalah Golkar, PAN, Hanura, PSI, Berkarya, dan PKB,” ungkapnya.

Dari Golkar ada 476 saksi parpol dan 12 saksi PPK setiap kecamatan, PAN ada 359 saksi parpol, Hanura ada 336 saksi parpol dan 12 saksi PPK setiap kecamatan, PSI ada 125 saksi parpol, Berkarya ada 183 saksi parpol, dan PKB mengirimkan 12 saksi PPK.

Secara keseluruhan, saksi parpol yang dilatih oleh panwaslucam se-Kabupaten Gumas berjumlah 1.515 orang. Pelatihan saksi parpol dilakukan oleh masing-masing panwaslucam, sesuai dengan jadwal yang telah mereka tentukan dan semua selesai pada 10 April 2019 mendatang.

Katriana membeberkan, bagi parpol yang tidak mengirimkan saksi parpol untuk mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh panwaslucam, mereka tetap dapat mengirimkan saksi parpol, sepanjang saksi yang bersangkutan memiliki mandat dari parpol.

“Dengan adanya pelatihan saksi parpol ini, kami harapkan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik di lapangan. Namun bagi parpol yang saksinya tidak mendapat pelatihan kami minta jangan khawatir, karena mereka tetap akan mendapat buku saku,” demikian Katriana.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu kritisi KPU daerah tak terbuka

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menjelaskan kerawanan pemilu luar negeri, di Jakarta, Senin (8/4/2019). (Boyke Ledy Watra)

Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengritisi sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah tidak terbuka saat menggelar rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih dengan tidak mengundang anggota Bawaslu daerah serta peserta pemilu.

“Sayangnya tidak semua kabupaten/kota itu juga terbuka. Kami sudah memberikan arahan agar semua pleno dilakukan terbuka karena ini kaitannya dengan penambahan atau pengurangan daftar pemilih yang jadi salah satu hal paling penting dalam pemilu 2019 dan setiap pemilu,” ujar Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih Pemilu 2019 di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin.

Afifuddin menyebut paling tidak terdapat tiga provinsi di Indonesia yang penetapan di tingkat provinsi tidak mengundang anggota Bawaslu dan peserta pemilu, yakni Jakarta, Kalimantan Utara dan Jawa Tengah.

Tidak terbukanya KPU daerah dikhawatirkan menimbulkan masalah dalam rekapitulasi daftar pemilih tingkat nasional.

Afifuddin juga menyoroti penamaan pleno rekapitulasi di daerah pleno DPTHP III, bukan pleno pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

“Ini untuk kehati-hatian kita secara teknis administrasi atas apa yang kita putuskan,” ucap dia.

Menurut dia, sikap kehati-hatian diperlukan untuk menghindari persoalan ke depan.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan yang ditetapkan dalam rapat pleno hari ini sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu.

“Jangan karena teknis jadi persoalan. Saya pikir apa yang kita tetapkan pleno DPTHP III sebagaimana rekomendasi Bawaslu,” kata Arief.

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

Capres Jokowi targetkan raih 75 persen suara di Kalteng

Suasananya kampanye Akbar Jokowi di Kalawa Convention Hall Kota Palangka Raya, Senin (8/4/2019) malam. (FOTO ANTARA/Jaya W Manurung)

Palangka Raya (ANTARA) – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mewanti-wanti seluruh tim sukses dan para pendukungnya yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, agar target 75 persen perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2019 jangan sampai meleset.

“Pada 2014 lalu, Jokowi-JK menang di Kalteng dengan perolehan suara 59 persen. Tapi tahun ini, Jokowi-Ma’ruf Amin memberikan target minimal 75 persen,” kata Jokowi saat berorasi di hadapan pendukungnya di Kalawa Convention Hall Kota Palangka Raya, Senin Malam.

Calon petahana itu mengaku akan menghubungi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Kalimantan Tengah beberapa jam setelah pemungutan suara selesai, untuk menanyakan perolehan suara Jokowi-Ma’ruf.

“Hati-hati, hati-hati, nanti tanggal 17 April 2019 sore, saya telepon ke sini, ‘Pak ketua di Kalteng dapat berapa persen?’ Berapa persen? Di atas 70 persen. Minimal 70 persen. Sanggup? Awas nanti kalau gak dapet. Awas, awas, awas,” kata Jokowi.

Selain mewanti-wanti, Jokowi juga mengajak TKD dan pendukungnya yang ada di Kalteng untuk aktif memberikan penjelasan terkait isu ataupun fitnah terhadap dirinya bersama Ma’ruf Amin.

Dia mencontohkan isu dan fitnah yang harus dibantah adalah terkait Pendidikan agama akan dihapus, ataupun azan akan dilarang apabila Jokowi-Ma’ruf menang. Sebab, hal itu hanya fitnah yang dilontarkannya oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

“Bagaimana bisa Pendidikan agama akan dihapus, ataupun azan akan dilarang, pak Ma’ruf Amin itu Kiai Haji dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi, isu dan fitnah itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal,” kata Jokowi.

Dirinya pun kembali memperkenalkan tiga kartu baru yang akan dilaksanakan Jokowi-Ma’ruf jika terpilih kembali. Adapun ketiga kartu tersebut yakni, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, kartu pra kerja, dan kartu sembako Murah.

“Ketiga kartu tersebut akan mulai efektif digunakan di tahun 2020, karena di tahun ini kami sediakan anggarannya,” demikian Jokowi.

Kampanye Akbar Jokowi yang dilaksanakan di Gedung Kalawa Convention Hall tersebut turut dihadiri sejumlah Kepala Daerah yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalteng, serta ribuan pendukung.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Survei: Mayoritas milenial Muhammadiyah pilih Jokowi-Ma’ruf

Baca juga: Survei Indodata: Jokowi-Ma’ruf Unggul 22 Persen dari Prabowo-Sandi

Baca juga: Jokowi targetkan perolehan suara di Kalteng 70 persen

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

NasDem tidak khawatir adanya manipulasi penghitungan suara Pemilu

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Bali (ANTARA) – Partai NasDem menyatakan tidak khawatir adanya potensi manipulasi penghitungan suara dalam Pemilu serentak pada 17 April 2019 lantaran partai besutan Surya Paloh itu telah menyiapkan Komisi Saksi Nasional (KSN) yang disebar di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

“Kami sudah mempersiapkan Komisi Saksi Nasional (KSN) yang sudah dilatih dan diseleksi untuk mengawasi proses penghitungan suara hingga selesai,” kata Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya di sela-sela kunjungannya di Bali, Senin.

Penyiapan saksi-saksi yang disebar TPS di seluruh Indonesia itu untuk mengamankan dan menjaga perolehan suara pasangan capres-cawapres 01, Jokowi-Ma’ruf dan caleg Partai NasDem.

Tak hanya saksi-saksi yang disebar oleh NasDem, melainkan juga KPU dan Bawaslu juga telah menyiapkan infrastruktur yang ada dalam menyelenggarakan Pemilu serentak.

“Selain kesiapan infrastruktur Pemilu yang melibatkan Bawaslu, dan ditambah lagi dengan kesiapan KSN Partai NasDem, tidak ada yang perlu dikhawatirkan manipulasi penghitungan suara,” kata Willy.

Pemilu serentak ini, kata dia, para pengawas yang ada di TPS harus bekerja lebih keras lagi dibanding Pemilu sebelumnya karena ada lima kertas suara yang harus dihitung.

Dari simulasi yang sudah dilakukan KPU yang melibatkan seluruh parpol peserta Pemilu 2019, proses penghitungan suara maksimal bisa menghabiskan waktu hingga pukul 23.00 atau 00.00 WIB.

Proses penghitungan suara yang paling terakhir adalah penghitungan suara di DPRD kabupaten/kota.

Sementara itu, Ketua DPP NasDem Bidang Hukum, Advokasi dan HAM, Taufik Basari menambahkan, saksi-saksi yang disiapkan NasDem itu untuk mengawal suara Jokowi dari mulai pencoblosan hingga jika ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

“NasDem sudah mempersiapkan saksi untuk seluruh TPS dan kita sedang finalisasi dan dilakukan pelatihan. Kita juga mempersiapkan sistem pelaporan hasil perhitungan suara yang terpusat sampai di DPP,” katanya.

Pria yang biasa disapa Tobas pun menyadari Pemilu serentak kali ini menyita banyak energi para saksi. Oleh karena itu, NasDem memberikan pembekalan dan pelatihan kepada saksi serta mengingatkan kalau pekerjaan mereka merupakan tugas mulia.

“Jadi mereka punya jiwa korsa meski lelah berjam-jam kawal pemungutan suara hingga perhitungan yang mungkin bisa sampai tengah malam,” tuturnya.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Habib Rizieq minta PKS perjuangkan hasil ijtima ulama

Rombongan PKS yang dipimpin Ketua Majelis Syuro Habib Salim Segaf Al-Jufri bertemu dengan Habib Rizieq Shihab di kediamannya di Mekkah,  Arab Saudi, Senin (8/4/2019). (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) – Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memperjuangkan hasil ijtima ulama yang salah satunya adalah memenangkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga dalam Pemilihan Presiden 2019.

Permintaan itu diungkapkan Habib Rizieq saat menerima kunjungan rombongan PKS yang dipimpin Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri di kediamannya di Mekkah, Arab Saudi, Senin.

“Saya mengamanatkan kepada Habib Salim dan PKS untuk memperjuangkan hasil ijtima ulama untuk agama, bangsa, dan negara,” kata Habib Rizieq dikutip dari siaran pers.

Habib Rizieq juga meminta PKS agar terus menjaga Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Habib Rizieq sangat berharap PKS dapat memenangkan Pemilu 2019. Untuk itu, Habib Rizieq menyerukan agar umat Islam dapat memilih PKS demi terwujudnya pemerintahan yang adil makmur dan sejahtera.

“Saya menyerukan kepada pengurus FPI dari Sabang sampai Merauke untuk bekerja sama dengan PKS untuk memperjuangkan agama, bangsa, dan negara karena PKS merupakan satu-satunya partai Islam yang ada di koalisi,” kata Habib Rizieq.

Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri yang ditemani Ketua Kaderisasi PKS Amang Syafrudin, Ketua Himpunan Dai Millenial Habib Idrus, dan Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengamini apa yang disampaikan oleh Habib Rizieq.

Habib Salim berharap agar penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat berlangsung damai.

“Mudah-mudahan dalam pilpres ini tidak terjadi sesuatu apa pun pada bangsa dan negara. Kita mampu mewujudkan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera,” ujar Habib Salim.

Pilpres 2019 diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres, yakni nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Pengamat: NTT memberi warna perolehan suara capres secara nasional

Capres Jokowi (kiri) hendak membagikan kaos pada lautan massa pada kampanye akbar di lapangan Sitarda Kota Kupang, Senin, (8/4). (ANTARA Foto/Bernadus Tokan)

Kupang (ANTARA) – Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi mengatakan, kontribusi suara dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), akan memberikan warna terhadap perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden secara nasional.

“Jumlah pemilih di NTT pada pemilu serentak 2019 hanya sekitar 3 juta lebih. Dari aspek demografis, jumlah ini tergolong kecil, tetapi suara NTT ikut memberikan warna terhadap perolehan suara pasangan calon,” kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Senin.

Dia mengemukakan pandangan itu, berkaitan dengan kampanye Capres Jokowi di Kupang, apakah ikut mendongkrak perolehan suara Jokowi secara nasional.

Capres Joko Widodo, Senin (8/4) menggelar kampanye akbar di lapangan Sitarda Kota Kupang.

Selain itu, menurut Ahmad Atang, secara politik, sekecil apapun suara pemilih sangat bermakna dalam menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019.

Itulah sebabnya capres nomor urut 01, Joko Widodo tetap mengagendakan kampanye di NTT, walaupun telah mengunjungi NTT sekitar 10 kali selama menjabat sebagai presiden.

Mengenai target kemenangan 90 persen, dia mengatakan, secara sosiologis politis dukungan masyarakat NTT lebih nyaman ke pasangan calon nomor urut 01.

Karena itu, tidak mengherankan jika partai koalisi 01 memberi target 90 persen kemenangan Jokowi di NTT.

“Walaupun terkesan over optimistis, namun secara faktual NTT merupakan basis partai koalisi seperti Golkar, PDI Perjuangan, Nasdem, PKB dan Hanura,” katanya menjelaskan.

Secara terpisah, antropolog Budaya dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Pater Gregor Neonbasu SVD PhD menilai, kehadiran Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo untuk melakukan kampanye di Kupang, tidak akan berpengaruh pada perolehan suara secara nasional.

“Memang sangat tergantung dari isi atau bobot kampanye, cara kampanye dengan gerakan massa, tetapi hemat saya tidak aktual lagi, dan tidak berpengaruh secara nasional,” kata Pater Gregor Neonbasu.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti oleh dua pasang calon. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu DKI tertibkan 34.614 APK langgar aturan

Komisioner Divisi Penindakkan Bawaslu DKI Jakarta, Puadi. (ANTARA News/Fianda Rassat)

Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mencopot 34.614 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan pemasangan dari periode 23 September 2018 hingga Senin ini.

“Kita akan melakukan penurunan APK serentak pada 13 April sore atau malam, jadi pada hari tenang pada 14-16 April sudah steril dari APK,” kata Komisioner Divisi Penindakkan Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, kepada Antara, Senin.

Puadi juga mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan satpol PP. Jadi penertiban baru di beberapa lokasi saja.

“Kami berkoordinasi dengan satpol PP. Karena yang menertibkan adalah satpol PP, kami berkoordinasi dan beri rekomendasi untuk lokasi APK yang tidak sesuai untuk memastikan masa tenang tidak ada kampanye,” ujarnya.

Jakarta Timur tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pelanggaran APK terbanyak, yaitu 11.731 APK.

Di urutan kedua ada Jakarta Selatan dengan 9.448 APK, kemudian Jakarta Pusat dengan 7.975, Jakarta Barat dengan 3.284 APK dan Jakarta Utara dengan 2.020 pelanggaran APK.

Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi wilayah dengan jumlah pelanggaran APK paling kecil dengan 128 APK.

APK tersebut diturunkan karena melanggar SK KPU DKI Jakarta Nomor 175 tentang Aturan Lokasi Pemasangan APK.

Puadi mengatakan angka tersebut akan terus bertambah karena penertiban akan terus digelar bahkan selama masa tenang.

“Penertiban akan terus digelar jelang hari tenang. Paling tidak mungkin tanggal 10 atau 11 April sudah sambil berjalan di beberapa titik kabupaten dan kota, akan update terus datanya,” pungkasnya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Kekurangan 500 surat suara DPRK Sabang telah tiba

Petugas Komisi Independen Pemilihan (KIP) memasukkan logistik Pemilu 2019 ke dalam kotak suara di gudang logistik KIP Lhokseumawe, Aceh, Senin (8/4/2019). KIP setempat mempersiapkan berbagai kebutuhan logistik Pemilu ke dalam 2.494 kotak suara untuk didistribusikan ke 477 TPS dengan jumlah DPT 130.104 jiwa. (ANTARA ACEH/Rahmad.)

Sabang, Aceh (ANTARA) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Sabang, Aceh, memastikan, kekurangan 500 lembar surat suara untuk calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang telah tiba menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April 2019.

“Sudah, sudah diambil pekan kemarin 500 lembar dalam satu kotak. Ada pengawalan dari pihak kepolisian Sabang,” tegas Ketua KIP Sabang, Azman di Sabang, Senin.

Azman mengatakan, kronologis penjemputan ratusan surat suara daerah pemilihan (dapil)-2 Kecamatan Sukajaya ini dilakukan pihaknya dengan melibatkan pengawalan polisi dari Polres Sabang.

Pihaknya langsung menumpangi kapal cepat dengan berlayar 45 menit dari Pelabuhan Balohan di Pulau Weh, Sabang menuju Pelabuhan Ulee Lheue di Banda Aceh. Begitu tiba, mereka langsung menuju Kantor KIP Aceh.

Seperti diketahui, sewaktu pengambilan surat suara secara langsung ke PT Gramedia di Medan, Sumatera Utara, Dapil-2 Kecamatan Sukajaya seharusnya mendapat 29 kotak untuk caleg DPRK Sabang periode 2019-2024.

Jumlah tersebut, satu kotak lebih banyak dibanding caleg DPRK Sabang Dapil-1 Kecamatan Suka Karya berjumlah 28 kotak karena jumlah pemilih di Sukajaya jauh lebih besar.

Data KIP Sabang menyebut, daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 25.741 jiwa, 12.686 pemilih di antaranya memilih di Dapil-1 Suka Karya mendapat 10 kursi di DPRK, dan 13.055 pemilih memilih di Dapil-2 Sukajaya mendapat jatah kursi dalam jumlah yang sama dengan total 104 tempat pemungutan suara tersebar di 18 gampong (desa).

“Pagi dari sini (Sabang), kita langsung ke KIP Aceh. Di KIP Aceh, kita ambil dan kita pulang dengan menumpang kapal sore,” kata Azman.

Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri, pekan lalu sempat mengatakan, kekurangan surat suara pemilu serentak yang telah diterima oleh 23 kabupaten/kota di provinsi tersebut sudah dilaporkan ke bagian logistik pihaknya.

“Bisa saja bukan kekurangan, mungkin ya. Ada kesalahan masuk, seperti surat kami yang salah letak ke Aceh Barat. Tapi sudah diambil,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Golkar luncurkan kampanye berbasis aplikasi

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Inovasi Sosial Dito Ariotedjo (jaket kuning) saat merilis aplikasi G4AR yang mengusung “user experience” berupa “augmented reality” yang akan digunakan partai tersebut dalam kampanye Pemilu 2019. (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) – Partai Golkar membuat terobosan dalam melakukan kampanye dengan merilis aplikasi G4AR yang mengusung “user experience” berupa “augmented reality”.

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Inovasi Sosial Dito Ariotedjo dalam keterangan tertulisnya mengatakan tujuannya agar kampanye yang dilakukan Golkar itu bisa lebih cepat, masif, dan menjangkau lebih banyak calon pemilih.

“Ini berupa aplikasi namun pengalaman yang didapatkan para pemilih lebih dari sekedar mengunduh,” kata Dito dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Peluncuran aplikasi tersebut bersamaan dengan diskusi bertajuk “Catatan Pemilu 2019: Kampanye Politik Masa Depan, Kekuatan Data dan Peran Teknologi” di Paradigma Coffee Cikini, Menteng, Jakarta.

Dito mengatakan dengan aplikasi tersebut, pemilih dapat mengetahui informasi tentang Partai Golkar dan Jokowi-Ma’ruf dengan pengalaman baru.

Dia mencontohkan pemilih dapat mengetahui kiprah Partai Golkar, prestasi Jokowi, hingga profil Ma’ruf Amin namun dengan model yang sangat interaktif.

Dito menambahkan, pilihan untuk menggunakan “augmented reality” karena model tersebut sedang digandrungi anak muda terutama para penggemar permainan di ponsel pintar.

“Karena milenial sebagai digital natives, butuh merasakan pengalaman baru terus-menerus di dunia digital yang semakin inovatif,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Golkar adalah partai dengan fokus pada masa depan, karena Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sejak awal mempromosikan persiapan menghadapi revolusi industri 4.0.

Karena itu dia menilai adaptasi terhadap teknologi kekinian seperti aplikasi tersebut adalah bagian dari nilai-nilai Partai Golkar yang menjunjung tinggi inovasi.

Di aplikasi tersebut menurut Dito, para pengguna bisa swafoto, berfoto bareng dengan template yang disediakan di dalam aplikasi dan foto-foto hasil olah digital di aplikasi tersebut bisa dibagikan ke media sosial pribadi milik pengguna.

“Aplikasi ini menarik karena digabungkan dengan aktivasi daring. Para pengunduh aplikasi ini akan ditautkan dengan aktivitas berbagi pengalaman melalui media sosial,” katanya.

Selain itu Dito menjelaskan para calon pemilih tidak hanya mendapatkan pengalaman kampanye berbeda namun juga terlibat aktif di dalamnya karena tidak hanya menjadi target kampanye yang selama ini hanya menjadi obyek mobilisasi.

“Mereka kini bisa berpartisipasi bahkan menjadi bagian dari model baru kampanye karena ini atraktif, menarik, dan menyenangkan,” katanya.

Dalam acara tersebut, praktisi data science, Jodhi Adhikaprama mengatakan lanskap politik saat ini dan ke depan berbeda dengan lanskap sebelumnya karena akan semakin banyak “uncertainty” dan “indirect variable” baru yang dulu tidak pernah diperhitungkan, ternyata berpengaruh pada strategi pemenangan.

Dia menilai data science memungkinkan kita mengumpulkan dan memprediksi variabel-variabel data baru tersebut seperti penggabungan data digital, media sosial, tindakan konsumen dan juga data non-digital untuk mendapatkan perspektif yang utuh.

Jodhi menilai langkah Golkar sudah tepat karena dalam dunia politik, bahkan sektor lainnya, setiap produk memang harus berinovasi salah satunya membuat produk yang mendekat dan memahami anak muda.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Caleg Jayawijaya pertanyakan peta TPS yang belum diberikan

Caleg di Jayawijaya saat mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Jayawijaya. (Foto: ANTARA News Papua/Marius Frisson Yewun).

Wamena (ANTARA) – Calon anggota legislatif peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua mempertanyakan peta penempatan ratusan tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 40 distrik belum diserahkan oleh penyelenggara pemilu.

Benny Wetipo, seorang caleg di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin, saat kegiatan sosialisasi Pemilu 2019 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), mempertanyakan peta TPS itu.

Benny Wetipo mengatakan peta TPS sangat bermanfaat bagi mereka dalam rangka pemantauan pencoblosan yang akan dilakukan 17 April mendatang, namun oleh penyelenggara pemilu belum diberikan.

“Peta TPS ini kami belum terima, kami minta agar KPU berikan agar kami bisa ikut memantau,” katanya lagi.

Ketua KPU Jayawijaya Sonimo Lani mengaku beberapa tahapan dan pleno sudah dilakukan dan telah disampaikan salinannya kepada pimpinan parpol, namun ada yang belum dilanjutkan kepada caleg, sehingga menjadi pertanyaan bagi calon anggota DPRD setempat.

“Pada sosialisasi tadi kami jelaskan tentang teknis perekapan suara, metodenya, hanya ada yang menyampaikan keluhan terhadap beberapa tahapan yang sudah kita lewati dan kita sudah tanggapi. Jadi informasi ini kurang sehingga kami sudah jelaskan lagi,” katanya.

Terkait peta TPS yang belum diserahkan, KPU mengupayakan dalam waktu dekat bisa disampaikan kepada pimpinan partai untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing calon.

“Kami juga menjelaskan kepada mereka penempatan TPS, bagaimana denanya, kami berupaya agar dalam waktu dekat kami akan distribusikan kepada pimpinan parpol,” katanya pula.

Pada Pemilu 17 April 2019, jumlah tempat pemungutan suara di Jayawijaya bertambah dibandingkan pada pemilihan bupati dan pemilihan gubernur tahun 2018 lalu.

“Sekarang ada penambahan karena satu TPS dianjurkan batasnya sampai 300 orang pemilih. Sedangkan pada pemilihan bupati Jayawijaya dan gubernur Papua tahun 2018, satu TPS bisa 500 orang. Jadi jumlah TPS di Jayawijaya adalah 1.027,” katanya pula.

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

KPU gelar FGD panelis dengan masyarakat perkaya materi debat

Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat diwawancarai wartawan di gedung KPU RI di Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019). (Dewa Wiguna)

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum RI segera menggelar focus group discussion antara panelis debat pemilihan presiden tahap lima dengan kelompok masyarakat sebelum merampungkan materi debat.

“Kita akan gelar besok Selasa, kita lakukan untuk memperkaya panelis dalam menyusun materi debat,” kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Jakarta, Senin.

KPU mengundang kelompok masyarakat yang bersentuhan langsung dengan tema debat seperti kelompok penggiat ekonomi mikro, pemerhati, aktivis, akademisi juga ahli ekonomi, serta yang berkaitan dengan industri dan investasi.

FGD ini nantinya akan diikuti oleh 10 panelis yang telah ditetapkan, yakni Rektor Universitas Airlangga Prof Mohammad Nasih, Guru Besar FEB Universitas Tanjungpura Prof Eddy Suratman, Dosen FEB UIN Syarif Hidayatullah Dr Muhammad Arief Mufraini, Dekan FEB Universitas Diponegoro Dr Suhartono dan Dekan FEB Universitas Sam Ratulangi Dr Herman Karamoy.

Selanjutnya Dekan FEB Universitas Udayana Dr I Nyoman Mahaendra Yasa, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Dr Harif Amali Riva’i, Guru Besar ITB Prof Dr Ir Dermawan Wibisono, Dosen community development Unika Soegijapranata Semarang Tukiman Taruno Sayoga PhD dan Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) Rahmi Hertanti.

Dengan masukan dari kelompok masyarakat, diharapkan panelis dapat menerima informasi yang lebih paripurna tentang persoalan yang bersesuaian dengan tema debat.

Debat kelima yang digelar di Hotel Sultan pada 13 April 2019 mendatang akan mengangkat tema tentang kesejahteraan sosial, ekonomi, keuangan dan investasi, juga perdagangan dan industri.

“Persiapan terus dimatangkan, TKN 01 dan BPN 02 sudah sepakat dengan jadwal debat kelima yaitu pada hari terakhir masa kampanye,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

1.000 pemijat refleksi siap beraksi di Konser Putih Bersatu

Perwakilan Asosiasi Pijat Refleksi Gusmus dalam konferensi pers Konser Putih Bersatu di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/4/2019). (Dea N. Zhafira)

Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 1.000 orang pemijat refleksi yang tergabung dalam komunitas Asosiasi Pijat Refleksi Gusmus siap berpartisipasi dalam acara Konser Putih Bersatu di Gelora Bung Karno pada Sabtu (13/4) mendatang.

“Kami akan menurunkan 1000 pemijat di GBK, Sabtu besok. Untuk membuat rileks orang-orang yang datang ke konser nanti,” ujar Ketua Relawan Budiman M Nasir di Jakarta, Senin.

Nasir mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk menikmati pijat refleksi berdurasi 15 menit ini, karena para pemijat yang berpartisipasi telah memiliki sertifikat nasional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta Kementerian Kesehatan.

“Jadi soal kualitas sudah tidak perlu ditanyakan lagi karena anggota-anggota kami sudah tersertifikasi secara nasional,” katanya.

Ketika ditanya mengapa komunitas ini ikut andil dalam perhelatan Konser Putih Bersatu, Nasir mengungkapkan bahwa tujuan utama mereka adalah untuk ikut membantu relawan-relawan lainnya.

“Ya kami di sini hanya ingin membantu, dan juga berterima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung Pak Jokowi,” ujar Nasir.

Komunitas yang beranggotakan 400.000 anggota di seluruh Indonesia ini akan dapat ditemukan pengunjung di luar arena konser utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu mendatang.

Perhelatan bertajuk Konser Putih Bersatu yang merupakan penutupan kampanye terbuka calon presiden Joko Widodo akan dimeriahkan oleh ratusan hingga ribuan seniman, artis, dan komunitas, serta terbuka untuk umum dan gratis.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Survei: Mayoritas milenial Muhammadiyah pilih Jokowi-Ma’ruf

Arsip Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin memimpin doa saat karnaval Indonesia Bersatu di Tangerang, Minggu. (ANTARA/ Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin) (ANTARA/ Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin)

Jakarta (ANTARA) – Hasil survei Indodata yang diumumkan di Jakarta, Senin, menunjukkan mayoritas milenial Muhammadiyah, yakni 62 persen, memilih pasangan capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

Pemilih milenial Muhammadiyah dengan rentang usia 17-22 tahun sebanyak 62,50 persen mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf, sementara 31,30 persen mendukung Prabowo-Sandi.

Sementara pemilih milenial NU sebanyak 28,90 persen mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf dan sebanyak 71,10 persen memilih Prabowo-Sandi.

“Untuk massa NU yang mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin didominasi umur 23 tahun ke atas,” ujar Direktur Eksekutif Indodata Danis Wahidin.

Survei Indodata dilakukan 24 Maret 2019 hingga 7 April 2019. Jumlah responden 1.200 orang dan margin error 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Koordinator Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB) Dr Abdullah Sumrahadi mengatakan visi kebangsaan dan keagamaan yang dimiliki Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin di mata kalangan milenial Muhammadiyah lebih sesuai bagi Indonesia karena komitmen teguh mereka pada Pancasila, nilai-nilai agama yang moderat, serta budaya masyarakat Indonesia.

“Warga milenial Muhammadiyah merasa terpanggil untuk memberikan suara mereka. Sebab Muhammadiyah sendiri merupakan organisasi keagamaan yang moderat, komitmen pada kemajuan ilmu dan pembangunan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Abdullah, generasi baru Muhammadiyah ini lebih percaya diri tampil sebagai wakil organisasi meskipun untuk itu kadang mereka dikritik oleh sebagian kecil tokoh-tokoh tua yang memiliki posisi politik berseberangan dengan sikap dan pandangan mereka.

“Bukan berarti kalangan milenial ini ingin membawa Muhammadiyah terjun langsung ke politik praktis,” kata alumnus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini.

Menurut Abdullah, yang terjadi adalah suatu penegasan bahwa melalui generasi baru ini, Muhammadiyah ingin memperkuat peran kebangsaannya untuk ambil bagian langsung mencegah pemaksaan kehendak, politisasi akidah, radikalisme agama dan ambiguitas sosial yang terjadi sebagai dampak politik global ke dalam politik Indonesia.

Dalam Pilpres 2019, eksponen muda Muhammadiyah yang mendeklarasikan dukungan pada Jokowi-Ma’ruf antara lain bergabung dalam Rumah Indonesia Berkemajuan, Jaringan Pengusaha Muda Muhammadiyah (JPMU), Jaringan Matahari, Merah Hati, dan Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB).

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

GA UI untuk Jokowi-Amin pilih presiden yang komit

Ketua Gerakan Alumni Universitas Indonesia (GA UI) untuk Jokowi-Amin, Fajar Soeharto (kiri), memberikan keterangan pers, di Jakarta, Senin (8/4/2019). Fajar Soeharto didampingi Alumni Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Leny Lolang, dan Wakil Ketua GA UI untuk Jokowi-Amin, Toto Sugito. (Antaranews/Riza Harahap)

Kondisi ini melenceng dari kelaziman kampanye dan dapat menimbulkan ancaman bagi bangsa Indonesia, sehingga kami terpanggil untuk bersikap, katanya

Jakarta (ANTARA) – Gerakan Alumni Universitas Indonesia untuk Jokowi-Amin bukan gerakan politik, tapi para alumni yang merasa terpanggil untuk bersikap dan menggalang dukungan guna memilih pemimpin nasional yang komit membangun Indonesia menjadi maju.

“Kami bukan politisi dan bukan orang-orang politik, tapi kami merasa terpanggil untuk bersikap, melihat situasi Pemilu 2019 yang mulai meresahkan,” kata Ketua Gerakan Alumni Universitas Indonesia (GA UI) untuk Jokowi-Amin, Fajar Soeharto kepada pers, di Jakarta, Senin.

Fajar bersama Wakil Ketua GA UI untuk Jokowi-Amin, Toto Sugito, dan Alumni Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Ikut ke Jokowi-Amin, Leny Lolang, memberikan keterangan pers untuk persiapan kegiatan “Doa Bersama Lintas Agama dan Festival Seni Budaya” yang dijadwalkan akan diselenggarakan di Oval Plaza Epiwalk, Epincentrum, Jakarta, Jumat (12/4).

Fajar menjelaskan, para alumni UI melihat sosialisasi yang dilakukan menghadapi Pemilu 2019, agak melenceng dari kelaziman, bahwa dalam sosialisasi seharusnya menyampaikan visi, misi, dan program.

Namun, menghadapi Pemilu 2019, menurut dia, salah satu pasangan capres-cawapres menyampaikan visi, misi, dan program untuk membangun Indonesia ke depan, tapi pasangan capres-cawapres lainnya tidak menyampaikan visi, misi, dan program, malah sibuk menyalahkan pasangan capres-cawapres kompetitornya.

“Kondisi ini melenceng dari kelaziman kampanye dan dapat menimbulkan ancaman bagi bangsa Indonesia, sehingga kami terpanggil untuk bersikap,” katanya.

Fajar menegaskan, GA UI menggalang untuk kepada para alumni perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia untuk memilih pemimpin nasional, yang memiliki visi, misi, dan program yang jelas untuk membangun Indonesia ke depan menjadi negara maju.

Wakil Ketua GA UI untuk Jokowi-Amin, Toto Sugito menambahkan, misi GA UI dalam menggalang dukungan bahwa memberikan hak suaranya pada 17 April mendatang, bukan sekadar memilih presiden, tapi memilih pemimpin nasional yang komit untuk membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi maju.

Menurut dia, GA UI sudah melakukan deklarasi dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin, di Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 12 Januari lalu, yang dihadiri oleh para alumni dari perguruan tinggi lainnya.

Ia menambahkan, GA UI menyelenggarakan kegiatan “Doa Bersama Lintas Agama dan Festival Seni Budaya” sebagai gelaran puncak dan penutup dari seluruh rangkaian kegiatan deklarasi, blusukan, bakti sosial, dan canvassing, yang selama tiga bulan terakhir telah dilakukan oleh Gerakan Alumni Ul untuk Jokowi-Amin dan Alumni IKJ Ikut ke Jokowi, serta alumni-alumni dari berbagai perguruan tinggi, alumni SMA, serta komunitas relawan lainnya.

Konsep besar acara ini, kata dia, dibangun dengan semangat merayakan pesta demokrasi yang damai, positif, serta penuh sukacita, sehingga para pemilih nantinya hadir ke tempat pemungutan suara (TPS), dengan damai dan penuh suka cita.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Eva Yuliana meyakini warga Jateng tak akan golput

Semarang (ANTARA) – Politikus Partai Nasdem Eva Yuliana meyakini semangat warga Jawa Tengah untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak golput pada pemungutan suara 17 April 2019 tidak diragukan.

“Kecintaan warga Jawa Tengah kepada negara ini tidak perlu diragukan lagi,” kata Eva ketika dihubungi di Semarang, Senin.

Menurut dia, datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya merupakan bentuk kecintaan kepada Indonesia.

Oleh karena itu, calon anggota DPR dari daerah pemilihan Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali ini meminta warga berpartisipasi dalam pemungutan suara nanti.

Ia juga meyakini warga Jawa Tengah sudah cerdas dan amanah dalam menentukan pilihannya.

“Pilih pemimpin yang sudah teruji. Pilih wakil rakyat yang amanah,” kata Eva.

Ia menegaskan Provinsi Jawa Tengah masih membutuhkan banyak perhatian pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari perekonomian, sosial, budaya dan sebagainya.

Jika diberi amanah untuk menjabat sebagai wakil rakyat nantinya, Eva menyatakan siap mengabdi dan berbuat banyak untuk warga dari daerah pemilihannya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

“Jika terpilih, belum tahu akan duduk di komisi berapa, saya akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Survei Indodata: Jokowi-Ma’ruf Unggul 22 Persen dari Prabowo-Sandi

Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih Pemilu 2019 di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (8/4/2019). Jelang Pilpres ini, sejumlah lembaga survei telah merilis hasil surveinya, termasuk Indodata. (Foto: ANTARA/Dyah Dwi)

Jakarta (ANTARA) – Survei Indodata menunjukkan elektabilitas pasangan Calon Presiden-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar 54,8 persen, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 32,5 persen, dan yang tidak menjawab sebanyak 12,7 persen.

“Jika dihitung tanpa pemilih undecided voter, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf diprediksi 62,8 persen dan Prabowo-Sandi 37,2 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indodata Danis Wahidin, saat mengumumkan hasil survei, di Jakarta, Senin.

Survei Indodata dilakukan 24 Maret 2019 hingga 7 April 2019. Jumlah responden 1.200 orang dan margin error 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Danis mengatakan, berdasarkan hasil survei lembaganya, masyarakat cukup puas dengan kinerja Jokowi selama ini. Tingkat kepuasan kinerja Pemerintahan Jokowi-JK mencapai 66,0 persen.

Ia menjelaskan, tingkat kepuasan dirasakan hampir pada semua bidang pemerintahan. Kepuasan tertinggi dirasakan pada sektor ekonomi dengan 86,5 persen, bidang pendidikan 85,0 persen, bidang kesehatan 84,8 persen, bidang keamanan dan hukum sebesar 83,7 persen.

Danis menuturkan, hasil survei yang dilakukan oleh Indodata juga menunjukkan jumlah masyarakat yang mengaku sebagai NU, Muhammadiyah, dan lainnya meningkat 5 persen hingga 20 persen.

Menurut dia, keadaan ini memperlihatkan bahwa politik identitas Islam berdampak pada asosiasi organisasi keagamaan muslim Indonesia.

“Pemilih muslim memiliki karakter inklusif karena mayoritas aktif pada organisasi lainnya selain organisasi keagamaan. Pemilih muslim Indonesia juga bersifat terbuka dengan mendukung demokrasi di Indonesia,” ujar Danis.

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu sebut pelibatan anak pada kampanye terbuka masih dominan

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (8/4/2019). (ANTARA SUSDAPE XIX/ (Fathur Rochman)

Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut pelibatan anak-anak pada penyelenggaraan kampanye terbuka pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih dominan.

“Pelanggaran kampanye bawa anak (dominan),” ujar Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Bagja mengatakan pelanggaran membawa anak dalam kampanye terbuka tersebut bukan dikoordinir oleh tim kampanye, melainkan inisiatif dari masyarakat.

“Membawa anak-anak sepanjang tim kampanye terus pelaksana kampanyenya tidak menyuruh, itu tidak dikenakan pidana,” ucap Rahmat.

Pada pasal 280 ayat 2, huruf k Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, disebutkan bahwa, pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu, dilarang mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Selain pelibatan anak-anak, Bawaslu juga menemukan sejumlah pelanggaran pada kampanye terbuka, antara lain peristiwa pemukulan yang melibatkan salah satu kelompok pendukung partai politik di Yogyakarta, serta perusakan alat peraga kampanye di sejumlah tempat.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi targetkan perolehan suara di Kalteng 70 persen

Suasana kampanye capres petahana Joko Widodo di Kota Palangkaraya, Kalteng, Senin (8/4/2019) malam. ANTARA (Agus Salim)

Palangkaraya (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menargetkan perolehan suara minimal 70 persen dalam Pemilihan Umum Presiden 2019 untuk Provinsi Kalimantan Tengah.

“Di Kalteng pasangan Jokowi-JK pada 2014 menang 59 persn, tahun ini targetnya minimal 70 persen,” kata Jokowi dalam kampanye di Kalawa Convention Hall Water Park Palangkaraya, Kalteng, Senin malam.

Ia meminta tim kampanye daerah itu berhati hati dan bekerja keras memenangkan Pemilu 2019.

“Nanti tanggal 17 April sore saya telpon ketua di sini, dapat berapa persen. Awas kalau tidak dapat. Target kita Kalteng mininal 70 persen, sanggup?” kata Jokowi di hadapan kader, relawan dan simpatisan.

Ia menyebutkan di Kalteng termasuk Palangkaraya memang banyak masalah yang harus diselesaikan.

“Tadi saya baru meresmikan terminal baru Bandara Tjilik Riwut, dulu luasnya hanya 5.000 m2 sekarang sudah 29.000 m2 persegi. Ini termasuk terbesar di Indonesia,” katanya.

Ia menyebutkan selain membangun terminal baru, pemerintah juga membangun gardu induk dan kawasan ekonomi khusus.

Dalam kesempatan itu, capres petahana itu juga mengenalkan tiga kartu program yang akan dilaksanakan 2020.

Tiga kartu itu adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Prakerja dan Kartu Sembako Murah.

Jokowi juga meminta para kader dan relawan serta simpatisan meluruskan hoaks yang beredar di masyarakat.

“Tanggal 17 April tinggal 9 hari, kalau ada hoaks, fitnah, segera diluruskan,” kata Jokowi.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Rumah Aspirasi: Surat SBY tunjukan kegelisahan

Presiden Joko Widodo bersama Michael Umbas beberapa waktu lalu. (foto ist)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Rumah Aspirasi Jokowi-Amin, Michael Umbas menilai surat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan kegelisahannya terhadap kampanye akbar Prabowo-Sandiaga yang jauh dari cerminan inklusivitas dan penghargaan atas nilai-nilai pluralitas Indonesia sebagai bangsa majemuk.

“Sikap ini melegakan dan menegaskan SBY lebih mementingkan kesinambungan nilai-nilai kemajemukan sebagai ciri bahkan arus utama dalam demokrasi dan berbagai artikulasi dan ekspresi berpolitik,” kata Michael Umbas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Dia menilai, SBY sebagai Presiden Ke-6 RI memiliki sensitivitas terhadap potensi-potensi penguatan politik identitas yang akan menggerus nilai-nilai keberagaman dan toleransi yang dibangun bahkan sebelum republik ini berdiri.

Menurut dia, nilai-nilai keberagaman dan toleransi yang mengayomi semua warga negara yang plural itulah yang penting dan esensial sesuai dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila.

“Sikap SBY tersebut tentu belum terlambat karena rakyat tetap menaruh harapan perhelatan demokrasi ini akan berlangsung tanpa dominasi kekuatan kelompok massa dan ancaman kekerasan verbal dan non-verbal, sehingga tidak akan memutus rantai kebersamaan, persahabatan dan persatuan sebagai sesama anak bangsa,” ujarnya.

Michael Umbas menilai kampanye akbar Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (7/4) tidak inklusif, dan tidak lazim sekaligus jauh dari nilai-nilai keindonesiaan.

Menurut dia, kampanye Pilpres sudah sepatutnya dapat diikuti seluruh lapisan masyarakat dan tanpa memandang latar belakang suku, agama maupun identitas.

Dia membandingkan dengan kampanye Jokowi-Ma’ruf di setiap daerah selalu disambut antusias rakyat dan Jokowi tampil mengedepankan programnya seperti tiga kartu yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah.

“Semua yang hadir tercerdaskan secara politik. Rakyat yang mengikuti kampanye-kampanye Jokowi-KH Ma’ruf Amin pun berasal dari berbagai latar belakang. Jokowi memberi bukti sangat menghargai segala bentuk perbedaan,” ujarnya.

Sebelumnya, SBY menulis surat dari Singapura pada Sabtu (6/4), atau sehari sebelum kampanye Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Minggu (7/4).

Intinya, SBY mengaku mendengar kabar bahwa konsep kampanye Prabowo-Sandi di SUGBK tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif.

SBY meminta petinggi Demokrat mengonfirmasi kebenaran informasi itu lalu pada Sabtu (6/4) malam, SBY memperoleh informasi apa yang didengarnya mengandung kebenaran.

SBY kemudian menugaskan Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsudin, Waketum PD Syarief Hassan dan Sekjen PD Hinca Panjaitan menyampaikan saran kepada Prabowo agar penyelenggaraan kampanye nasional (dimana Partai Demokrat menjadi bagian di dalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan “inclusiveness”, dengan sasanti “Indonesia Untuk Semua”, juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan.

Selain itu kampanye juga disarankan mencerminkan persatuan, “unity in diversity”, cegah demonstrasi apalagi “show of force” identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrim.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KPU: jumlah DPTb III 800.219

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) didampingi anggota memimpin Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilu 2019 Paskaputusan Mahkamah Konstitusi di Gedung KPU, Jakarta, Senin (8/4/2019). KPU melakukan rekapitulasi paskaputusan MK diantaranya tentang Daftar Pemilih Tetap Nasional dan DPT Tambahan (DPTB) serta TPS tambahan. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum RI menyatakan daftar pemilih tambahan (DPTb) tingkat nasional III sebanyak 800.219 dari pemilih yang berpindah tempat pemungutan suara (TPS).

Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih Pemilu 2019 di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan total pemilih DPTb 800.219 itu tersebar di 169.668 TPS.

“Dari total 800.219 itu, 660.300 pemilih tersebar di TPS yang sudah ada,” kata Arief Budiman.

Sementara sebanyak 139.919 DPTb belum mendapatkan TPS yang diperkirakan membutuhkan sebanyak 630 TPS.

Sejumlah 139.919 pemilih yang belum mendapatkan TPS itu, kata Arief, terkonsentrasi menjadi dua, yakni di lapas dan nonlapas.

“Yang terkonsentrasi di lapas sebanyak 52.239 pemilih, itu terkonsentrasi di TPS lapas 295. DPTb yang nonlapas sebanyak 87.680 terkonsentrasi 335 TPS,” ujar Arief Budiman.

Selain itu, KPU berupaya mendistribusikan DPTb yang belum mendapatkan TPS ke TPS yang sudah ada dan masih dapat menampung tambahan.

“Jadi, misalnya  di TPS terdaftar 280 pemilih, bisa diisi lagi dengan tambahan sampai 300,” kata dia.
Baca juga: KPU tetapkan DPTHP III sebanyak 190.779.969 pemilih
Baca juga: KPU percepat pendistribusian pengganti surat suara yang rusak
Baca juga: KPU: Pemungutan suara di Yaman aman

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

Pemprov Jateng percepat penuntasan rekam data KTP elektronik

Salah seorang warga Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, melakukan perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lombok Barat. (Dok Humas Lobar)

Semarang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mempercepat penuntasan rekam data kartu tanda penduduk (KTP) elektronik sebelum pemungutan suara Pemilu 2019.

“Kami menerjunkan semua petugas Dukcapil masing-masing kabupaten/kota untuk menuntaskan rekam data KTP-e hingga sebelum Pemilu 17 April 2019,” kata Kepala Dispermadescapil Provinsi Jateng Sugeng Riyanto di Semarang, Senin.

Ia mengungkapkan dari 27.170.584 orang yang wajib e-KTP, hingga saat ini tercatat masih ada 345.128 orang yang belum melakukan perekaman data KTP-e.

Menurut dia, masih banyaknya warga yang belum rekam data KTP-e itu antara lain disebabkan yang bersangkutan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, menjadi perantau di luar Pulau Jawa dan ada juga yang sedang proses mutasi.

“Data ini berkembang secara dinamis dari kabupaten/kota di Jateng,” ujarnya.

Sugeng menyebutkan jajarannya di semua kabupaten/kota juga melakukan jemput bola pada Sabtu dan Minggu guna mempercepat penuntasan perekaman data KTP-e.

Setiap daerah, kata dia, mengerahkan 20-30 petugas yang akan bekerja “full time” hingga dilakukan kerja lembur pada malam hari.

“Kita kerahkan petugas Dukcapil tiap kabupaten/kota karena kita harus menyelesaikan rekam KTP-e khususnya bagi para pemohon baru yang berusia 17 tahun, petugas kita lembur sampai hari H pencoblosan,” katanya.
Baca juga: Ribuan KTP elektronik masih menumpuk di Dukcapil Palu
Baca juga: Lapas Bandarlampung kebut perekaman KTP-el warga binaan
Baca juga: Masyarakat tidak masuk DPT bisa memilih menggunakan KTP

 

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

MUI Lebak minta pendukung-simpatisan 01 dan 02 jaga persatuan

Lebak (ANTARA) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak meminta pendukung dan simpatisan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan 02 agar meningkatkan persatuan dan kesatuan menjelang Pemilu 2019.

“Kita berharap Pemilu lebih mengedepankan persatuan bangsa tanpa menimbulkan perpecahan,” kata Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Akhmad Khudori di Lebak, Senin.

Pelaksanaan pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali diharapkan berlangsung lancar, tertib dan aman.

Masyarakat sebagai peserta pemilih akan menggunakan hak suara untuk menentukan pilihan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres), legislatif tingkat DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Karena itu, MUI Lebak mengajak pendukung 01 dan 02 tetap bersatu dan mensukseskan pemilu damai.

“Semua anak bangsa yang mencalonkan kepala negara baik dan bertujuan ingin membangun lima tahun ke depan Indonesia menjadi lebih baik,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, pihaknya juga mengapresiasi Pemilu tahun 2014. Saat itu pemilihan Capres dan Cawapres Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Radjasa relatif aman,tertib dan lancar dan kemungkinan besar pemilu tahun ini juga berlangsung aman, damai dan semakin kuat persatuan bangsa.

Apalagi, katanya, masyarakat Kabupaten Lebak selalu menjaga persatuan dan hidup rukun serta harmonis dan juga belum pernah terjadi tindakan-tindakan kekerasan sebab masyarakat Kabupaten Lebak sangat religius terkenal sebagai “kota seribu madrasah”.

Begitu juga hubungan di masyarakat berjalan baik, meski di tengah perbedaan keyakinan agama, suku, budaya dan bahasa.

“Kita menyerukan untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan agar bangsa ini sejahtera,” katanya.

MUI juga meminta masyarakat menjelang Pemilu 2019 memiliki tanggung jawab untuk melawan berita hoaks atau kabar bohong, ujar kebencian, saling menghujat melalui media sosial.

Perbuatan seperti itu tentu sangat merugikan karena bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat.

Karena itu, MUI mengajak masyarakat agar tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian dan saling menghujat.

“Kita boleh berbeda politik pada Pemilu tetapi lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Pengamat: National Security Council Perkuat Poros Maritim Dunia

Merak, Cilegon (ANTARA) – Pemerintah Indonesia siapa pun presidennya dalam waktu dekat harus berani membuat kebijakan membentuk National Security Council dalam upaya memperkuat untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, kebijakan yang harus diperbuat oleh Pemerintah Indonesia dalam waktu pendek di tahun 2019 untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah dengan membentuk National Security Council. Presiden tidak bisa bekerja dalam membuat kebijakan terkait keamanan dan pertahanan tanpa adanya bantuan atau advice dari National Security Council yang saat ini adalah Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

“National Security Council sekarang ada di Wantannas sebenarnya. Karena dengan adanya advicer dari National Security Council kepada presiden terkait defence, keamanan dan politik luar negeri, maka kebijakan negara terkait kepentingan nasional turun ke defence strategi turun ke militer strategi, itu akan mencapai target yang sesuai,” kata Connie, usai seminar terkait tol laut dan poros maritim dunia yang diselenggarakan di atas kapal feri ‘Portlink’ dalam pelayaran dari Merak ke Bakauheni (Lampung0 dan kembali ke Pelabuhan Merak, Banten, Senin.

Menurutnya, hal inilah yang belum terwujud sampai saat ini, sehingga presiden memutuskan kebijakan apa pun tentang pertahanan dan kebijakan itu tidak ada tanpa adanya National Security Council. Karena itu, perlu ada dorongan semua pihak agar Wantannas segera menjadi National Security Council agar siapa pun presidennya nanti bisa membuat keputusan yang strategis terkait politik luar negeri dan pertahanan.

“Apalagi poros maritim dunia ini sangat erat kaitannya dengan politik luar negeri. Artinya kaitannya hal ini dengan industri dan teknologi sangat kuat,” kata Connie lagi.

Kemudian, kata dia, jika Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka juga berdampak terhadap peningkatan anggaran. Anggaran militer harus bisa ditingkatkan setidaknya sampai 7 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Pasalnya, visi poros maritim dunia jelas berdampak mengubah ruang serta doktrin tentara untuk dioperasikan.

“Kalau anggaran sampai 7 persen GDP itu seharusnya tidak usah kaget karena di era Bung Karno kita bisa mencapai 29 dari GDP, kenapa waktu itu 29 GDP karena kita mesti mengejar ketertinggalan dulu baru kita pelihara dengan yang 2 persen atau 3 persen,” katanya pula.

Dia menambahkan, untuk mengejar ketertinggalan tersebut dengan 7 persen agar dapat mengejar kemampuan dan membangun kekuatan baru dengan cyber, drone dan yang terkait keperluan untuk perang modern, kemudian bisa normal dengan 2 atau 3 persen untuk pemeliharaannya.

Ratusan pelajar dan mahasiswa dari sejumlah sekolah dan perguruan tinggi di Banten mengikuti seminar nasional membahsa tol laut dan poros maritim dunia yang diselenggarakan di atas kapal feri Portlink dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni dan kembali ke Merak ini.

Ratusan pelajar dan mahasiswa tersebut mengikuti seminar tersebut, dan aktif menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada para narasumber, yakni Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi, pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie serta arkeologi Ratno Lukito.

Seminar tersebut juga dihadiri Komisaris Utama PT ASDP Lalu Sudarmaji, sejumlah guru besar perguruan tinggi, unsur pimpinan perusahaan ASDP Indonesia Ferry serta perwakilan organisasi kepemudaan di Banten.

Pewarta: Mulyana
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Masyarakat Pegunungan Bintang siap ikut pencoblosan tanpa sistem noken

Jayapura (ANTARA) – Wakil Bupati Pegunungan Bintang Decky Deal mengatakan, masyarakatnya siap melakukan pencoblosan tanpa menggunakan sistem noken.

Masyarakat saat ini sudah siap melakukan pencoblosan di tanggal 17 April mendatang dengan mendatangi TPS-TPS.

“Secara keseluruhan masyarakat siap melakukan pencoblosan, walaupun pemilu kali ini pemilih harus melakukan pencoblosan lima kali yakni untuk pilpres, DPR RI, DPRP Papua, DPD Kabupaten Pegunungan Bintang dan DPD,” kata Deal kepada Antara di Jayapura.

Dikatakan, walaupun sudah siap melaksanakan dan mengikuti pesta demokrasi namun bagi warga yang bermukim di kampung-kampung hal itu tidak mudah karena baru kali ini pemilih melakukan pencoblosan lima kali. Untuk pilpres dan DPR kabupaten hal itu bisa dilakukan namun untuk DPRP Papua, DPD, dan DPR RI tidak mudah karena saat dilakukan sosialisasi tidak disertai dengan foto calon.

Memang berat bagi pemilih namun bila KPU terus melakukan sosialisasi dipastikan pemilihan dapat berjalan lancar, kata Deal.

Deal mengaku, wilayahnya merupakan satu dari dua kabupaten di wilayah pegunungan tengah yang melaksanakan pemilu secara langsung tanpa menggunakan sistem noken atau ikat. Kabupaten lainnya yang tidak menggunakan sistem noken adalah Kabupaten Yalimo.

Jumlah DPT di Kabupaten Pegunungan Bintang tercatat 103.391 orang yang akan memilih di 474 TPS yang tersebar di 34 distrik.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

BPN: Survei internal untuk imbangi informasi di masyarakat

Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Sugiono menyampaikan keterangan pers di Hotel The Darmawangsa, Jakarta, Senin. (Imam B)

Jakarta (ANTARA) – Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi, Sugiono mengatakan survei internal yang dikeluarkan pihaknya untuk menyeimbangkan informasi di masyarakat terkait hasil survei berbagai lembaga yang menyebutkan pasangan nomor urut 02 itu selalu di bawah Jokowi-Ma’ruf.

“Kami merasa ada ketidak seimbangan informasi di kalangan masyarakat bahwa elektabilitas Prabowo-Sandi selalu dianggap di bawah,” kata Sugiono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Dalam survei internalnya, Prabowo-Sandi memperoleh 62 persen dan Jokowi-Ma’ruf 38 persen.

Dia mengatakan BPN Prabowo-Sandi tidak ingin ada informasi yang menyesatkan di masyarakat terkait hasil survei di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Sugiono menjelaskan pihaknya tidak ingin adanya penggiringan opini atau persepsi publik oleh sejumlah lembaga survei dan jangan sampai hasil survei tersebut dianggap sebagai perbandingan yang sah dengan hasil Pemilu yang sebenarnya.

Menurut Sugiono survei internal BPN tersebut sebagai informasi pengimbang bagi masyarakat. Menjadi pembanding bahwa yang disajikan lembaga survei lalu dikutip media massa merupakan potret pilihan politik masyarakat yang sebenarnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mengatakan survei internal BPN Prabowo-Sandi itu sebagai penyeimbang bagi masyarakat terkait hasil yang dipaparkan berbagai lembaga survei lalu dimuat di berbagai media.

Dia mengatakan, pihaknya berkepentingan untuk menyampaikan bahwa apa yang tersaji dari hasil survei berbagai lembaga bukan kondisi sebenarnya di masyarakat.

“Karena apa yang tersaji di media dan berita seperti itu. Kita juga harus sampaikan bukan itu yang terjadi, yang sebenarnya ada,” katanya.

Sebelumnya, Sugiono mengklaim bahwa berdasarkan survei internal, elektabilitas Prabowo-Sandi berada di angka 62 persen, sementara pasangan Jokowi-Ma’ruf 38 persen.

“Berdasarkan survei internal, elektabilitas Prabowo berada di angka 62 persen dan Jokowi 38 persen,” kata Sugiono di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin.

Survei tersebut dilakukan di 34 provinsi sejak Maret 2019 dengan melibatkan 1440 responden dengan metode “multistage random sampling”.

Sugiono tidak memaparkan secara rinci mengenai survei internalnya tersebut karena digunakan untuk mengukur kerja tim kampanye, dan tidak ada niatan untuk dipublikasikan.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi-Ma’ruf akan hadiri kampanye di Karawang

Ketua PKB Karawang Ahmad Zamakhsyari (tengah). (Megapolitan.Antaranews.com/Foto: Ali Khumaini)

Karawang (ANTARA) – Calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma’ruf Amin dikabarkan akan menghadiri kampanye terbuka di Stadion Singaperbangsa Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Selasa (9/4).

“Pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 nanti akan hadir di Karawang,” kata Ketua PKB setempat Ahmad Zamakhsyari, di Karawang, Senin.

Kiai Ma’ruf Amin dikabarkan pada Senin malam ini menginap di salah satu hotel di wilayah jalan Interchange Karawang Barat, Karawang. Sedangkan Jokowi dipastikan sudah sampai di Karawang pada Selasa (9/4) pagi.

Rencananya, dari gerbang Tol Karawang Barat, Jokowi akan dijemput dengan menggunakan sepeda motor yang kemudian diiringi ribuan pengendara motor lainnya menuju ke lokasi kampanye, Stadion Singaperbangsa Karawang.

Menurut dia, kampanye pasangan 01 di Karawang nantinya akan melibatkan relawan dan kekuatan inti partai politik yang tergabung dalam koalisi capres-cawapres nomor urut 01.

Sebanyak 72 ribu orang dipastikan akan menghadiri kampanye Jokowi-Ma’ruf, di antaranya dari Muslimat NU se-Jawa Barat, massa dari partai politik dan relawan.

“Massa yang berjumlah sekitar 72 ribu orang ini berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat,” kata dia.

Pemilu yang akan digelar 17 April 2019 akan memilih pasangan calon presiden-calon wakil presiden dan calon anggota legislatif. Untuk pasangan capres dan cawapres ialah Jokowi-Ma’ruf serta pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi singgung tindakan tegas dalam kasus narkoba

Suasana kampanya capres petahana Joko Widodo di Kota Palangkaraya, Kalteng, Senin (8/4/2019) malam. (ANTARA/Agus Salim)

Palangkaraya (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyinggung perlunya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan bahan bahan berbahaya (narkoba) dalam kampanye di Kota Palangkaraya, Senin malam.

“Jangan diberi ampun, merusak generasi, siapa yang setuju narkoba ditegasi?” kata Jokowi di hadapan relawan, kader dan simpatisan yang hadir di Kalawa Convention Hall Water Park Palangkaraya, Kalteng.

Jokowi yang didampingi istrinya Iriana Joko Widodo mengatakan dirinya mendengar bahwa di Kalteng banyak kasus narkoba.

“Nanti akan saya minta Kapolda dan Kapolri agar tegas terhadap semua pengedar yang ada di Palangkaraya, yang ada di Kalteng,” kata Jokowi dalam kampanye yang dihadiri Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja, Moeldoko.

Di awal sambutannya, Jokowi menyatakan senang bertemu kader, relawan di Palangkaraya.

“Perlu saya ingatkan kepada kita semua bahwa Kalteng khususnya Palangkaraya adalah wilayah paling aman dan asri, dan ini adalah miniaturnya Indonesia.

“Semua ada di sini, ada suku Dayak, Jawa, Bugis, Banjar, Batak dan lainnya,” kata Jokowi.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Menhan Minta Ulama Ikut Jaga Keutuhan NKRI

Pekalongan (ANTARA) – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu minta para ulama dan tokoh masyarakat bisa terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seiring dengan masih marak adanya paham dan aliran yang ingin mengganti ideologi Pancasila.

“Para ulama merupakan penerus perjuangan para ulama thoriqoh dan tokoh ulama patriot bangsa sekaligus pewaris utama nilai-nilai Proklamasi dan kemurnian nilai-nilai Pancasila. Para ulama juga harus menyadari fungsinya sebagai generasi penerus kemerdekaan dan persatuan Indonesia yang berkewajiban melanjutkan cita-cita Proklamasi,” kata Menhan dalam siaran pers, di Pekalongan, Senin.

Menurut dia, kalau para ulama tidak melaksanakan bela negara dan tidak membela Pancasila serta UUD 1945, maka hal tersebut berarti telah menjadi pengkhianat kepada bangsa Indonesia dan pengkhianat bagi orang tua dan para ulama pendahulunya.

Menhan saat menghadiri Thoriqoh Kebangsaan Konferensi Ulama Sufi Internasional bertema “Mengimplementasikan Tasawuf untuk Kebahagiaan Umat Manusia dan Keselamatan Negara” mengingatkan rakyat Indonesia agar terus mewaspadai adanya ancaman nyata maupun belum nyata, serta disintegrasi melalui perubahan mindset yang bertujuan mengubah ideologi negara Pancasila.

“Melalui kekuatan soft power, ancaman ini terus berupaya secara sistematis, terstruktur, dan masif untuk merusak jati diri anak bangsa Indonesia dengan ideologi radikal. Pengaruh mindset ini merusak jati diri anak bangsa yang ujungnya adalah suram masa depan generasi muda Indonesia,” katanya lagi.

Menurut dia, saat ini salah satu ancaman yang sangat nyata dan merupakan salah satu bentuk penistaan terhadap agama, negara, dan bangsa Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa adalah terorisme dan radikalisme.

Ancaman tersebut, kata dia, tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan nyawa, serta menciptakan rasa takut pada masyarakat, namun juga telah mengoyak keutuhan berbangsa dan bernegara.

“Terorisme dan radikalisme yang kita hadapi saat ini adalah ancaman teroris generasi ketiga. Ciri khusus dari ancaman terorisme generasi ketiga ini adalah kembali para militan asing ISIS dari Timur Tengah, serta berevolusi ancaman dari yang bersifat tersentralisasi menjadi terdesentralisasi yang menyebar ke seluruh belahan dunia setelah kekalahan ISIS di Syria dan Irak,” katanya pula.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini, menuturkan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia para ulama thoriqoh memiliki peranan penting dalam membela dan menjaga keutuhan NKRI.

“Sejak zaman penjajahan Belanda selama tiga setengah abad, para ulama thoriqoh tidak pernah surut dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda sehingga mereka (Belanda) mengalami kesulitan menguasai Indonesia secara utuh, karena para ulama thoriqoh yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara menjadi tokoh perlawanan terhadap penjajahan Belanda,” katanya lagi.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

100.000 peserta akan hadiri kampanye Prabowo di Stadion Sriwedari

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Ferry Juliantono (tengah) saat memberikan keterangan kepada wartawan (Foto: Aris Wasita)

Solo (ANTARA) – Sekitar 100.000 peserta dijadwalkan akan menghadiri kampanye super akbar calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Stadion Sriwedari Surakarta pada Rabu (10/4).

“Awalnya yang konfirmasi hadir sekitar 40.000-50.000 peserta, tetapi kemungkinan akan sampai 100.000 peserta,” kata Ketua Panitia Pelaksana Kampanye Super akbar sekaligus Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Ferry Juliantono di Solo, Senin.

Ia mengatakan mengingat banyaknya peserta yang hadir, diperkirakan tidak semua bisa masuk ke Stadion Sriwedari. Menurut dia, bagi peserta yang tidak bisa masuk ke stadion bisa menggunakan Jalan Bhayangkara sebagai titik kumpul peserta kampanye.

“Sedangkan untuk titik parkir nanti di Stadion Manahan, baik untuk roda dua maupun roda empat,” katanya.

Terkait hal itu, pihaknya meminta maaf kepada masyarakat sekitar yang kemungkinan akan merasa terganggu kenyamanannya. Oleh karena itu, dikatakannya, panitia akan bekerja sama dengan kepolisian untuk mengatur lalu lintas.

Ia mengatakan sebagai rangkaian acara, pada pukul 09.00 WIB akan ada kegiatan zikir dan doa bersama. Selanjutnya, pada pukul 11.00 WIB akan ada hiburan yang di antaranya menghadirkan penyanyi muda Nisya Sabyan dan Al Ghazali.

“Sedangkan Pak Prabowo dijadwalkan akan hadir di lokasi pada pukul 13.00 WIB, didampingi sejumlah tokoh nasional. Kemungkinan pukul 15.00 WIB sudah selesai,” katanya.

Ia mengatakan beberapa tokoh nasional yang akan hadir di antaranya Amien Rais, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, dan Titiek Soeharto.

Sementara itu, Sekjen Aliansi Masyarakat Madani (AMM) Bambang Sukoco mengatakan kampanye super akbar tersebut bukan hanya kampanye rapat umum tetapi juga menjadi pesta bagi rakyat.

“Kami juga akan menyediakan makanan gratis untuk para peserta,” katanya.
 

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

BPN sampaikan indikator tren elektabilitas Prabowo-Sandi meningkat

Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Sugiono menyampaikan keterangan pers di Hotel The Darmawangsa, Jakarta, Senin. (Imam B)

Jakarta (ANTARA) – Direktur Kampanye Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Sugiono menyampaikan beberapa indikator yang menyebabkan tren elektabilitas Prabowo-Sandi yang terus meningkat di daerah-daerah.

Salah satunya menurut Sugiono, setiap kampanye Prabowo-Sandi selalu dipenuhi masyarakat yang datang tanpa dibayar.

“Kami tidak pernah mengeluarkan biaya untuk memobilisasi massa, dalam arti kami tidak memberikan uang agar mereka datang ke tempat kampanye,” kata Sugiono dalam konferensi pers di Hotel The Darmawangsa, Jakarta, Senin.

Sugiono mengatakan pihaknya berkampanye dalam kondisi budget yang terbatas namun karena ada perasaan dan sentimen yang sama dirasakan masyarakat maka mereka hadir dalam tiap kampanye Prabowo-Sandi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mencontohkan kampanye akbar Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang dihadiri jutaan orang, tidak mungkin dibayar untuk mendatang orang sebanyak itu.

“Di GBK tercatat lebih dari 200 organisasi yang secara sukarela membuat dapur umum namun kenyataannya terdapat lebih dari 300 tenda didirikan untuk menyediakan makanan,” ujarnya.

Indikator lainnya menurut dia, pihaknya tidak pernah membagi-bagikan kaos untuk masyarakat sehingga menyerahkan kepada tiap individu untuk swadaya membuat.

Hasilnya menurut dia, ada yang sanggup membuat 10 lalu dibagikan dan ada yang bisa membuat 100 buah kaos yang dibagikan secara sukarela.

“Ada yang tidak sanggup membuat kaos untuk kampanye, mereka mencari baju warna putih lalu membuat tulisan ’02’ atau yang menunjukkan bahwa mereka pendukung Prabowo-Sandi,” katanya.

Sugiono menjelaskan indikator lainnya adalah apa yang selalu disampaikan Prabowo dalam tiap kampanye atau kunjungannya ke daerah-daerah, dan masyarakat merasakan hal yang sama.

Dia mencontohkan, Prabowo selalu mengatakan bahwa kekayaan Indonesia selalu mengalir keluar negeri dan terjadinya kebocoran anggaran sehingga menyebabkan permasalahan yang dirasakan masyarakat.

“Itu menyebabkan masyarakat tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan karena rumah sakit tidak dibayar, harga kebutuhan yang terus naik, harga listrik yang mahal karena pemerintahan tidak efisien,” ujarnya.

Kondisi-kondisi tersebut menurut dia, merupakan kenyataan di masyarakat sehingga ketika Prabowo mengungkapkan itu, lalu dukungan masyarakat ditunjukkan dengan hadir dalam setiap kunjungan di daerah secara antusias.

Sebelumnya, Sugiono mengklaim bahwa berdasarkan survei internal, elektabilitas Prabowo-Sandi berada di angka 62 persen, sementara pasangan Jokowi-Ma’ruf 38 persen.

“Berdasarkan survei internal, elektabilitas Prabowo berada di angka 62 persen dan Jokowi 38 persen,” kata Sugiono di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin.

Survei tersebut dilakukan di 34 provinsi sejak Maret 2019 dengan melibatkan 1440 responden dengan metode “multistage random sampling”.

Sugiono tidak memaparkan secara rinci mengenai survei internalnya tersebut karena digunakan untuk mengukur kerja tim kampanye, dan tidak ada niatan untuk dipublikasikan.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Kolaborasi Alumni UI-IKJ untuk Jokowi-Amin gelar doa bersama

Alumni UI dan Alumni IKJ untuk Jokowi memberikan keterangan pers, di Jakarta, Senin (8/4/2019), untuk persiapan kegiatan “Doa Bersama Lintas Agama dan Festival Seni Budaya” . (Antaranews/Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA) – Gerakan Alumni Universitas Indonesia untuk Jokowi-Amin berkolaborasi dengan Alumni Institut Kesenian Jakarta (IKJ) lkut ke Jokowi, akan menggelar acara “Doa Bersama Lintas Agama dan Festival Seni Budaya” bertajuk “SATUkan Doa Menuju Kemenangan”.

Ketua Gerakan Alumni UI untuk Jokowi-Amin, Fajar Soeharto mengatakan, kegiatan akan di selenggarakan di Oval Plaza Epiwalk, Epincentrum, Jakarta, Jumat.

Kegiatan Doa Lintas Agama dan Festival Seni Budaya ini tujuannya untuk mengantarkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, dapat meraih kemenangan pada pemilu 2019.

Fajar Soeharto menjelaskan, kegiatan ini gelaran puncak dan penutup dari seluruh rangkaian kegiatan deklarasi, blusukan, bakti sosial, dan canvassing, yang selama tiga bulan terakhir telah dilakukan oleh Gerakan Alumni Ul untuk Jokowi-Amin dan IKJ Ikut Ke Jokowi, serta alumni-alumni dari berbagai perguruan tinggi, SMA, serta komunitas relawan lainnya.

Konsep besar acara ini, kata dia, dibangun dengan semangat merayakan pesta demokrasi yang damai, positif, serta penuh sukacita, sehingga para pemilih nantinya hadir ke tempat pemungutan suara (TPS), dengan damai dan penuh suka cita.

Alumni IKJ, Leny Lolang, menambahkan, acara Doa Bersma Lintas Agama dan Festival Seni Budaya ini akan diisi dengan berbagai pertunjukan seni budaya dari seluruh nusantara seperti tari Ratoh, tari Kecak, Marawis, paduan suara, aksi perkusi, dangdut rakyat, pembacaan puisi, serta nyanyian lagu-lagu kebangsaan,” katanya.

Menurut dia, para artis dan seniman penampilannya, antara lain, Addie MS, Oppie Andaresta, Michael Idol, Jalu Praditina, PM TOH, Michel Idol, serta tarian Zaman dari Aceh, musik hadrah, dan musik tekno dari Saikoji.

Fajar Soeharto mengingatkan lagi, bahwa pada 12 Januari, Gerakan Alumni UI untuk Jokowi-Amin, telah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Deklarasi dukungan, diselenggarakan di Parkir Timur Senayan, Jakarta.

“Kami bersyukur bahwa gerakan kami kemudian bergulir dan menjadi inspirasi bagi para sahabat alumni perguruan tinggi dan SMA serta relawan komunitas, yang mewakili suara kaum terpelajar dan ‘silent majority’ untuk menggaungkan semangat kebenaran dan kebaikan dalam proses pilpres 2019,” katanya.

Gerakan Alumni UI untuk Jokowi-Amin, kata dia, kini kembali mengajak semua pihak untuk berkumpul dalam acara penutup, dengan menggalang doa bersama lintas agama, menjelang hari pencoblosan, demi mengantarkan capres-cawapres 01 menuju kemenangan.

“Kami mengundang seluruh tokoh perwakilan agama yang akan bersama-sama membacakan doa demi kebaikan dan perdamaian bangsa dalam proses pemilihan presiden dan wakil residen, yang tujuannya satu, untuk Indonesia Maju,” katanya.

Pengurus Gerakan Alumni UI untuk Jokowi-Amin, Toto Sujito, menambahkan, rangkaian acara Doa Bersama Lintas Agama dan Festival Seni Budaya, dikemas dalam format pesta rakyat yang mengangkat ragam musik, tari, puisi, dan lagu dari berbagai elemen masyarakat, sebelum menuju puncak acara doa bersama.

“Tema utama kami, seiring dengan pesan kunci dari capres-cawapres 01 adalah semangat toleransi dan saling menghargai perbedaan, seperti tertuang dalam semangat ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa, Bangsa Indonesia memiliki kekayaan seni budaya dan agama yang patut kita syukuri dan jaga bersama,” katanya.

Menurut Toto, cita-cita menuju Indonesia maju hanya dapat terwujud melalui persaudaraan dan kebersamaan dari seluruh komponen bangsa. “Kita beragam, tapi bersatu dalam Indonesia,” katanya.

(T.R024)

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

Sandiaga soroti pertumbuhan ekonomi minim saat kampanye di Magetan

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno bersama pendukungnya saat kampanye terbuka di GOR Ki Mageti, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Senin (8/4). (Istimewa)

Magetan (ANTARA) – Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih minim saat ini hingga membebani rakyat dalam kampanye terbukanya di GOR Ki Mageti, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Senin.

Ia menilai klaim pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi yang baik saat ini berbeda dengan kenyataan di lapangan karena harga bahan pokok terus naik hingga masyarakat membutuhkan perubahan.

“Saat ini kita semua terjebak dengan pemerintah yang mengungkapkan pertumbuhan ekonomi bagus. Nyatanya masih banyak rakyat Indonesia yang sengsara. Bahan kebutuhan pokok terus naik, tarif listrik naik, petani dan guru honorer tidak sejahtera,” ujar Sandiaga saat orasi politik di GOR Ki Magetan Magetan.

Terkait hal itu, pihaknya berjanji akan memperbaiki perekonomian dan menjaga kestabilan harga bahan pokok untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Perjuangan Prabowo-Sandi, insya Allah menjaga stabilitas harga bahan pokok, sehingga harga-harga terjangkau dan mudah-mudahan mendapat amanah,” kata dia.

Kepada ribuan pendukung dan simpatisan, Sandiaga optimistis untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan melakukan perbaikan di berbagai sektor ekonomi karena perjuangan Prabowo-Sandi fokus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sandiaga menjelaskan Indonesia sangat kaya raya dan sumber energi juga melimpah, sehingga tidak seharusnya tarif dasar listrik mengalami kenaikan secara bertahap yang dirasakan membebani masyarakat.

“Kalau bisa, kita akan benahi pengelolaan energi kita, sehingga saya yakin tidak terlalu lama, harga tarif listrik bisa stabil dan turun, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah,” katanya.

Dalam kampanyenya, Sandiaga juga melakukan simulasi pencoblosan nomor urut 02 pada contoh surat suara pilpres berukuran besar. Pihaknya optimistis kemenangan pasangan Prabowo-Hatta di Magetan pada Pilpres 2014 akan terulang kembali di Pilres tanggal 17 April 2019.

“Saya optimistis kemenangan pasangan Prabowo-Hatta di Magetan pada Pilpres 2014 akan terulang kembali untuk pasangan Prabowo-Sandi di Pilres tanggal 17 April 2019,” katanya.

Seperti diketahui, Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Kabupaten Magetan dengan perolehan mencapai 205.946 suara atau 51,89 persen, sedangkan pasangan nomor 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya meraih 190.962 suara atau 48,11 persen.

Pasangan Prabowo-Hatta unggul di delapan kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan yakni, Kecamatan Lembeyan, Magetan, Ngariboyo, Parang, Plaosan, Poncol, Karas, dan Takeran.

Sementara, Pemilu Presiden 2019 diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yakni pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Polresta Sidoarjo ajak ormas keagamaan untuk pemilu damai

Silahturahmi antara Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Jawa Timur dengan ormas keagamaan yang ada di wilayah Sidoarjo (Foto: Ist)

Utamakan selalu tabayun ketika ada informasi yang belum pasti benar, dan jangan sampai jadikan masjid sebagai tempat berpolitik. Masjid adalah tempat beribadah. Makanya mari jaga situasi di wilayah kita tetap aman dan kondusif, katanya

Sidoarjo (ANTARA) – Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Jawa Timur mengajak pelaksanaan pemilu damai kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, supaya bisa berjalan lancar tanpa adanya halangan yang cukup berarti.

Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo, Jawa Timur, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, di Sidoarjo, Senin mengatakan, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Sidoarjo tetap aman dan kondusif menjelang Pemilu 2019.

“Salah satunya dengan menggelar silaturahmi kamtibmas bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat, di Aula Bharadaksa Polresta Sidoarjo,” katanya di Sidoarjo.

Ia mengemukakan, tujuan dilaksanakannya forum silaturahmi kamtibmas ini merupakan upaya Polresta Sidoarjo bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai dan sejuk selama rangkaian kegiatan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 nanti.

“Kami mengajak semua yang hadir untuk turut serta menjaga situasi kamtibmas di wilayah Sidoarjo senantiasa aman dan kondusif jelang Pemilu 2019,” katanya.

Dirinya berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan informasi hoaks, fitnah, ujaran kebencian, maupun isu SARA yang begitu cepat beredar di media sosial.

“Satu lagi yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai jadikan masjid atau tempat ibadah sebagai sarana berpolitik,” katanya.

Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Sidoarjo KH Salim Imron menyatakan siap membantu kepolisian dalam mensukseskan Pemilu 2019, termasuk membentengi tempat ibadah atau masjid dari paham radikalisme serta upaya-upaya politisasi masjid.

“Utamakan selalu tabayun ketika ada informasi yang belum pasti benar, dan jangan sampai jadikan masjid sebagai tempat berpolitik. Masjid adalah tempat beribadah. Makanya mari jaga situasi di wilayah kita tetap aman dan kondusif,” katanya.

Hadir dalam silaturahmi kamtibmas ini, Kapolresta Sidoarjo, pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polresta Sidoarjo, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), MUI Kabupaten Sidoarjo, Kemenag Kabupaten Sidoarjo, takmir masjid serta beberapa ormas keagamaan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Saat ini, berdasarkan jumlah DPT Sidoarjo sebanyak 1.397.570, akan menerima sebanyak 7.134.614 surat suara, yang terbagi lima kategori yakni surat suara presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota.

Nantinya, surat suara tersebut akan didistribusikan ke 5.579 TPS yang ada di 349 desa, 18 Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo.

Pemilihan umum kali ini akan memilih anggota DPRD kota atau kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI dan juga pemilihan presiden. Pemilihan presiden diikuti oleh dua pasangan calon masing-masing pasangan Joko Widodo-Maruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

523 CPNS Pemkab Tulungagung terima SK pengangkatan bupati

Tulungagung, Jatim (ANTARA) – Sebanyak 523 calon pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Tulungagung, Jawa Timur, Senin menerima surat keputusan (SK) pengangkatan dari Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Bhirowo.

Simbolis penyerahan SK dilakukan di halaman kantor Pemkab Tulungagung setelah apel pagi bersama dengan disaksikan jajaran aparatur sipil negara setempat.

“Selamat untuk kalian semua. Mengabdilah dan lakukanlah yang terbaik dalam tugas yang kalian emban di masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah),” kata Maryoto Bhirowo memberi arahan.

Ia mengatakan, 523 CPNS yang telah lolos dalam seleksi CPNS tahun 2018 itu merupakan yang dinyatakan lulus verifikasi pemberkasan nomor induk pegawai (NIP).

“Mereka ini merupakan putra putri bangsa pilihan dan terbaik. Buktinya dari sekitar 5.428 pelamar yang mendaftar, hanya sekitar 523 yang dinyatakan lolos oleh panitia seleksi nasional (panselnas), dalam seleksi CPNS 2018,” katanya.

Menurut Maryoto, para CPNS ini nantinya akan menjalani masa percobaan sebagai CPNS selama satu tahun.

Apabila dalam masa percobaan nantinya para CPNS ini dapat bekerja dengan baik, berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan kepegawaian pada khususnya dan peraturan perundang–undangan pada umumnya, serta lulus latihan dasar CPNS/prajabatan, maka mereka akan diangkat menjadi PNS.

“Namun sebaliknya, jika mereka (CPNS) melanggar peraturan, mereka tidak akan diangkat menjadi PNS. Maka dari itu taati semua ketentuan yang ada, yang wajib saudara lakukan,” katanya.

Maryoto menuturkan, berharap para CPNS ini hendaknya mampu memperkuat dan meningkatkan kinerja pemerintahan Kabupaten Tulungagung semakin lebih baik.

Dengan adanya CPNS di satuan kerja dimana para CPNS ini ditempatkan, Maryoto berharap keberadaan mereka bisa membantu meringankan beban tugas dan kewajiban yang diemban perangkat daerah dalam melaksanakan program–program pemerintah.

“Untuk itu saya berharap kepada semua CPNS yang mendapatkan SK, untuk segera beradaptasi, menjunjung tinggi idealisme, dan bekerja keras sesuai kompetensi masing–masing,” katanya.

Maryoto menambahkan, pemerintah telah membuka dua sistem rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), di antaranya melalui seleksi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kedua system ini ditempuh oleh pemkab, hal ini guna memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin menjadi ASN.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu: Dugaan pelanggaran pemilu Luhut di Bangkala masih diteliti

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (8/4/2019). (Fathur Rochman)

Lagi diteliti oleh teman-teman (Bawaslu) di Jawa Timur, lokasinya di Jawa Timur, kalau enggak salah Bangkalan, ujar Rahmat

Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI masih meneliti laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan di Bangkalan, Madura, beberapa waktu lalu.

“Lagi diteliti oleh teman-teman (Bawaslu) di Jawa Timur, lokasinya di Jawa Timur, kalau enggak salah Bangkalan,” ujar Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terekam kamera memberikan amplop kepada kiai di Bangkalan Madura dan video itu sempat viral di media sosial.

Dalam video itu, dia diduga mengarahkan sang kiai agar memilih capres yang mengenakan baju warna putih.

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) kemudian melaporkan Luhut ke Bawaslu terkait pemberian amplop tersebut.

ACTA menuding pemberian amplop itu dilakukan Luhut guna meminta dukungan sang kiai agar memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Rahmat mengatakan, pihaknya telah meminta Bawaslu Jawa Timur untuk mengecek laporan tersebut, salah satunya dengan mengecek apakah Luhut masuk dalam tim kampanye Jokowi-Ma’ruf atau tidak.

“Kapasitasnya ke sana sebagai apa? Sebagai pribadi apa sebagai menteri?,” ucap Rahmat.

Rahmat juga mengatakan Bawaslu masih mengecek percakapan yang terekam dalam video itu. Pembicaraan yang dilakukan Luhut dan sang kiai, kata dia, tidak terdengar jelas sehingga perlu diteliti dengan cermat.

Lebih lanjut Rahmat mengatakan bahwa saat ini Bawaslu masih meneliti barang bukti yang ada.

Proses tersebut akan berlangsung selama 14 hari kerja sejak dilakukan penyelidikan oleh Bawaslu.

Adapun terkait dugaan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Luhut, Rahmat mengatakan, Bawaslu masih menunggu laporan dari kepolisian maupun kejaksaan, sebagai bagian dari sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu).

“Tergantung teman-teman kejaksaan dan kepolisian, ini pidana atau bukan. Pidana atau bukan tergantung sentra Gakkumdu.Sentra Gakkumdu ada tiga, ada Bawaslu, polisi dan jaksa. Bawaslu biasanya akan berpatokan pada alat bukti,” ujar Rahmat.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

KPU Yogyakarta mulai lakukan “setting” dan “packing” logistik pemilu

Ilustrasi kesiapan logistik Pemilu 2019 yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta (Eka Arifa Rusqiyati)

Yogyakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melakukan “setting” dan “packing” logistik Pemilu 2019 sesuai kebutuhan di tiap tempat pemungutan suara guna memastikan seluruh kebutuhan logistik bisa didistribusikan tepat waktu.

“Proses untuk ‘setting’ dan ‘packing’ surat suara terus berjalan. Kami lakukan di gudang. Kebutuhan logistik kami masukkan ke kotak suara,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta Hidayat Widodo di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, seluruh kegiatan terkait persiapan logistik kebutuhan Pemilu 2019 ditargetkan bisa diselesaikan pada Minggu (14/4) untuk kemudian didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS). Di Kota Yogyakarta terdapat 1.373 TPS.

“Alat kelengkapan TPS seperti pena, spidol, daftar calon tetap, dan tanda pengenal untuk KPPS tidak dimasukkan ke kotak suara. Sedangkan kebutuhan logistik lain, sudah akan dimasukkan ke kotak suara,” katanya.

KPU Kota Yogyakarta melakukan persiapan kebutuhan logistik pemilu dilakukan secara bertahap karena logistik kebutuhan pemilu juga diterima secara bertahap. KPU Kota Yogyakarta terlebih dulu menerima kebutuhan berupa kotak suara dan sejumlah formulir pendukung.

Setelah disimpan selama beberapa lama di gudang, KPU Kota Yogyakarta kemudian melakukan perakitan kotak suara pada awal Februari.

Sedangkan proses penyortiran dan pelipatan surat suara juga dilakukan bertahap dimulai pada pertengahan Maret dengan melakukan pelipatan surat suara untuk DPR RI.

Empat jenis surat suara lain, yaitu DPD, DPRD DIY, DPRD Kota Yogyakarta dan surat suara pemilihan presiden-wakil presiden baru bisa disortir dan dilipat pada pekan terakhir Maret. Pelipatan dilakukan di gudang kedua karena kondisi gudang pertama milik KPU Kota Yogyakarta sudah tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat penyortiran dan pelipatan surat suara.

KPU Kota Yogyakarta memastikan melakukan penyimpanan logistik dengan baik sehingga seluruh logistik kebutuhan pemungutan suara bisa digunakan dengan optimal pada hari H.

Lantai gudang terlebih dulu dilapisi dengan palet atau papan kayu yang juga sudah dilapisi dengan plastik sehingga kotak suara tidak langsung bersentuhan dengan lantai, selain dilakukan fumigasi dan penyemprotan disinfektan supaya tidak ada rayap atau hama lain yang bisa merusak logistik. Kotak kemudian ditutup terpal.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Direktur SMRC: Isu Identitas Dominan Pengaruhi Pemilih

Direktur SMRC Djayadi Hanan memaparkan materi “Hoaks dan Dampak Elektoralnya Dalam Pilpres” pada acara FDG, di Makassar, Senin. (ANTARA FOTO/La Ode Masrafi)

Makassar (ANTARA) – Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan isu identitas sangat berpengaruh dan menjadi dominan terhadap penentuan pilihan rakyat pada pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, utamanya pada soal agama dan etnis.

“Hanya saja, di Indonesia belum pernah mempertemukan dua pasangan calon (paslon) pada pemilihan presiden (pilpres) dengan dua agama yang berbeda, sehingga secara teoritis, faktor identitas tidak begitu berpengaruh di Indonesia. Tetapi akan berpengaruh pada kondisi jika pemilu ketat, ada polarisasi identitas agama dan etnis,” ujar Djayadi pada Forum Discussion Group (FDG) yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.

Seiring dengan itu, kata dosen Universitas Paramadina ini, hoaks yang sangat berpengaruh di masyarakat adalah identitas dan segala hal yang terkait dengan pribadi kandidat, utamanya isu pilpres yang akan digelar di Indonesia pada 17 April mendatang.

“Ada banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih sekaligus menentukan pilihannya, dan hoaks masih sangat berpengaruh,” katanya pula.

Djayadi mengatakan alasan hoaks susah diatasi menjelang pemilu karena adanya komodifikasi, politisasi hoaks dan instrumentalisasi hoaks, sehingga dalam waktu yang singkat menjelang pemilu, hoaks tersebut susah teratasi.

Sebagai upaya preventif dan kuratif, kata dia, usai pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara harus transparan dan netral disampaikan oleh penyelenggara pemilu, serta ditopang dengan ketegasan penegak hukum.

Djayadi juga menyebutkan hasll riset SMRC bahwa sumber berita yang diperoleh masyarakat yang paling pertama adalah televisi, kemudian disusul internet dengan persentase 40 persen. Melalui internet ini, sekitar 35 persen berita dari pengguna WhatsApp, kemudian media sosial lain seperti twitter sekitar lima persen.

“Untuk saat ini berita di TV tidak terlalu berpengaruh, apalagi radio dan koran. Tetapi yang paling berpengaruh itu adalah internet, dan semakin tinggi pengguna internet, maka semakin besar pengaruhnya terhadap masyarakat. Justru hoaks itu banyak ditemukan di internet. Sayangnya, yang berpendidikan tinggi malah lebih banyak percaya hoaks dibanding yang rendah pendidikannya,” ujar Djayadi.

Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Prof Dr Henri Subiakto mengatakan, perlu literasi yang menyeluruh dalam menentukan sikap mengawal banyak hoaks di masyarakat.

“Termasuk menanggapi pemberitaan dari media massa. Jika membaca berita, jangan hanya membaca judulnya, tetapi harus membaca keseluruhan berita,” ujar Prof Henri menjawab pertanyaan dari peserta FDG.

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

KPU Agam kerahkan 12 truk distribusikan logistik ke kecamatan terjauh

Komisioner KPU Agam Zainal Abadi memberikan materi pada Forum Silaturahim Kamtibmas (FSK) di Lubukbasung, Kamis (4/4/2019). (ANTARA News/Yusrizal)

Lubukbasung, (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengerahkan 12 truk untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2019 ke tiga kecamatan yang terjauh dari pusat pemerintahan dan memiliki wilayah yang luas.

Ketua KPU Agam Riko Antoni di Lubukbasung, Senin, mengatakan kecamatan terjauh itu, yakni Palembayan dengan mengerahkan enam unit truk, Palupuh empat unit truk dan Malalak dua unit truk.

“Pendistribusian logistik ke tiga kecamatan ini bakal dilakukan pada Sabtu (13/4) dan kami mengutamakan mendistribusikan logistik ke tiga kecamatan itu,” katanya.

Ketiga kecamatan ini sangat jauh dari pusat pemerintahan, memiliki daerah yang luas dan memiliki medan yang sulit karena berada di daerah perbukitan.

Secara keseluruhan, KPU setempat mengerahkan 27 truk untuk pendistribusian logistik di sejumlah kecamatan pada Sabtu (13/4), karena satu unit truk hanya bisa mengangkut 25 kotak suara untuk lima TPS dan setiap TPS hanya lima kotak suara.

Kemudian pendistribusian logistik pada Minggu (14/4), KPU mengerahkan 25 truk dan Senin (15/4) mengerahkan 18 truk.

Sementara pendistribusian logistik di Kecamatan Lubukbasung pada Selasa (16/4) dengan mengerahkan 12 truk.

“Kecamatan Lubukbasung merupakan kecamatan terdekat dari pusat kota. Pendistribusian logistik ini melibatkan aparat keamanan,” katanya.

Ia menambahkan, pengepakan logistik pemilu ini bakal dilakukan di GOR Agam Lubukbasung, Selasa (9/4).

Pengepakan itu melibatkan anggota PPS dan PPK. Setelah itu logistik akan dimasukan ke satu kotak dan langsung didistribusikan.

Ia mengakui surat suara di daerah itu masih kurang 46.000 lembar untuk lima surat suara yakni, DPD-RI, DPR-RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, pemilihan presiden dan wakil presiden.

Surat suara itu telah dikirim dari percetakan pada Jumat (5/4) dan kemungkinan sampai ke Agam pada Rabu (10/4).

“Apabila surat suara ini sampai langsung kita sortir dan lipat,” katanya.

Jumlah daftar pemilih tetap di Agam sebanyak 367.115 orang dengan 1.624 TPS. 
Baca juga: Polisi Agam gelar forum silaturahim kamtibmas wujudkan pemilu damai
Baca juga: KPU Agam coret satu caleg karena meninggal dunia
Baca juga: Agam hentikan aktivitas pembukaan tambak udang di hutan mangrove

 

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

Seknas Prabowo-Sandi bantah ada faksi keumatan

Ketua Sekretariat Nasional Muhammad Taufik (kiri) menyampaikan rasa terimakasihnya untuk semua simpatisan Prabowo-Sandiaga dalam acara konferensi pers di Posko Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019). (Astrid Faidlatul Habibah)

Jakarta (ANTARA) – Ketua Sekretariat Nasional Muhammad Taufik mengatakan tidak ada faksi keumatan dalam kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

“Faksi keumatan tidak ada dalam fraksinya pak Prabowo, yang penting adalah koalisi ini adalah koalisi kepartaian bahwa kemudian umat mendukung itu hak umat wajar saja saya kira,” kata Taufik di Jakarta, Senin, menanggapi pernyataan Andi Arief.

Sebelumnya, Andi Arief yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat menuliskan pendapatnya tentang surat SBY terhadap kampanye Prabowo-Sandi di akun twitter pribadinya yang berisi:

“Partai Demokrat memilih menjadi faksi kerakyatan dalam tubuh koalisi adil makmur. Kami bertanggung jawab terhadap rakyat. Memang ada faksi keumatan dalam Koalisi. Sebagai pimpinan koalisi, mudah-mudahan Pak Prabowo mau dan mendengarkan semua faksi dalam koalisi.” Tulis Andi Arief dalam akun twitter pribadinya @AndiArie__ pada Senin (8/04) pukul 07:54 WIB.

Taufik dengan tegas membantah pernyataan Andi Arif yang dirasa sangat memojokkan tim sukses calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua.

“Saya kira pak Andi Arif kan tidak ikut ke kampanye akbar kemarin, saya kira kalau dia ikut enggak akan keluar tuh pikiran begitu,” katanya.

Taufik mengatakan pada kampanye akbar Prabowo-Sandiaga yang diadakan pada Minggu (7/4) dihadiri oleh berbagai tokoh agama yang memberikan doa bersama bagi semua simpatisan yang datang dari berbagai agama yang berbeda serta semua bendera partai juga turut berkibar sejajar tanpa adanya pembeda.

“Kemarin yang sembayang subuh kan umat Islam saja. Kita kan enggak bisa bendung keinginan umat untuk melakukan penciptaan sejarah baru dalam proses penggantian kepemimpinan Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Taufik juga membantah adanya radikalisme dalam kubu Prabowo-Sandiaga.

“Ini kan lucu nih ketika calon kami didukung oleh sebagian besar umat Islam terus dibilang radikal kan aneh aja, negeri ini isinya mayoritas umat Islam,” tutupnya.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti oleh dua pasang calon. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Ketua Majelis Syuro PKS temui Habib Rizieq di Mekkah

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri menemui Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di kediamannya di Mekkah, Arab Saudi,  Senin (8/4/2019). (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri menemui Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di kediamannya di Mekkah, Arab Saudi, Senin.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Ketua Kaderisasi PKS Amang Syafrudin, Ketua Himpunan Dai Millenial Habib Idrus dan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini.

Rizieq menitipkan pesan kepada PKS untuk terus berpegang teguh terhadap janjinya untuk memperjuangkan serta menjadi corong umat Islam.

“Partai Islam yang berkhianat akan kita tinggal. Yang kita harap partai Islam di koalisi hanya PKS,” kata Rizieq dalam pertemuan tersebut dikutip dari siaran pers.

Rizieq mengapresiasi bersatunya umat Islam pada kampanye akbar Prabowo-Sandi di Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (7/4).

“Umat bersatu memang luar biasa. Kondisi di GBK memang luapan ekspresi umat,” tutur Rizieq.

Salim Segaf memastikan partainya akan terus menjalankan mandat yang diputuskan oleh Ijtima Ulama, yakni memenangkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi.

“Prabowo menang itu baru dua. Delapannya juga harus menang biar genap sepuluh,” kata Salim Segaf yang ke Tanah Suci Mekkah untuk melaksanakan umrah.
Baca juga: Salim Segaf doakan kemenangan PKS dan Prabowo-Sandi dari Mekkah
Baca juga: Salim Segaf: PKS total menangkan Prabowo-Sandi
Baca juga: Ketua Majelis Syuro PKS ziarahi makam wali di Jawa Timur

 

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019