Warga Indonesia di Munchen dukung paslon 01

London (ANTARA) –  

Sekitar 50 warga Indonesia yang ada di München, dan sekitarnya memberikan dukungan kepada paslon 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019 – 2024 dengan mengelar doa bersama,

Koordinator acara doa bersama, Theresia Dewi kepada Antara London, Minggu, mengatakan acara ini diadakan sebagai dukungan warga Indonesia yang tinggal di München dan sekitarnya kepada paslon 01 untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019 – 2024.

Dikatakan acara diawali dengan menampilkan video ucapan dari Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko S.IP sebagai Ketua Harian Tim Kampanye Nasiona(TKNl) dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kemudian dilanjutkan dengan doa bersama untuk kemenangan paslon 01 yang dipimpin secara bergantian dari perwakilan masing-masing agama dan dilanjutkan dengan acara makan siang bersama.

Warga Indonesia yang mengikuti acara doa bersama terdiri dari berbagai kalangan mulai dari karyawan, wiraswasta, ibu rumah tangga dan mahasiswa tanpa mengatas-namakan partai politik.

“Kami ingin menunjukkan dengan agama dan suku yang berbeda- beda, tetapi kami tetap solid mendukung paslon 01. Kami melakukan semua ini dengan senang hati, tulus mendukung yang terbaik untuk Indonesia dan berharap semoga dukungan yang kami lakukan ini bisa memberikan semangat untuk warga Indonesia lainnya yang berada di perantauan ataupun di Indonesia untuk lebih perduli dan melakukan kegiatan serupa,” ujar Theresia.

Sekitar pukul dua siang waktu Jerman, acara nonton bareng (nobar) debat Capres dimulai. Di sela-sela istirahat digunakan untuk berdiskusi dan menyampaikan informasi penting mengenai pilpres dan pileg. Setelah acara inti dilanjutkan dengan nyanyi dan menari

bersama Meraih Bintang dan goyang GASPOL sebagai penutup acara.

Warga Indonesia yang mengikuti acara tidak lupa foto bersama yang diadakan di beberapa tempat di kota München seperti ikon kota Odeonsplatz, Rathaus-Marienplatz (Munich Town Hall), dan ZSM (Zoologische Staatsamlung).

Pilpres 2019 diikuti dua capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi perkirakan peroleh 80 persen suara di Sulut

Manado (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo(Jokowi) memperkirakan akan meraih suara hingga mencapai 80 persen untuk wilayah provinsi Sulawesi Utara(Sulut).

“Kita perkirakan di atas 80 persen. Ini pake itung itungan yang realiatis, pake kalkulasi lho,” kata Jokowi saat kunjungannya ke Manado, provinsi Sulut, Minggu malam.

Calon presiden petahana itu menyebutkan angka 80 persen merupakan perkiraan perhitungan minimal.

“Nanti dilihat, 17 hari lagi, Sulut dapatnya berapa. Itungan saya kalau melihat seperti tadi, saya sudah sampaikan kan, minimal 80,” kata Jokowi kepada wartawan usai menikmati kopi di kedai kopi Djarot Jalan Roda Kota Manado.

Jokowi menceritakan dalam perjalanannya dari Bandara Samratulangi hingga Hotel Sutan Raja, kota Manado yang biasanya hanya 15 menit namun kali hingga 1,5 jam.

Ia mengemukakan, dalam perjalanan itu, mobil yang ditumpanginya dicegat warga pendukungnya yang ingin bersalaman dan berswafoto.

“Yang terjadi saya dicegat di tengah jalan sampai sembilan kali. Warga minta saya keluar mobil, kalau tak keluar tak diberi jalan lewat, di tengah jalan minta selfi,” katanya.

Mengenai kopi yang dinikmatinya bersama warga dan tokoh lain, ia mengatakan cukup murah namun rasanya nikmat.

“Harganya Rp8.000 per cangkir, tapi rasanya nikmat, yang jelas lebih murah dan rasanya juga betul-betul rasa kopi Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, capres petahana itu didampingi antara lain oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf,  Erick Tohir, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding, politikus PDIP Pramono Anung, pengurus TKN Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Hipmi, Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Jokowi menyatakan, selama ngopi bersama mereka antara lain membicarakan mengenai penyelesaian Tol Manado-Bitung.

“Tol Manado-Bitung itu kan kita operasionalkan Insya Allah nanti pada September 2019, kalau mundur itu nanti akhir tahunlah, tapi kita ingin pada September,” katanya.

Mengebai pengembangan usaha kopi di Manado, Jokowi mengatakan, kopi Djarot dan lainnya memang brand yang tempatnya memang bagus dan bisa dikembangkan.

“Tapi ini perlu pengembangan, tadi saya sudah menyampaikan kepada Ketua Hipmi untuk ditingkatkan agar lebih baik,” katanya.

Pewarta: Agus Salim
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Moeldoko bicara tentang penting jaga karakter di Kediri

Kediri (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko berbicara tentang pentingnya menjaga karakter dalam menghadapi era seperti sekarang ini, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di Kediri, Jawa Timur(Jatim).

“Jika menghadapi situasi saat ini, karakter sungguh diperlukan. Jika bicara kepemimpinan sesungguhnya 95 persen adalah karakter. Seorang pemimpin yang berkarakter dari sisi agama,” katanya saat di Pondok Pesantren Kedunglo, kota Kediri, Minggu malam.

Ia mengatakan, selama ini dirinya sering mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke daerah, termasuk ke pondok pesantren. Presiden berkomitmen kuat untuk memperhatikan pesantren, sehingga membuat keputusan 22 Oktober sebagai hari santri nasional.

Untuk ke depan, ia menambahkan pemerintah juga berencana membuat UU Pondok Pesantren, di mana hak dan kewajiban dari pesantren akan semakin nyata.

“Presiden juga berpesan, walaupun ada UU Pondok Pesantren, Presiden katakan jangan coba-coba untuk dihilangkan tradisi yang baik di pesantren itu, harus tetap tumbuh dan berkembang,” kata Moeldoko yang asli warga kabupaten Kediri itu.

Ia juga sangat berharap, para orang tua selalu mengajarkan tentang pendidikan agama kepada anak-anaknya. Selama ini, peranan pondok pesantren juga besar untuk mengajarkan agama, bahkan masih mewarnai karakter bangsa Indonesia, namun orang tua juga berperan.

“Saya tidak bisa membayangkan kalau kira-kira kita mengabaikan kehidupan pesantren, seperti apa nasib bangsa Indonesia. Ini di tengah lingkungan global luar biasa, teknologi informasi cepat telah mengubah tata kehidupan manusia. Bukan hanya di Indonesia, tapi dimana-mana,” kata dia di depan ribuan jamaah wahidiyah tersebut.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini telah gangguan, telah terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Kehidupan saat ini dengan kekuatan jari-jari, bisa mengubah segalanya, termasuk menyebarnya berita hoaks. Jika hal itu dibiarkan, dikhawatirkan bisa memicu perpecahan di antara masyarakat.

Ia sangat menyayangkan jika hal itu terjadi, sebab Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk lebih dari 259 juta jiwa.

Dirinya menceritakan saat kunjungan ke Afganistan, di mana saat itu Presiden Afganistan pernah berpesan agar pemerintah Indonesia hati-hati. Indonesia adalah negara besar, ketimbang Afganistan yang hanya ada 14 etnis, dengan jumlah penduduk sekitar 35 juta jiwa, namun terus bertikai selama 40 tahun.

“Jika negara tidak aman, kita tidak bisa hidup nyaman, tidak bisa hidup seperti ini, tidak bisa kumpul seperti ini, tidak bisa ibadah dengan tenang, tidak bisa sekolahkan anak demi masa depan yang lebih baik,” katanya..

Untuk itu, ia meminta agar masyarakat selalu menjaga persatuan, persaudaraan. Kendati berbeda pilihan dalam Pemilu 2019, diharapkan masyarakat tidak terpecah belah.

“Pilkada, pemilihan Presiden itu setiap lima tahun sekali, itu pasti berlangsung. Kenapa harus bertikai, kenapa berkelahi, untuk apa?. Jangan. Kalau itu terjadi maka kita yang merugi,” katanya mengingatkan.

Ia juga berharap, agar pondok pesantren juga ikut membantu pemerintah dalam upaya pembentukan karakter. Menurut dia, apa yang dilakukan di pesantren ini juga sesuai dengan keinginan pemerintah, yang membantu kesejahteraan masyarakat.

Moeldoko datang ke pesantren dengan rombongan. Sejumlah kepala daerah ikut serta acara itu, seperti Pelaksana Tugas Bupati Tulungaung Maryoto Birowo. Rombongan juga disambut pengasuh pesantren dan setelah dialog sebentar langsung menuju panggung.
 

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WNI di Paris beri dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf

Sekitar 100 warga Indonesia pendukung pasangan calon presiden #01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin berkumpul di dekat Menara Eiffel tepatnya di Place Joffre di depan Monument Perdamaian (Mur de la Paix), Paris melakukan Flashmob, Minggu (31/3) pada pukul 14.00 siang waktu Prancis. (ist)

London (ANTARA) – Sekitar 100 warga Indonesia pendukung pasangan calon presiden #01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin berkumpul di dekat Menara Eiffel tepatnya di Place Joffre di depan Monument Perdamaian (Mur de la Paix), Paris melakukan Flashmob, Minggu (31/3) pada pukul 14.00 siang waktu Prancis.

Panitia penyelenggara Maria Josephine Ipfelkofer kepada Antara London, Minggu mengatakan sekitar 100 peserta Flashmob mengenakan busana atasan putih dan bawahan celana jeans serta scarf merah dan pita merah putih di pergelangan tangan.

Ada juga peserta dan panitia mengunakan busana daerah seperti Wulan Chaniago mengunalan busana Minang , Lisda Calmon dengan busana Bali, Herman Sitepu dengan busana Jawa Barat, namun mereka tidak diperkenankan memakai ataupun membawa atribut relawan atau partai manapun, ujarnya.

Sementara itu koordinator Flashmob, Lia Mariana mengatakan acara flashmob diadakan untuk menunjukkan dukungan para relawan di Perancis khususnya di Paris dan daerah sekitar Paris untuk meleburkan dan mempersatukan seluruh organisasi dan kelompok relawan pendukung Jokowi di Prancis.

Para relawan lainnya yang duduk dalam kepanitiaan diantaranya Desi Djoehana, Yuliana Sandy, Mulyandari Alisyah, Alfa Prestiwati, Sugiono Sihombing, Mega de Rugy, sebelumnya juga terlibat dalam deklarasi dukungan pada pasangan #01 Joko Widodo -Ma’ruf Amin pada tanggal 6 Januari lalu di place de l’Arsenal, Bastille, Paris 5e.

Mereka terdorong untuk memenangkan paslon #01 dan untuk ikut menyuarakan hasil kerja nyata Presiden Joko Widodo serta menjaga kebhinekaan bangsa Indonesia. Mereka juga aktif menyerukan kepada para diaspora Indonesia di negara Eropa, khususnya di negara Perancis untuk aktif menggunakan hak pilihnya.

Selain dukungan kepada Capres-Cawapres #01 mereka juga menyuarakan penolakan kampanye yang menggunakan segala macam cara seperti kekerasan, isu SARA, penyebaran berita kebohongan atau hoax, disinformasi, dan adu domba serta memecah belah bangsa demi kepentingan golongan dan politik untuk mencapai dan meraih kekuasaan semata.

Para panitia juga menekankan bahwa dukungan ini disertai dengan permohonan bahwa pada periode kedua kepemimpinan Jokowi keterwakilan WNI di luar negeri di parlemen kelak dipertimbangkan dan perlindungan WNI di luar negeri lebih diperhatikan.

Pilpres 2019 diikuti dua capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

PDIP ajak kadernya junjung soliditas partai

Politisi PDIP Aria Bima saat memberikan keterangan kepada wartawan (ANTARA/ Aris Wasita)

Solo (ANTARA) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajak para kadernya menjunjung soliditas partai, salah satunya dengan menghindari tindak pidana korupsi.

“Pada rapat internal tadi yang ditekankan lebih ke soliditas partai, menjaga soliditas internal terutama berkaitan dengan hal yang dapat memberikan persepsi negatif terhadap partai,” kata  politisi PDIP Aria Bima usai mengikuti Rapat Internal PDIP di Hotel Alila Surakarta, Minggu.

Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah  itu mengatakan sejauh ini PDIP mampu memimpin terkait dukungan publik untuk pemilihan legislatif khususnya di Jawa Tengah.

“Tadi ibu (Ketua Umum PDIP Megawati) juga berpesan agar integritas kader bisa menjadi benteng untuk menang di 2019. Meski demikian jika ada perilaku kader yang menghancurkan partai, itulah yang menurunkan PDIP,” kata Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma’ruf  itu.

Ia mengatakan, tindak pidana korupsi maupun politik uang mungkin saja terjadi kepada siapapun mengingat saat ini sudah memasuki masa-masa kritis menuju Pemilu 2019.

“Ini sudah tahap terakhir, libido kekuasaan yang tinggi membuat orang menghalalkan segala cara agar menang, termasuk perilaku korup ‘incumbent‘ (petahana),” katanya.

Ia mengatakan pada rapat tersebut Megawati menyampaikan bahwa dia tidak pernah mendidik cara tersebut.

“Beliau menyampaikan bahwa kekuatan PDIP bukan transaksional tetapi merawat suara inilah yang dilakukan sejak partai itu dapat kesempatan. Dari dan oleh rakyat kan 17 april 2019, untuk rakyatnya kan sampai lima tahun ke depan,” katanya.

Ia mengatakan perilaku hedonisme akan berdampak pada kesenjangan yang akhirnya berdampak negatif bagi karir politik seseorang.

“Dapat jabatan itu untuk urus rakyat, bukan memperkaya diri. Jadilah waras, jangan gila karena kekuasaan,” katanya.

Baca juga: Jokowi akan jelaskan Indonesia tak perlu ideologi lain dalam debat
Baca juga: TKN tekankan pembangunan infrastruktur bagian dari revolusi mental

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019

Rizal Ramli: Rakyat inginkan capres bisa membawa perubahan

Ekonom Rizal Ramli (kanan) memberikan sambutan pada deklarasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi se-Sumsel untuk Prabowo-Sandi di Palembang, Sumsel, Minggu (31/3). Pada deklarasi tersebut Rizal Ramli menyatakan dukungannya untuk capres-cawapres nomer urut 02 Prabowo-Sandi. ANTARA FOTO/Feny Selly/nz (ANTARA FOTO/FENY SELLY)

Palembang (ANTARA) – Tokoh nasional Dr Rizal Ramli menyatakan rakyat menginginkan calon presiden yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik dari kondisi bangsa dan negara sekarang ini

Dalam pemilihan presiden 17 April 2019 ada dua pasangan yakni Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dari dua pasangan capres itu rakyat sudah mengetahui siapa yang bisa membawa perubahan, kata Rizal Ramli pada acara bincang politik mewujudkan Indonesia adil dan makmur di Palembang, Minggu.

Rakyat sebenarnya tidak mempermasalahkan orang yang akan memimpin negara ini, pasangan nomor 01 maupun 02 bisa saja dipilih asalkan memiliki komitmen yang kuat membawa perubahan.

Berdasarkan pengamatannya, melihat program kerja, visi dan misi dari kedua capres yang mengikuti kontestasi Pemilu serentak tahun ini, pasangan Probowo-Sandi yang memiliki komitmen kuat melakukan perubahan sesuai keinginan rakyat.

Ketika memberikan orasi politik pada acara bincang-bincang terkait pemilihan presiden/wapres serta deklarasi alumni perguruan tinggi mendukung Prabowo-Sandi menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, sikap para alumni perguruan tinggi mendukung pasangan capres 02 merupakan sikap yang tepat.

Rakyat membutuhkan pembangunan yang menyentuh kepentingan mereka, pembangunan infrastruktur jangan sampai membuat ekonomi mandek karena membutuhkan biaya sangat besar, kata Rizal Ramli.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Misbakhun: Jokowi perlihatkan optimisme majukan Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Mukhammad Misbakhun, menilai capres 01, Joko Widodo memperlihatkan optimisme untuk memajukan Indonesia pada Debat Capres keempat.

“Saya melihat Pak Jokowi menunjukkan kelasnya, pada Debat Capres keempat. Sikapnya yang selalu optimistis menghadapi segala macam persoalan bangsa,” kata Mukhammad Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

Mukhammad Misbakhun mengatakan hal itu menanggapi Debat Capres keempat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Sabtu (30/3) malam.

Menurut Misbakhun, pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu ada program-program cerdas yang ditawarkan kepada masyarakat. “Program-program itu sangat realistis dan merakyat,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menegaskan, jika Joko Widodo terpilih lagi sebagai Presiden RI periode kedua, akan membuat program-program keryakyatan yang makin memudahkan masyarakat. “Ada tiga program kerakyatan yakni, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah, serta Kartu Prakerja. Ini semua untuk masyrakat Indonesia,” ucapnya.

Karena itu, Misbakhun eyakini Jokowi adalah pilihan capres terbaik saat ini. Dia juga mengajak warga untuk tidak ragu-ragu memilih capres Jokowi pada hari pemungutan suara, 17 April nanti.

Sebelumnya, politisi Partai Golkar ini juga menyampaikan hal serupa saat melakukan konsolidasi dengan relawannya di wilayah Tapal Kuda, tepatnya di Dusun Krajan, Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (30/3). Pada kesempatan itu Misbakhun mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya, serta tidak takut dengan intimidasi.

Misbakhun menuturkan, intimidasi hanyalah akal-akalan dari pihak lawan yang tak mau Jokowi menang lagi. “Kita sadar semakin dekat kepada tujuan perjuangan, semakin banyak tantangan yang kita hadapi, termasuk fitnah dan hoaks yang disebar untuk melemahkan suara Pak Jokowi,” ujarnya.

Namun, Misbakhun mengajak warga tak ciut nyali. “Silakan laporkan dan jangan takut, karena perbedaan dalam pilihan itu dijamin dalam undang-undang dasar,” kata Misbakhun.

Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Golkar pada daerah pemilihan Jawa Timur II, Pasuruan dan Probolinggo, ini juga melakukan konsolidasi dengan konstituennya di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Minggu. “Kehadiran saya disini untuk meminta restu dan doa agar saya bisa kembali mewakili masyarakat Pasuruan-Probolinggo untuk DPR RI,” ujarnya.

Misbakhun juga mengajak kolega dan warga lainnya mendukung capres cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, pada Pilpres 2019.

Pilpres 2019 diikuti dua capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Kapolres Garut bantah berpolitik praktis dukung capres petahana

Garut (ANTARA) – Kepala Kepolisian Resor(Kapolres) Garut,  AKBP Budi Satria Wiguna membantah tuduhan mantan anak buahnya AKP Sulman Aziz tentang berpolitik praktis memerintahkan jajaran kepolisian di kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk mendukung dan memenangkan Calon Presiden (Capres) petahana Joko Widodo pada Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019.

“Sama sekali tidak ada perintah untuk menggalang kekuatan guna pemenangan salah satu pasangan Capres-Cawapres,” kata Budi kepada wartawan di Garut, Minggu malam.

Pernyataan Kapolres Garut itu merupakan tanggapan dari adanya mantan Kapolsek Pasirwangi,  AKP Sulman Aziz yang melontarkan pernyataan kepada media massa tentang mendapat perintah dari mantan atasannya untuk menggalang kekuatan memenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin.

Kapolres dengan tegas membantah terlibat melakukan ajakan atau mengarahkan anggota Polri di Garut untuk menggalang kekuatan memenangkan pasangan capres nomor urut 01 seperti yang dituduhkan mantan anak buahnya itu.

“Kepada para kapolsek dan jajaran lainnya di Polres Garut, kita selalu menyampaikan peta kerawanan menjelang Pemilu,” katanya.

Ia mengatakan, sebagai pimpinan Polri di wilayah Garut selalu berupaya melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku, termasuk menjaga netralitas Polri dalam pesta demokrasi.

Ia mengungkapkan, setiap bulan dan waktu tertentu selalu mengadakan rapat dengan tujuan hanya untuk menganalisa dan mengevaluasi tugas-tugas kepolisian dalam rangka pengamanan pemilu.

Garut yang memiliki 42 kecamatan itu, kata dia, merupakan daerah yang sangat luas sehingga membutuhkan ekstra pengamanan dalam setiap tahapan pemilu.

“Saya juga selalu menyampaikan terkait peta kerawanan konflik yang terdapat di wilayah hukum Polres Garut,” katanya.

Menurut dia, tuduhan mantan anak buahnya itu ada kaitannya dengan mutasi terhadap dirinya, padahal sesuai aturan kebijakan mutasi anggota kewenangan Polda Jabar, bukan di tingkat Polres.

“Mutasi oleh Polda, bukan Polres,” tandas Kapolres.

Sebelumnya, mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz mengungkapkan kepada wartawan bahwa Kapolres Garut telah memerintahkan anggotanya untuk memenangkan capres petahana.

Sulman melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Kapolres Garut itu ke Lembaga Bantuan Hukum Lokataru, sekaligus jumpa pers di kantor Lokataru, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (31/3).

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden ingatkan warga tidak berlibur saat pemungutan suara pemilu

Manado (ANTARA) – Presiden Joko Widodo mengingatkan warga negara yang memiliki hak pilih untuk tidak berlibur saat pemungutan suara dalam rangka Pemilu pada 17 April 2019.

“Tujuh belas hari lagi 17 April, mari kita berbondong bondong datang ke TPS. Gunakan hak pilih kita,” kata Presiden Jokowi saat Konferensi Gereja dan Masyarakat di Manado, Sulut, Minggu malam.

Ia menyatakan, suara tiap warga menentukan masa depan bangsa dan negara, di mana biaya penyelenggaraan Pemilu 2019 mencapai triliunan rupiah.

“Jangan sampai pada hari Rabu berlibur, hati hati agar tidak berlibur di hari Rabu, boleh libur tapi nyoblos dulu setelah itu mau liburan terserah. Mohon diingatkan ini satu suara sangat penting bagi negara yang kita cintai ini,” katanya.

Menurut dia, semuanya harus memanfaatkan Pemilu untuk Indonesia ke depan yang lebih baik.

Di awal sambutannya, Presiden Jokowi menceritakan perjalanan dari Bandara Sam Ratulangi yang harusnya sekitar 15 menit namun harus ditempuh 1,5 jam.

“Saya dicegat di tengah jalan sampai sembilan kali. Minta saya keluar mobil, kalau tak keluar tak diberi jalan,” katanya.

Ia menyebutkan warga minta swafoto dengan dirinya sehingga perjalanan menjadi lama.

“Ya respons di tiap daerah beda beda, tapi memang di Manado luar biasa.. Ya ngga tau saya juga sering ke sini, tapi sore dan malam ini masyarakat Manado memberikan sebuah kejutan nyegat di jalan,” katanya.

Presiden juga mengaku mengalami kecapaian ketika melakukan kunjungan ke daerah-daerah,  apalagi dalam satu hari sampai lima provinsi.

“Saya kan juga manusia biasa,” katanya ketika bercerita kunjungan ke NTB, Bali dan Yogyakarta.

Pewarta: Agus Salim
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WNI di Berlin deklarasi dukung Prabowo-Sandi

Sekitar 300 warga negara Indonesia dari sejumlah negara di Eropa menghadiri acara deklarasi dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden RI Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Berlin, Jerman, dan berphoto bersama di depan Brandenburger Tor yang menjadi lambang kota Berlin.

London (ANTARA) – Sekitar 300 warga negara Indonesia dari sejumlah negara di Eropa menghadiri acara deklarasi dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden RI Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Berlin, Jerman, Sabtu, (30/3).

Ketua Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera (PIP PKS) Jerman, Andi Sastra, kepada Antara London, Minggu mengatakan pendukung Prabowo-Sandi dan PKS di Eropa akan berusaha sekuat tenaga memenangkan calon nomor urut 02 tersebut.

Dukungan warga Indonesia datang dari berbagai negara seperti Belanda, Inggris, dan Austria. Dari Jerman , acara deklarasi, konsolidasi dan juga ramah tamah ini dihadiri pendukung Prabowo-Sandi dari Hamburg, Frankfurt, dan Munich.

Ikut hadir melalui telekonferensi calon anggota legislatif PKS dari Dapil DKI Jakarta II, Dr. Hidayat Nur Wahid, dan tokoh masyarakat sekaligus anggota tim sukses pemengangan Prabowo-Sandi (PADI) Ustaz Haikal Hassan.

Dr. Hidayat Nur Wahid yang terdaftar sebagai calon anggota legislatif untuk Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri menyapa calon konstituennya di Eropa sekaligus menyampaikan pesan-pesan untuk senantiasa memelihara persatuan dengan tidak membenturkan antar anak bangsa.

Ustadz Haikal Hassan yang akrab disapa Babe Haikal menegaskan pentingnya berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan ini sebagai bentuk cinta kepada tanah air.

Deklarasi dukungan Prabowo-Sandi dari Eropa ini adalah rangkaian dari acara serupa yang digelar dalam beberapa bulan terakhir. “Meskipun demikian kami berharap bahwa Pileg dan Pilpres ini menjadi ajang pesta demokrasi yang menyenangkan untuk semua kalangan. Dan semoga setelah Pileg dan Pilpres ini berakhir, rakyat bersatu bahu membahu untuk membangun Indonesia, siapapun pemimpin yang terpilih nanti,” ujar Andi Sastra.

“Kami tentu saja berharap dan berdoa bahwa pileg dan pilpres ini akan berjalan lancar, aman dan damai dan menghasilkan pemimpin yang adil dan jujur serta berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujar Andi Sastra.

Pilpres 2019 diikuti dua capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

PDI Perjuangan optimistis Jateng tetap Kandang Banteng

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menghadiri rapat internal di Hotel Alila Surakarta (Foto: Aris Wasita)

Solo (ANTARA) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) optimistis Jawa Tengah tetap menjadi Kandang Banteng meski persaingan antarpartai untuk memperoleh suara terbanyak pada Pemilu 2019 makin ketat.

“Untuk memastikan ini kami mengumpulkan kepala daerah dan struktural se-Jawa Tengah untuk bisa menyatukan langkah dan gerakan tiga pilar partai PDI Perjuangan,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani sebelum mengikuti acara Rapat Internal Pengurus PDIP di Hotel Alila Surakarta, Minggu.

Ia mengatakan langkah itu untuk menjaga ritme kerja PDI Perjuangan dalam memastikan perolehan suara di tanggal 17 April yang akan datang.

“Kita harus kompak dalam menjaga gerak perjuangan. Survei internal juga terus kami lakukan perdua mingguan. Insyaallah tetap optimistis Jawa Tengah tetap Kandang Banteng,” katanya.

Meski demikian, pihaknya masih enggan menyampaikan target perolehan suara.

“Insyaallah suara tidak lebih turun atau rendah dari tahun (Pemilu, red) 2014,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan saat ini tengah melakukan konsolidasi partai.

“Ibarat maraton, kita ‘sprint’ (lari cepat, red). Ini kan pengumpulan calon legislatif untuk mendengar arahan dari Bu Mega (Ketua Umum PDIP, red). Kita berikan pembekalan sehingga ketika bergerak ototnya terkondisi baik,” katanya.

Ia mengatakan saat ini tidak hanya kader partai tetapi juga relawan yang harus berupaya optimal untuk memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Kita ‘standby’ dalam waktu dekat dari RW-RW untuk desanya memenangkan Jokowi-Ma’ruf,” katanya.

Pilpres 2019 diikuti dua capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Basarah ajak semua merawat kemajemukan bangsa

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mengajak bangsa Indonesia mensyukuri dan merawat negara kebangsaan yang majemuk berdasarkan Pancasila karena merupakan salah satu takdir Tuhan Yang Maha Kuasa bagi bangsa Indonesia.

“Tidak ada lagi dikotomi apalagi pertentangan antara agama dan negara, atau antara Islam dan Kebangsaan, keduanya saling melengkapi dan saling menguatkan,” kata Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah pada Seminar Kebangsaan bersama civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang beserta sekitar 500 orang guru-guru di lingkungan Muhammadiyah se Malang Raya pada hari Minggu, 31 Maret 2019 di Malang, Jawa Timur.

Pernyataan Basarah didasari atas adanya propaganda di sebagian tengah-tengah masyarakat Indonesia yang masih mempertentangkan antara agama dan negara, antara Islam dan kebangsaan bahkan ingin mengadu domba antara golongan Islam dan golongan nasionalis.

Basarah menjelaskan lebih lanjut bahwa relasi antara Islam dan Kebangsaan sejatinya hubungan keduanya sudah tuntas.

“Tidak ada lagi dikotomi apalagi pertentangan antara agama dan negara, atau antara Islam dan Kebangsaan, keduanya saling melengkapi dan saling menguatkan,” kata Basarah.

Lebih lanjut Basarah menjelaskan , Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia telah membuktikan hal tersebut.

Hal ini terlihat jelas dalam Putusan Muktamar Muhamadiyah ke- 47 tahun 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan dimana Negara Pancasila disebut sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Bahwa negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (dar al-ahdi) dan tempat pembuktian atau kesaksian (dar al-syahadah) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (dar al-salam) menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridla Allah SWT.

Dengan demikian, tambahnya tidak ada lagi alasan apapun, termasuk alasan theologis dan ideologis bagi bangsa Indonesia termasuk umat Islam untuk tidak menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi final bangsa Indonesia.

Basarah kembali menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Kamejemukan bangsa Indonesia merupakan takdir dari Allah SWT.

Sebagai orang beragama dan beriman tentu saja kita harus percaya dengan hukum takdir sebagai bagian dari rukun Iman yang diyakini umat Islam.

Demikian dengan keberadaan bangsa Indonesia yang majemuk. Terdiri dari 17.504 pulau, lebih dari 260 juta penduduk dan 733 bahasa. Puspa ragam kemajemukan itu diikat oleh ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia juga merupakan salah satu takdir Allah SWT bagi bangsa Indonesia. Karena itulah jangan ada lagi yang mengingkari takdir Allah SWT tersebut.

Pada bagian lain Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr. Fauzan M. Pd menyebut bahwa sosok Ahmad Basarah bukanlah orang lain di lingkungan keluarga besar Muhammadiyah. Sebab, sejak cukup lama, sudah dikenal sebagai sosok yang sering menjembatani hubungan antara UMM dengan Jakarta dan juga antara PP Muhamadiyah dengan Bu Mega dan PDI Perjuangan.

“Pak Basarah ini bukan orang lain. Pak Basarah ini keluarga kita sendiri dan telah diputuskan menjadi staf pengajar di Paska Sarjana UMM,” jelas rektor UMM tersebut.

Pewarta: Jaka Sugiyanta
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Para alumni perguruan tinggi di Sumsel deklarasi dukung Prabowo-Sandi

Ekonom Rizal Ramli (kanan) memberikan sambutan pada deklarasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi se-Sumsel untuk Prabowo-Sandi di Palembang, Sumsel, Minggu (31/3). Pada deklarasi tersebut Rizal Ramli menyatakan dukungannya untuk capres-cawapres nomer urut 02 Prabowo-Sandi. ANTARA FOTO/Feny Selly/nz (ANTARA FOTO/FENY SELLY)

Palembang (ANTARA) – Ribuan alumni dari berbagai perguruan tinggi di Palembang, Sumatera Selatan menggelar deklarasi dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 17 April 2019.

Deklarasi dukungan kepada pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 itu dipimpin koordinator presidium alumni perguruan tinggi Bambang Mulyo, di gedung serbaguna kawasan Jalan Bambang Utoyo Palembang, Minggu.

Dalam deklarasi itu para alumni dari perguruan tinggi swasta dan negeri yang ada di Sumsel, Pulau Jawa dan daerah lainnya itu membacakan pernyataan sikap mendesak capres dan cawapres 02 yang didukung jika terpilih melakukan upaya perbaikan kondisi bangsa ke arah yang lebih baik.

Kemudian mendorong upaya penegakkan hukum yang tidak diskriminatif dan kerukunan umat beragama.

Membangun ekonomi kerakyatan, meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) serta terlaksananya pemerintahan yang bebas dari tindak pidana korupsi

Mendorong lahirnya kepemimpinan yang kuat, kompeten, membawa nama baik bangsa dan negara dalam kancah pergaulan internasional

Alumni perguruan tinggi yang ada di Sumsel mendukung terjadinya perubahan kepemimpinan nasional secara konstitusional melalui Pemilu 17 April 2019.

Setelah membacakan pernyataan sikap alumni perguruan tinggi dari berbagai universitas, sekolah tinggi, dan akademi itu, kegiatan deklarasi dukungan kepada capres dan cawapres 02 dilanjutkan bincang-bincang dan orasi politik dengan menghadirkan tokoh nasional DR Rizal Ramli dan Lieus Sungkharisma.

Sementara Ketua Panitia Deklarasi tersebut, Yuswar Kaliwarang mengatakan ribuan alumni perguruan tinggi dari 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumsel berkumpul dan melakukan deklarasi mendukung pasangan Prabowo-Sandi menjadi presiden dan wapres periode 2019-2024.

Deklarasi itu sebagai wujud kebulatan tekad alumni perguruan tinggi untuk memenangkan Prabowo- Sandi.

Sedangkan bincang-bincang dan orasi politik tokoh nasional Rizal Ramli pada kegiatan deklarasi itu bertujuan untuk memotivasi para alumni perguruan tinggi agar bisa berkiprah lebih besar lagi untuk memajukan bangsa dan negara serta mewujudkan Indonesia adil dan makmur, kata Yuswar.

Pilpres 2019 diikuti dua capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi ngopi bareng di Manado

Capres Jokowi ngopi bareng di Kopi Djarot KOta Manado, Minggu (31/3/2019) malam. ANTARA (Agus Salim)

Manado (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dalam kunjungannya ke Kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu, menyempatkan mencicipi kopi di salah satu lokasi daerah itu.

Begitu tiba di lokasi, capres petahana itu disambut warga yang ingin bersalaman dan berswafoto.

Jokowi tiba di Kopi Djarot yang terletak di Jalan Roda Kota Manado sekitar pukul 22.00 Wita.

Capres Jokowi tampak menikmati minuman berwarna coklat dalam gelas.

Dalam kesempatan itu capres Jokowi didampingi antara lain Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Setelah menikmati minum kopi bersama di kedai kopi Djarot, capres Jokowi meninggalkan lokasi itu sekitar pukul 23.10 Wita.

Jokowi langsung menuju hotel tempat menginap selama kunjungannya di Kota Manado. Jokowi menginap di salah satu hotel di Kota Manado, Sulawesi Utara.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon yaitu nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno.

Baca juga: Emil Dardak nilai Jokowi jalankan pekerjaan dengan tulus

Baca juga: Presiden Jokowi diminta relokasi perumahan BTN Gajah Mada

Baca juga: Presiden prihatin praktik politik tak sesuai etika Indonesia

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Hidayat ingatkan pemilu jangan dijadikan ajang adu domba

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan semua pihak agar pemilu tidak dijadikan ajang adu domba untuk memecah belah warga bangsa, lantaran berbeda pilihan. Foto humas MPR

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan semua pihak agar pemilu tidak dijadikan ajang adu domba untuk memecah belah warga bangsa, lantaran berbeda pilihan.

“Ada yang menyatakan bahwa Pemilu kali ini bukan Pemilu biasa, tetapi Pemilu antara yang pro Pancasila melawan yang mendukung Khilafah. Ini jelas adu domba,” kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan, Sabtu (30/3/2019).

Sosialisasi diikuti sejumlah pengurus masjid, majelis taklim, ormas dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Lebih lanjut Hidayat, menjelaskan sebagian masyarakat termakan oleh kampanye negatif ini. Hal itu, karena ketidakpahaman mereka atas peran umat di dalam menyelamatkan Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI.

“Dikesankan, seolah-olah salah satu pihak adalah yang paling Pancasila. Sementara pihak satunya yang berupaya menjaga kepentingan umat Islam sebagai pihak pendukung khilafah dan karenanya anti Pancasila. Tentu saja ini salah,” tegas Hidayat.

Padahal, lanjut Hidayat, yang selama ini mengaku-aku paling Pancasila pun kerap tak terdengar keberpihakannya di saat ada persoalan bangsa yang menyangkut Pancasila.

“Sebut saja ketika puluhan aparat kita dari TNI dan Polri di Papua menjadi korban separatisme, tak terlihat pembelaannya. Teriak Aku Pancasila tapi biarkan separatisme. Aku Pancasila tapi protes ketika buku-buku komunis disita. Aku Pancasila tapi mendukung LGBT dan menuntut disahkan di Indonesia,” tandas Hidayat.

Karena itu, Hidayat menekankan, penting bagi umat islam untuk memahami Pancasila secara utuh agar tidak difitnah oleh pihak-pihak yang mengklaim diri mereka paling Pancasilais.

“Sikap suka mengklaim paling Pancasila ini sesungguhnya berakar pada Islamophobia. Maka umat harus mengimbanginya dengan tidak jadi Indonesia phobia. Pahami Pancasila dan peran umat Islam dalam menegakkannya serta menjaga keutuhan NKRI dalam sejaran Indonesia,” tandas Hidayat.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu deklarasi kesiapan pengawasan pemilu di tapal batas RI-PNG

Suasana upacara deklarasi sekaligus mengukuhkan kesiapan pelaksanaan pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura, Provinsi Papua di tapal batas RI-Papua Nugini (ANTARA News Papua/Musa Abubar).

Jayapura (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jayapura, Provinsi Papua mendeklarasikan sekaligus mengukuhkan kesiapan pelaksanaan pemilu di tapal batas RI-Papua Nugini.

Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumsarwir kepada ANTARA di Jayapura, Minggu, mengemukakan deklarasi dan pengukuhan kesiapan Bawaslu Kota Jayapura dalam pelaksanaan pemilu di tapal batas RI-PNG itu digelar pada Sabtu (30/3) sore.

Upacara deklarasi dan pengukuhan itu diikuti oleh panitia pengawas pemilu (panwaslu) di lima distrik yang ada di Kota Jayapura.

Upacara deklarasi dipimpin Rinto Pakpahan, komisioner Bawaslu Kota Jayapura, selanjutnya Ronal Michael Manoa, komisioner Bawaslu Provinsi Papua selaku pembina upacara deklarasi.

Upacara itu ditandai dengan pembacaan deklarasi dan penyamatan pipa merah putih dan pin Bawaslu kepada perwakilan panwaslu.

Frans menjelaskan deklarasi di tapal batas timur Indonesia ini dilaksanakan dalam rangka meneguhkan bahwa Bawaslu Kota Jayapura, siap melaksanakan Pemilu 2019 di Kota Jayapura pada 17 April nanti.

“Kami melaksanakan ini tentu saja dengan memperhatikan dan menimbang bahwa kesiapan kami seluruh jajaran pengawas pemilu di Kota Jayapura telah dilantik dan telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) untuk mengawasi pelaksanaan pemilu,” katanya.

Dia mengatakan kelengkapan Bawaslu Kota Jayapura yakni mulai dari pengawas distrik yaitu PPD tingkat distrik, kemudian pengawas pemilu kelurahan kampung yang berjumlah 39 orang di Kota Jayapura, dan panitia pengawas pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Jayapura sebanyak 1.262 orang.

“Itu berarti seluruh Bawaslu Kota Jayapura siap melaksanakan pemilu di kota ini dalam hal mengawasi jalannya pemilu yang tentu saja yang menjadi harapan warga kota yaitu berjalan dengan jujur, adil, dan bermartabat, itu juga yang menjadi bagian dari acara deklarasi,” katanya.

Selain itu, kata dia, deklarasi itu juga sebagai tonggak Bawaslu Kota Jayapura berkomitmen siap mengawasi pemilu dengan baik, dan dengan integrasi yang tinggi.

Deklarasi ini juga, menurut dia, menjadi barometer, pemilu yang baik, menjadi contoh dan teladan, dimana pun akan dilihat, menjadi taruhan yang dilihat.

Momentum itu dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua, jajaran Gakumdu tingkat Kota Jayapura, Polresta Jayapura kota, Dandim, dan pihak kepolisian.

Pengawas distrik yang hadir dalam deklarasi berjumlah 15 orang yang terdiri dari tiga orang di Distrik Heram, tiga orang dari Distrik Abepura, tiga orang dari Distrik Jayapura Selatan, tiga dari Distrik Jayapura Utara dan tiga orang Distrik Muara Tami.

“Kemudian di masing-masing kelurahan/kampung, masing-masing dihadiri oleh satu orang pengawas kampung,” katanya.
 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Milenial #IniKerjaKu akan terus naikan elektabilitas Paslon 01

Salah satu kegiatan yang diselenggarakan wadah milenial @IniKerjaKu dengan menghadirkan tokoh-tokoh untuk berdialog dengan generasi muda mengenai sosok dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (ANTARA News/Ganet)

Jakarta (ANTARA) – Milenial yang tergabung dalam wadah #IniKerjaKu akan terus menaikan elektabilitas pasangan  Joko Widodo-Ma’ruf Amin menjelang Pemilu 17 April 2019.

“Kami akan mengerahkan seluruh jaringan milenial di Indonesia untuk mengajak pemilih muda ikut bergabung,” kataseorang pendiri #IniKerjaKu, Zack Sumendap di Jakarta, Minggu.

Menurut Zack, jaringan komunikasi milenial ini menggunakan sarana WhatsApp sehingga mudah untuk menghimpun guna menyelenggarakan kegiatan.

“Salah satu yang kami lakukan nonton bareng di sejumlah mall seperti Senayan City dan Lippo Kemang tujuannya mengajak pengunjung mali ikut mendukung pemenangan paslon 01,” kata Zack.

Selain itu juga menggelar berbagai kegiatan seperti menyelenggarakan pameran karya seniman pendukung Jokowi-Ma’ruf serta kelas-kelas untuk memberikan manfaat bagi generasi milenial.

“Terakhir kami menyelenggarakan kelas produksi film hanya dengan menggunakan ponsel pintar,” ujar Zack.

Zack juga mengatakan, melalui relawan yang tergabung dalam wadah ini juga terus memberikan edukasi kepada generasi muda yang masih mengambang agar ikut serta dalam Pemilu nanti.

“Kami dalam memberikan edukasi kepada masyarakat selalu menyampaikan hal yang positif terkait dengan kinerja Presiden Joko Widodo selama menjalankan pemeriintahanya,” ujar Zack.

Pihaknya juga merupakan wadah untuk melakukan klarifikasi terhadap berita-berita bohong dan kampanye hitam.

“Kami biasanya akan menyebar klarifikasi tersebut melalui media sosial dan WhatApp, biasanya sudah ada formatnya tinggal disebar melalui relawan milenial,” ujar dia.

Menurut Zack, untuk mengantisipasi penyebaran berita bohong dan kampanye hitam selama ini pihaknya tidak mengalami kesulitan karena anggota #IniKerjaKu merupakan milenial, beberapa di antaranya pengusaha startup yang tentunya akrab dengan hal-hal semacam ini.

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

Presiden prihatin praktik politik tak sesuai etika Indonesia

Presiden Jokowi saat pertemuan dengan peserta Konferensi gereja dan masyarakat di Manado, Minggu (31/3/2019) malam. ANTARA (Agus Salim)

Manado (ANTARA) – Presiden Joko Widodo menyatakan prihatin dengan praktik politik yang tidak memperhatikan etika politik yang sesuai dengan tata nilai Indonesia.

“Inilah tata krama politik yang harus dibenahi, sedih kelita, banyak yang bukan etika berpolitik kita,” kata Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan peserta Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) X Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di Kota Manado, Minggu malam.

Ia mengatakan menjadi tugas semua pihak untuk mengingatkan mana yang salah dan mana yang betul.

Dalam acara yang juga dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Presiden Jokowi mencontohkan adanya fitnah dan berita bohong yang disebarkan lawan politik seperti Presiden Jokowi orang PKI, Presiden Jokowo pro asing dan aseng dan lainnya.

“Saya 4,5 tahun dihina, dicela, difitnah, coba lihat di medsos. Saya diam, tapi saya sekarang mulai jawab,” kata Jokowi dalam acara yang dihadiri Seskab Pramono Anung dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Terkait pro asing dia mengatakan jumlau tenaga kerja asing di Indonesia sedikit dibanding negara lain seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi.

“Untung saya orang sabar, bukan orang yang temperamen,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

TGB hadiri deklarasi dukungan WNI di Nagoya untuk Jokowi-Ma’ruf

Anggota TKN Tuan Guru Bajang (mengenakan kopiah/tengah) saat menghadiri deklarasi dukungan WNI untuk Jokowi-Ma’ruf, di Nagoya, Jepang, Minggu. (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) – Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Tuan Guru Bajang dan Usman Kansong menghadiri deklarasi dukungan ratusan warga negara Indonesia di Nagoya, Jepang, untuk Jokowi-Ma’ruf, Minggu.

Sebagaimana siaran pers di Jakarta, dalam deklarasinya, ratusan WNI di Nagoya menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf dilakukan dengan tekad bulat tanpa syarat, tanpa paksaan, tanpa keraguan, dan penuh kesadaran.

Tuan Guru Bajang dalam arahannya pada kesempatan itu menceritakan mengapa dirinya memutuskan mendukung Jokowi.

“Jokowi itu pemimpin yang berasal dari rakyat kebanyakan yang telah bekera untuk rakyat demi mencapai keadilan,” kata TGB.

Sedangkan Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong dalam kesempatan itu meminta WNI di Nagoya untuk berpartisipasi dalam Pilpres yang di Jepang berlangsung 14 April 2019.

“Coblos yang pakai baju putih,” tegas Usman.

Acara deklarasi tersebut diikuti sedikitnya 500 WNI di Nagoya. Acara deklarasi dimeriahkan dengan hiburan berupa tarian daerah serta lagu-lagu.

Pilpres 2019 diikuti dua capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Papua tegaskan panwaslu TPS profesional

Ronal Michael Manoa, komisioner Bawaslu Provinsi Papua (ANTARA News Papua/Musa Abubar)

Jayapura (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua menegaskan kepada panitia pengawas pemilu (panwaslu) di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Kota Jayapura, harus profesional.

“Kami berharap panitia pengawas pemilu di TPS ini benar-benar profesional mengawasi pemilu, mereka harus mengetahui apa yang harus dilakukan di TPS,” kata Ronal Michael Manoa, komisioner Bawaslu Provinsi Papua kepada ANTARA di Jayapura, Minggu.

Panwaslu di TPS ini juga harus mensimulasi contoh-contoh kasus, misalnya terjadi contoh kasus seperti ini maka harus bersikap seperti apa.

Agar supaya mereka memiliki kemampuan dan ketegasan untuk melakukan tindakan. Sebab kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada panwaslu di TPS ini cukup tinggi sehingga mereka juga harus maksimal dalam mempersiapkan diri.

“Kami juga minta mereka juga harus mempersiapkan fisik, dalam hal ini dengan kompleksitas proses pemilihan dengan jumlah kertas surat suara, banyaknya fom yang harus diisi. Mereka juga harus kuat secara psikis maupun fisik untuk mengikuti proses pengawasan di TPS sampai selesai,” katanya.

Lanjut dia, yang terpenting lagi adalah Kota Jayapura ini menjadi barometer dari proses demokrasi di tanah Papua.

“Kami tidak ingin Kota Jayapura ini diciderai dengan hal-hal yang tidak dinginkan bersama seperti many politik, intimidasi, ketidaknetralan ditingkat bawah, baik itu pengawas TPS, pengawas lapangan, KPPS atau PPD,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya juga sedang melakukan investigasi ada indikasi beberapa oknum pengawas TPS maupun TPD yang melakukan lobi dengan para caleg, kemudian seperti semacam ancaman kalau tidak bekerja sama maka mereka itu akan memberikan sejumlah uang kemudian dijegal.

“Ini tidak boleh terjadi, dan kami harap seluruh jajaran pengawas pemilu di Kota Jayapura ditingkat bawa tidak boleh ada indikasi-indikasi seperti itu, kalau ada dan ada alat bukti, maka kita harus segera proses hal itu karena itu termasuk proses pelanggaran pidana,” katanya.

Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumsarwir menyebutkan, panitia pengawas pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Jayapura sebanyak 1.262 orang.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

PDIP Jatim: Pembahasan “dilan” poin plus Jokowi

Ketua TKD Jatim Machfud Arifin dan tim beserta pendukung capres 01 berjoget di sela nobar debat capres periode keempat di Surabaya, Sabtu (30/3/2019) malam. (Foto Fiqih Arfani)

Surabaya (ANTARA) – PDI Perjuangan Jawa Timur menilai pembahasan tentang “dilan” yang berarti digital melayani oleh Joko Widodo pada debat calon presiden merupakan poin plus atau positif dan wajib mendapat apresiasi.

“Bukan soal film, tapi visi Jokowi memperkuat pemerintahan yang dilan atau digital melayani itu sangat top,” ujar ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi kepada wartawan di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, pemerintahan digital melayani memang telah dilakukan Jokowi, mulai dari sistem perizinan lewat daring atau “online single submission” (OSS) hingga penyaluran program sosial yang sudah terdigitalisasi.

Dalam debat capres periode keempat pada Sabtu (30/3) malam, Jokowi menyatakan di bidang pemerintahan ke depan diperlukan pemerintahan “dilan” sehingga diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik.

Berikutnya, diperlukan penajaman dan penyederhanaan kelembagaan, perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta reformasi tata kelola.

Pak Kus, sapaan akrab Kusnadi, mengatakan bahwa dengan membahas “dilan” maka Jokowi melakukan tiga hal sekaligus menjadi keunggulannya, yakni terkait substansi tentang reformasi birokrasi, membuktikan paham masalah dan solusi, serta memperkuat segmen pemilih muda.

“Birokrasi itu perlu terus direformasi dengan pendekatan teknologi dan digitalisasi untuk mempercepat proses sehingga rakyat tidak lagi berbelit mengurus dokumen, sebagaimana sudah dijalankan di pemerintahan Jokowi selama ini,” katanya.

Sementara itu, sekretaris PDI Perjuangan Jatim Sri Untari mengatakan Jokowi secara substansi unggul di debat capres, bahkan ia optimistis suara anak muda semakin mantab mendukungnya.

“Setelah debat, kami yakin Pak Jokowi mendapatkan hati di kaum muda, terutama ke pemilih pemula dan suara mengambang,” kata ketua fraksi PDIP DPRD Jatim tersebut.

Pemilihan Presiden digelar 17 April 2019 dan diikuti dua pasangan calon, yaitu Jokowi-KH Ma’ruf Amin di nomor urut 01, serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di nomor urut 02.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Ribuan WNI di Taiwan dukung Jokowi-Ma’ruf

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/18))

Jakarta (ANTARA) – Ribuan warga negara Indonesia di Taiwan menyatakan dukungannya terhadap pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin melalui kegiatan deklarasi akbar di Taipei Main Station Square, Taiwan, Minggu.

Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, deklarasi akbar yang melibatkan 3.000 WNI, dilakukan bersama oleh beberapa organisasi Indonesia besar di Taiwan, antara lain Solmet (Solidaritas Merah Putih), JKSN (Jaringan Kyai Santri Nasional) dan KMA lovers (Kyai Ma’ruf Amin lovers).

Kegiatan itu berhasil menyatukan ribuan warga Indonesia di masa-masa terakhir kampanye di Taiwan, mengingat pemilihan umum di Taiwan, akan digelar pada tanggal 14 April 2019 mendatang.

Dari data statistik, ada sebanyak 200.000 suara dalam Pemilu 2019 di Taiwan kali ini, dimana surat suaranya sudah mulai dikirimkan ke alamat para pemilih yang mayoritas adalah pekerja migran Indonesia.

Anggota DPR-RI komisi III, dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, yang kembali berlaga dalam pemilu kali ini di Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri), nomor urut 4, turut menghadiri ajang akbar di Taiwan yang disambut dengan hangat oleh para pendukungnya di Taiwan.

“Selama menjadi anggota DPR-RI, saya telah turut mengawal program Pak Jokowi di Parlemen, baik dalam hal pembahasan anggaran (APBN) dan pengawasan pelaksanaan program-program kerakyatan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,” jelas Masinton Pasaribu.

Masinton meminta warga Indonesia di Taiwan dapat kembali memberikan suaranya kepada Jokowi, orang yang telah jelas-jelas nyata bekerja dan dekat dengan rakyat. Terlebih kata Masinton, Jokowi didampingi sosok Ma’ruf Amin yang merupakan suri tauladan bagi semua umat Islam.

Deklarasi pemberian dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf di Taiwan diramaikan dengan atraksi Reog Ponorogo, Fashion Show baju tradisional Indonesia, flashmop dan lagu dari para warga Indonesia setempat yang berbakat.

Panitia juga membuka “Gerai sementara” untuk pemberian bantuan pendaftaran ikut pemilu 2019, karena masih ada sebagian warga Indonesia di Taiwan yang masih belum mendaftarkan dirinya untuk ikut pemilu.

Pilpres 2019 diikuti dua capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.
 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bus Repnas kunjungi Lombok sosialisasikan Jokowi-Ma’ruf Amin

Tim bus Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) untuk calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Maruf Amin mengunjungi kawasan pembangunan Pelabuhan Gili Mas Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. (ist)

Lombok Barat, NTB (ANTARA) – Tim bus Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) untuk calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Maruf Amin mengunjungi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Wakil Ketua Umum Repnas, Iwan Kamadi di Lombok Barat, Minggu, mengatakan kehadiran Bus Repnas di Lombok untuk menyosialisasikan dan menyebarkan berbagai program dan capaian pembangunan yang sudah ditorehkan di periode pertama kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla.

Terutama menyampaikan berbagai program pembangunan dan keberpihakan, serta perhatian dari Presiden Jokowi terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di NTB.

“Pak Jokowi sangat besar perhatian dan kepedulian bagi pembangunan di NTB,” ujarnya.

Menurutnya, perhatian terhadap NTB sudah dibuktikan Presiden Jokowi, dengan berbagai program pembangunan insfrastruktur dan pariwisata, dan lainnya sudah dilakukan pemerintah pusat di NTB.

Misalnya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang menelan investasi triliunan rupiah dan digiatkan pengerjaan pembangunan diperiode Jokowi-JK. Selanjutnya, pembangunan Pelabuhan Gili Mas di Kecamatan Lembar oleh Pelindo III dan berbagai program pembangunan lainnya.

“NTB ini menjadi provinsi yang ke-17 disambangi bus jelajah nusantara tersebut, dan puluhan kabupaten kota sudah dikunjungi tim bus Repnas Jelajah Nusantara,” ucapnya.

Bus Repnas sudah berada di Pulau Lombok sejak tanggal 27 Maret 2019. Bersama pengurus Repnas NTB, tim bus Jelajah Nusantara terus bergerak di NTB.

Termasuk, berkesempatan mengunjungi berbagai proyek vital dicanangkan pemerintah pusat di NTB. Kehadiran bus Repnas di NTB khusus di Pulau Lombok pun mendapatkan sambutan hangat dan luar biasa. Hal ini terlihat lokasi-lokasi disambangi tim bus dan bersama pengurus Repnas NTB disambut masyarakat setempat. Berbagai pernak-pernik bahan kampanye Jokowi-Amin pun banyak dibagikan kepada masyarakat setempat.

Iwan, menilai antusiasnya masyarakat menyambut tidak terlepas dari komitmen, kesungguhan dan dukungan diberikan pemerintah pusat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTB. Sehingga masyarakat di NTB pun, lanjut Iwan, sudah bisa menilai siapa yang layak dan pantas dipilih sebagai calon pemimpin nasional di Pilpres tanggal 17 April nanti. Dirinya pun merasakan kian besar dan luas dukungan masyarakat di NTB bagi paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kita sudah rasakan ada aura kemenangan bagi Jokowi-Amin di NTB,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Repnas NTB, Lalu Martoyo mengatakan sebagai salah satu relawan Jokowi-Ma’ruf Amin, Repnas NTB dengan perangkat dan daya dukung dimilikinya, terus bergerak menyasar berbagai elemen masyarakat ada di NTB. Salah satunya pelaku UMKM, Kelompok muda milenial, kalangan mahasiswa dan kelompok elemen masyarakat lainnya, untuk mengajak dan menyakinkan mereka agar memilih dan menjatuhkan pilihan bagi paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Bagi Repnas NTB dengan keberpihakan dan dukungan pembangunan sudah diberikan pemerintah pusat kepada NTB, tidak alasan bagi masyarakat pemilih di NTB untuk tidak memberikan dukungan dan pilihan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pihaknya berkeyakinan di Pilpres 2019, Paslon 01Jokowi-Maruf Amin akan mampu menang di NTB. Ditandai dukungan masyarakat NTB kian besar dan meningkat bagi Jokowi-Amin.

“Repnas NTB mengajak kita masyarakat NTB berterima kasih kepada pak Jokowi,” katanya.

Pilpres 2019 diikuti dua capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Cak Nun: Saya dan keluarga pasti ke TPS

Budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) di sela pertemuan dan diskusi dengan media di Surabaya, Minggu (31/3). (Foto Fiqih Arfani)

Memberikan suara itu privasi dan perlindungan terhadap hak pemilih. Yang tahu hanya diri sendiri, malaikat dan Allah SWT.”

Surabaya (ANTARA) – Budayawan Emha Ainun Nadjib atau akrab disapa Cak Nun menegaskan bersama keluarganya akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April 2019.

“Saya, istri dan anak akan ke TPS memberikan hak suara. Tapi, siapa yang dipilih itu rahasia dan saya sudah punya pilihan,” ujarnya di sela diskusi bersama media di Surabaya, Minggu.

Pilihan memberikan hak suaranya saat Pemilu mendatang, kata dia, merupakan kenikmatan yang dimiliki setiap orang sehingga dibuat kotak suara di TPS agar tidak diketahui oleh orang lain atau bersifat rahasia.

Menurut Cak Nun, jika memberikan hak suara ke TPS lalu diumum-umumkan maka tak ubahnya penulisan skor pertandingan bola voli yang dihitung terbuka di papan tulis antara nomor urut 01 atau 02.

“Memberikan suara itu privasi dan perlindungan terhadap hak pemilih. Yang tahu hanya diri sendiri, malaikat dan Allah SWT,” ucap suami artis Novia Kolopaking tersebut.

Cak Nun juga tidak memberikan sinyal maupun kriteria tentang calon presiden yang akan dipilihnya, bahkan kepada jamaah “maiyah” (sebutan bagi forum jamaah yang mengikuti pengajian Cak Nun), ia tak memiliki instruksi khusus.

Sementara itu, tokoh asal Jombang itu mengajak agar masyarakat selalu berdoa agar sepanas dan sesulit apapun keadaan bangsa, tapi tetap menjaga persatuan, keamanan, perdamaian dan selalu mencintai Indonesia.

“Yang pasti, dua pasangan calon masing-masing punya cerita, termasuk pengalaman hidupnya seperti apa. Semuanya punya plus minus. Sekarang sampai hari H, mari jadi orang Indonesia saja, bukan orang dari partai politik tertentu,” katanya.

Pemilihan umum serentak digelar 17 April 2019, yakni memilih anggota DPRD II, DPRD I, DPR RI, DPD serta presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Pemilihan Presiden diikuti dua pasangan calon, yaitu Jokowi-KH Ma`ruf Amin di nomor urut 01, serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di nomor urut 02.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Gunung Kidul intensifkan pengawasan terhadap politik uang

Gunung Kidul (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengintensifkan pengawasan terhadap praktik politik uang pada masa kampanye rapat umum terbuka Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Gunung Kidul Is Sumarsono di Gunung Kidul, Minggu, mengingatkan kepada peserta pemilu untuk tidak memberikan akomodasi transport berbentuk uang kepada kader simpatisan maupun relawan dalam kampanye karena pemberian uang masuk kategori pelanggar pemilu dengan modus politik uang.

“Larangan memberikan uang untuk akomodasi transportasi maupun makan dalam berkampanye dituangkan dalam Surat Edaran KPU No.278/PL.0.4-Kpt/06/KPU/I/2019 yang mengatur mengenai biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye Pemilu 2019,” kata Is Sumarsono.

Ia menjelaskan aturan tersebut harus ditaati oleh semua peserta pemilu. Sebab, apabila melanggar dengan nekat memberikan dalam bentuk uang, bisa terancam pelanggaran pemilu dengan dugaan politik uang sehingga hal tersebut dapat merugikan peserta pemilu lantaran dapat berujung pencoretan.

Sanksi terberat jika ditemukan adanya pelanggaran tersebut bisa saja berujung pada pencoretan dalam keikutsertaan Pemilu 2019.

“Bisa saja dicoret, tapi melalui mekanisme yang ada, kalau ada temuan semisal diproses sampai pengadilan dan dinyatakan bersalah bisa saja (dicoret). Kami siap melakukan pengawasan dan harapannya dalam berkampanye para peserta dapat menaati aturan yang berlaku,” terang dia.

Is Sumarsono menjelaskan dalam kampanye, peserta pemilu masih bisa memberikan akomodasi kepada relawan, pendukung maupun simpatisan. Hanya saja, akomodasi harus diberikan dalam bentuk barang seperti makanan secara langsung, bahan bakar minyak (BBM) untuk peserta kampanye.

“Intinya tidak dalam bentuk uang. Untuk voucher masih bisa, tapi sesuai dengan SHBJ di Gunung Kidul voucher transport dibatasi Rp25.000 per orang,” kata dia.

Is berharap selama penyelenggaraan kampanye terbuka partai politik maupun caleg dapat menjaga ketertiban para relawan dan simpatisan sehingga keamanan dan ketertiban di masyarakat tetap terjaga. Bawaslu juga telah mempersiapkan anggota sampai tingkat desa untuk melakukan pengawasan.

“Untuk pengawasan, kami akan mengoptimalkan seluruh anggota yang dimiliki dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa. Sementara untuk pencoblosan, kami sudah menyiapkan seorang petugas pengawas di setiap TPS,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Kampanye terbuka PDI Perjuangan di Sukoharjo

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berorasi pada kampanye terbuka dan rapat umum “Merahkan Soloraya” di Gor Pandawa, Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (31/3/2019). Acara tersebut untuk menguatkan kembali wilayah Soloraya sebagai basis suara PDI Perjuangan sekaligus memenangkan pasangan Capres dan Cawapres 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pemilu 17 April 2019. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/pras.

KPU Lebak menargetkan pelipatan surat suara rampung 4 April

Ketua KPU Kabupaten Lebak Ni’matullah pantau pekerja pelipatan surat suiara logistik pemilu 2019.

Lebak (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak menargetkan pelipatan surat suara logistik pemilihan umum (pemilu) 2019 ditargetkan rampung 4 April 2019.

“Kita minta pekerja pelipatan surat suara bisa secepatnya rampung,” kata Ketua KPU Kabupaten Lebak Ni’matullah di Lebak, Minggu.

Selama ini, pelipatan surat suara dan penyortiran logistik pemilu 2019 masih dalam pekerjaan dan belum selesai, terutama surat suara DPD dan DPRD Kabupaten.

Diperkirakan pelipatan surat suara yang belum dikerjakan 1,5 juta lembar, sedangkan kebutuhan logistik 5.044.980 lembar.
Mereka para pekerja pelipatan surat suara hingga penyortiran sebanyak 162 orang.

“Kami berharap para pekerja bisa merampungkan empat sampai lima hari ke depan,” ujarnya menjelaskan.

Menurut dia, apabila pekerjaan logistik surat suara rampung 4 April 2019 maka akan didistribusikan ke Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) tanggal 6 April 2019.

Karena itu, pihaknya meminta para pekerja penyortiran dan pelipatan surat suara logistik pemilu 2019 bisa secepatnya rampung.

Begitu juga adanya kekurangan surat suara sudah dilaporkan ke KPU Provinsi dan KPU Pusat.

“Kami berharap tanggal 6 April mendatang semua surat suara logistik sudah didistribusikan,” katanya.

Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak, Ade Jurkoni mengatakan pihaknya mengapresiasi pelaksanaan pelipatan dan penyortiran surat suara sudah bekerja keras selama 24 jam.

“Kami minta logistik surat suara selesai dengan tepat waktu,” katanya.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Mendekati Pemilu Polres Sukabumi Kota Tingkatkan Patroli Cyber

Sukabumi, Jabar (ANTARA) – Mendekati hari pemungutan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang tinggal 17 hari lagi, Kapolres Sukabumi Kota, Jawa Barat meningkatkan patroli cyber di dunia maya untuk antisipasi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, kampanye hitam maupun fitnah.

“Kami mengawasi setiap aktivitas di dunia maya khususnya media sosial menjelang pemilu ini yang tensi politik terus memanas,” kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro di Sukabumi, Minggu.

Menurutnya, langkah yang dilakukan ini merupakan salah satu bentuk pengamanan yang tidak hanya di dunia nyata saja tetapi dunia maya pun harus diawasi,sebab bisa saja terjadi ketersinggungan akibat saling menghujat yang akhirnya menyebabkan bentrokan di dunia nyata.

Maka dari itu, pihaknya juga mengimbau kepada warga internet (warganet) agar bijak dalam memanfaatkan internet atau media sosial, jangan sampai akibat ulahnya yang menyebar berita harus berurusan dengan pihak kepolisian dan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan aktivis media sosial agar jika ada informasi atau berita hoaks, ujaran kebencian maupun fitnah untuk segera melapor atau memberi tahu kepada netizen yang menyebar informasi tersebut agar menghapusnya.

Sekaligus memberitahukan sanksi jika menyebar hoaks di media sosial karena bisa terancam hukuman 10 tahun penjara. Untuk itu, saring sebelum sharing harus dilakukan netizen sehingga dalam memanfaatkan teknologi komunikasi ini bisa lebih cerdas dan tidak mudah terprovokasi.

“Dalam penanganan kasus berita hoaks, ujaran kebencian dan sejenisnya kami mengedepankan preventif atau pencegahan, tetapi jika terus dilakukan berulang maka tentunya kami akan bertindak tegas,” tambahnya.

Susatyo mengatakan untuk di wilayah hukumnya saat ini kegiatan kampanye atau rapat umum terbuka masih normal dan belum ada aksi yang membawa massa dalam jumlah besar. Pelaksanaannya pun masih kondusif tetapi antisipasi terus dilakukan agar tidak terjadi gesekan antarpendukung.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tim Cakra 19 sebut Jokowi lebih paham TNI

Ketua Tim Cakra 19, Andi Widjajanto. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/dok)

Ini menunjukkan Jokowi memiliki visi dan komitmen untuk menguatkan TNI untuk menghadapi Perang Teknologi-Perang Siber masa depan. Sementara, Prabowo cenderung tidak percaya teknologi

Jakarta (ANTARA) – Tim Cakra 19 menyebutkan bahwa calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo lebih memahami TNI dibandingkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto pada debat capres keempat pada Sabtu malam (30/3).

Ketua Tim Cakra 19, Andi Widjajanto, di Jakarta, Minggu, mengatakan, capres petahana bisa menjelaskan dengan rinci tentang gelar baru TNI, yakni Komando Gabungan, dan pembentukan 3 divisi, Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) di Gowa, Komando Angkatan Udara (Koopsau) di Biak, dan Armada di Sorong serta rencana gelar satuan terpadu TNI di Natuna, Morotai, Saumlaki, dan Biak.

Jokowi, kata Andi, juga memahami paradigma investasi pertahanan yang mengubah belanja militer untuk pembelian senjata menjadi alokasi anggaran untuk membangun industri pertahanan.

“Ini menunjukkan Jokowi memiliki visi dan komitmen untuk menguatkan TNI untuk menghadapi Perang Teknologi-Perang Siber masa depan. Sementara, Prabowo cenderung tidak percaya teknologi,” tuturnya.

Pengamat militer dari Universitas Indonesia (UI) ini menyebutkan bahwa Prabowo juga tidak paham intelijen strategis. Intelijen strategis merumuskan Perkiraan Keadaan (Kirka) dan membuat beberapa skenario ke depan yang dijadikan salah satu pertimbangan untuk membuat kebijakan oleh Presiden.

“Kirka ini ditulis di beberapa produk strategis Kemhan dan TNI seperti Analisa Lingkungan Strategis yang dikeluarkan oleh Kemhan dan dibahas secara rutin di Rakor Intel di Kemhan dan TNI yang dilakukan setiap awal tahun untuk membantu perumusan kebijakan,” ucap Andi.

Sebagai mantan perwira yang lama bertugas di Kopassandha (Kopassus), ia mengaku aneh kalau Prabowo tidak paham fungsi intelijen strategis.

Menurut dia, Jokowi lebih percaya TNI daripada Prabowo.

“Prabowo bilang para perwira cenderung ABS, seolah TNI bekerja tanpa didasari etos kerja dan evaluasi kinerja yang terukur. Prabowo tidak paham bahwa ada target pencapaian;mMinimum essential force’ yang selalu dievaluasi per tahun yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan pembangunan kekuatan TNI sesuai Renstra 2024,” paparnya.

Ia menambahkan ucapan lebih TNI dari TNI menunjukkan arogansi Prabowo yang meletakkan dirinya di atas institusi TNI.

“Karir militer Prabowo yang melesat tidak normal karena bagian dari keluarga Cendana (dan berakhir juga tidak normal karena kasus penculikan aktivis 98) tampaknya membuat Prabowo merasa dirinya lebih penting dari organisasi TNI,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

Hindari perniagaan agama dalam persaingan politik

(ANTARA)-Perhelatan pesta demokrasi pemilu 2019 tinggal menghitung hari. Sengitnya persaingan antar kontestan pemilu membuat mereka cenderung menghalalkan segala cara, termasuk memperdagangkan agama demi menggaet pemilih fanatik. PimpinanMajelisPengkajianTauhidTasawuf (MPTT) Asia Tenggara, AbuyaSyekhAmranWaly Al-Khalidiakhirnya angkat bicara mengenai hal ini.

Santri di Kudus deklarasikan dukung Prabowo – Sandi

Sejumlah santri mengikuti Deklarasi Santri 02 di posko pemenangan Prabowo-Sandi di Kudus, Jawa Tengah, Minggu (31/3/2019). Deklarasi yang diikuti ratusan santri, warga dan relawan itu menyatakan dukungan kepada capres nomor urut 02 Prabowo Subianto pada Pemilu 17 April 2019 mendatang. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/pras.

KPU Kalbar gelar nonton bareng debat capres

323 Views

(ANTARA)-KPU Provinsi Kalimantan Barat menggelar nonton bareng debat ke-4 bersama warga di kota Pontianak. Masyarakat diharapkan mampu memantapkan pilihannya, usai menyaksikan debat.

Tokoh PDIP: Jokowi belum pernah kalah

Tokoh masyarakat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Boyolali Seno Kusumoarjo saat memberikan keterangan mengenang seorang calon Presiden Jokowi, di Boyolali, Minggu (31/3). (Foto:Bambang Dwi Marwoto)

Pak Jokowi sejak muncul turun ke pemerintahan belum pernah kalah, dan berawal dari Wali Kota Surakarta, kemudian Gubernur DKI, dan terakhir 2014 menjadi Presiden hingga sekarang

Boyolali (ANTARA) – Tokoh masyarakat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Boyolali Seno Kusumoarjo mengenang calon presiden 01,Joko Widodo sejak muncul ke pemerintahan belum pernah dikalahkan.

“Pak Jokowi sejak muncul turun ke pemerintahan belum pernah kalah, dan berawal dari Wali Kota Surakarta, kemudian Gubernur DKI, dan terakhir 2014 menjadi Presiden hingga sekarang,” kata Seno Kusumoarjo, disela acara rapat internal kampanye pendukung pasangan calon 01,Jokowi-Ma’ruf, di Boyolali, Jateng, Minggu.

Menurut Seno, hal tersebut yang membedakan Jokowi dengan calon lainnya secara politik dan demokrasi. Pak Jokowi sejak muncul pertama dalam pemerintahan hingga menjadi Presiden tidak pernah kalah.

Bahkan, Jokowi selalu dimenangkan dengan jumlah suara yang cukup banyak dengan lawan poltiknya.

Kendati demikian, Seno berharap sebagai warga Boyolali berperan aktif untuk menjaga kerukunan yang sudah berjalan dalam pesta demokrasi Pemilu 2019.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan, berbeda pilihan itu biasa. Dalam berdemokrasi harus tetap menjaga kerukunan di dalam masyarakat. Kerukunan di dalam negara demokrasi memang harus ada,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat jangan golput, dan mendatangan TPS untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilu mendatang. Kualitas demokrasi dalam kaitannya dengan Pemilu baik Boyolali hingga tingkat nasional harus meningkat.

“Salah satu parameter peningkatan demokrasi itu, adalah ketika ada Pemilu tingkat kehadirannya memberikan hak suara dari tahun ke tahun naik,” ujarnya.

Selain itu, pada Pemilu baik Pilkada, Pilpres maupun Pileg, yang bertkualitas, jika suara yang tidak sah dari tahun ke tahun harus juga makin kecil. Jika masyarakat yang hadir memberikan suaranya dari tahun ke tahun makin sedikit, artinya kualitas demokrasinya kurang baik.

Pemilu kualitas baik, tingkat peserta yang hadir makin banyak, dan skala keabsahan suara juga makin meningkat. Rakyat juga mendapatkan kebebasan memiliki tanpa ada tekanan oleh apapun.

Namun, ujar dia, harus diingat jika sudah diselenggarakan pesta demokrasi dan apapun hasilnya semua masyarakat harus menerima dan menghormati, serta kembali menjadi satu bangsa satu NKRI.

Jika rakyat sudah menentukan pilihannya. Hal ini, harus diterima dan dihormati. Namun, Pemilu yang terpenting rukun tetap dijaga. Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang budaya kerukunan dan saling gotong-royong tetap terjaga.

“Berbeda pilihan tidak apa-apa yang penting rukun,” ucapnya.

Pemilu Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan pasangan calon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Tanjungpinang: Mahasiswa sebagai pelopor peradaban politik

Tanjungpinang (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang menyatakan mahasiswa di ibu kota Kepulauan Riau itu harus berani sebagai pelopor peradaban politik yang santun dan berwibawa, meski bukan sebagai peserta pemilu.

Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini dalam dialog bertema “Membangun Peradaban Politik Dalam Menghadapi Pemilu” di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang, Minggu, mengatakan, peradaban politik selaras dengan budaya melayu yang perlu dikembangkan oleh seluruh pihak, salah satunya pihak kampus.

Tema dialog itu, menurut dia mengandung semangat yang tinggi sebagai upaya melahirkan pemimpin negara dan anggota legislatif dari program demokrasi yang santun dan berwibawa. Dialog itu pula bukan hanya terkait persoalan teknis, melainkan memiliki makna filosofi.

Dari kegiatan ini pula akan menunjukkan peran besar mahasiswa dalam mendorong pemilu tidak hanya demokrasi elektoral, melainkan memberi kontribusi terhadap masyarakat terkait pendidikan politik pemilu.

“Kami memberi apresiasi yang sebesar-besarnya atas ide dan gagasan dialog mandiri ini. Kegiatan ini menarik,” ujarnya memuji mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Peduli Pemilu yang menyelenggarakan dialog tersebut.

“Pemilu bukan hanya ajang kontestasi, bukan sekadar demokrasi elektroral. Tujuan etis justru harus dicapai dari kompetisi yang sehat sehingga lahirnya anggota legislatif. Jangan sampai terjadi perubahan dari kompetisi menjadi konfrontasi,” tambahnya.

Zaini menjelaskan peradaban adalah tamadun. Peradaban politik merupakan manifestasi perilaku yang baik dalam berpolitik. Politik sendiri bagian dari cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kekuatan negara.

“Peradaban politik untuk melahirkan pemilu yang baik, kaya akan pendidikan moral politik. Gagasan ini perlu dikembangkan,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Tanjungpinang Riono, yang juga narasumber dalam dialog itu, mengatakan, pemilu santun dapat dicapai dengan cara tidak menyebarkan hoaks, tidak menebar kebencian, tidak melakukan politik uang.

Politik santun untuk pemilu cerdas dapat terwujud bila penyelenggara pemilu dan pemerintah menjaga netralitas dan profesionalitas, kontestan ikuti aturan, dan pemilih cerdas.

“Mahasiswa bisa berperan lawan politik uang, harus menjadi pemilih rasional bukan emosional.,” katanya.

Ia menambahkan peran aparat keamanan sangat besar dalam menyukseskan pemilu. Masyarakat juga harus mendukung menciptakan pemilu damai untuk melahirkan pemimpin yang diharapkan rakyat.

“Media massa harus berperan dalam memberi informasi yang edukatif. Mahasiswa harus gunakan media sosial dengan baik, tidak menyebar berita hoaks,” katanya.

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka, yang juga narasumber dalam dialog itu mengatakan, mendekati pemilu seluruh mahasiswa harus lebih bijak dan cerdas menggunakan media sosial. Mahasiswa harus menjadi penggerak untuk melawan informasi dan berita hoaks.

“Jangan sampai ikut serta menyebarkan informasi dan berita hoaks,” ucapnya.

Endri mengatakan persepsi negatif terhadap politik menyebabkan masyarakat kurang merespons pemilu. Padahal politik itu adalah strategi baik.

“Target dari kekuasaan yang diperoleh dari aktivitas politik adalah kesejahteraan rakyat. Ini yang harus dikawal,” katanya.

Dalam dialog itu, Komisioner KPU Tanjungpinang Andri Yudi juga menyosialisasikan pemilu. Andri mendorong agar seluruh mahasiswa menggunakan hak suara.

“Tolak politik uang, tolak golput demi bangsa dan negara. Satu suara sangat berharga,” katanya.

Dialog yang dihadiri sekitar 200 orang mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan pengurus partai itu semakin menarik ketika panitia menggelar kuis dengan hadiah yang menarik. Empat mahasiswa berhasil mendapatkan hadiah dari kuis terkait pengetahuan kepemiluan, dan 9 mahasiswa lainnya mendapat hadiah gelas KPU Tanjungpinang setelah berhasil menjawab pertanyaan seluruh narasumber.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

GP Ansor Sulteng siap amankan Pemilu 2019

Palu (ANTARA) – Gerakan Pemuda (GP) Ansor akan mengerahkan sebanyak 10 ribu anggota untuk menjaga dan mengamankan seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah pada saat pemilu serentak pileg dan pilpres berlangsung 17 April 2019.

“Ini kami lakukan untuk mewujudkan pemilu aman, damai dan demokratis yang bertujuan memaksimalkan tingkat partisipasi pemilih datang ke TPS menyalurkan aspirasi politik,” kata Ketua GP Ansor Sulteng Alamsyah Palenga, Minggu.

Ia mengatakan mulai dari anggota GP Ansor di tingkat daerah hingga ranting desa akan turun menjaga setiap TPS demi menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu.

Selain merupakan instruksi dari pimpinan pusat GP Ansor, Menurutnya partisipasi GP Ansor untuk menjaga seluruh TPS di Sulteng pada pesta demokrasi nanti cukup penting sebab gerakan-gerakan untuk memobilisasi pemilih agar golput pada pemilu nanti diyakini ada.

“Diduga kuat ada gerakan, oknum atau kelompok yang berusaha untuk memobilisasi pemilih agar golput. Kami punya bukti-buktinya jika di Sulteng gerakan itu ada. Makanya kami kerahkan 10 ribu anggota GP Ansor Sulteng untuk mencegah tindakan tersebut,” kata dia.

Lebih jauh dia menyebut sejumlah daerah di Sulteng diduga kuat akan disusupi oleh gerakan-gerakan tersebut untuk mempengaruhi, mendoktrinasi dan memobilisasi para pemilih di daerah itu agar golput.

“Saya sebut saja daerahnya itu Kota Palu, Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) dan Tolitoli. GP Ansor Sulteng akan melawan gerakan-gerakan yang ingin membuat para pemilih golput dan melaporkan mereka kepada pihak berwajib,” ucapnya.

Dia menjelaskan oknum-oknum tersebut berusaha memanfaatkan permasalahan sosial yang tengah terjadi di daerah tersebut untuk mempengaruhi para pemilih sehingga tidak menggunakan hak suaranya.

Namun dia tidak menjelaskan secara rinci metode sasaran utama dari gerakan-gerakan itu di tiga daerah tersebut.

Gerakan Pemuda (GP) Ansor Wilayah Sulawesi Tengah akan menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) lintas agama untuk menyukseskan gerakan “Rabu Putih” di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) pemilu serentak, 17 April 2019, di provinsi ini.

“Kami menggandeng PC (Pimpinan Cabang) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Palu, Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia Palu, Pemuda Katolik Sulawesi Tengah, Kerukunan Mahasiswa Hindu Indonesia Palu, dan Gerakan Mahasiswa Buddha Indonesia Palu,” kata Wakil Ketua GP Ansor Sulteng Muhammad Kaharu yang dihubungi di sela rapat koordinasi wilayah GP Ansor Sulteng di Hotel Gajahmada Kota Palu, Jumat (29/3) petang.

Menurut dia, ormas dari berbagai agama penting untuk terlibat dan menyukseskan gerakan tersebut guna memaksimalkan tingkat partisipasi pemilih di Sulteng untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya pada pemilu secara bebas dan aman, tanpa rasa takut atau terintimidasi oleh kelompok mana pun.

“Melalui gerakan ini kami bersama teman-teman ormas lintas agama akan memobilisasi dan mendoktrin masyarakat agar tidak golput dan menggunakan hak pilihnya. Mengingat saat ini diduga kuat ada gerakan atau kelompok yang ingin angka golput di kalangan pemilih di Sulteng meningkat,” ucapnya.

Selain dengan cara mobilisasi dan doktrinasi, GP Ansor Sulteng dan ormas lintas agama akan mengampanyekan gerakan antigolput di rumah-rumah ibadah melalui para tokoh-tokoh agama.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Kaltim kesulitan tindak pelanggaran kampanye di medsos

Samarinda (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur mengakui kesulitan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu 2019 melalui media sosial atau medsos.

Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul Bahtiar kepada awak media di Samarinda, Minggu mengatakan bahwa sebagai institusi yang diberikan tangung jawab untuk melakukan pengawasan Pemilu Serentak 2019, Bawaslu dan jajarannya punya keterbatasan kewenangan dan belum dilengkapi dengan peralatan dan teknologi yang bisa menangkal peradaban dunia modern tersebut.

Namun demikian, lanjut Saipul pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap peredaran kampanye yang dilakukan melalui medsos.

Pihaknya tetap melakukan penindakan sesuai dengan batas tangung jawab dan kemampuan yang ada.

“Misalnya ada laporan terkait pelanggaran kampanye di media sosial seperti Facebook, Twitter ataupun Instagram, pihaknya hanya bisa merekomendasikan kepada operator media sosial tersebut untuk menghapus konten ataupun memblokir akun yang diduga melakukan pelanggaran,” beber Saipul.

Sayangnya, lanjut Saipul, tidak ada pembatasan jumlah akun masing- masing orang di medsos, sehingga ketika dihapus satu akunnya, maka bisa saja muncul akun baru lainnya dengan melakukan hal yang sama.

“Harus kita akui bahwa perangkat pengawasan pemilu belum bisa menjangkau secara maksimal untuk mengawasi Media Sosial, posisi Bawaslu hanya sebatas merekomendasikan pihak terkait kalau terjadi pelanggaran,” jelasnya.

Menurut Saipul, bila dalam kajian Bawaslu terinfikasi adanya pelanggaran UU Pemilu, maka Bawaslu akan tetap melakukan pengusutan.

“Bila teindikasi pelanggaran UU ITE maka kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk menindak lanjutinya,” tegas Saipul.

Baca juga: Bawaslu Tanjungpinang: Mahasiswa sebagai pelopor peradaban politik
Baca juga: Bawaslu Mimika dorong partisipasi pers awasi kampanye pemilu 2019
Baca juga: Bawaslu terima laporan masyarakat terkait pelanggaran kampanye

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Prabowo perdengarkan pidato Bung Tomo saat orasi

Kampanye akbar Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (31/3) (Indra)

Sidoarjo (ANTARA) – Calon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperdengarkan pidato Bung Tomo saat melakukan orasi pada kampanye terbuka yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo Jawa Timur, Minggu.

“Saya memang ingin diputarkan kembali pidato Bung Tomo, ini membuktikan kalau sekarang ini harus berjuang,” katanya saat orasi di hadapan ribuan peserta yang hadir.

Ia mengatakan, rakyat Indonesia ini tidak sebagaimana yang dipikirkan oleh sedikit elit yang ada di Jakarta.

“Saya tahu siapa mereka, saya kenal mereka dari kecil, saya saksi mata segala ulah mereka. Karena itu, saya tidak mau lagi bersama dengan mereka,” katanya.

Ia mengatakan, Bangsa Indonesia ini tidak hanya dikuasai elit yang tidak cinta negara, yang biasanya kumpul sore-sore.

“Kekayaan Indonesia itu tidak tinggal di Indonesia. Kalau nggak ada duitnya ngapain pakai kartu ini itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, rakyat Jatim dipelopori ulama kiai resolusi jihad yang berani berdiri dan melawan penjajah tidak menyerah pada ultimatum asing.

“Peringatan kalian posisi tertentu jangan lupa posisi itu pangkat berasal dari rakyat Indonesia. Tidak benar pejabat ancam rakyatnya sendiri. Ingat sumpah jenderal harus bela negara bangsa,” katanya.

Dirinya juga bangga, karena masyarakat percaya karena ibarat bermain sepak bola, harus ada sebelas orang ada yang jadi kiper, bek ada striker, ada tukang pijit semuanya satu tim.

“Semuanya harus bekerja terutama 17 April harus amankan TPS awasi TPS,” katanya.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Sandiaga Uno mengatakan, jika tujuh bulan semua pihak meragukan Prabowo Sandi.

“Tetapi saat ini kami menyaksikan lautan manusia rakyat Jatim sudah bangkit. Berubah, ekonomi lapangan kerja, harga stabil listrik turun, jangan salahkan yang lalu biarkan berlalu,” katanya.

Hadir dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan, Priyo Budi Santoso, Rahmawati Soekarno Putri, dan juga sejumlah kiai serta tokoh.

Pemilihan presiden 2019 ini diikuti oleh dua pasang calon yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan juga Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KPU: Logistik Pemilu Rejang Lebong masih kurang

Beberapa petugas KPU Rejang Lebong sedang mengepak logistik pemilu serentak 17 April mendatang. (Foto Antarabengkulu.com)

Bengkulu (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyebutkan kebutuhan sejumlah logistik Pemilu serentak untuk wilayah itu saat ini masih kekurangan.

Ketua KPU Rejang Lebong, Restu S Wibowo saat dihubungi di Rejang Lebong, Minggu, mengatakan beberapa kebutuhan logistik yang masih kurang tersebut diantaranya sampul kertas, form C-1 lampiran atau folio, dan surat suara.

“Kekurangan logistik ini sudah kami laporkannya ke KPU Provinsi Bengkulu, dan selanjutnya oleh KPU provinsi di teruskan KPU RI. Dari informasi yang kami dapat dari KPU provinsi masih persiapan pengiriman oleh KPU-RI,” ujarnya.

Adapun logistik yang masih kurang tersebut kata dia, antara lain sampul pembungkus surat suara sebanyak 4.836 lembar, kemudian surat suara sebanyak 2.467 lembar, baik itu surat suara pengganti karena rusak maupun surat suara yang kurang saat pengirimannya. Serta ratusan lembar form C-1 lampiran atau folio.

Sementara itu, itu proses pengepakan logistik pemilu di daerah itu, kata dia, mulai dilaksanakan pihaknya terhitung 25 Maret sampai 1 April, dan saat ini belum selesai karena masih menunggu datangnya logistik yang belum dikirim.

Pengepakan logistik pemilu yang sudah mereka laksanakan ini terutama untuk beberapa TPS yang yang berada jauh dari ibukota kecamatan diantaranya berada dalam beberapa kecamatan di wilayah Lembak.

Logistik pemilu serentak ini jika sudah selesai dipacking, kata Restu, rencananya akan didistribusikan ke 15 PPK pada H-15 hingga H-11 nanti, sedangkan untuk distribusi dari PPK ke masing-masing TPS paling lambat H-1.

Dia berharap, pengiriman logistik tambahan ini dapat segera sampai sehingga proses pengepakan yang mereka lakukan bisa selesai tepat waktu, dan bisa langsung didistribusikan ke PPK dalam 15 kecamatan di Rejang Lebong.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Tokoh kritik Freeport soal ribuan karyawan tidak memilih

Tokoh masyarakat Kabupaten Mimika, Athanasius Allo Rafra. (ANTARA News Papua/Evarianus Supar)

Timika (ANTARA) – Tokoh masyarakat Mimika Athanasius Allo Rafra mengeritik manajemen PT Freeport Indonesia yang kurang perduli sehingga belasan ribu karyawannya tidak dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu 17 April 2019 lantaran tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap/DPT maupun Daftar Pemilih Tambahan Baru (DPTb).

Ditemui Antara di Timika, Minggu, Allo Rafra mengatakan sudah seharusnya manajemen PT Freeport mendorong dan memastikan para karyawannya maupun karyawan perusahaan subkontraktor dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu Serentak 17 April mendatang.

“Saya kira ini sebuah kelalaian bahkan kesengajaan. Mana mungkin ada 12 ribu karyawan Freeport tidak bisa memilih karena tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb. Pendataan pemilih bukan baru berlangsung satu dua pekan, tapi sudah lebih dari satu tahun. Pertanyaannya, mengapa orang sebanyak itu tidak pernah didaftarkan. Ingat, Pemilu merupakan hajatan nasional, semua warga negara Indonesia diharapkan berpartisipasi aktif mengikuti Pemilu,” kata Allo Rafra.

Berdasarkan laporan dari KPU Papua, katanya, KPU Mimika sebenarnya sudah meminta data karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktornya agar masuk dalam DPT Kabupaten Mimika. Namun pihak manajemen Freeport hanya menyerahkan data karyawan sesuai ID Card.

Sebagai perusahaan besar yang kini kepemilikan saham mayoritasnya telah dikuasai oleh Pemerintah Indonesia, menurut Allo Rafra, sudah menjadi kewajiban hukumnya bagi Freeport untuk ikut andil menyukseskan agenda Pemilu Serentak 2019, salah satunya dengan memastikan karyawan beserta keluarga mereka (isteri dan anak yang sudah berusia 17 tahun) dapat menggunakan hak pilih mereka secara bebas.

“Freeport jangan hanya pikirkan bagaimana menyuruh orang bekerja untuk mencapai target produksi. Karyawan dari mana-mana yang datang kerja di Freeport jangan apatis, mereka harusnya aktif untuk menanyakan hak-hak mereka termasuk dalam hal menggunakan hak pilih sebagai warga negara yang baik. Tidak mungkin mereka kembali ke kampung asalnya hanya untuk ikut Pemilu. Mereka bisa menggunakan hak pilih itu di tempat kerja, asalkan sudah terdaftar atau pindah memilih di Mimika,” tutur mantan Penjabat Bupati Mappi dan Mimika itu.

Allo mengaku tidak mengetahui apakah PT Freeport meliburkan pekerjanya untuk dapat menggunakan hak pilih mereka saat Pemilu 17 April mendatang.

“Itu saya tidak tahu, tapi sebagaimana sebelum-sebelumnya, Freeport tidak pernah libur sekalipun ada Pemilu. Biasanya Tempat Pemungutan Suara/TPS selalu disediakan oleh perusahaan di lokasi kerja baik di lokasi tambang, Tembagapura, Kuala Kencana maupun Pelabuhan Portsite Amamapare sehingga pekerja bisa menggunakan hak pilih mereka,” ujarnya.

Mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Papua itu menilai tidak terdaftarnya ribuan karyawan Freeport mengikuti Pemilu 2019 juga akibat kelalaian aparat Pemerintah Distrik Tembagapura dan Distrik Kuala Kencana.

“Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Di Kuala Kencana dan Tembagapura itu ada pemerintah distrik. Tugas mereka untuk mengajak Freeport agar mendaftarkan semua karyawannya untuk ikut Pemilu. Jangan kita mengabaikan kepentingan nasional yang besar ini hanya karena perusahaan sibuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan produksi saja,” kata Allo Rafra.

Sebelumnya, komisioner KPU Papua Tarwinto mengatakan KPU Mimika telah meminta data-data karyawan Freeport dan perusahaan subkontraktornya beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengetahui asal-usul karyawan tersebut dari daerah mana saja. Namun hal itu tidak bisa disediakan oleh pihak Freeport.

“Hingga batas waktu yang ditentukan manajemen Freeport tidak memberikan data-data tersebut,” kata Tarwinto di Jayapura beberapa hari lalu.

Sesuai data KPU Mimika, jumlah TPS pada Pemilu 17 April 2019 ditetapkan sebanyak 911 TPS, dengan jumlah pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap/DPT sebanyak 231.265. Khusus di Mimika, Pemilu 17 April 2019 diikuti sebanyak 457 orang caleg tersebar pada enam daerah pemilihan (dapil) akan bersaing memperebutkan jatah 35 kursi DPRD Mimika periode 2019-2024. 

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Ida Fauziyah: Perempuan kunci kemenangan Jokowi-Ma’ruf

Ketua Umum Jaringan Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) Ida Fauziyah memberi pengarahan saat rakor Jaringan Perempuan NU Brebes, Minggu. (Foto: dok.Jaringan Perempuan NU Jateng)

Brebes (ANTARA) – Ketua Umum Jaringan Perempuan Nahdlatul Ulama (NU) Ida Fauziyah mengatakan, kaum perempuan akan menjadi kunci kemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pemilu 2019.

Hal tersebut disampaikan Direktur Penggalangan Pemilih Perempuan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini saat memberi pengarahan dalam Rapat Koordinasi Jaringan Perempuan NU di Brebes, Minggu.

“Pemilih perempuan besar, harua disatukan untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf,” katanya.

Menurut dia, kaum perempuan relatif lebih fleksibel dan memilik banyak forum untuk mengampanyekan pasangan nomor urut 01 tersebut.

“Kuta ingin mengetuk hati semua elemen untuk memilih Pak Jokowi da Kiai Ma’ruf,” kata mantan Ketua Umum Fatayat NU ini.

Ia meyakini suara Jokowi-Ma’ruf pada 17 April nanti akan meraih hasil maksimal jika berkaca pada suara mantan calon Wakil Gubernur Jawa Tengah ini pada Pilgub 2018.

Ia menambahkan masih ada cukup waktu bagi perempuan NU untuk mengajak calon pemilih yang belum memutuskan untuk memilih Jokowi pada April nanti.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rustini Muhaimin Iskandar mengatakan hingga saat ini hasil survei Jokowi-Ma’ruf masih berada di posisi teratas.

Ia meminta hal tersebut tidak membuat Jaringan Perempuan NU terlena dan masih harus membuktikannya pada 17 April nanti.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Pangkoopsau Biak kirim bantuan kemanusian korban banjir Sentani

Biak (ANTARA) – Panglima Komando Operasi Angkatan Udara III (Pangkoopsau) Biak, Papua Marsekal Pertama TNI Andyawan Martono P mengirimkan delapan ton barang bantuan sosial bagi korban banjir bandang Sentani Jayapura sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Udara dalam meringankan beban masyarakat setempat.

“Pemberangkatan kiriman bantuan sosial berupa barang berasal dari berbagai kelompok masyarakat dan pemerintah serta keluarga TNI Angkatan Udara diharapkan dapat mengurangi beban korban banjir bandang Sentani yang sangat membutuhkan uluran tangan,” ungkap Pangkoopsau Marsma TNI Andyawan Martono di Biak, Minggu.

Pangkoopsau Marsma Andyawan mengharapkan berbagai jenis barang bantuan sosial untuk korban banjir bandang Sentani dapat menyentuh kebutuhan masyarakat yang mengalami musibah banjir bandang pada Sabtu 16 Maret 2019.

Secara terpisah Kepala Penerangan Koopsau III Kapten Sus Yudha P menambahkan pemberangkatan delapan ton bantuan sosial berasal dari masyarakat Biak, instansi pemerintah dan warga sipil diangkut dengan pesawat Hercules A-1320 Skuadron udara 31 Halim Perdana Kusuma di hanggar STAB Lanud Manuhua Biak.

“Pengiriman bantuan sosial banjir bandang diharapkan segera tiba di Jayapura dan langsung didistribusikan kepada korban yang sangat membutuhkan kepedulian kita bersama,” imbuh Kapentak Kapten Yudha.

Seperti diketahui musibah banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sentani, Kabupaten Jayapura akibat ekstremnya curah hujan di pegunungan Cycloops sehingga mengakibatkan ratusan lebih jiwa meninggal dan puluhan orang hilang.

Peristiwa banjir bandang dan longsor yang melanda Sentani 16 Maret silam melanda lima distrik diantaranya distrik Sentani, distrik Waibu, distrik Sentani Barat, distrik Raveninara dan distrik Depapre.

Turut mendampingi Pangkoopsau III dalam pemberangkatan pengiriman bantuan sosial korban banjir bandang Sentani antara lain, Kaskoopsau III Marsma TNI I Wayan Sulaba M.Sc, Pangkosekhanudnas IV Marsma TNI Mujianto, Danlanud Manuhua Marsma TNI Fajar Adriyanto dan para pejabat Koopsau III Lainnya serta Ketua PIA AG D.III Koopsau III Ny Andyawan Martono P dan Ibu-Ibu pengurus PIA Ardiya Gharini.

Sebelumnya, Pangkoopsau III Biak Marsma TNI Andyawan Martono P yang baru empat hari menjabat Pangkoopsau menjalani tradisi kesatuan passing in penyambutan dilakukan prajurit TNI Angkatan Udara dan para komandan pangkalan udara.

Acara passing in dilaksanakan pasca Serah Terima Jabatan Pangkoopsau III dari Marsda TNI Tamsil Malik, SE kepada panggantinya Marsma TNI Andyawan Martono P, SIP yang dilaksanakan di Mabesau dipimpin Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden dijadwalkan bertemu peserta Konferensi Gereja di Manado

Suasana menjelang pertemuan Presiden Jokowi dengan peserta Konferensi Gereja dan Masyarakat X di Hotel Sultan Raja Kota Manado, Minggu (31/3/2019). ANTARA (Agus Salim)

Manado (ANTARA) – Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan pertemuan dengan peserta Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) X Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di Kota Manado, Minggu petang.

Acara pertemuan itu direncanakan berlangsung di Hotel Sutan Raja Kota Manado.

Sejumlah persiapan sudah dilakukan terkait penyelenggaraan acara itu baik dari sisi pengamanan maupun tempat penyelenggaraan acara.

Sejumlah tamu juga tampak sudah hadir di lokasi acara yang akan dihadiri Presiden Jokowi setelah melaksanakan kegiatan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelumnya PGI mengundang Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Gereja dan Masyarakat yang akan diselenggarakan di Manado, Sulut pada 28-31 Maret 2019.

“Kami sebenarnya datang untuk menyampaikan dan mengundang beliau untuk menghadiri konferensi gereja dan masyarakat yang akan diselenggarakan di Manado,” kata Ketua PGI Pdt Hendriette Hutabarat Lebang usai pertemuan Presiden Jokowi dengan pengurus PGI di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Hendriette menyebutkan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambay dipercaya menjadi Ketua Panitia konferensi gereja dan masyarakat itu.

Olly menjelaskan konferensi gereja dan masyarakat itu merupakan agenda dua tahunan dari PGI.

“Kebetulan tahun 2019 ini Sulut mendapat kepercayaan menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan konferensi gereja dan masyarakat,” katanya.

Menurut dia, kegiatan itu melibatkan seluruh anggota PGI dan seluruh ormas PGI hadir dalam rangka kegiatan gereja dan masyarakat.

Ketua PGI Pdt Hendriette Hutabarat Lebang menambahkan Konferensi Gereja dan Masyarakat diadakan untuk merenungkan, menggumuli masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam konteks iman kristiani.

“Dan bagaimana umat kristiani meresponsnya, ikut berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa ini, ikut memberikan sumbangsih yang berharga bagi kemajuan kemaslahatan segenap umat, segenap warga masyarakat,” katanya.

Pada saat yang sama, lanjutnya, gereja-gereja di Indonesia berpartisipasi dalam mengadakan perubahan-perubahan yang dibutuhkan di tengah masyarakat Indonesia yang dinamis.

Hendriette juga mengungkapkan PGI akan mengadakan sidang raya pada 8-13 November 2019 di Pulau Sumba.

“Kami juga menyampaikan undangan kepada Bapak Presiden Jokowi,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Mimika dorong partisipasi pers awasi kampanye pemilu 2019

Komisioner Bawaslu Mimika, juga sebagai Koirdinator devisi hukum, data dan informasi, Toni L Agapa memberikan sambutan pada kegiatan diskusi dan sosialisasi peran media massa pada pemilu 2019 yang digelar di Timika, Minggu (31/3) (ANTARA News Papua / Jeremias Rahadat)

Timika (ANTARA) – Bawaslu Kabupaten Mimika, Provinsi Papua mengajak insan pers agar ikut serta dalam mengawasi masa kampanye terutama melalui media massa.

“Pers memiliki peran yang sangat penting dalam pemilu terutama terkait menyebarluaskan informasi maupun memberikan pendidikan berdemokrasi kepada masyarakat dalam hal ini turut serta membantu menyukseskan pemilu,” kata Komisioner Bawaslu Mimika, juga sebagai Koordinator devisi hukum, data dan informasi, Toni L Agapa di Timika, Minggu.

Menurut Toni, atas dasar itu, Bawaslu Mimika merasa penting untuk duduk bersama dan menggelar diskusi yang melibatkan perwakilan awak media di Mimika yang digelar di salah satu hotel di Timika.

Toni juga mengatakan, pers dalam hal ini para wartawan memiliki pengalaman terkait dengan pemilu yang dapat dijadikan sebagai kritikan dan masukan yang bisa Bawaslu Mimika jadikan sebagai referensi demi mewujudkan demokrasi yang baik.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah wartawan mengusulkan terkait dengan peningkatan kapasitas anggota Bawaslu yang bertugas di lapangan pada saat pencoblosan agar lebih jeli melihat pelanggaran terkait penyalahgunaan hak suara orang lain.

Sejumlah wartawan juga memberikan catatan terkait kemungkinan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh para petugas di tempat pemungutan suara pada waktu pemungutan suara.

Selain itu, para wartawan yang hadir juga berkomitmen mendukung Bawaslu dalam menyukseskan pemilu 2019.

Komisioner Bawaslu Mimika, divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga, Budiono mengapresiasi dukungan dan masukan awak media di Timika itu, ia optimis para komisioner Bawaslu telah berkomitmen untuk menjadi lebih baik dengan menjunjung UU yang berlaku.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Ma’ruf Amin batal hadiri kampanye PDIP di Senayan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyato memberikan keterangan kepada wartawan di sela-sela kampanye di Parkir Timur, Senayan, Jakarta. (ANTARA/Citro Atmoko)

Jakarta (ANTARA) – Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma’ruf Amin, batal hadir di kampanye akbar PDI Perjuangan di Parkir Timur Senayan, Jakarta, yang digelar sejak Minggu siang hingga sore ini.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya yang mengusulkan agar Ma’ruf Amin tidak datang ke kampanye hari ini.

“Saya usulkan beliau supaya tidak datang,” ujar Hasto di hadapan ribuan massa PDIP yang hadir di lokasi acara.

Hasto menuturkan, yang penting adalah sang kyai selalu mendoakan bangsa dan negara. Menurutnya, selama ini doa kiai adalah penting sehingga pemilu 2019 bisa berlangsung aman serta damai.

“Dan doa Kiai Ma’ruf sehingga jadi pemimpin amanah bersama Pak Jokowi,” ujar Hasto.

Hasto menambahkan, pada saatnya Ma’ruf Amin akan berkampanye bersama PDI Perjuangan.

“Nanti Kiai Ma’ruf Amin berkampanye dengan PDIP kalau ada Ibu Megawati Soekarnoputri saja,” ujar Hasto.

Pada kesempatan itu, Hasto juga mengatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang tak punya beban dengan masa lalunya. Maka Jokowi selalu merangkul semua golongan serta umat bersama Ma’ruf Amin. Semua itu untuk kesatupaduan rakyat Indonesia.

Hasto lalu bercerita soal safari kebangsaan ke berbagai daerah di Banten, Jawa Barat Jawa Timur, Sumut, hingga Aceh. Dan di tiap safari itu, pihaknya selalu menceritakan bagaimana pendiri bangsa Bung Karno berhubungan baik dengan Islam.

“Kami jelaskan bagaimana Bung Karno memperjuangkan Islam. Ternyata para ulama itu bisa menerima kami,” kata Hasto.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Pangkoosau Biak kirim bantuan kemanusian korban banjir Sentani

Biak (ANTARA) – Panglima Komando Operasi Angkatan Udara III (Pangkoopsau) Biak, Papua Marsekal Pertama TNI Andyawan Martono P mengirimkan delapan ton barang bantuan sosial bagi korban banjir bandang Sentani Jayapura sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Udara dalam meringankan beban masyarakat setempat.

“Pemberangkatan kiriman bantuan sosial berupa barang berasal dari berbagai kelompok masyarakat dan pemerintah serta keluarga TNI Angkatan Udara diharapkan dapat mengurangi beban korban banjir bandang Sentani yang sangat membutuhkan uluran tangan,” ungkap Pangkoopsau Marsma TNI Andyawan Martono di Biak, Minggu.

Pangkoopsau Marsma Andyawan mengharapkan berbagai jenis barang bantuan sosial untuk korban banjir bandang Sentani dapat menyentuh kebutuhan masyarakat yang mengalami musibah banjir bandang pada Sabtu 16 Maret 2019.

Secara terpisah Kepala Penerangan Koopsau III Kapten Sus Yudha P menambahkan pemberangkatan delapan ton bantuan sosial berasal dari masyarakat Biak, instansi pemerintah dan warga sipil diangkut dengan pesawat Hercules A-1320 Skuadron udara 31 Halim Perdana Kusuma di hanggar STAB Lanud Manuhua Biak.

“Pengiriman bantuan sosial banjir bandang diharapkan segera tiba di Jayapura dan langsung didistribusikan kepada korban yang sangat membutuhkan kepedulian kita bersama,” imbuh Kapentak Kapten Yudha.

Seperti diketahui musibah banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sentani, Kabupaten Jayapura akibat ekstremnya curah hujan di pegunungan Cycloops sehingga mengakibatkan ratusan lebih jiwa meninggal dan puluhan orang hilang.

Peristiwa banjir bandang dan longsor yang melanda Sentani 16 Maret silam melanda lima distrik diantaranya distrik Sentani, distrik Waibu, distrik Sentani Barat, distrik Raveninara dan distrik Depapre.

Turut mendampingi Pangkoopsau III dalam pemberangkatan pengiriman bantuan sosial korban banjir bandang Sentani antara lain, Kaskoopsau III Marsma TNI I Wayan Sulaba M.Sc, Pangkosekhanudnas IV Marsma TNI Mujianto, Danlanud Manuhua Marsma TNI Fajar Adriyanto dan para pejabat Koopsau III Lainnya serta Ketua PIA AG D.III Koopsau III Ny Andyawan Martono P dan Ibu-Ibu pengurus PIA Ardiya Gharini.

Sebelumnya, Pangkoopsau III Biak Marsma TNI Andyawan Martono P yang baru empat hari menjabat Pangkoopsau menjalani tradisi kesatuan passing in penyambutan dilakukan prajurit TNI Angkatan Udara dan para komandan pangkalan udara.

Acara passing in dilaksanakan pasca Serah Terima Jabatan Pangkoopsau III dari Marsda TNI Tamsil Malik, SE kepada panggantinya Marsma TNI Andyawan Martono P, SIP yang dilaksanakan di Mabesau dipimpin Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkab Trenggalek tolak pencantuman logo daerah di kalender paslon 02

Foto alat peraga kampanye Paslon 02 berbentuk kalender yang terdapat logo pemkab Trenggalek, beredar di media sosial. (Ist)

Kami tentu tidak bisa membenarkan adanya logo di kalender pasangan calon manapun

Trenggalek, Jatim (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mengambil sikap tegas dengan menolak pencantuman logo daerah setempat pada alat peraga kampanye pasangan calon presiden/wakil presiden yang berkontestasi di Pemilu 2019.

“Kami tentu tidak bisa membenarkan adanya logo di kalender pasangan calon manapun,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Trenggalek Sugeng Widodo di Trenggalek, Minggu.

Upaya klarifikasi telah dilakukan terhadap Badan Pemenangan Prabowo-Sandi, di mana logo Pemkab Trenggalek ditemukan tercantum di APK berbentuk kalender yang di halamannya terdapat gambar pasangan calon nomor urut 02 tersebut.

Namun, langkah klarifikasi dirasa belum cukup, menurut Sugeng, saat ini pihak Badan Kesatuan Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Trenggalek tengah menyiapkan langkah pengaduan ke pihak-pihak terkait, seperti Bawaslu dan Kepolisian.

Sugeng mengatakan pencantuman logo Pemkab Trenggalek di APK Prabowo-Sandi dirasa merugikan. Sebab, foto kalender Paslon 02 berlogo Pemkab Trenggalek itu kemudian viral di media sosial.

Banyak warganet, terutama yang berdomisili atau berasal daerah itu mempertanyakan maksud pencantuman logo.

“Sesuai dengan peraturan yang berlaku kami melalui Bakesbangpol Kabupaten Trenggalek akan terus berkoordinasi dengan aparat terkait, termasuk Bawaslu maupun KPU agar menertibkan hal ini,” kata Sugeng Widodo.

Dia menegaskan bahwasanya Pemkab Trenggalek tidak ingin lambang daerah yang menempel di alat peraga calon manapun.

Hal itu supaya tidak menimbulkan kesan atau anggapan bahwa Pemkab Trenggalek berpihak, partisan dan terlibat aksi dukung mendukung pasangan calon tertentu ataupun parpol tertentu.

“Padahal hal ini tidak diberkenankan bahkan menjadi larangan,” ucapnya.

Sugeng Widodo juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam Pemilu harus netral dan benar-benar harus ditekankan kepada seluruh ASN yang ada.

“Kami berharap terhadap kasus ini agar dapat segera dilakukan penertiban sehingga tidak semakin mengembang,” ujarnya, berharap.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

KPU Badung gelar Jambore Demokrasi sasar pemilih pemula

Petugas melakukan sosialisasi Pemilihan Umum 2019 kepada perwakilan pelajar SMA/SMK se-Badung saat kegiatan Jambore Demokrasi Pemilu 2019 di kawasan Mengwi, Badung, Bali, Sabtu (30/3/2019). Antara Foto/Fikri Yusuf

Badung (ANTARA) – KPU Kabupaten Badung, Bali, menyelenggarakan kegiatan Jambore Demokrasi Pemilu 2019 untuk menyasar para pemilih pemula agar menggunakan hak suaranya pada Pemilu 17 April mendatang.

“Kegiatan ini kami lakukan untuk mensosialisasikan tata cara dan mekanisme Pemilu kepada mereka sekaligus mengajak pemilih pemula untuk menyalurkan hak suaranya,” ujar Komisioner KPU Badung, I Wayan Artana Dana, di kawasan Mengwi, Mangupura, Sabtu malam.

Dalam kegiatan tersebut, selain memberikan informasi Pemilu kepada pelajar, KPU Badung juga meminta pelajar untuk berperan aktif dalam menyuarakan mensosialisasikan Pemilu 2019 kepada lingkungan sekitarnya.

“Peserta kegiatan Jambore Demokrasi ini hampir 500 pelajar perwakilan dari seluruh SMA dan SMK se-Badung. Harapannya mereka dapat mensosialisasikan Pemilu kepada teman sekolahnya dan lingkungan keluarganya,” katanya.

Selain mendapatkan materi terkait Pemilu, pada jambore itu, para pelajar juga mendapatkan materi tentang bagaimana cara berkomunikasi.

Setelah mendapatkan materi, para pelajar langsung mempraktikan materi yang mereka dapatkan dengan langsung turun ke lapangan mensosialisasikan Pemilu kepada warga dan pedagang yang ada di sekitar lokasi pelatihan.

Mereka memberi penjelasan terkait Pemilu kepada warga menggunakan beberapa contoh surat suara dan alat peraga sosialisasi lainnya dengan dibagi ke dalam sejumlah kelompok.

Seorang peserta, Ni Kadek Yudani yang berasal dari SMK Negeri 1 Kuta Selatan mengaku, dirinya sangat senang dengan adanya kegiatan jambore itu, karena ia menjadi lebih mengerti bagaimana tata cara pemungutan suara dan apa saja surat suara yang nanti akan didapat.

“Sebelumnya saya hanya tahu sekilas. Tapi setelah ikut jambore ini saya sudah mengerti lebih jelas tentang Pemilu nanti. Saya juga pasti akan datang ke TPS untuk mencoblos, karena golput itu tidak keren,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Sosialisasi pemilu di pasar tradisional

Relawan demokrasi KPU Kota Bogor menunjukkan contoh surat suara kepada pembeli saat sosialisasi pendidikan pemilih Pemilu 2019 di pasar tradisional Gunung Batu, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/3/2019). Sosialisasi yang meliputi pengenalan lima jenis surat suara, tata cara pencoblosan, pelipatan surat suara dan waktu pelaksanaan pencoblosan tersebut untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menekan angka golput dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada 17 April 2019. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pras.

Jokowi: Baju putih sangat netral

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo berbicara seusai melakukan kampanye terbuka di lapangan Kalegowa, Gowa, Sulawesi Selatan pada Minggu (31/3) (Desca Lidya Natalia)

Gowa (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menilai bahwa baju putih sangat netral sehingga ajakannya agar para pendukungnya mengenakan baju putih saat datang ke TPS pada hari pemilihan umum dinilai wajar.

“Pakai baju putih kan tidak apa-apa, dulu pakai baju kotak-kotak juga tidak apa-apa, putih baju yang sangat netral, semua orang memiliki,” kata Joko Widodo seusai menyampaikan orasi dalam kampanye terbuka di lapangan Kalegowa, Gowa, Sulawesi Selatan pada Minggu.

Kampanye terbuka itu antara lain dihadiri oleh Iriana Joko Widodo, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, mantan gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo dan ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir.

Saat itu Jokowi berpesan agar datang ke TPS dengan mengenakan baju putih.

“Terakhir saya titip. Tanggal 17 April tinggal 17 hari. Marilah kita ajak saudara dan tetangga kita datang berbondong-bondong ke TPS dan perlu saya ingatkan agar datang ke TPS memakai baju putih karena yang akan dicoblos bajunya putih. Putih adalah kita kita adalah putih,” kata Jokowi.

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengkritik Jokowi yang mengajak pendukung menggunakan kostum putih. Sandiaga menilai ajakan itu mengkotak-kotakkan masyarakat.

Padahal Sandiaga mengaku khawatir imbauan Jokowi ini justru membelah masyarakat Indonesia. Sandi mengatakan seharusnya pilpres dijadikan ajang mempersatukan.

Advokat Cinta Tanah Air atau ACTA bahkan melaporkan Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Sabtu (29/3) karena dugaan menyampaikan pernyataan provokatif saat kampanye.

Pernyataan yang dilaporkan ACTA salah satunya terkait dengan ajakan memakai baju putih ke TPS pada hari pencoblosan.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi dapat dukungan tentara soal kekuatan TNI

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo berbicara dalam kampanye terbuka di lapangan Kalegowa, Gowa, Sulawesi Selatan pada Minggu (31/3). (Foto: Desca Lidya Natalia)

Ya karena tadi pagi banyak yang menyampaikan utamanya dari unsur TNI bahwa memang TNI kita kekuatan terbesar di ASEAN. Nomor satu di ASEAN, jangan keliru

Gowa (ANTARA) – Calon presiden petahana Joko Widodo mengaku mendapat dukungan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait pernyataannya mengenai kekuatan militer Indonesia dalam debat capres.

“Ya karena tadi pagi banyak yang menyampaikan utamanya dari unsur TNI bahwa memang TNI kita kekuatan terbesar di ASEAN. Nomor satu di ASEAN, jangan keliru,” kata Joko Widodo seusai menyampaikan orasi dalam kampanye terbuka di lapangan Kalegowa, Gowa, Sulawesi Selatan pada Minggu.

Kampanye terbuka itu antara lain dihadiri oleh Iriana Joko Widodo, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, mantan gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo dan ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir.

Dalam debat capres keempat pada Sabtu (30/3) yang mengangkat tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah kritik mengenai pertahanan keamanan Indonesia.

“Pak Jokowi tolong penasihat militernya, bukannya saya tidak percaya sama TNI. Kapal selam berapa yang kita miliki, jenis berapa, kemampuannya berapa. Pesawat berapa, kita negara seluas Eropa, berapa skuadron ‘fighters’ yang kita punya, peluru kendalinya berapa,” kata Prabowo.

Prabowo berpendapat Indonesia tidak bisa mempertahankan “core national interest” jika ada negara asing mengirim pasukan pada saat ini juga ke salah satu wilayah Indonesia.

“Di bidang pertahanan keamanan kita terlalu lemah, anggaran kita terlalu kecil, ini akan kita perbaiki,” kata Prabowo.

Menurut Jokowi, kekuatan militer Indonesia berada di posisi ke-15 di dunia dan paling besar di negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

“Kita nomor 15 di dunia. Ya kita bangga dengan itu. Artinya jangan diremehkan TNI kita. Jangan dikecilkan TNI kita. TNI kita besar. Nomor satu di ASEAN. Nomor satu di ASEAN,” ungkap Jokowi.

Ia berkeyakinan TNI dapat menjaga wilayah teritorial Indonesia.

“Saya percaya akan TNI. TNI mampu jaga teritorial Indonesia. TNI mampu menjaga teritorial Indonesia sudah dibuktikan sejak kolonial. Jangan coba-coba invasi negara kita karena akan berhadapan dengan TNI dan rakyat,” tegas Jokowi.

Berdasarkan data Global Fire Power (GFP) terkait Peringkat Kekuatan Militer 2019, Indonesia berada di urutan 15 dari 137 negara dengan skor 0,2804.

Indeks mendekati 0 mengindikasikan semakin bagus kekuatan militer suatu negara. Sementara negara dengan kekuatan militer terbaik dunia adalah Amerika Serikat dengan PwrIndx 0,0615.

Anggaran belanja militer Indonesia sebesar 6,9 miliar dolar AS atau setara Rp98 triliun dengan kurs Rp14 ribu/dolar Amerika Serikat (AS). Jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan nilai anggaran militer terbesar kedua setelah Singapura yang memiliki anggaran 9,7 miliar dolar AS (Rp135 triliun).

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

Charles: Diplomasi “hard power” sudah ketinggalan zaman

Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan saat mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai diplomasi “hard power” dan militerisme seperti yang disampaikan calon presiden Prabowo Subianto dalam debat capres, Sabtu (30/3), sudah ketinggalan zaman.

“Pendekatan ini cenderung diambil oleh negara-negara diktator dan fasis seperti Nazi Jerman. Tentu pendekatan diplomasi ‘hard power’ ini sudah ketinggalan zaman,” kata Charles di Jakarta, Minggu.

Saat ini, lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, dalam hubungan dengan negara lain pendekatan diplomasi “soft power” dan multilateralisme sebagaimana yang diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jauh lebih tepat.

“Saya sedih dan kecewa Prabowo tidak percaya diri pada kemampuan bangsa sendiri. Kata Prabowo kita dianggap ‘nice guy’ dalam diplomasi, padahal faktanya kita sangat dihormati dalam pergaulan internasional,” kata Charles.

Sebagaimana dikemukakan Presiden Jokowi, lanjut Charles, Indonesia memainkan peran sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Misalnya, peran Indonesia yang terus konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan membantu rakyat Palestina, dan juga dalam meredakan konflik di Rakhine State, Myanmar, sebagaimana diminta oleh PBB.

Dalam diplomasi ekonomi, kata Charles, Indonesia di bawah Presiden Jokowi juga menorehkan pencapaian yang mengagumkan dan memberi kontribusi bagi perekonomian negara.

Ekspor 250 kereta api oleh PT INKA ke Bangladesh dengan nilai kontrak sekitar 100,9 juta dolar AS dan berikutnya Filipina yang sudah meneken kontrak sebesar 52,8 juta dolar AS. Belum lagi ekspor bus yang juga mulai dilakukan ke negara tetangga.

Keberhasilan Presiden Jokowi dalam diplomasi internasional, lanjut Charles, juga dibuktikan dengan kembali terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

“Ini merupakan salah satu bentuk pengakuan inetrnasional terhadap peran dan kontribusi diplomasi Indonesia di era Presiden Jokowi,” ujar Charles.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Megawati: Golput Artinya Pengecut

Megawati saat orasi di depan ribuan simpatisan PDIP, di GOR Pandawa Solobaru (Foto: ANTARA/Aris Wasita)

Sukoharjo (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan golput artinya pengecut karena tidak memiliki pendirian dalam berpolitik.

“Itu artinya tidak punya harga diri, kalau mau golput jangan jadi warga negara Indonesia,” katanya, di depan ribuan peserta Rapat Umum PDI Perjuangan, di GOR Pandawa, Solobaru, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Minggu.

Menurut dia, jika tidak mau memilih pemimpin artinya orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

“Kalau tidak mau memilih memangnya kalian hidup di mana. Golput, tetapi enak-enakan cari rezeki di Indonesia,” katanya lagi.

Ia juga meminta kepada para loyalis PDI Perjuangan untuk tidak mendengarkan masukan dari mana pun jelang pelaksanaan Pemilu 2019 pada tanggal 17 April mendatang.

“Pasti nanti ada orang yang bilang ‘sudah tidak usah ke TPS, tidak usah pilih PDI Perjuangan. Tanpa kamu pilih pasti PDI Perjuangan menang karena pendukungnya banyak. Jangan dengarkan dan jangan ikuti perintah itu,” katanya pula.

Dia mengatakan kader PDI Perjuangan harus tetap ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak suara. Menurut dia, hal itu memperlihatkan loyalitas kader terhadap partai.

“Itu akan memperlihatkan bahwa anda semua bersimpati dan menjadi loyalis PDI Perjuangan,” katanya lagi.

Pada kesempatan itu, Megawati terlihat akrab dengan ribuan simpatisan PDI Perjuangan yang berasal dari berbagai daerah, bukan hanya di Soloraya tetapi juga daerah lain seperti Semarang dan Yogyakarta.

Ia juga mengajak para peserta untuk menyanyikan lagu daerah “Suwe Ora Jamu” untuk merayakan pertemuan Megawati dengan para simpatisan tersebut.

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi targetkan menang minimal 71 persen di Sulsel

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo berbicara di kampanye di lapangan Kalegowa, Gowa, Sulawesi Selatan pada Minggu (31/3) (Desca Lidya Natalia)

Gowa (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menargetkan dapat memenangi pemilihan presiden 2019 dengan capaian suara minimal 71,4 persen di Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Ya kita di tahun 2014 di Sulawesi Selatan mendapatkan angka 71,4 (persen). Saya ingat betul 71,4 (persen), tahun ini mestinya minimal sama, minimal sama, itu saja, tidak usah tinggi-tinggi,” kata Joko Widodo di lapangan Kalegowa, Gowa, Sulawesi Selatan pada Minggu.

Jokowi menyampaikan hal itu dalam kampanye terbuka yang antara lain dihadiri oleh Iriana Joko Widodo, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, mantan gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo dan ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir

Pada pemilu 2014 lalu, KPUD Sulsel menetapkan pasangan Jokowi-JK memenangi Pilpres dengan perolehan suara 71,41 persen atau sebanyak 3.037.026 suara. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta meraih suara 1.214.857 atau 28,59 persen dari jumlah pemilih di Sulsel sebanyak 6.317.641 orang.

Di beberapa daerah di Sulsel, suara pasangan Jokowi-JK mencapai lebih dari 80 persen seperti di kabupaten Bone.

Dari 24 kabupaten di Sulsel, hanya satu kabupaten yang dimenangkan pasangan Prabowo-Hatta, yakni di Kabupaten Jeneponto, dengan skor tipis, 50,23 persen atau hanya selisih 791 suara dari pasangan Jokowi-JK, dengan total suara sah 170.853 suara.

“Kita lihat tadi dengan Pak Nurdin Abdullah di (lapangan) Karebosi, dengan Pak Ichsan di lapangan Gowa, kita lihat antusiasme masyarakat begitu besar kalau angkanya gede ya mestinya Insya Allah ketemu,” ungkap Jokowi.

Sebelum menyampaikan orasi di lapangan Kalegowa, Jokowi melakukan kampanye terbuka di lapangan Karebosi, Makassar.

“Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim Islam mewarisi nilai-nilai sejarah dan budaya dalam melawan penjajahan. Semangat inilah yang masih kelihatan sekali militansinya dalam diri bapak ibu yang hadir di sini,” tambah Jokowi.

Setelah berkampanye di Makassar, Jokowi akan lanjut berkampanye di Manado, Sulawesi Utara dan keesokan harinya menuju Sorong dan Jayapura, Papua.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

12.000 orang ramaikan rapat umum PDI Perjuangan

Puan Maharani pada orasinya di depan ribuan peserta Rapat Umum PDI Perjuangan di GOR Pandawa, Kabupaten Sukoharjo. (Foto: Aris Wasita)

Katanya Soloraya bukan milik banteng, benar atau tidak?

Sukoharjo (ANTARA) – Belasan ribu orang meramaikan Rapat Umum PDI Perjuangan di GOR Pandawa Solobaru, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Minggu.

Rapat umum yang dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani dimulai sekitar pukul 11.00 WIB.

Pada orasinya, Puan mengajak kader PDI Perjuangan untuk memperjuangkan dan memenangkan Jokowi-Maruf dan PDI Perjuangan.

“Katanya Soloraya bukan milik banteng, benar atau tidak?” tanya Puan yang langsung dijawab “tidak” oleh ribuan kader tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Puan mengatakan bahwa 18 hari lagi Indonesia menyambut Pemilu 2019. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menjaga dan memenangkan PDI Perjuangan.

“PDI Perjuangan punya kesempatan untuk bisa memenangkan satu kali lagi secara nasional, bukan hanya di Jawa Tengah. Kalau kita mau kerja keras, kalau kita tidak lengah dan waspada, pasti kita menang,” katanya.

Ia mengatakan kerja keras yang sudah dilakukan selama empat tahun ini akan memenangkan PDI Perjuangan di Jawa Tengah.

Sementara itu, ia juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa selama masa pemerintahan empat tahun terakhir, sudah banyak yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

“Mulai dari pembangunan infrastruktur, pelabuhan, bandara, pos perbatasan, jembatan, jalan tol, dan waduk. Selain itu, ada pula Kartu Indonesia Pintar untuk anak sekolah, Program Keluarga Harapan, dan kartu kesehatan untuk berobat gratis,” tuturnya.

Ke depan, dikatakannya, jika Joko Widodo kembali diberi amanah untuk memimpin Indonesia maka akan kembali dikeluarkan tiga kartu, salah satunya kartu prakerja.

“Nantinya anak muda yang belum dapat pekerjaan akan diberikan pelatihan untuk dapat kerjaan. Selain itu akan ada juga Kartu Sembako. Bikin kartu banyak ini untuk rakyat, perlu waktu, dan ini terus-menerus diperbaiki,” ujarnya.

Ia mengatakan pesta demokrasi pemilu lima tahunan bertujuan untuk mencari pemimpin yang membawa Indonesia lebih sejahtera dan tetap pada koridor persatuan Indonesia.

“Oleh karena itu, kita harus memberikan sosialisasi kepada orang-orang yang datang ke TPS,” tambahnya
 

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

Charles Honoris: Prabowo salah data soal kekuatan TNI

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan visi misi saat mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat tersebut mengangkat tema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak/dok)

Pernyataan Prabowo bahwa pertahanan Indonesia rapuh patut dipertanyakan. Sebab, menurut data indeks kekuatan militer yang dirilis Global Firepower (GFP) 2019, kekuatan TNI justru berada di urutan pertama untuk level Asia Tenggara, dan urutan ke-15 un

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mengatakan Prabowo Subianto salah data soal kekuatan TNI ketika tampil dalam debat capres keempat, Sabtu (30/3) malam.

“Pernyataan Prabowo bahwa pertahanan Indonesia rapuh patut dipertanyakan. Sebab, menurut data indeks kekuatan militer yang dirilis Global Firepower (GFP) 2019, kekuatan TNI justru berada di urutan pertama untuk level Asia Tenggara, dan urutan ke-15 untuk dunia,” kata Charles di Jakarta, Minggu.

Bahkan, lanjut Charles, masih menurut data tersebut, kekuatan militer Indonesia mengalahkan Israel (urutan 16), yang selama ini dikenal punya militer kuat.

“Jadi, kalau Prabowo marah-marah ke penonton karena mereka dianggap menertawakan pertahanan negara yang rapuh, jangan-jangan penonton sebenarnya sedang menertawakan kesalahan data Prabowo,” tukas Charles.

Penonton menertawai Prabowo karena meski dia mantan militer, ternyata tidak mengetahui dengan benar kekuataan TNI saat ini, tambah anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

“Oleh karena itu, tidak salah jika Jokowi mengatakan ‘Pak Prabowo tidak percaya pada TNI kita’. yang mantan TNI justru tidak percaya TNI kuat karena dia mendapatkan data yang salah,” kata Charles.

Dari debat capres semalam, lanjut Charles, publik juga menangkap bahwa Jokowi yang sipil ternyata jauh lebih komprehensif dalam memahami pertahanan negara daripada Prabowo.

“Prabowo masih fokus di pertahanan konvensional, bahkan soal teknologi yang bersangkutan merasa tidak masalah jika harus tetap memakai teknologi lama. Sebaliknya, Jokowi sudah bisa memetakan ancaman ke depan seperti perang siber sehingga beliau fokus membangun pertahanan siber negara,” ujarnya.

Charles juga menilai pernyataan Prabowo bahwa anggaran pertahanan negara masih terlalu kecil juga telah mengabaikan fakta bahwa alokasi APBN untuk pertahanan negara di era Presiden Jokowi telah jauh meningkat siginifikan.

Pada APBN 2019, anggaran pertahanan Rp108,4 triliun atau naik hampir 80 persen dari era Presiden SBY, yakni Rp86,2 T (APBN 2014).

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

Relawan demokrasi KPU Bengkayang sosialisasi pemilu ke ojek perbatasan

Relawan demokrasi Didi Supriadi saat sedang sosialisasi kepada pengojek perbatasan yang sedang istirahat di pondok kawasan titik nol batas negara Indonesia – Malaysia di Kecamatan Jagoi Babang, kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. (Nurul Hayat)

Jagoi Babang Bengkayang (ANTARA) – Relawan demokrasi dari Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, melakukan sosialisasi Pemilu 2019 kepada sejumlah pengojek di kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia di Kecamatan Jagoi Babang.

Relawan demokrasi kecamatan Seluas, Didi Supriadi, ditemui di Jagoi Babang, Minggu, menyatakan sengaja turun ke titik nol perbatasan Indonesia – Malaysia di kecamatan Jagoi Babang, guna mensosialisasikan Pemilu 2019 kepada para pengojek motor di kawasan batas negara tersebut.

Anggota relawan demokrasi berbasis berkebutuhan khusus tersebut menyatakan sosialisasi yang disampaikan berkisar tanggal pemilu, perbedaan warna surat suara, dan cara mencoblos yang kini tidak menampilkan foto-foto para calon legislatif, khususnya untuk caleg DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan DPR RI.

Dengan fasilitas seadanya, menggunakan telepon genggam, relawan tersebut melakukan simulasi pencoblosan. Juga menunjukkan warna-warna surat suara pemilu.

Selain kepada pengojek, sosialisasi serupa juga sudah dilakukan Didi kepada penduduk perbatasan lainnya, sesuai basis yang ia tangani, di antaranya karyawan perkebunan kelapa sawit dan warga kecamatan Siding yang bermukim di perbukitan di sekitar perbatasan Indonesia – Malaysia.

Sementara itu, salah satu pengojek motor, Jelian, menyatakan cukup paham dengan apa yang disampaikan relawan demokrasi tersebut.

Namun satu hal yang membingungkannya adalah tidak kenal nama-nama calon legislatif yang mewakili daerahnya.

“Sebagian besar tidak kenal. Saya sih berharap ada satu orang yang dapat mewakili kami di sini,” kata Jelian yang juga sekretaris Persatuan Ojek Desa Jagoi.

Persatuan ojek desa Jagoi memiliki anggota 72 orang, yang sebagian besar merupakan warga Jagoi Babang dan sekitarnya.

Para pengojek tersebut bekerja 7 hari dalam sepekan, mengantar warga atau pedagang yang hendak menyeberang batas negara untuk berjualan di Pasar Serikin, wilayah Bau, Kuching, Sarawak.

Jika pada Selasa hingga Kamis, kebanyakan yang menggunakan jasa pengojek adalah pedagang sayur, maka pada Jumat hingga Minggu pedagang yang masuk Malaysia, merupakan pedagang bahan kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pokok lainnya, seperti alat memasak, pakaian, tas, tikar bidai, dan lain-lain.

“Kami merasa terbantu dengan kehadiran relawan disini, karena kebanyakan dari kami tidak tahu cara pencoblosan nanti,” kata pengojek yang sudah bekerja di batas negara tersebut lebih dari 10 tahun.

Saat ini ada 11 basis pemilih strategis yang menjadi tanggung jawab relawan demokrasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2019 guna meningkatkan partisipasi pemilih.

Menurut Didi, tak ada basis khusus bagi wilayah perbatasan, namun semua relawan bisa terlihat membantu sosialisasi di perbatasan.

Adapun basis pemilih strategis pemilu 2019, meliputi basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, perempuan, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, warga internet atau netizen dan relawan demokrasi.

Untuk seluruh Indonesia jumlahnya sama 55 orang.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Milenial 028 dukung Prabowo-Sandi di Pilpres

Milenial 028 mendukung pasangan Calon Presiden (Capres) dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 di sela-sela acara Milenial Festival, di Gedung Theater Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (31/3/2019). (Antara Foto: Syaiful Hakim)

Kita ingin di saat pemilu kita hentikan hiruk-pikuk dan kejenuhan pemilu. Kita kaum milenial sudah jenuh dengan hiruk pikuk yang terjadi tanpa memperhatikan gagasan kandidat

Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 600 orang yang tergabung dalam gerakan Milenial 028 mendukung pasangan calon presiden (capres) dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019, di sela-sela acara Milenial Festival, di Gedung Theater Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu.

Koordinator Milenial 028, lhsan Hidayat, mengatakan, kaum muda yang tergabung dalam Milenial 028 memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi karena memiliki gagasan dan program nyata bagi kelompok milenial.

“Kita fokus pada gagasan yang diberikan untuk Indonesia. Makanya Milenial 028 ini menggagas para pemuda untuk fokus pada gagasan yang dibangun pasangan calon 02,” kata Ihsan.

Salah satu gagasan dan program konkret Prabowo-Sandi, kata dia, adalah program rumah siap kerja, di mana di dalamnya ada gagasan salah satu partai pendukung, yakni PKS yang mengusung gagasan penghapusan pajak kendaraan bermotor, SIM seumur hidup dan menghapus PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

“Program itu sangat penting bagi milenial, terutama bagi orang yang baru mulai kerja, merintis karier, atau yang baru membangun rumah tangga. Mereka butuh sokongan,” ucap lhsan.

Ia mengaku, pada acara Milenial Festival ini pihaknya mengundang cawapres 02, Sandiaga Uno, namun berhalangan hadir.

Kaum milenial saat ini sudah jenuh dengan hiruk pikuk menjelang Pemilu 2019 yang sama sekali tidak melihat program apa yang ditawarkan kandidat, namun berbeda apa yang ditawarkan oleh Sandiaga dengan program Rumah Siap Kerja.

“Kita ingin di saat pemilu kita hentikan hiruk-pikuk dan kejenuhan pemilu. Kita kaum milenial sudah jenuh dengan hiruk pikuk yang terjadi tanpa memperhatikan gagasan kandidat,” ucapnya.

Dalam memberikan dukungan, kaum milenial tidak ingin dilakukan dengan arak-arakan di jalan atau apel siaga seperti layaknya kampanye terbuka. Kaum milenial ingin pesta demokrasi diisi kegiatan menyenangkan dan penuh hiburan.

“Konsepnya konsep yang fun. Bukan arak-arakan. Bagaimana politik itu menyenangkan, demokrasi itu meriah, membuat orang lain menjadi gembira yakni melalui konsep festival,” demikian Ihsan Hidayat.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019

Warganet apresiasi ketenangan Jokowi dalam debat keempat

Ilustrasi: – Relawan Demokrasi Basis Komunitas Perempuan dan Warganet memberikan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 kepada penerima manfaat di Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama, Solo, Jawa Tengah, Kamis (14/3/2019). (ANTARA FOTO/Maulana Surya/dok)

Debat keempat Pilpres ternyata cukup mengundang animo warganet

Jakarta (ANTARA) – Lembaga kajian PoliticaWave menyatakan netizen di media sosial mengapresiasi ketenangan capres petahana Joko Widodo selama menjalani debat keempat Pilpres 2019.

“Debat keempat Pilpres ternyata cukup mengundang animo warganet,” ujar Head of Analytics PoliticaWave Nadia Shabilla dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.

Nabila mengatakan debat keempat dengan tema tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional, dipenuhi beragam tagar di media sosial yang merespon kedua capres.

Berdasarkan pantauan di media sosial, PoliticaWave mencatat respon warganet secara detil pada 30 Maret 2019.

Percakapan terkait Jokowi di media sosial didominasi oleh sentimen positif sebesar 74 persen dan sentimen negatif sebesar 26 persen. Sementara Prabowo meraih jumlah percakapan sentimen positif sebesar 52 persen dan sentimen negatif sebesar 48 persen.

PoliticaWave juga merangkum percakapan warganet pada setiap segmen. Di semua segmen debat, Jokowi lebih mendapatkan apresiasi positif dari warganet.

Menurut Nabilla, dari hasil analisa itu dapat disimpulkan bahwa Jokowi unggul pada setiap segmen debat keempat Pilpres dari sisi sentimen positif.

Jokowi meraih percakapan positif terbesar pada segmen 1 dengan 82,20 persen. Hal tersebut tidak terlepas dari pernyataan Jokowi mengenai Digital Melayani atau “Dilan” yang dianggap bermanfaat serta sesuai dengan perkembangan digital saat ini.

Disisi lain, Prabowo meraih percakapan positif terbesar pada segmen awal sebesar 65,30 persen tentang Pancasila sebagai Ideologi negara yang sudah final.

Kemudian, Jokowi meraih percakapan negatif tertinggi pada segmen 5 dikarenakan diplomasi negara yang hanya berorientasi pada bisnis saja.

Di penghujung debat keempat, Prabowo justru meraih percakapan negatif tertinggi di segmen 6 karena dianggap terlalu emosional serta “offensive” dalam penyampaiannya.

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019