Gus Zaki: Kiai Ma’ruf Amin inspirasi santri Tebuireng

Calon presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, saat memberikan sambutan di salah satu kegiatan di Surabaya beberapa waktu lalu. (ANTARA/Fiqih Arfani)

… yang banyak orang tidak ketahui, beliau adalah ahli kebijakan ekonomi umat, pegiat ekonomi Islam, berdiri di garis depan memperjuangkan penerapan keuangan syariah…

Surabaya (ANTARA) – Pengasuh Pondok Pesantren Al Masruriyyah Tebuireng, KH Agus M Zaki Hadzik (Gus Zaki), mengakui KH Ma’ruf Amin menjadi sosok inspirasi bagi santri-santri Tebuireng untuk berbuat lebih memajukan bangsa.

“Kiai Ma’ruf inspirasi sekaligus motivasi bagi para santri, terlebih beliau adalah alumnus Tebuireng,” ujarnya pada siaran pers yang diterima, di Surabaya, Rabu pagi.

Ma’ruf yang saat ini maju sebagai calon wakil presiden merupakan alumnus senior karena pernah enam tahun “mondok” di Tebuireng, lalu sempat mengenyam pendidikan di MTS dan MA Salafiyah Syafi’iyah, yaitu unit pendidikan formal tertua di Tebuireng.

Menurut dia, Ma’ruf sangat dekat dengan umat dan perannya dalam pemberdayaan umat sudah teruji, baik selaku ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun sebagai Mustasyar PB NU yang sebelumnya menjabat Rois Aam.

“Dan yang banyak orang tidak ketahui, beliau adalah ahli kebijakan ekonomi umat, pegiat ekonomi Islam, berdiri di garis depan memperjuangkan penerapan keuangan syariah,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, Kiai Ma’ruf merupakan dewan pengawas syariah di sejumlah bank syariah, juga terlibat di Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.

”Itu semua bakti Kiai Ma’ruf untuk umat. Beliau adalah inspirasi santri dan keluarga Tebuireng bangga dengan beliau,” katanya.

Karena itulah, ia menegaskan tidak salah jika keluarga besar Pesantren Tebuireng Jombang memberikan dukungan kepada duet Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, bukan pasangan calon lain.

”Kabar yang beredar bahwa Tebuireng tak mendukung Jokowi-Kiai Ma’ruf tidak benar, sebab mayoritas sepakat memilihnya, dari dzurriyah (keturunan) KH Hasyim Asyari, ada Ning Yenny Wahid, Gus Ipang Wahid, hingga Gus Aizudin Abdurrahman,” katanya.

Pemilihan Presiden 2019 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

DPR-KPU-Bawaslu sepakati pemilik KPT-el-Suket dapat gunakan hak pilih

Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, KPU, dan Bawaslu, membahas soal pemilih di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (19/3). (ANTARA/Foto: Riza Harahap)

Pimpinan Komisi II DPR RI juga menyebut masih ada sekitar 4,2 juta penduduk yang belum melakukan perekaman retina untuk KTP-el, terutama di Papua, Papua Barat, dan Maluku

Jakarta (ANTARA) –
DPR RI, KPU, dan Bawaslu, sepakat penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya jika memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

Poin tersebut merupakan salah satu kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

RDP tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh (PKB) yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi II lainnya yakni, Ahmad Riza Patria (Gerindra), Herman Khaeron (Partai Demokrat), dan Mardani Ali Sera (PKS).

Sementara itu, pada kesimpulan lainnya, pemilih yang memiliki Suket yakni surat keterangan bahwa KTP-el-nya belum dicetak, hanya dapat memilih jika namanya tercantum dalam DPT. Sebaliknya, jika namanya tidak tercantum dalam DPT, maka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pada RDP tersebut, Herman Khaeron mempertanyakan kepada KPU dan Bawaslu soal kepastian pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS), mengingat sampai saat ini masih dilakukan perbaikan daftar pemilih tetap.

Menurut Herman, berdasarkan aturan dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU, pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah yang memiliki KTP-el.

Menurut dia, pemilih yang memiliki KTP-el secara administratif sudah tapi, tapi persoalan yang terjadi di lapangan, ada pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi belum memiliki KTPE, kemudian ada juga pemilih yang sudah memiliki KTP-el tapi belum terdaftar.

Pada pembahasan dalam RDP tersebut disepakati, bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari pemungutan suara tanggal 17 April mendatang, adalah pemilih yang memiliki KTPE atau pemilih yang memiliki Suket (surat keterangan) karena KTP-el-nya belum dicetak.

“Pemilih yang memiliki KTP-el dan Suket dapat menggunakan hak pilihnya jika namanya terdaftar dalam DPT. Namun, jika namanya tidak terdaftar dalam DPT, maka hanya pemilih yang memiliki KTP yang dapat menggunakan hak pilihnya,” kata Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari.

Pada kesempatan tersebut, pimpinan Komisi II DPR RI juga menyebut masih ada sekitar 4,2 juta penduduk yang belum melakukan perekaman retina untuk KTP-el, terutama di Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Karena itu, Pimpinan Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil untuk melakukan percepatan perekaman retina maupun pencetakan KTP-el hingga akhir Maret 2019.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Misbakhun komit untuk terus kawal RUU Pertembakauan

Memperjuangkan RUU Pertembakauan adalah ikhtiar membela kepentingan petani tembakau, kata Misbakhun

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun memastikan upayanya memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan tidak akan kendor dan komit untuk terus mengawalnya hingga selesai.

“Memperjuangkan RUU Pertembakauan adalah ikhtiar membela kepentingan petani tembakau,” kata Mukhammad Misbakhun, di Jakarta, Selasa, menanggapi salah satu keputusan DPR RI dalam rapat paripurna hari ini, bahwa pembahasan RUU Pertembakauan diteruskan usai Pemilu 2019.

Menurut Misbakhun, DPR RI memperpanjang masa pembahasan RUU Pertembakauan, karena adanya agenda pemilu. “Ada pemilu yang merupakan agenda nasional pada April mendatang, jadi pembahasan RUU Pertembakauan akan kembali dilanjutkan setelah pemilu usai,” kata Misbakhun.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, DPR RI sudah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas RUU Pertembakauan yang merupakan hasil usul inisiatif Dewan. Namun, Pansus RUU Pertembakauan yang dipimpin Firman Soebagyo itu masih menunggu pemerintah menyerahkan daftar inventasisasi masalah (DIM) RUU Pertembakauan.

“Karena RUU Pertembakauan ini usul inisiatif DPR, maka DIM harus dari pemerintah. DPR baru menerima surat presiden, bukan DIM,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur II, Pasuruan dan Probolinggo, yang merupakan sentra ladang tembakau.

Influencer Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin itu meyakini, RUU Pertembakauan jika kelak disahkan dan diberlakukan akan menjadi kabar baik bagi petani tembakau, karena selama ini para petani tembakau yang sudah berkontribusi besar dalam mendatangkan pemasukan bagi negara belum ada perlindungan dalam bentuk undang-undang.

Misbakhun menjelaskan, masyarakat di Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur, sebagian berprofesi sebagai petani tembakau. “Tembakau di Jawa Timur, berasal dari Madura, Pasuruan, Probolinggo, Jember, hingga Banyuwangi, sudah melncakup 47 persen produksi tembakau nasional,” sebutnya.

Karena itu, Misbakhun menyatakan tekadnya untuk terus mengawal pembahasan RUU Pertembakauan di DPR RI.

“Di sini kita bicara soal petani tembakau, bukan konsumen rokok. Saya bukan perokok, tetapi petani tembakau harus dilindungi dengan undang-undang,” kata Misbakhun.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Patroli perbatasan jelang Pemilu

Anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Timor Leste dari satuan Yonif Raider 408/Suhbrastha berpatroli di daerah perbatasan Pos Salore Desa Salore, Kabupaten Belu, NTT Selasa, (19/3/2019). Satgas Pamtas RI – Timor Leste meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan dengan cara melaksanakan patroli gabungan dengan kepolisian jelang pelaksanaan Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/foc.

Daftar pemilih di Kapuas Hulu 179. 846 jiwa

KPU Kapuas Hulu menggelar rapat pleno terbuka terkait rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tambahan (DPTb) di wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Foto Antaranews/Timotius (Timotius)

Putussibau, Kapuas Hulu (ANTARA) –

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan daftar pemilih hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tambahan (DPTb) Pemilu 2019 tingkat kabupaten daerah setempat dengan total jumlah pemilih sebanyak 179. 846 jiwa untuk kabupaten yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.

” Daftar pemilih tambahan Kapuas Hulu sudah kami tetapkan sebanyak 179.846 jiwa,” kata Devisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kapuas Hulu, Fransiskus Nalik ditemui Antara, usai rapat pleno di Putussibau, Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa.

Dijelaskan Nalik, jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 178.935 jiwa, namun pada saat penetapan DPTb pertama bertambah 11 pemilih menjadi 178.946 pemilih.

Kemudian pada penetapan DPTb kedua yaitu pemilih masuk berjumlah 2.035 pemilih dan pindah memilih keluar berjumlah 1.135 pemilih, sehingga total daftar pemilih tetap ditambah DPTb saat ini sebanyak 179.846 pemilih di 933 tempat pemungutan suara pada 23 kecamatan wilayah Kapuas Hulu.

Ia mengatakan untuk perbaikan daftar pemilih tetap masih terus berjalan terutama yang berkaitan dengan data pemilih yang sudah meninggal dan di bawah umur.

” Bagi pemilih yang sudah meninggal akan dicoret dari daftar pemilih tetap dan untuk pemilih dibawah umur telah dilakukan verifikasi faktual,” jelas Nalik.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kapuas Hulu, Theodorus Lanting mengatakan terkait daftar pemilih, KPU Kapuas Hulu sudah melakukan berbagai tahapan, termasuk melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kapuas Hulu.

” Jika kamu lihat data daftar pemilih yang telah ditetapkan itu sudah sesuai dari tingkatan paling bawah hingga ke. tingkat kabupaten,” jelas Theodorus.

Hanya saja, dirinya berharap agar masyarakat juga turut serta mensukseskan pelaksanaan pemilu, baik mengawal pelaksanaan pemilu hingga menyalurkan hak pilih.

” Jadi kami apresiasi dengan kinerja KPU Kapuas Hulu, tahapan demi tahapan sudah dilalui tentu itu juga perlu peranan masyarakat agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan aman dan lancar,” pesan Theodorus.***2***

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

MPR gencarkan sosialisasi Empat Pilar hingga pelosok negeri

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan lembaganya menggencarkan Sosialisasi Empat Pilar MPR hingga ke daerah pelosok negeri, sebagai komitmen  memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Meski demikian kami mencoba untuk melakukan dengan datang ke Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,” kata Mahyudin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakannya saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Serba Guna Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (19/3).

Mahyudin mengakui dengan jumlah anggota MPR sebanyak 692 orang dan untuk menjalankan UU No 17 Tahun 2014 yang mengamanatkan kepada anggota MPR memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok desa dan kecamatan, pasti tidak memadai.

Mahyudin berharap agar lembaga yang dibentuk oleh Presiden yaitu Unit Kerja Penguatan dan Pemantapan Ideologi Pancasila, harus segera bekerja dan aktif untuk memantapkan ideologi Pancasila di tengah situasi bangsa seperti saat ini.

Dia juga menilai perlu langkah strategis untuk pemantapan ideologi Pancasila secara massif, misalnya pemantapan ideologi Pancasila melalui Penataran P4 seperti pada masa lalu bisa dilakukan lagi.

“Pelajaran PMP yang diajarkan di sekolah-sekolah seperti pada masa lalu juga bisa ditempuh”, ujarnya.

Dia mengakui masyarakat rindu penyegaran dan pemantapan ideologi Pancasila seperti yang pernah dilakukan pemerintahan masa lalu, karena masyarakat terlihat sangat antusias mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Mahyudin mengatakan Pancasila adalah alat pemersatu bangsa, karena Indonesia yang terdiri dari ribuan suku, bahasa, dan pulau disatukan oleh Pancasila.

Dia mengatakan persatuan merupakan ikatan yang penting karena tanpa itu, bangsa Indonesia tidak akan bisa merdeka.

“Lamanya penjajahan bukan karena bangsa penjajah itu bangsa yang hebat namun para penjajah bisa mengadu domba antarsuku dan bangsa yang ada di nusantara,” katanya.

Dia mengatakan, belajar dari pengalaman masa lalu dan agar Indonesia maju maka persatuan harus dijaga dan dipelihara.

Untuk memupuk persatuan, menurut dia MPR melakukan Sosialisasi Empat Pilar dan juga untuk menghadapi Pemilu yang penuh hoaks.

“Perbedaan pilihan dalam Pemilu sebetulnya hal yang biasa, jangan sampai beda pilihan politik membuat bangsa ini pecah,” katanya.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jateng dukung Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas Ketum PPP

Ketua DPW PPP Jawa Tengah Masruhan Samsurie. (Foto:Dokumentasi Pribadi)

Semarang (ANTARA) – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah mendukung pengukuhan Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas Ketua Umum DPP PPP menggantikan Romahurmuziy melalui Musyawarah Kerja Nasional pada Rabu (20/3).

“Pak Suharso Monoarfa dipilih karena dianggap mampu mengamankan PPP di Pemilu 2019 dan siap mengemban tugas,” kata Ketua DPW PPP Jawa Tengah Masruhan Samsurie di Semarang, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa Ketua Majelis Syariah PPP Kiai Haji Maimun Zubaer (Mbah Moen) telah memilih sosok Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas Ketum DPP PPP.

Selain itu, Suharso dianggap mampu meneruskan perjuangan Ketum nonaktif DPP PPP Romahurmuziy dan bisa mengamankan posisi PPP dalam pemilu mendatang.

“PPP Jateng akan memperjuangkan Pak Suharso Monoarfa dengan alasan pertama usulan DPP yang dilakukan sudah bagus dan kami menyetujui. Kedua, Suharso merupakan figur yang mampu membawa partai ini hadapi pileg dan amankan dukungan pilpres PPP kepada calon presiden 01,” ujarnya.

Yang terpenting, tegas dia, Suharso Monoarfa itu merupakan pilihan dari KH Maimoen Zubaer.

Setelah pelaksanaan mukernas akan dilanjutkan muktamar luar biasa untuk membahas pemilihan ketua umum DPP PPP definitif.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Partai Islam Se-Malaysia doakan PBB lolos ke parlemen

Sebanyak 28 delegasi Partai Islam Se-Malaysia saat berkunjung ke Kantor DPP PBB, Jakarta Selatan, Selasa (19 /3/2019). (Istimewa)

Jakarta (ANTARA) – Partai Islam Se-Malaysia (PAS) mendoakan Partai Bulan Bintang (PBB) besutan Yusril Ihza Mahendra agar menembus empat persen ambang batas parlemen sebagai syarat untuk lolos ke parlemen di Pemilu 2019.

Doa itu disampaikan oleh Pengarah Pusat Kajian Strategic Kerajaan Negeri Klantan dari Partai Islam Se-Malaysia, Wan Nik bin Wan Yussof saat mengunjungi Kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, seperti dikutip dalam siaran persnya.

Sebanyak 28 orang delegasi PAS mengunjungi Kantor DPP PBB yang diterima oleh Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor.

“Kami dari Partai Islam Se-Malaysia Provinsi Klantan dengan hormat kepada Pimpinan Pusat PBB, yang disambut dengan hangat oleh Sekjen PBB,” kata Wan Nik.

Kedatangannya ke DPP Partai Bulan Bintang itu untuk bersilaturahim dan mendoakan PBB agar lolos ke parlemen.

“Kami yakin atas dukungan dan sokongan serta kerja sama dari semua pihak, PBB dapat mencipta satu pencapaian, yakni empat persen ambang batas yang telah dicanangkan,” kata Wan Nik.

Delegasi PAS Negeri Klantan dan jajaran pengurus DPP PBB berdiskusi tentang berbagai hal serta saling tukar cenderamata.

Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor menyambut baik kunjungan Partai Islam Se-Malaysia itu.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Rakornas Partai Perindo

Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan bersama Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo (kanan) dan Menko Polhukam Wiranto (kiri) saat menghadiri Rakornas Partai Perindo 2019 di Jakarta, Selasa (19/3/2019). Rakornas itu mengangkat tema Perindo menang Indonesia Sejahtera. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

Agung Laksono dukung pemecatan Erwin Aksa dari kepengurusan Golkar

Arsip Presiden Joko Widodo (kanan) menyalami Ketua Dewan Pakar Partai Partai Golkar Agung Laksono ketika menghadiri HUT Ke-54 Partai Golkar di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (21/10/2018). HUT ke-54 Partai Golkar dihadiri ribuan kader partai dan pimpinan partai koalisi Indonesia Kerja. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama

Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono mendukung langkah DPP Partai Golkar memberikan sanksi pemecatan Erwin Aksa dari kepengurusan karena mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019.

“Sikap DPP Partai Golkar yang telah memecat saudara Erwin Aksa merupakan langkah tepat dalam menegakkan aturan partai. Saya dapat memahami dan mendukung apa yang telah diputuskan,” kata Agung Laksono dalam siaran pers di Jakarta, Selasa malam.

Dia menekankan Golkar sudah lama menetapkan Jokowi sebagai capres melalui mekanisme Munaslub yang disepakati semua unsur partai baik tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Agung Laksono, keputusan Partai Golkar yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin harus dipatuhi oleh semua kader di semua tingkatan.

“Ada aksi, ada reaksi, tentu ada sanksi. Ini berlaku bagi semua kader termasuk saya dan pengurus di tingkat pusat dan daerah, jika tidak mematuhi apa yang telah diputuskan oleh partai,” ujarnya.

Agung Laksono yang juga Ketua Umum PPK Kosgoro 1957, menilai keputusan DPP Partai Golkar memecat Erwin Aksa dari kepengurusan sudah memenuhi unsur PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela) dan aturan AD/ART Partai Golkar.

“Jadi selain telah melanggar aturan PDLT, sanksi ini juga untuk menjaga marwah partai yang secara konsisten mengamanatkan, dalam Munaslub Partai Golkar 2017, untuk mendukung Pak Jokowi,” tegasnya.

Lebih jauh dia mengatakan, masalah rotasi kepengurusan adalah hal yang biasa dalam sebuah partai politik, namun yang lebih penting adalah upaya bersama dalam memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

“Misi utamanya adalah memenangkan Pak Jokowi. Kemenangan Pak Jokowi adalah kemenangan dalam upaya menjaga NKRI dan semangat kebhinekaan Pancasila. Tentu ini tidak hanya sekedar slogan tapi juga dibutuhkan kerja keras oleh semua pihak,” ujarnya.

Agung Laksono mengatakan pihaknya bersama seluruh elemen Partai Golkar terus menyosialisasikan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin agar dipilih masyarakat.

“Pilpres ini menentukan arah kebijakan dan arah perpolitikan Indonesia ke depan. Untuk itu, saya telah memerintahkan caleg-caleg Partai Golkar untuk terus meningkatkan kinerjanya. Utamanya tentang Pilpres ini,” jelasnya.

Sebelumnya DPP Partai Golkar memutuskan memberhentikan kadernya Erwin Aksa dari kepengurusan partai, karena yang bersangkutan mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga.

Pemberhentian Erwin Aksa tertuang dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Perindo Maksimalkan “Serangan” Udara dalam Kampanye Terbuka

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo memberikan keterangan pers terkait Rakornas Perindo, di Jakarta, Selasa (19/3). (Foto: ANTARA/Imam B)

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengatakan partainya akan memaksimalkan “serangan” udara dalam masa kampanye terbuka yang akan berlangsung pada 24 Maret hingga 13 April 2019.

“Memasuki kampanye terbuka, maka kami maksimalkan melalui udara seperti televisi, radio, media daring, cetak, media sosial karena sudah bebas untuk berkampanye,” kata Hary Tanoe, usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Perindo, di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan kampanye udara juga dilakukan dalam rangka pemenangan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin agar menang dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Selain itu, menurut dia lagi, partainya juga melakukan “serangan” di darat dengan kampanye langsung kepada para konstituen untuk meyakinkan pemilih agar memilih Perindo dan juga Jokowi-Ma’ruf.

“Kami juga maksimalkan kampanye pintu ke pintu dengan menggerakkan para calon anggota legislatif di semua tingkatan bersama relawan,” ujarnya.

Dia menilai strategi di darat maupun di udara tersebut dilakukan dalam rangka mencapai target perolehan suara kursi DPR RI sebesar 60-70 kursi dan suara dalam Pemilu 2019 sebanyak double digit.

Hary mengatakan beberapa hari lalu survei internal Perindo menyebutkan bahwa partai tersebut memperoleh suara pada Pemilu 2019 sebesar 4,7 persen, itu artinya lolos ambang batas parlemen yang diatur dalam UU nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu sebesar 4 persen.

Namun, menurut dia, partainya tidak mau lengah dan belum puas atas hasil survei tersebut karena targetnya memperoleh double digit, sehingga metode ‘canvasing’ maupun kampanye dari pintu ke pintu semakin digencarkan.

“Rakornas ini juga memutuskan rencana strategi di semua tingkatan dalam rangka kampanye terbuka 24 Maret hingga 13 April 2019,” ujarnya pula.

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

Sandiaga ingatkan pesantren sebagai mitra pembangunan

ANTARA- Cawapres Sandiaga Uno mengingatkan kalangan pesantren untuk berbuat lebih baik sehingga mampu menjadi mitra pembangunan. Sandiaga juga menawarkan adanya program pemberdayaan berupa pelatihan kerja. Sandiaga bertemua para kiai dan habaib de Malang Raya dan Psusuran di Taman Krida Budaya Jawa Timur.

Pengamat politik: Ma’ruf Amin tampil mengejutkan

ANTARA-Hasil debat pemilihan presiden dan wakil presiden, pada minggu malam berjalan cair. Kedua cawapres yang sebelumnya tampak kaku dan tegang, kali ini dapat lepas dalam menyampaikan visi misi. Meski demikian, pengamat politik menilai, cawapres Ma’ruf Amin cukup mengejutkan dalam penyampaiannya saat debat lalu.

Berperahu dari pulau ke pulau demi suksesnya pemilu

Batam (ANTARA) – Amir Umar (43) mengarahkan kapal bermotornya ke arah Pulau Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau untuk menghadiri rapat bersama Panitia Pemilihan Kecamatan.

Ia memilih menggunakan kapal miliknya sendiri menuju Kantor Camat meski biaya bahan bakarnya besar. Ongkos yang dia dapat sebagai petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak seberapa jika dibandingkan bahan bakar yang dia perlukan untuk ke pulau itu. 

“Butuh BBM 12 liter. Itu sekitar Rp120.000 hingga Rp135.000. Kalau ongkos yang disiapkan Rp50.000, itu untuk mengantar dokumen,” kata dia.

Bukannya karena sok atau untuk gagah-gagahan, Amir memang harus membawa kapal sendiri ke Kantor Camat yang berada di pulau sebelah itu, mengingat waktu rapat yang sering berlarut-larut dan tidak sesuai dengan jadwal kapal tumpangan.

“Rapat PPK itu suka molor dan waktunya tidak tentu. Sedangkan untuk ikut kapal tumpangan, jam 11 pagi sudah harus pulang lagi. Jadwalnya tidak pas,” kata dia.

Untuk mencapai Pulau Belakangpadang dibutuhkan waktu sekitar 1 jam.

Amir Umar adalah Ketua PPS Kelurahan Pemping, satu pulau terdepan Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, menghadap langsung ke Singapura. Dari Pulau Pemping, langsung nampak gedung-gedung pencakar langit di negara seberang.

Sebagian rumah yang berdiri di sepanjang pesisir hingga ke tengah Pulau Pemping berdinding kayu dengan aliran listrik dan air yang terbatas. Itu semua berbanding terbalik dengan Pulau Sentosa, Singapura, yang hanya berjarak sekitar 18 km. Masyarakat Kepulauan Riau terbiasa bepergian dengan perahu, seperti yang dilakukan juga oleh masyarakat di sekitar Pulau Belakang Padang, Batam, yang berhadapan dengan Singapura. Dengan berperahu jugalah mereka akan mendatangi tempat pemungutan suara ketika pemilu berlangsung. (Yunianti Jannatun Naim)

Baca juga: Pemilu adalah kegembiraan orang-orang pulau
Baca juga: Ketua KPU RI: kesiapan pemilu sudah 80 persen
Baca juga: KPU RI minta kinerja PPK dan PPS dievaluasi

Gemerlap Singapura

Tapi jangan remehkan Pulau Pemping, meski nampak tak berdaya, justru warganya memiliki “kuasa” atas gemerlapnya Singapura. Karena di pulau itu terdapat transmisi gas. Pulau itu juga menjadi landasan pipa terakhir, sebelum bahan bakar itu disalurkan ke negara jiran tersebut.

“Kuasa” yang besar tidak membuat masyarakat Pulau Pemping pongah. Mereka tetaplah nelayan bersahaja, yang ke luar tiap malam untuk mencari ikan di perairan perbatasan Indonesia-Singapura.

Berada di kawasan perbatasan, dengan “serangan” sinyal telepon, siaran televisi dan radio dari Singapura tidak membuat warga Pulau Pemping kehilangan rasa nasionalismenya.

Mereka tetap mengikuti perkembangan dalam negeri, bahkan hingga politik nasional, yang kerap kali memanas saat menjelang Pemilu 2019. Perbincangan politik kerap mewarnai obrolan saat mereka melaut.

“Meskipun Pulau Pemping termasuk pulau terluar, Alhamdulillah, kesadaran masyarakat akan Pemilu sangat tinggi,” kata Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pemping, Amir Umar.

Di Kelurahan Pemping terdapat 703 warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan 3 TPS yang berada di Pulau Pemping dan Pulau Labun.

Amir Umar mengaku tidak sulit melakukan pendataan dan sosialisasi tahapan pemilu kepada masyarakat di Pulau Pemping dan Pulau Labun, yang masuk wilayah kerjanya. Karena mayoritas warga sudah melek teknologi. Masyarakat sudah familiar dengan pemilu dari media sosial, dan juga berita melalui media daring.

“Kalau yang muda-muda, sampai 40-an tahun sudah biasa pakai media sosial. Tinggal orang-orang tua. Tapi itu juga tidak susah,” kata dia.

Menurut Amir Umar, antusiasme masyarakat akan pemilu sangat tinggi, apalagi untuk pemilihan calon anggota legislatif yang melibatkan warga setempat.

Banyak partai yang mengusung putra daerah dalam Pemilu Legislatif, sehingga masyarakat setempat ikut berlomba-lomba mempromosikan kerabatnya.

“Karena di sini saling mengenal. Banyak anak pulau yang ikut, ini membuat masyarakat antusias,” kata dia.

Seperti yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah 2015, masyarakat antusias karena merasa memiliki kedekatan dengan pasangan calon tertentu, hingga tingkat partisipasi pemilihnya mencapai 90 persen.

Baca juga: Bawaslu: PPS, PPK paling rawan kecurangan
Baca juga: Bawaslu Kepulauan Riau ingatkan KPU persiapkan data valid pemilih
   

Kelurahan Galang

Bila di Kelurahan Pemping Kecamatan Galang, PPS relatif tidak memiliki tantangan, karena akses teknologi relatif bagus, maka di Kelurahan Galang Baru, PPS harus mendatangi rumah warga satu-persatu untuk sosialisasi pemilu.

Itu yang harus dilakoni anggota PPS Kelurahan Galang Baru E Arsendra A Saputra. Dengan bermodalkan sampan dan dayung, ia mendatangi rumah-rumah warga di pesisir Pulau Pasir Putih dan Pulau Seberang.

“Ya memang harus didatangi satu-satu. Kalau di sini harus mendayung, memberi tahu kapan waktunya pemilu, diingatkan kembali agar mereka tidak melaut, meluangkan waktu untuk datang,” kata pria yang juga Ketua RT1/03 Kelurahan Galang Baru itu.

Pulau Pasir Putih di Pulau Galang berlokasi di Kota Batam bagian selatan. Untuk mencapainya, kita harus menyisiri 6 rangkaian jembatan dari pulau utama, kemudian menaiki sampan sekitar 20 menit.

Karena lokasinya yang relatif jauh, akses jaringan telepon seluler di sini pun sulit. Sehingga, sosialisasi pemilu memang harus dilakukan dari pintu ke pintu.

Kesulitan selanjutnya, kata Putra melanjutkan, kebanyakan masyarakat di sana adalah warga Suku Laut, yang waktu di laut lebih banyak ketimbang di darat.

“Jadi kadang, kalau mau disinggahi, mereka tidak ada, sedang ke pulau lain atau sedang ke laut. Sering seperti itu, sehingga harus didatangi berulang kali,” kata dia.

Namun, Putra tetap gigih. Ia ingin seluruh warga memanfaatkan haknya pada Pemilu mendatang.

Kegigihan Putra pun diakui warga, Madi, yang menyatakan Ketua RT-nya itu rajin bersilaturahmi menyampaikan berbagai program pemerintah, termasuk Pemilu.

“Kalau Putra sering datang, kami jadi tahu banyak apa yang terjadi,” kata Madi.

Baca juga: KPU Luncurkan Film tentang Pemilu 2019 berjudul “Suara April”
Baca juga: KPU larang petugas publikasikan surat suara di medsos

Kendala komunikasi

Komisioner Bidang Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam Zaki Setiawan mengakui minimnya fasilitas komunikasi di pulau menjadi kendala utama dalam sosialisasi pemilu di pulau-pulau penyangga.

“Kalau di mainland (daratan) sosialisasi banyak dilakukan melalui media sosial, juga web milik KPU. Tapi kalau hinterland (kawasan penyangga) enggak bisa, jaringannya susah, sehingga memang harus sering datang untuk komunikasi tatap muka,” kata dia.

Meski begitu, ia mengatakan kendala itu tidak menjadi berarti, karena komunikasi antarmasyarakat di pulau relatif baik. Masyarakat masih bersifat kekeluargaan yang saling mengenal, sehingga setiap informasi yang disampaikan tersosialisasi dengan baik dari mulut ke mulut.

Antusiasme masyarakat pulau mengikuti pemilu pun relatif lebih baik ketimbang warga kota, terlihat dari angka partisipasi pemilih.

“Pada Pileg 2014, tingkat partisipasi pemilih di Kota Batam 62,93 persen. Sementara tingkat partisipasi pemilih di daerah hinterland, Galang 73,29 persen, Bulang 71,21 persen, dan Belakangpadang 71,27 persen,” kata dia.

Dan pada Pilpres 2014, tingkat partisipasi pemilih di Kota Batam sekitar 54 persen. Sementara di kecamatan-kecamatan pulau penyangga, Galang 64,91 persen, Bulang 66,14 persen, dan Belakangpadang 63,87 persen.

Kemudian, pada Pilkada 2015, tingkat partisipasi pemilih di Kota Batam sekitar 47 persen. Sementara di hinterland, Galang mencapai 70,92 persen, Bulang 64,83 persen, dan Belakangpadang 56,23 persen.

“Partisipasi pemilih di hinterland lebih baik ketimbang di mainland,” kata dia.

Pemilu 2019, KPU DPT Batam mencapai 650.876 pemilih, dan 34.838 di antaranya adalah masyarakat yang tinggal di kecamatan penyangga, Galang sebanyak 11.746 pemilih, Belakangpadang sebanyak 15.313 pemilih dan Bulang sebanyak 7.779 pemilih.

Baca juga: KPU berharap relawan demokrasi tumbuhkan kesadaran pentingnya pemilu
Baca juga: Pemilu adalah kegembiraan orang-orang pulau

Oleh Yunianti Jannatun Naim
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wapres JK berharap menteri agama tidak terlibat

ANTARA-Wapres Jusuf Kalla berharap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak terlibat secara langsung dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan ketua umum PPP Rohamhurmuziy. Wapres menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus ini kepada aparat penegak hokum.

DPR sebut persoalan DPT karena kesalahan Kemendagri

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria (paling kiri) dalam diskusi bertema “DPT Pilpres, Kredibel atau Bermasalah?” di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (19 /3/2019). (Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria menyebutkan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lantaran DP4 yang dibuat kementerian itu untuk KPU sudah invalid dari awal.

“Masalah ini berawal dari DP4, DP4 itu produk pemerintah Permendagri, kita minta ke depan pemerintah bisa sisir dan perbaiki DP4, KPU jangan diberi data invalid dan bermasalah,” kata Riza dalam diskusi bertema “DPT Pilpres, Kredibel atau Bermasalah?” di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, ada sejumlah temuan-temuan yang aneh dalam upaya pihaknya menyisir DPT. Bahkan, menurutnya, ada mencapai 17,5 juta data yang tidak wajar.

“Ada 300 ribu lebih orang umurnya di atas 90 tahun. Lahirnya 1873, mana mungkin. Ada yang di bawah 17 tahun, bahkan belum lahir. Jadi temuan ini bukan hoaks. Secara komputer ada. Sangat bisa ditemukan,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengaku sudah menyiapkan tim terkait sejumlah temuan tersebut dan sudah menyampaikan hal itu kepada KPU.

“Data-data ini ingin kita pastikan di lapangan. Apakah betul yang ganda ini. Secara kasat mata terlihat. NIK sama KK sama. Kami juga siapkan tim. Tadi kami ke Bawaslu, kami minta Bawaslu ikut bantu. Disisir secara IT. Lalu di lapangan. Ini bagian dari bentuk kepedulian kami terhadap pemilu yang demokratis. Siapa yang diuntungkan? Pasangan 01 dan 02, para caleg, parpol, pemerintah, masyarakat,” tuturnya.

Riza mengajak kepada semua pihak untuk menyikapi sejumlah temuan itu dengan bijak, dengan memastikan data temuan tersebut.

“Untuk segera kita pastikan apakah orangnya ada atau tidak. Yang bahaya kalau orangnya tidak ada. Harus dihilangkan dan dicoret. Kita tidak prasangka buruk,” ujarnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebutkan Komisi Pemilihan Umum tidak maksimal melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2019, sehingga masih terjadi persoalan dalam daftar pemilih tetap.

“Ada satu kesimpulan bahwa coklit yang dilakukan, ada kesalahan prosedur yang dilakukan KPU itu yang kami temukan,” kata anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja di tempat yang sama.

Menurut dia, coklit yang tak maksimal ini mengakibatkan munculnya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti DPT ganda atau masalah munculnya WNA pemilik e-KTP yang masuk dalam DPT.

Bagja pun mencontohkan kasus yang luput dari prosedur saat coklit. “Misalkan, 101 WNA yang masuk ke DPT akhirnya terungkap, yang anehnya kami temukan makin banyak 200 WNA masuk dalam DPT yang banyak itu di Bali,” jelas Bagja.

Dikatakannya, berdasarkan hasil kajian yang pernah dilakukan Bawaslu menemukan dari 10 rumah yang didatangi langsung petugas coklit KPU, terdapat 1 hingga 2 rumah yang tak didatangi.

Padahal, dalam aturannya, petugas coklit harus mendatangi setiap rumah agar masyarakat yang memiliki hak pilih bisa masuk dalam DPT.

“Permasalahan coklit yang tidak sepenuhnya dilakukan dengan cara mendatangkan rumah-rumah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” jelas Bagja.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Mensos beri santunan 15 juta rupiah pada korban gempa Lombok

ANTARA-Sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas tewasnya wisatawan akibat gempa, Menteri Sosial Republik Indoneisa menberikan santunan kepada ahli waris korban. Tiga korban tewas mendapatkan masing – masing 15 juta rupiah,  tidak terkecuali dua orang wisatawan asing asal Malaysia.

Perindo waspadai hoaks rugikan Jokowi-Ma’ruf

Acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Perindo di JIEXPO, Jakarta, Selasa. (Imam B)

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengingatkan agar masyarakat mewaspadai adanya informasi bohong atau hoaks yang dapat merugikan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Dia menilai banyak hoaks yang beredar bertujuan agar para pemilih tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan itu merugikan Jokowi-Ma’ruf.

“Kami lihat paslon 01 seharusnya dengan mudah menang di Pemilu Presiden, namun kehadiran pemilih di TPS harus dipastikan karena harus waspadai banyak hoaks yang tujuannya agar masyarakat tidak datang di TPS,” kata Hary Tanoe dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Perindo, di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan apabila banyak pemilih yang tidak datang maka tidak menguntungkan Jokowi-Ma’ruf sehingga kader Perindro harus pastikan basis massanya termobilisasi memilih Jokowi-Ma’ruf.

Menurut dia, partainya juga menyerukan agar para kader dan simpatisan Perindo menjaga TPS agar tidak ada kecurangan yaitu dengan memaksimalkan keberadaan saksi dalam mengawasi perhitungan suara.

“Lalu kami mewaspadai keamanan Pemilu, itu tugas TNI-Polri karena kalau tidak aman maka banyak masyarakat yang tidak hadir di TPS,” ujarnya.

Selain itu dia mengatakan, Rakornas Perindo bertujuan untuk menajamkan visi-misi partai kepada para kader dan caleg karena sangat penting dalam menyampaikannya kepada para konstituen.

Hary juga menegaskan dalam Rakornas tersebut mendeklarasikan tekad bulat agar semua caleg jangan hanya mengkampanyekan dirinya sendiri dan partai namun juga pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Termasuk meminta semua saksi Perindo untuk mencoblos pasangan Jokowi-Ma’ruf,” katanya.

Hadir dalam Rakornas Partai Perindo antara lain Presiden RI Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, dan Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Presiden Jokowi: Perindo punya keunggulan di udara

Presiden Joko Widodo berbicara dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Partai Perindo, di Ji-Expo Convention Center, Kemayoran Jakarta, Selasa (19/3). (Foto: ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo mengakui bahwa Partai Perindo punya keunggulan di udara alias menguasai bidang penyiaran.

“Dari sisi udaranya, siapa yang mau mengalahkan Perindo. Saya pernah ditunjukkan markasnya Pak Hary Tanoe, semuanya punya, semuanya ada. Sisi udaranya semuanya ada,” kata Presiden, di Jakarta, Selasa.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Partai Perindo di Ji-Expo Convention Center, Kemayoran, Jakarta yang juga dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan pejabat terkait lain serta anggota Perindo.

“Semakin saya kenal Pak Hary Tanoe, semakin saya kenal dengan Perindo. Saya melihat bahwa Partai Perindo kalau dilihat dari sisi manajemen adalah partai yang direncanakan dengan sangat sangat matang. Partai yang diorganisasikan dengan sangat detail dan matang,” kata Presiden Jokowi pula.

Presiden mengakui bahwa Perindo juga punya jaringan di berbagai daerah di Indonesia.

“Apa yang bisa saya lihat, tadi disampaikan di layar, sudah memiliki infrastruktur di provinsi, jelas semuanya sudah. Di 514 kabupaten kota semuanya sudah, di 7 ribu lebih kecamatan ada semuanya, di hampir 80 ribu kelurahan dan desa ada semuanya. Ini yang saya sampaikan sangat terencana dan sangat terorganisir,” ujar Presiden.

Namun, meski unggul di sisi penyiaran yang didukung dengan setidaknya empat stasiun televisi yang dimiliki oleh Hary Tanoe dalam naungan MNC, Presiden meminta agar infrastruktur Perindo di darat juga bekerja.

“Sekarang tinggal daratnya. Daratnya sudah organisasi infrastruktur tadi, infrastruktur organisasi ke bawah ini yang penting selalu dalam menggerakkan,” kata Presiden.

Presiden Jokowi juga meminta agar Partai Perindo tidak lengah untuk berkampanye.

“Tadi pagi, saya ini setiap pagi dapat laporan mengenai angka-angka survei, tapi jangan bangga dulu Perindo. Kalau orang sudah bangga, lengah, bangga menjadi tidak waspada. Saya lihat yang lain-lain pertumbuhan kenaikannya itu, saya lihat Perindo gini,” ungkap Presiden sambil menggerakkan tangannya ke atas.

Survei tersebut menurut Presiden bahwa Perindo mendapatkan 4,7 persen dalam pemilu 2019.

“Hati-hati, kurang sebulan. Kalau terus seperti ini, angka yang saya terima tadi pagi itu ada di angka 4,7. Ternyata juga di surveinya Pak Hary Tanoe sama angkanya,” kata Presiden lagi.

Ia pun tidak lupa mengajak masyarakat menggunakan hak suara dan menolak golput.

“Intinya mengajak rakyat berbondong-bondong untuk ke TPS, jangan biarkan satu orang pun golput intinya ke situ,” kata Presiden Jokowi pula.

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019

Ma’ruf Cahyono: MPR terbuka pada aspirasi masyarakat

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jendral MPR RI Ma’ruf Cahyono menyatakan, MPR RI terbuka terhadap aspirasi masyarakat yang terkait dengan sistem ketatanegaraan, saat menerima dan berdialog dengan 15 orang perwakilan komunitas Tikus Pithi Hanata Baris.

Komunitas Tikus Pithi Hanata Baris, sebelumnya, melakukan aksi unjuk rasa menuntut adanya calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) independen pada pemilu April 2019. Pertemuan antara Ma’ruf Cahyono dan perwakilan komunitas Tikus Pithi Hanata Baris berlangsung di Ruang Samithi, Gedung Nusantara V Komplek MPR, DPR dan DPD RI, Senin (18/3).

Pada pertemuan tersebut, perwakilan komunitas tersebut meminta MPR untuk melaksanakan sidang istimewa, membahas pencalonan capres-cawapres independen pada pemilu 2019. Mereka juga meminta agar Sesjen MPR RI segera menyampaikan tuntutan itu kepada pimpinan MPR RI, sekaligus meminta kepastian waktu, kapan sidang istimewa MPR RI dapat dilaksanakan.

“Kami akan menunggu, bahkan rela tidur di sini, sampai mendapat kepastian, kapan waktu sidang istimewa akan dilakukan”, kata salah satu perwakilan komunitas Tikus Pithi, Mindi.

Menurut Mindhi, salah satu alasan komunitasnya menuntut capres-cawapres independen, adalah karena banyaknya pimpinan di tingkat nasional yang sudah mengalami kemerosotan moral. Dia mencontohkan, adanya operasi tangkap tangan (OTT) dari KPK terhadap pimpinan partai politik. “Sudah waktunya kedaulatan dikembalikan kepada masyarakat, dengan mengizinkan adanya capres-cawapres independen,” katanya.

Mendengar tuntutan perwakilan pendemo, Sesjen MPR mengatakan, sudah tepat jika komunitas Tikus Pithi menyampaikan aspirasi itu kepada MPR RI. Karena salah satu tugas MPR RI adalah mengkaji sistem ketatanegaraan, termasuk menyangkut capres-cawapres independen.

Apalagi, kata dia, saat ini Badan Pengkajian MPR tengah membahas berbagai isu sistem ketatanegaraan, seperti garis besar haluan negara (GBHN), kembali pada UUD 1945 hingga MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Karena itu, Ma’ruf berjanji, akan menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang capres-cawapres independen, itu kepada pimpinan MPR RI dan juga Lembaga Pengkajian Sistem Ketatanegaraan yang ada di MPR.

“Bahkan, kalau perlu kami juga akan mengundang bapak ibu untuk bertemu dan mendiskusikan aspirasi capres independen ini dengan lembaga pengkajian,” kata Ma’ruf menambahkan.

Menurut Ma’ruf, pada prinspnya MPR RI terbuka terhadap aspirasi dari masyarakat, terkait dengan sistem ketatanegaraan. “Bahkan selama ini MPR berusaha menjaring aspirasi tersebut ke berbagai daerah dan berbagai perguruan tinggi,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Misbakhun sebut nyinyir kubu 02 yang persoalkan tol langit

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Mukhammad Misbakhun. (Dok Misbakhun)

Digitalisasi UMKM, adalah pemerataan sinyal internet ke seluruh Indonesia. Hal ini merupakan tugas Pemerintah dalam membentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk dapat mengakses internet guna meningkatkan hasil usaha.”

Jakata (ANTARA) – Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Mukhammad Misbakhun, menilai pernyataan Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mempersoalkan istilah tol langit adalah nyinyir.

“Kubu 02 yang menyebut istilah tol langit, mengacu pada Palapa Ring, merupakan lanjutan dari program presiden sebelumnya, adalah pernyataan nyinyir dan menunjukkan kubu 02 tidak memiliki program yang lebih baik,” kata Mukhammad Misbakhun, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.

Mukhammad Misbakhun mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Suhud Aliyudin, yang menyebut tol langit mengacu pada Palapa Ring merupakan program yang dijalankan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Politisi Partai Golkar ini melihat, kritik-kritik yang dilontarkan kubu 02, merupakan bentuk kecemburuan atas konsep dan penerapan program yang jelas dari pasangan calon 01, untuk memajukan dunia usaha Indonesia dengan pendekatan digitalisasi yang progresif.

Misbakhun melihat, kubu 02 cenderung memainkan isu-isu dengan pendekatan konservatif kepada masyarakat, di mana isu tersebut tidak begitu relevan dengan kehidupan masyarakat. Dia mencontohkan, program Oke Oce yakni pemberdayaan UMKM yang belum kelihatan hasilnya.

“Bahkan, ada yang menyebut program Oke Oce itu sebagai program gagal. Karena, dari puluhan ribu orang yang mendaftar, baru sekitar 150 orang yang bisa mendapat pembiayaan perbankan,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menegaskan, program Jokowi-Ma’ruf Amin di bidang UMKM lebih konkret di tengah kemajuan teknologi informasi. “Digitalisasi UMKM, adalah pemerataan sinyal internet ke seluruh Indonesia. Hal ini merupakan tugas Pemerintah dalam membentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk dapat mengakses internet guna meningkatkan hasil usaha,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Mendayung dari pulau ke pulau demi suksesnya pemilu

Amir Umar (43), anggota Panitia Pemungutan Suara, Batam, memilih menggunakan kapal motornya sendiri ke Pulau Belakang Padang, Kota Batam, untuk menghadiri rapat bersama Panitia Pemilihan Kecamatan. Ongkos yang dia dapat  sebagai petugas Panitia Pemungutan Suara tidak seberapa jika dibandingkan bahan bakar yang dia perlukan untuk ke pulau itu.  (ANTARA/Yunianti Jannatun Naim)

Batam (ANTARA) – Amir Umar (43) mengarahkan kapal bermotornya ke arah Pulau Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau untuk menghadiri rapat bersama Panitia Pemilihan Kecamatan.

Ia memilih menggunakan kapal miliknya sendiri menuju Kantor Camat meski biaya bahan bakarnya besar. Ongkos yang dia dapat sebagai petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak seberapa jika dibandingkan bahan bakar yang dia perlukan untuk ke pulau itu. 

“Butuh BBM 12 liter. Itu sekitar Rp120.000 hingga Rp135.000. Kalau ongkos yang disiapkan Rp50.000, itu untuk mengantar dokumen,” kata dia.

Bukannya karena sok atau untuk gagah-gagahan, Amir memang harus membawa kapal sendiri ke Kantor Camat yang berada di pulau sebelah itu, mengingat waktu rapat yang sering berlarut-larut dan tidak sesuai dengan jadwal kapal tumpangan.

“Rapat PPK itu suka molor dan waktunya tidak tentu. Sedangkan untuk ikut kapal tumpangan, jam 11 pagi sudah harus pulang lagi. Jadwalnya tidak pas,” kata dia.

Untuk mencapai Pulau Belakangpadang dibutuhkan waktu sekitar 1 jam.

Amir Umar adalah Ketua PPS Kelurahan Pemping, satu pulau terdepan Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, menghadap langsung ke Singapura. Dari Pulau Pemping, langsung nampak gedung-gedung pencakar langit di negara seberang.

Sebagian rumah yang berdiri di sepanjang pesisir hingga ke tengah Pulau Pemping berdinding kayu dengan aliran listrik dan air yang terbatas. Itu semua berbanding terbalik dengan Pulau Sentosa, Singapura, yang hanya berjarak sekitar 18 km.

Baca juga: Ketua KPU RI: kesiapan pemilu sudah 80 persen
Baca juga: KPU RI minta kinerja PPK dan PPS dievaluasi

Gemerlap Singapura

Tapi jangan remehkan Pulau Pemping, meski nampak tak berdaya, justru warganya memiliki “kuasa” atas gemerlapnya Singapura. Karena di pulau itu terdapat transmisi gas. Pulau itu juga menjadi landasan pipa terakhir, sebelum bahan bakar itu disalurkan ke negara jiran tersebut.

“Kuasa” yang besar tidak membuat masyarakat Pulau Pemping pongah. Mereka tetaplah nelayan bersahaja, yang ke luar tiap malam untuk mencari ikan di perairan perbatasan Indonesia-Singapura.

Berada di kawasan perbatasan, dengan “serangan” sinyal telepon, siaran televisi dan radio dari Singapura tidak membuat warga Pulau Pemping kehilangan rasa nasionalismenya.

Mereka tetap mengikuti perkembangan dalam negeri, bahkan hingga politik nasional, yang kerap kali memanas saat menjelang Pemilu 2019. Perbincangan politik kerap mewarnai obrolan saat mereka melaut.

“Meskipun Pulau Pemping termasuk pulau terluar, Alhamdulillah, kesadaran masyarakat akan Pemilu sangat tinggi,” kata Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pemping, Amir Umar.

Di Kelurahan Pemping terdapat 703 warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan 3 TPS yang berada di Pulau Pemping dan Pulau Labun.

Amir Umar mengaku tidak sulit melakukan pendataan dan sosialisasi tahapan pemilu kepada masyarakat di Pulau Pemping dan Pulau Labun, yang masuk wilayah kerjanya. Karena mayoritas warga sudah melek teknologi. Masyarakat sudah familiar dengan pemilu dari media sosial, dan juga berita melalui media daring.

“Kalau yang muda-muda, sampai 40-an tahun sudah biasa pakai media sosial. Tinggal orang-orang tua. Tapi itu juga tidak susah,” kata dia.

Menurut Amir Umar, antusiasme masyarakat akan pemilu sangat tinggi, apalagi untuk pemilihan calon anggota legislatif yang melibatkan warga setempat.

Banyak partai yang mengusung putra daerah dalam Pemilu Legislatif, sehingga masyarakat setempat ikut berlomba-lomba mempromosikan kerabatnya.

“Karena di sini saling mengenal. Banyak anak pulau yang ikut, ini membuat masyarakat antusias,” kata dia.

Seperti yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah 2015, masyarakat antusias karena merasa memiliki kedekatan dengan pasangan calon tertentu, hingga tingkat partisipasi pemilihnya mencapai 90 persen.

Baca juga: Bawaslu: PPS, PPK paling rawan kecurangan
Baca juga: Bawaslu Kepulauan Riau ingatkan KPU persiapkan data valid pemilih

Kelurahan Galang

Bila di Kelurahan Pemping Kecamatan Galang, PPS relatif tidak memiliki tantangan, karena akses teknologi relatif bagus, maka di Kelurahan Galang Baru, PPS harus mendatangi rumah warga satu-persatu untuk sosialisasi pemilu.

Itu yang harus dilakoni anggota PPS Kelurahan Galang Baru E Arsendra A Saputra. Dengan bermodalkan sampan dan dayung, ia mendatangi rumah-rumah warga di pesisir Pulau Pasir Putih dan Pulau Seberang.

“Ya memang harus didatangi satu-satu. Kalau di sini harus mendayung, memberi tahu kapan waktunya pemilu, diingatkan kembali agar mereka tidak melaut, meluangkan waktu untuk datang,” kata pria yang juga Ketua RT1/03 Kelurahan Galang Baru itu.

Pulau Pasir Putih di Pulau Galang berlokasi di Kota Batam bagian selatan. Untuk mencapainya, kita harus menyisiri 6 rangkaian jembatan dari pulau utama, kemudian menaiki sampan sekitar 20 menit.

Karena lokasinya yang relatif jauh, akses jaringan telepon seluler di sini pun sulit. Sehingga, sosialisasi pemilu memang harus dilakukan dari pintu ke pintu.

Kesulitasn selanjutnya, kata Putra melanjutkan, kebanyakan masyarakat di sana adalah warga Suku Laut, yang waktu di laut lebih banyak ketimbang di darat.

“Jadi kadang, kalau mau disinggahi, mereka tidak ada, sedang ke pulau lain atau sedang ke laut. Sering seperti itu, sehingga harus didatangi berulang kali,” kata dia.

Namun, Putra tetap gigih. Ia ingin seluruh warga memanfaatkan haknya pada Pemilu mendatang.

Kegigihan Putra pun diakui warga, Madi, yang menyatakan Ketua RT-nya itu rajin bersilaturahmi menyampaikan berbagai program pemerintah, termasuk Pemilu.

“Kalau Putra sering datang, kami jadi tahu banyak apa yang terjadi,” kata Madi.

Baca juga: KPU Luncurkan Film tentang Pemilu 2019 berjudul “Suara April”
Baca juga: KPU larang petugas publikasikan surat suara di medsos

Kendala komunikasi

Komisioner Bidang Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam Zaki Setiawan mengakui minimnya fasilitas komunikasi di pulau menjadi kendala utama dalam sosialisasi pemilu di pulau-pulau penyangga.

“Kalau di mainland (daratan) sosialisasi banyak dilakukan melalui media sosial, juga web milik KPU. Tapi kalau hinterland (kawasan penyangga) enggak bisa, jaringannya susah, sehingga memang harus sering datang untuk komunikasi tatap muka,” kata dia.

Meski begitu, ia mengatakan kendala itu tidak menjadi berarti, karena komunikasi antarmasyarakat di pulau relatif baik. Masyarakat masih bersifat kekeluargaan yang saling mengenal, sehingga setiap informasi yang disampaikan tersosialisasi dengan baik dari mulut ke mulut.

Antusiasme masyarakat pulau mengikuti pemilu pun relatif lebih baik ketimbang warga kota, terlihat dari angka partisipasi pemilih.

“Pada Pileg 2014, tingkat partisipasi pemilih di Kota Batam 62,93 persen. Sementara tingkat partisipasi pemilih di daerah hinterland, Galang 73,29 persen, Bulang 71,21 persen, dan Belakangpadang 71,27 persen,” kata dia.

Dan pada Pilpres 2014, tingkat partisipasi pemilih di Kota Batam sekitar 54 persen. Sementara di kecamatan-kecamatan pulau penyangga, Galang 64,91 persen, Bulang 66,14 persen, dan Belakangpadang 63,87 persen.

Kemudian, pada Pilkada 2015, tingkat partisipasi pemilih di Kota Batam sekitar 47 persen. Sementara di hinterland, Galang mencapai 70,92 persen, Bulang 64,83 persen, dan Belakangpadang 56,23 persen.

“Partisipasi pemilih di hinterland lebih baik ketimbang di mainland,” kata dia.

Pemilu 2019, KPU DPT Batam mencapai 650.876 pemilih, dan 34.838 di antaranya adalah masyarakat yang tinggal di kecamatan penyangga, Galang sebanyak 11.746 pemilih, Belakangpadang sebanyak 15.313 pemilih dan Bulang sebanyak 7.779 pemilih.

Baca juga: KPU berharap relawan demokrasi tumbuhkan kesadaran pentingnya pemilu
Baca juga: Pemilu adalah kegembiraan orang-orang pulau

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019

Tiga TPS di Wondama sulit dijangkau

Kalau yang pakai kapal pemda siap mendukung. Kami bisa minta agar jadwal kapal yang nanti membawa logistik untuk disesuaikan dengan jadwal pengiriman logistik, ucap Denny

Wasior, Teluk Wondama (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, kesulitan menjangkau tiga tempat pemungutan suara (TPS) karena infrastruktur transportasi menuju lokasi tersebut belum terbangun.

Hal ini menjadi kendala tersendiri yang harus dihadapi KPU dalam mendistribusikan logistik maupun pemantauan.

“Distribusi logistik ke tiga TPS terjauh itu harus dilakukan dengan berjalan kaki. Untuk sampai ke sana butuh waktu antara 3-5 hari,” kata Ketua KPU Teluk Wondama Monika Elsy Sanoi di Wasior, Selasa.

Ia menyebutkan, tiga TPS itu berada di Distrik Naikere tepatnya di Kampung Oya, Undurara dan Inyora. Kampung-kampung itu masih terisolir dan berada jauh di pelosok serta belum ada akses jalan darat.

KPU mengharap dukungan dari pemerintah daerah agar pelaksanaan pemilu di tiga kampung ini berjalan lancar layaknya daerah lain.

Pada rapat koordinasi bersama pemerintah daerah Senin (18/3), Sekretaris KPU Teluk Wondama Henri Purba menjelaskan, dalam pelaksanaan distribusi logistik ke tiga TPS terjauh, pihaknya masih mengadopsi SOP (standar operation procedure) sebagaimana yang diterapkan pada Pilkada Gubernur tahun 2017.

“SOP-nya masih sama, termasuk pengamanannya. Untuk TPS terjauh (pergeseran logistik) pada H-7 dan yang lain H-5,” ucap Purba seraya menambahkan untuk di wilayah pesisir, akan menggunakan jasa kapal laut.

Sekretarus Daerah Teluk Wondama, Denny Simbar menyatakan Pemkab siap membantu KPU untuk memperlancar distribusi logistik hingga penarikan pascapenghitungan. Khusus untuk TPS terjauh, KPU diminta mencermati segala potensi kerawanan yang mungkin terjadi.

“Kalau yang pakai kapal pemda siap mendukung. Kami bisa minta agar jadwal kapal yang nanti membawa logistik untuk disesuaikan dengan jadwal pengiriman logistik,“ ucap Denny.

Terkait pengamanan, Kabag Sumber Daya Polres Teluk Wondama Kompol Erik Hursepuni mengatakan, pihaknya akan menerjunkan 138 personil untuk pengamanan TPS termasuk mengawal distribusi logistik ke wilayah-wilayah yang dianggap rawan.

“Juga ada 16 perwira Padal atau perwira pengendali. Mereka akan mengawal seluruh tahapan pemilu,“ kata Hursepuni.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

Polda Papua kerahkan 15 anjing pelacak cari korban banjir

ANTARA-Kepolisian Daerah Papua bergerak cepat guna mencari korban banjir Bandang Sentani Jayapura dalam beberapa hari terakhir dengan menurunkan belasan anjing pelacak dan ratusan personel gabungan.  Semua dikerahkan untuk mencari korban yang tertimbun material pasir, lumpur dan kayu.

Empat pesawat tempur Hawk 100/200 AU gelar latihan di Kepri

Tanjungpinang (ANTARA) – Empat unit pesawat tempur jenis Hawk 100/200 dari Skuadron Udara 1 Lanud Supadio Pontianak menggelar latihan di langit Provinsi Kepulauan Riau mulai 18-22 Maret 2019.

Komandan Lanud Raja Haji Fisabilillah, Kolonel Pnb Elistar Silaen, di Tanjungpinang, mengatakan, pesawat tempur itu dilengkapi dengan persenjataan rudal pintar jenis Maverick milik TNI AU.

“Empat pesawat tempur itu mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pukul Senin (18/3),” katanya.

Elistar menyambut kedatangan empat pesawat tempur yang dipimpin oleh Komandan Skadron Udara 1 Letkol Pnb Supriyanto. Pesawat itu akan melaksanakan Latihan Maverick.

“Dalam rapat tertutup di Ruang VIP Bandara Hang Nadim, Danlanud RHF Kolonel Pnb Elistar Silaen, mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat untuk mengutamakan faktor keamanan, serta memperhatikan keselamatan terbang dan kerja dalam pelaksanaan latihan tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Operasi Lanud Raja Haji Fisabilillah, Mayor Lek Wardoyo menjelaskan kegiatan tersebut akan dibagi dalam beberapa jenis latihan, diantaranya latihan Maverick, latihan terbang day and night.

“Latihan transisi hingga terbang provisiensi. Ada juga pengamanan patroli udara secara bersama-sama,” ucapnya.

Selain latihan terbang, kata dia salam kegiatan tersebut akan diadakan sesi Open Base atau Static Show untuk masyarakat umum yang direncanakan digelar pada Kamis, 21 Maret 2019 mulai pukul 14.30 WIB-18.00 WIB.

“Dalam momentum latihan ini, kami juga memberikan kesempatan kepada masyarakat Kepulauan Riau untuk melihat dari dekat alutsista berupa pesawat tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara,” jelasnya.

Di Bandara Hang Nadim terdapat empat unit pesawat tempur jenis Hawk 100/200 serta Helicopter SAR Puma yang akan melakukan Fly Pass beberapa kali guna meramaikan acara tersebut.

Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Politik Uang jadi perhatian serius polisi semarang

ANTARA-Politik uang atau kegiatan membagikan uang atau barang oleh tim sukses kepada masyarakat untuk memilih salah satu calon tertentu dalam Pemilu 2019 menjadi perhatian serius aparat kepolisian dari Polrestabes Semarang. Oleh pihak kepolisian, kegiatan politik uang tersebut diperkirakan mampu memicu kerusuhan dalam pelaksanaan pemilu mendatang.

Musdah: perempuan rentan jadi pelaku terorisme dan penyebar hoaks

Jakarta (ANTARA) – Ketua Lembaga Kajian Agama dan Gender (LKAG) Siti Musdah Mulia mengatakan kaum perempuan rentan menjadi pelaku terorisme dan korban sekaligus penyebar hoaks terutama yang berbau agama.

“Kaum perempuan itu kalau dicekoki dengan urusan agama tentunya paling cepat. Apalagi kalau sudah ada istilah ‘sami’na wa atho’na’ (Kami mendengar dan kami taat), itu perempuan jauh lebih loyal ketimbang laki-laki,” ujar Musdah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, lanjut Musdah, tidak mengherankan bila kini kelompok radikal teroris lebih senang merekrut kaum perempuan, termasuk dengan modus pernikahan.

Untuk itu, kata Musdah, penting untuk memberikan sosialisasi antiradikalisme dan juga pendidikan literasi kepada kaum perempuan sekaligus melibatkan mereka dalam gerakan membangun perdamaian dan menyampaikan pesan damai di dunia nyata dan maya.

“Kalau kaum perempuan itu bisa direkrut untuk jadi aktor teroris maka seharusnya perempuan lebih bisa untuk direkrut menjadi aktor dalam membawa pesan damai,” ujar Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) itu.

Musdah mengajak kepada kaum perempuan untuk selalu siaga dan mau berbicara dalam segala hal serta tidak menganggap intoleransi dan pelanggaran hukum sekecil apa pun sebagai hal yang biasa dan sepele.

Kaum perempuan harus bisa menjadi agen penebar perdamaian baik untuk diri sendiri maupun bagi lingkungan keluarga, masyarakat dan bangsa, kata Guru Besar Pemikiran Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

“Hal ini agar kaum perempuan terbentengi dari penyebaran hoaks maupun penyebaran paham radikalisme dan terorisme,” ujar Musdah.

Dikatakannya, selama ini ICRP sudah banyak melakukan kegiatan yang melibatkan kaum perempuan karena salah satu tugas ICRP adalah menjadikan agama sebagai sumber perdamaian.

“Apalagi jika berbicara soal agama, semua penganut agama dari berbagai kepercayaan ikut dilibatkan oleh ICRP termasuk kaum perempuan,” kata Musdah.

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Golkar berhentikan Erwin Aksa dari kepengurusan partai

Erwin Aksa (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta (ANTARA) – DPP Partai Golkar memberhentikan kadernya Erwin Aksa dari kepengurusan partai, karena yang bersangkutan mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga.

Pemberhentian Erwin Aksa tertuang dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

“Erwin Aksa diberhentikan dari posisi Ketua Bidang Koperasi dan UKM,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily dihubungi di Jakarta, Selasa.

Ace mengatakan pemberhentian Erwin untuk menjaga marwah partai dan melaksanakan amanat Munaslub Golkar tahun 2017, yang salah satunya memutuskan Golkar mendukung Jokowi.

Setiap kader wajib mengikuti amanat forum tertinggi Golkar itu dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati.

Sebelumnya, Erwin Aksa secara terbuka menyatakan mendukung pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

Posisi Erwin Aksa selaku Ketua Bidang Koperasi dan UKM, kata Ace, digantikan Andi Rukman Nurdin Karumpa.

Sementara itu selain memberhentikan Erwin, Golkar juga mengangkat kadernya Rizal Mallarangeng untuk mengisi jabatan kosong sebagai Koordinator Bidang Penggalangan Khusus.

Posisi Koordinator Bidang Penggalangan Khusus sebelumnya dijabat Hajriyanto Thohari, namun yang bersangkutan kini bertugas sebagai Dubes RI di Lebanon.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Kiai Ma’ruf: Saya keturunan Pamekasan

KH Ma’ruf Amin saat menghadiri istighatsah qubro di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. (Abd Aziz)

Pamekasan (ANTARA) – Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin mengaku merupakan keturunan orang Pamekasan, di Pulau Madura, Jawa Timur, dari silsilah raja Kerajaan Sumedang, sehingga ia menganggap kedatangannya ke Pamekasan sama halnya dengan pulang ke kampung halamannya.

“Pamekasan ini kampung saya sendiri. Saya orang Pamekasan. Mbah saya itu Raja Kerajaan Sumedang, istirnya Nyai Ratu Harisbaya yang ternyata namanya Nyai Larantoko, anaknya Raden Zuhro Prajoto Jamberingin Pamekasan,” ujar Kiai Ma’ruf saat menyampaikam tausiyah di hadapan ribuan warga Pamekasan dalam acara Istighatsah Kubro di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Selasa.

Jambringin merupakan nama sebuah desa di Kecamatan Proppo, Pamekasan yang dalam sejarah Pamekasan merupakan pusat pemerintahan raja Pamekasan sebelum pindah ke Mandilaras.

Karena masih saudara, menurut dia, sudah selayaknya seluruh orang Madura, khususnya masyarakat Pamekasan membantu dirinya agar bisa menang pada Pilpres 2019 bersama pasangan politiknya, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam ceramahnya itu Kiai Ma’ruf sempat melontarkan bahasa Madura bahwa sebenarnya masyarakat Pamekasan dan Madura adalah “Taretan Kaule Sadhaja” yang artinya saudara saya semua.

“Masa saudaranya gak didukung, masak ada saudara malah mendukung orang lain. Karena itu orang Pamekasan harus mendukung saudaranya yaitu saya sendiri,” ucap Mantan Rais Aam PBNU ini.

Kiai Ma’ruf sendiri sudah dua kali melakukan kampanye politik ke Pulau Madura sejak ditetapkan menjadi Calon Wakil Presiden.

Kunjungan pertamanya ke Madura dilakukan pada 19 Oktober 2018 lalu. Saat itu, Kiai Ma’ruf Amin juga mengaku memiliki garis keturunan dari Kiai Demang Plakaran, Bangkalan.

“Jadi dalam diri saya ini mengalir darah Pamekasan. Saya ada darah Madura ini, Alhamdulillah,” kata Kiai Ma’ruf.

Istighatsah Kubro tersebut juga dihadiri puluhan ulama Madura. Saat Kiai Ma’ruf menyampaikan tausiyahnya, cuaca sedang hujan. Namun, ribuan jamaah yang tetap setia mendengarkan tausiyah Kiai Ma’ruf.

“Tadi di lapangan walaupun hujan, mereka tidak berubah. Mereka tetap mendengarkan,” kata Kiai Ma’ruf saat ditemui usai acara.

Sementara itu, guna mengamankan kegiatan ini, Polres Pamekasan menerjunkan sebanyak 345 personel gabungan dari berbagai unsur seperti unsur polisi, TNI dan Brimob Polda Jatim.

Saat acara berlangsung, panggung tengah yang ditempati para musisi sempat ambruk, karena terlalu banyak warga yang naik ke atas panggung untuk berteduh.

Selain menyampaikan tausiyah, Cawapres RI Nomor urut 01 itu juga menutup kegiatan dengan memimpin doa.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Komunitas Milenial Aceh deklarasi anti hoaks

Kami mendukung untuk menetralisir informasi dan data yang merugikan pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 01, Joko Widodo dan KH Ma”ruf Amin bersama-sama portal KH Ma’ruf Amin, katanya

Banda Aceh (ANTARA) – Anak muda yang mengatasnamakan Komunitas Milenial Aceh Anti Hoaks (KMA2H) mendeklarasikan anti hoaks dalam upaya mencerdaskan masyarakat dengan informasi-informasi yang akurat dan terpercaya.

“Kami prihatin berita bohong atau hoaks menyasar semua segmen sehingga kami anak-anak muda berinisiatif membangun sebuah komunitas KMA2H guna berkontribusi membantu pemerintah memberantas hoaks,” kata Ketua KMA2H, Romi Rosadi di Banda Aceh, Selasa.

Ia menjelaskan, seiring dengan deklarasi KMA2H tersebut maka anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas tersebut menyatakan perang terhadap informasi hoak atau fitnah yang kerap berkembang di masyarakat.

“Kami mendukung untuk menetralisir informasi dan data yang merugikan pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 01, Joko Widodo dan KH Ma”ruf Amin bersama-sama portal KH Ma’ruf Amin,” katanya.

Pihaknya mengajak seluruh generasi muda di provinsi ujung paling barat tersebut untuk bersama-sama bergabung dalam komunitas tersebut guna memerangi hoaks yang berkembang di tengah masyarakat.

Romi juga menyatakan akan turun ke kabupaten/kota untuk membentuk komunitas milenial anti hoaks di seluruh daerah yang tersebar di seluruh daerah di Provisi Aceh.

Dalam kegiatan deklarasi tersebut turut digelar workshop kontra-hoaks bertajuk menolak hoaks, membangun kecerdasan dalam memperoleh dan menggunakan iformasi dengan menghadirkan Sekjen Master C Portal KMA dan Manajer Relawan Master C Portal KMA, Farid Saifuddin Zuhri.

Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019

KPU Tanjabtim siap distribusikan logistik Pemilu 2019 melalui jalur perairan

Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU). (FOTO ANTARA)

Jambi (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjungjabung Timur menyatakan siap untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2019 untuk dua kecamatan di daerah itu melalui jalur perairan untuk sampai ke tujuan.

Ketua KPU Tanjungjabung Timur (Tanjabtim), Nurkholis dihubungi di Jambi, Selasa, mengatakan dua kecamatan pengiriman logistik melalui jalur perairan itu adalah Kecamatan Berbak dan Kecamatan Sadum dimana pengiriman logistik untuk dua kecamatan tersebut harus melalui jalur perairan menggunakan perahu atau kapal.

Pengiriman logistik untuk dua kecamatan itu dilakukan melalui jalur sungai Batanghari dan dijadwalkan H-5 jelang Pemilu 17 April mendatang akan mulai didistribusikan.

Dalam pengiriman logistik tersebut, pihaknya bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) yang telah menyatakan kesanggupannya dalam pendistribusian logistik melalui jalur perairan.

“Sudah siap dan PT Pos sudah menyatakan kesanggupannya untuk pengirimannya nanti,” katanya menjelaskan.

Selain itu, pihaknya juga telah mempersiapkan sejumlah skema agar semua logistik Pemilu bisa aman sampai ke lokasi tujuan pengiriman yang dikemas dengan bungkus plastik.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk wilayah Kabupaten Tanjungjabung Timur sebanyak sebanyak 162.085 orang, dengan rincian 82.688 pemilih laki-laki dan 79.397 pemilih perempuan yang tersebar di daerah itu.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Wapres: Teknologi belum bisa buat KTP-el jadi kartu multifungsi

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan teknologi di Indonesia saat ini belum bisa membuat kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) menjadi kartu multifungsi seperti untuk pelayanan perbankan, kesehatan dan pendidikan.

“Secara teknis bisa karena di situ (KTP-el) ada ‘chip’-nya, tinggal diisi. Tetapi mungkin teknologi kita belum bisa cepat ke situ. Ya KTP saja masih ketinggalan, apalagi mau diisi segala macam di situ. Pemilu saja masih kurang (bermasalah dengan KTP-el),” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

JK menjelaskan gagasan awal Pemerintah mengadakan program KTP-el memang bertujuan untuk beragam fungsi, sehingga kartu tersebut tidak hanya dipakai sebagai identitas kependudukan.

“Ide awalnya KTP-el itu merangkap sebagai ‘social security number’. Jadi bukan hanya (bisa) untuk (pelayanan) kesehatan, tapi bisa untuk SIM, mengurus macam-macam; jadi ada ‘social security ID’-nya,” jelasnya.

Sebelumnya dalam debat pilpres putaran ketiga, yang diikuti dua calon wapres, cawapres Sandiaga Uno mengatakan akan mengoptimalkan fungsi KTP-el sebagai kartu layanan kebutuhan masyarakat.

Sehingga, dengan satu kartu tersebut, Pemerintah tidak perlu menambah anggaran untuk menerbitkan kartu-kartu layanan lain seperti Kartu Sembako Murah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Indonesia Pintar.

“Kita tidak ingin merepotkan dan membebani negara dengan menerbitkan kartu-kartu baru,” kata Sandiaga saat debat cawapres di Jakarta, Minggu (15/3).

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Survei: 29,5 persen pemilih belum tahu tanggal pilpres

Ilustrasi – debat Capres 2019 antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. (ANTARANews/Ferliansyah)

Jakarta (ANTARA) – Lembaga riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dalam survei terbaru menemukan 29,5 persen pemilih (responden) tidak mengetahui pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 17 April 2019, sedang mereka yang tahu sebanyak 65,2 persen pemilih.

Peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman kepada pers di Jakarta, Selasa, mengatakan, dari publik yang tahu pelaksanaan pilpres 2019, sebanyak 75,8 persen responden diantaranya bisa menjawab dengan benar pelaksanaan pilpres dan 24,2 persen responden tidak bisa menjawab dengan benar pelaksanaan pilpres pada 17 April 2019.

Survei LSi dilakukan pada 18-25 Februari 2019 di 34 provinsi melalui “face to face interview” menggunakan kuesioner. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 persen.

Ikrama mengatakan, data KPU menunjukkan bahwa dalam tiga kali pemilu terakhir, jumlah mereka yang tidak memilih (golput) sekitar 23 persen – 30 persen. Pada pemilu 2004 mereka yang golput sebesar 23,3 persen. Pada pemilu 2009, mereka yang golput sebesar 27,45 persen. Pada pemilu 2014, yang golput sebesar 30,42 persen.

Survei LSI Denny JA pada Februari 2019, menunjukan bahwa dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf sebesar 58,7 persen. Sementara dukungan terhadap Prabowo-Sandi sebesar 30,9 persen. Sebesar 9,9 persen belum menentukan pilihan atau rahasia. Survei terbaru ini menunjukkan bahwa Jokowi-Maruf masih unggul telak atas Prabowo-Sandi dengan selisih elektabilitas sebesar 27,8 persen.

Ikra menjelaskan, sejak Agustus 2018, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf tetap unggul dengan selisih di atas 20 persen dari Prabowo-Sandi. Namun keunggulan Jokowi-Ma’ruf ini masih di bawah angka golput, berkisar 23-30 persen. Survei terakhir (Februari 2019) menunjukkan selisih kedua capres melebar hingga 27,8 persen pun masih di bawah angka golput pilpres 2014 yang mencapai 30,42 persen.

Jika angka golput pilpres 2019, kurang lebih sama dengan golput pilpres terakhir yaitu 30,42 persen maka kedua capres akan mengalami kekurangan dukungan.

Dari sejumlah segmen pemilih, jika golput pada segmen pemilih minoritas tinggi, maka Jokowi-Ma’ruf dirugikan. Alasan utama golput pada segmen ini adalah tidak sedang berada di tempat. Riset kualitatif LSI Denny JA menunjukkan pertama karena libur panjang saat hari pencoblosan dan 19 April 2019 adalah tanggal merah Jumat Agung bagi umat Kristiani kemungkinan mereka tidak di tempat atau berlibur ke luar negeri.

Kedua, segmen pemilih wong cilik. Jika banyak pemilih wong cilik yang tidak datang ke TPS (golput), maka pasangan Jokowi-Ma’ruf yang dirugikan. Karena pemilih wong cilik adalah salah satu kantong suara Jokowi-Ma’ruf. Ketiga, segmen pemilih milenial. Jika mereka yang tidak datang ke TPS pada hari H banyak di segmen pemilih ini, maka pasangan Jokowi-Ma”ruf paling dirugikan.

Keempat, kantong pemilih emak-emak (perempuan). Jika golput banyak terjadi di segmen pemilih emak-emak, maka yang dirugikan adalah pasangan Jokowi-Ma’ruf. Karena di kantong pemilih ini, sejak awal pertarungan dimulai, merupakan kantong pemilih Jokowi-Ma’ruf. Masalah golput di pemilih ini karena tidak terinformasi dengan baik soal waktu pencoblosan, masalah administrasi, dan masalah apatisme politik.

Kelima, segmen pemilih terpelajar. Jika mereka yang tak datang ke TPS (golput) banyak terjadi di kantong pemilih terpelajar, maka pasangan Prabowo-Sandi akan sangat dirugikan. Karena kantong ini secara konsisten diungguli oleh pasangan Prabowo-Sandi.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Survei “Siapa Dirugikan Golput: Jokowi atau Prabowo?”

Peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman (kanan) didampingi M Khotib merilis survei terkini bertajuk ‘Siapa Dirugikan Golput: Jokowi atau Prabowo? di Jakarta, Selasa (19/3/2019). Berdasarkan survei tersebut pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin akan sangat dirugikan jika angka golput tinggi di kantong pemilih minoritas, pemilih muslim, pemilih “emak-emak”, pemilih milenial dan pemilih “wong cilik”. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

DPR-Pemerintah bahas RUU SDA sampai sebelum September 2019

Jakarta (ANTARA) – DPR RI bersama Pemerintah melalui enam kementerian terkait, masih membahas RUU Sumber Daya Air (SDA) yang ditargetkan selesai sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPR RI periode 2014-2019, pada September mendatang.

“Pembahasan RUU SDA sampai Desember 2018, sudah memasuki tahap sinkronisasi. Namun, sampai saat ini, belum ada lanjutan lagi, karena kesibukan anggota DPR RI menghadapi pemilu,” kata Anggota Komisi V DPR RI, Intan Fitriana Fauzi, pada diskusi “Dialektika: RUU SDA Pro-Rakyat atau Pro-Bisnis” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Intan, semula DPR RI dan Pemerintah sepakat dapat menyelesaikan pembahasan RUU SDA, pada Januari 2019. Namun, dengan kesibukan para anggota DPR RI di daerah pemilihannya masing-masing, dalam menghadapi pemilu 2019, membuat pembahasan RUU SDA menjadi molor.

Namun, pembahasan RUU SDA ini, kata dia, harus sudah selesai dan disetujui menjadi undang-undang sebelum September 2019.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, sebelumnya, UU SDA yang berlaku sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena adanya gugatan judicial review.

DPR RI bersama Pemerintah, kata dian saat ini menyusun RUU SDA lagi yang aturannya didasarkan pada pasal 33 UUD NKRI 1945, yakni sumber daya alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

Bicara soal substansi pembahasan, menurut Intan, dalam pembahasan RUU SDA membahas aturan soal pemanfaatan air ada keberpihakan kepada rakyat, sesuai pasal 33 UUD NKRI 1945.

Menurut dia, dalam RUU SDA akan mengatur, penguasaan dan pengelolaan air dilakukan oleh negara, untuk akses kebutuhan rakyat.”Jalur distribusi air dikuasai oleh negara,” katanya.

Namun, pemanfaatan air, kata dia, dapat dilakukan oleh pemerintah dan swsta. “Pemanfaatan air, seperti dimanfaatkan untuk korporasi dan air dalam kemasan,” katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPJSTK Gandeng 42 Kawasan Untuk Jadi Perisai

ANTARA-BPJS Ketenagakerjaan Batam Nagoya menggandeng 42 kawasan industri, perkantoran dan pusat perbelanjaan di Kota Batam, Kepulauan Riau untuk memperluas serta meningkatkan cakupan kepesertaan. Sebab saat ini, masih banyak dari tiga kawasan tersebut yang belum menjadi peserta hingga tahun 2019.

Ridwan Kamil belum berencana cuti kampanye Pilpres

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Kalau saya mah tidak ada persiapan sangat minimalis cuma 1 persen kalau satu minggu ada 150 jam. Dan saya paling empat jam, per 150 jam itu kan sangat kecil

Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan belum berencana untuk cuti kampanye untuk mengkampanyekan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut nol satu Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

“Kalau saya mah tidak ada persiapan sangat minimalis cuma 1 persen kalau satu minggu ada 150 jam. Dan saya paling empat jam, per 150 jam itu kan sangat kecil,” kata Gubernur Emil di Gedung Sate Bandung, Selasa.

Dia mengatakan lebih memilih menggunakan waktu untuk berkampanye pada akhir pekan di mana waktu tersebut sesuai aturan yang diperbolehkan pada kepala daerah.

“Jadi memang belum ada rencana cuti sementara digunakan di waktu itu akhir pekan, sisanya tetap buat masyarakat Jabar,” kata dia.

Menurut dia, penggunaan waktu hanya saat akhir pekan ini menepis tuduhan pihak lawan jika dirinya lebih banyak berkampanye dibanding bekerja sebagai gubernur.

“Kalau ada orang mencap saya banyak kampanye sebenarnya nggak juga. Itu karena orang membaca berita,” kata dia.

“Itu beritanya selalu tentang politik. Sekitar 99 persen tentang berita baik dan sebagainya kan nggak pernah dikonsumsi sehingga persepsinya jadi keliru,” kata dia.

Dia mengatakan untuk memanfaatkan waktu sebulan lagi maka dirinya mengaku akan tetap memaksimalkan waktu kampanye yang dipakai tanpa menyalahi prosedur yang ada agar dirinya tidak melanggar aturan.

“Kampanye itu kan waktu tinggal sebulan lagi kurang, apapun yang dilakukan pasti kalau saya sesuai dengan aturan sesuai dengan prosedur,” kata dia.

“Kemarin itu saya dilapor Bawaslu juga nggak ada faktanya. Karena saya sudah jaga betul semua hal yang sifat kampanye ini sangat sesuai aturan,” lanjut Emil.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Kelompok Ali Kalora minta perbekalan dari masyarakat

Jakarta (ANTARA) – Anggota kelompok ekstrem bersenjata Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora mengancam dan meminta perbekalan dari masyarakat di kawasan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa, mengatakan pada 18 Maret 2019, Satgas Tinombala mendapat informasi masyarakat soal keberadaan pecahan kelompok Ali Kalora.

“Jaringan teroris tersebut sempat mengancam warga untuk minta tambahan perbekalan beras kemudian juga jeriken berisi air dan kemudian meminta dibelikan garam, sepatu dan tas,” kata Dedi Prasetyo.

Kelompok Ali Kalora melakukan pelarian secara terpisah dan berpindah dari desa ke desa yang dianggap akan menerima kelompok bersenjata itu.

Sebanyak enam anggota MIT mendatangi warga yang sedang beristirahat di pondok dan mengancam dengan senjata sehingga dituruti. Sementara Ali Kalora dengan sisa anggota lainnya.

Warga mengenali beberapa orang anggota MIT yang memaksa meminta perbekalan tersebut, di antaranya Anas dan Mukhlas yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dedi Prasetyo mengatakan pergerakan MIT semakin terpojok dan Satgas Tinombala terus melakukan penjajakan, pemantauan dan penggejaran.

Ada pun anggota kelompok MIT pimpinan Ali Kalora yang masuk dalam daftar DPO terus menyusut dan tersisa 12 orang setelah seorang tertembak mati dan seorang tertangkap pada awal Maret 2019.

Senjata yang dimiliki kelompok itu tinggal satu senjata laras panjang yang dibawa oleh Ali Kalora serta dua senjata revolver yang dibawa oleh anggota dalam pecahan kelompok enam orang.

Saat dipimpin Santoso pada 2012, anggota MIT berjumlah 40-an orang. Setelah Santoso tewas tertembak dalam kontak senjata pada 18 Juli 2016, Ali Kalora menggantikannya. Anggota, senjata dan perbekalannya diketahui terus menyusut.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wapres: Pengrusakan lingkungan penyebab banjir tanggungjawab semua

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengrusakan lingkungan hingga menyebabkan bencana banjir bandang merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat setempat, seperti yang terjadi di Sentani, Papua.

“Pengrusakan lingkungan itu menyebabkan banjir, kita tahu siklus air, turun hujan. Kalau hutannya bagus, airnya mengalir dan airnya sebagian tersimpan di hutan, lalu saat kemarau baru mengalir,” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah membuat sejumlah peraturan yang bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup dan hutan.

Namun, menurut JK, pemerintah daerah terkait ada yang abai terhadap peraturan tersebut sehingga menyebabkan bencana banjir bandang terjadi.

“Ini bukan saja (tanggung jawab) KLHK, tapi juga pemda setempat, bupati setempat, itu semua. Kenapa pun aturan KLHK tapi oleh bupati tidak dilakukan dengan baik, oleh gubernur tidak baik. Itu yang terjadi di Indonesia seperti ini. Oleh karena itu, ini tugas kita bersama, bukan hanya satu kementerian,” jelas JK.

Pembalakan hutan secara liar juga menyebabkan kondisi alam menjadi tidak seimbang, bencana alam seperti banjir bandang dan longsor akan sering terjadi, tambah Wapres.

“Kalau sekarang hutannya berkurang, maka otomatis proses penyimpanan air kita begitu hujan deras satu kali, turun semua (airnya). Kemudian terjadi banjir, longsor. Itu pengaruh hutan yang ditebang tanpa izin, ilegal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan ada faktor kesalahan manusia yang menyebabkan banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Menurut Sutopo banjir bandang salah satunya disebabkan oleh pengrusakan kawasan cagar alam Gunung Cycloop yang dirambah masyarakat sekitar sejak 2003.

Akibatnya, ketika curah hujan ekstrem terjadi selama tujuh hari berturut-turut, kawasan Gunung Cycloop menjadi remah atau mudah erosi sehingga menyebabkan longsor.

Longsoran tersebut menutup jalur aliran sungai sehingga terbentuk bendungan kecil secara alami dan menjadi ambrol karena debit air yang tertampung terlalu besar.

Hingga Selasa, BNPB menerima laporan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandag di Sentani sedikitnya 79 orang.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Burhanuddin: Debat tidak berdampak terhadap peningkatan keterpilihan capres

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi  (Foto: I.C.Senjaya)

Semarang (ANTARA) – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai tiga kali pelaksanaan debat calon presiden yang digelar KPU tidak berdampak terhadap peningkatan keterpilihan kedua pasangan calon.

“Berbeda dengan debat pada Pemilu 2014 lalu. Debat punya dampak luar biasa,” kata Burhanuddin di Semarang, Selasa.

Menurut dia, animo masyarakat yang menyaksikan debat cukup tinggi.

Debat pertama, kata dia, animo penonton debat mencapai 48,3 persen atau ditonton sekitar 85 juta pemirsa TV.

Debat kedua, lanjut dia, animo masyarakat dalam menyaksikan debat lebih tinggi, mencapai 55 persen.

Meski animo tinggi, menurut dia, secara elektoral debat tidak berdampak terhadap pasangan calon.

Ia menilai kondisi itu akibat polarisasi pemilih terhadap kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Masing-masing pemilih sudah memiliki preferensi politik. Masing-masing mencari pembenaran berdasarkan perspektif dan cara pandang,” katanya.

Sepanjang masih terjadi polarisasi, lanjut dia, debat yang digelar KPU tidak akan efektif terhadap tingkat keterpilihan calon.

Ia mengusulkan perubahan format debat, misalnya dengan menghilangkan simpatisan yang menonton langsung pelaksanaan debat.

Ia juga mengusulkan panelis debat tidak hanya mengelaborasi persoalan yang dihadapi bangsa terhadap pasangan calon, namun lebih mengutamakan solusi yang bisa diberikan jika nanti terpilih.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

BPIB libatkan komika sebarkan semangat Pancasila

Staf Khusus BPIB, Romo Benny menyatakan pihaknya melibatkan komika untuk mengarusutamakan Pancasila di kalangan milenials (naim)

Batam (ANTARA) (ANTARA) – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIB) melibatkan komika, kelompok seniman dan kalangan milenial lainnya untuk membantu menyebarkan semangat ber-Pancasila, terutama pada generasi muda.

“Kami melibatkan kelompok seniman, ‘stand up komedy’ untuk menyatakan ‘Gue Pancasila’,” kata Staf Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Romo Benny Susetyo di Batam, Kepulauan Riau, Senin.

Ia mengatakan, pelibatan berbagai kalangan perlu dilakukan untuk menanamkan kembali semangat Pancasila pada pemuda.

Cara-cara komunikasi ala kalangan milenial juga dilakukan BPIB, antara lain menggunakan meme-meme yang berisi nilai-nilai Pancasila.

“Mengarusutamakan Pancasila melalui kratifitas, membikin meme tentang kerukunan, gotong royong, kita membangun hidup saling memiliki,” kata dia.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPIB bersama sejumlah lembaga, maka diketahui, penurunan pemahaman Pancasila paling banyak terjadi di kampus-kampus.

Menurut dia, deradikalisasi di dunia pendidikan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa.

“Makanya Dikti melakukan pencerahan ke kampus-kampus,” kata dia.

Ia juga menggandeng Komisi II DPR RI untuk mengingatkan kembali 4 pilar NKRI kepada masyarakat.

Dua lembaga itu juga mencari nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam di masyarakat, seperti Tepo Seliro dan Saiyo Sakato.

Di tempat yang sama, anggota Komisi II DPR RI, Dwi Ria Latifa mengatakan penurunan nilai Pancasila terjadi akibat gencarnya informasi bohong di media sosial.

“Kalau informasi bagus, tidak masalah. Kalau ‘posting’-an merusak nilai bangsa, persatuan, itu bahaya. Kami mengingatkan jangan sampai itu terjadi,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Presiden buka rakor dan diskusi HKTI

Presiden Joko Widodo (tengah) berdialog dengan petani dalam acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi dan Diskusi Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Rakornas itu mengangkat tema HKTI sebagai ‘bridging institution’ menjadi solusi dalam memakmurkan petani. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

Menhan imbau masyarakat tidak terpancing teror Selandia Baru

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengimbau kepada masyarakat untuk waspada dan tidak terpancing oleh aksi teror penembakan yang terjadi di Selandia Baru.

“Kita berpikirlah, marah boleh, tapi berpikir. Jangan balas dendam,” ujar Ryamizard ditemui di halaman Istana Negara Jakarta pada Selasa.

Menurut Ryamizard, masyarakat harus berhati-hati terhadap aksi teror.

Dirinya mengungkap aparat keamanan juga ditugaskan menjaga situasi di sejumlah tempat.

Menhan menyayangkan tindak teror terjadi di negara yang terkenal dengan keindahan alam dan kenyamanannya itu.

Dia menambahkan beberapa menteri pertahanan di kawasan yang berkomunikasi dengannya pun menyesalkan kejadian itu.

“Saya telepon itu, ya kita marah juga semuanya,” demikian Ryamizard.

Ryamizard berkunjung ke istana kepresidenan Jakarta untuk menghadiri rapat internal terkait pertahanan bersama Presiden Joko Widodo.

Rapat tersebut berlangsung tertutup di Istana Merdeka.

Baca juga: Dubes Australia sambangi MUI bahas penembakan Selandia Baru

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketua KPU RI prihatin keterlibatan siswa SMA dalam hoaks pemilu

Semarang (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arief Budiman prihatin dengan keterlibatan siswa SMA dalam penyebaran hoaks berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

“Yang merisaukan dari penyebaran hoaks ini pelakunya ternyata sebagian dari mereka anak SMA,” kata Arief di Semarang, Selasa.

Ia menyayangkan ilmu yang dimiliki para siswa SMA itu digunakan untuk hal yang tidak baik.

Polisi sendiri, lanjut dia, sudah bergerak cepat untuk mengambil tindakan tegas atas laporan berita bohong terhadap KPU itu.

Arief juga mengungkapkan adanya permohonan maaf dari para siswa SMA yang tersangkut dengan tindak pidana tersebut.

“Saya akan memberi pengampunan asal terbukti mereka bekerja sendirian. Tetapi kalau terbukti mereka dipekerjakan oleh jaringan yang bertujuan mengganggu pemilu, saya minta dihukum tegas,” katanya.

Arief menegaskan dirinya tidak menggubris banyaknya hoaks yang beredar seputar penyelenggaraan pemilu.

“Tetapi kalau sudah substansial mengganggu pemilu akan saya lawan,” tegasnya.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Akademisi sebut KPU jangan merasa dideligitmasi

Situasi dalam diskusi bertema “DPT Pilpres Kredibel atau Bermasalah?”, di Kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa(19 /3 /2019). (Antaranews/Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA) – Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar’iyah, menegaskan, Komisi Pemilihan Umum jangan merasa dideligitmasi karena banyaknya kritikan dari masyarakat soal daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

“Bukan hanya sedikit-sedikit merasa didelegitimasi, jangan manja anda sebagai KPU karena anda dibayar juga untuk dikritisi,” kata Chusnul dalam diskusi bertema “DPT Pilpres Kredibel atau Bermasalah?”, di Kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa.

Mantan Komisioner KPU ini mengatakan kinerja KPU memang perlu dikritik dan KPU sebagai penyelenggara pemilu seharusnya tidak memarahi pihak lain jika ada kritik dan saran untuk perbaikan DPT.

Chusnul menilai permasalahan terkait carut-marutnya daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 merupakan tanggungjawab KPU bersama Kementerian Dalam Negeri.

Oleh karena itu, kata Chusnul, sudah sepatutnya KPU segera memberikan penjelasan dan juga melakukan perbaikan terkait permasalahan itu mengingat waktu pemungutan suara Pemilu 2019 yang tinggal beberapa hari lagi.

Selain itu, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga harus mengakui adanya permasalahan terkait DPT Pemilu 2019.

“Yang dilakukan Bawaslu dan KPU adalah pengakuan, bahwa persoalan DPT memang masih ada. Kalau ada error ya berapa persen errornya. Beri tahu rakyat dengan jelas agar rakyat juga bisa paham,” katanya.

Chusnul mengatakan KPU harus segera melakukan perbaikan jika ada kritik dari masyarakat. Dia berharap semua pihak mewujudkan pemilu yang bebas dan jujur.

“Buktikan dengan lakukan langkah corrective action, 5W 1H. Harus semuanya itu ada corrective action-nya. Untuk pemerintah, mari kita perbaiki karena prinsip pemilu itu bebas dan jujur. Selagi masih ada waktu, perbaiki data agar warga negara Indonesia dapat mengakses haknya untuk memilih,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Ketua Seknas Prabowo-Sandi, Muhammad Taufik melihat bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu serentak 2019 masih amburadul, khususnya wilayah DKI Jakarta.

“Saya sudah konfirmasi ke KPU soal DPT yang istilahnya amburadul,” katanya.

Menurut Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu, ada sekitar ribuan warga Jakarta yang terancam kehilangan hak konstitusionalnya dan tak bisa memilih pada 17 April 2019.

“Temuan ribuan DPT bermasalah ini sangat prihatin, karena data dari penetapan penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ke dua (DPTHP-2) masih berantakan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penyisiran DPTHP-2, pihaknya menemukan banyak keanehan. Di mana satu TPS di RT/RW setempat hanya terdapat satu orang pemilih warga asli.

“Misalnya, di TPS 104 RT 15 RW 07 Cilandak. Masa’ jumlah pemilih cuma satu orang. Warga yang lain ke mana? Belum lagi, ada jumlah RW 22, padahal di situ RW-nya hanya 11. Dugaan saya, ini menjurus kecurangan,” ujar Taufik.

Taufik mengungkapkan, data resmi DPTHP-2 yang dicermati timnya masih penuh kejanggalan. Taufik mendesak KPU menyelesaikan masalah DPT untuk menghindari kecurangan pemilu. Dia mengingatkan, bahwa menghilangkan hak demokrasi warga pada 17 April 2019 bisa pidana.

“Saya minta KPU secara berjenjang merapikan ini. Tak ada alasan waktu. KPU fokus saja perbaiki data pemilih,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KPK rapat koordinasi pencegahan korupsi di Sulawesi Barat

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pencegahan korupsi di Provinsi Sulawesi Barat.

“Hari ini KPK melakukan rangkaian kegiatan di Sulawesi Barat dalam rangka koordinasi dan supervisi. Rangkaian kegiatan ini akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan evaluasi pencegahan pada Rabu (20/3) di kantor Gubernur Sulawesi Barat,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Dalam kegiatan pada Selasa, kata Febri, dilakukan audiensi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Sulawesi Barat.

Audiensi itu dalam rangka koordinasi terkait kolaborasi program rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama BPK Sulawesi Barat.

“Selain itu, juga “update” hasil laporan audit BPK untuk Pemprov Sulbar tahun 2017 dan 2018 serta laporan terkait perhitungan kerugian negara,” tuturnya.

Selain itu, juga dilakukan audiensi bersama Ombudsman perwakilan Sulawesi Barat terkait mengenai pencegahan korupsi terintegrasi bersama Ombudsman.

“Selanjutnya, rapat koordinasi dengan Kepala ESDM Sulawesi Barat terkait koordinasi perimbangan Sumber Daya Alam Sulawesi Barat,” kata Febri.

Terakhir, kata dia, diskusi bersama media, LSM, komunitas, dan mahasiswa terkait perkembangan pencegahan korupsi di Sulawesi Barat.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mengasah naluri tempur, kodim temanggung latihan menembak

ANTARA-Sebagai upaya memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit dalam menembak Kodim 0706 Temanggung menggelar latihan menembak di lapangan tembak Desa Sendang Kecamatan Kandangan. Selain itu kegiatan triwulan pertama tahun 2019 tersebut juga bertujuan mengasah naluri bertempur para prajurit.

KPU Pesisir Selatan pastikan tidak ada WNA masuk DPT

Ketua KPU Pesisir Selatan, Epaldi Bahar. (istimewa)

Painan (ANTARA) – KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, memastikan tidak ada warga negara asing (WNA) yang menetap di daerah itu masuk ke dalam DPT Pemilu 2019.

“Kami pastikan tidak ada WNA yang masuk DPT, hal ini sudah kami wanti-wanti sejak awal,” kata Ketua KPU Pesisir Selatan, Epaldi Bahar, di Painan, Selasa.

Ia menyebutkan saat ini jumlah DPT sementara di daerah setempat berjumlah 330.275 pemilih.

“Sore ini kami akan kembali melakukan pleno DPT hasil perbaikan untuk memastikan kembali jumlah pemilih pada pemilu mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Pesisir Selatan, Sartoni mencatat terdapat empat WNA yang menetap di daerah itu.

“Keempatnya sudah memiliki kartu keluarga namun belum memiliki KTP elektronik khusus WNA,” kata dia.

Keempat WNA tersebut dua berkewarganegaraan Malaysia dan duanya lagi berkewarganegaraan Bangladesh.

Untuk mendapatkan KTP elektronik, WNA mesti terlebih dahulu memohonkan pengajuan dengan melengkapi sejumlah syarat.

Hanya saja, ungkapnya, KTP elektronik khusus WNA mesti diperpanjang lima tahun sekali berbeda dengan KTP elektronik milik warga negara Indonesia yang aktif seumur hidup. 

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Mendayung Perahu Demi Memberikan Hak Suara

ANTARA-Banyak warga kota yang mengenyam pendidikan politik dan tidak perlu upaya keras untuk menjangkau TPS tapi lebih memilih golput. Maka berkacalah pada sumirah, warga suku laut di Kepulauan Riau,  yang kurang berpendidikan dan tak mudah menjangkau TPS,  tapi tak pernah abai pada Negara dalam menunaikan hak politiknya.

Dua korban laka Heli dirujuk ke RS di Jakarta

ANTARA-Setelah menjalani perawatan satu hari di RS TMC Tasikmalaya, dua dari empat korban kecelakaan pesawat helikopter itu harus dirujuk ke RS  Cipto Mangunkusumo Jakarta// sementara dua korban lainnya/ yaitu pilot dan co pilot masih intensif dirawat di rumah sakit SMC Singaparna Kabupaten Tasikmalaya//

Komisi II Panggil KPU & Bawaslu Terkait WNA Masuk DPT

ANTARA-Wakil Ketua Komisi II mengaku akan menanyakan kepada Komisi Pemilihan Umum mengenai masuknya warga negara asing ke daftar pemilih tetap pemilu 2019. Pihaknya akan menyisir temuan WNA yang memiliki KTP el di daerah. Ia beharap pemerintah dan penyelenggara pemilu serta pasangan calon dapat berkoordinasi dengan baik.

CHK komitmen tangani sengketa Pemilu secara profesional

Jakarta (ANTARA) – Calon Hakim Konstitusi Aswanto menegaskan bahwa dirinya dan Wahiddudin Adams berkomitmen bersikap profesional dalam menangani sengketa Pemilu 2019, setelah keduanya disetujui DPR sebagai hakim konstitusi.

“Insya Allah kami memiliki komitmen akan menangani sengketa Pemilu 2019 baik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara profesional,” kata Aswanto usai menghadiri Rapat Paripurna DPR dengan agenda persetujuan calon hakim konstitusi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan MK sejak awal sudah mengundang KPK untuk terlibat mendampingi terutama dalam kaitannya dengan penanganan sengketa Pilkada, Pileg, dan Pilpres.

Menurut dia, Hakim MK sudah memiliki komitmen untuk bersikap profesional sehingga tidak terjadi apa-apa.

“Dan tentu kami berharap, berdoa dan bantuan teman-teman media agar kami terhindar dari hal-hal yang sifatnya koruptif dan suap. Tentu dari pengawasan dan bantuan teman-teman semua termasuk media agar kami bisa lebih bekerja secara profesional,” ujarnya.

Menurut dia, dirinya berkomitmen memperbaiki kekurangan-kekurangan di periode pertama menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Calon hakim konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan dirinya sebagai hakim konstitusi dengan kewenangannya dan juga tugas-tugasnya, akan tetap berjalan dalam koridor aturan yang berlaku.

Terutama menurut dia, tugas penting adalah dalam penanganan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

“Untuk itu MK telah mempersiapkan baik regulasinya, sarana, prasarana dan juga bimbingan-bimbingan teknis terkait pada pihak yang nanti apabila memang perkaranya atau permohonannya masuk ke MK,” ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun 2018-2019 pada Selasa (19/3) menyetujui Wahiddudin Adams dan Aswanto sebagai Calon Hakim Konstitusi, setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan Februari lalu dan disetujui Komisi III DPR pekan lalu.

“Apakah laporan Komisi III DPR tentang uji kepatutan dan kelayakan calon hakim konstitusi tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?” kata Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa.

Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan menyetujui dua orang menjadi calon hakim konstitusi.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

KIP: 171 caleg berebut 20 kursi DPRK Sabang

Anggota komisioner KIP Sabang, Aceh, menunjukkan surat suara di Pemilu Serentak 17 April 2019. (Foto: KIP Sabang)

Banda Aceh (ANTARA) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Sabang menyatakan, 171 orang calon anggota legislatif (caleg) bakal memperebutkan 20 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang, Aceh, periode 2019-2024 di Pemilu Serentak digelar 17 April 2019.

“Ada 20 kursi yang diperebutkan oleh 171 caleg sekarang dari 12 parpol (partai politik), baik nasional maupun lokal,” ujar Ketua KIP Sabang, Azman di Sabang, Selasa.

Ia mengatakan, mayoritas dari caleg yang telah ditetapkan dalam rapat pleno tahun lalu tersebut, telah memenuhi kuota sebesar 30 persen keterwakilan perempuan sesuai aturan yang ada.

Caleg itu didaftarkan oleh ke-12 parpol pengusung meliputi 10 parpol nasional di antaranya, yakni Demokrat, Gerindra, PKS, PAN, Nasdem, Golkar, PDI Perjuangan, PBB, Perindo, dan PPP.

Sedangkan dua parpol sisanya merupakan partai lokal, yakni Partai Aceh (PA), dan Partai Nasional Aceh (PNA) dari empat parpol lokal yang mengikuti pemilu serentak kali ini di antaranya Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), dan Partai Daerah Aceh (PDA).

Data KIP Sabang menyebut, dari jumlah DPT 25.741 orang, 12.686 pemilih di antaranya di daerah pemilihan (dapil)-1 Kecamatan Suka Karya yang mendapatkan 10 kursi DPRK, dan 13.055 pemilih di dapil-2 Kecamatan Sukajaya mendapatkan jatah yang sama dengan total 104 tempat pemungutan suara tersebar di 18 gampong (desa).

“PNA tidak penuh mendaftarkan caleg di pemilu kali ini, karena cuma tiga orang. Sementara PA masing-masing diisi oleh 12 orang caleg,” tutur dia.

Ia menyebut, sebagian partai politik memilih untuk tidak mendaftarkan calegnya di tingkat DPRK Sabang, meliputi Hanura, PKPI, PKB, Garuda, Partai Berkarya, dan PSI, selain dua partai lokal yakni Partai SIRA, dan PDA.

“Kesulitan di Sabang adalah mendapatkan caleg perempuan. Lebih banyak yang didaftarkan, tetapi tidak memenuhi kuota. Seperti cuma ada caleg lima orang dari seharusnya diisi 10 orang di satu parpol, dan cuma ada tujuh orang,” beber Azman.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Sabang, Nazaruddin bulan lalu mengatakan, pihaknya menargetkan meraih delapan kursi di DPRK setempat di pemilu serentak tahun ini.

“Kita tidak muluk-muluk, targetnya minimal delapan kursi di DRPK Sabang,” katanya.

Ia mengaku, sudah menyampaikan kepada semua caleg DPRK Sabang dari partai politik tersebut untuk lebih bekerja keras, dan melakukan kampanye dengan cara yang santun.

Partai Aceh pada pemilu serentak kali ini secara keseluruhan mengusung 24 caleg untuk tingkat DPRK Sabang, dan tersebar di dua dapil dengan formasi masing-masing 12 orang.

“Saya sudah ingatkan kader Partai Aceh di Sabang, berpolitik dengan cara santun. Tidak mengumbar janji secara berlebihan kepada masyarakat,” ujar Nazaruddin yang juga menjabat sebagai Wali Kota Sabang.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

JK: uang korupsi Romahurmuziy terlalu sedikit untuk kampanye pilpres

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Jusuf Kalla memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (19/3/2019). (Fransiska Ninditya)

Jakarta (ANTARA) –

“Kalau ini cuma (sekitar) Rp200 juta, saya kira ya banyak sih, tapi untuk dana kampanye itu dibutuhkan jauh lebih banyak. Pastilah, apalagi musim-musim begini, orang menyumbang,” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Terkait keterlibatan dua menteri agama, yang berasal dari partai politik, dalam kasus korupsi; Wapres mengira ada kecurigaan partai tersebut turut terlibat dalam kasus itu.

“Dari 10 menteri agama (yang pernah ada di Indonesia), hanya dua yang dari partai. Ya kalau dihubung-hubungkan, dan dua-duanya kena (kasus korupsi), tentu juga ada kecurigaan juga memang, bahwa di sini ada pengaruhnya. Tapi biar kita menunggu saja proses hukum,” tambahnya.

Romahurmuziy atau Rommy terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (15/3) di Sidoarjo, Jawa Timur, bersama dengan dua pejabat kepala kantor wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanudin dan Muhammad Muafaq Wirahadi sebagai Kakanwil Kemenag Gresik.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan uang tunai senilai Rp156,7 juta; dan berdasarkan hasil pemeriksaan saat itu, Rommy diduga telah menerima uang sejumlah Rp300 juta dari dua kakanwil wilayah Jatim tersebut.

KPK juga akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin setelah penyidik menggeledah ruang kerjanya dan menyita uang senilai Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS. 

Pewarta:
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019

Ma’ruf Amin hadiri istighatsah pemilu damai di Pamekasan

Istighatsah dan tablig akbar dalam rangka pemilu 2019 damai di Pamekasan, Madura, Jawa Timur (Abd Aziz)

Pamekasan (ANTARA) – Cawapres KH Ma’ruf Amin menghadiri istighatsah akbar pemilu damai di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Selasa.

Kehadiran KH Ma’ruf Amin dalam istighatsah itu merupakan bagian dari rangkaian lawatannya di Madura.

Sebelum di Pamekasan,  Ketua Umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga menghadiri kegiatan serupa di Kabupaten Sumenep.

Ribuan orang hadir ke stadion berkapasitas 13.000 orang yang terletak di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan ini. Massa berbaju kaos bertuliskan “Jokowi-Ma’ruf” mulai terlihat berdatanfan sekitar pukul 13.00 WIB. 

Mereka datang dari berbagai pelosok desa di Kabupaten Pamekasan dengan mengendarai berbagai jenis kendaraan pribadi, dan sebagian dengan kendaraan bak terbuka.

Massa yang tiba di halaman Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan ini selanjutnya diberi poster dan stiker “Jokowi-Ma’ruf”.

“Bagikan ini kepada sanak famili dan kerabatnya nanti,” ucap salah seorang pemuda yang membagikan stiker dan brosur itu.

Di antara orang-orang yang datang ke kampanye calon wakil presiden nomor urut 01 ini adalah ibu-ibu Muslimat  Nahdlatul Ulama dengan seragam serba putih terlihat dominan.

Anak usia sekolah dan santri berseragam “Jokowi-Ma’ruf” juga terlihat banyak yang datang untuk mengikuti istighatsah akbar ini.

Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Pamekasan Kompol Jalaluddin mengatakan pihaknya mengerahkan 345 personel untuk melakukan pengamanan di beberapa di dalam dan di luar stadion, serta di beberapa titik menuju lokasi stadion.

“Pengamanan ini kami lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, serta dalam rangka memberikan rasa aman kepada para peserta yang hadir mengikuti kegiatan ini,” kata Jalal.

Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo memantau langsung pengamanan kegiatan cawapres 01 di stadion yang menjadi kandang klub sepak bola Madura United FC ini.

Pilpres 17 April 2019 diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin dan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno. 

Pewarta:
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019

Akademisi minta KPU-Bawaslu waspadai kecurangan pemilu di lokasi pengungsian

Tiga pemuda korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Palu, menyaksikan program tayangan salah satu televisi swasta di shelter pengungsian. (Mohammad Hamzah)

Palu (ANTARA) – Akademisi Universitas Tadulako Palu, Dr Irwan Waris, minta penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif dan DPD tahun 2019 mewaspadai kecurangan dan pelanggaran pemilu di lokasi pengungsian korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

“Harus menjadi fokus KPU dan Bawaslu apabila ada potensi-potensi pelanggaran, kecurangan pemilu di lokasi pengungsian korban bencana Sulteng,” ucap Akademisi Universitas Tadulako Palu, Dr Irwan Waris, Selasa.

Kata Irwan Waris, penyelenggara pemilu harus memastikan setiap jiwa di lokasi pengungsian yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pilih, untuk terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pemilu 2019.

Ia menegaskan, penyelenggara pemilu harus menghormati hak pilih korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di lokasi pengungsian.
“Mereka telah kehilangan segalanya, mulai dari keluarga, tempat tinggal, lapangan kerja dan sebagainya. Jangan lagi mereka kehilangan hak pilih di pemilu 2019,” tegas Irwan Waris.

Menurut dia, penting penyelenggara pemilu fokus terhadap pembenahan data pemilih khususnya korban bencana Sulteng di pengungsian.

Kemudian, penyelenggara pemilu perlu dan harus membangun sinergitas dengan pemerintah daerah terkait pengadaan atau pencetakan kembali dokumen kependudukan bagi korban gempa, tsunami dan likuefaksi yang kehilangan dokumen kependudukan. Salah satu korban bencana gempa dan likuefaksi berinisiatif membuka usaha menjual minuman dingin di lokasi pengungsian. (Mohammad Hamzah)
“Banyak warga korban bencana di pengungsian yang kehilangan dokumen kependudukan. Nah ini perlu dicarikan solusinya, minimal mereka harus memiliki kembali KTP dan KK,” sebut dia.

Karena itu, penting untuk dilakukan oleh penyelenggara pemilu yakni mendata kembali pemilih yang terdampak bencana, yang saat ini di lokasi pengungsian atau mengungsi keluar dari wilayah terdampak bencana.

“Saya kira penyelenggara pemilu tidak semata-mata menggunakan data DPT lama pada pemilu 2019, termasuk terhadap korban bencana di lokasi pengungsian. Karena itu harus ada data baru, harus ada penelitian dan pendataan kembali,” ujar dia.

Selanjutnya penyelenggara pemilu harus membangun TPS di lokasi pengungsian atau di lokasi-lokasi pembangunan huntara. Namun, potensi kerawanan kecurangan dan pelanggaran dimungkinkan dapat terjadi.
 
Karena, di lokasi pengungsian ada potensi satu pemilih dapat menyalurkan hak pilih di beberapa TPS baik di lokasi yang sama atau berbeda.

“belum lagi bila korban tidak memiliki dokumen kependudukan, namun terdaftar sebagai pemilih. Sementara di lokasi pengungsian, masyarakat sudah bercampur aduk tidak lagi berdasarkan kewilayahan seperti RT dan RW,” urainya.

Jauh sebelum bencana menimpa, korban bencana yang terdaftar sebagai pemilih menyalurkan hak pilih berdasarkan kewilayahan yaitu RT dan RW. Pascabencana di lokasi pengungsian, masyarakat bercampur aduk dari berbagai RT dan RW. Pengaturan untuk menghuni huntara, juga tidak sepenuhnya mempertimbangkan kewilayahan tersebut.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019

Mahyudin ajak mahasiswa sosialisasikan Pancasila

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR, Mahyudin, mengajak mahasiswa IAIN Samarinda ikut aktif kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan di hadapan ribuan mahasiswa yang memenuhi Auditorium AM Sulaiman, IAIN Samarinda, Samarinda, Kalimantan Timur, 18 Maret 2019, saat Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,

Mahyudin mengatakan, setiap masa ada pemimpin dan setiap pemimpin ada masanya. “Kelak kalian pada suatu masa akan menjadi pemimpin. “Kalian ahli waris dari pendahulu”, tambahnya.

Untuk menjadi pemimpin bangsa, menurut dia, tak mudah. Kesuksesan hidup seseorang dikatakan tak gampang diraih. “Tak ada orang yang berhasil tanpa perjuangan keras”, tuturnya.

Mahyudin mengandaikan, keris yang indah itu lewat tempaan yang keras dan panas. Untuk itu dirinya mengharap agar mahasiswa IAIN jangan mudah putus asa.

“Bila ada kesulitan jangan putus asa,” katanya. Dalam hidup, menurut pria asal Kalimantan itu harus berani keras.

Mahyudin menegaskan, agar para mahasiswa tidak hidup bermalas-malasan. Di atas mimbar, alumni Universitas Lambung Mangkurat itu mengatakan sudah benar bila generasi muda kuliah di IAIN.

Alasannya, kuliah di lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama itu ada pembimbing, dosen, dan guru. Dengan adanya unsur pembimbing maka para generasi mudah tidak salah arah.

Diakui ada orang yang belajar agama lewat internet sehingga mereka salah arah hingga menjadi radikal dan melakukan teror.

Bagi Mahyudin, jihad yang lebih utama adalah lewat harta. “Tak ada cara instant masuk surga,” ucapnya.

Dari sinilah diharap IAIN menjadi salah satu benteng generasi muda dalam mengajarkan agama yang rahmatan lil alamin. “Jangan sampai terpapar paham radikal,” ucapnya.

Mahyudin berharap agar para mahasiswa memaksimalkan dirinya saat kuliah. IAIN harus mampu mencetak generasi muda Islam menjadi cendekiawan Muslim yang bisa ikut mensosialisasikan ideologi kebangsaan.

Paham kebangsaan, Pancasila, dikatakan tak bertentangan dengan ajaran Islam. “Justru Pancasila sejalan dengan Islam,” ucapnya.

Dalam kehidupan yang beragam, Mahyudin mencontohkan bagaimana Nabi Muhammad membuat Perjanjian Piagam Madani. Dalam perjanjian itu, ummat Islam hidup berdampingan dengan ummat yang lain.

“Nah ini kan selaras dengan Pancasila,” kata dia.

Pewarta: Jaka Sugiyanta
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Paripurna DPR setujui dua Calon Hakim Agung

Setelah mendengarkan pandangan dan pendapat fraksi-fraksi, Komisi III DPR RI secara musyawarah mufakat menetapkan calon hakim konstitusi terpilih yaitu Profesor. Dr. Aswanto, SH. MH, dan Dr. Wahiddudin Adams, SH. MH

Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripuna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun 2018-2019 pada Selasa (19/3) menyetujui Wahiddudin Adams dan Aswanto sebagai Calon Hakim Konstitusi, setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan Februari lalu dan disetujui Komisi III DPR pekan lalu.

“Apakah laporan Komisi III DPR tentang uji kepatutan dan kelayakan calon hakim konstitusi tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?” kata Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa.

Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan menyetujui dua orang menjadi calon hakim konstitusi.

Ketua Komisi III Kahar Muzakir dalam Rapat Paripurna tersebut melaporkan proses uji kelayakan dan kepatutan 11 calon hakim konstitusi pada Februari 2019.

Setelah itu menurut dia, pada 12 Maret 2019 dilakukan Rapat Pleno Komisi III DPR dalam rangka pengambilan pemilihan dan penetapan calon hakim konstitusi.

“Setelah mendengarkan pandangan dan pendapat fraksi-fraksi, Komisi III DPR RI secara musyawarah mufakat menetapkan calon hakim konstitusi terpilih yaitu Profesor. Dr. Aswanto, SH. MH, dan Dr. Wahiddudin Adams, SH. MH.,” kata Kahar.

Seusai pembacaan laporan, Wakil Ketua DPR Utut Adianto menetapkan keduanya sebagai Hakim MK terpilih. Kemudian Utut mempersilakan Wahiddudin Adams dan Aswanto untuk maju ke depan meja pimpinan rapat dan berfoto bersama.

Dalam proses pencalonan hakim MK, terdapat 11 orang yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Wahiddudin dan Aswanto merupakan calon petahana yang menyisihkan sembilan orang calon lain.

Ke-11 nama tersebut adalah Hestu Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, M Galang Asmara, Wahiduddin Adams, Refly Harun, Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, dan Sugianto.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketua KPU RI: tuduhan curang sangat menyesakkan

Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU). (FOTO ANTARA)

Semarang (ANTARA) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arief Budiman menyebut tuduhan curang dan tidak adil dalam penyelenggaraan pemilu yang dialamatkan ke lembaga yang dipimpinnya sangat menyesakkan.

“Agak lelah karena bolak balik dituduh curang dan tidak adil,” kata Arief dalam Seminar Nasional “Prospek Demokrasi Elektoral Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019” di Semarang, Selasa.

Menurut dia, pekerjaan KPU dalam menyiapkan Pemilu 2019 sudah sangat menumpuk.

“Pekerjaan sudah menumpuk. Kalau dituduh curang, mikir curang saja saya sudah tidak sempat,” tambahnya.

Ia mengungkapkan banyak pekerjaan yang dihadapi oleh KPU dalam menyiapkan pemilu.

Salah satunya, kata dia, banyaknya persoalan sengketa berkaitan dengan pemilu yang harus dihadapi KPU.

“KPU dilaporkan ke polisi, DKPP, Bawaslu, Ombudsman, pengadilan, PTUN,” katanya.

Menurut dia, berbagai sengketa pemilu tersebut tidak bisa dihindari dan harus dihadapi.

Ia juga menyebut tiap hari ada demonstrasi di depan kantor KPU di Jakarta oleh pihak-pihak yang tidak terima dengan hasil sengketa pemilu.

“Semua yang kecewa, marah, akan diluapkan pada KPU. Semua kemarahan hanya untuk KPU,” tambahnya.

Menurut dia, ada 192 juta penduduk Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019.

Ia mempersilakan para memilih menggunakan hak pilihnya di daerah asalnya agar tidak kehilangan hak untuk memilih wakilnya di legislatif.

Selain keterbatasan surat suara, kata dia, hilangnya hak pilih karena pindahnya lokasi saat memberikan hak pilih juga masih menjadi persoalan berkaitan dengan regulasi yang harus dicari jalan keluarnya ke depan.

Pewarta:
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019