Di Ciamis, Kiai Ma’ruf terharu dengan antusiasme warga

Cawapes nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, tetap melayani warga yang ingin mengajaknya bersalaman meskipun rombongan kendaraan sudah mulai bergerak dari Gedung Dakwah Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (28/2/2019). (Dok Tim KMA)

Jakarta (ANTARA) – Jakarta (ANTARA) – Cawapres nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin menyatakan terharu atas sambutan warga Kabupaten Ciamis yang antusias mulai dari menyambut kedatangnnya, selama acara barlangsung, hingga menjelang pulang.

KH Ma’ruf Amin yang didampingi istri Wuri Estu Handayani beserta rombongan hadir di Gedung Dakwah Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis, untuk bersilaturrahi dengan masyarakat setempat, seperti dikutip melalui siaran persnya.

Kiai Ma’ruf Amin saat tiba di halaman gedung, telah ditunggu oleh ribuan masyarakat setempat. Saat tim Kiai Ma’ruf baru membuka pintu mobil, masyarakat yang ada disekitarnya sudah berebut ingin bersalaman dan mencium tangannya. Warga yang lain juga berdesak-desakan, berusaha untuk bersalaman dan mencium tangan sang kiai.

Acara silaturrahmi di Gedung Da’wah Banjarsari, dihadiri ribuan warga setempat, teruatam kaum perempuan. Menjelang akhir acara, ketika pembawa acara mengumumkan bahwa Kiai Ma’ruf ingin berfoto bersama dengan warga Ciamis, warga setempat yang hadir berebut untuk maju ke depan agar dapat berfoto bersama.

Hal ini anggota tim pengamanan dan Banser pun sempat kewalahan menertibkan warga. Barisan yang semula dirapihkan menjadi tak beraturan. Meskipun batal foto bersama, Kiai Ma’ruf tetap melayani warga dan santri NU yang merapat dengannya sambil berjalan ke arah media yang sudah bersiap untuk mewawancarainya.

Wawancara berlangsung aman, namun saat menuju mobilnya, warga sudah berdesak-desakan menanti di dekat pintu mobil. Setelah duduk di mobil, Kiai Ma’ruf dan istri membuka kaca dan dengan sabar melayani permintaan salaman dan swafoto.

Pihak pengamanan pun tak bisa berbuat banyak, selain memberi kesempatan langka bagi warga bertemu Kiai Ma’ruf. “Selamat Pak Kiai. Nomor satu ya Pak Kiai,” ucap seorang ibu usai berhasil menyalaminya.

Bahkan, ada warga yang sampai mencegat dan meminta doa kepada Kiai Ma’ruf. Tak mau mengecewakan permintaan itu, Kiai Ma’ruf pun memimpin doa dari dalam mobilnya. Sebagian terlihat mengamini sambil menangis dan terdengar juga ada yang menyanyikan lagu Yalal Wathon.

“Alhamdulilah. Saya gembira dengan sambutan warga Ciamis. Mereka berlomba mendekati mau salaman dan mendoakan saya, dan meminta saya berdoa untuk mereka juga. Tadi anak kecil pun ada yang berusaha menyalami dan menyapa. Sungguh sambutan yang mengharukan bagi saya,” ucap Kiai Ma’ruf.

Dia mengaku sudah berkunjung dan menemui warga di berbagai pelosok Nusantara, sejak ditetapkan menjadi Cawapres pendamping Capres Joko Widodo. Namun, sambutan warga Ciamis ini baginya memberi kesan mendalam.

“Sambutan warga Ciamis ini termasuk istimewa. Kenekatan ingin menyalami padahal kami sudah di dalam mobil dan mobil sudah berjalan. Tapi masih tetap warga berlomba mendekati. Sampai mobil diputuskan berjalan lambat tadi agar bisa menyalami mereka. Terimakasih kepada warga Ciamis atas sambutannya,” kata Kiai Ma’ruf.

Baca juga: Ma’ruf Amin: Saya ini kiai tukang adzan

Baca juga: Kiai Ma’ruf Amin tangkal hoaks dengan perkenalkan istrinya

Baca juga: Kiai Ma’ruf sebut gagasannya soal pariwisata syari’ah ditiru Sandiaga

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019

Kiai Ma’ruf Amin tangkal hoaks dengan perkenalkan istrinya

Cawapres nomor 01, KH Ma;ruf Amin memperkenalkan istrinya, Wury Estu Handayani, saat memberikan sambutan di Lapangan Bulevard, Parigi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (28/2/2019). (Dok Tim KMA)

Masa cipika cipiki dengan istri sendiri tidak boleh

Jakarta (ANTARA) – Jakarta (ANTARA) – Cawapres nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin menangkal penyebaran informasi hoaks dengan memperkenalkan istrinya, Wury Estu Handayani, kepada ribuan orang yang hadir pada acara silaturrahmi KH Ma’ruf Amin dengan masyarakat Pangandaran.

KH Ma’ruf Amin memperkenalkan istrinya, saat membahas soal ramainya penyebaran hoaks, menjelang sambutannya, di Lapangan Bulevard Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (28/2), seperti dikutip melalui siaran persnya,

Ma’ruf Amin, ketika membahas soal hoaks, dia kemudian memanggil istrinya yang duduk di bangun barisan depan di atas panggung. Wury Estu Handayani yang mengenakan busana muslimah warna putih dan berhijab warna merah kemudian berdiri dan maju mendampingi suaminya.

Kiai Ma’ruf kemudian menuturkan, bahwa dirinya diisukan salaman dengan perempuan dan kemudian cipika-cipiki dan ada videonya. “Saya bilang, mana videonya. Begitu saya lihat. Ini kan istri saya. Masa cipika cipiki dengan istri sendiri tidak boleh. Makanya saya perkenalkan sekarang istri saya ini. Istri saya satu-satunya, bukan nomor satu. Kalo nomor satu ada nomor dua. Jadi dengan ini saya dibilang cipika cipiki,” ucap Kiai Ma’ruf.

Wury Estu tersenyum kecil mendengarkan pernyataan Kiai Ma’ruf itu. Diapun menunduk dan memberi hormat kepada massa yang hadir yang tertawa mendengar kisah itu.

Kiai Ma’ruf juga mengklarifikasi soal hoaks yang menyebutkan, jika terpilih menjadi wapres, akan ada larangan azan di masjid. “Itu isu bohong. Itu hoaks. Nanti katanya LGBT dilegalkan, itu bohong. Pelajaran agama di sekolah akan dihapus. Itu fitnah. Saya pun pernah dibully dalam suatu momen di Jakarta. Katanya Kiai Maruf Amin joget. Padahal saya hanya tepuk tangan,” bebernya.

Sambil mempersilahkan istrinya untuk kembali ke tempat, Kiai Ma’ruf meminta warga Pangandaran tidak mudah menerima informasi yang patut diduga hanyalah kabar bohong.

Baca juga: Kiai Ma’ruf sebut gagasannya soal pariwisata syari’ah ditiru Sandiaga

Baca juga: KH Ma’ruf Amin bilang agama harus menjadi sistem pemersatu bukan penebar konflik

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi minta pendukungnya berani lawan fitnah

Capres nomor urut 01 bersilaturahim dengan Tim Kampanya Daerah dan relawan Gorontalo di Hotel Maqna Kota Gorontalo, Kamis (28/2/2019). ANTARA News (Agus Salim)

Di bawah harus berani melawan

Gorontalo (ANTARA) – Gorontalo (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo meminta para pendukungnya berani melawan fitnah dan berita hoaks yang beredar di masyarakat.

Calon presiden petahana itu ketika bersilaturahim dengan Tim Kampanya Daerah Jokowi-Ma’ruf Gorontalo di Kota Gorontalo, Kamis malam, menyebutkan ada sejumlah hoaks yang muncul akhir akhir ini.

Hoaks itu antara lain jika nanti Jokowi-Ma’ruf menang maka adzan akan dilarang dan perkawinan sejenis akan diizinkan.

“Ini kalau tidak diluruskan bisa berbahaya sehingga harus direspons dengan cepat, di bawah harus berani melawan,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, Indonesia merupakan negara yang punya norma agama yang kuat.

“Apalagi cawapres kita adalah ulama yang mengetuai MUI, jadi logikanya tidak masuk,” katanya.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga mengatakan bahwa pembangunan di Gorontalo akan terus dilanjutkan seperti pembangunan Jalan Lingkar Gorontalo.

“Listrik di sini tadinya kurang, sekarang elektrifikasi sudah di atas 100 persen, sekarang di sini listrik surplus,” katanya.

Ia menyebutkan pada periode yang akan datang juga direncanakan revitalisasi Pasar Sentral Gorontalo dan pembangunan bendungan senilai Rp2,2 triliun.

Jokowi juga memprogramkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk kuliah sehingga keluarga kurang mampu bisa melanjutkan kuliah.

“Juga akan kita keluarkan kartu prakerja untuk yang sudah lulus SMK, selesai kuliah, untuk masuk kerja dengan dibekali dengan kartu prakerja yang akan link dengan training ketrampilan dan kejuruan,” katanya

“Nanti juga ada kartu sembako murah, ide ini juga berasal dari survei kebutuhan masyarakat,” demikian Jokowi.

Baca juga: Di Gorontalo, Jokowi gelar silaturahim dengan TKD

Baca juga: Presiden Jokowi tiba di Gorontalo

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019

Di Gorontalo, Jokowi gelar silaturahim dengan TKD

Capres nomor urut 01 Joko Widodo bersilaturahim dengan TKD, caleg dan relawan Gorontalo di Hotel Maqna Kota Gorontalo, Kamis (28/2/2019) malam. (ANTARA News/ (Agus Salim)

Gorontalo (ANTARA) – Gorontalo (ANTARA) – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo bersilaturahim dengan pengurus Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Gorontalo di Hotel Maqna Kota Gorontalo, Kamis malam.

Acara silaturahim itu juga dihadiri para caleg daerah dari partai pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf dan para relawan Jokowi-Ma’ruf.

Acara tersebut diisi dengan pernyataan dukungan keluarga besar Uno Provinsi Gorontalo kepada Jokowi sebagai Presiden RI 2019-2024.

Dalam kesempatan itu Kerua TKD Jokowi-Ma’ruf Gorontalo, Ida Saidah Rusli Habibie mengatakan banyak yang menyambut kehadiran Jokowi yang telah memberikan perhatian kepada Provinsi Gorontalo.

Ida mengaku posisinya sebagai Ketua TKD Gorontalo merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Cukup berat, namun berkat dukungan teman-teman, insya Allah bisa tercapai,” katanya.

Sementara itu pernyataan dukungan Keluarga Besar Uno Provinsi Gorontalo didasari pada pertimbangan mencermati kinerja pemerintahan Presiden Jokowi selama hampir satu periode ini, terutama perhatian dan kepedulian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Gorontalo telah dirasakan selama ini.

“Memang kami menyadari bahwa ada salah satu bagian dari keluarga besar kami yang juga ikut dalam kontestasi pemilihan presiden/wapres saat ini, namun dengan beaar hati kami harus menyampaikan bahwa kepentingan bangsa dan negara sungguh jauh lebih penting dari sekedar kepentingan keluarga,” kata wakil keluarga besar Uno Gorontalo, Rudi Hartono Uno ketika menyampaikan pernyataan dukungan.

Baca juga: Presiden Jokowi tiba di Gorontalo

Baca juga: Mbah Moen kembali doakan Jokowi menang Pilpres 2019
 

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019

Hidayat Nur Wahid katakan Pancasila idiologi yang hidup di masyarakat

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat sehingga benar-benar dicintai dan masyarakat mau berkorban untuk memiliki ideologi yang sangat kuat untuk Indonesia.

“Kita akhirnya membela Indonesia. Bisakah kita membela Indonesia kalau kita tidak cinta pada Indonesia. Tentu tidak bisa. Kalau kita mencintai negeri kita, pasti kita akan bela. Dengan rasa cinta, pasti kita akan membela apa yang kita cintai,” kata Hidayat Nur Wahid dalam Sosialisasi Kegiatan Bela Negara Lingkup Pemukiman di DKI Jakarta, di  Jakarta, Kamis petang.

Kegiatan yang diikuti peserta pelajar sekolah menengah atas di Jakarta dihadiri Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Tandyo Budi Revita. Menurut Hidayat, sejak awal Pancasila adalah ideologi yang membuat kita semakin mencintai Indonesia. Untuk itu dia menekankan pentingnya untuk mengenal Indonesia.

“Dengan mengerti tentang keseluruhan Indonesia baik geografi, demografi, sejarah, dan potensinya maka kita akan cinta pada Indonesia,” katanya.

Hidayat mengungkapkan sejarah lahirnya bela negara yaitu melalui Keppres No. 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Keppres ini untuk mengingatkan bagaimana para pendiri bangsa cinta pada Indonesia dan melakukan segala upaya membela Indonesia pada waktu lalu.

“Para pendiri bangsa memberi contoh dan teladan bagaimana membela Indonesia tanpa memandang kepentingan kelompok, golongan, perbedaan latar belakang politik, suku, agama,” jelasnya.

Lebih lanjut Hidayat menjelaskan para tokoh itu seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Abdurrahman Baswedan, Sjafruddin Prawiranegara, sangat memahami Indonesia sehingga berada di garda terdepan membela Indonesia.

Sejarah tentang bagaimana pendiri bangsa mencintai dan membela Indonesia, lanjut Hidayat, akan berulang pada generasi-generasi berikutnya. Mencintai dan membela Indonesia dari segala bentuk ancaman dari dalam maupun luar negeri oleh para pendiri bangsa pada masa lalu, sekarang pun bisa terulang.

Namun Hidayat menyayangkan seringkali generasi milenial jaman now sudah lupa dengan sejarah Indonesia. Padahal sejarah itu bisa menjadi rujukan bagi generasi milenial untuk mengetahui asal muasal bela negara itu.

“Kalau kita tidak mempunyai pemahaman yang kokoh dan kuat tentang ideologi negara, sejarah negara, kemudian kewajiban terhadap negara, maka bisa memunculkan kebimbangan. Sangat penting untuk mengingat apa yang dikatakan Bung Karno, yaitu Jas Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah,” katanya.

Hidayat pun meminta para pelajar untuk mulai mengenali Indonesia.

“Kalau tidak kenal dan sayang, bagaimana kita melakukan pembelaan ?. Maka kenalilah Indonesia secara kokoh dan kuat. Kenalilah sejarah para pahlawan bangsa Indonesia. Gadged di kalangan milenial agar dijadikan alat untuk semakin mengenali tentang pahlawan bangsa yang menjadi teladan dalam bela negara,” katanya.

“Potensi ekonomi, geografis, alam, Indonesia sangat luar biasa. Sehingga banyak yang tidak suka kalau Indonesia menjadi kuat. Kita diadu-domba antar pihak, kelompok, golongan, suku, agama. Indonesia menjadi pasar narkoba. Ini untuk membuat Indonesia lemah agar bisa dijajah kembali. Keadaan ini seharusnya bisa membangkitkan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Dengan potensi Indonesia yang luar biasa itu maka sudah selayaknya Indonesia dibela,” tutupnya.

Baca juga: PGK: Diskursus Pancasila harus terus digelorakan
Baca juga: Anggota DPR usulkan Pemerintah hidupkan lagi Pendidikan Pancasila di sekolah

Pewarta: Jaka Sugiyanta
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mbah Moen kembali doakan Jokowi menang Pilpres 2019

KH Maimoen Zubair (kiri) saat membacakan doa di samping Presiden Joko Widodo, di rumah ulama senior itu, di Ponpes Al-Anwar, Rembang, Jawa Tengah, Jumat malam (1/2). (YouTube.com)

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maimoen Zubair kembali mendoakan Joko Widodo bisa terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2019.

Doa itu dipanjatkan ulama sepuh yang  biasa disapa Mbah Moen itu  saat menghadiri resepsi Hari Lahir ke-46 PPP di Ancol, Jakarta, Kamis, yang juga dihadiri Jokowi dan ribuan kader PPP.

“Ya Allah jadikanlah Jokowi pemimpin untuk kedua kalinya dan jadikanlah kepemimpinan pemerintahan kedua lebih baik dibandingkan yang pertama,” kata Mbah Moen dalam doa berbahasa Arab.

Ia juga beberapa kali menyebut Jokowi dengan kalimat “Jaa’a qowiyyun” yang artinya telah datang orang yang kuat. Dalam doa cukup panjang itu, Mbah Moen juga mendoakan Indonesia menjadi negara sejahtera dan diridloi Allah.

Menurut Ketua Umum PPP M Romahurmuziy, doa Mbah Moen semakin menegaskan pilihan politik kiai paling sepuh di Indonesia itu.

“Sebagai ulama paling sepuh yang dihormati di negeri ini, sikap Mbah Moen jelas dan tegas, yaitu mendukung Pak Jokowi untuk terpilih kembali menjadi presiden,” kata Rommy, sapaan akrabnya.

Rommy mengatakan memang di antara  putra Mbah Moen, ada yang berseberangan secara politik dengan ayah mereka. Namun, yang berbeda hanya satu orang dari sembilan orang putra tokoh kharismatik Nahdlatul Ulama ini. 

Rommy menyebut bahwa sikap politik Mbah Moen sangat jelas, yaitu mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019. Sebagai tokoh PPP, Ketua Mustasyar PBNU ini juga jelas mendukung perjuangan partai berlambang Ka’bah agar bisa meraih target tiga besar dalam Pileg mendatang.

Baca juga: PPP klarifikasi beredar video doa Mbah Moen
Baca juga: Mahfud MD bilang bertemu mbah Moen bukan soal cawapres

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Buku “Dari Jokowi Ke Harari” berkampanye dengan mendidik

Plt Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rizal Mallarangeng saat peluncuran buku “Dari Jokowi Ke Harari”, di Jakarta, Kamis (28/2/2019). (Istimewa)

kita kampanye dengan cara soft campaign

Jakarta (ANTARA News) – Plt Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Rizal Mallarangeng mengatakan buku yang ditulisnya yang berjudul “Dari Jokowi Ke Harari” merupakan bagian dari kampanye Pilpres 2019, namun lebih dengan cara yang berpendidikan karena terjadi saling tukar-menukar ide, pikiran maupun gagasan.

“Nah, bahwa momennya kebetulan kampanye dan tentu saja bukan rahasia. Kalau saya adalah timses (tim sukses) Jokowi dan di sini ada beberapa tulisan tentang Pak Jokowi. Maka saya kira, okelah oleh temen sekalian kita kampanye dengan cara soft campaign, halus, ya elegan berdasarkan satu hal yang kita anggap berharga yaitu diskusi buku, penulisan ide-ide,” kata Rizal saat peluncuran bukunya di Jakarta, Kamis.

Rizal mengatakan bahwa buku ini membahas lebih jauh tentang permasalahan manusia dengan gambaran melalui tokoh pemuka maupun tokoh publik seperti Presiden Joko Widodo.

“Berbagai hal dalam kehidupan dan melihat sejarah baik orang dan tokoh-tokoh yang ada di berbagai negara maupun para sejarahwan, para pemikir, para filsuf yang menulis macam-macam hal. Tetapi buku ini berusaha membuat tali pengikat dari semua pemikiran perkembangan yang ada untuk mengajak kita tetap optimistik melihat ke depan menghadapi persoalan,” paparnya. 

Buku berjudul ‘Dari Jokowi Ke Harari’ merupakan buku yang berkisah hebat para tokoh dunia termaksud Presiden Jokowi. Dikarenakan masa kampanye Pemilu 2019, maka buku ini juga menjadi peluang kampanye dengan model yang terbilang lebih mendidik.

Peluncuran buku juga dihadiri, sastrawan Gunawan Mohamad, sosiolog Roby Muhamad dan political vlogger, Cania Citta Irlanie.

Di tempat yang sama, sosiolog Roby Muhamad mengatakan buku berjudul ‘Dari Jokowi Ke Harari’ sesuai dengan realitas yang ada dari sosok Presiden Joko Widodo. 

Roby menilai karena Jokowi juga beranjak dari orang yang bergerak dari masyarakat akar rumput. 

“Salah satu ide harari yang di-highlight dari buku Pak Rizal ini, bagaimana hal besar di dunia itu diciptakan apa yang kita anggap selama ini orang orang kecil,” ucap Roby.

Baca juga: LSPI selenggarakan peluncuran buku “2019 Jokowi Lagi”
Baca juga: Kyai Sarang luncurkan buku memilih Jokowi-Amin perspektif fikih

 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Pengamat sebut Jokowi-Ma’ruf berpeluang menangi Pilpres 2019

Peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa (kanan) didampingi moderator Fitri Hari (kiri) sedangan menyampaikan temuan LSI “Kondisi Ekonomi Tentukan Pemenang Pilpres” di kantor LSI Rawamangun, Jakarta Timur (27/11/2018). (istimewa) (istimewa)

Siapa yang lebih mampu dan lebih siap, saya tidak memihak kepada mana pun, yang jelas kemungkinan petahana ada peluang lebih besar

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menyebutkan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin lebih berpeluang memenangi Pilpres 2019.

“Siapa yang lebih mampu dan lebih siap, saya tidak memihak kepada mana pun, yang jelas kemungkinan petahana ada peluang lebih besar,” kata Ujang, di Jakarta, Kamis.

Jokowi pun berencana membuat program pamungkas untuk menggaet dukungan, seperti program Kartu Pra Kerja, KIP Kuliah, dan Kartu Sembako Murah.

Direktur Eksekutif IPR ini berpendapat ketiga kartu tersebut bisa menjadi jurus pamungkas petahana untuk membantah narasi kubu Prabowo-Sandi dalam sektor pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan pangan.

Namun demikian, efektivitas tiga kartu tersebut tergantung petahana sendiri

“Karena dalam konteks program incumbent jika dia dikelola dengan baik maka tentu akan ada hasil dampak terhadap elektoral. Begitupun sebaliknya,” ujarnya. 

Ia menambahkan, Pilpres 2019 merupakan pertarungan ulang dalam Pilpres 2014 dengan gaya yang berbeda.

Ujang menyebut perbedaan itu terjadi karena kampanye di Pilpres 2019 lebih banyak di lakukan di media sosial, sementara di Pilpres 2014 cenderung konvensional.

“Sehingga kampanye hari ini kelihatan gaduh dan sering serang terus,” tuturnya. 

Sementara itu, Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Arief Rosyid Hasan meyakini Jokowi-Ma’ruf Amin memenangi Pilpres 2019 karena petahana lebih berpengalaman dan memiliki kapasitas menjadi presiden. 

“Saya kira dua debat terakhir itu semakin membuktikan sebenarnya bahwa kelas 01 dengan 02 bagaikan langit dan sumur bor,” ujar Arief.

TKN sendiri akan menyiapkan program kejutan yang akan didorong untuk mempertebal jarak antara paslon nomor urut 01 dengan paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi. 

“Sebelum debat akan ada banyak kejutan program yang akan kami dorong untuk mempertebal jarak antara 01 dan 02. Saya yakin KH Ma’ruf dengan pengalaman beliau, kualitasnya jauh dari apa yang sudah dilakukan Sandi,” katanya.

Baca juga: Pengamat: pemenang pilpres juga ditentukan massa mengambang

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Sosialisasi pemilu untuk pengamen

Relawan KPU Kota Bogor menjelaskan tentang surat suara saat Sosialisasi Pemilu 2019 kepada sejumlah seniman dan pengamen jalanan di Taman Ekspresi, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/2/2019). Sosialisasi Pemilu 2019 bagi para pengamen jalanan tersebut sebagai upaya menekan angka golput karena keterbatasan akses informasi terkait Pemilu 2019 yang mereka miliki. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.

11.655 surat suara rusak di Surakarta rusak

Ilustrasi pelipatan surat suara untuk Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Solo, Jawa Tengah (ANTARA) – KPU Surakarta, Jawa Tengah, menemukan 11.655 lembar surat suara untuk Pemilu Presiden 2019 di Solo, rusak.

Ketua KPU Surakarta, Nurul Sutarti, di Solo, Kamis, menjelaskan, penemuan surat suara rusak itu setelah penyortiran dan pelipatan terhadap 30.439 surat suara selesai, Rabu (27/2).

KPU setempat dalam kegiatan itu melibatkan 20 orang tenaga, baik warga setempat maupun mahasiswa.

Nurul Sutarti mengatakan bahwa pihaknya sudah membuatkan surat berita acara, kemudian melaporkan itu ke KPU Pusat.

Ribuan surat suara rusak ini akan dimusnahkan pada H-1 pencoblosan pemilu serentak. Hal ini sesuai perintah KPU untuk menghindari penyalahgunaan surat suara pada saat pencoblosan.

“Kami tinggal menunggu datangnya surat suara untuk pemilu anggota legislatif, baik anggota DPR, DPD, DPRD Jawa Tengah, dan maupun Surakarta,” katanya.

Ia lantas menyebutkan sejumlah kerusakan surat suara, antara lain, terdapat bercak tinta pada gambar salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, warna tinta ada yang luntur atau bergelembung.

Surat suara yang rusak, kata dia, dikumpulkan untuk disimpan, kemudian dimusnahkan.

KPU dalam pemusnahan surat suara rusak akan mengundang anggota Badan Pengawas Pemilu Surakarta dan kepolisian untuk menjadi saksi.

Menyinggung soal daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap kedua (DPTHP-2) dan daftar pemilih tambahan (DPTb), dia menyebutkan 422.773 orang dengan jumlah TPS bertambah dua menjadi 1.734 titik.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Tolak Dwifungsi TNI

Sejumlah aktivis menggelar Aksi Kamisan ke-576 bertajuk Menolak Dwi Fungsi Militer di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/2/2019). Dalam aksinya, mereka menolak kembalinya militer untuk menduduki jabatan sipil. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

PSI pertanyakan komitmen Fadli Zon usulkan penghapusan LHKPN

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, yang juga wakil ketua umum DPP Partai Gerindra. (Istimewa)

Jakarta (ANTARA News) –  Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest, mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi dari Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, yang mengusulkan penyelenggara negara tidak perlu menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

Ernest, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, mengatakan, penyampaian LHKPN adalah amanah UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR yang merupakan bagian dari penyelenggara negara, bagaimana bisa tidak mematuhi amanah undang-undang. Publik pasti akan mempertanyakannya. Apakah ada harta yang ingin disembunyikan,” katanya.

Menurut dia, penyampaian LHKPN adalah menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara, untuk mendukung penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Hal ini diatur dalam undang-undang.

“Salah satu cara melawan korupsi adalah dengan akuntabilitas harta dari pejabat penyelenggara negara. Usulan agar penyelenggara negara tidak perlu menyampaikan LHKPN adalah tindakan tidak patut dari seorang wakil ketua DPR, lembaga pembuat undang-undang yang harusnya lebih taat dengan undang-undang,” katanya.

Menurut dia, publik masih ingat dengan pernyataan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pada Debat Capres pertama, yang menyatakan akan memberantas korupsi, tapi sekarang Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menunjukkan komitmen yang buruk soal pemberantasan korupsi.

Sebeumnya diberitakan,  Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (25/2), mengatakan, KPK siap menerjunkan tim khusus ke DPR untuk membantu urusan LHKPN dari para anggota dewan.  

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Simulasi penanganan pesawat asing

Prajurit TNI AU mengamankan awak pesawat militer asing yang dipaksa mendarat terkait pelanggaran wilayah udara Indonesia saat simulasi penanganan pesawat asing di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh, Kamis (28/2/2019). Simulasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesional TNI AU dalam menjaga wilayah udara dan kedaulatan NKRI dari ancaman pihak asing. ANTARA FOTO/Ampelsa/foc.

Demokrat: AHY gantikan SBY sebagai “icon” partai

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan memberikan keterangan pers terkait dua surat yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (28/2/2019). (Imam B)

Jakarta (ANTARA News) – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai simbol atau “icon” partai.

Hal itu menurut dia karena peran AHY yang sementara menggantikan SBY memimpin pemenangan Pemilu 2019 karena sedang berada di Singapura menemani pengobatan yang dijalani Ani Yudhoyono.

“Iya (AHY menggantikan SBY sebagai simbol partai), karena SBY secara fisik tidak bisa hadir,” kata Hinca di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis.

Hinca menilai elektabilitas dan popularitas AHY cukup tinggi, terutama setelah mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 sehingga diyakini dapat menambah energi baru bagi Demokrat.

Hinca meyakini Demokrat percaya pada kekuatan internal yang dimiliki dan figur AHY bisa mengangkat suara partai di Pemilu 2019.

Dia meyakini meskipun SBY secara fisik tidak hadir namun secara ide dan gagasan tetap selalu ada, bahkan dirinya dua hari sekali bertemu dengan Presiden Keenam RI tersebut untuk berdiskusi, mendapatkan instruksi dan masukan.

“Urusan internal partai, saya yang memimpin dengan teman-teman di dalam. Komandan Kogasma fokus bagaimana cara menang Pemilu 2019, Jumat besok Mas AHY akan menyampaikan pidato politik di Jakarta dan 1 April di Jawa Timur,” ujarnya.

Hinca mengatakan pemberian mandat pemenangan kepada AHY, membantah desas desus terkait akan ditunjuknya Pelaksana Tugas Ketua Umum karena susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat tidak ada yang berubah.

Namun Hinca enggan menanggapi penunjukkan AHY itu sebagai langkah memuluskan transformasi kepemimpinan di Partai Demokrat karena masih fokus dalam pemenangan Pemilu.

“Tidak releven membicarakan itu. Kami taat asas dan konstitusi. Kongres dilaksanalan 2020, sehingga di 2019 fokus memenangkan Pemilu,” katanya.

Sebelumnya, SBY memberikan secara langsung dua surat kepada Hinca sebagai Sekjen Partai Demokrat di Singapura.

Surat pertama, berisi 10 poin salah satunya memberikan mandat kepada AHY memimpin kampanye Pemilu 2019, dibantu Sukarwo dan Nachrowi Ramli.

Surat kedua berisi terkait pernyataan SBY yang memberikan semangat kepada kader Demokrat untuk tetap menjaga soliditas dan kekompakan jelang Pemilu 2019.

Baca juga: SBY berikan mandat pemenangan Pemilu kepada AHY

Baca juga: SBY: Kontestasi Pilpres 2019 lebih keras

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Mendagri: Pemilu paling rawan di Papua Barat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. (Humas Kemendagri)

Batam (ANTARA News) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang paling rawan di Papua Barat, Yogyakarta dan Sumatera Barat.

Ia mengatakan di Batam, Kepulauan Riau, Kamis, Indeks Kerawanan Pemilu Papua Barat mencapai 52,83, Daerah Istimewa Yogyakarta 52,14, dan Sumatera Barat 51,21.

Menurut dia, potensi kerawanan pemilu merupakan tantangan demokrasi yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh seluruh pihak karena dapat meningkatkan suhu politik nasional dan mengganggu kestabilan bangsa.

“Karenanya, pemerintah dan pemerintah daerah perlu bersama-sama dengan aparat keamanan terus bersinergi dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantapan guna mewujudkan sukses Pemilu 2019,” kata Menteri dalam Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah tantangan dan kerawanan dalam Pemilu Serentak 2019 yang diklasifikasikan dalam variabel dan indikator yang memengaruhinya.

Pertama, variable kamtibmas dengan indikator konflik pendukung, isu SARA, hoaks, dan konflik batas wilayah. Kedua, variabel Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan indikator pemilih ganda dan perekaman KTP elektronik.

Ketiga, variabel netralitas ASN dengan indikator mobilitas ASN dan penggunaan fasilitas negara. Keempat, variabel penyelenggara pemilu dengan indikator netralitas penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilu yang terkena sanksi.

Kemudian kelima, variabel bantuan dan dukungan, dengan indikator distribusi logistik, penertiban alat peraga kampanye dan pengamanan TPS.

Dalam kesempatan itu, menteri mengatakan bagian terpenting dari proses pemilu adalah peran dan partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi politik masyarakat juga menjadi perhatian khusus pada pemilu serentak tahun 2019.

Menurut dia, saat ini terjadi fenomena fluktuasi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, ini terlihat dari beberapa hasil pelaksanaan pemilu legislatif sebelumnya yaitu tahun 2004 tingkat partisipasi masyarakatnya 84 persen, 2009 tingkat partisipasi masyarakat 71 persen dan tahun 2014 sebesar 74 persen.

Untuk Pemilu 2019, KPU mencanangkan tingkat partisipasi masyarakat 78 persen.

Menteri berharap target tersebut dapat terpenuhi dengan baik dan bahkan melampaui yang telah dicanangkan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan Pemilu Serentak 2019 merupakan momentum untuk memilih pemimpin yang amanah.

Ia mengingatkan siapa saja yang mengganggu pesta demokrasi berarti mengkhianati bangsa.

“Ini merupakan momentum, momentum itu yang baik jangan kita jadikan tidak baik. Di sini kita memilih pemimpin, harus secara aman kemudian tertib dan sukses. Jangan coba-coba menganggu pemilu, siapapun dia dengan cara apapun, karena yang menganggu pemilu itu mengkhianati bangsa,” kata dia.

Baca juga: Kemendagri gelar Rakornas Pemantapan Pemilu Serentak 2019

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

TNI siapkan 9.600 personel bantu amankan pemilu di Kalimantan

Arsip: Prajurit TNI AU Kendari menghalau pengunjukrasa saat simulasi Pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di depan Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (11/2/2019). Simulasi bertujuan meningkatkan kesiapan TNI AU untuk menghadapi segala bentuk ancaman dan gangguan dilokasi vital bandara saat Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Jojon/hp. (ANTARA FOTO/JOJON)

Balikpapan (ANTARA News) – TNI menyiagakan 9.600 prajurit untuk membantu polisi mengamankan tahapan pemilihan umum serentak 17 April 2019 di wilayah Kalimantan.

“Untuk tiga provinsi di bawah Kodam VI Mulawarman,” kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Subiyanto di Balikpapan, Kamis.

Kodam VI Mulawarman membawahi Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memiliki kampung-kampung di dekat perbatasan negara dengan Sarawak dan Sabah, serta dua anggota Federasi Malaysia.

Namun demikian, menurut Pangdam Subiyanto, pihaknya melihat pusat kerawanan justru ada di perkotaan atau pusat konsentrasi massa.

“Samarinda, Banjarmasin, Balikpapan, itu yang jadi perhatian utama kami,” tegasnya.

Banjarmasin adalah ibukota Kalimantan Selatan yang juga kota terpadat di Kalimantan dengan populasi 9.400 orang per kilometer persegi.

Begitu pula kota-kota di Kalimantan Utara, terutama Tarakan dan Tanjung Selor.

“Yang rawan terutama saat distribusi logistik pemilu. Kita di Kaltim beruntung karena bisa belajar dari pengalaman Pilkada Gubernur 2018 lalu,” kata dia.

Panglima Subiyanto juga menegaskan bahwa TNI hanya bergerak atas permintaan polisi.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) setempat yang memegang komando pengamanan.

“Kami sifatnya menunggu,” kata Subiyanto.

Untuk Kalimantan Timur sendiri TNI menugaskan 3.075 personel yang disebar ke sembilan Kepolisian Resort di Kaltim.

Polda Kaltim sebagai kekuatan pengamanan utama Kalimantan Timur menurunkan 5.521 personel.

Menurut Kapolda Kaltim Priyo Widyanto, selain itu masih ada personel cadangan yang juga siap diterjunkan bila diperlukan.

Pada pemilu nanti, Komisi Pemilihan Umum Kaltim menetapkan jumlah pemilih di Kalimantan Timur sebanyak 2.378.517 pemilih.

Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih tetap pada Pilgub 27 Juni 2018 yakni 2.329.657.

Jumlah pemilih ini bertambah sebanyak 48.860 pemilih, umumnya dari kalangan pemilih pemula atau pemilih baru yang pada saat April 2019 baru genap berusia 17 tahun.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Kiai Ma’ruf doakan Zulkifli Hasan cepat sembuh

Cawapres Nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, di Ciamis, Jawa Barat. (Dok Tim KMA)

Jakarta (ANTARA News) – Cawapres nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, mendoakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, yang sedang sakit semoga cepat sembuh.

“Pak Zulkifli Hasan itu teman saya. Ya didoakan dong. Semoga cepat diberikan kesembuhan,” kata KH Ma’ruf Amin, di Lapangan Gedung Dakwah Banjar Sari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (28/2).

KH Ma’ruf Amin mendoakan kesembuahn bagi Zulkifli Hasan setelah mendapat kabar bahwa Zulkifli sedang, yang juga menduduki jabatan sebagai ketua MPR RI itu, sedang sakit.

Mustasyar PBNU itu juga menuturkan,  meskipun Zulkifli mendukung Capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,  tapi dirinya  tetap harus mendoakan orang yang sedang sakit.

“Semua orang yang memilih dan yang enggak memilih ya tetap didoakan. Semoga diberikan kesehatan, segera dipulihkan kesehatannya. Siapa tau dia mau mendukung saya,” ucapnya sambil tersenyum.

Sebelumnya, informasi Zulkifli Hasan sedang sakit diunggah melalui akun instagram cawapres 02, Sandiaga Uno, yang menjenguknya. Sandiaga Uno, melalui akun twitter dan instagramnya menjelaskan, Zukilfi Hasan sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, karena berjuang begitu keras.

“Saking berjuang begitu keras, Bang Zulkifli Hasan harus beristirahat di rumah sakit,” ujar Sandiaga Uno melalui akun instagramnya hari ini.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Menteri PPPA ajak tokoh agama Papua atasi kekerasan

(Antara)-Para tokoh agama diminta berperan aktif dalam mengatasi permasalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua, mengingat  jumlahnya masih tinggi. Meteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise pun menekankan peran dari tiga pilar: pemerintah, adat, dan agama.

SBY: Kontestasi Pilpres 2019 lebih keras

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan memberikan keterangan pers terkait dua surat yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (28/2/2019). (Imam B)

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 lebih keras dibandingkan Pilpres sebelumnya di era reformasi.

Pernyataan SBY itu disampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan untuk disampaikan kepada kader Demokrat dan masyarakat.

“Beliau mengamati bahwa kontestasi Pilpres 2019 lebih keras dibandingkan Pilpres sebelumnya di era reformasi, seperti terjadinya polarisasi tajam dan dukungan indentitas yang menguat,” kata Hinca saat membacakan surat kedua SBY yang diberikan kepadanya, di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis.

Hinca menjelaskan, SBY menyampaikan apabila kondisi itu terlampau jauh maka kerukunan bangsa Indonesia akan retak dan dirinya mengajak kader Demokrat serta masyarakat mencegah agar tidak terjadi.

Menurut dia, SBY menilai semua kader Demokrat harus berperan aktif dalam rangkaian Pemilu yang berlangsung aman dan damai, serta memastikan berlangsung demokratis, jujur, dan adil.

“Persaingan pemilu memang keras namun tidak patut terjadinya disintegrasi sehingga perlu kesadaran bersama,” ujarnya.

Hinca mengatakan, dalam surat kedua tersebut, SBY menjelaskan bahwa Presiden Keenam RI itu tidak dapat hadir secara fisik bersama kader Demokrat dalam memenangkan partai karena harus mendampingi Ani Yudhoyono berobat di Singapura.

Menurut dia, SBY berharap semangat para kader tidak berkurang meskipun dirinya tidak hadir secara fisik padahal dua bulan ini merupakan saat menentukan bagi caleg Demokrat.

“Beliau menyampaikan sangat ingin secara fisik berada di lapangan dan berjuang namun harus mendampingi pengobatan Ibu Ani Yudhoyono di Singapura,” katanya.

Hinca mengatakan, SBY meyakini Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan dua anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Nachrowi Ramli serta Sukarwo merupakan pemimpin yang tangguh.

Dia menjelaskan, SBY sangat yakin ketiga orang tersebut mampu memimpin kampanye terpadu menggantikan dirinya yang sedang berada di Singapura.

“Beliau juga berpesan agar para senior Demokrat membantu Kogasma, mereka antara lain EE Mangindaan, Amir Syamsuddin, Vence Rumangkang, Syarief Hasan, Djoko Udjianto, Jafar Hafsah, Nurhayati Ali Assegaf, Pramono Edhie, Jhonny Alen Marbun, Max Sopacua, dan Ahmad Yahya,” ujarnya.

Sebelumnya, SBY memberikan secara langsung dua surat kepada Hinca sebagai Sekjen Partai Demokrat di Singapura.

Surat pertama, berisi 10 poin salah satunya memberikan mandat kepada AHY memimpin kampanye Pemilu 2019, dibantu Sukarwo dan Nachrowi Ramli.

Baca juga: SBY berikan mandat pemenangan Pemilu kepada AHY

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KPU gelar debat antar-timses soal hak penyandang disabilitas

Ketua KPU Arief Budiman. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum RI bersama Pokja Penyandang Disabilitas menggelar debat antar-timses Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi di Jakarta, Kamis, soal hak penyandang disabilitas. 

“Debat ini inisiatif dari mereka (pokja penyandang disabilitas). Mereka ingin isu disabilitas dibahas dan dijalankan oleh siapapun yang terpilih. Kami KPU RI mendukung penuh,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Kamis. 

Arief mengatakan usulan penyelenggaraan debat antartimses ini mendorong bangkitnya gairah dari masyarakat untuk mau berperan aktif dalam pemilu. 

“Jadi berperan aktif dalam pemilu bukan hanya berpartisipasi menggunakan hak pilih, tetapi juga mendorong pemilu kita berjalan lebih baik, peserta pemilunya jadi lebih baik,” kata Arief. 

Arief mengatakan isu disabilitas sejatinya dapat masuk dalam seluruh tema debat capres.

Dia menekankan efektifitas debat antartimses ini akan bergantung pada masing-masing timses, baik Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf maupun Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga dalam menyampaikan kepada publik. 

Ketua Umum Panitia Pemilu Akses Disabilitas Ariani Soekanwo mengatakan debat antartimses merupakan upaya untuk melanjutkan elaborasi visi-misi kedua pasangan capres dan cawapres. 

“Kita berharap apa yang disampaikan menjadi perhstian bagi teman-teman disabilitas,” kata Ariani. 

Baca juga: Disabilitas butuh beragam informasi Pemilu 2019

Baca juga: Ratusan penyandang disabilitas di Paser dapat hak pilih

Baca juga: Pemilih penyandang disabilitas di Papua tercatat 864 orang

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Prabowo : Uang WNI banyak mengalir ke luar negeri

 ( Antara ) – calon presiden prabowo subianto menghadiri deklarasi ribuan purnawirawan TNI-Polri, di Yogyakarta, Rabu, pekan ini. Dalam pidatonya, Capres Nomor Urut 02 ini mengatakan dukungan purnawirawan Daerah Istimewa Yogyakarta, semakin menambah semangat untuk berjuang memenangkan Pillpres 2019.

Presiden siap bangun 1000 BLK di pondok pesantren

(Antara)-Perkembangan menjelang era revolusi industri generasi keempat ( 4.0) memang begitu pesat. Untuk itu, saat membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Banjar, Jawa Barat, pada Rabu (27/2), Presiden Joko widodo menyatakan akan membangun 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas  di pondok pesantren pada tahun ini. Dia pun telah memerintahkan Menteri tenaga Kerja Hanif Dhakiri untuk melanjutkannya dengan membangun 3.000 BLK Komunitas.

Sangkulirang menuju daerah otonom baru

Kutai Timur (ANTARA) – Lima kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur menggelar acara deklarasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Sangkulirang di Gedung Habibie, Desa Benua Baru Hulu, Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur, Kamis (28/2).

Deklarasi tersebut dihadiri oleh lima camat yakni Camat Sangkulirang, Karangan, Kaobun, Kaliurang, Karangan dan Camat Sandaran, 44 Badan Permusyawaran Desa (BPD), dan juga puluhan Kepala Desa.

Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan Sekda Kutim, Irawansyah serta sejumlah tokoh asal Sangkulirang seperti H. Roesli Masrun, Harbiansyah Hanafiah, dan Syarifudin DJ turut hadir dalam acara Deklarasi.

Bupati Kutai Timur, Ismunandar kepada awak media mengatakan sangat mendukung terwujudnya DOB Sangkulirang. Alasannya, dari aspek ekonomi, sosial dan juga luasan wilayah, Gabungan kecamatan Sangkulirang dan sejumlah kecamatan lainnya cukup memenuhi syarat untuk memekarkan diri menjadi Kabupaten baru.

“Sangkulirang dan kecamatan lainnya punya segalanya, baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, selain punya wilayah perairan yang luas, Sangkulirang dan sekitarnya juga punya perkebunan, pertambangan dan bahkan bahan baku semen, kami yakin dengan berdirinya Kabupaten baru di wilayah ini akan membawa manfaat yang besar bagi masyakat sekitar,” kata Ismunandar.

Ketua Pembentukan Kabupaten Sangkulirang, Harbiansyah Hanafiah mengatakan bahwa perjuangan untuk mewujudkan DOB Sangkulirang memang masih panjang, terlebih telah ada moratorium Pemerintah Pusat yang telah menghentikan sementara usulan berdirinya Kab/Kota baru di wilayah Indonesia.

“Kami akan berjuang di Pemerintah Pusat, karena wilayah Sangkulirang ini kami yakini punya potensi ekonomi yang lebih bagus jika dibandingkan dengan Kab/Kota pemekaran sebelumnya di Kaltim,” kata Harbiansyah Hanafiah.

Ketua DPW Partai Nasdem Kaltim tersebut merasa tergerak untuk memajukan wilayah Sangkulirang, yang merupakan tempat kelahirannya.

Ia berharap dalam kurun tahun mendatang, Sangkulirang bisa menjadi daerah yang maju dan masyakaratnya semakin sejahtera.

“Ada tiga cita-cita saya yang belum saya wujudkan, pertama terkait pemeliharan Sungai Mahakam, kedua terkait pondok pesantren Hafizd Alquran, dan ketiga mewujudkan Kabupaten Sangkulirang, semoga ketiganya bisa saya penuhi di sisa umur saya ini,” tegas Harbiansyah.

Tokoh Sangkulirang, H Roesli Masrun menambahkan bahwa poin terpenting dari acara deklarasi ini adalah kesiapan masyarakat Sangkulirang dan sekitarnya menuju Kabupaten baru, baik kesiapan sikap, mental, maupun perilaku.

“Jangan kita hanya berpangku tangan saja, mulai sekarang masyarakat harus mulai berbenah dalam menaati peraturan pemerintah, jangan kita sudah punya Kabupaten Baru tapi tidak tertib membayar pajak dan lainnya, pola seperti itu harus mulai diubah,” katanya.

Tokoh masyarakat Sangkulirang, Prof Dr, Ir Juremi, Msi menambahkan bahwa ada tiga poin yang harus dilalui oleh Sangkulirang untuk mewujudkan pemerintahan baru, yakni persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan wilayah.

“Untuk dua poin yakni persyaratan teknis dan persyaratan wilayah, kami yakin Sangkulirang sudah memenuhi syarat, tinggal kita hanya melengkapi persyaratan administratif seperti halnya persetujuan Kepala Daerah baik Bupati dan Gubernur, sebelum kita melangkah menuju Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Ia memperkirakan perlu proses tiga sampai lima tahun untuk mewujudkan mimpi Sangkulirang sebagai Kabupaten baru.

“Saya melihat daerah yang dulunya hanya sebuah kecamatan seperti Balikpapan dan Bontang, akhirnya bisa menjadi Kota yang maju setelah berubah menjadi Pemerintah Kab/ Kota, saya bermimpi kapan Sangkulirang bisa seperti itu,” kata Prof Jeremi.

Warga Sangkulirang Alfian Aswad mengaku keinginan masyarakat sekitar untuk mewujudkan Pemerintahan baru bukan sekedar untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah belaka. Namun, kata Alfian, sudah berpuluh tahun masyarakat Sangkulirang dan sekitarnya terisolasi dalam urusan birokrasi ke pusat Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang terletak di Sangatta.

Posisinya cukup jauh menuju Sangatta, perlu 3-4 jam ke Sangatta, dan itupun dengan menggunakan akses jalan dan medan yang sulit. Kondisi ini yang dirasakan masyarakat hanya untuk urusan birokrasi.

Sementara itu Camat Sandaran, Muhammad Tahir Pekang, mengaku pembangunan infrastuktur di wilayahnya masih belum merata, bahkan sejumlah desa di kecamatannya masih yang belum bisa menikmati fasilitas air bersih dan listrik.

Ia mengatakan pelayanan air bersih dan juga listrik hanya terjadi di Ibukota Kecamatan saja, sementara di desa-desa lainnya banyak masyarakat yang belum bisa menikmatinya.

“Harapan kami dengan adanya pemekaran daerah ini, sektor pembangunan bisa terserap kesemua daerah, bahkan di wilayah terpencil sekalipun, tentunya kami menyambut baik berdirinya Kabupaten Sangkulirang ini, untuk menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Kecamatan Sangkulirang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan luas wilayah 3522,58 km2.

Pada tahun 2000, Kecamatan Sangkulirang ini dimekarkan menjadi tiga kecamatan yakni kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sandaran.

Dan pada tahun 2005 Kecamatan Sangkulirang ini dimekarkan lagi menjadi dua kecamatan yakni Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Karangan.

Dari wilayah yang cukup luas tersebut Kecamatan Sangkulirang terdapat pulau-pulau yang terletak di kawasan teluk Sangkulirang dan dibelah beberapa Sungai, sehingga dapat dikatakan jalan laut dan Sungai merupakan jalan utama sekaligus urat nadi perekonomian masyarakat Sangkulirang.*

Baca juga: Kaltim dorong Karst Mangkulihat jadi warisan dunia

Baca juga: Karst sangkulirang Mangkaliat masuk nominasi warisan dunia

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Relawan Pemuda Pancasila siap bantu Jokowi luruskan hoaks

Relawan Pemuda Pancasila menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis, terkait dukungan bagi Jokowi-KH Ma’ruf Amin. (ANTARA News/Rangga Jingga)

Jakarta (ANTARA News) – Relawan Pemuda Pancasila menyatakan kesiapannya menurunkan anggotanya ke akar rumput, untuk membantu capres petahana Jokowi meluruskan hoaks dan fitnah yang berkembang. 

“Kami akan menurunkan anggota sampai ke kelurahan. Kami akan terus berupaya memberikan informasi yang benar kepada publik,” kata Ketua Umum Relawan Pemuda Pancasila, Ilyas Abdullah, dalam konferensi pers dukungan bagi Jokowi-KH Ma’ruf Amin, di Jakarta, Kamis. 

Abdullah mengatakan, mereka juga akan ikut serta mengawal proses Pilpres agar berjalan damai, adil dan jujur serta akan mengerahkan anggotanya menjadi saksi di tempat pemungutan suara nanti. 

“Kami akan gelar pelatihan serta membentuk tim media yang akan mengawal serta menangkal hoaks di media sosial,” kata dia. 

Relawan Pemuda Pancasila DKI Jakarta menyatakan dukungannya bagi pasangan capres-cawapres Jokowi-KH Ma’ruf Amin, di Pilpres 2019.

Relawan Pemuda Pancasila merupakan unsur dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila di DKI Jakarta.

Secara organisasi, Ormas Pemuda Pancasila dibawah kepemimpinan Japto S Soerjosoemarno telah menyatakan netral dalam Pilpres 2019, namun para anggotanya secara individu memiliki hak pilih dan bergabung dalam Relawan Pemuda Pancasila mendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Kiai Ma`ruf sebut gagasannya soal pariwisata syariah ditiru Sandiaga

Cawapres nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, usai menyampaikan pidatonya di Lapangan Bolevard Pangandaram, Jawa Barat, Kamis (28/2/2019). (Dok Tim KMA)

Wisata Syariah itu kan gagasan saya. Sudah lama saya ngomong soal wisata syariah, lalu dia (Sandiaga-red) ikut-ikutan akan membuat wisata halal, terima kasih

Jakarta (ANTARA News) – Cawapres nomor urut 01 KH Ma`ruf Amin menyatakan dirinya menjadi tersanjung karena gagasannya soal wisata syariah kini ditiru oleh cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno yang akan menerapkan wisata halal di Bali.

“Wisata Syariah itu kan gagasan saya. Sudah lama saya ngomong soal wisata syariah, lalu dia (Sandiaga-red) ikut-ikutan akan membuat wisata halal, terima kasih,” kata KH Ma`ruf Amin dalam keterangan resminya saat memberi sambutan di Lapangan Bulevard Pangandaran, Jawa Barat, Kamis.

Kiai Ma`ruf berada di Pangandaran dalam rangkaian Safari Politik ke Jawa Barat selama lima hari sejak Senin (24/2) hingga Jumat (1/3).

KH Ma`ruf Amin mengatakan hal itu menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno yang menyatakan akan menerapkan wisata halal di Bali.

Kiai Ma`ruf menjelaskan dirinya sudah lama menggagas dan berupaya mengembangkan Wisata Syariah, sejak sekitar 20 tahun lalu.

Ia menyebut sudah ada wisata syariah, seperti hotel syariah dan travel syariah. “Wisata syariah sebenarnya sudah lebih banyak, tinggal bagaimana kemasannya. Kalau dia (Sandiaga-red) mau ikut mendukung, terima kasih,” katanya.

Kiai Ma`ruf berharap baik di Pangandaran maupun di daerah lainnya di Indonesia terus dikembangkan destinasi wisata syariah.

“Saya berharap di Pangandaran juga menjadi salah satu destinasi wisata sehingga menjadi makin berkembang,” katanya.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam kunjungannya ke Bali mengatakan, akan megembangkan wisaya syariah di Bali.

Menurut Sandiaga, pangsa pasar wisata syariah sangat besar. Prabowo-Sandiaga akan fokus untuk memberdayakan UMKM, meningkatkan kewirausahaan, serta pariwisata di Bali karena pariwisata memiliki keterkaitan dengan UMKM.

“Salah satunya adalah pariwisata halal yang banyak potensinya. Pariwisata ini sekarang banyak diterapkan di Bangkok, Thailand,” kata Sandiaga, di Denpasar, Bali, Minggu (24/2).

Baca juga: Sandiaga janji kembangkan wisata syariah Jakarta
Baca juga: MES Bali minta maaf terkait wisata syariah

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Presiden perintahkan Polri tindak tegas penyebar fitnah

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Polri untuk menindaktegas penyebar fitnah dan kabar bohong.
   
“Tegas saya sampaikan kepada Kapolri, tindakan hukum tegas harus diberikan kepada siapa pun yang mengganggu persatuan bangsa kita dengan cara-cara menyebar hoaks dari pintu ke pintu dan media sosial,” kata Presiden dalam sambutannya saat menghadiri Peringatan Hari Lahir Ke-46 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol, Jakarta pada Kamis.
   
Menurut Presiden, kabar bohong, fitnah, dan hoaks dapat merusak kerukunan masyarakat.
   
Masyarakat juga harus tegas merespon kabar-kabar bohong dan fitnah.
   
“Saya mengajak kita semuanya untuk berani merespon ini segera karena modal terbesar kita, aset terbesar kita seperti persatuan, kerukunan, persaudaraan ini akan terganggu karena masalah ni. Bukan barang yang sepele, hati-hati,” ujar Presiden.
   
Kepala Negara menjelaskan jika kabar bohong tidak dicegah maka berpotensi merebak di masyarakat.
   
Dia juga menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik baik dalam Pilkada maupun Pilpres jangan sampai merusak kerukunan dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Baca juga: Di depan ulama, Jokowi bantah isu kawin sejenis dan adzan

Baca juga: Pesan Jokowi di HUT ke-46 jaga persatuan

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua parpol di Trenggalek tidak ajukan calon legislatif

Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU). (FOTO ANTARA)

Trenggalek, Jatim (ANTARA News) – Dua partai politik peserta Pemilu 2019, Partai Garuda dan PKPI, di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur tidak mengajukan satupun calon anggota legislatif tanpa alasan jelas.

Padahal menurut keterangan Komisioner KPU Trenggalek Nurhuda, di Trenggalek, Kamis, kepengurusan kedua parpol tersebut ada di daerah itu.

“Saya juga heran kenapa Partai Garuda dan PKPI ini tidak mengajukan calon,” ujarnya, saat rapat koordinasi fasilitasi penyelesaian permasalahan pencalonan pemilu di kantor KPU Trenggalek.

Padahal, lanjut Nurhuda, seperti ketua DPC PKPI Trenggalek saat ini masih berstatus anggota dewan aktif.

“Masa tidak ada calon. Lha wong ketuanya masih jadi anggota legislatif. Harusnya minimal satu kursi masih dapat lah,” ujar Nurhuda mengaku penasaran.

Namun tidak ada tanggapan dari pihak perwakilan PKPI Trenggalek saat itu turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

Nurhuda yang menjadi narasumber tunggal dalam acara itu sempat bertanya dan mengajak dialog, namun tidak ada jawaban langsung dan lugas.

“Memang sejak verifikasi parpol, kedua partai ini sedikit `bermasalah`. Banyak nama dan salinan KTP saat dilakukan verifikasi faktual namun orangnya tidak ada. Tapi saat perbaikan memang akhirnya mereka lolos, sebab jumlah yang disampling dan diperbaiki lebih sedikit,” kata Ketua KPU Trenggalek Suripto.

Di Trenggalek, total ada 14 parpol peserta Pemilu 2019 yang terdaftar dan berkontraksi di Kabupaten Trenggalek.

Sebanyak 15 parpol itu, masing-masing mendaftarkan para calon anggota legislatif yang kemudian disebar di empat daerah pemilihan, yakni Dapil 1 (Kecamatan Bendungan, Trenggalek, Pogalan dan Durenan), Dapil II (Kecamatan Watulimo, Gandusari, Kampak), Dapil III (Kecamatan Panggul, Kunjungan, Dongko), dan Dapil IV (Kecamatan Karangan, Suruh, Tugu, Pule).

Menurut Suripto, saat ini tercatat ada 372 calon anggota DPRD. Rinciannya, caleg laki-laki sebanyak 229 orang dan caleg perempuan sejumlah 143 orang, sehingga dari 12 parpol yang mengajukan nama caleg hingga telah ditetapkan DCT (daftar caleg tetap), hanya tiga parpol yang memanfaatkan kuota caleg sesuai ketersediaan kursi maksimal di DPRD yang berjumlah 45 kursi.

Ketiga parpol itu adalah PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Pengojek daring mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Jateng

Partai Golkar. (ANTARA /Sigid Kurniawan)

Semarang (ANTARA News) – Pengojek daring Aryo Permana Kurniawan secara resmi maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019.

Saat ditemui di Kota Semarang, Kamis, pria kelahiran 23 Agustus 1989 ini mengaku tidak gentar bersaing dengan caleg lain yang mempunyai modal lebih besar untuk berkampanye meraih simpati masyarakat.

“Saya percaya Yang Di Atas. Niatnya silaturahmi dengan masyarakat sekaligus ingin menyampaikan aspirasi dari kalangan bawah,” katanya.

Aryo maju Pemilu 2019 melalui Partai Golkar dengan Daerah Pemilihan XIII yang meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kota Pekalongan.

Terkait dengan dapilnya yang telah ditentukan partai politiknya tersebut, Aryo harus berkampanye tiap akhir pekan.

“Saya seminggu sekali kampanye di dapil untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat menggunakan uang yang disisihkan dari hasil `ngojek` sehari-hari di Semarang,” ujar pria yang beralamat di Jalan Taman Suryokusumo I Nomor 23 Semarang itu.

Dari hasil bekerja sebagai pengojek daring, Aryo yang sarjana perikanan Universitas Diponegoro Semarang tersebut mengaku memperoleh uang antara Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per hari.

“Pekerjaan utama saya sehari-hari, ya `ngojek` `online` seperti ini,” katanya yang ditemui usai mengantar penumpang di Kantor Gubernur Jateng.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

SBY berikan mandat pemenangan Pemilu kepada AHY

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, memberikan keterangan pers terkait dua surat yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, (SBY), di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (28/2). (ANTARA News/Imam Budilaksono)

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan mandat kepada Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk bertanggung jawab san melaksanakan tugas pemenangan Pemilu 2019.

Pemberian mandat itu disampaikan SBY melalui surat yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan.

“Ada dua surat yang disampaikan SBY, pertama terkait peningkatan intensitas dan efektifitas kampanye pemenangan Pemilu 2019 dan kedua ditujukan kepada kader melalui saya terkait ketidakhadiran beliau secara fisik,” kata Pandjaitan, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan dalam surat pertama, ada 10 poin yang disampaikan salah satunya memberikan mandat kepada AHY.

Ia mengatakan, kampanye nasional dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh melibatkan komponen partai seperti Kogasma, Komisi Pemenangan Pemilu (KPP), jajaran partai dari pusat hingga daerah, dan para calon anggota legislatif (caleg).

Menurut dia, dalam menjalankan tugasnya, AHY akan dibantu Koordiantor Wilayah Timur, yaitu Soekarwo, dan Koordinator Wilayah Barat, Nachrowi Ramli, keduanya merupakan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Poin keempat, Sukarwo dan Nachrowi Ramli membantu Kogasma yang mengkoordinasikan yang dilakukan di wilayah tugasnya masing-masing,” katanya.

Di poin kelima, Pandjaitan menjelaskan wilayah Timur antara lain Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat.

Untuk wilayah Barat adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Aceh.

“Keenam, selama kampanye, tugas harian DPP Partai Demokrat dilaksanakan Sekjen Partai Demokrat,” katanya.

Poin ketujuh menurut dia, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono, mengatur keseimbangan antara tugas kedewanan dengan tugas pemenangan pemilu karena semua anggota Fraksi Demokrat menjadi caleg di Pemilu 2019.

Kedelapan menurut dia, setelah kampanye Pemilu, seluruh jajaran partai harus mengamankan suara partai dan caleg agar tidak dirugikan pihak manapun.

Menurut dia, dalam poin kesembilan, SBY menegaskan bahwa susunan kepengurusan resmi DPP Partai Demokrat tidak ada perubahan dan semua melaksanalam tanggung jawab dan tugas yang telah ditetapkan.

Pandjaitan mengatakan SBY juga menyampaikan, untuk sementara dia secara fisik tidak bisa hadir bersama kader dalam menjalankan tugas politik termasuk kampanye pemilu hingga pencoblosan.

Hal itu menurut dia karena SBY harus mendampingi Ani Yudhoyono yang tengah dirawat di Singapura sehingga secara fisik tidak bisa hadir menjalankan aktifitas politik di Indonesia menjelang Pemilu 2019.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Presiden: PPP dekat dengan umat

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Peringatan Hari Lahir Ke-46 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan partai itu dekat dengan umat.
   
“Saya yakin bahwa PPP adalah partai yang berjuang dan dekat dengan umat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat sehari-hari,” kata Presiden dalam sambutannya di Ecovention Ocean Ecopark Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara pada Kamis.
   
Menurut Presiden, partai berlambang Ka’bah itu tetap memiliki jati diri sebagai partai dakwah.
   
Dia meyakini bahwa PPP akan terus menjadi partai yang berjuang untuk kemaslahatan umat.
  . (.)
   
Sementara itu, Ketua Umum PPP Rommahurmuziy dalam sambutannya menyampaikan 8 tantangan keluarga Indonesia hari ini yakni angka kemiskinan, tingkat pengangguran, sebaran pornografi, dan darurat narkoba.
   
Selanjutnya adalah sekulerisme, liberalisme dan LGBT, radikalisme di dunia pendidikan, serta sebaran fitnah dan kabar bohong.
   
Untuk mengatasi hal tersebut Rommahurmuziy menjelaskan fungsi keluarga harus diterapkan untuk menangkal hal-hal itu dari lingkungan terkecil.
   
Sejumlah tokoh dan pejabat yang turut dalam acara itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Majelis Pakar PPP Lukman Hakim Saifuddin, anggota majelis tinggi PPP Zarkasih Noer, dan politisi senior PPP Maimoen Zubair atau Mbah Moen.

Baca juga: Pesan Jokowi di HUT ke-46 jaga persatuan

Baca juga: Presiden perintahkan Polri tindak tegas penyebar fitnah

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Relawan Pemuda Pancasila nyatakan dukungan bagi Jokowi-KH Ma’ruf Amin

Relawan Pemuda Pancasila menggelar konferensi pers pernyataan dukungan bagi Jokowi-KH Ma’ruf Amin, di Jakarta, Kamis. (ANTARA News/Rangga Jingga)

Jakarta (ANTARA News) – Relawan Pemuda Pancasila DKI Jakarta menyatakan dukungannya bagi pasangan capres-cawapres Jokowi-KH Ma’ruf Amin, pada Pemilu 2019.

“Kami mendukung dan siap bekerja keras menghantarkan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin menjalankan amanat pemerintahan di periode 2019-2024,” kata Ketua Umum Relawan Pemuda Pancasila, Ilyas Abdullah, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis. 

Relawan Pemuda Pancasila merupakan unsur dari Pemuda Pancasila di DKI Jakarta.

Secara organisasi, Pemuda Pancasila di bawah kepemimpinan Japto S Soerjosoemarno telah menyatakan netral dalam Pilpres 2019, namun para anggotanya secara individu memiliki hak pilih dan bergabung dalam Relawan Pemuda Pancasila mendukung Jokowi-Ma’ruf. 

Ilyas mengatakan Relawan Pemuda Pancasila mendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin lantaran sosok Jokowi dalam pentas politik nasional mampu mematahkan persepsi kemapanan yang berkembang selama ini. 

Jokowi yang merupakan pengusaha mebel sederhana, dari kalangan orang kebanyakan serta memiliki etos kerja luar biasa, dinilai mampu menjadi dirigen bagi pemerintahannya untuk menjebol budaya birokrasi lama dan membangun wajah baru politik Indonesia, untuk melaksanakan amanat tujuan nasional. 

Abdullah menekankan sederet prestasi juga telah diukir pemerintahan Jokowi selama ini, mulai dari menciptakan harga terkendali, tingkat kemiskinan terendah dalam sejarah, BBM satu harga, membangun kawasan perbatasan, merealisasikan Indonesia sebagai poros maritim, hingga komitmen membangun desa. 

Adapun deklarasi dukungan Relawan Pemuda Pancasila ini secara resmi akan dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 3 Maret 2019, dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo. 

Ketua Panitia Deklarasi Relawan Pemuda Pancasila, Rifki Hakim, mengatakan, deklarasi akan dihadiri sedikitnya 15.000 relawan dari semua unsur Pemuda Pancasila. 

Deklarasi itu akan dibacakan Pembina Relawan Pemuda Pancasila sekaligus ketua SC 234, Abi Japto. Selain itu dalam kesempatan tersebut Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno juga akan menyampaikan dukungannya secara pribadi kepada Jokowi-Ma’ruf. 

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Thoriq Mahmud, mengatakan, sebagian besar anggota Pemuda Pancasila merupakan kalangan milenial. 

Ia yakin, meskipun secara organisasi Pemuda Pancasila bersikap netral dalam Pilpres, namun deklarasi dukungan Relawan Pemuda Pancasila kepada Jokowi-Ma’ruf akan ikut diikuti anggota Pemuda Pancasila. 

“Apalagi deklarasi akan dibacakan mas Abi Japto dan dihadiri Ketua Umum Pemuda Pancasila, Bapak Japto Soerjosoemarno,” kata Mahmud.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Prabowo akan atasi persoalan BPJS Kesehatan

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto saat wawancara oleh wartawan usai menghadiri Dialog Silaturahmi Paslon Presiden dan Wapres bersama Komunitas Kesehatan, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/2/2019). (Antaranews/Syaiful Hakim)

… saya mengatakan Rp 20 triliun, kalau saya memimpin pemerintahan saya anggap itu masalah kecil…

Jakarta (ANTARA News) – Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, akan mengatasi persoalan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bila dipercaya memimpin Indonesia dalam konstetasi Pemilu 2019.
 
Prabowo dalam sambutannya di acara Dialog Silaturahmi Paslon Presiden dan Wapres bersama Komunitas Kesehatan, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, mengaku sering mendapatkan masukan dan laporan terkait sejumlah persoalan di bidang kesehatan, seperti  defisit BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan berkualitas yang tidak dirasakan oleh masyarakat miskin, dan beban hidup para dokter serta perawat.
 
Ia menganggap persoalan itu ada lantaran negara tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah saat ini. 
 
“Kalau saudara-saudara mengatakan defisit BPJS, kalau tidak salah Rp 20 triliun. Kalau saya mengatakan Rp 20 triliun, kalau saya memimpin pemerintahan saya anggap itu masalah kecil,” kata pensiunan letnan jenderal TNI AD ini.
 
Selain itu, kebocoran anggaran akibat praktik korupsi juga menjadi salah satu penyebab defisit BPJS Kesehatan. “Saya perhitungkan kebocoran (anggaran) bangsa Indonesia setiap tahun adalah 1.000 triliun (rupiah) lebih. Saya ada datanya. Ini fakta,” ucapnya. 
 
Untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan itu,  Prabowo akan membenahi sektor investasi agar hasil pengelolaan kekayaan alam nasional diinvestasikan di dalam negeri.
 
“Uang Indonesia banyak mengalir keluar, sehingga kita harus kelola ekonomi kita dengan baik agar kita bisa perbaiki (BPJS) kesehatan, rumah sakit, sekolah, gaji-gaji semua harus diperbaiki,” tuturnya .
 
Sedangkan, untuk mengatasi kebocoran anggaran karena praktik korupsi, dirinya akan memperbaiki gaji para birokrat, pejabat negara dan kepala daerah.
 
“Kalau kita mau korupsi hilang, gaji semua pejabat, semua birokrasi harus diperbaiki. Kita harus perjuangkan itu,” kata Prabowo.
 
Kegiatan itu diprakarsai Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, serta Persatuan Ahli Gizi Indonesia.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Survei : Pilpres riuh dan jenuh di “udara”

CEO Cyrus Network Hasan Nasbi (kanan). (Istimewa)

Jakarta (ANTARA News) – Lembaga Cyrus Network menyatakan kontestasi Pilpres saat ini riuh dan jenuh dalam “pertarungan udara” melalui pemberitaan dan media sosial, namun cenderung kosong dalam “pertarungan darat”. 

“Pilpres sudah jenuh di udara, namun kosong di darat,” kata CEO Cyrus Network Hasan Nasbi dalam siaran pers di Jakarta, Kamis. 

Hasan mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan lembaganya, hanya sekitar 40 persen pemilih yang dapat terkoneksi dengan informasi dari telepon genggam, baik itu media sosial maupun aplikasi pesan berantai seperti WhatsApp dan Line. Sedangkan sisanya, 60 persen pemilih belum bersentuhan dengan sumber-sumber informasi seperti ini.

“Kampanye politik di media sosial memang terlihat ramai dan panas, begitu juga di pesan berantai. Tapi populasi orang yang terlibat tidak berkembang dan jenuh, ” jelasnya. 

Dia mengatakan hanya 40 persen pengguna Facebook yang mengaku aktif menyebar pesan politik di Facebook. Sedangkan untuk WhatsApp, hanya 28 persen pengguna yang mengaku aktif menyebar pesan politik. 

Hasan menyampaikan setelah kira-kira hampir lima tahun tensi politik yang sangat tinggi, tidak sampai 50 persen pengguna media sosial ataupun aplikasi pesan yang terlibat secara aktif menyebarkan pesan-pesan politik.

Begitu juga yang berpartisipasi aktif untuk meluruskan hoaks dan fitnah yang bertebaran di media sosial.

“Ini bukti bahwa keriuhan politik di media sosial dan pesan berantai sudah tidak berkembang lagi. Tidak menambah audiens atau menambah suara. Hanya sekadar mempertahankan isu saja,” kata Hasan.

Terlebih, kata dia, survei juga menunjukkan bahwa saat ini pendukung kedua belah pihak cenderung menyeleksi siapa yang bisa berteman dan berinteraksi dengan mereka.

Menurut survei, 77 persen pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin menyatakan teman-temannya di media sosial maupun aplikasi pesan adalah sesama pendukung Jokowi-Amin. 

Begitu juga dengan pendukung Prabowo-Sandi, di mana 74 persen di antaranya juga merasa lebih banyak bersama-sama dengan individu atau kelompok yang memiliki aspirasi sama di media sosial maupun aplikasi pesan.

Menurut Hasan, ceruk yang belum optimum disasar kedua kubu adalah kelompok masyarakat yang tidak terkoneksi dengan riuh rendah kampanye politik media sosial, yang jumlahnya sebesar 60 persen pemilih. 

“Sungguh disayangkan, kerja dari tim pemenangan kedua pasang calon justru belum menyentuh ceruk terbesar dari proporsi pemilih yang ada. Pekerjaan rumah terbesar dan terpenting bagi kedua timses ke depannya, justru memaksimalkan ceruk perang darat ini,” kata Hasan.

Pilpres 2019 diikuti dua capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu menilai kesalahan memasukkan data pelanggaran administrasi

Logo Bawaslu RI. (Foto ANTARA)

Cianjur, Jabar (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Cianjur, Jawa Barat menilai kesalahan memasukkan data Warga Negara Asing (WNA) dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Cianjur.

Ketua Bawaslu Cianjur Hadi Dzikri Nur, di Cianjur, Kamis, mengatakan pihaknya sudah memberikan rekomendasi ke KPU untuk melakukan perbaikan sesuai dengan keputusan setelah dilakukan pemanggilan.

“Permasalahannya kekeliruan memasukkan data adalah masalah klasik dan selalu ada kemungkinan terjadi, sehingga KPU harus benar-benar memastikan data secara akurat,” katanya.

Kesalahan pendataan WNA tercantum dalam DPT Cianjur, membuat banyak pihak merasa khawatir karena nomor induk WNA berinisial GC asal Tiongkok terdaftar atas nama warga lokal bernama Bahar.

“Dikhawatirkan pada penyelenggaraan pemilu mendatang hal tersebut disalahgunakan. Kami pun memahami betul kekhawatiran tersebut, meskipun KPU tidak secara sengaja melakukan kesalahan pendataan,” katanya pula.

Ia menjelaskan, setelah dicermati bersama, NIK kedua warga beda negara itu memang tidak sepenuhnya sama karena ada dua digit yang berbeda di bagian tengah dan hampir mirip.

“KPU dipastikan melakukan sejumlah kesalahan dalam proses pendataan seperti terjadi kesalahan memasukkan nomor kartu keluarga, memasukkan nomor induk kependudukan dan memasukkan tanggal lahir,” katanya lagi.

Pihaknya memberikan waktu dua dua hari, agar KPU Cianjur melakukan perbaikan.

Setelah itu, pihaknya berharap situasi dapat kondusif dan tidak perlu ada kekhawatiran apa pun.

“Potensi kesalahan memang selalu ada, tapi semoga KPU bisa lebih hati-hati lagi, meskipun kali ini DPT Cianjur sudah mengalami beberapa kali penetapan dan pencermatan,” katanya pula.

Disdukcapil dan KPU Cianjur segera menelusuri NIK yang menjadi polemik saat ini, bahkan sudah viral di dunia maya, karena NIK milik WNA masuk dalam DPT meskipun dengan nama Bahar.

Ketua KPU Cianjur Hilman Wahyudi mengatakan, NIK tersebut sudah masuk dalam data atas nama Bahar sebagai pemilih dalam Pilgub Jabar tahun lalu, sedangkan datanya bersumber dari DP4 yang diterima dari Kemendagri.

Kemungkinan data tersebut tidak terverifikasi pada saat coklit pilgub karena untuk Pemilu 2019 tidak ada coklit seperti pemilihan sebelumnya.?

“Kami akan telusuri, kesalahannya ada dimana, namun yang jelas sumbernya dari DP4. Kami akan segera memperbaiki kesalahan input data tersebut. Kami sudah koordinasi dengan sejumlah pihak,” katanya lagi.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

BSSN sarankan KPU susun rencana pemulihan bencana

Batam (ANTARA News) – Badan Siber dan Sandi Negara menyarankan Komisi Pemilihan Umum menyusun rencana pemulihan bencana (disaster recovery plan) terkait dengan pengamanan teknologi informasi yang digunakan mendukung pelaksanaan Pemilu 2019.

Kepala BSSN Djoko Setiadi di dalam rakornas kewaspadaan dan pemantapan pelaksanaan pemilu di Batam, Kepulauan Riau, Kamis, merekomendasikan sejumlah langkah untuk pengamanan teknologi informasi.

Selain menyusun rencana pemulihan bencana, Joko juga merekomendasikan KPU melakukan penguatan kapasitas layanan teknologi informasi dan melakukan audit keamanan dan “security testing” sistem teknologi informasi.

“Menyusun dan menerapkan `risk management`, menyusun tim tanggap insiden keamanan pemilu, melakukan `continuous security monitoring`, dan melakukan edukasi kesadaran keamanan informasi,” katanya.

Djoko Setiadi menyarankan KPU berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait serta menerapkan tanda tangan elektronik.

BSSN berkomitmen menjaga netralitas dan profesionalitas pelaksanaan Pemilu 2019.

Ia menegaskan bahwa keamanan siber tidak dapat dicapai, kecuali seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu menjalankan peran masing-masing secara koordinatif dan seirama, berfokus pada satu tujuan, yaitu membangun ekosistem siber yang aman dan kondusif untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2019,” katanya.

Dengan begitu, lanjut dia, ancaman dan serangan siber tidak akan pernah dapat mengubah persepsi dunia terhadap wajah demokrasi Indonesia.

Menurut Djoko, ancaman siber tidak dapat dipandang sebelah mata, spektrum dampaknya sangat luas, mulai dari gangguan privasi individu hingga lumpuhnya negara.

Ia mencontohkan berbagai kasus serangan siber terkait dengan pelaksanaan pemilu yang pernah terjadi di berbagai negara, seperti serangan siber oleh peretas Cyberkut di Ukraina pada tahun 2014 yang menembus website “central election commission” dan memanipulasi hasil pemilu.

Di Indonesia, serangan siber terhadap pelaksanaan pemilu pernah terjadi pada tahun 2004, saat website KPU pernah diubah tampilannya.

Baca juga: Menkopolhukam minta kepala daerah bersinergi sukseskan pemilu

Baca juga: Kemendagri gelar Rakornas Pemantapan Pemilu Serentak 2019

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Mahfud: “Sumbu makin pendek” jelang Pemilu 2019

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (tengah) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Yogyakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. berharap masyarakat saling menahan diri mendekati pelaksanaan Pemilu 2019 karena eskalasi politik makin menguat dan “sumbu makin pendek” atau emosi makin cepat tersulut.

“Ini `kan masih satu setengah bulan (menjelang Pemilu 2019), semua supaya berhati-hati, setiap harinya eskalasi makin menguat, emosi-emosi juga makin cepat tersulut, sumbu semakin pendek,” kata Mahfud di sela acara Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordais) di Yogyakarta, Kamis.

Mahfud berharap perbedaan dalam pilihan politik tidak memicu permusuhan yang berujung pada kekerasan fisik maupun psikis, seperti teror, ancaman melalui telepon, serta penyebaran hoaks atau kabar bohong.

“Karena apa pun sesudah 17 April (pemungutan suara) kita harus bersatu lagi,” katanya.

Hal itu disampaikan Mahfud menanggapi kericuhan yang terjadi pada hari Rabu (27/2) di Jalan Magelang, Yogyakarta di sebelah utara Grand Pasific Hall, tempat acara “Prabowo Menyapa Masyarakat dan Purnawirawan TNI/Polri”.

Kericuhan diduga karena ada dua orang yang membawa spanduk Jokowi-Ma`ruf Amin saat ada konvoi sepeda motor pendukung Prabowo-Sandi. Melihat ada yang membawa spanduk Jokowi-Ma`ruf, rombongan konvoi kemudian mengejar dua orang itu.

“Soal ada orang kampanye lalu memberi alternatif lain yang kampanye nomor 01 yang dilewati bilang nomor 02, ya, tidak apa-apa juga, to. Namanya pesta demokrasi yang penting jangan emosi dan supaya mengendalikan diri semua,” kata Mahfud.

Dalam kasus kericuhan tersebut, menurut Mahfud, panitia penyelenggaranya harus bertangguang jawab. Aparat keamanan juga harus sigap untuk menjamin keamanan dan kenyamanan menjelang pemilu.

“Nah, itu saya kira yang paling harus bertanggung jawab adalah penyelenggaranya untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara Univeritas Islam Indonesia (UII) ini.

Baca juga: Mahfud ungkap tiga gerakan kacaukan Pemilu 2019

Baca juga: Mahfud MD tanggapi soal tiga ibu kampanye hitam di Karawang

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Wapres terima Dubes Palestina

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) berbincang dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia  Zuhair Al Shun (kanan) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/2/2019). Pertemuan tersebut membahas dimulainya penghapusan tarif masuk untuk produk kurma dan minyak zaitun asal Palestina. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

Mendagri: Penyatuan dualisme wewenang Batam tunggu pasca-Pilpres

Batam (ANTARA News) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penyatuan dualisme wewenang di Kota Batam, Kepulauan Riau, masih harus menunggu Pemilihan Umum Presiden 2019 selesai.

“Tunggu Pilpres, sekarang masih koordinasi dengan Menko Perekonomian,” kata Mendagri di Batam, Kamis.

Tjahjo Kumolo mengatakan bahwsa pemerintah kini masih berkonsentrasi pada penyelenggaraan pemilu serentak, 17 April 2019.

Mengenai status hukum untuk rangkap jabatan oleh Wali Kota Batam kelak, dia menolak menjawabnya.

“Pak Menko yang berhak. Saya belum bisa komentar, nanti dibahas oleh Pak Menko,” katanya.

Sebelumnya, dalam Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta, pemerintah memutuskan penyelesaian dualisme kewenangan di Batam agar kawasan tersebut bisa lebih cepat berkembang.

“Kewenangan Badan Pengusahaan Batam sebagai tangan pemerintah di daerah itu akan dilaksanakan atau dirangkap oleh kepala daerah sehingga jadi satu tangannya, tidak dua,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Darmin menyebutkan berdasar informasi dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan Kementerian Luar Negeri, ada beberapa masalah yang berulang di kawasan Batam.

“Yang berulang itu adalah adanya dualisme kewenangan, dan tadi Presiden dan Wapres RI memutuskan dualisme itu harus dihilangkan,” katanya.

Menurut dia, penghapusan dualisme merupakan salah satu jalan cepat untuk menyelesaikan masalah yang menghambat perkembangan Batam.

Ketika ditanya kapan pelaksanaannya, Darmin mengatakan bahwa pemerintah sesegera mungkin mengusahakannya.

“Memang masih ada pencatatan dan lainnya, harus disiapkan datanya tetapi akan segera, kami akan usahakan. Begitu tahun baru, sudah satu tangan,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hidayat terima permohonan maaf Tribunnews.com terkait berita Jan Ethes

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menerima permohonan maaf dari portal berita tribunnews.com atas berita dengan judul Jan Ethes Disindir Soal Kampanye Jokowi & Dilaporkan Ke Bawaslu, Gus Nadir Tanya Sosok Cucu Prabowo.

Menurut Hidayat, pemberitaan itu telah melukai perasaan, sehingga dianggap sebagai hoax atau sesuatu yang tidak berdasarkan pada fakta dan data.

“Pemlintiran judul yang menyebut seolah saya akan melaporkan Jan Ethes ke Bawaslu,” kata dia, saat konferensi press di Pusat Media, di Gedung Parlemen, Jakarta, kamis.

Pada 28 Januari 2019, media itu menulis berita dengan judul Jan Ethes Disindir Soal Kampanye Jokowi & Dilaporkan Ke Bawaslu, Gus Nadir Tanya Sosok Cucu Prabowo.

Ia katakan, dia tidak pernah melakukan apa yang seperti dituduhkan itu. “Akibat judul itu terjadi pem-bully-an kepada saya bahkan melibatkan para petinggí,” katanya.

Sebagai orang yang taat hukum, pada 2 Februari 2019, ia meminta klarifikasi dan permohonan maaf pada media itu dalam waktu 2 x 24 jam. Namun permintaan klarifikasi dan permohonan maaf yang ditunggu tidak ada atau tidak ditanggapi.

Untuk itu pada 6 Februari 2019 mengadukan hal itu kepada Dewan Press.

Setelah melalui pembahasan di Dewan Press, pada 25 Februari 2019, Dewan Press menyatakan, media yang bersangkutan telah bersalah melanggar kode etik sehingga diwajibkan meminta maaf pada dia.

Permohonan maaf dari media itu, dia terima namun dia menegaskan agar kejadian seperti itu tak terulang. “Mereka mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dari permintaan maaf itu membuat masalah yang ada menjadi jelas,” katanya.

Pewarta: Jaka Sugiyanta
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pekanbaru tuan rumah peringatan HUT Damkar se-Indonesia

Pekanbaru (ANTARA News) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru M Noer MBS mengatakan, Ibu kota Provinsi Riau itu akan menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Damkar, Satpol PP, dan Linmas se-Indonesia yang akan berlangsung 6 Maret 2019.

“Persiapan sebagai tuan rumah sudah diatas 70 persen,” kata M Noer MBS di Pekanbaru, Kamis.

Disebutkan M Noer MBS setidaknya upacaraga lembaga ini akan diikuti 2.000 peserta dari kabupaten/kota seluruh Indonesia, dan 10.000 tamu undangan.

“Puncak perayaan agenda nasional itu dipusatkan di Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai Pesisir,” ujarnya.

Untuk pelaksanaan, lanjutnya dia Pemkot Pekanbaru dibantu oleh PT. Nusa Kreasi Persada sebagai “event organizer” (EO) pemenang lelang.

“Dana dianggarkan melalui APBD Pekanbaru, Riau dan APBN dengan sistem lelang sebesar Rp2,9 miliar,” tutur Sekda.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pekanbaru, Agus Pramono menambahkan pada kegiatan tersebut, selain Damkar yang akan unjuk keterampilan, Satpol PP juga tampilkan kebolehan.

“Kita sudah siap tampil, 90 persen. Intinya siap tampil, tinggal perlengkapan saja,” ucap Agus Pramono.

Sambung dia bahkan timnya sudah melakukan simulasi sebelum hari puncak. Selain persiapan untuk kegiatan, pihaknya juga rutin membersihkan Pekanbaru dari Gelandang dan Pengemis (Gepeng).

“Kita sudah terbiasa simulasi sebelum itu dan secara rutin menegakkan Perda, seperti razia gepeng agar acara berjalan dengan baik,” ucapnya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Prabowo bercita-cita bangun akademi keperawatan dan rumah sakit

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto saat wawancara wartawan usai menghadiri Dialog Silaturahmi Paslon Presiden dan Wapres bersama Komunitas Kesehatan, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/2/2019). (Antaranews/Syaiful Hakim)

Jakarta, 28/2 (Antara) – Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto bercita-cita untuk membangun Akademi Keperawatan dan rumah sakit untuk menghormati ibunya yang juga sebagai perawat. 
 
“Saya selalu katakan punya masalah emosional kalau bicara soal kesehatan. Karena ibu saya seorang perawat,” kata Prabowo saat menghadiri dialog silaturahmi Paslon Presiden dan Wapres bersama Komunitas Kesehatan, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis. 
 
Prabowo mengatakan, cita-cita itu akan dilaksanakan manakala dirinya tidak lagi berkecimpung di dunia politik. “Cita-cita saya dalam sisa hidup saya, seandainya tidak di politik saya berniat mendirikan akademi perawatan dan rumah sakit untuk hormati ibu saya,” kata Prabowo. 
 
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, masalah kesehatan adalah masalah yang penting bagi umat manusia karena masalah kesehatan menyangkut masalah mempertahankan kehidupan.

“Insting utama dalam makhluk hidup itu adalah ‘insting of survive’, maka setiap peradaban menempatkan masalah kesehatan sebagai masalah utama, karena peradaban yang berhasil harus sangat memikirkan dan merencanakan masalah kesehatan yang berhasil diukur dari pelayanan kesehatan dan negara tersebut kepada rakyatnya,” katanya di hadapan ratusan komunitas kesehatan. 
 
Sementara itu, kegiatan silaturahmi tersebut diprakarsai oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), serta Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI).
 
Mantan Danjen Kopassus ini menyebutkan, negara yang paling kaya pun akan menempatkan anggaran terbesarnya untuk pendidikan dan kesehatan. 
 
“Kalau kita lihat anggaran negara yang paling kaya mungkin porsi terbesar dari pada investasi pemerintahannya selain di bidang pendidikan adalah di bidang kesehatan,” kata Prabowo yang menggunakan jas berwarna biru. 
 
Menurut dia, pelayanan kesehatan bagi anak-anak dan ibu harus dilakukan dengan baik.  Gizi anak dan ibu harus cukup, serta perawat dan dokter juga harus memiliki kualitas hidup yang baik, ujarnya. 
 
Prabowo menambahkan, masalah kesehatan adalah bagian dari demokrasi dan bagian dari kedaulatan rakyat.
 
“Ini bagian dari kemerdekaan, kita tidak mau menjadi bangsa yang lama dan bangsa yang sakit-sakitan. Ini yang tidak kita kehendaki,” katanya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

Pesan Jokowi di HUT ke-46 jaga persatuan

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo menghadiri Peringatan Hari Lahir Ke-46 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol, Jakarta dengan mengajak masyarakat terus menjaga persatuan ditengah perbedaan politik.
   
“Inilah tugas besar kita dalam menjaga, dalam merawat persatuan, merawat kerukunan, merawat persaudaraan kita,  merawat ukhuwah Islamiyah kita, merawat ukhuwah watoniyah kita, tugas besar kita ada disana,” kata dia, dalam sambutannya pada acara yang dilaksanakan di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Kamis.
   
Menurut Jokowi, masalah perbedaan pandangan politik seperti pada saat pemilihan bupati/walikota, pemilihan gubernur, hingga pemilihan presiden jangan sampai mengganggu kerukunan bangsa dan negara.
   
Ia mengajak kader PPP untuk merespon kabar bohong, hoaks, fitnah dengan menyampaikan fakta yang benar.

Ia menjelaskan kabar bohong saat ini tidak saja disebarkan melalui media sosial, tetapi juga dengan sistem pintu ke pintu di masyarakat langsung.
   
“Hati-hati masalah ini. Saya ajak kita semuanya untuk berani merespon ini segera karena modal terbesar kita  aset terbesar kita seperti persatuan, kerukunan, persaudaraan ini akan terganggu karena masalah ini,” kata dia.
   
Pada acara itu dia disambut Ketua Umum DPP PPP, Romahurmuziy, sementara Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. 
   
Tokoh yang hadir pada acara itu antara lain Ketua Majelis Pakar PPP, Lukman Saifuddin, anggota majelis tinggi PPP, Zarkasih Noer, dan politisi senior PPP, Maimoen Zubair atau Mbah Moen.

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah belum berencana menambah daerah otonomi khusus baru

Yogyakarta (ANTARA News) – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Soemarsono, mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum berencana menambah daerah otonomi khusus baru dengan mempertahankan lima daerah otonomi khusus yang sudah ada.

“Selama ini dari delapan (daerah) yang mengajukan (menjadi daerah otonomi khusus) ditolak semua. Cukup lima saja,” kata dia, saat ditemui seusai memberikan paparan dalam acara Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordais) di Yogyakarta, Kamis.

Ia mengatakan hingga saat ini lima daerah yang telah menjadi daerah otonomi khusus yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, Papua, Papua Barat, dan DKI Jakarta.

Sementara delapan daerah yang ditolah dalam pengajuan menjadi daerah otonomi khusus yakni Bali, Riau, Tidore, Surakarta, Batam, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Utara.

“Banyak yang minta otonomi khusus kita tolak semuanya karena otonomi khusus punya latar belakang yang spesifik. Misalnya Yogyakarta (itu) istimewa, siapa yang bisa menggugat karena dari sejarah memang istimewa,” kata dia.

Menurut dia, banyak daerah yang salah memahami otonomi khusus. Otonomi khusus kebanyakan diartikan sebagai pemberian kewenangan lebih besar mengatur diri sendiri serta membutuhkan dukungan dana yang besar dari pusat.

“Jadi salah terjemahannya, otonomi khusus bukanlah dana. DKI Jakarta menjadi daerah otonomi khusus sebagai Ibu Kota toh tidak ada dana yang masuk ke sana,” kata dia.

Pengkategorian sebagai daerah otonomi khusus, kata dia, pada dasarnya bertujuan untuk merespons dinamika yang sifatnya lokal dan khusus untuk daerah-daerah yang membutuhkan penanganan secara khusus.

“Misalnya Jakarta karena sebagai ibu kota (negara), Yogyakarta karena sebagai daerah yang memang sejak lama diakui sebagai daerah yang menurut sejarah istimewa, dan Papua memang karakteristiknya jauh tertinggal sehingga diberikan otonomi khusus supaya cepat berkembang,” kata Soemarsono.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menatap pemenuhan hak penyandang disabilitas

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin Ace Hasan Syadzaly (kiri) bersama Yustitia (kedua kiri) dan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Astriana Baiti Sinaga (ketiga kiri) bersama Edriana Noerdin (keempat kanan) mengikuti Debat Publik Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 dan 02 untuk Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (28/2/2019). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas tersebut mengangkat tema Menatap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 2019-2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Kemendagri gelar Rakornas Pemantapan Pemilu Serentak 2019

Batam (ANTARA News) – Kementerian Dalam Negeri menggelar Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional, dalam rangka pemantapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis.

Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Wiranto mengatakan rapat koordinasi dibutuhkan untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi.

Rakornas diharapkan dapat mendukung terlaksananya Pemilu yang memenuhi prinsip dalam UU tentang Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Dengan begitu, maka pemilu serentak tahun 2019 dapat menghasilkan pemimpin nasional dan wakil rakyat yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Rakornas sengaja digelar untuk membangun sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta iklim demokrasi yang damai dan kondusif.

“Rakornas menjadi sebuah kegiatan yang penting dilakukan dalam rangka menyukseskan konsolidasi demokrasi hingga pemungtan suara selesai digelar dan sampai penetapan atau pelantikan berlangsung,” kata Menteri.

Rakornas bertujuan untuk mengoptimalkan kewaspadaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2019.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, memgatakan Rakornas juga sebagai langkah antisipasi berbagai potensi ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2019.

Menteri mengatakan, pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun sebelumnya dapat dijadikan acuan dan pengalaman penyelenggaraan pesta demokrasi.

Meski masih terdapat sejumlah permasalahan, pengalaman tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang sukses.

“Hasil review pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2014 dan tiga fase Pilkada tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 dari aspek kewaspadaan secara umum berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dijadikan pengalaman dalam menyingkapi Pileg dan Pilres sehingga berjalan dalam kondisi aman dan terkendali, meskipun masih diwarnai dengan berbagai permasalahan di daerah, antara lain terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT),” kata dia.

Permasalahan lainnya yaitu belum terpenuhinya target partisipasi pemilih, fanatisme calon pendukung paslon, netralitas penyelenggara Pemilu, peran petugas Pemilu di lapangan dan juga ancaman berita hoaks, SARA, politik uang, serta kampanye hitam.

“Hal tersebut menjadi gambaran sekaligus bahan yang harus kita evaluasi bersama dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2019,” kata dia.

Baca juga: Wiranto harap masyarakat jadi bagian sukses Pemilu

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Presiden Jokowi silturahmi dengan ulama Jabar

Presiden Joko Widodo (tengah) berjabat tangan dengan peserta silaturahmi Halaqah Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren Jawa Barat Tahun 2019 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/2/2019). Dalam silaturahmi tersebut, presiden mengklarifikasi sejumlah isu tentang berita palsu atau hoaks terhadap dirinya yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras.

KTP elektronik milik WNA palsu

Batam, Kepulauan Riau (ANTARA News) – Menteri Dalam Negeri, Tjahtjo Kumolo, memastikan KTP elektronik milik WNA yang kabarnya sempat viral di media sosial, adalah palsu.

“Yang jelas, bahwa yang diviralkan dengan NIK yang dicek KPU itu namanya beda. Itu palsu karena NIK beda,” kata dia, usai rapat koordinasi persiapan Pemilu 2019, di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.

Menurut dia, WNA boleh memiliki KTP elektronik, namun tidak bisa menggunakan kartu identitas itu untuk memilih dalam Pemilu.
Adapun syarat WNA memiliki KTP elektronik setelah dia mengantongi izin tinggal dan memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham.

Kumolo juga memastikan tidak ada WNA yang namanya terdata dalam DPT. “Enggak ada, silahkan cek. Karena masing-masing daerah ada WNA punya KTP elektronik, tapi tidak dalam konteks punya hak pilih. Karena punya KTP elektronik sangat selektif,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KH Ma’ruf Amin bilang agama harus menjadi sistem pemersatu bukan penebar konflik

Dokumentasi calon wakil presiden, KH Ma’ruf Amin. (ANTARA News/Joko Susilo)

Pangandaran, Jawa Barat (ANTARA) – Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin, menyatakan, agama harus dijadikan sebagai sistem pemersatu bangsa dan negara, bukan sebaliknya menjadi alat penebar konflik dan pemecah belah bangsa.

“Agama harus jadi sistem pemersatu bukan jadi sistem konflik, makanya dakwah dan perilakunya harus layyinan penuh kelembutan, santun dalam berdakwah, berakhlak karimah,” kata dia, dalam acara Deklarasi Relawan Kiai-Santri (Kisan) dan Harlah Muslimat NU Kabupaten Pangandaran, di Lapangan Grand Pangandaran, Kamis.

Mustasyar PB NU itu mengajak relawan Kisan, kaum ibu-ibu muslimat dan warga Kabupaten Pangandaran untuk tidak terbawa arus penyebaran fitnah, kabar bohong, dan ujaran kebencian yang ditebarkan para penghasut di negara Indonesia.

“Kita jangan jadi ahli maki-maki. Mereka ingin mengubah negara ini melalui kekerasan, mereka ingin mengubah sistem negara ini dengan cara paksa, maka wajib kita menjaga negara ini dari rongrongan mereka,” katanya.

Ia mengatakan, salah satu upaya dalam menjaga keutuhan NKRI di antaranya dengan menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Pemilihan presiden, kata dia, bukan perang, tetapi menjadi ajang memilih pemimpin bangsa, tanpa ada yang dikorbankan dalam bangsa ini.

“Ada yang bilang, pilpres ini sebagai perang badar. Bukan, pilpres ini sarana memilih pemimpin bangsa. Kita tidak mau mengorbankan keutuhan bangsa, kesatuan bangsa hanya karena pilpres. Kita ingin menang tanpa mengorbankan bangsa ini,” katanya.

Ia yang berpasangan dengan calon presiden petahana, Joko Widodo, mengajak pendukungnya untuk senantiasa berdoa agar Indonesia maju dan tetap jaya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

JK: Saya jamin Jokowi tidak akan otoriter

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Fransiska Ninditya)

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Jusuf Kalla, menjamin Indonesia tidak akan mengalami pemerintahan otoriter apabila Jokowi kembali memimpin.

“Saya tidak bicara karena saya ini anggota tim kampanyenya Jokowi. Tapi saya jamin pengalaman empat tahun lebih dengan Jokowi, beliau tidak pernah ada pikiran otoriternya. Kalau yang (kubu) sebelah, saya tidak tahu. Kita tidak bisa bicara yang kita tidak tahu, itu fitnah namanya nanti,” kata  Wapres JK dalam pidato kunci CNBC Indonesia Outlook 2019 di Hotel Westin Jakarta, Kamis.

Berdasarkan pengalamannya sebagai wapres dua kali dan tiga kali mengikuti kontestasi pilpres, JK mengatakan bahwa suatu negara dapat runtuh jika dipimpin oleh kepala negara yang otoriter.

Indonesia, lanjut JK, pernah mengalami keterpurukan akibat dipimpin oleh Presiden Soeharto di masa orde baru yang otoriter. Pengalaman buruk tersebut seharusnya bisa dijadikan pembelajaran supaya Indonesia tidak lagi mendapat pemimpin otoriter.

“Kenapa Soeharto jatuh dengan keras? Ya karena pemerintahannya otoriter dan nepotisme. Pak harto 30 tahun (berkuasa), kemudian ekonomi banyak dikuasai oleh lingkungan terbatas, monopolistik. Maka jatuhlah ekonomi kita,” kata JK di hadapan para pelaku ekonomi dan pengusaha.

Selain tidak otoriter, JK pun berani menjamin bahwa Jokowi tidak menerapkan praktik nepotisme, mengingat ketiga anaknya tidak ada yang memiliki kepentingan di perusahaan milik negara.

“Zaman dulu kalau anak menteri, apalagi anak presiden tidak ikut bisnis pemerintah, itu tidak benar. Sekarang, anak kita baru muncul di kantor sudah dibicarakan (orang). Apalagi anak Pak Jokowi, yang satu (bisnis) katering jual martabak, yang satu jual pisang goreng,” tambahnya.

Oleh karena itu, Wapres mengimbau kepada para pengusaha di Indonesia untuk tidak perlu khawatir terhadap dampak negatif dari Pilpres 2019. Para pengusaha juga tidak perlu berbondong-bondong ke luar negeri menjelang pemungutan suara karena takut akan dampak ekonomi pascapilpres.

“Jadi saya jamin sama anda di sini bahwa apabila Jokowi yang menang tentu akan begini akibatnya, akan terus saja begini. Jadi kalian tak usah khawatir, tak usah ke Singapur lah,” ujarnya.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Kata Jusuf Kalla Pemilu aman, pengusaha tidak perlu khawatir

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Layanan satu atap bagi calon pekerja migran

253 Views

(Antara)-Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, meresmikan pengoperasian kantor layanan terpadu satu atap. Layanan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan pengurusan dokumen bagi para calon pekerja migran yang ingin mengadu nasib ke luar negeri.

KPU Batang siap selenggarakan Pemilu 2019

(Antara)-Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menggelar rapat konsolidasi akbar untuk pemilihan umum 2019. Rapat pemantapan kesiapan penyelenggara pemilu ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan seluruh petugas yang terlibat dalam melaksanakan pemilu yang akan dilaksnakan 17 April 2019 nanti.

KPU Surabaya butuhkan 57.022 petugas KPPS

Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU). (FOTO ANTARA)

Surabaya (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya membutuhkan 57.022 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang akan bertugas?di 8.146 Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum 2019.

“Selama enam hari ini, mulai 28 Februari ini hingga 5 Maret 2019, pengumuman rekrutmen KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) ini sudah bisa dilihat di kantor kelurahan,” kata Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Muh. Kholid Asyadulloh kepada Antara di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, dalam setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya akan ditugaskan sebanyak tujuh orang. Dengan jumlah TPS yang mencapai 8.146 di Surabaya ini, maka kebutuhan petugas KPPS adalah 57.022 orang.

“Jumlah petugas KPPS ini menyesuaikan jumlah TPS di Kota Surabaya,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang berminat menjadi petugas KPPS, lanjut dia, harus melalui proses pendaftaran dan seleksi. Jadwal perekrutan petugas KPPS dimulai pada 28 Februari 2019, dengan penerimaan pendaftaran di Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan pada 6-12 Maret 2019.?

“Selama enam hari ini, mulai 28 Februari ini hingga 5 Maret 2019, pengumuman rekrutmen KPPS ini sudah bisa dilihat di kantor kelurahan,” katanya.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk ikut berpartisipasi dalam kepanitiaan KPPS di tingkat TPS yakni umur minimal 17 tahun, minimal tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dibuktikan dengan ijazah berlegalisir, tidak menjadi anggota partai politik paling singkat lima tahun terakhir dan juga tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilu maupun Pilkada.

Adapun syarat lain yakni mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, mampu secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

“Bagi yang memenuhi kriteria, silakan ikut berpartisipasi untuk menyukseskan pesta demokrasi ini,” katanya.

Adapun tempat pendaftaran KPPS adalah di sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada dalam satu lokasi dengan kantor Kelurahan. Nantinya mereka akan diseleksi PPS, untuk ditetapkan sebagai petugas KPPS oleh KPU Kota Surabaya.

Jadwal Penerimaan Petugas KPPS Surabaya :

Pengumuman Pendaftaran (28 Februari ? 5 Maret 2019)

Penerimaan Pendaftaran (6-12 Maret 2019)?

Penelitian Administrasi (13-19 Maret 2019)

Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi (19-21 Maret 2019)

Masukan dan Tanggapan Masyarakat (22-27 Maret 2019).

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Kata Jusuf Kalla Pemilu aman, pengusaha tidak perlu khawatir

Wakil Presiden, Jusuf Kalla. (Fransiska Ninditya)

… pengusaha juga tidak perlu berbondong-bondong meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Singapura, hanya karena kekhawatiran terhadap dampak buruk pascapemilu…

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan, Pemilu 2019 –termasuk Pemilu Presiden– akan berjalan aman karena pada dasarnya tidak ada partai yang memperjuangan kepentingan politik tertentu, melainkan berupaya untuk mendapatkan porsi kekuasaan lebih.

“Kita tidak perlu khawatirkan (dampak Pemilu), karena Indonesia itu bagaimana pun, apalagi sekarang, tidak jelas siapa lawan siapa. Dan partai itu begitu banyak, jadi kepentingannya tidak ada kepentingan, hanya bagaimana mendapat porsi yang lebih baik,” kata dia, dalam pidato kunci CNBC Indonesia Outlook 2019, di Hotel Westin, Jakarta, Kamis.

Sifat partai politik di Indonesia sangat dinamis, dalam arti dapat menyesuaikan diri untuk berada di kubu tertentu dan bisa saja berpindah dukungan di Pemilu berikutnya.

Kalla mencontohkan Partai Golongan Karya yang pernah dia pimpin, adalah salah satu partai yang dinamis. Pada Pemilu 2014, Partai Beringin itu mendukung Prabowo Subianto. Namun pada Pemilu 2019, Partai Golkar menyatakan dukungan ke calon presiden petahana, Joko Widodo.

Kayak Golkar-lah, partai saya. Lima tahun lalu sama-sama Prabowo, melawan Jokowi. Sekarang, (Golkar) ada di Jokowi, melawan Prabowo. PAN juga begitu,” katanya.

Pilpres 2019 yang hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden memang membawa tensi tinggi di kalangan masyarakat, karena tidak ada kubu poros tengah.

Namun, Kalla mengatakan, ketegangan selama masa kampanye Pemilu Presiden hanya terjadi di dunia maya. Sedangkan kenyataannya, politikus pendukung dua pasangan calon presiden itu tetap berteman.

“Yang ribut itu sebenarnya bukan di lapangan, di media sosial saja. Di lapangan aman-aman saja, ketemu peluk-pelukan, cium-ciuman. Tidak ada suatu hal yang membawa kita perlu khawatir tentang Pemilu ini,” tambahnya. 

Oleh karena itu, dia mengatakan, Pemilu Presiden di Indonesia akan berjalan aman dan tidak berdampak negatif bagi perekonomian.

“Para pengusaha juga tidak perlu berbondong-bondong meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Singapura, hanya karena kekhawatiran terhadap dampak buruk pascapemilu,” kata Kalla.

“Banyak orang berpikir pokoknya satu minggu sebelum pencoblosan, ramai-ramai ke Singapura supaya kita (pengusaha) jangan kena dampaknya. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa, jadi kita tidak perlu khawatirkan,” ujar dia.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Sandiaga Jenguk Zulkifli Hasan di RS MMC

Calon Wakil Presiden, Sandiaga Salahuddin Uno menjenguk Ketua MPR, Zulkifli Hasan yang terbaring sakit di Rumah Sakit MMC  Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (28/02/2019). Dokumen Tim SSU

Jakarta (ANTARA News) – Calon Wakil Presiden, Sandiaga Salahuddin Uno menjenguk Ketua MPR Zulkifli Hasan yang terbaring sakit di Rumah Sakit MMC Kuningan Jakarta Selatan, Kamis.
   
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu sudah terlihat cerah dan menyambut pasangan calon presiden, Prabowo Subianto ini dengan senyum terbaiknya. Menurut Sandiaga, Zulhas hanya kelelahan karena terus mengunjungi berbagai wilayah Indonesia. 
   
“Fisik pak Zulhas sangat bugar. Suka berolahraga dan pernah berlari dengan saya sejauh 12 Km. Kami juga pernah ke berbagai daerah bersama. Terakhir kami ke Bengkulu. Bahkan saat itu Bang Zul sedang menjalankan ibadah sunah puasa Daud, namun tetap segar dan kuat menjalani acara  sampai tujuh titik,” kata Sandiaga.
     
Mantan Wagub DKI mendapat kabar dari dokter yang menangani Zulhas, besok atau hari ini, sudah bisa pulang dan kembali menjalankan aktivitasnya. 
   
“Alhamdulillah kondisi Bang Zulkifli Hasan keadaannya sekarang sudah lebih baik. Sudah tiga hari ini kondisinya drop, karena kelelahan. Dan kata dokter, ya besok sudah bisa kembali beraktivitas. Kita doakan Bang Zul segera puluh. Dan tadi  janji lari bareng  lagi, kalau kondisinya sudah sehat,” ucap Sandiaga yang hari ini dijadwalkan menuju Tegal.
   
Dia akan berangkat lewat perjalanan darat untuk bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat, menyerap aspirasi dan mensosialisasikan program. Indonesia Menang, Indonesia Adil Makmur.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Di depan ulama, Jokowi bantah isu kawin sejenis dan adzan

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo membantah isu adzan tidak akan terdengar lagi dan pernikahan sesama jenis dibolehkan jika dirinya kembali memenangkan pemilihan Presiden 2019 di depan Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren se-Jawa Barat.

“Banyak logika yang nggak masuk. Kemarin ramai masalah, nanti pemerintah akan melegalkan kawin sejenis. Kita ini adalah negara yang sangat menghargai norma-norma agama,”” kata Presiden Jokowi dalam acara silaturahmi dengan Peserta Halaqah Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren se-Jawa Barat Tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Kepala Negara juga mengungkap ada isu yang tidak sesuai logika jika Jokowi-Ma’ruf Amin memimpin lagi maka tidak dibolehkan adzan lagi.

“Dari survei yang kita lakukan sekitar 9 juta orang percaya mengenai itu. Kalau ini didiamkan akan bisa menjadi 15 juta, didiamkan lagi jadi 30 juta, didiamkan lagi jadi 50 juta sehingga bisa berbahaya kalau didiamkan,” katanya.

Jokowi juga menyebut isu dirinya PKI juga sudah berkembang sejak dirinya memimpin negeri ini sehingga perlu ada klarifikasi.

Sebelumnya beredar video tiga orang ibu di Karawang, menyerukan kepada seorang warga untuk tidak memilih Jokowi di Pilpres 2019, karena jika Jokowi menang, adzan tidak akan terdengar lagi dan pernikahan sesama jenis dibolehkan.

Untuk itu, Presiden meminta para ulama untuk menjaga, merawat persatuan, merawat kerukunan untuk menjaga Negara Indonesia yang besar ini.

Presiden meminta setiap pesta demokrasi lima tahunan, baik pilihan bupati, gubernur, presiden, tidak mengorbankan ukhuwah.

Dalam acara silahturahmi ini tampak hadir Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Bupati Bogor Ade serta para tokoh ulama Jawa Barat.

Baca juga: Ma’ruf Amin: Saya ini kiai tukang adzan

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komandan Pangkalan TNI AU Supadio jadi marsekal pertama

Kubu Raya, Kalimantan Barat (ANTARA News) – Komandan Pangkalan TNI AU Supadio, Pontianak, Kolonel Penerbang Palito Sitorus, dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi menjadi marsekal pertama TNI.

Laporan resmi kenaikan pangkat 35 Perwira Tinggi TNI termasuk di dalamnya Marsma TNI Palito Sitorus berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/466/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 di Ruang Hening Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (27/2).

“Dengan kenaikan pangkat ini menjadi salah satu tambahan tanggung jawab bagi saya untuk berbuat lebih baik bagi satuan ini,” kata dia, di Sungai Raya, Kamis.

Karir Sitorus di Pangkalan Udara TNI AU Supadio cukup unik. Ia adalah komandan terakhir di sana dengan pangkat kolonel saat pangkalan udara itu masih tipe B; dan kini dia kembali menjadi komandan di sana setelah kelas pangkalan udara itu ditingkatkan menjadi tipe A. 

Ia juga adalah salah satu pilot Sukhoi Su-27/30 MKI generasi pertama TNI AU.

Sitorus alumnus Akademi TNI Angkatan Udara pada 1990, yang pernah menjadi komandan Flight C Skuadron Udara 14 (Pangkalan Udara TNI AU Iswahjudi, Madiun/1993), instruktur penerbang di Skuadron Pendidikan 102, komandan Flight A Skuadron Pendidikan 101 Wing Pendidikan Terbang, Kadisops Skadik 101 Wingdik Terbang, komandan Flight Operasi B Skuadron Udara 11, kepala Seksi Operasi Latihan Dinas Operasi Pangkalan Udara TNI AU Sultan Hasanuddin, kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara Adi Soemarmo (2006).

Ia juga pernah menjabat sebagai jomandan Skadron Udara 11, komandan Pangkalan Udara TNI AU Rembiga (2007), Kasubdisopsud Disbangopsau (2008), kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara TNI AU Hasanuddin (2011-2012), komandan Wing 5 Pangkalan Udara TNI AU Sultan Hasanuddin (2012-2013), siswa Sesko TNI A 40 (2013-2014), komandan Pusdiklat Hanudnas (2014-2015), komandan Lanud Supadio (2015), Asops Kaskohanudnas (2015-2017), oendidikan Lemhannas (2017-2018), Inspektur Kodiklatau (2018), Sesdisopslatau (2018-2019) dan komandan Pangkalan Udara TNI AU Supadio (2019).

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Panitia pilih 45 naskah pemenang lomba artikel pilih Jokowi lagi

Direktur Komunikasi Politik TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Usman Kansong (tengah), mengumumkan 45 artikel pemenang lomba penulisan artikel “Harus Pilih Jokowi Lagi” di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (28/2/2019). (Antaranews/Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA News) – Panitia lomba penulisan artikel “Harus Pilih Jokowi Lagi” memilih sebanyak 45 artikel sebagai pemenang lomba dari 656 naskah artikel yang diterima panitia, selama enam pekan pada 1 Januari hingga 15 Februari.

Ketua Dewan Juri Lomba Penulisan Artikel, Usman Kansong, di Media Center Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis, menjelaskan, lomba diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pengembangan (PKP) Berdikari bekerja sama dengan situs seword.com dan artikel yang diikutsertakan dalam lomba, setelah tayang di situs tersebut.

Menurut Usman, kriteria penilaian pada lomba artikel ini meliputi, pertama, punya alasan menarik memilih Jokowi lagi. Kedua, sistematika penulisan artikel yang baik dan menggunakan diisi yang benar. Ketiga, mengajak pembaca melihat sisi baik Jokowi dan memilihnya. Keempat, tidak membuat masyarakat makin terbelah karena beda pilihan. Kelima, persuasi dalam mengajak dengan menggunakan bahasa yang santun.

Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini mengatakan, setelah melalui proses penilaian, pada rapat pleno yang dilakukan di Jakarta, Selasa, panitia sepakat memilih 45 artikel sebagai pemenang.

Panitia lomba adalah, Ketua; Usman Kansong, anggota; Arimbi Heroeputri, Binny Buchori, Alifurrahman, dan Osmar Tanjung.

“Dari 45 artikel tersebut, ada peserta yang menulis lebih dari satu artikel, karena aturannya membolehkan,” katanya. Menurut Usman, sebanyak 45 artikel itu, akan segera dibukukan dan buku akan dilaunching pada awal April 2019. 

Pengumuman nama-nama pemenang dan pembagian hadiah akan dilakukan pada awal April 2019, bersamaan dengan penyelenggaraan launching buku “Harus Memilih Jokowi Lagi”.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
 

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Cek data WNA, Kemendagri imbau KPU gunakan database

(Antara)-Sebanyak 1.600 KTP-elektronik (KTP-el) telah diterbitkan untuk warga negara asing yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri mengimbau Komisi Pemiliha Umum (KPU) untuk menggunakan database kependudukan dan catatan sipil demi mengetahui keaslian data dari WNA pemilik KTP-el untuk menghindari penyalah gunaan identitas tersebut saat Pemilu 2019 berlangsung.