DPD RI tegaskan penentuan DOB ada di pemerintah pusat

Ambon, 22/2 (ANTARA News) – Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono mengatakan, penentuan daerah otonom baru (DOB) yang diusulkan dari berbagai provinsi di tanah air, termasuk 13 DOB di Maluku ada di tangan pemerintah pusat.

“Kalau bicara prioritas, sebenarnya semua daerah yang diusulkan untuk mendapatkan persetujuan pemekaran DOB adalah prioritas, namun pilihannya dari pemerintah pusat yang menentukan,” kata Nono di Ambon, Jumat.

Ia mengatakan, pintunya ada di dewan otonomi daerah yang diketuai Wakil Presiden Jusuf Kalla dan moratoriumnya ada di sana, kemudian sampai sekarang kuncinya belum dibuka tetapi dari Departemen Dalam Negeri sudah memberikan peluang itu.

Pada Desember 2018, DPD RI telah melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan hal itu.

“Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ada realisasinya, dan kita tidak minta 100 persen DOB yang diusulkan seperti 13 dari Maluku harus, namun paling tidak ada yang dimekarkan,” ujarnya.

DPD RI telah memediasi pertemuan antara tim pemekaran wilayah dari seluruh Indonesia dengan pemerintah akhir 2018 yang berlangsung di Istana Presiden dan seluruh tim pemekaran diterima Wapres M. Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Otonomi Daerah.

Ketua tim pemekaran DOB Kabupaten Kepulauan Aru Selatan, Maluku, Agus Siarukin mengatakan, kepastian pemekaran sejumlah wilayah sebagai DOB di Indonesia termasuk calon Kabupaten Kepulauan Aru Selatan ini diketahui setelah November 2018 lalu seluruh tim pemekaran diundang ke istana Presiden.

Wapres dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa program ini sudah merupakan agenda pemerintahan Jokowi-JK jadi akan diselesaikan sebelum berakhir masa jabatan Presiden dan Wapres.

Maka sebagai langkah persiapannya bila DOB direalisasikan maka Desa Kabarfange di Kecamatan Aru Selatan Utara akan dijadikan sebagai calon ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru Selatan.

Wilayah ini sangat strategis untuk dijadikan daerah pelabuhan laut dan cukup dekat dengan Dobo, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Aru.

Namun kembali lagi bagi setiap calon DOB yang telah memenuhi persyaratan administrasi, kelayakan fisik, dan sebagainya yang akan menjadi prioritas pemerintah untuk dimekarkan.

“Untuk calon daerah pemekaran Kabupaten Kepulauan Aru Selatan sudah memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang pemekaran wilayah dan ada surat keputusan tekhnis dari Bupati bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Aru mengenai calon ibu kota dan pemberian dana dari kabupaten induk,” tandasnya.

Baca juga: Kabarfange segera jadi calon ibu kota Aru Selatan
Baca juga: 234 daerah ajukan diri jadi calon daerah otonom baru
Baca juga: Presiden Jokowi nyatakan moratorium pembentukan DOB masih berlaku

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hasto Kristiyanto-Ridwan Kamil bertemu di warung makan bicarakan pipres

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dan Tim Pengerah TKD Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ridwan Kami bertemu di sebuah warung makan, di Bandung, Jumat (22/2/2019) malam, membicarakan pemenangan dalam pilpres 2019. (ANTARA/Foto: Riza Harahap)

Bandung (ANTARA News) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bertemu dengan Tim Pengarah Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Ridwan Kamil, di warung makan, membicarakan pemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Jawa Barat.

Pertemuan tersebut berlangsung di sebuah warung makan di Jalan Terusan ABC, Braga, Kota Bandung, Jumat malam. Selain Hasto Kristiyanto dan Ridwan Kamil, tampak juga Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Ketua Umum Relawan Arus Bawah JokoWi (ABJ) Michael Umbas, dan Habib Sholeh Almuhdar.

Pertemuan berlangsung di sebuah meja makan di warung tersebut, di antara warga kota Bandung yang juga menikmati makan malam. Bahkan setelah pertemuan tersebut, ketika sejumlah wartawan yang hadir meminta foto bersama, Ridwan Kamil tampak menciduk sayut sambil mengangkat jempol. Di sebelahnya, tampak Hasto Kristiyanto juga mengangkat jempol.

Ridwan Kamil pada kesempatan tersebut menegaskan, komitmennya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, di Jawa Barat. Ridwan mengakui, pada pertemuan tersebut, mereka membicarakan soal strategi pemenangan pada pemilu presiden 2019 di Jawa Barat.
 
“Soal pilpres, karena kami satu koalisi, saya sudah secara tegas menyatakan dukungan kepada capres-cawapres 01,” kata Ridwan Kamil.

Gubernur Jawa Barat ini menilai,  Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin adalah kombinasi figur yang saling mengisi.  Joko Widodo adalah pekerja keras serta Kiai Ma’ruf  penyabar,  bisa menjaga nilai-nilai keumatan serta mengayomi masyarakat.

“Inilah kombinasi paling pas, yang satu ngegas dan satu lagi ngerem.  Ini sudah jodohnya. Kami doakan nanti di hari pencobolosan bisa sangat maksimal dan bisa saya monitor,” katanya.

Ridwan Kamil juga menyatakan dirinya melaporkan kondisi politik Jabar terkini kepada Hasto Kristiyanto, sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Lalu, mendiskusikan apa yang lebih disinergikan untuk memaksimalkan tujuan pemenangan Jokowi-KH Ma’ruf.

“Jadi logikanya simpel ya. Pada 2014,  Pak Jokowi kalah dengan minus 20 persen, tapi bisa menjadi presiden. Saat  ini, hasil survei mengindikasikan sudah hampir seimbang, dan bahkan beberapa lembaga survei menyimpulkan sudah lebih,” ujar Ridwan Kamil.

Ridwan juga menyebut, hasil survei dan pemantauan lapangan, ada sekitar empat juga pemilih capres Prabowo pada 2014, tapi saat ini mengalihkan dukungannya kepada capres Joko Widodo. “Hasil pemantauan ini, tentunya harus kita buktikan secara faktual nanti pada hari pemberian suara,” katranya.

Ketika ditanya, berapa persentase kemenangan Jokowi-Ma’ruf di Jawa Barat, Ridwan berdalih, bahwa belum bisa disebutkan secara spesifik. “Tapi yang pasti, kalau dulu minus, sekarang harus plus lah,” imbuhnya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019

PBB tegaskan tidak pernah dukung Prabowo di Pilpres 2019

Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noer (kemeja hijau) dalam acara Orasi Kebangsaan Kader Gus Dur di Jakarta, Jumat (22/2/2019) malam. (ANTARA News/Rangga Jingga)

Jakarta (ANTARA News) – Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noer menegaskan partainya tidak pernah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

“Kami belum pernah mendeklarasikan dukung Prabowo. Banyak yang mengatakan kami penghianat karena mendukung Pak Jokowi dan kiai Ma’ruf. Loh kapan kami menyatakan mendukung Prabowo,” kata Afriansyah dalam Orasi Kebangsaan Kader Gus Dur di Rumah Pergerakan Gus Dur di Jakarta, Jumat malam. 

Afriansyah mengatakan yang sebetulnya terjadi adalah PBB memang sempat melakukan penjajakan dengan kubu Prabowo-Sandiaga di awal Pilpres. Namun setelah melalui kajian panjang, akhirnya PBB memilih mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. 

Dia mengatakan kedua pasangan capres-cawapres adalah pasangan yang baik, namun PBB menekankan telah memilih mendukung pasangan yang terbaik, yaitu Jokowi-Ma’ruf.  
Baca juga: BPN Prabowo-Sandi: suara PBB tidak solid ke Jokowi-Ma’ruf
Baca juga: Yusril: PBB mengerucut ke Jokowi-Ma’ruf
Baca juga: Majelis Syuro PBB rekomendasikan dukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

NasDem : Jokowi tidak anti ulama

Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Tolitoli, 22/2 (ANTARA News) – Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Ahmad M Ali mengemukakan Calon Presiden Jokowi bukanlah seorang yang anti terhadap ulama dan agama termasuk Islam.

“Jokowi bukan anti agama dan anti ulama seperti yang dituduhkan selama ini oleh orang-orang yang tidak menyukainya,” ucap Ahmad M Ali di Kabupaten Tolitoli, Kamis malam.

Pernyataan itu dilontarkan Anggota Komisi VII DPR-RI itu dalam kampanye terbatasnya yang berlangsung di Kelurahan Tuelei Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.

Ahmad menjelaskan, bila Jokowi disebut sebagai kader atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), atau terkait PKI. Itu tuduhan tidak berdasar dan tidak masuk di akal.

“PKI sendiri telah dibubarkan sejak 1966. Saat itu, Bapak Presiden kita masih balita. Masa orang berpolitik praktis sejak balita,” sebut Ahmad Ali.

Dalam kampanyenya, ia menyatakan bahwa Jokowi bukanlah anti agama termasuk Islam. Ia merasa heran karena sepengetahuannya Jokowi adalah seorang yang taat terhadap Islam.?

“Saya juga heran, kok masih dibilang anti Islam. Aneh, lah. Yang saya tau, Jokowi Widodo itu orang Islam taat. Jadi, sudalah, masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Toli-Toli tidak perlu termakan isu-isu seperti itu,” ucap Caleg DPR-RI Partai NasDem Dapil Sulteng itu.

Ketua Fraksi Nasdem itu menyampaikan kepada masyarakat bahwa Jokowi tidak benar anti terhadap ulama. Ia kemudian menanyakan kepada masyarakat yang hadir dalam kampanye-nya, bahwa siapa Calon Wakil Presiden Jokowi.

Pertanyaan itu kemudian dijawab masyarakat bahwa K.H Ma’ruf Amin. Pertanyaan itu di maksudkan sebagai bukti bahwa Jokowi tidak anti terhadap ulama.

Pada kampanye itu, selain mengajak masyarakat Kabupaten Toli-Toli memenangkan pasangan Jokowi-Ma`ruf Amin, Ahmad M Ali juga meminta untuk memenangkan caleg partai NasDem pada pemilu 2019.

“Saya menggaransi kualitas dan integritas mereka. Mereka adalah putra putri terbaik daerah ini yang direkrut melalui proses seleksi ketat dan panjang. Jadi, jangan meragukan mereka,” katanya.

Kampanye terbatas berakhir dengan sesi dialog. Berbagai persoalan pembangunan juga terungkap hingga persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan utamanya berkaitan dengan masalah jelang pemilu 2019.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan Capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: 200 posko dan Kampung Sekabel Jokowi didirikan di Jateng

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Sekjen PDI Perjuangan bersilaturahmi dengan budayawan Jawa Barat

Hasto Kristiyanto bersilaturahmi dengan budayawan Jawa Barat di kediaman budayawan Budi Dalton, di Turangga, Bandung, Jumat (22/2/2019). (Antaranews/Riza Harahap)

Bandung (ANTARA News) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melakukan silaturrahmi dengan sejumlah budayawan Jawa Barat di kediaman Budi Dalton, di Jalan Rengkong, Bandung, Jumat.

Budi Dalton menerima Hasto Kristiyanto dan rombongan Safari Politik Kebudayaan VIII, didampingi sejumlah budayawan antara lain, Edy Brokoli. Sedangkan, rombongan Hasto Kristiyanto antara lain, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Tubagus Hasanuddin, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari.

Suasana pertemuan itu berlangsung hangat dan akrab di tengah rintik hujan yang membasahi Kota Bandung. Para seniman dan budayawan itu menyampaikan aspirasinya dan kemudian bertukar gagasan dengan Hasto. Pertemuan itu diramaikan dengan hidangan kopi dan kue tradisional.

Budi Dalton mengatakan, banyak  program yang dapat disinergikan dengan budayawan di Jawa Barat, khususnya yang ada di pinggiran kota, karena jarang tersentuh.

Karena itu, Budi menyatakan, dirinya tidak mewakili tetapi merupakan sebagian kecil pelaku budaya, berterima kasih kepada PDI Perjuangan yang telah meluangkan waktunya mendengarkan keluhan budayawan Jabar.

Menurut Budi, target dari berbagai macam programnya adalah kaum milenial yang telah melakukan berbagai aktivitas dan kreativitas di wilayah Jabar yang belum tersentuh, agar ditangkap dan diarahkan. 

Sementara itu, Hasto menjelaskan, bahwa Jabar kaya dengan tradisi dan kebudayaan, baik musik, tarian, hingga kuliner. “Namun, banyak budaya nusantara yang mulai luntur karena adanya akulturasi budaya asing,” katanya.

Karena itu, kata Hasto, perlu ada strategi kebudayaan yang harus dijalankan bersama-sama karena sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

Hasto berharap, dari pertemuan ini, para tokoh kebudayaan dapat memperindah politik pada kesejatiannya, melalui strategi kebudayaan nusantara seperti musik dan tarian tradisional, seni pertunjukan, seni rupa, hingga kuliner.

Hasto menambahkan, Silaturrahmi dengan para budayawan untuk mendorong hijrah politik nasional menjadi wajah politik yang berkebudayaan dan kerkeadaban, dengan mengedepankan politik santun, toleran, dan mengutamakan persatuan bangsa.

Hasto juga mengajak budayawan untuk menjadi bagian dari upaya pelestarian lingkungan di Jawa Barat, salah satunya adalah menjadi aliran sungai Citarum dari kerusakan.  “Pemerintahan Presiden Jokowi sudah berusaha keras menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya memelihara daerah aliran sungai Citarum,” katanya.

Baca juga: Sekjen: elektabilitas tinggi PDI Perjuangan ada faktor kampanyekan capres-cawapres

Baca juga: Hasto cerita pentingnya kuliner nusantara dalam politik nasional
 

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Prabowo tegaskan lagi Indonesia harus swasembada pangan

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat yang diikuti Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. (ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Swasembada pangan penting karena jumlah penduduk bertambah terus

Medan (ANTARA News) – Calon Presiden RI nomor urut 02, H Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa visi dan misinya adalah mencapai swasembada pangan di Indonesia.

“Swasembada pangan penting karena jumlah penduduk bertambah terus. Pertambahan penduduk jangan dianggap sepele,” ujarnya di Medan, Jumat.

Dia mengatakan itu pada acara silaturahmi dan ramah tamah bersama pengusaha dan warga Tionghoa di Gedung Selecta, Medan yang dihadiri ribuan peserta.

Menurut Prabowo, dia ingin seluruh rakyat Indonesia bisa makan. “Untuk apa merdeka, kalau sebagian rakyat tidak bisa makan,” katanya.

Prabowo mengaku sangat terpukul mendapat laporan ada orang tua yang gantung diri karena tidak bisa memberi makan anak-anaknya.

“Saya sudah masuk tentara umur 18 tahun dan setelah pensiun melihat ada yang tidak makan. Itu saya tidak terima,” katanya.

Prabowo menegaskan, tidak mau menyalahkan siapa yang salah dengan kondisi masih adanya warga yang tidak makan.

Tetapi swasembada pangan dan termasuk energi itu sudah menjadi visi misinya menjadi calon presiden, apalagi negara Indonesia kaya dengan sumber daya alamnya.

“Saya tidak salahkan siapa – siapa. Jangan suka menghardik, menghujat dan menjelek-jelekkan,” kata mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan khusus (Danjen Kopassus) itu.

Ketua panitia acara, Harti Hartidjah mengatakan, bersyukur dan merupakan suatu kehormatan bagi warga Tionghoa atas bersedianya Prabowo Subianto memenuhi keinginan berjumpa dengan Prabowo yang calon Presiden RI 2019 – 2024.

“Kami berdoa agar Bapak Prabowo Subianto dan Sandi (Sandiaga Salahuddin Uno) terpilih sebagai Presiden RI 2019 -2024,” ujarnya.

Dia menegaskan, kehadiran banyak warga dan termasuk tokoh agama membuat keyakinan Prabowo Subianto bisa terpilih menjadi Presiden RI.

Mantan Dubes RI untuk Republik Rakyat Tiongkok, Mayjen Purnawirawan Sudrajat yang memberi sambutan menegaskan Prabowo adalah pejuang.

“Saya sahabat baik dan kenal baik dengan Prabowo. Jadi, jangan diragukan soal siapa Prabowo,” katanya.

Menurut dia kalau Prabowo terpilih, maka kebhinekaan di Indonesia akan bertahan. “Jangan percaya dengan berita hoaks, kalau Presiden RI nanti Prabowo, di Indonesia tidak ada kebhinekaan,” ujarnya.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandi: Pemilu simbol peradaban bangsa
Baca juga: Prabowo terima mantan Jenderal AS di Hambalang

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Buku “Aku adalah Peluru” diluncurkan

Jakarta (ANTARA News) – Sebuah buku yang berisi pemikiran dari akademisi nasional, Connie Rahakundini Bakrie tentang ketangguhan militer Indonesia, “Aku adalah Peluru” diluncurkan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat. 
 
Buku setebal 181 halaman ini ditulis oleh Bara Pattyradja. 
 
Bara mengatakan Aku adalah Peluru bukan sekadar memoar atau biografi dari Connie, tetapi merupakan sebuah ikhtiar literer untuk menengok kembali perjalanan seorang perempuan tokoh intelektual Indonesia. 
 
“Bukan semata latar kehidupan personalnya, tapi juga pemikirannya yang cerdas tentang sejarah militer Indonesia, khususnya maritim,” kata Bara. 
 
Sosok Connie yang lekat dengan dunia militer atau pertahanan keamanan menurut Bara tidak bisa dilepaskan dari buku tersebut. Sehingga pemikirannya mengenai sektor militer dan pertahanan keamanan sangat kentara mewarnai Aku adalah Peluru. 
 
Ada juga kisah personalnya dalam menggeluti sektor geopolitik, militer, dan pertahanan keamanan.
 
Dalam buku “Aku adalah Peluru”, pembaca bisa juga menemukan sosok Ratu Kalinyamat yang dominasinya melampaui status dan penempatan perempuan di Indonesia pada masa lampau. 
 
Ratu Kalinyamat adalah figur historis Nusantara yang memengaruhi tekad dan imaji dari Connie.
 
Perempuan Tegar Pahlawan Laut itu telah memberi Connie banyak inspirasi. 
 
“Buku ini memang ditulis dengan tangan saya, tetapi ia sesungguhnya lahir dari rahim dan pemikiran sang empunya kisah, Connie Rahakundini Bakrie,” jelas Bara. 
 
Sementara itu, Connie mengatakan, terlibatnya Bara dalam penulisan Aku adalah Peluru bertujuan agar pemikiran mengenai kebangsaan, sejarah, militer, pertahanan dan keamanan, bisa tersampaikan dengan lebih ringan dan mudah dipahami utamanya generasi millenial. 
 
“Tangan seorang sastrawan yang bisa menangkap dan menyampaikan tutur ringan tentang perihal berat seperti itu,” kata Connie.
 
Lewat buku ini, ia juga mengajak agar pembaca dan masyarakat pada umumnya untuk meresapi nasionalisme dan semakin percaya diri untuk tampil dalam pergaulan di dunia internasional. 
 
“Sejarah serta semangat kedigdayaan bangsa ini harus dibangkitkan dan bangunkan,” pesan Connie.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Bekasi pastikan warga bisa gunakan hak pilih

Cikarang, Bekasi (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memastikan seluruh warga bisa menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019.

“Kami menerima surat dari KPU RI yang memerintahkan agar setiap daerah memasukkan warga yang belum masuk DPT ke DPK dan itu sudah kami lakukan dalam tahapan pertama. Sementara untuk tahap kedua sedang dalam proses, karena tahap kedua ini berakhir pada 16 Maret 2019,” kata Ketua KPU Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin di Cikarang, Jumat.

Ia mengatakan, memang benar ada ratusan warga di Kecamatan Tambun Selatan yang tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun berdasarkan surat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 dan 227 Tahun 2018, warga yang belum masuk DPT segera dimasukkan ke Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Menurut dia, pada tahap pertama lalu, di Desa Sumberjaya ada warga yang tidak masuk DPT, namun mereka berkelompok, sehingga berdasarkan PKPU Nomor 227, KPU dapat membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah tersebut dengan rekomendasi dari Bawaslu.

“Dalam tahapan sebelumnya, kami sudah plenokan pada 17 Februari 2019. Jadi semua sudah mengetahui bahwa di Desa Sumberjaya ada dua TPS baru,” katanya.

Kemudian untuk di tempat lain seperti Kelurahan Jatimulya, mereka akan dimasukkan ke DPK, sehingga bisa mencoblos di TPS terdekat sesuai domisili yang diberikan ke KPU.

“Jadi ada kepastian bahwa mereka ini tetap bisa mencoblos,” ujarnya.

Sementara terkait logistik pemilu bagi DPK, pihaknya mengaku masih menunggu total jumlah pemilih yang masuk di DPK saat pleno Maret mendatang.

“Nanti bisa ketahuan pemilih yang masuk DPK diluar DPT. Misalkan di Kabupaten Bekasi jumlahnya 200 orang, nanti logistiknya diajukan ke KPU RI melalui KPU provinsi,” jelasnya.

Selanjutnya bagi warga yang tidak masuk DPT namun bisa mencoblos saat Pilgub Jabar lalu karena masih bisa menggunakan KTP lama, pihaknya mengimbau warga untuk segera melakukam perekaman KTP elektronik.

“Karena untuk saat ini, bagi warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, datanya tidak akan masuk di DPT melalui Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih),” katanya.

Baca juga: 245 WBP Cikarang rekam KTP Elektronik

Baca juga: KPU: Bawa KTP elektronik atau Suket boleh memilih di TPS

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu banyak terima laporan sumir

Logo Bawaslu RI. (Foto ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan selama masa kampanye Pemilu 2019 banyak menerima laporan sumir yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat diproses selanjutnya.

“Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan karena tidak memenuhi syarat sehingga subjek hukumnya tidak kena,” ujar Kepala Bagian Laporan Pelanggaran Pemilu Bawaslu RI Yusti Erlina dalam diskusi “Penegakan Hukum versus Kriminalisasi” di Jakarta, Jumat.

Yusti Erlina menuturkan terdapat banyak perbedaan dalam undang-undang yang mengatur Pemilu 2019 dan Pemilu 2014 sehingga pelapor keliru memahami.

Pelapor, ucap dia, harus memahami terlebih dahulu isi UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan terdapat sanksi pidana dari perkara yang dilaporkan.

“Ada orang yang hanya membaca larangan saja, memang karena banyak hal yang bisa diperdebatkan seperti pasal karet,” kata Yusti.

Ia menegaskan Bawaslu independen dalam menerima laporan dengan lingkungan yang didesain untuk tidak berbuat curang karena pengambilan keputusan tidak hanya Bawaslu, melainkan juga kejaksaan dan kepolisian.

Dalam kesempatan itu, jaksa muda pidana umum Heru Saputra mengatakan jika yang dilaporkan bukan tindak pidana, maka Gakkumdu tidak dapat dijadikan tindak pidana.

“Memang ada orang yang salah tafsir misalnya soal kampanye rapat umum yang sekarang belum ada jadwalnya,” kata dia.

Sejauh ini, Gakkumdu telah menerima sekitar 70 laporan, tetapi hanya 45 laporan yang ditindaklanjuti oleh Gakkumdu.

Baca juga: Ini konsekuensi jika pakai politik uang di Pemilu 2019

Baca juga: BPN Prabowo-Sandi tidak laporkan Jokowi ke Bawaslu

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

TKN menduga Munajat 212 bernuansa politis

Jemaah Munajat 212 melaksanakan Salat Magrib di Monas, Jakarta, Kamis (21/2/2019). Kegiatan Munajat 212 dan zikir bersama tersebut bertujuan untuk mempererat persatuan semua elemen bangsa Indonesia. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc)

Jakarta (ANTARA News) – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menduga acara “Munajat 212” yang digelar di pelataran Monas pada Kamis sore (21/2) kental bernuansa politik lantaran sejumlah politisi pendukung salah satu kandidat presiden hadir di acara tersebut.
 
“Banyak dugaan memang terjadi pelanggaran, karena memang ada beberapa pengurus tim pemenangan kandidat lain yang hadir pada saat itu mengucapkan, melontarkan kalimat-kalimat yang terindikasi kampanye,” kata Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat. 
 
Namun demikian, pihaknya masih mengumpulkan data yang cukup untuk melaporkan indikasi adanya pelanggaran kampanye ke Bawaslu. 
 
Dugaan adanya kampanye di acara itu juga diperkuat dengan beredarnya potongan-potongan video yang viral di dunia maya. 
 
“Itu sangat jelas sekali ada semacam ajakan, semacam simbol simbol jari, simbol tangan yang menunjukkan kepada salah satu pasangan calon,” katanya. 
 
Pengamat politik dari Universitas AL Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat senada. Menurut Ujang, Munajat 212 tidak lepas dari gerakan 212 yang dilakukan sebelum-sebelumnya.
 
“Berdoa untuk pemilu damai dan aman sah-sah saja. Namun jika munajat 212 ditumpangi para politisi untuk mendukung salah satu paslon, maka munajat 212 akan kekurangan makna. Dan para politisi yang hadir telah membawa acara munajat 212, yang tadinya khusus berdoa untuk pemilu damai menjadi dipolitisir. Dan agama diperalat untuk kepentingan salah satu paslon,” paparnya. 
 
Ujang berpendapat, acara munajat 212 rawan dijadikan alat kampanye untuk mendukung salah satu paslon mengingat banyak hadirnya tim pemenangan salah satu kandidat. 
 
Pilpres 2019 diikuti dua pasangan Capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KPU Gunung Kidul ajukan tambahan 200 kotak suara

Ilustrasi – Petugas KPU Kota Salatiga merakit kotak suara di gudang KPU Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin (18/2/2019). (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)

Gunung Kidul (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajukan tambahan 200 kotak suara yang digunakan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilu 2019.

“Dari penghitungan kita mengajukan tambahan 200 kotak suara,” kata Ketua KPU Kabupaten Gunung Kidul, Ahmadi Ruslan Hani, di Gunung Kidul, Jumat.

Dia mengatakan kekurangan ini karena ada perubahan jumlah kotak suara per TPS untuk menampung formulir.

“Kami sudah mengirimkan permohonan tambahan kotak suara,” katanya.

Hani mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan perakitan 13.868 kotak suara, dan diketahui tidak ada kerusakan. Saat ini kotak suara sudah disimpan dengan baik di Gudung KPU dan bekas Kantor Pengadilan Agama Wonosari.

Disinggung surat suara, ia mengatakan kemungkinan akan dikirim pada pertengahan Maret mendatang. “Untuk surat suara kemungkinan 19 Maret sudah datang,” katanya.

Dia mengatakan KPU dan pemerintah Gunung Kidul terus melakukan penyisiran warga yang belum melakukan perekaman KTP-el, agar hak suaranya tidak hilang.

Sementara Komisioner KPU Supami mengatakan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pemilu serentak 2019 sebanyak 796 pemilih berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunung Kidul pada Minggu (17/2). Komposisi pemilih tersebut ialah 335 pria dan 461 perempuan.

Baca juga: KPU Gunung Kidul tunggu kiriman surat suara

Baca juga: KPU Gunung Kidul siapkan semprotan antisipasi rayap

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

KPU-PPLN simulasikan pemungutan suara di Shanghai

Pejabat KPU RI (kanan)menyerahkan cendera mata kepada perwakilan KJRI Shanghai di sela-sela Bimtek PPLN di Shanghai,China,Jumat (22/2/2019) (M. Irfan Ilmie)

Shanghai (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum RI dan sejumlah Panitia Pemilu Luar Negeri PPLNmelakukan simulasi pemungutan suara di Shanghai China, Jumat.

Dalam simulasi yang dipandu beberapa pejabat sekretariat KPU tersebutpara anggota dan staf sekretariat PPLN memerankan sebagai ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS Panitia Pengawas Pemilu petugas keamanan saksi pasangan capres-cawapressaksi parpol dan masyarakat.

Ruang pertemuan Bimbingan Teknis PPLN di salah satu hotel berbintang di Shanghai pada saat itu “disulap” menjadi tempat pemungutan suara TPS.

Simulasi tersebut mengacu pada tahapan Pemilu 2019 seperti pengecekan daftar pemilih di TPS  pencoblosan surat suaramemasukkan ke kotak suaradan mencelupkan salah satu jari pemilih ke wadah tinta.

Selain itu dipraktikkan pula beberapa kejadian khusus seperti pemilih yang namanya masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan DPTb di luar negeri namun lupa membawa kartu identitas diri saat ingin memberikan suaranya di TPS.

Simulasi tersebut dilakukan di sela-sela Bimtek yang diikuti para anggota dan staf sekretariat PPLN dari KBRI Beijing, KJRI Shanghai, KJRI Guangzhou, KJRI Hong Kong, KBRI Pyongyang Korea Utara, KBRI Astana Kazakhstandan, KBRI Tashkent Uzbekistan.

Di beberapa negara pemungutan suara Pemilu 2019 digelar di kantor perwakilan RI selain juga menggunakan metode alternatif berupa kotak suara keliling KSK dan melalui pos surat.

Warga negara Indonesia di luar negeri bisa memberikan suaranya untuk pasangan calon presiden,-wakil presiden dan anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Pemungutan suara di Beijing, Shangha, iGuangzhou, Hong Kong, Pyongyang dan Astana dilaksanakan pada 14 April 2019, sedangkan di Tashkent pada 11 April 2019.

Namun penghitungan surat suara baik hasil pemungutan suara di TPSKSK maupun melalui pos dilaksanakan secara serentak pada 17 April 2019 di masing-masing kantor perwakilan RI.

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Hasto cerita pentingnya kuliner nusantara dalam politik nasional

Sekjen PDI Perjuangan menceritakan soal keanekaragaman kuliner nusantara, di Bandung, Jumat (22/2/2019). (Antaranews/Riza Harahap)

Bandung (ANTARA News) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bercerita soal pentingnya peranan kuliner nusantara yang beraneka ragam untuk membangun keadaan dalam politik nasional.

“Politik itu, tidak melulu hanya kekuasaan, tapi ada seni dan budaya, termasuk kuliner nusantara,” kata Hasto Kristiyanto usai makan siang bersama rombongan di sebuah restoran yang menyajikan aneka kuliner nusantara, di Jalan Trunojaya, Bandung, Jumat.

Pada kesempatan tersebut, hadir juga Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari. Hasto Kristiyanto dan rombongan mengunjungi Kota Bandung dan Kota Cimahi, dalam rangkaian kegiatan Safari Politik Kebudayaan VIII, pada 22-23 Februari 2019.

“Berpolitik tanpa adanya seni dan budaya, termasuk kuliner nasional, maka akan terjebak dalam politik hoaks,” katanya. Sebaliknya, berpolitik dengan budaya dan kuliner nusantara, kata dia, tidak akan berpikir hoaks dan menyebarkan informasi negatif.

Hasto mencontohkan, kuliner nusantara, merupakan perpaduan dari tanaman sayuran, bumbu-bumbu, garam, minyak goreng, dan dimasuk menjadi satu satu kesatuan dalam kuliner. “Ibarat bangsa Indonesia, yang beragam suku, agama, dan antargolongan, tapi bersatu dalam NKRI,” katanya.

Kuliner nusantara, kata dia, beraneka ragam, mulai dari nasi, lauk-pauk, tapi sayur-mayur, kue-kue, buah-buahan, jus, jamu-jamuan, dan sebagainya. “Semuanya sehat. Kuliner nusantara ini menggambarkan kekayaan sumber daya alam nusantara yang beraneka ragam,” katanya.

Kegiatan Safari Politik ini, kata dia, sekaligus juga membangun kecintaan masyarakat terhadap kuliner nusantara. Bung Karno pernah berpesan, kepribadian dalam kebudayaan adalah, adalah menjaga kepribadian nusantara. “Jangan sampai lidah dan perut bangsa Indonesia, dikuasai oleh kuliner asing,” katanya.

Hasto menyampaikan pesan itu, terutama kepada kaum milenial untuk menggelorakan cinta tanah air, bahwa Indonesia  begitu kaya dengan wisata kulinernya. “Ini adalah bagian dari kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia,” ujarnya.

Hasto juga bercerita, bahwa pada tahun 1964, Bung Karno pernah membuat buku berjudul “Mustika R isinya adalah resep-resep masakan nusantara, semangatnya untuk mengajak bangsa Indonesia cinta terhadap kuliner nusantara.

 “Mari kita kembangkan makanan Indonesia dengan kekayaan gizi dan proteinnya untuk bersama-sama kita cintai sebagai bagian dari identitas nasional kita,” kata Hasto.

Baca juga: Hasto Kristiyanto laksanakan Safari Kebangsaan VIII ke Jawa Barat

Baca juga: Sekjen: elektabilitas tinggi PDI Perjuangan ada faktor kampanyekan capres-cawapres
 

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

BPN Prabowo-Sandi: Pemilu simbol peradaban bangsa

Diskusi 4 Pilar MPR RI bertajuk “Menuju Pemilu Berkualitas dan Berintegritas” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat. (Imam B)

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Relawan Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan menilai Pemilu merupakan simbol peradaban bangsa sehingga semua elemen bangsa harus menjaga sebagai indikator kualitas kebangsaan.

“Saya ingin mengingatkan bahwa Pemilu merupakan simbol peradaban bangsa, kita harus menjaga sebagai sebuah hajatan dan indikator kualitas kebangsaan kita,” kata Ferry dalam diskusi 4 Pilar MPR RI bertajuk “Menuju Pemilu Berkualitas dan Berintegritas” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan apabila kita abai terkait berbagai hal yang menurunkan indikator penyelenggaraan Pemilu, maka akan berdampak pada kehidupn kebangsaan, paling tidak lima tahun kedepan.

Menurut dia, apapun hasil Pemilu bukan soal kekuasaan namun siapapun yang memperoleh mandat dari masyarakat adalah cerminan bahwa pemilih mengingingkan pilihannya.

“Ketika kita abai tentang ini maka peradaban bangsa kita akan mengalami satu masalah serius. Artinya hasil pemilu apapun jika tidak terselenggara dengan cara yang benar maka hasilnya tidak baik,” ujarnya.

Ferry mengajak semua pihak untuk memenangkan Pemilu dengan cara-cara yang halal bukan menghalalkan segala cara.

Dia menilai ketika Pemilu dimaknai sebagai sesuatu yang sekedar menang atau kalah, itu menjadi tidak menarik.

“Dalam konteks 4 Pilar MPR RI, Pancasila sebagai ‘way of life’, Pancasila yang mana yang membenarkan adanya kecurangan dalam Pemilu,” katanya.

Dalam konteks politik dan kekuasaan menurut dia, jangankan bicara terselenggarannya kekuasaan yang amanah dan bermanfaat, hasil Pemilu yang didapatkan dengan cara tidak benar maka tidak akan membawa manfaat.

Dia mengatakan terkait tujuan Pemilu yang berintegritas, ini yang harus dikembalikan kepada KPU sebagai penyelenggara seperti bagaimana mendesain peserta pemilu miliki ruang melakukan upaya meraih pemilih.
 

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

DMI Bekasi pastikan 1.117 masjid steril dari politik

Ilustrasi – Santri di Masjid Jami At Taqwa, kawasan Pondok Pesantren At Taqwa, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (6/6/2016). (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Cikarang, Bekasim (ANTARA News) – Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memastikan sedikitnya 1.117 masjid di wilayahnya steril dari praktik politik jelang Pemilu 2019.

“Itu jumlah masjid yang memiliki izin atau terdaftar di kami sejak tahun 2017 lalu. Sudah kami imbau pengurus masjid untuk tidak memfasilitasi kegiatan politik di sana,” kata Ketua DMI Kabupaten Bekasi KH Mahmudin di Cikarang, Jumat.

Tak cukup sampai di situ, pihaknya juga memberikan imbauan serupa terhadap tempat ibadah lainnya seperti musala dan surau yang ada di wilayahnya.

“Para ulama dan tokoh agama se-Kabupaten Bekasi juga telah sepakat untuk tidak menjadikan tempat ibadah sebagai tempat kampanye partai politik,” jelasnya.

Menurut dia, tempat-tempat ibadah memang sudah seharusnya terbebas dari hiruk pikuk kegiatan politik. Sterilisasi tempat ibadah dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap hal-hal tersebut.

“Bahkan kita sudah melakukan deklarasi bersama aparat keamanan dan forum kerukunan umat beragama, serta aparatur pemerintahan,” ucapnya.

Mahmudin melanjutkan, para ulama dan tokoh agama juga sepakat untuk turut menjaga kondusifitas keamanan di wilayah masing-masing dengan menghindari penyebaran berita bohong, melakukan aktifitas negatif berbau sara, serta radikalisme.

“Jadi pada prinsipnya upaya ini dilakukan untuk menjaga kedamaian dan kerukunan menjelang pemilu nanti. Jadi orang Bekasi harus tetap damai dan rukun meski beda pilhan politik, itu intinya,” kata dia.

Ia mengaku, jumlah masjid di Kabupaten Bekasi pastinya bertambah sampai saat ini, namun belum ada masjid yang mendaftarkan kembali ke DMI sejak akhir tahun 2017.

“Kalau jumlahnya kemungkinan lebih banyak dari yang sudah terdaftar. Seperti ada masjid di perumahan yang belum didaftarkan atau ada juga masjid yang masih dalam proses pembangunan,” ujarnya.

Dari ribuan masjid yang sudah terdaftar itu pula, Mahmudin memastikan tidak ada yang terindikasi atau dicap radikal.

“Sepengetahuan saya tidak (ada yang radikal). Untuk masjid tidak ada. Nah kalau terkait jemaah, di perumahan kan banyak pendatang. Kabupaten Bekasi ini kan daerah urban. Dari satu perumahan kecil saja itu terdiri dari berbagai etnis dan golongan. Kadang ada yang sama-sama muslim kemudian mereka membawa jaringannya ikut tanpa ada koordinasi ke RT atau ke Ormas Islam,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Survei IndEX: elektabilitas PDIP turun

Rilis survei IndEX soal elektabilitas partai politik. (ANTARA News/Rangga Jingga)

Jakarta (ANTARA News) – Survei terbaru lembaga survei Indonesia Elections and Strategic (IndEX) Research menunjukan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menurun drastis hingga ke posisi awal survei indEX pada Desember 2018, sementara dua partai baru, yakni PSI dan Perindo merangkak naik.
 
“Saat ini elektabilitas PDIP tinggal 22,9 persen. Penurunan tajam capaian elektabilitas PDIP diperkirakan karena migrasi pemilih muslim ke partai-partai nasionalis lainnya,” kata  Direktur Eksekutif indEX Research Vivin Sri Wahyuni dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat.
 
Menurut dia, faktor paling kuat yang menandai fenomena tersebut adalah bergabungnya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
 
Menurut Vivin, publik masih sangat resisten dengan kemunculan kembali Ahok dalam kancah politik nasional. “Memori kasus penistaan agama pada Pilkada DKI terus terjaga, terlebih momentum reuni Alumni 212 yang tak pernah surut dukungan luas masyarakat,” kata Vivin.
 
Menurut dia, kemana larinya suara pemilih PDIP perlu ditelisik lebih lanjut, tetapi kenaikan pada beberapa parpol lain yang berhaluan nasionalis menunjukkan kemungkinan perpindahan suara tersebut. 
 
Vivin menyebutkan parpol-parpol seperti Gerindra, Golkar dan Demokrat yang cenderung stabil. Di sisi lain NasDem, PSI dan Perindo mengalami peningkatan elektabilitas. “Elektabilitas Gerindra masih berada pada angka 14,8 persen, Golkar 10,5 persen dan Demokrat 4,7 persen,” papar Vivin. 
 
Sementara itu, NasDem sedikit mengalami kenaikan menjadi 4,3 persen, mendekati posisi Demokrat sebagai juru kunci lima besar. Demikian pula dengan Perindo yang naik elektabilitasnya menjadi 3,4 persen.
 
Kenaikan paling signifikan terjadi pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Melejit ke angka 4,1 persen, PSI kini mengamankan posisi untuk dapat lolos menembus parliamentary threshold,” ucapnya.
 
Lompatan elektabilitas PSI cukup menarik, mengingat keseriusan kader-kadernya dalam membangun awareness kepada publik. “Cara PSI berkampanye dengan meluncurkan video pendek Grace Natalie menimbulkan perbincangan publik,” kata Vivin. 
 
Publik tampaknya merindukan politik yang riang dan gembira, alih-alih adu kebohongan dan kebencian seperti marak di media sosial. “Video PSI tersebar luas di berbagai platform media sosial termasuk grup-grup Whatsapp,” katanya. 
   
Faktor lain yang diduga berkontribusi pada peningkatan elektabilitas PSI adalah ketegasan sikap parpol tersebut soal pendirian rumah ibadah. 
 
“Selama bertahun-tahun isu kebebasan beragama menjadi sorotan publik, di antara partai-partai nasionalis hanya PSI yang paling jelas sikapnya terhadap deregulasi rumah ibadah,” katanya. 
 
Parpol-parpol lain masih harus berjuang untuk bisa lolos ke Senayan, termasuk parpol seperti PPP (3,2 persen), PKS (3,0 persen), PAN (2,8 persen) dan Hanura (1,1 persen). Demikian pula dengan parpol seperti PBB (0,8 persen), PKPI (0,3 persen) serta pendatang baru Berkarya (0,6 persen) dan Garuda (0,2 persen).
 
“Dengan memperhitungkan margin of error, Perindo akan menemani PSI sebagai parpol baru yang berpeluang masuk ke parlemen,” katanya. 

Survei indEX Research dilakukan pada 11-15 Februari 2019, dengan jumlah responden 1200 orang. Metode survei adalah multistage random sampling dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga: LSI: PDIP unggul di lima kantong suara
Baca juga: Hasto tegaskan BTP anggota biasa di PDI Perjuangan
Baca juga: Ahok resmi jadi kader PDI Perjuangan

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

Menlu: diplomasi Indonesia sangat dihormati negara lain

Yogyakarta (ANTARA News) – Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan diplomasi Indonesia sangat dihormati oleh negara lain karena politik luar negeri Indonesia dilakukan secara bebas aktif dan bermartabat.

“Mereka menghormati politik luar negeri Indonesia karena dilakukan secara bebas aktif, bermartabat, menghormati prinsip-prinsip dan nilai yang tercantum dalam piagam PBB,” kata Menteri Retno seusai menerima “Herman Johannaes Award” di Graha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Jumat.

Menurut Retno, Indonesia melalui politik luar negerinya dihormati negara lain karena selama ini konsisten berkontribusi pada perdamaian, kemanusiaan, dan kesejahteraan.

Kontribusi nyata itu, kata dia, tidak hanya diwujudkan di lingkar kawasan tetapi juga pada tataran dunia.

“Karena Indonesia juga selalu ingin menjadi bagian dari penyelesaian masalah dan bukan bagian dari masalah itu sendiri,” ujar Retno.

Selain itu, menurut dia, saat ini jejak politik luar negeri Indonesia sangat tampak di kancah dunia terutama untuk diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan.

Selama ini Indonesia aktif membantu Palestina, Afghanistan, Myanmar dan Banglandesh dalam isu-isu kemanusiaan. Indonesia juga aktif dalam kerja sama pemberantasan radikalisme dan terorisme.

“Indonesia aktif dalam dialog lintas agama, serta menyebarkan Islam yang damai dan toleran,” tutur dia.

Meski demikian, Retno menegaskan bahwa diplomasi tidak hanya dilakukan oleh para diplomat saja, melainkan harus didukung oleh seluruh komponen anak bangsa.

Berkat dukungan seluruh anak bangsa, menurut dia, Indonesia telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sejak 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.

“Oleh karena dukungan anak bangsa bendera Indonesia kembali berkibar di depan ruang Dewan Keamanan PBB,” kata dia.

Baca juga: Menlu melihat Indonesia punya modal besar jadi anggota Dewan HAM PBB

Baca juga: Menlu kampanyekan pencalonan Indonesia di Sidang Dewan HAM PBB
 

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Bangka Barat sosialisasi pemilih kelompok disabilitas

Ilustrasi – memasukkan kertas suara saat mengikuti sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu). (ANTARA FOTO/Olha Mulalinda)

Muntok, Babel (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar sosialisasi kepada pemilih kelompok disabilitas untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.

“Kelompok disabilitas jumlahnya memang tidak terlalu banyak, namun kami harapkan mereka tetap berpartisipasi dalam pelaksanaan pencoblosan,” kata Anggota KPU Kabupaten Bangka Barat, Yulizar di Muntok, Jumat.

Sosialisasi yang diberikan petugas penyelenggara tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman pentingnya memilih dan memilih cermat yaitu dengan memilih para calon pemimpin yang bisa membawa aspirasi kelompok disabilitas.

Selain memberikan pemahaman pentingnya berperan serta dalam pesta demokrasi, para peserta juga mendapatkan simulasi tata cara pemungutan suara di TPS.

“Para penyandang disabilitas nantinya pada saat pencoblosan bisa meminta tolong kepada petugas jika mengalami kesulitan,” ujarnya.

Selain memberikan sosialisasi kepada para pemilih kelompok disabilitas, pada kesempatan itu pihaknya juga mengundang peserta dari pemilih kelompok perempuan dan pemilih pemula.

Penggencaran sosialisasi kepada sejumlah kelompok tersebut diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019.

“Partisipasi pemilih kami targetkan bisa mencapai lebih dari 75 persen dari sebanyak 128.717 pemilih di Kabupaten Bangka Barat,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Presiden Jokowi silaturahmi ke kediaman istri Umar Wirahadikusumah

Cibinong (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan istri Wakil Presiden ke-4 Umar Wirahadikusumah, Karlinah Djaja Atmadja, di kediamannya di Tangerang Selatan.

“Ya bincang-bincang biasa, saya mengabarkan kesehatan beliau tapi beliau masih sehat dan segar betul,” kata Presiden Joko Widodo di Gedung Laga Tangkas Cibinong, Bogor, Jumat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) seusai salat Jumat di masjid raya Bani Umar, Graha Bintaro, Pondok Aren mengunjungi rumah Karlinah Djaja Atmadja yang masih dalam satu lokasi dengan masjid tersebut.

“Beliau (Karlinah Djaja Atmadja) kan banyak di Menteng, saya pikir beliau tidak ada di situ, saya diberitahu setelah Jumatan tadi di rumah, ternyata rumah di samping kompleks tadi,” tambah Presiden.

Saat mengunjungi Karlinah yang sudah berusia 88 tahun tersebut, Presiden juga disambut kedua anak Karlinah, menantu dan anggota keluarganya yang lain.

Umar Wirahadikusumah tercatat juga memiliki kediaman di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Umar Wirahadikusumah adalah wakil presiden RI ke-4 periode 1983-1988.

Setelah Revolusi Nasional Indonesia, Umar bertugas di Angkatan Darat dan  ditempatkan di provinsi Jawa Barat dan bertugas untuk waktu yang lama di Kodam III/Siliwangi. 

Kariernya melejit setelah membantu menumpas pemberontakan PKI pada 1948 serta memerangi pemberontakan PRRI di Sumatera. Ia juga pernah menjadi ajudan Abdul Haris Nasution saat menjabat sebagai Komandan Divisi Siliwangi.

Pada 1959, Umar dipercaya sebagai Panglima Kodam V/Jaya dan bertanggung jawab terhadap keamanan di Jakarta dan sekitarnya. Pada 1965 ia lalu menjabat sebagai Panglima Kostrad sebelum akhirnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dan Ketua BPK hingga mencapai puncak karir sebagai wakil presiden.

Di masjid raya tersebut, Presiden Jokowi juga menyerahkan secara simbolis kepada 12 orang sertifikat wakaf dari 351 sertifikat wakaf yang dibagikan seluruhnya.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

HNW: Pecahnya Uni Soviet jadi pelajaran buat Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan pecahnya negara besar, kuat dan merupakan negara adi daya saingan Amerika Serikat, Uni Soviet, menjadi pelajaran dan ‘alarm’ termasuk bagi Indonesia.

Meski Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang tidak dimiliki Uni Soviet, yang menjaga Indonesia tetap utuh, katanya saat menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Tangerang, Banten, Jumat, demikian siaran pers yang diterima ANTARA.

Dalam kesempatan tersebut, HNW memberikan materi Empat Pilar MPR RI di hadapan sekitar 300 lebih Pimpinan dan anggota BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Zona III (Jakarta, Banten, Jawa Barat), di aula Sekolah Tinggi Teknologi Mutu (STTM) Muhammadiyah Tangerang.

Ia mengatakan, tetap utuhnya Indonesia karena memiliki satu karakteristik yang tidak dimiliki Soviet yakni rasa kebersamaan dan tujuan bersama. Indonesia dibangun bersama dengan berdasar kepentingan bersama, kesepahaman bersama, keyakinan bersama, saling menerima dan memberi, saling bermusyawarah, tidak ada yang merasa diintimidasi dan dipaksa.  Semuanya terangkum dalam satu ideologi yang disepakati bersama yakni Pancasila, katanya.

“Karakteristik itulah yang membuat Indonesia tetap utuh.  Sedangkan Soviet mengapa hancur karena negara itu menghadirkan ideologi yakni komunis yang tidak sepenuhnya diterima rakyatnya. Komunisme itulah yang dipakai oleh Lenin dan Stalin untuk menguasai wilayah-wilayah yang tidak menerima komunisme,” terangnya.

Lebih jauh, HNW mengatakan, walaupun Soviet adalah negara super power dengan kekuatan intelijen, militer, persenjataan dan perekonomian yang ditakuti, namun karena rapuhnya ideologi dan dasar pembangunan negara, maka tanpa serbuan kekuatan militer asing tanpa konflik militer internal, Soviet hancur lebur berantakan.

“Untuk itulah kita patut bersyukur bahwa Indonesia kita tetap kokoh, tetap NKRI padahal kita dibayang-bayangi potensi perpecahan yang kuat.  Karena itulah kita mesti menjaga kebersamaan kita, menjaga kesepahaman kita dalam bernegara, menjaga tujuan kita bersama menuju kesejahteraan bersama dan menjaga serta mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Sosialisasi yang juga dihadiri perwakilan rektor STTMM Bunyamin, dan Ketua BEM STTMM Suhendra ini sendiri berlangsung selama setengah hari penuh.  Dengan gaya pemaparan materi yang menarik, diselingi pertanyaan kuis-kuis sederhana, materi Empat Pilar yang disampaikan HNW mendapatkan respon antusias dan aktif peserta.

Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PFIJ kutuk aksi kekerasan terhadap jurnalis di Malam Munajat

Jakarta (ANTARA News) – Pewarta Foto Indonesia Jakarta (PFIJ) mengutuk keras aksi kekerasan yang menimpa para jurnalis dalam Malam Munajat 212 pada Kamis (21/2) malam.

Hal itu dikatakannya terkait sejumlah jurnalis menjadi korban kekerasan, intimidasi, dan persekusi yang diduga dilakukan massa yang menggunakan atribut salah satu organisasi masyarakat.

“PFIJ mengutuk aksi kekerasan dan intimidasi yang diduga dilakukan oknum massa FPI terhadap jurnalis yang sedang liputan dalam Malam Munajat 212,” kata Ketua PFIJ Grandyos Zafna dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Ma’ruf Amin sesalkan peristiwa intimidasi kepada wartawan dalam Munajat 212

Dia menilai tindakan oknum FPI yang menghapus rekaman video maupun foto dari kamera jurnalis adalah perbuatan melawan hukum.

Menurut dia, para oknum tersebut telah menghalang-halangi kerja jurnalis untuk memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi.

“Pasal 8 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum,” ujarnya.

Dia menjelaskan kerja-kerja jurnalistik itu meliputi mencari bahan berita, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, hingga menyampaikan kepada publik.

Selain itu menurut dia, mereka juga bisa dijerat pasal pidana yang merujuk pada KUHP, serta Pasal 18 UU Pers, dengan ancaman dua tahun penjara atau denda Rp500 juta.

“Kasus intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis yang melibatkan massa FPI tidak hanya terjadi kali ini saja,” ujarnya.

Baca juga: Aji Jakarta kutuk kekerasan jurnalis saat Munajat 212

Baca juga: Dewan Pers minta polisi memproses hukum pelaku kekerasan terhadap jurnalis

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019

Menghalau perundungan dari ekses debat capres

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersiap mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang hanya diikuti capres tanpa wapresnya itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.)

Debat calon presiden selalu mewariskan keriuhan yang lebih intens dan panjang di luar panggung setelah pentas politik itu berlalu.

Media, terutama televisi dan media sosial, dengan menghadirkan tokoh-tokoh vokal kedua kubu melanjutkan pertarungan gagasan dan pernyataan yang polemis dan lebih seru dibandingkan dengan di panggung debat yang disiarkan oleh sejumlah televisi itu.

Begitu pula debat capres yang berlangsung pada 17 Februari 2019. Sesaat setelah tayangan langsung di televisi usai, pendukung kedua kubu seperti “bedol desa” ke media sosial untuk melanjutkan pertarungan opini, adu data, hingga merangkai cuplikan video.

Tujuannya hanya satu, untuk membela capres idola atau menyerang kubu seteru.

Isu terpanas yang “gorengannya” juga belum juga tuntas adalah perdebatan panjang jalan desa sepanjang 191.000 kilometer yang dibangun pemerintahan Jokowi.

Bahan panas lain adalah penguasaan lahan Prabowo Subianto yang mencapai ratusan ribu hektare. Dari dua isu itu saja melahirkan polemik yang melibatkan para menteri dan petinggi partai kedua pendukung.

Bahkan penyebutan aset penguasaan hutan Prabowo tersebut berbuah pelaporan ke Bawaslu karena dituding menyerang pribadi capres Nomor Urut 02 tersebut.

Sampai kapan pergulatan kata-kata itu akan berakhir? Entahlah. Sepanjang kecebong dan kampret masih terus ada, sepanjang masa itulah perseteruan terus berlangsung.

Di jagat digital, pertarungan itu menghadirkan balatentara berjuluk kecebong untuk menyebut pendukung pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 01 dan kampret untuk melabeli kubu pembela Capres-Cawapres Nomor Urut 02.

Bagi pendukung fanatik dari dua kubu itu, apa pun yang disampaikan oleh capres dan cawapres dalam debat, hal itu tidak bakal menggoyahkan pilihannya. Jumlah pemilih loyal seperti itu amat banyak.

Kemampuan orasi, menyuguhkan data akurat, memainkan gestur, hingga memamerkan prestasi menjadi penguat sekaligus kebanggaan bagi para pendukungnya.

Pun kesalahan calon idolanya tidak serta-merta mendorong pemilih fanatik tersebut mengalihkan dukungan.

Sebaliknya, kesalahan –apalagi fatal– akan menjadi santapan empuk oleh kubu sebelah untuk “digoreng” hingga gosong di berbagai platform media.

Hasil debat capres pada 17 Februari 2019 memberi bukti betapa ajang tersebut tak lebih dari sekadar etalase untuk menjual berbagai isu di media lain.

Dalam kondisi pemilih yang sudah terbelah sedemikian rupa, tampak makin menguat kecenderungan pemilih untuk mengafirmasi segala informasi yang sejalan dengan pilihan politik atau capres-cawapres idolanya.

Oleh karena itu, mereka cenderung menafikan informasi yang tidak sesuai dengan preferensi politiknya kendati itu fakta dan masuk akal.

Sebaliknya, mereka membenarkan informasi dari pihak sekubu meski kebenarannya masih harus diverifikasi.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Fitri Hari dalam sigi mutakhirnya menyebutkan persentase undecided voters berkisar 14,6 persen. Jadi, di luar persentase golput, berarti jumlah pemilih loyal berkisar 85,4 persen yang terbagi dalam dua kubu capres.

Berbeda dengan golput yang sadar tidak akan menggunakan hak pilihnya dengan beragam alasannya, pemilih undecided voters ini baru akan memutuskan ketika memasuki bilik suara.

Bisa jadi pilihannya berdasarkan pertimbangan setelah menyaksikan setiap episode debat, bisa pula karena alasan lain berdasarkan feeling saja, misalnya. Apa pun pertimbangannya, pilihannya tetap sah.

Melihat besarnya angka yang sudah memutuskan pilihan capres-cawapres, bisa dibilang debat capres hanya “melayani” sekitar 15 persen persen dari sekitar 192 juta pemilih yang akan menggunakan hak pada Pemilu 2019 namun belum memutuskan akan memilih siapa.

Oleh karena itu, dengan agak sinikal, pakar hukum tata negara Prof. Mohammad Mahfud MD menilai debat calon presiden dan calon wakil presiden lebih banyak aspek hiburannya karena pilihan orang sebenarnya hampir final.

Sesempurna Mungkin

Kontestasi politik sejatinya juga pertarungan mengemas sosok yang akan dijual kepada publik. Oleh karena itu, segala sisi harus digarap sesempurna mungkin, agar tidak ada celah yang bisa dimanipulasi lawan.

Begitu pula dalam kontes politik bernama debat capres. Tim sukses tidak hanya memoles kelebihannya, kadang sisi buram kontestan lain juga dibidik celanya.

Akan tetapi, tanpa bantuan layar proyektor atau teleprompter, tidak mudah bagi seseorang dengan usia di atas 50 tahun untuk mengingat begitu banyak data dan angka.

Kesalahan menyebut angka bisa berubah fatal dan menjadi amunisi untuk melakukan perundungan (bullying) tak berkesudahan.

Meski debat capres rentan menjadi pemicu polemik dan perundungan, pentas terbuka yang disiarkan sejumlah stasiun televisi dan disaksikan ratusan juta pemirsa tersebut tetap relevan biar rakyat tahu kapasitas calon pemimpinnya.

Pentas tersebut juga merupakan kelaziman di negara demokrasi dengan segala plus-minusnya.

Oleh karena itu, meski hanya melayani sekitar 15 persen undecided voters, debat capres tetap penting karena ajang tersebut menjadi etalase hidup dari praktik demokrasi yang menghadirkan politikus puncak di negeri ini.

Kendati demikian, agar debat capres dan momentum sesudahnya tidak berkembang liar, terutama melalui saluran media sosial, alangkah baiknya masing-masing kontestan diberi akses menyajikan data dari lembaga independen, misalkan dari Badan Pusat Statistik atau institusi swasta yang dikenal memiliki reputasi terpuji dalam penyajian data.

Tidak ada yang salah dengan menggunakan bantuan alat untuk menyajikan data guna memperkuat argumen dan ide besarnya.

Penyajian data di layar tersebut bisa mengurangi salah kutip angka, yang selama ini terbukti selalu memicu perundungan di luar panggung debat.

Jangan terlalu risaukan gurauan Rocky Gerung yang menyindir pengguna aplikasi Power Point sebagai orang yang tidak punya power dan point.

Toh, ketika mengambil kebijakan, pemimpin selalu membutuhkan dukungan data akurat, bukan berdasarkan fakta dan angka yang diingat saja.

Baca juga: Sopan santun dalam Debat Capres

Baca juga: Bawaslu rekomendasikan pengurangan jumlah pendukung pada debat cawapres
 

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019

Menkopolhukam minta kepala daerah bersinergi sukseskan pemilu

Menko Polhukam, Wiranto. (Antaranews/Syaiful Hakim)

Gorontalo (ANTARA News) – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Jumat, meminta para kepala daerah bersinergi untuk menyukseskan Pemilu 2019.

Saat memberi arahan kesiapan pemilu di Gorontalo, Wiranto mengatakan sinergi wajib dilakukan agar koordinasi berjalan dengan baik dalam menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut.

Ia berharap Provinsi Gorontalo dapat melaksanakan pemilu dengan aman dan lancar dalam setiap tahapan.

Wiranto menambahkan, pemilu harus dijadikan wadah masyarakat berpesta memilih pemimpinnya. Bukan justru larut dalam konflik, berbeda pendapat bahkan “berperang” satu sama lain.

“Tugas saya mengarahkan agar pemilu nanti berjalan aman, tertib sukses. Kalau aman, teman teman dari TNI/Polri bersatu untuk pengamanan. Ketertiban pemilu siapa yang bertanggung jawab? Penyelenggara Pemilu. Suksesnya bagaimana? Kalau pemimpinnya tidak bagus kita gagal menggelar pemilu,” ucapnya.

Wiranto juga bicara tentang kinerja Presiden Jokowi dan kabinetnya. Ia menyebut ada semangat kerja yang luar biasa, semangat memperhatikan rakyat kecil serta keberanian untuk keluar dari kotak untuk mendapatkan kemajuan.

Kerja-kerja tersebut mendapatkan penilaian dari berbagai lembaga internasional dunia.

Indonesia juga menjadi salah satu negara teraman ke sembilan di dunia. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya nomor satu di dunia, bersama Swiss.

“Indonesia menjadi negara tujuan investasi nomor dua setelah Filipina. Ini yang bicara bukan Pak Wiranto, yang bicara lembaga internasional. Jadi kadang-kadang ini yang tidak disadari oleh bangsa kita sendiri bahwa kita negara besar dan prestasi kita besar,” tukasnya.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

TKN pastikan Sultra menangkan Jokowi-Ma’ruf

Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir. (ANTARA/Dyah Dwi)

Kendari (ANTARA News) – Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma`ruf Amin, Erick Thohir mengajak sekaligus memastikan masyarakat di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 pada Pemilu 17 April mendatang.

“Apalagi yang menjadi keraguan masyarakat Sultra dengan bapak Jokowi Capres kita, yang sudah membangun wilayah Indonesia dengan merata sukses, orangnya sederhana yang bisa menjadi contoh bagi kita semua,” kata Erick saat memberi orasi politik yang singkat di alun-alun eks MTQ Kota Kendari, Jumat.

Erick Thohir bersama tim TKN lainnya yakni Muhaimin Iskandar dan Eko Purnomo itu, hadir di Kota Kendari dalam rangka menghadiri deklarasi Relawan Forum Satu Nusantara (Fortuna) Sulawesi Tenggara untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024.

Erick Thohir, dalam menyampaikan orasinya itu hanya sekitar lima menit itu di hadapan ribuan pendukung yang hadir memadati lapangan yang dikawal dengan ratusan aparat dari kepolisian itu.

“Saya hanya punya yel-yel kepada semua pendukung yang ada. Bila saya katakan Jokowi, jawabnya menang, menang, menang, amin…,” kata Erik yang mendapat teriakan histeris dari warga yang memadati lapangan itu sejak usai shalat Jumat.

Para pendukung pasangan Jokowi-Ma`ruf untuk tetap solid dan menyampaikan kabar gembira kepada warga yang hari ini tidak sempat hadir dalam acara deklarasi Fortuna Sultra untuk tidak goyang dengan adanya isu-isu negatif dan berita hoax yang mendiskriditkan pasangan capres dan cawapres Jokowi-Maruf.

Sebelumnya, Ketua Fortuna Sultra, Taslim Suri mengatakan kehadiran sejumlah tokoh nasional pemenangan Jokowi-Ma`ruf memberi gambaran bahwa ditangan “Bapak Jokowi lah Indonesia akan lebih baik dan sejahtera”.

Taslim Suri alias Bang Bram itu menjelaskan Relawan Forutuna juga mengajak semua relawan Jokowi-Maruf di Sultra untuk bekerja keras untuk memenangkan Capres dan Cawapres Jokowi di Sultra.

Ia mengatakan tugas utama relawan Fortuna Sultra adalah untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma`ruf di Sultra.

Sementara tim TKD Sultra yang nampak hadir di antaranya, Hugua yang juga Ketua DPD PDIP Sultra, Ridwan Bae ketua DPD Golkar Sultra, Ruksamin Ketua DPW PKB Sultra dan dan beberapa parti pengusung lainnya.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan Capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: TKN: masyarakat raih manfaat kebijakan sosio-ekonomi Jokowi

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KPU Garut belum terima surat suara pemilihan presiden

Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU). (FOTO ANTARA)

Garut (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat, belum menerima pendistribusian surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sehingga petugas belum dapat menyortir kemudian mendistribusikan surat suara pemilihan presiden maupun legislatif ke tingkat kecamatan.

“Hanya surat suara pemilihan presiden saja yang belum kami terima, sedangkan untuk legislatif dan DPD sudah,” kata Ketua KPU Kabupaten Garut, Junaedin Basri di Garut, Jumat.

Ia menuturkan, KPU Garut telah menerima surat suara untuk pemilihan legislatif tingkat kabupaten, provinsi dan pusat serta pemilihan DPD.

KPU Garut, kata dia, belum dapat melakukan penyortiran terlebih dahulu untuk surat suara yang sudah diterima sebelum surat suara pemilihan presiden diterima semuanya.

“Kalau sekarang menyortir surat suara yang ada nanti kerjanya akan dua kali, mendingan nanti saja sekalian,” ucapnya.

Terkait kapan pendistribusian surat suara pemilihan presiden, Junaedin mengaku belum mengetahuinya, pendistribusian tersebut kewenangannya langsung oleh KPU Pusat.

KPU di daerah, kata dia, akan bertugas menyortir surat suara, kemudian memastikan sampai ke masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) dengan aman dan utuh.

“Mudah-mudahan awal Maret sudah bisa penyortiran, dan didistribusikan ke daerah,” ujarnya, berharap.

Ia menambahkan, penyortiran surat suara akan melibatkan masyarakat pilihan yang sudah diberi pelatihan dan pembinaan oleh KPU Garut.

Petugas sortir, kata dia, dilarang membawa anak-anak, merokok, dan membawa telepon seluler, jika melanggar maka tidak boleh menyortir surat suara maupun merakit kotak suara.

“Ada standar operasional prosedurnya, petugas tidak boleh merokok, bawa anak kecil atau bawa handphone,” katanya.

Baca juga: KPU Surakarta terima 430.439 surat suara pilpres

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Penggeledahan Narkoba di Rutan Batang

 (Antara)-Guna menekan peredaran narkoba di lingkungan Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan,  Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang, Jawa Tengah  melakukan pengeledahan ke sel tahanan di Rutan Kelas II B Batang. Razia ini juga sebagai upaya untuk merevitalisasi pemasyarakatan, khususnya bagi para pengguna narkoba yang bisa mengendalikan peredaran narkoba dari dalam sel tahanan.

Jokowi perintahkan habisi mafia bola

(Antara)-Dunia sepak bola indonesia dalam status darurat  yang menurut Presiden Joko Widodo menjadi bahaya laten bila kasus pengaturan skor tidak segera dibongkar hingga tuntas. Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Polri dan PSSI untuk menghabisi mafia bola.

Sambut haul Gus Dur

Warga memakai topeng bergambar Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan berdandan dengan busana khas umat beragama saat aksi menyambut Haul ke-9 Gus Dur di Solo, Jawa Tengah, Jumat (22/2/19). Dalam aksi bertajuk Haul Bapak Pluralisme Dunia Gus Dur tersebut mereka berharap masyarakat selalu menjaga kerukunan dan perdamaian dalam kehidupan bernegara termasuk selama pelaksanaan Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Maulana Surya/foc.

Ketika Jokowi dikerubuti Ibu-ibu di Pasar

442 Views

(Antara) – Presiden Jokowi tak persah melewatkan momen kebersamaan dengan rakyatnya kapanpun dia berada di dekat mereka, presiden selalu meladeni keinginan warga untuk berfoto bersama atau sekedar bersalaman.

KPU : Distribusi logistik pemilu daerah sulit H-7 pencoblosan

Padang (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, menjadwalkan penyaluran logistik pemilu serentak 2019, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, untuk daerah yang sulit dijangkau dilakukan pada H-7 hari pencoblosan.

“Kami mendahulukan logistik pemilu untuk daerah sulit, yang sebagian besar berada di daerah pemilihan satu (Sangir) dan daerah pemilihan dua (Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo, Sangir Batanghari),” kata Ketua KPU Solok Selatan Nila Puspita saat dihubungi dari Padang, Jumat.

Pendistribusian logistik ke daerah sulit direncanakan mulai H-7 atau paling lambat H-5 hari pencoblosan.

“Kami lihat nanti cuacanya, karena ada yang harus menempuh jalur sungai dan darat yang cukup jauh dan kondisi jalan belum diaspal,” ujarnya.

Ia menyebutkan, untuk logistik di dua daerah pemilihan tersebut akan dilengkapi terlebih dahulu, mulai dari kotak suara, bilik suara, surat suara, dokumen, formulir dan kelengkapan di tempat pemungutan suara lainnya.

“Seperti kotak suara dan bilik suara yang masih kurang kami alokasikan ke daerah pemilihan tiga (Sungai Pagu, Pauh Duo dan Koto Parik Gadang Diateh). Selain dekat dari Padang, daerah sulitnya sedikit masih bisa terjangkau dengan motor atau mobil,” ujarnya.

Sebelumnya Solok Selatan masih kekurangan kotak suara sebanyak 318 dari kebutuhan 2.990 buah, sementara untuk bilik suara masih kurang 608 dari kebutuhan 2.392 buah dengan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 598.

Sementara untuk bilik suara, jika belum datang hingga saat jadwal pendistribusian telah datang maka akan menggunakan bilik suara bekas pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebelum, baik bilik suara aluminium maupun karton.

Baca juga: KPU NTB prioritaskan distribusi logistik daerah pelosok

Baca juga: KPU Yogyakarta pastikan seluruh kotak suara laik digunakan

Baca juga: KPU Kalbar mulai distribusikan surat suara untuk Pemilu 2019

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Menhub: kereta api masih jadi transportasi andalan

232 Views

(Antara)-Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakini, moda transportasi kereta api masih menjadi andalan publik. Untuk itu, dia menjamin akan selalu memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pengguna moda transportasi tersebut.

Semua kecamatan di Labuhanbatu Utara memiliki potensi rawan pemilu

Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU). (FOTO ANTARA)

Aekkanopan, Sumut, (ANTARA News) – Semua kecamatan di Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, dinilai memiliki potensi masalah atau rawan pada Pemilu 2019, disebabkan oleh berbagai faktor seperti akses jalan yang sulit maupun dusun yang belum dialiri listrik.

“Ada sejumlah TPS di setiap kecamatan yang rawan seperti dalam hal pendistribusian logistik pemilu,” kata Ketua KPU Labuhanbatu Utara, Heriamsyah Simanjuntak di Aekkanopan, Jumat.

Ia menjelaskan dari inventarisasi yang telah dilakukan, potensi kerawanan tersebut bisa juga disebabkan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih pada hari “H”, distribusi C6 yang tidak maksimal, pemahaman pindah pemilih dan pendistribusian logistik ke daerah terpencil.

Persoalan lain adalah netralitas ASN pada pemilu, pengamanan TPS dan fasilitas tempat penyimpanan logistik sebelum didistribusikan.

“Untuk pengamanan kita sudah berkoordinasi dengan Polri dan TNI,” katanya.

Sedangkan untuk TPS yang lokasinya belum memiliki fasilitas jaringan listrik, KPU telah menyediakan genset.

“Kita menyiapkan genset karena diprediksi penghitungan akan berlangsung hingga malam hari,” terangnya.

Sementara James Ambarita yang menangani Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Labuhanbatu Utara, menyebutkan di masing-masing TPS jumlah pemilih berkisar antara 200-250 orang.

“Sesuai ketentuan, TPS paling banyak diikuti 300 pemilih,” sebutnya.

Terkait jumlah pemilih difabel yang masuk dalam DPT sebanyak 0,1 persen atau 205 orang dan tidak ada yang orang gila.

“Diantara difabel yang kami data adalah penyandang tunagrahita,” katanya.

Baca juga: 513 daerah rawan politik uang

Baca juga: KPU pelajari kerawanan Pemilu 2019 di DIY

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

TKD Jatim ingatkan waspadai golput di Pilpres 2019

Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Timur Capres-Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin, menghadiri Deklarasi Brigade 01 di Gedung GOW Jember, Jawa Timur, Sabtu (16/2/2019). ANTARA FOTO/Seno. (ANTARA FOTO/SENO)

Surabaya (ANTARA News) – Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur untuk pemenangan pasangan Joko Widodo-KH Ma`ruf Amin mengingatkan relawan dan partai politik pengusung mewaspadai golput atau pihak tak memilih pada Pemilihan Presiden 2019.

“Relawan dan pimpinan maupun kader partai politik pengusung harus terus sosialisasi agar jangan sampai ada yang golput dan pastikan memilih pasangan nomor 01,” ujar ketua TKD Jatim, Machfud Arifin, kepada wartawan di Posko TKD Jatim di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, satu suara pemilih akan sangat menentukan nasib bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan sehingga diperlukan kerja keras dari relawan untuk mengajak masyarakat menentukan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS).

“Pastikan kita sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bagi pekerja yang pindah pilih, pastikan sudah mengurus formulir A5. Yang jelas, pada 17 April sebagai WNI yang baik harus mencoblos,” ucap mantan Kapolda Jatim tersebut.

Pensiunan jenderal polisi bintang dua itu juga berharap para pengusaha memberikan cuti atau libur saat hari H Pemilihan Presiden agar pekerja bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Sementara itu, tentang sejumlah daerah di Jatim yang pada Pemilihan Presiden 2014 menjadi basis kekalahan Jokowi, Machfud Arifin mengklaim arah dukungan sudah berbalik dan optimistis menang di daerah-daerah tersebut.

Beberapa daerah yang pada lima tahun lalu dimenangi Prabowo antara lain Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Bondowoso, Situbondo dan Pacitan.

“Di Madura tinggal Pamekasan dan Sumenep, tapi sudah mulai mengarah ke kami. Sedangkan, di Pacitan perkembangannya membaik baik karena Pakde Karwo ikut mendukung Jokowi-Ma`ruf,” katanya.

Pemilihan Presiden diselenggarakan pada 17 April 2019 dan diikuti dua pasangan calon, yaitu Jokowi-KH Ma`ruf Amin di nomor urut 01, kemudian Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di nomor urut 02.

Baca juga: TKD minta forum lintas agama tidak tergerus hoaks

Baca juga: TKD Jokowi-Ma’ruf Jatim gerakkan jaringan Madura dekati pilpres

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

BNN musnahkan Lima Kg sabu

5 Views

(Antara)-Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5 kilogram, Kamis, 21 Februari. sabu ini dimusnahkan di belakang kantor BNNP Sultra.

Mahfud: 2045 akan terwujud Indonesia Emas

Banyuwangi (ANTARA News) – Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD mengemukakan lewat kegiatan Jelajah Kebangsaan yang digelar dari Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur, pihaknya juga ingin menyatakan bahwa Indonesia tidak akan bubar pada 2030, tapi justru pada 2045 akan terwujud Indonesia Emas.

Akan menjadi Indonesia Emas, kalau secara teknis pemerintahan berjalan dengan baik dan kekompakan masyarakat terjaga, ucapnya.

“Contohnya di Banyuwangi lebih dikenal masyarakat kita dan internasional, dan inilah kabupaten yang sukses selama dua periode di bawah pemerintahan Bupati Azwar Anas menunjukkan hasil yang bagus,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu dalam sambutannya pada kegiatan Jelajah Kebangsaan di halaman Stasiun Banyuwangi Baru, Kabupaten Banyuwangi, Jumat.

Oleh karena itu, Mahfud MD meminta masyarakat untuk terus optimistis karena Indonesia memiliki modal dasar kuat, antara lain dengan memiliki 17.504 pulau dan 16.100 di antaranya dihuni oleh manusia dan sisanya dalam bentuk koordinat yang sudah terdaftar di PBB.

Selain itu, katanya, Indonesia juga memiliki 1.360 suku dan 726 bahasa daerah dan alam kaya raya serta budaya masyarakat saling tolong-menolong, tidak individualistik.

“Sehingga pada 2045 akan menjadi Indonesia Emas. Syaratnya hanya satu, yakni memupuk dan menjaga kebersatuan, karena yang menjadi gangguan saat ini adalah masalah kebersatuan atau ikatan kebangsaan kita,” ucapnya.

Dipilihnya Kabupaten Banyuwangi sebagai titik terakhir kegiatan Jelajah Kebangsaan, ia mengatakan karena kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu bisa menjadi contoh Indonesia masa depan yang bisa dikembangkan oleh kabupaten/kota lain.

Selain itu, katanya, di Banyuwangi sumber daya alam dimanfaatkan sedemikian rupa dan permasalahan-permasalahan masyarakat diselesaikan dengan baik, serta beberapa kegiatan mempersatukan masyarakat dan membiayai kegiatan tokoh lintas agama.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa dalam konteks kebangsaan, di Banyuwangi sebenarnya melakukan pertemuan rutin dengan tokoh lintas agama (FKUB), baik ada permasalahan maupun tidak ada permasalahan dan tempat pertemuan bergantian.

Bahkan, kata Anas, anggaran untuk kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) ditambah atau diperbasar. Jika di daerah lain kegiatan FKUB dianggarkan sekitar Rp150 juta, di Banyuwangi bisa mencapai Rp2,5 miliar.

“Anggaran kegiatan FKUB diperbesar, karena bagi kami pembangunan di daerah itu bukan hanya fisik, namun investasi merajut persaudaraan dan kebangsaan itu sangat penting,” tutur Bupati Anas.

Kegiatan Jelajah Kebangsaan di titik terakhir Stasiun Banyuwangi Baru dihadiri sejumlah tokoh lintas agama kabupaten setempat.

Gerakan Suluh Kebangsaan melakukan kegiatan Jelajah Kebangsaan ini bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang tujuannya mengajak semua elemen masyarakat sadar berbangsa dan bernegara untuk menjaga keutuhan NKRI.

Kegiatan Jelajah Kebangsaan yang merupakan penyuluhan kebersatuan menggunakan kereta api ini berlangsung sejak 18 hingga 22 Februari 2019 dengan rute dari Stasiun Merak, Gambir, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Jombang, Surabaya, dan terakhir di Banyuwangi.

Baca juga: KAI gelar Jelajah Kebangsaan di 9 stasiun
Baca juga: Menhub minta rakyat jaga nilai kebangsaan
Baca juga: Mahfud MD nilai pembuat hoaks “anaknya iblis”
Baca juga: Mahfud MD ajak masyarakat jaga persatuan indonesia

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PENGELEDAHAN NARKOBA DI RUTAN BATANG

 (Antara)-Guna menekan peredaran narkoba di lingkungan Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan,  Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batang, Jawa Tengah  melakukan pengeledahan ke sel tahanan di Rutan Kelas II B Batang. Razia ini juga sebagai upaya untuk merevitalisasi pemasyarakatan, khususnya bagi para pengguna narkoba yang bisa mengendalikan peredaran narkoba dari dalam sel tahanan.

12 tempat ditetapkan untuk kampanye rapat umum di Banjarmasin

Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU). (FOTO ANTARA)

Banjarmasin (ANTARA News) – Sebanyak 12 tempat ditetapkan untuk kampanye rapat umum semua caleg parpol hingga Pilpres di Kota Banjarmasin sejak 24 Maret hingga 13 April untuk Pemilu 2019.

Komisioner KPU Kota Banjarmasin M Syafruddin Akbar di Banjarmasin, Jumat mengungkapkan, penetapan 12 tempat untuk kampanye akbar bagi Parpol untuk memperkenalkan caleg-nya maupun calon presidennya ini melalui koordinasi lintas instansi.

Adapun tempat-tempat yang sudah ditetapkan itu sesuai daerah pemilihan (Dapil) di Kota ini, yakni, ada lima Dapil, sebagai berikut.

Menurut Syafruddin, di Dapil 1 meliputi wilayah Banjarmasin Tengah pada empat titik, yakni, halaman Stadion 17 mei, lapangan SKB Mulawarman, lapangan di samping Taman Kamboja, menara pandang siring Tendean dan GOR Hasanuddin HM.

Kemudian lanjutnya, di Dapil II meliputi wilayah Banjarmasin Utara di tiga titik, yakni, di lapangan sepakbola Kayutangi, panggung Bachtiar Sanderta, dan halaman gedung Sultan Suriansyah.

“Di Dapil III meliputi Banjarmasin Selatan hanya ada satu titik ditetapkan, yaitu, di kawasan Kuliner Baiman,” ujarnya.

Sementara, kata dia, di Dapil IV meliputi wilayah Banjarmasin Barat ada dua titik, yakni, Stadion Lambung Mangkurat dan lapangan bola Tanjung Pagar, dan untuk Dapil V meliputi wilayah Banjarmasin Selatan hanya ada satu lokasi, yaitu, Dermaga Banjar Raya.

“Kampanye rapat umum memang harus berada di tempat yang luas agar bisa menampung masyarakat, sehingga warga bisa lebih memahami dan mengenal caleg yang didukungnya,” kata Syafruddin.

Syarat bisa melaksanakannya, terangnya, jika sudah mengantongi ijin dari pengelola tempat, baik dari Pemkot Banjarmasin dan Pemprov Kalsel maupun yang dikelola oleh swasta dan individu.

Menurut dia, KPU akan melarang parpol dan peserta Pemilu berkampanye di luar lokasi yang sudah ditentukan.

“Kami akan melibatkan kepolisian untuk menjaga keamanan agar tetap kondusif,” ujarnya.

Baca juga: KPU-KPK cegah dana korupsi untuk kampanye

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Billy Sindhoro dituntut 5 tahun penjara

 (Antara)-Terdakwa perkara suap proyek pembangunan Meikarta, Billy Sindoro Dituntut hukuman lima tahun penjara serta denda 200 juta rupiah subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK Kamis malam.  Billy dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suap kepada Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin untuk memuluskan pembangunan mega proyek Meikarta.  Selain Billy Sindoro,  Jaksa juga menuntut tiga orang terdakwa lainnya yakni Henry Jasmen,  Fitrajaya Purnama, dan Taryudi.  Masing-Masing dituntut dengan hukuman 2 hingga 4 tahun penjara.

KPU Sumbar edukasi PPS dan PPK Kota Bukittinggi

Ilustrasi – memasukkan kertas suara saat mengikuti sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu). (ANTARA FOTO/Olha Mulalinda)

Padang (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat mengedukasi puluhan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Bukittinggi terkait aturan yang harus dimiliki sebagai penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif April 2019.

Komisioner KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani di Padang, Jumat mengatakan setiap penyelenggara harus memahami dan menguasai regulasi yang ada karena sangat vital dalam penyelenggaraan pemilu, terutama ketika ada persoalan dan semua itu harus dikembalikan pada aturan yang ada.

Ia mengatakan dalam kegiatan ini pihaknya memberikan motivasi dan memberikan strategi kepada puluhan PPS dan PPK dari Kota Bukittinggi dalam menghadapi tahapan pemilu yang semakin dekat dengan hari pencoblosan.

“Banyak persoalan nantinya yang akan muncul sehingga petugas PPS dan PPK harus menguasai aturan yang ada dan lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang ada,” ujar dia.

Ia mengatakan saat ini KPU sedang melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahap kedua yang nantinya akan ditutup pada bulan Maret. Pihak penyelenggara harus memahami mekanismenya dan jangan sampai salah dalam menerbitkan surat A5 untuk warga yang pindah memilih.

Dirinya mengatakan melalui pertemuan ini PPS dan PPK dapat berdiskusi terkait persoalan yang ada di lapangan dan sejauh ini mereka dapat memahami regulasi yang ada, tinggal lagi masih ada keragu-raguan dalam persoalan teknis yang dapat didiskusikan bersama.

Komisioner KPU Kota Bukittinggi Yasrul mengatakan jumlah PPK Kota Bukittinggi sebanyak 15 orang dan PPS sebanyak 72 orang dan total yang mengikuti kunjungan ke KPU Sumbar hari ini sebanyak 87 orang.

“Kami bertujuan memberikan motivasi PPS dan PPK agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan nantinya. Mereka butuh masukan dan saran dari KPU Provinsi terkait regulasi dan hari ini telah kita lakukan,” katanya.

Sementara Kasi Bina Politik Kesbangpol Kota Bukittinggi Elkadri mengatakan kegiatan ini difasilitasi Pemkot Bukittinggi karena anggaran KPU Kota Bukittingi tidak memiliki anggaran tersebut. Ia mengatakan KPU provinsi tentu memiliki pengalaman yang cukup banyak dan menghadapi berbagai?persoalan pemilu. Hal inilah yang ingin diserap dan sebagai bekal basgi mereka untuk menyelenggarakan pemilu dengan lebih bai

“Pada Pilkada yang lalu penyelenggaraan pemilu di Kota Bukittinggi berjalan dengan baik dan lancar dan hal serupa juga diharapkan terjadi dalam pemilu nanti,” kata dia.

Baca juga: Relawan demokrasi sosialisasi pada pemilih berkebutuhan khusus
Baca juga: KPU Agam gandeng musisi jalanan sosialisasi pemilu
Baca juga: KPU Batam sosialisasi pemilu di Tanjung Pandan

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Yogyakarta belum temukan kasus politik uang

Logo Bawaslu RI. (Foto ANTARA)

Yogyakarta (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta menyatakan belum menemukan kasus politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu sejak kampanye digulirkan hingga saat ini, meskipun sempat muncul indikasi beberapa bulan lalu.

“Kami sempat menemukan indikasi kasus politik uang saat kampanye di salah satu kecamatan pada November 2018 namun bisa kami cegah. Dan sampai sekarang, tidak lagi muncul indikasi maupun kasus politik uang,” kata Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Muhammad Muslimin di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, Bawaslu Kota Yogyakarta bersama Panitia Pengawas Pemilu di kecamatan maupun di kelurahan terus melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan kampanye yang dilakukan peserta pemilu, sekaligus untuk mengantisipasi jika terjadi praktik politik uang.

Muslimin mengatakan, praktik politik uang tidak semata-mata dilakukan dalam bentuk pemberian uang dari peserta pemilu kepada konstituen, tetapi bisa juga dilakukan dengan pemberian barang seperti membagikan bahan kebutuhan pokok atau memberikan “doorprize”.

“Seluruh kegiatan tersebut juga dilarang. Ada beberapa jalan lain yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu agar tidak terjebak dalam kasus politik uang, seperti melakukan bakti sosial menjual paket bahan kebutuhan pokok dengan harga murah,” katanya.

Selain memberikan sosialisasi kepada peserta pemilu, masyarakat juga diajak untuk tidak terjebak dalam praktik politik uang bahkan diharapkan berani menyampaikan laporan ke Bawaslu jika menemukan praktik tersebut.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik uang dilakukan dengan mendeklarasikan gerakan Kecamatan Ampuh. Dalam deklarasi tersebut, masyarakat tidak hanya diajak menolak praktik politik uang tetapi juga ujaran kebencian dan penyebaran hoaks.

Kecamatan Kraton Yogyakarta dipilih sebagai kecamatan untuk proyek rintisan gerakan Kecamatan Ampuh yang akan dideklarasikan pada Minggu (24/2) bertempat di Alun-Alun Selatan Yogyakarta.

“Harapan kami, gerakan ini bisa diikuti oleh 13 kecamatan lain di Yogyakarta sehingga seluruh kecamatan di Yogyakarta bersama-sama menolak politik uang, ujaran kebencian dan hoaks,” katanya. Sedangkan bagi kecamatan yang sudah mendeklarasikan diri sebagai Kecamatan Ampuh akan mendapat pendampingan dari Bawaslu Kota Yogyakarta.?

Muslimin menyebut, praktik politik uang, ujaran kebencian dan hoaks adalah tiga dari 10 larangan yang sudah diatur dalam UU Pemilu.

Baca juga: Politik uang ibarat racun dalam demokrasi

Baca juga: Bawaslu ajak masyarakat jadi pemilih rasional

Baca juga: Bawaslu Purbalingga luncurkan gerakan “Desantiku”

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Mahfud ungkap tiga gerakan kacaukan Pemilu 2019

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD memberikan materi saat Dialog Kebangsaan Seri IX di Stasiun Banyuwangi Baru, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (22/2/2019). Dialog Kebangsaan itu untuk mengajak berbagai elemen warga untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkokoh NKRI. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/ama. (ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA)

Banyuwangi (ANTARA News) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkapkan adanya tiga model gerakan yang bertujuan mengacaukan Pemilihan Umum 2019, salah satunya ledakan bom di Jakarta saat debat kedua calon presiden.

Selain ledakan bom saat debat capres, juga ada pembakaran mobil dan motor di Jawa Tengah, dengan pola yang sama dan jam kejadian juga sama, dan ketika ada yang tertangkap mengaku iseng, akan tetapi keesokan harinya kembali terjadi.

“Dua minggu lalu saya bertemu Kapolri katanya sudah ada 27 kasus. Dengan pola yang sama itu merupakan gerakan mengacau pemilu,” kata Mahfud MD usai menghadiri kegiatan Jelajah Kebangsaan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat.

Selain itu, lanjut dia, saat ini banyak beredar berita bohong atau hoaks, yang jelas tidak benar hingga masyarakat resah dan salah satu contohnya berita hoaks dicoblosnya surat suara tujuh kontainer, dan adanya berita hoaks bahwa KH Ma`ruf Amin akan diganti di tengah jalan jika pasangan Jokowi-Maruf menang Pemilu. Padahal, katanya, semua informasi itu tidak mendasar.

Mahfud mengatakan, gerakan mengacau pemilu yang lainnya adalah munculnya isu yang bertentangan dengan akal sehat, seperti KPU dinilai sebagai antek dan didekte oleh pemerintah.

“Percayalah tuduhan itu tidak benar, karena selama saya menjadi Ketua MK, mengadili kasus-kasus seperti itu KPU independen, dan KPU itu dibentuk oleh partai politik, tapi kenapa dituduhkan kepada petahana. Mohon maaf Anda boleh pilih siapa saja, tetapi Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat itu sama saja merongrong pemilu dan kredibilitas pemilu,” ujar pria kelahiran Madura itu.

Mahfud MD berpesan dari kubu manapun agar tidak memproduksi dan menyebar berita-berita hoaks dalam pemilu.

“Janganlah menyebar berita hoaks, kita akan terhormat apabila `fair` dalam kontestasi, karena hoaks hasilnya tidak akan baik dan menimbulkan sakit hati antara satu dengan yang lain. Tetapi apabila kalah secara terhormat dan menang secara terhormat, maka negara ini dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

Baca juga: Mahfud MD nilai pembuat hoaks “anaknya iblis”

Baca juga: Mahfud MD ajak masyarakat jaga persatuan indonesia

Baca juga: Mahfud: 2045 akan terwujud Indonesia Emas
 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Ma’ruf Amin sesalkan peristiwa intimidasi kepada wartawan dalam Munajat 212

Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin. (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Jakarta (ANTARA News) – Cawapres RI Ma’ruf Amin menyesalkan adanya peristiwa intimidasi kepada jurnalis yang terjadi dalam Munajat 212, di Monas, Kamis (23/2) malam. 

“Wah itu tidak baik ya, munajat kok ada ribut, itu tidak baik,” kata Ma’ruf Amin di Jakarta, Jumat. 

Ma’ruf mengatakan munajat semestinya berdoa secara khusuk kepada Allah SWT. Keributan berupa intimidasi kepada jurnalis justru merusak makna munajat itu. 

“Saya kira itu tidak baik,” kata Ma’ruf. 

Ma’ruf sendiri mengaku tidak diundang menghadiri acara Munajat 212 itu, meskipun Ma’ruf adalah pembuat fatwa yang pernah dibela melalui aksi 212.

Dia menduga peserta Munajat 212 bukanlah peserta aksi yang pernah membela fatwanya kala itu. 

Dalam acara Munajat 212, seorang jurnalis media online bernama Satria yang merekam kericuhan yang terjadi akibat tertangkapnya seorang copet oleh laskar ormas tertentu, diintimidasi dan diminta menghapus rekaman yang dimiliki secara paksa. 

Pilpres 2019  diikuti dua pasangan Capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: TKN: kemuliaan acara Munajat 212 diciderai nuansa kampanye

Baca juga: TKN kutuk kekerasan terhadap jurnalis dalam acara Munajat 212

Baca juga: PWI kecam kekerasan terhadap jurnalis di Munajat 212
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Prabowo terima mantan Jenderal AS di Hambalang

Calon Presiden Nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah). (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

Jakarta (ANTARA News) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengonfirmasi Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan petinggi militer Amerika Serikat Jenderal Purnawirawan Wesley Clark di Hambalang, Bogor, Jumat pagi.

“Diundang untuk memberikan ceramah pada Jumat pagi di Hambalang,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Muzani mengatakan mantan Panglima Pasukan Gabungan Nato di Kososvo 1994-2000 itu diundang dalam kapasitasnya sebagai pembicara mengenai pertahanan global.

Dia menegaskan,  mantan Panglima AD Amerika tersebut diundang Universitas Kebangsaan dan Prabowo sebagai perwakilan dari yayasan universitas tersebut.

“Ceramah di depan khalayak, dan Prabowo punya mini teater di Hambalang,”katanya.

Informasi kedatangan Jenderal Purn Wesley Clark tersebut awalnya diketahui dari twitter Fadli Zon @fadlizon yang diposting Jumat siang.

Dalam twitternya tersebut, Fadli Zon swafoto dengan Wesley, dan foto tersebut kemudian diberikan penjelasan “pagi tadi bersama Jenderal Wesley Clark, mantan Panglima Nato dan Panglima AD Amerika Serikat sebelum ceramah di Padepokan Garuda Yaksa”.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Menlu melihat Indonesia punya modal besar jadi anggota Dewan HAM PBB

Yogyakarta (ANTARA News) – Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menilai Indonesia memiliki modal besar berupa rekam jejak di bidang pemajuan HAM sebagai bahan kampanye untuk menjadi anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2020-2022.

“Banyak sekali aset-aset yang bisa kita jual, sekali lagi dalam berkampanye seperti itu yang kita jual adalah rekam jejak sama seperti waktu berkampanye untuk Dewan Keamanan PBB,” kata Menteri Retno seusai menerima penghargaan Herman Johannaes Award di Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Jumat.

Menurut Retno, modal berupa rekam jejak di bidang HAM yang dapat dijadikan sebagai bahan kampanye calon anggota Dewan HAM PBB di antaranya terkait pengembangan demokrasi di Indonesia.

“Bagaimana Indonesia mengembangkan demokrasi karena demokrasi juga merupakan salah satu hak. Selain itu, bagaimana Indonesia melakukan pemberdayaan perempuan, dan sebagainya jadi banyak sekali yang bisa kita jual,” ucap dia.

Menlu mengatakan pada pekan depan akan berada ke Jenewa, Swiss untuk menghadiri Sidang Dewan HAM PBB yang akan berlangsung 25-28 Februari 2019. Dalam kesempatan itu Menlu berkomitmen mengintensifkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.

“Pada Minggu nanti saya akan menuju ke Jenewa untuk mengintensifkan kampanye, melakukan lobi secara langsung dengan banyak negara yang pada Minggu depan banyak sekali berada di Jenewa karena sedang ada pertemuan Dewan HAM PBB,” tuturnya.

Pemilihan anggota Dewan HAM PBB akan dilaksanakan pada November 2019. Indonesia dalam kampanye pencalonannya sebagai anggota Dewan HAM mengusung tema “Indonesia Mitra Sejati untuk Demokrasi, Pembangunan dan Keadilan Sosial” (Indonesia True Partner for Democracy, Development and Social Justice).

? Indonesia maju dalam pencalonan keanggotaan Dewan HAM PBB periode 2020-2022 untuk kawasan Asia-Pasifik bersama lima negara lainnya, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Kepulauan Marshall.

Baca juga: Menlu akan hadiri sidang Dewan HAM PBB

Baca juga: Menlu kampanyekan pencalonan Indonesia di Sidang Dewan HAM PBB

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ma’ruf ingatkan MUI Jakarta tidak dijadikan kendaraan politik

MUI DKI jangan menggunakan MUI sebagai kendaraan politik, itu menyimpang dari kesepakatan

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Ma’ruf Amin mengingatkan Ketua MUI DKI Jakarta agar tidak menggunakan lembaga MUI sebagai kendaraan politik. 

“MUI DKI jangan menggunakan MUI sebagai kendaraan politik, itu menyimpang dari kesepakatan,” kata Ma’ruf Amin di Jakarta, Jumat. 

MUI DKI Jakarta sebelumnya menjadi penyelenggara acara doa bagi bangsa Munajat 212 di Monas, Kamis (23/2). Acara itu ditengarai bernuansa politis.

Ma’ruf mengatakan acara Munajat tidak masalah, asalkan tidak ada upaya menjadikan MUI sebagai kendaraan politik. Ma’ruf yang juga merupakan cawapres RI menegaskan dirinya pun tidak pernah mau menggunakan MUI sebagai kendaraan berpolitik. 

“Saya ini Ketua Umum MUI, saya cawapres, tapi saya tidak mau menggunakan MUI sebagai kendaraan politik saya, MUI biar independen, tidak boleh digunakan, itu sudah menjadi kesepakatan,” kata dia. 

Lebih jauh Ma’ruf menekankan aksi 212 untuk membela fatwa yang dibuatnya sudah selesai, namun memang dipersilakan untuk bermunajat atau bersilaturahim. 

“Yang membuat fatwa saya, yang dibela fatwa yang saya buat. Sudah selesai penegakan hukumnya, tapi kalau untuk bermunajat, bersilaturahim tidak ada masalah, yang penting jangan 212 dijadikan kendaraan politik,” kata dia. 

Ma’ruf sendiri mengaku tidak pernah diundang menghadiri acara Munajat 212 tersebut. Dia menduga munajat itu dihadiri alumni 212 yang lain.

Baca juga: PWI kecam kekerasan terhadap jurnalis di Munajat 212

Baca juga: Waketum MUI berharap Malam Munajat 212 tidak bermuatan politik praktis

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Junaydi Suswanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kasus caleg Gerindra cabut alat peraga kampanye masuk penyelidikan

Ilustrasi alat peraga kampanye. (ANTARA FOTO/AHMAD_SUBAIDI)

Tanjungpinang (ANTARA News) – Kasus caleg Tanjungpinang dari Partai Gerindra, FMK yang mencabut sejumlah alat peraga kampanye (APK) milik peserta pemilu lainnya memasuki tahapan penyelidikan.

Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini, di Tanjungpinang, Jumat, mengatakan, pihaknya menerima empat laporan dari caleg yang merasa dirugikan akibat pencabutan APK tersebut.

Mulanya, Bawaslu Tanjungpinang menerima laporan dari Abang Ibrahim caleg asal Partai Hanura, Eis Aswati dari Partai Demokrat, dan Syamsul Hadi dari Partai Perindo.

“Kemarin kami terima laporan dari Sarman yang diusung PDIP,” ujarnya.

Sejak tiga laporan masuk di Bawaslu Tanjungpinang, menurut dia Sentra Penegakan Hukum Terpadu sudah membahasnya. Hasil pembahasan, kata dia memenuhi unsur untuk dilanjutan ke tahap penyelidikan.

“Syarat materil dan formilnya mencukupi sehingga dilanjutkan ke tahap penyelidikan,” tegasnya.

Zaini menjelaskan upaya kekeluargaan sudah dilakukan oleh Bawaslu Tanjungpinang saat memfasilitasi penyelesaian permasalahan itu baru-baru ini.

Upaya kekeluargaan dilakukan lantaran APK yang dipasang di halaman ruko kosong, tidak rusak, karena hanya dicabut.

Bawaslu Tanjungpinang sudah memeriksa seluruh APK yang dicabut FMK, caleg dapil Tanjungpinang Timur.

“APK-nya masih ada, tidak rusak. Namun pihak-pihak yang merasa dirugikan menginginkan permasalahan itu diselesaikan secara hukum,” ucapnya.

Zaini mengemukakan dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu ditegaskan perusakan dan penghilangan APK dapat dipidana.

“Kami sudah jelaskan ketentuan itu kepada para caleg yang merasa dirugikan,” katanya.

Baca juga: Gubernur Kalimantan Tengah kecam banyak gambar caleg di bandara

Baca juga: Bawaslu Kota Pariaman tertibkan alat peraga kampanye di pohon

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Sekjen: elektabilitas tinggi PDI Perjuangan ada faktor kampanyekan capres-cawapres

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Jumat (22/2/2019) (Antaranews/Riza Harahap)

PDI Perjuangan akan terus bergerak menggalang dukungan untuk Jokowi-Kiai Ma’ruf, karena dengan banyaknya dukungan ke Capres Jokowi, juga berdampak pada dukungan ke partai.

Bandung (ANTARA News) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai tingginya elektabilitas  yang dicapai PDI Perjuangan pada pemilih muslim karena adanya faktor kerja mengkampanyekan Capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

“Hal ini menjadi  tanggung jawab PDI Perjuangan untuk menjalankan amanat rakyat  dengan sebaik-baiknya,” kata Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Jumat, sebelum berangkat menjalani Safari Kebangsaan VIII ke Kota  Bandung dan Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat. 

Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu menjawab pertanyaan pers, soal hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). Sebelumnya, LSI Denny JA mempublikasikan hasil survei terbarunya, menyimpulkan PDI Perjuangan unggul di kantung suara pemilih muslim pada Pemilu Legislatif 2019 dengan 18,4 persen mengungguli semua parpol lainnya. 

Menurut Hasto, PDI Perjuangan selama ini banyak diserang, yang memunculkan stigma bahwa PDI Perjuangan menjaga jarak dengan muslim. “Bahkan, informasi negatif, hoaks, hingga fitnah, yang ditujukan ke PDI Perjuangan,” katanya.

Namun, Hasto menegaskan, hasil survei LSI Denny JA  itu telah membuktikan pemilih muslim banyak memilih PDI Perjuangan.  “Rakyat memahami, dan dari survei LSI terbukti bahwa dukungan mayoritas umat Islam kepada partai politik diberikan kepada PDI Perjuangan,” katanya.

Hasto juga menyatakan dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam kegiatan Safari Kebangsaan, bahwa pihaknya bertemu dengan para habib, pimpinan pesantren, Kiai dan para ulama, santri, kelompok pengajian, dan komunitas masyarakat lainnya. “Dari Silaturrahmi tersebut,  dapat dilihat bahwa pada akhirnya semua memahami tugas-tugas yang dijalankan PDI Perjuangan,” katanya.

Diakui Hasto, dukungan dari masyarakat muslim semakin kuat, setelah PDI Perjuangan bersama parpol lainnya yang menjadi mitra koalisi, yang mengusung capres petahana Joko Widodo, kemudian menggandeng ulama KH Ma’ruf Amin.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin itu menambahkan, setelah pemilu presiden 2004, tidak pernah  ada lagi calon dari ulama. “Baru pada pemilu presiden 2019 ini lagi ada calon dari ulama,” katanya.

Politikus asal Yogyakarta itu mengatakan, Kiai Ma’ruf hadir sebagai sosok pengayom dari seluruh komponen bangsa ini. “Ini mencerminkan ke-Indonesiaan kita. Apalagi ulama yang bersama Pak Jokowi, yakni Pak KH Ma’ruf Amin adalah ulama yang menempati posisi tertinggi sebagai ketua Umum MUI,” katanya. 

Menurut Hasto, PDI Perjuangan akan terus bergerak menggalang dukungan untuk Jokowi-Kiai Ma’ruf, karena dengan banyaknya dukungan ke Capres Jokowi, juga berdampak pada dukungan ke partai.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019

DPRD soroti banyak pejabat Surabaya rangkap jabatan

Surabaya (ANTARA News) – Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menilai pemerintah kota setempat krisis SDM karena hingga saat ini banyak kepala organisasi perangkat daerah yang merangkap jabatan.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlinas Harsono Nyoto, di Surabaya, Jumat, mengatakan beban kerja di instansi pemerintahan mestinya harus bisa terukur mulai dari beban kerja individu, beban kerja jabatan dan beban unit.

“Kalau dalam ilmu psikologi itu dikenal namanya analisa jabatan dan beban kerja karena itu penting untuk efisiensi dan produktivitas kerja,” katanya.

Menurut dia, secara logika, ketika satu jabatan dirangkap dengan orang yang sama, maka secara otomatis beban kerja akan banyak dan berat jika dibandingkan hanya memegang satu jabatan saja.

Politikus Partai Demokrat ini menyebut bahwa banyak kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang merangkap jabatan, seperti halnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) merangkap jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Selain itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) merangkap jabatan Kepala Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Kepala Bagian Humas merangkap jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) merangkap jabatan Dirut RSUD Shoewandie.

“Ada lima kepala OPD yang rangkap jabatan, tapi kalau rangkap jabatan dirunut hingga tingkat kelurahan, maka jumlahnya banyak lagi,” ujarnya.

Herlina mengatakan beban kerja harusnya bisa terukur mulai beban kerja individu, beban kerja jabatan dan beban unit. Ia mencontohkan mobil PMK bisa 10 menit datang ke lokasi itu berarti beban kerja unitnya terukur, tapi kalau beban kerja individu tidak bisa diukur dengan itu.

Ia menilai Pemkot Surabaya tidak punya analisa beban kerja individu itu, sehingga Wali Kota Surabaya cenderung bahwa yang penting beban unit dan produktivitasnya tidak terganggu.

“Padahal analisa beban kerja individu ini mengukur sampai kecepatan bagaimana menyelesaikan suatu tugas,” katanya.

Penempatan posisi seseorang memang hak prerogatif wali kota, tapi menurut Herlina, idealnya promosi atau rotasi aparatur sipil negara (ASN) setidaknya punya analisa ukuran yang jelas.

“Kalau selama ini masih banyak kepala OPD yang diisi Plt (pelaksana tugas), maka bisa dikatakan pemkot krisis SDM,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M. Fikser mengaku tidak ada kesulitan bagi kepala OPD merangkap jabatan karena semua sistem di masing-masing OPD sudah berjalan.

“Tinggal kita komando saja, yang penting pelayanan masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Ia mencontohkan masing-masing kebutuhan di Bagian Humas dan Diskominfo seperti agenda setting, agenda kegiatan, inovasi dan lainnya, semuanya sudah terpenuhi sehingga tinggal percepatan saja.

“Begitu juga kepala Dinas PMK dan Satpol PP yang keduanya sama-sama dalam manajemen menggerakkan orang. Kedua ini OPD ini mirip, satunya penanganan kebakaran dan satunya ketertiban. Jika ada kebakaran dan penertiban, kepala dinas turun ke lokasi,” katanya.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya mengakui bahwa kewenangan pelaksana tugas dibatasi tidak seperti kepala definitif dalam hal kebijakan strategis. “Kalau Plt sudah bisa akses surat, anggaran juga sudah bisa eksekusi, begitu juga pertanggungjawaban dan pengelolaan anggaran. Kalau kebijakan strategis hampir tidak ada karena di OPD semua sudah terencana melalui dokumen rencana kerja,” katanya.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Paspampres jelaskan pengamanan kunjungan Presiden sesuai SOP

Kalau kunjungan dadakan biasanya anggota Paspampres meluncur duluan ke lokasi yang akan dituju

Jakarta (ANTARA News) – Asisten Intelejen Paspampres Kolonel Kav Urip Prihatman menjelaskan pihaknya selalu melakukan pengamanan baik terbuka maupun tertutup sesuai prosedur pada setiap kunjungan kepresidenan.
   
“Kalau dadakan itu biasanya kita luncurkan dulu anggota. Anggota saya pasti datang duluan ke titik itu,” kata Urip ditemui di Mako Paspampres, Jakarta pada Jumat.
   
Menurut dia, pengiriman tim pendahulu maupun intelejen bertujuan untuk koordinasi situasi keamanan.
   
Sementara itu, jika Kepala Negara memiliki acara yang lebih penting maka anggota Paspampres yang mendampingi bisa setingkat komandan regu, hingga komandan Paspampres.
   
Hal itu dilakukan untuk menghindari keramaian orang dan pertimbangan situasi keamanan.
   
Selain itu, untuk tahapan standar operasional pengamanan Paspampres kepada VVIP, dilakukan dengan mengirimkan tim pendahulu untuk peninjau situasi keamanan serta persiapan perlengkapan pemeriksaan keamanan salah satunya pintu x-ray.
   
Urip menjelaskan standar operasional pengamanan itu sudah dilakukan sejak lama. 

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Caleg PSI Tanjungpinang ditetapkan sebagai tersangka

Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Tanjungpinang (ANTARA News) – Calon anggota legislatif Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, RMP ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan kampanye di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan.

Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini, di Tanjungpinang, Jumat, mengatakan, kasus RMP tersebut sudah dilimpahkan kepada pihak kejaksaan.

“Saat ini masih satu tersangka. Terbuka kemungkinan ada tersangka lainnya bila ditemukan alat bukti yang mencukupi,” ujarnya.

Zaini mengemukakan, RMP beberapa pekan lalu diduga melakukan kampanye di dalam kelas. Salah seorang mahasiswa melaporkan caleg daerah pemilihan Bukit Bestari itu kepada Bawaslu Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil investigasi Bawaslu Tanjungpinang, kata dia Sentra Penegakan Hukum Terpadu meningkatkan kasus itu menjadi penyelidikan.

Dari hasil penyelidikan pihak penyidik kepolisian, ditemukan alat bukti dan keterangan saksi yang mencukupi sehingga RMP ditetapkan sebagai tersangka.

“Dalam waktu lima hari kasus itu harus dilimpahkan ke pengadilan,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah RMP dapat didiskualifikasi sebagai caleg bila divonis bersalah oleh pihak pengadilan, Zaini mengatakan, hal itu membutuhkan proses panjang di KPU Tanjungpinang.

“Didiskualifikasi atau tidak tergantung keputusan KPU Tanjungpinang. Tentu KPU Tanjungpinang mengambil keputusan berdasarkan putusan majelis hakim. Kalau kami saat ini fokus pada pidana kampanyenya,” tegasnya.Baca juga: PSI: Jokowi menang telak debat kedua capres

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi akan sampaikan pidato optimisme dalam Konvensi Rakyat

Wakil Ketua Pelaksana Konvensi Rakyat, Bahlil Lahadalia (kedua dari kanan). (Rangga Jingga)

Jakarta (ANTARA News) – Capres petahana Joko Widodo akan menyampaikan gagasan-gagasan optimistis melalui Konvensi Rakyat bertema Optimis Indonesia Maju, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2). 

Wakil Ketua Pelaksana Konvensi Rakyat, Bahlil Lahadalia mengatakan dalam acara tersebut Jokowi akan menyampaikan gagasan besar yang membangun optimisme dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju ke depan. 

“Acara itu judulnya adalah Konvensi Rakyat dengan tema Optimis Indonesia Maju. Pak Jokowi akan menyampaikan gagasan besarnya yang membangun optimisme untuk Indonesia maju ke depan,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat. 

Dia mengatakan acara itu merupakan momentum untuk berkonsolidasi bagi seluruh Tim Kampanye Nasional, Tim Kampanye Daerah dan relawan Jokowi-Ma’ruf. 

Bahlil mengatakan acara itu hanya melibatkan pasangan capres 01, TKN, TKD serta relawan, dan tidak melibatkan masyarakat umum. 

“Acara ini dari kita untuk kita dalam konteks TKN, TKD, maupun relawan. Tidak melibatkan masyarakat umum,” terang Bahlil.

Dia mengatakan acara itu akan dimulai pukul 17.00 WIB dan dihadiri langsung pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf. 

“Harapan kita adalah dengan acara ini kemudian publik dan masyarakat secara keseluruhan dari Aceh sampai Papua dapat mengetahui gagasan positif yang membangun optimisme dari Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin,” jelasnya.

Baca juga: Kampanye sportif, tim Jokowi-Ma’ruf serukan adu gagasan

Baca juga: Soal Pusat Legislasi Nasional, pengamat nilai Jokowi ungkap gagasan baru

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019

Hasto Kristiyanto laksanakan Safari Kebangsaan VIII ke Jawa Barat

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Jumat (22/2/2019), menjelang keberangkatannya pada Safari Kebangsaan VIII. (Antaranews/Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA News) – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, kembali melaksanakan Safari Politik Kebangsaan VIII dengan mengunjungi Kota Bandung dan Kota Cimahi, Jawa Barat, pada 22-23 Februari 2019.

Hasto Kristiyanto dan rombongan berangkat dari kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat, didampingi Habib Sholeh Almuhdar, dan caleg PDI Perjuangan dari dapil Aceh Ramond Dony Adam.

Hasto Kristiyanto yang juga Sekjen DPP PDI Perjuangan itu menuturkan, Jawa Barat (Jabar) terkenal dengan benih nasionalismenya yang kuat. Bung Karno pernah berpidato di kota itu yang kemudian dikenal  dengan “Indonesia Menggugat” serta adanya peristiwa Bandung Lautan Api.

Dengan seluruh kebudayaan dan kreativitasnya, kata Hasto, safari politik kebangsaan ini nanti akan berpuncak pada kegiatan para milenial yang punya kepedulian terhadap teknologi IT. 

“Mereka yang melek dengan startup dan unicorn serta  mereka yang berdiri dalam akar kebudayaannya. Jadi, semua yang kami datangi nanti adalah pusat kreativitas, inovasi, dan milenial yang salah satu di Indonesia ini ada di Bandung,” tambahnya.

Dalam rangkaian kegiatan Safari Politik Kebangsaan VIII ini, katanya, dia juga akan mengunjungi acara “Ngahiji Sareng Redme” yang akan dilaksanakan di Click Square Bandung. Sebelum acara itu, Hasto akan melakukan silaturahmi dengan budayawan, dengan komunitas kopi, dan mengikuti sejumlah deklarasi kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 01.

Hasto dan rombongan juga akan menyempatkan diri mengikuti acara  Gebyar Kampung KB yang ditandai dengan deklarasi dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin.

Hasto dan rombongan juga akan menghadiri acara wayang golek yang nantinya akan mengangkat cerita ihwal pentingnya sebuah keluarga dalam menyongsong kehidupan damai.

“Bagaimanapun, kesejahteraan itu dimulai dari rumah tangga. Kami memberikan pesan pentingnya perencanaan keluarga. Karena untuk membangun kesejahteraan itu dimulai dari keluarga,” kata Hasto.

Sebelumnya, Safari Politik Kebangsaan I hingga VII dilakukan ke wilayah Pantura Jawa, menyusuri pantai selatan Jawa, Sumatera Utara, Banten, wilayah Jakarta Barat dan Selatan, wilayah tapal kuda Jawa Timur, dan Cianjur-Sukabumi-Bogor.

Baca juga: Partai politik anggota KIK konsolidasi pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Jawa Timur

Baca juga: Sekjen PDIP ingatkan jangan terlena hasil survei

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi bilang punya hubungan baik dengan Anies Baswedan

… biasa komunikasi dengan Pak Gubernur…

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo menegaskan, dia punya hubungan yang baik dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan sekaligus menepis bahwa keduanya bermasalah.
   
“Orang berpikir saya dengan Pak Gub DKI ada masalah, padahal setiap hari saya ketemu Pak Gubernur. Saya biasa komunikasi dengan Pak Gubernur. Makanya jangan sampai dikompor-kompori, antarkampung, antarmajlis taklim tidak saling bicara karena pilihan politik… Lho.. lho… lho… kok jadi begini?” kata Jokowi, di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta, Jumat.

Ia katakan itu di sela penyerahan  3.000 sertifikat di GOR Pasar Minggu yang juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dan Baswedan.
   
“Silaturahmi jadi terganggu, jangan seperti itu karena modal terbesar kita, aset terbesar kita adalah kerukunan, persaudaraan, dan memang kita dianugerahi Allah untuk berbeda-beda,” kata Jokowi yang tengah maju ke kontestasi Pemilu 2019.

Ia mengaku sudah mendatangi 34 provinsi dan sekitar 400 kabupaten di Indonesia, dan seluruhnya punya kekayaan alam yang beragam.
   
“Cuma saya sudah empat tahun ini sabar, sabar sabar, saya pernah ditunjukkan oleh anak saya: Pak ada gambar ini, Pak… Lha kok ada gambar pemimpin PKI, DN Aidit, sedang bicara di depannya persis gambar saya? Tapi saya ya Allah sabar, sabar, sekarang saya cerita lho, saya tidak marah tapi saya cerita… Kok wajahnya pada tegang semua?” kata Jokowi, di hadapan sekitar 2.000 warga penerima sertifikat tanah.
   
Ia juga membantah tuduhan kriminalisasi ulama yang ditujukan kepada dia padahal ia sering keluar masuk pesantren untuk bertemu dengan ulama.
   
“Saya khan setiap minggu setiap hari keluar masuk pesantren, saya tidak mengerti kriminalsiasi yang mana? Kalau bermasalah hukum pasti dipanggil aparat, semua, baik bupati, gubernur ya dipanggil aparat,” tegas Presiden.
   
Sedangkan Baswedan dalam sambutannya mengatakan, sertifikat tanah untuk 16 kelurahan di Jakarta Selatan.
   
“Selamat datang untuk Bapak Presiden di Jakarta Selatan. Sebelumnya tadi presiden mampir ke Pasar Minggu, kangen-kangenan saat jadi gubernur di sini. Sertifikat di Jakarta Selatan hari ini dibagikan untuk 3.000 bidang dan 2.000 yang hadir berasal dari 16 kelurahan, penerima sertifikat paling banyak dari kelurahan Bintaro, Cipedak, Jatipadang,” kata dia.
   
Di Jakarta Selatan, menurut Baswedan, ada sekitar 40.655 bidang tanah yang sudah punya sertifikat yang berkekuatan hukum.
   
“Yang bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan akan disinkronkan untuk permodalan, sekaligus menyambungkan dengan pasar sehingga apa yang didapat dari sertifikat tidak berjalan sendirian tapi bersama program pemberdayaan masyarakt, insya Allah memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi berikutnya bagi keluarga di Jakarta,” kata dia.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Azyumardi Azra optimistis dengan Indonesia

Pontianak (ANTARA News) – Guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Azyumardi Azra, optimistis bahwa Indonesia akan tetap utuh dan menjadi negara besar meski kini tengah mengalami hiruk pikuk pemilihan umum.

“Saya optimistis dalam melihat Indonesia, tetapi jangan melihat bahwa proses ini sudah selesai,” kata dia, saat menghadiri dialog Memperkuat Nilai-nilai Kebangsaan Demi Kejayaan Indonesia, di Pontianak, Jumat.

Dialog itu digelar Forum Lintas Etnis Kalimantan Barat yang dimotori Prof Chairil Effendi, dari Majelis Adat Budaya Melayu Kalbar.

Menurut Azra, kondisi ini harus dijaga secara terus menerus terlebih lagi saat ini ada tantangan dari luar. “Karena kalau dibiarkan, ini dapat menciptakan suasana yang tidak baik, yang dapat mengancam keindonesiaan,” katanya menegaskan.

Ia mencontohkan maraknya informasi hoaks atau berita bohong. “Ini harus diberantas karena dapat merusak nilai-nilai sebuah kepercayaan, trust capital,” kata dia.

Bahkan, lanjut dia, dapat membuat longgar jejaring kebangsaan di Indonesia. Interaksi antarsuku di Indonesia, secara langsung maupun tidak, ikut membentuk dan berproses menjadi Indonesia seutuhnya.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, yakin Indonesia akan tetap utuh kalau ada percepatan pemerataan dalam kesejahteraan.

“Kalimantan Barat lebih beruntung karena indeks Gini, atau ketimpangan antara yang kaya dan miskin, lebih rendah dari nasional, yakni di kisaran 0,32,” ujar Sutarmidji.

Sementara untuk perbedaan, ia menegaskan, hal itu sudah tercantum di dalam kitab suci sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan.

Untuk itu, ia terus mendorong agar terjadi pemerataan kesejahteraan di Kalbar. Misalnya dengan pembangunan infrastruktur hingga tingkat desa. “Jalan dalam kondisi mantap di Kalimantan Barat, yang punya provinsi, hanya 51 persen. Kalau yang dikelola kabupaten dan kota, di bawah itu, sedangkan jalan nasional 92 persen kondisinya mantap,” kata Sutarmidji.

Ia pun siap mendukung desa agar dapat berkembang menjadi desa maju dan mandiri dengan dukungan dari Pemprov maupun kabupaten kota.
 

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dukungan alumni PT tingkatkan elektabilitas Jokowi-KH Ma’ruf Amin

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Jumat (22/2/2019). (ANTARA News/Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA News) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai banyaknya deklarasi dukungan kepada Capres-cawapres 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, dari alumni perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN-PTS) memberikan dampak positif meningkatkan elektabilitas.

“Alumni perguruan tinggi itu identik dengan kaum terpelajar atau intelektual. Mereka adalah pemilih rasional dan kritis,” kata dia, di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Jumat.

Kristiyanto mengatakan hal itu menjawab pertanyaan pers perihal hasil survei dari sebuah lembaga survei yang menyebut bahwa Partai Gerindra lebih banyak dipilih kaum terpelajar.

Menurut dia, banyaknya deklarasi dukungan ini juga memberikan dampak positif bagi seluruh parpol pengusung dan pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. “Deklarasi dukungan ini mendorong p capres-cawapres 01 maupun partai pengusung dan pendukungnya akan terdongkrak naik,” katanya.

Pada sisi lain, kata dia, seluruh partai pengusung, struktur partainya sudah bergerak untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Struktur partai PDI Perjuangan juga sudah bergerak intensif. Pada pemilu 2014, PDIP memang di Jawa Barat, serta pada pilkada serentak PDIP memenangkan pilkada terbanyak,” katanya.

Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo telah banyak melakukan pembangunan, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM), melalui program kerja di pemerintahannya.

Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain, pembangunan jalan tol dan jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara. Kemudian, pembangunan sumber daya manusia, melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, serta Program Keluarga Harapan (KIS, KIP, PKH).

“Pembangunan infrastruktur dan SDM itu nyata dan manfaatnya telah dirasakan masyarakat. Capaian ini akan menjadi nilai tambah bagi Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin, maupun parpol pengusungnya,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Sopan santun dalam Debat Capres

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. (ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Jakarta (ANTARA News) – Di dunia akademis dalam tradisi pemikiran liberal, ada ungkapan atau slogan populer bahwa sopan santun merusak diskusi.

Mudah untuk memahami makna slogan itu. Setidaknya, di sana tersirat ajakan untuk berdiskusi secara objektif, tak perlu berbasa-basi seperti percakapan di kalangan diplomat, yang setiap tutur kata disampaikan dengan hati-hati agar tak timbul salah paham.

Diskusi dan perdebatan tak perlulah ditilik perbedaan semantiknya. Pada dasarnya keduanya sama-sama berupa percakapan dua atau lebih pihak dalam bentuk pertukaran gagasan untuk menemukan ide terbaik.

Diskusi ilmiah yang dilakukan kaum akademisi tentu maksudnya seperti itu, melahirkan gagasan yang paling sedikit kelemahannya untuk diaplikasikan.

Meskipun modus operasinya memiliki kemiripan, debat politik, dalam hal ini perdebatan antarcalon presiden, seperti yang diselenggarakan dua kali oleh Komisi Pemilihan Umum dalam konteks Pemilihan Presiden 2019, punya tujuan yang lebih khusus, yakni memperlihatkan kepada publik tentang siapa calon presiden yang paling layak untuk memimpin negeri ini.

Nah, dalam bingkai debat capres ini, berlakukah slogan yang diyakini manfaatnya buat diskusi di kalangan akademisi itu? Haruskah capres petahana dan penantang tidak perlu memperhitungkan etiket, sekali lagi etiket bukan etika, dengan bersopan santun dalam debat yang akan diselenggarakan sekali lagi untuk bulan Maret mendatang?

Tampaknya, debat capres punya arah dan tujuan yang berbeda sama sekali dengan diskusi ilmiah. Para kandidat presiden berdebat bukan cuma disaksikan oleh komunitas kampus atau kalangan ilmuwan, tapi oleh seluruh rakyat yang tingkat pendidikannya berbeda-beda.

Para capres bukan hanya harus tampil cerdas, meyakinkan secara keilmuan di mata kaum terpelajar tapi juga harus tampil simpatik di mata warga negara biasa, yang tentu saja juga menilai kesantunan dan kerendahhatiannya.

Untuk itu, slogan di atas boleh dibilang tak sepenuhnya berlaku untuk debat capres. Dari berbagai komentar yang muncul di media massa maupun media sosial, penilaian dari sisi etiket juga tak ketinggalan disampaikan oleh warganet. Artinya, capres juga dituntut tampil simpatik ketika bersilat lidah menghadapi lawannya.

Debat capres yang sarat kepentingan politis juga berseberangan dengan diskusi ilmiah.

Setidaknya dari dua kali debat capres yang terselenggara, masing-masing kubu pendukung memberikan penilaian yang menimbulkan gelak tawa bagi kaum yang mencoba untuk tidak berambisi memihak salah satu kubu.

Sisi kocak dari komentar yang muncul tak lain adalah penyamaan debat capres dengan pertandingan sepak bola.

Baik kubu petahana maupun kubu penantang sama-sama memberikan penilaian kepada masing-masing capres idola mereka berupa skor 5-0. Pendukung petahana menilai 5-0 untuk kemenangan petahana dan kubu penantang juga menilai 5-0 untuk kejayaan penantang.

Barangkali di sinilah sisi-sisi politis yang tak mungkin termuat dalam diskusi akademis.

Sisi etiket atau sopan-santun dalam debat capres antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto boleh jadi tak jadi pertimbangan utama.

Namun, lain lagi perkaranya ketika yang berdebat nantinya adalah dua sosok yang jarak usia dan perbedaan kariernya cukup signifikan.

Ma`ruf Amin versus Sandiaga Uno adalah dua fenomena yang kontras. Predikat Ma`ruf Amin yang ulama senior dan Sandiaga Uno yang pengusaha relatif muda memperlebar spektrum psikis masing-masing.

Dari wacana yang beredar, Ma`ruf Amin tampaknya sudah merasa bahwa Sandiaga Uno akan merasa kikuk alias segan berdebat dengan dirinya sehingga kiai dari kalangan nadliyin Banten itu wanti-wanti agar tak perlu sungkan-sungkan dalam beradu debat dengannya.

Dibandingkan dengan Prabowo yang cenderung melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial, sang cawapres yang murah senyum ini memperlihatkan citra sebagai sosok yang santun, lebih banyak mengalah dan merendah.

Dengan sikap seperti itu, bisa diprediksi bahwa Sandiaga akan menerapkan prinsip yang bertolak belakang dengan slogan di atas. Kesantunan dalam berdebat melawan Ma`ruf Amin akan dipilih oleh Sandiaga Uno.

Sandiaga tampaknya menyadari bahwa dia lebih suka dipandang sebagai cawapres yang simpatik daripada agresif dalam debat cawapres. Apalagi menghadapi Ma`ruf Amin yang pelan dan nyaris tanpa intonasi tinggi dalam bertutur, Sandiaga tak akan menampilkan diri sebagai pendebat yang tidak santun.

Bagi publik yang selama ini sering disuguhi tontonan debat dalam acara tayang bincang di televisi, terutama di acara yang dipandu oleh moderator yang suka dengan perdebatan panas menggelora, debat cawapres agaknya akan mengalami antiklimaks.

Jika prediksi perihal kemungkinan terjadinya debat antiklimaks itu benar, pemandangan yang kontras antara debat Jokowi-Prabowo dan debat cawapres Ma`ruf-Sandi bolehlah dipandang secara positif sebagai varian dalam lanskap debat politik dalam Pilpres 2019.

Semua itu akan menjadi catatan sejarah politik, yang setelah melihat hasil Pilpres 2019 itu kelak, para politisi di kemudian hari bisa belajar dari pengalaman yang dilakukan oleh para kandidat baik capres maupun cawapres.

Periset atau ilmuwan politik, yang mengkhususkan diri meneliti korelasi gaya debat dan kemenangan dalam pilpres, bisa mengambil konklusi untuk memperkaya khazanah perpolitikan di Tanah Air.

Yang jelas, slogan bahwa sopan-santun merusak diskusi agaknya kecil kemungkinannya untuk dipraktikkan oleh politisi yang sedang bersaing memperebutkan kekuasaan.

Baca juga: Cawapres Ma’ruf Amin siap hadapi debat
Baca juga: Sandiaga Uno katakan debat bukan ajang saling kritik

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019

Hasto Kristiyanto bilang dukungan alumni PT tingkatkan elektabilitas Jokowi-KH Ma’ruf Amin

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Jumat (22/2/2019). (ANTARA News/Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA News) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai banyaknya deklarasi dukungan kepada Capres-cawapres 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, dari alumni perguruan tinggi negeri dan swasta (PTN-PTS) memberikan dampak positif meningkatkan elektabilitas.

“Alumni perguruan tinggi itu identik dengan kaum terpelajar atau intelektual. Mereka adalah pemilih rasional dan kritis,” kata dia, di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Jumat.

Kristiyanto mengatakan hal itu menjawab pertanyaan pers perihal hasil survei dari sebuah lembaga survei yang menyebut bahwa Partai Gerindra lebih banyak dipilih kaum terpelajar.

Menurut dia, banyaknya deklarasi dukungan ini juga memberikan dampak positif bagi seluruh parpol pengusung dan pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin. “Deklarasi dukungan ini mendorong p capres-cawapres 01 maupun partai pengusung dan pendukungnya akan terdongkrak naik,” katanya.

Pada sisi lain, kata dia, seluruh partai pengusung, struktur partainya sudah bergerak untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin. “Struktur partai PDI Perjuangan juga sudah bergerak intensif. Pada pemilu 2014, PDIP memang di Jawa Barat, serta pada pilkada serentak PDIP memenangkan pilkada terbanyak,” katanya.

Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo telah banyak melakukan pembangunan, baik infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM), melalui program kerja di pemerintahannya.

Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain, pembangunan jalan tol dan jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara. Kemudian, pembangunan sumber daya manusia, melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, serta Program Keluarga Harapan (KIS, KIP, PKH).

“Pembangunan infrastruktur dan SDM itu nyata dan manfaatnya telah dirasakan masyarakat. Capaian ini akan menjadi nilai tambah bagi Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin, maupun parpol pengusungnya,” katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

Pengamat sebut Sudirman Said harus buktikan pertemuan Jokowi-Freeport

Bawono Kumoro. (facebook.com)

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat  politik The Habibie Center, Bawono Kumoro menyebutkan Sudirman Said harus menunjukkan bukti-bukti terkait pertemuan rahasia antara Presiden Joko Widodo dengan Chairman of the Board PT Freeport McMoRan Inc James R Moffett pada 2015 lalu. 
 
Bawono, di Jakarta, Jumat, mempertanyakan motivasi Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi itu untuk mengungkapkan pertemuan rahasia antara Jokowi dengan Moffet tersebut. 
 
Ia melihat kesan pernyataan Sudirman sebagai respons dari sikap Joko Widodo di debat capres lalu yang menyinggung kepemilikan lahan oleh Prabowo di Kalimantan dan Aceh. 
 
“Jadi apakah statement tersebut sebagai bentuk serangan balasan,” tanya Bawono.
 
Menurut dia, jika memang pertemuan rahasia tersebut benar-benar terjadi, maka Sudirman Said harus dapat menunjukkan bukti-bukti kuat karena jika tidak, dikhawatirkan akan bergulir menjadi permasalahan hukum dan terkategori fitnah.
 
“Kalau itu diungkapkan sebagai serangan balasan dan tidak disertakan bukti-bukti tersebut patut disayangkan,” ujarnya.

Baca juga: Menteri: Freeport minta keringanan syarat izin ekspor
 
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga menyebut Sudirman Said mengarang cerita untuk mencari sensasi.
 
Menurut dia, Sudirman menceritakan sesuatu yang bertolak belakang dengan cerita sebelumnya.
 
Sudirman menjelaskan tentang tugasnya sebagai pembantu Presiden. Termasuk menangkis taktis, bahwa Presiden Jokowi menjalankan tugas negara dan hal itu bukan merupakan operasi rahasia.
 
Namun, lanjutnya, sehari setelah Prabowo diserang soal ribuan hektar lahan di Aceh dan Kalimatan Timur, Sudirman tiba-tiba menyampaikan pernyataan sebaliknya. Presiden Jokowi dan Moffet melakukan pertemuan rahasia.
 
Dia juga menuduh kesepakatan dengan Freeport lebih menguntungkan Freeport dan seolah ia hanya juru ketik Presiden. 
 
Menurut Arya, hal itulah yang membuat pernyataan Sudirman aneh karena pada 2015 menyatakan dialah yang berinisiatif mengusulkan perpanjangan kerja sama dengan freeport, namun kemudian membantahnya. 
 
“Jadi kalau saya katakan, Pak Dirman itu cari sensasi dan membuat salah satu skandal. Jangan gitulah. Nanti ada tuduhan 02 hoax melulu. Gak enak kita. Tapi kenyataannya begitu,” tutur Arya.

Baca juga: Luhut: izin ekspor Freeport diberikan Sudirman bukan Archandra

Baca juga: Sudirman Said: pemerintah sedang cari solusi atas permohonan Freeport

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019

TKN: kemuliaan acara Munajat 212 diciderai nuansa kampanye

Juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily. (Istimewa)

Jakarta (ANTARA News) – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan kemuliaan acara keagamaan Munajat 212 di Monas, Jakarta, diciderai nuansa kampanye.

“Acara Munajat 212 di Monas pada Kamis malam pada awalnya dimaksudkan sebagai acara keagamaan untuk berdoa bangsa. Sungguh mulia acara tersebut, namun ternyata acara itu diciderai dengan nuansa kampanye,” kata Ace Hasan di Jakarta, Jumat. 

Ace mengatakan nuansa kampanye dalam acara itu dibuktikan dengan salam dua jari yang dilakukan politisi Gerindra Fadli Zon, orasi oleh politisi PAN Zulkifli Hasan yang tendensius, Ijtima Ulama untuk pemilihan Presiden serta hadirnya tokoh-tokoh yang mendukung Capres 02. 

“Bagi kami, acara doa bersama tentu sangat positif walaupun nuansa politisnya sangat tak bisa dihindarkan karena memakai embel-embel angka itu. Namun, jika doa bersama itu ternyata dipergunakan sebagai momentum untuk menyampaikan pesan-pesan politik, itu berarti sudah keluar dari nawaitunya,” kata Ace. 

Dia mengatakan dengan melihat nuansa acara itu, patut diduga acara itu merupakan bagian dari politisasi agama dan kampanye politik.

Apalagi, kata dia, penyelenggara acara tersebut merupakan tokoh-tokoh yang selama ini dikenal pendukung Capres tertentu. 

“Bagi kami, kampanye politik itu itu boleh-boleh saja. Namun harus pada tempatnya. Kita semua sudah tahu peraturannya. Masyarakat juga sudah cerdas dalam menilai acara-acara seperti itu mengandung nuansa politik,” jelas Ace.

Dia menilai Bawaslu harus bertindak sesuai dengan kewenangannya, tanpa harus menunggu laporan, karena Bawaslu  DKI sendiri memantau langsung acara tersebut.

“Terlalu kentara bahwa acara itu berbau politik dengan yel-yel seperti kampanye,” ujar Ace.

Baca juga: Waketum MUI berharap Malam Munajat 212 tidak bermuatan politik praktis

Baca juga: MUI minta Munajat 212 tetap jaga persaudaraan

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019

TKN kutuk kekerasan terhadap jurnalis dalam acara Munajat 212

Jubir TKN Ace Hasan Syadzily. (Rangga Jingga)

Jakarta (ANTARA News) – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan pihaknya mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap jurnalis yang meliput acara Munajat 212.

“Kami mengutuk keras atas tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap salah seorang jurnalis yang meliput acara tersebut,” kata Ace di Jakarta, Jumat. 

Dalam acara itu seorang jurnalis media online bernama Satria yang merekam kericuhan yang terjadi akibat tertangkapnya seorang copet oleh laskar ormas tertentu, diintimidasi dan diminta menghapus rekaman yang dimiliki secara paksa. 

Menurut Ace, apapun kejadiannya, melakukan intimidasi dan merampas alat rekaman profesi wartawan merupakan tindakan yang dilarang.

“Peristiwa seperti itu sangat memperihatinkan bagi kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan,” kata dia. 

Menurutnya, pihak kepolisian harus mengusut tuntas pihak-pihak yang merampas alat rekaman wartawan, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan. 

Adapun Ace memandang secara umum acara keagamaan Munajat 212, berdoa untuk bangsa, merupakan acara yang positif dan mulia. Dia meyayangkan acara mulia itu diciderai adanya nuansa kampanye. 

Ace mengatakan nuansa kampanye dalam acara itu dibuktikan dengan salam dua jari yang dilakukan politisi Gerindra Fadli Zon, orasi oleh politisi PAN Zulkifli Hasan yang tendensius, Ijtima Ulama untuk pemilihan Presiden serta hadirnya tokoh-tokoh yang mendukung Capres 02.

Baca juga: TKN: kemuliaan acara Munajat 212 diciderai nuansa kampanye

Baca juga: Lalu lintas padat merayap akibat Munajat 212

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019