Bawaslu Maluku libatkan mahasiswa KKN pengawas partisipatif

Ambon (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku telah menandatangani kesepahaman (MoU) dengan Universitas Pattimura serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dalam melibatkan ratusan mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) sebagai pengawas partisipatif di desa.

“Pemilu 2019, dari strategi pengawasan adalah pencegahan hukum dengan melakukan MoU dengan FISIP dan Fakultas Hukum Unpatti, serta Fakultas Syariah IAIN Ambon,” kata Ketua Bawaslu setempat, Abdullah Ely, di Ambon, Kamis.

Telah disepakati bahwa dalam penyaluran mahasiswa KKN yang nantinya untuk Unpatti di minggu kedua Februari sampai dengan Mei 2019, mahasiswa KKN dibebankan tugas tambahan berupa pengawasan partisipatif di desa-desa.

Sebelumnya ada rencana pelatihan khusus bisa mendeteksi terjadi sebuah dugaan pelanggaran pemilu, cara melaporkan, serta Bawaslu akan menindaklanjutinya.

“Minggu ketiga setelah proses pembekalan dilakukan pelatihan bagi mereka dan kami juga melakukan MoU dengan KPU, KPID, serta Dewan Pers yang tujuannya untuk menginformasikan apa saja yang dilakukan proses pengawasan, serta dugaan pelanggaran yang ditangani atau diselesaikan oleh Bawaslu,” ujarnya pula.

Bawaslu juga telah menyiapkan Sentra Gakkumdu di tingkat kota dan kabupaten hingga provinsi yang bertugas menyelesaikan proses dugaan pelanggaran pidana Pemilu 2019.

Jadi ada sembilan Gakkumdu di setiap kabupaten/kota, ada tim penyidik dari polres setempat, ada jaksa penuntut umum, sama halnya di tingkat provinsi ada polda serta kejaksaan tinggi.

Menurut dia, dalam proses untuk Pemilu 2019, tahapan pengawasan sudah dilakukan secara bersama dengan KPU, seperti memberikan rekomendasi soal dugaan penggandaan yang tersebar di 11 kabupaten/kota dan ada beberapa tempat perbatasan antara SBB-Malteng yang sudah dilaksanakan.

Penyiapan SDM di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan bulan depan ada perekrutan pengawas TPS dari tanggal 4-10 Februari sebanyak 5.154 orang di seluruh daerah.

Bawaslu RI juga telah menempatkan Maluku sebagai daerah rawan keempat secara nasional pascapemilu kepala daerah tahun 2018, dengan barometer yang dipakai dalam posisi rawan empat adalah penyelenggaraan, kontestan, partisipasi masyarakat, serta sosial politik.

Saat ini Bawaslu Maluku juga mempersiapkan bimtek dan pelantikan 242.238 orang saksi pasangan calon yang terdiri dari 16 parpol, dari 5.154 TPS atau 82.464 orang, 29 DPD kali 5.154 TPS berarti ada 149.466, dua saksi dari paslon presiden/wapres kali 5.154 TPS atau 10.308 orang, sehingga total yang akan dilantik 242.238 orang saksi.

Baca juga: Bawaslu Jateng maksimalkan pengawasan partisipatif

Baca juga: Bawaslu Purworejo kembangkan pengawasan partisipatif

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Kalteng segera rekrut ribuan orang awasi TPS

Palangka Raya (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Tengah segera merekrut ribuan orang yang nantinya bertugas untuk mengawasi tempat pemungutan suara pada saat Pemilihan Umum 2019.

Perekrutan 8.078 orang yang bertugas mengawasi setiap TPS tersebut dimulai 4-10 Februari 2019 di kantor-kantor panwas kecamatan, kata Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi, di Palangka Raya, Kamis.

“Setelah proses pendaftaran, akan dilanjutkan dengan penelitian berkas administrasi serta wawancara yang akan dilaksanakan dari 11-21 Februari 2019,” ujar dia lagi.

Apabila masih ada daerah yang belum terpenuhi kuota pendaftar, maka Bawaslu akan memperpanjang masa pendaftaran dari 22-24 Februari 2019, dan penelitian berkas administrasi serta wawancara dari 25-27 Februari 2019.

Satriadi mengatakan persyaratan untuk menjadi pengawas TPS yakni warga negara Indonesia (WNI), pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun, setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

“Memiliki integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawas pemilu,” ujarnya pula.

Selain itu, calon pengawas TPS tersebut pendidikannya minimal sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Dia mengatakan secara teknis mulai dari pengumuman, proses pendaftaran hingga penetapan hasil seleksi itu kewenangannya ada di Panwaslu kecamatan, sedangkan Bawaslu Kalteng hanya melakukan supervisi kepada Bawaslu kabupaten/kota.

“Bawaslu kabupaten/kota melakukan supervisi dan laporan pada tahapan pembentukan PTPS di daerahnya masing-masing. Jadi, kami mengajak masyarakat bergabung menjadi pengawas TPS di seluruh Kalteng,” demikian Satriadi.

Baca juga: Bawaslu Kalteng akan tindak kampanye di rumah ibadah

Baca juga: Caleg DPR dapil Kalteng diberi peringatan tertulis

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Siswa SMA di Temanggung siap laksanakan pengawasan partisipatif

Temanggung, Jateng (ANTARA News) – Ratusan siswa SMA/SMK/MA di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah siap melaksanakan pengawasan partisipatif dalam Pemilu 2019, kata Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Erwin Nurachmani.

Erwin, di Temanggung, Kamis, mengatakan pada pekan lalu Tim Bawaslu telah melakukan “roadshow” sosialisasi pengawasan partisipatif ke sejumlah SMA/SMK/MA termasuk pondok pesantren.

Ia menyebutkan ada 15 sekolah yang mengikuti sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut, antara lain siswa SMAN 1 Temanggung, SMAN 2 Temanggung, SMAN 3 Temanggung, SMKN 1 Temanggung, SMKN 2 Temanggung, SMA PGRI, SMK Swadaya, SMK Muhammadiyah, dan SMKN Tembarak.

“Jika diambil rata-rata setiap sekolah ada 100 siswa yang ikut sosialisasi berarti ada 1.500 siswa, namun jumlahnya lebih dari 100 pelajar di setiap sekolah, contohnya di SMAN 2 Temanggung peserta sosialisasi mencapai 309 orang,” katanya pula.

Amin Setyono, anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung menambahkan, roadshow ke berbagai SMA/MA/SMK di Kabupaten Temanggung untuk memberikan edukasi politik kepada pemilih milenial.

Ia mengatakan tiga titik tekan yang disampaikan dalam roadshow Bawaslu ke berbagai sekolah adalah mengenalkan lembaga Bawaslu, materi tentang kepemiluan, dan penting partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu atau pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.

Dia menyampaikan bahwa gerakan pengawasan partisipatif sebagai gerakan “deterrent effect”.

Amin menjelaskan gerakan tersebut diharapkan dilakukan oleh masyarakat dalam jumlah yang besar, agar setiap orang yang berniat melakukan pelanggaran akan berpikir dua kali karena di setiap sudut ruang geraknya akan merasa diawasi.

Bawaslu Kabupaten Temanggung mengajak setiap siswa berperan aktif dalam pelaksanaan pemilu mendatang, karena setidaknya sebagai pemilih berhak untuk memastikan bahwa suaranya tidak dicurangi.

Ia mengatakan Bawaslu Kabupaten Temanggung mengajak kepada segenap masyarakat termasuk pelajar untuk berkomitmen melaksanakan gerakan moral berupa penolakan praktik politik uang dan penyebaran berita hoaks dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Baca juga: Bawaslu Jateng maksimalkan pengawasan partisipatif
Baca juga: Bawaslu Purworejo kembangkan pengawasan partisipatif
Baca juga: Bawaslu Kalteng segera rekrut ribuan orang awasi TPS

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Jambi tahan penyebaran Tabloid Indonesia Barokah

Arsip: Petugas Pos Indonesia mengeluarkan amplop berisi Tabloid Indonesia Barokah dari dalam karung plastik di kantor PT. Pos Indonesia Dumai di kota Dumai, Riau, Rabu (30/1/2019). ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/foc.

Jambi (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi menahan penyebaran 2.231 amplop berisi Tabloid “Indonesia Barokah” yang dikirim oleh orang tidak dikenal melalui Kantor Pos Jambi.

“Sudah kami tahan bersama kepolisian dan pihak Kantor Pos supaya tidak dikirimkan ke sejumlah daerah di Jambi,” kata anggota Bawaslu Provinsi Jambi Fachrul Rozi, di Jambi, Kamis.

Sebanyak 2.231 amplop yang berisi Tabloid Indonesia Barokah saat ini telah disegel dan diamankan di gudang Kantor Pos Jambi, dan tidak disebarkan kepada alamat tujuan.

Dalam satu amplop tersebut berisi tiga eksemplar tabloid, sehingga jika semuanya berisi sama maka jumlahnya bisa mencapai 6.000 eksemplar tabloid.

Pada amplop tersebut tertera jelas alamat pengiriman yang dituju, yakni ke sejumlah pondok pesantren dan masjid di wilayah Provinsi Jambi.

Sedangkan nama dan alamat pengirimnya tidak ada atau hanya tercantum SIP: Redaksi Tabloid Indonesia Barokah, Melati, Bekasi. Selain di Kota Jambi juga ditemukan pengiriman tabloid tersebut di sejumlah daerah di Jambi.

Di Kabupaten Bungo yang sudah diamankan juga ada 265 amplop, di Kerinci ada enam amplop dan ada juga pengiriman lagi 17 karung yang isinya Tabloid Indonesia Barokah, kata Fachrul Rozi pula.

Dia mengatakan, Bawaslu RI dan Gakkumdu Pusat tengah mempelajari dan mengkaji temuan kasus tabloid tersebut, karena kasus tersebut terjadi secara nasional.

“Kami di daerah hanya melakukan pengawasan dan memastikan bahwa tabloid tersebut tidak tersebar, kita koordinasi dengan pihak pos supaya tidak mengirimkan ke alamat yang dituju,” katanya lagi.

Manager Operasional Kantor Pos Jambi Andi Gusdanto mengungkapkan modus pengiriman yang dilapisi plastik tidak tembus pandang dan dibungkus amplop, sehingga sekilas terlihat seperti surat biasa.

Pengiriman tabloid yang sekilas terlihat seperti pengiriman surat itu, dikirimkan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan alamat pengiriman tidak dicantumkan.

“Sekarang sudah disegel dan diamankan oleh Bawaslu dan kepolisian. Intinya kita terus berkoordinasi supaya ini tidak tersebar,” katanya menambahkan.

Baca juga: Tabloid Indonesia Barokah, Luhut anggap tidak sebarkan hoaks
Baca juga: Bareskrim pelajari rekomendasi Dewan Pers soal konten Tabloid Indonesia Barokah
Baca juga: Dewan Pers: Tabloid Indonesia Barokah tidak mengusung semangat jurnalisme

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

1.500 personel TNI/Polri amankan kunjungan ibu negara

Banda Aceh (ANTARA News) – Sebanyak 1.500 personel TNI dan Polri mengamankan kunjung Ibu Negara Hj Iriana Joko Widodo dan Hj Mufidah Jusuf Kalla di Banda Aceh pada Kamis (31/1).

Personel pengamanan kunjungan Ibu Negara tersebut menggelar apel pasukan di Lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Rabu. Apel pasukan dipimpin Wakapolda Aceh Brigjen Pol Supriyanto Tarah.

Wakapolda Aceh membacakan sambutan Pangdam IM selaku Pangkoops PAM VVIP mengharapkan seluruh personel melakukan langkah preventif dan antisipatif dalam rangka pengamanan maksimal.

“Apel kesiapsiagaan ini penting untuk mengetahui kesiapan prajurit dan unsur pendukung lainnya, sehingga sewaktu-waktu dapat digerakkan dan mampu bereaksi cepat sesuai permintaan,” kata Wakapolda.

Wakapolda mengingatkan satuan tugas pengamanan saling berkoordinasi agar tercipta sinergitas yang soliditas dalam mengawal dan mengamankan kunjungan kerja Ibu Negara beserta rombongan.

“Jadikan tugas ini sebagai suatu operasi baru yang merupakan tugas kehormatan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” kata Brigjen Pol Supriyanto Tarah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan, pengamanan VVIP, selain TNI dan Polri juga melibatkan Satpol PP, Basarnas, serta unsur pemadam kebakaran.

“Kami yakni pihak Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh serta unsur pengamanan lainnya sudah mengamankan kunjungan Ibu Negara ke Banda Aceh,” kata Nova Iriansyah.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu temukan ribuan pelanggaran pemasangan APK

(Antara), Jelang pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prrovinsi Bali telah menertibkan ribuan alat peraga kampanye dan bahan kampanye di 9 kabupaten dan kota se-Bali. Bawaslu juga menemukan adanya indikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis.

Hanura enggan ikuti jejak PKB minta jatah menteri

Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta memberikan pernyataan pers disela-sela Rapat Koordinasi DPD Partai Hanura se-Indonesia, di Jakarta, Rabu (30/1). (Imam B)

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta menegaskan partainya enggan mengikuti jejak PKB yang meminta jatah kursi menteri apabila Joko Widodo-Ma’ruf Amin terpilih sebagai Presiden-Calon Wakil Presiden periode 2019-2024.

“Kami tidak ada komitmen tentang kursi menteri, kalau menteri dari Hanura di Kabinet Indonesia Kerja, kami tidak keberatan,” kata Oesman disela-sela Rapat Koordinasi DPD Partai Hanura, di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan sah-sah saja PKB mengusulkan 10 kursi menteri namun tetap saja pada akhirnya yang menentukan adalah Jokowi sebagai Presiden.

Karena itu menurut dia, permintaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersebut merupakan hal yang biasa, sehingga kalau tidak dipenuhi maka jangan marah.

“Namanya juga minta, kalau tidak dikasih ya tidak boleh marah,” ujarnya.

Menurut dia, Hanura tidak mensyaratkan perolehan kursi menteri dalam mendukung Jokowi-Ma’ruf sehingga tidak ada komitmen politik dalam dukungan tersebut.

Dia menilai, menteri harus berpihak 1000 persen kepada Presiden yang mengangkatnya dan bekerja maksimal.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menargetkan partainya meraih 10 kursi menteri apabila Joko Widodo-Ma’ruf Amin menang Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

“Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapet 10 kursi menteri,” kata Muhaimin usai audiensi PC Muslimat NU, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (27/1).

Dia mengatakan di Kabinet Indonesia Kerja (KIK), PKB mendapatkan kursi Menteri Pemuda Olahraga (Menpora), Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), dan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti).

Menurut dia, PKB menginginkan menteri di bidang ekonomi dalam upaya mendukung ekonomi lebih cepat makmur dan sejahtera.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Din: Hentikan polemik Said Aqil

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (30/1/2019). (Anom Prihantoro)

Jakarta (ANTARA News) – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta setiap pihak untuk tidak meneruskan polemik pernyataan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj.

“Perkara KH Said Aqil Siradj ini saya kira dicukupkan saja demikian,” kata Din kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Din mengaku sejatinya tidak tertarik mengomentari persoalan Said yang mendorong kader Nahdlatul Ulama mengisi banyak posisi strategis baik itu jabatan publik dan umat. 

Alasannya, jika persoalan tersebut diperpanjang maka tidak akan ada habisnya dibahas. Menurut dia, energi umat akan terkuras habis jika memperpanjang polemik tersebut terlebih banyak persoalan lain menyangkut bangsa dan keumatan yang menjadi prioritas diatasi terlebih dahulu.

Kendati demikian, dia mengingatkan setiap pihak, terutama ulama dan figur publik, untuk bisa menahan diri terhadap pernyataan-pernyataannya di tahun politik karena rentan terjadi gesekan.

“Jangan ada aksi reaksi karena akan ada perpecahan di bawah, karena saat ini sensitif… Itu saya kira cukup lah masih banyak masalah strategis lainnya,” katanya.

Selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din mengatakan Wantim MUI meminta kepada para ulama, zuama dan elit ormas keagamaan untuk menahan diri melontarkan pernyataan yang dapat menyinggung pihak lain.

Sebelumnya, Said Aqil dalam forum terbuka meminta kader NU untuk mengisi berbagai posisi strategis demi kebaikan umat dan bangsa, beberapa di antaranya jabatan publik, imam dan khatib masjid.

Atas hal itu, Din mengatakan di Indonesia terdapat banyak masjid non-NU sehingga hal itu tidak tepat.

“Di luar itu kalau menunjuk jadi imam, khatib, ‘kan banyak di luar NU dan Muhammadiyah, masih banyak lagi satu jutaan masjid itu. Tentu tidak akan bisa satu ormas untuk membatasinya. Saya kira itu sudah ‘clear’, sudah jelas,” kata dia.

Din mengajak agar dalam berbagai persoalan keumatan sebaiknya figur publik mengedepankan prinsip Islam yang moderat bertoleransi terhadap golongan lain.

“Marilah kita tampilkan Islam jalan tengah, Islam yang ‘rahmatan lil alamin’, karena itu juga bagian dari Islam Nusantara. Islam yang menegakkan toleransi pada yang lain. Saya memahami toleransi itu termasuk menghargai adanya ormas-ormas Islam yang lain,” kata dia.

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

FPKS komitmen menangkan Prabowo-Sandi

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini memberikan pidato dalam acara Konsolidasi Nasional Anggota Parlemen dari PKS, di Jakarta, Rabu (30/1). (Fraksi PKS DPR RI)

Jakarta (ANTARA News) – Fraksi PKS se-Indonesia menegaskan komitmen memenangkan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

“PKS harus menang dan kita semua harus menangkan 02 Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian kita bisa mewujudkan eksistensi kebenaran, kebaikan, kedaulatan bangsa, dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang kita cintai bersama,” kata Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya dalam acara konsolidasi anggota parlemen dari PKS se-Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu.

Dia menilai Pemilu bukan sekedar pesta demokrasi tapi lebih dari itu yaitu pertarungan eksistensi kebaikan, pertarungan eksistensi dakwah, dan pertarungan eksistensi kedaulatan bangsa negara dan rakyat Indonesia.

Selain itu menurut dia, Pemilu adalah pertarungan eksistensi kedaulatan pangan bangsa sehingga Fraksi PKS tegas menolak impor beras dan komoditas pangan lainnya.

“Karena kebijakan impor menghina kemampuan petani kita, menghina martabat petani kita, rakyat di negeri yang kaya raya sumber daya pangan,” ujarnya.

Menurut dia, Pemilu adalah pertarungan eksistensi keadilan sehingga dirinya ingin keadilan tegak di Indonesia tanpa tebang pilih. Rusak keadilan di negeri ini menurut Jazuli karena hukum hanya tegak kepada lawan politik sementara untuk pendukungnya tidak tegak.

“Hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, tajam kepada rakyat biasa tapi tumpul kepada penguasa dan pengusaha. Kita lawan ketidakadilan hukum, kita ingin Indonesia berkeadilan dan bersupremasi hukum,” katanya.

Dia menyadari ada keterbatasan dalam upaya memenangkan PKS dan Prabowo-Sandi namun itu bukan syarat menang dan bukan alasan untuk kalah. 

Jazuli mengatakan kehadiran forum konsolidasi nasional angota legislatif PKS seluruh Indonesia untuk memperjuangkan dan memenangkan eksistensi dakwah, eksistensi kebenaran, eksistensi kebaikan, eksistensi kedaulatan bangsa, dan eksistensi martabat bangsa Indonesia di hadapan bangsa-bangsa dunia.

Sebelumnya, PKS DPR RI menggelar konsolidasi nasional anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota PKS seluruh Indonesia di Jakarta, pada Selasa-Kamis (29-31 Januari).

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ajang penguatan kerja politik agar PKS meraih 12 persen di Pemilu 2019 dan memenangkan Prabowo-Sandi.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Ace: DC I dinilai berpengaruh pada pilihan pemilih, yang belum tentukan pilihan

Moderator Ira Koesno (kanan) menunjukkan undian pertanyaan yang diambil pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma’ruf Amin dalam Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.


Indikatornya sangat jelas, yakni Jokowi-Ma’ruf tampil lugas tanpa polesan berlebihan, baik sisi penampilan maupun konten. Publik lebih menyukai hal-hal seperti ini, apa adanya dan tidak dibuat-buat.”

Jakarta (ANTARA News) – Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menilai Debat Capres tahap pertama, berpengaruh terhadap pilihan pemilih yang belum menentukan pilihannya.

“Hal itu terlihat dari hasil survei dari LSI Denny JA yang dipublikasi pada hari ini,” kata Ace Hasan Syadzily, di Jakarta, Rabu.

Menurut Ace Hasan, kalau pun pada Debat Capres tahap pertama tidak berpengaruh signifikan, dapat dimaklumi karena masih ada empat debat berikutnya. “Pemilih yang belum menentukan pilihannya masih ingin melihat konsep visi, misi, dan rencana kerja capres selama lima tahun ke depan,” katanya.

Hasil survei LSI yang publikasi pada hari ini, menurut Ace, membuktikan pasca Debat Capres tahap pertama, pasangan Jokowi-Ma’ruf lebih banyak mendapatkan dampak positif elektroral. “Indikatornya sangat jelas, yakni  Jokowi-Ma’ruf tampil lugas tanpa polesan berlebihan, baik sisi penampilan maupun konten. Publik lebih menyukai hal-hal seperti ini, apa adanya dan tidak dibuat-buat,” katanya. 

Politisi Partai Golkar ini juga melihat, gaya komunikasi Jokowi dan Ma’ruf yang sederhana, menjadi satu frekuensi dengan rakyat banyak. Jokowi, kata dia, masih mendapatkan kepercayaan tinggi dari publik karena basis debatnya adalah kinerjanya sebagai Presiden. 

Menurut Ace, Jokowi tampil apa adanya pada Debat Capres tahap pertama, tidak terlalu banyak polesan dan mampu tampil menjadi dirinya sendiri. Kritik terhadap Jokowi yang membaca teks, menurut dia, tidak terlalu dihiraukan, karena di sinilah kejujurannya, tidak memaksakan diri untuk tidak membaca teks, tidak harus ditutup-tutupi.  “Narasi yang dia pakai juga adalah narasi keseharian yang mudah dimengerti oleh rakyat kebanyakan. Wajar jika dampak positif elektoral pasca-debat lebih banyak untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf,” katanya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI menambahkan, harus diakui pada Debat Capres tahap pertama, pasangan Jokowi-Ma’ruf lebih unggul. “Saya kira wajar jika dalam survei dikatakan, Capres Jokowi lebih unggul dalam berbagai hal,” katanya.

Menurut dia, Jokowi penguasaan materinya, lebih solutif, gaya komunikasi, dan fokus pada penyelesaian masalah, tergambar jelas seperti yang ditunjukkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. “Insya Allah dalam debat-debat berikutnya pasangan Jokowi-Ma’ruf, akan tetap unggul,” katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Ruhut berkunjung ke Klaten pastikan nasib petani

Klaten (ANTARA News) – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma`ruf Amin, Ruhut Sitompul, berkunjung ke Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, untuk memastikan nasib petani padi di daerah tersebut.

“Saya ingin sekaligus memastikan kebenaran adanya beras impor di wilayah Klaten,” katanya di sela kunjungan di Klaten, Rabu.

Menurut dia, dari hasil kunjungan tersebut ternyata tidak ada beras impor seperti yang sebelumnya disampaikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandiaga Uno.

“Kami sudah melihat di youtube, membaca berita, dan ternyata itu tidak benar, itu bohong. Makanya, saya datang ke sini untuk meluruskan semua,” katanya.

Selain melakukan pantauan secara langsung, pada kesempatan tersebut ia juga berkomunikasi dengan petani setempat. Dari hasil komunikasi, dikatakannya, hingga saat ini pertanian padi tidak ada masalah.

“Bahkan bupati juga turun langsung dan mengecek di mana ada beras impor. Ternyata tidak ada,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta agar kubu pesaing tidak menyebarkan berita bohong yang cenderung meresahkan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Ngupoyo Bogo, Suroto, mengatakan nasib petani tidak seperti yang diungkapkan oleh Prabowo beberapa waktu lalu.?

“Selama ini petani makmur, mulai dari kakek saya hingga saat ini tidak ada impor beras,” katanya.

Bahkan, selama ini petani cukup sejahtera dan bisa menyekolahkan anak hingga bangku kuliah.?

“Saya juga bisa bangun rumah dari hasil bertani karena hasilnya lumayan. Selama ini kalau di Klaten kebanyakan petani masih menggunakan pupuk organik, bukan kimia. Jadi berasnya lebih enak,” katanya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengatakan Kabupaten Klaten diserbu beras impor saat panen sehingga membuat petani menjerit. Menanggapi pernyataan Prabowo, Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan tidak ada serbuan beras impor di Klaten.

Bahkan, menurut bupati, sampai dengan bulan Januari 2019 di Kabupaten Klaten masih surplus beras sebanyak 131.188 ton.

Baca juga: Wapres katakan pemerintah tak impor beras

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KPU Lampung “Goes To Campus” sosialisasi kepada pemilih

Bandarlampung (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mengadakan kegiatan “Goes To Campus” dengan tema “Pemilih Berdaulat Negara Kuat” di Kantor KPU Lampung.

“Acara yang kita laksanakan bagian dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Lampung,” kata Komisioner KPU Lampung, Antonius di Bandarlampung, Rabu.

Antonius melanjutkan kegiatan “Goes To Campus” tersebut menyasar kepada mahasiswa, pemilih pemula, kaum perempuan, dan disabilitas dengan tujuan agar bijak dalam melakukan pemilihan.

“Melalui program ini kita akan menyosialisasikan kepada mereka khususnya pemilih pemula,” kata dia.

Program Goes To Campus sendiri menurutnya sudah berjalan sejak tahun 2018 lalu. Untuk diawal tahun 2019, KPU Lampung kembali melakukan program tersebut dengan menyasar ke campus yang ada di Lampung.

“Mulai besok kita akan berkeliling dan kita mulai dari campus Malahayati Lampung. Kegiatan Goes To Campus hari ini juga dihadiri mahasiswa, UKM, BEM, dan juga rektor,” kata dia menerangkan. Dengan adanya program tersebut, Antonius berharap untuk mahasiswa dan pemilih pemula, agar tidak golput dan selalu menggunakan hak pilihnya secara benar.

“Jangan terpengaruh kepentingan-kepentingan tertentu dan kita juga jangan buta politik,” kata dia menjelaskan.

Baca juga: KPU Surakarta sosialisasi Pemilu 2019 ke pemilih milenial
Baca juga: KPU bidik pemilih milenial guna tingkatkan partisipasi
Baca juga: KPU Sumut menyasar pemilih milenial

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Ada ribuan tabloid indonesia barokah di PT Pos Palembang

(Antara)-PT Pos Indonesia (Persero), Palembang, Selasa sore  29 Januari 2019, menahan 76 koli kantong paket tabloid indonesia barokah, yang hendak dikirim ke Jambi, Bengkulu dan beberapa wilayah Sumatera Selatan. PT POS segera menyerahkan tabloid  berisi konten yang menjatuhkan salah satu paslon capres dan cawapres ini, kepada Bawaslu.

Bawaslu Jabar tangani 148 kasus pelanggaran pemilu

Sukabumi (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat hingga Januari 2019 sudah menangani kasus pelanggaran pemilu mulai dari administrasi, kode etik hingga pidana.

“Selama pelaksanaan pemilu digelar sudah sekitar 148 kasus pelanggaran pemilu yang kami tangani, dengan rincian hingga Desember 2018 terdapat 138 pelanggaran dan di Januari 2019 ini sudah ada 10 pelanggaran,” kata Ketua Bawaslu Jabar Abdullah di Sukabumi, Rabu.

Pelanggaran yang terjadi tersebut berasal dari laporan dan temuan langsung di lapangan. Dari ratusan kasus yang ditangani mayoritas sudah tertangani dan selesai kasusnya dengan sanksi administratif.

Menurutnya, dari hasil rekapitulasi paling banyak kasus pelanggaran yang terjadi adalah kode etik seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dipasang sembarangan baik APK milik calon legislatif maupun calon presiden

Bahkan, pihaknya sudah memeriksa empat kepala daerah yang diduga melakukan pelanggaran kampanye dengan rincian satu kasus kasih dalam penanganan Tim Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) dan sisanya sudah ada klarifikasi dan dinilai tidak ada pelanggaran.

Tidak hanya itu, selama pemilu ini sudah ada caleg yang divonis selama enam bulan masa percobaan oleh pengadilan karena melakukan tindakan pidana pemilu, namun masih ada tindak pidana pemilu lainnya yang masih ditangani Gakumdu yang berasal dari daerah Depok, Bekasi dan Indramayu.

“Untuk caleg yang sudah divonis tersebut karena terlibat politik uang dan tentunya pencalegannya tersebut dibatalkan sehingga tidak bisa mengikuti pileg,” tambahnya.

Di sisi lain, Abdullah mengatakan pada pemilu ini Jabar menjadi pusat perhatian karena mulai dari pusat hingga daerah menjadikan dari ini sebagai pusat kampanye yang dikarenakan daerah dengan jumlah pemilih terbesar di Jabar.?

Maka dari itu pihaknya meningkatkan pengawasan karena dikhawatirkan terjadi gesekan dan untuk meminimalisasikan terjadinya sengketa pemilu. Pihaknya juga tidak akan melakukan tebang pilih pada penanganan kasus pelanggaran pemilu ini.

Baca juga: Bawaslu temukan dua ASN di Bali tak netral
Baca juga: Bawaslu Garut panggil 15 caleg karena kampanye di media massa
Baca juga: Bawaslu Jabar periksa empat kepala daerah

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Ketegasan Indonesia dalam pemenuhan hak bagi Abu Bakar Ba’asyir

Jakarta (ANTARA News) – Kesempatan pembebasan bersyarat narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir menjadi salah satu isu yang ramai dibicarakan kalangan masyarakat tidak hanya di Indonesia, namun juga negara lain.

Pada medio 2018 yang lalu, sebenarnya kesempatan pembebasan bersyarat juga diberikan oleh pemerintah karena merupakan hak dari setiap narapidana yang memenuhi syarat.

Namun demikian, isu ini sempat menjadi polemik pada awal 2019 karena merupakan tahun politik di Indonesia yang tentu saja berpotensi menjadi bahan bagi para politisi untuk mendulang perhatian.

Hak bebas bersyarat pimpinan Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo itu dikabarkan oleh penasehat hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Yusril Ihza Mahendra, yang telah “sowan” ke Lapas Gunung Sindur, Bogor menemui Ba’asyir.

Pada Rabu (16/1), satu malam sebelum debat Pilpres perdana dilakukan, Presiden Joko Widodo pun mendapatkan keterangan dari Yusril mengenai pertemuannya dengan Ba’asyir di lapas tersebut.

Dalam laporannya, Yusril menyampaikan keadaan Ba’asyir yang semakin uzur di balik jeruji besi.

Namun demikian, Ba’asyir tetap enggan menandatangani kesetiaan kepada NKRI, maupun Pancasila.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, pembebasan bersyarat adalah salah satu program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi syarat yang ditentukan.

Syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yakni telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 masa pidana minimal sembilan bulan, berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dengan baik, dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Selain itu, bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya kesetiaan kepada NKRI yang dibuktikan secara tertulis.

Keengganan dalam menandatangani pernyataan untuk setia kepada NKRI inilah yang membuat tidak terpenuhinya syarat-syarat pembebasan bersyarat Ba’asyir.

Menurut Yusril, saat itu Jokowi menyampaikan untuk meringankan syarat pembebasannya.

“Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya beliau kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan,” ujar Jokowi pada Jumat (18/1) di Garut, Jawa Barat.

Selain usia, kondisi kesehatan Ba’asyir juga menjadi perhatian pemerintah.

Kendati demikian, Presiden menegaskan prosesnya tetap melalui jalur hukum yang berlaku sesuai undang-undang.
  .

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nah syaratnya harus dipenuhi, kalau nggak, kan saya gak mungkin menabrak. Contoh, setia kepada NKRI, setia kepada Pancasila. Itu ‘basic’ sekali itu. Sangat prinsip sekali,” jelas Presiden pada Selasa (22/1).

Pertimbangan rasa kemanusiaan sebetulnya bukan kali ini saja disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait Abu Bakar Ba’asyir.

Pada Maret 2018, Presiden pun menyampaikan persetujuannya bagi perawatan kesehatan Ba’asyir di RSCM.

“Ya ini kan sisi kemanusiaan yang juga saya kira untuk semuanya. Kalau ada yang sakit, tentu saja kepedulian kita untuk membawa ke rumah sakit untuk disembuhkan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta ketika media menanyakan soal perawatan Baasir di RSCM, Jakarta pada Kamis (1/3/2018).

Kala itu merupakan perawatan Ba’asyir yang keempat kali karena pembengkakan di bagian kaki. Pada 2017, Ba’asyir juga sempat dirawat di RS Harapan Kita, Jakarta.

Sebelumnya pada 2011, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ba’asyir dengan hukuman 15 tahun penjara karena terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pelatihan kamp teroris di Provinsi Aceh.

Sorotan Internasional

Hak pembebasan bersyarat bagi Ba’asyir ternyata menjadi sorotan dunia internasional.

Terdapat negara asing yang “mengamati” hal tersebut antara lain Australia dan Malaysia.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison akan menyampaikan kekecewaan jika Ba’asyir dibebaskan.

Dia menilai Ba’asyir masih dapat menyebarkan doktrin kebencian.

Morrison juga meminta Indonesia menghargai para korban bom Bali 2002 dengan tidak membebaskan Ba’asyir.
 
Sementara Malaysia melalui Polis Diraja Malaysia juga berencana memantau kegiatan Ba’asyir.

Dikutip dari Kantor Berita Bernama pada Selasa (29/1), Divisi Kontra Terorisme Bukit Aman akan memantau Ba’asyir jika dia dilepaskan.

Ketua Polis Diraja Malaysia, Inspektur Jenderal Tan Sri Mohamad Fuzi Harun, menyampaikan hal itu untuk memastikan Ba’asyir tidak lagi terlibat dalam proses pengkaderan tindak terorisme yang juga mengaitkan Jama’ah Islamiyah (JI).

Malaysia, jelas dia, juga menghadapi ancaman teror dari Jamaah Islamiyah.

Namun Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, menjelaskan urusan hak pembebasan bersyarat Ba’asyir adalah urusan hukum Indonesia, tidak boleh negara asing ikut campur tangan.

“Enggak ada cerita, ini urusan Indonesia kok,” tegas Ngabalin pada Selasa (22/1).

Pemerintah Indonesia menjelaskan pembebasan bersyarat merupakan hak Ba’asyir yang bisa didapatkan dengan memenuhi syarat-syarat tersebut.

Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto telah memerintahkan sejumlah pejabat terkait persoalan hukum pembebasan bersyarat Ba’asyir untuk mengkaji lebih komprehensif mengenai kondisi keengganan setia kepada NKRI.

Selain itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan jika Ba’asyir tidak memenuhi syarat tersebut, dia tidak akan diberikan bebas bersyarat.

“Enggak perlu pakai tunggu-tunggu. Kalau enggak memenuhi syarat, ya enggak dikeluarkan,” jelas Yasonna.
  .

Namun demikian, pemerintah tetap memberikan hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan kepada Ba’asyir di RSCM, Jakarta.

Ketua Pembina Tim Pembela Muslim Muhammad Mahendradatta pada Selasa (29/1) mengatakan Ba’asyir dirujuk ke RSCM oleh dokter yang menanganinya di Lapas Gunung Sindur.

Menurut dia, Ba’asyir tidak mengetahui polemik batalnya pembebasan bersyarat bagi dirinya.

“Ustad juga tidak banyak memikirkan masalah gonjang-ganjing ini,” demikian Mahendradatta.

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

James Riyadi Tak hadiri siding perkara suap meikarta

(Antara)-Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang sembilan orang pengembang proyek sebagai saksi kasus suap izin pembangunan Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu 30 Januari. Dari 9 orang tersebut, satu orang diantaranya yakni James Riyadi, tidak hadir dalam persidangan.

Bawaslu Kotabaru tertibkan ratusan atribut kampanye

Kotabaru (ANTARA News) – Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menertibkan ratusan alat peraga kampanye dan bahan kampanye selama masa kampanye pemilu yang dimulai September.

“Ada 963 atribut kampanye yang sudah ditertibkan,” ujar Ketua Bawaslu Kotabaru Mohamad Erfan, Rabu.

Penertiban dilakukan karena adanya pelanggaran baik dari segi jumlah penambahan maupun lokasi penempatan yang tidak sesuai ketentuan.

“Salah satu pelanggaran paling banyak poster yang dipaku di pohon, itu kan dilarang,? katanya.

Sebelumnya Bawaslu sudah lebih dulu melayangkan peringatan tertulis dan perintah kepada partai politik atau caleg agar menertibkan sendiri atributnya yang melanggar aturan itu, namun tidak digubris.

“Akhirnya petugas kami yang melakukan penertiban itu di masing-masing wilayah,” kata Erfan.

Maraknya pelanggaran terkait atribut kampanye ditengarai akibat lemahnya sanksi karena hanya bersifat administratif.

Atribut yang sudah ditertibkan juga bisa diminta kembali oleh parpol atau caleg bersangkutan.

“Memang tidak ada efek jera, mekanismenya hanya mereka melanggar kami eksekusi,” tambahnya.

Terkait pengawasan atribut kampanye, Bawaslu Kotabaru melalui jajarannya di seluruh kecamatan terus melakukan inventarisasi.

Sampai Januari 2019 terdata sebanyak 2.395 alat peraga kampanye terpasang dalam bentuk baliho, spanduk dan umbul-umbul. Selain itu juga ada 8.523 bahan kampanye yang tersebar berupa bendera dan poster.

Baca juga: Bawaslu Kudus segera tertibkan APK melanggar

Baca juga: Bawaslu Limapuluh Kota tertibkan APK

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

TNI AL gagalkan penyelundupan 7.000 ekor blangkas

(Antara)-Kapal patrol Satkor Koarmada 1 Rabu siang mengagalkan penyelundupan kapal yang mengangkut tujuh ribu ekor hewan blangkas di perairan KabupatenAceh Tamiang – Aceh. Selain menangkap tiga Anak Buah Kapal, kini seluruh barang bukti ribuan ekor blangkas dibawa ke Dermaga Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 Belawan Kota Medan, Sumatera Utara.

Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen undang KT-HAM PBB ke Papua

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mengundang Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berkunjung ke Papua dan melihat kondisi di provinsi Indonesia tersebut.

“Pemerintah RI tetap komitmen untuk mengundang KT HAM, yang akan diwakili oleh kantor regionalnya di Bangkok, untuk berkunjung ke Papua,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Tetap RI Hasan Kleib untuk menanggapi berita beredar yang menyampaikan bahwa Komisioner Tinggi HAM PBB masih menunggu undangan serta meminta akses untuk berkunjung dan memantau situasi kemanusiaan di Papua. 

Menurut Dubes Hasan Kleib, undangan untuk KT HAM PBB berkunjung ke Papua sudah disampaikan langsung kepada Komisioner Tinggi HAM, Zeid al Hussein, yang pada tahun lalu telah berkunjung ke Indonesia.

“Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa KT HAM ‘masih menunggu undangan, atau meminta akses’. Hal yang masih tertunda adalah waktu yang disepakati bersama untuk kunjungan (KT HAM) tersebut,” ujar Dubes Hasan.

Wakil Tetap RI itu pun menceritakan pengalaman sebelumnya mengenai perbedaan pendapat antara pemerintah RI dan KT HAM PBB tentang kesediaan dan pemberian akses oleh pemerintah Indonesia untuk menerima kunjungan Komisioner Tinggi HAM ke Papua.

“Saya pernah tahun lalu reaksi di sidang Dewan HAM (PBB) ketika KT HAM sebut Indonesia belum berikan akses karena yang terjadi bukan masalah akses, tetapi karena kantor KT HAM di Bangkok kurang berkoordinasi dan beberapa kali ‘fait accompli’. Jadwal kunjungan yang disampaikan satu sampai dua hari sebelumnya tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Indonesia sebagaimana lazimnya suatu kunjungan,” ungkap Dubes Hasan.

Selanjutnya, Dubes Hasan memastikan bahwa pada Oktober 2018, dia telah mengadakan pertemuan bilateral dengan KT HAM yang baru, Michelle Bachelet, dan juga membahas pengaturan dan jadwal kunjungan ke Papua.

“Saat ini sedang dikoordinasikan jadwal kunjungan yang diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2019 ini,” ucapnya.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PBB bisa perkuat suara Jokowi di empat provinsi

Empat provinsi yang disebut itu meliputi Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).   

Jakarta (ANTARA News) – Masuknya Partai Bulan Bintang (PBB) ke pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin akan memperkuat basis suara paslon nomor urut 01 itu di empat provinsi, yakni Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 
 
“Dukungan PBB terhadap Jokowi-Ma’ruf jelas akan memperkuat basis suara di empat provinsi tersebut, di mana Jokowi pernah mengalami kekalahan lima tahun lalu,” kata pengamat politik The Habibie Center, Bawono Kumoro, di Jakarta, Rabu.
 
Menurut dia, keputusan politik PBB mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf tentu sudah sesuai dengan mekanisme internal partai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 
 
“Dalam aturan internal partai, kewenangan untuk memutuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat,” Bawono. 
 
Ia berpendapat alasan PBB mendukung Jokowi-Ma’ruf agar dapat terbantu lolos ambang batas parlemen di pemilu mendatang cukup masuk akal. 
 
“Mungkin setelah melakukan evaluasi terhadap perjalanan partai di bawah kepemimpinan MS Kaban selama dua periode terakhir, Prof Yusril melihat dukungan PBB terhadap Prabowo di pemilu lalu tidak membawa insentif elektoral bagi PBB,” ujarnya. 
 
Prabowo dan Partai Gerindra dinilai tidak memberikan kontribusi apa-apa dalam menolong PBB untuk lolos ambang batas parlemen di pemilu 2014.
 
Mengenai maklumat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab agar para pengurus FPI yang menjadi caleg PBB untuk mengundurkan diri massal, kaya dia, sah-sah saja. 
 
“Tetapi belum tentu efektif menggerus suara PBB di pemilu mendatang karena ikon utama partai ini tidak lain adalah Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua umum partai,” ucapnya. 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019

Priyo ungkap format baru di debat capres kedua

Wakil Ketua BPN Prabowo – Sandiaga, Priyo Budi Santoso saat mengikuti gladi resik debat capres di Jakarta, Kamis. (17/1/2019) (Rangga Pandu Asmara Jingga)

Tapi tunggu saja karena nanti pada rapat pekan depan akan disampaikan perubahan-perubahannya.”

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso mengungkapkan adanya format baru di debat capres kedua 17 Februari 2019 mendatang. 

“Jadi tadi ada hal baru yang perlu saya sampaikan. Ada format semacam debat bebas atau saya mengistilahkan kemarin dengan tarung bebas, di segmen keempat,” kata Priyo seusai menghadiri rapat persiapan debat capres kedua bersama KPU, TKN dan televisi penyelenggara di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu. 

Priyo menyampaikan format debat bebas di segmen keempat tidak akan dibatasi, meskipun tetap akan dipimpin moderator. 

Sementara itu pada segmen kedua dan ketiga, muncul usulan agar didesain sedemikian rupa supaya lebih menarik.

Selain itu, Priyo mengatakan tidak akan ada kisi-kisi pertanyaan pada debat capres kedua nanti.

BPN meminta panelis yang membuat pertanyaan selain kredibel juga menjalani sumpah tidak akan membocorkan pertanyaan yang dibuatnya kepada siapapun.

“Tapi tunggu saja karena nanti pada rapat pekan depan akan disampaikan perubahan-perubahannya,” ujar Priyo.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Sandiaga Uno ajak masyarakat lakukan jihad ekonomi

Dokumentasi calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno (tengah), saat memberikan motivasi kepada peserta Dialog Sandiaga Uno dengan Pengusaha, Pedagang, Pelaku UMKM, dan Mahasiswa, di Jambi, Jumat (25/1/2019). (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Pati, Jawa Tengah (ANTARA News) – Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengajak semua masyarakat untuk melakukan jihad ekonomi guna membawa bangsa ini berdiri di kaki sendiri dalam ekonomi.

“Saya berharap di Kabupaten Pati ini akan lahir pencipta lapangan kerja atau entrepreneur baru serta Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) baru yang bisa meningkatkan ekonomi umat yang mandiri dalam bidang ekonomi,” ujarnya, saat berdialog dengan pengurus dan nasabah BMT Yaumi Mas yang memiliki cabang di berbagai kabupaten/kota se-Jawa Tengah, di Pati, Rabu.

Sebelum berdialog, dia salat duha di Masjid At-Taqwa Pati Wetan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang tidak jauh dari lokasi kegiatan.

Ia juga berpesan agar umat muslim tidak lupa untuk rutin salat dhuha karena diyakini bisa mendorong umat untuk bekerja keras lagi dalam mendulang rezeki.

Pada saat krisis 1998, dia katakan, tidak punya pekerjaan karena terkena pemutusan hubungan kerja. 

Kondisi itu, katanya, justru mendorong dia bekerja keras serta mendekatkan diri kepada Allah SWT. “Ahamdulillah semula hanya memiliki tiga karyawan, kemudian berkembang menjadi 30.000 karyawan,” ujarnya.

Sadiaga tidak hanya menyapa tamu yang hadir pada acara dialog, tetapi masyarakat di kawasan sekitar juga antusias menyambut kehadirannya. 

Mereka juga berebut untuk bisa bersalaman, swafoto atau sekadar menyapa. Ia juga mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana yang disambut antusias para nelayan.

Kesempatan itu, dimanfaatkan para nelayan untuk menyampaikan sejumlah permasalahan yang mereka hadapi.

Selain menemui nelayan, Sandiaga juga menemui petani tebu, perwakilan pegawai honorer, serta menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Kiai Sahal Mahfudz di Kajen, Margoyoso, Pati.

Sementara pada Selasa (29/1) malam, Sandiaga juga menikmati masakan khas Pati, nasi gandul Sardi Panjunan.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

KPU umumkan 49 caleg bekas napi korupsi

Daftar nama caleg bekas napi korupsi yang diumumkan KPU. (Istimewa)

… sudah memastikan daftar calon anggota dewan yang berstatus mantan terpidana (korupsi)…

Jakarta (ANTARA News) – KPU mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif 2019 yang merupakan bekas narapidana korupsi berjumlah 49 orang.

“Kami sudah memastikan daftar calon anggota dewan yang berstatus mantan terpidana (korupsi),” kata Ketua KPU, Arief Budiman, di Jakarta, Rabu malam. 

Berdasarkan data yang disampaikan KPU kepada wartawan, 49 caleg itu antara lain 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota dan sembilan caleg DPD. 

Daftar caleg bekas napi korupsi itu yakni:

Partai Golkar 
1. Hamid Usman (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara. Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 1)
2. Desy Yusnandi (Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 6, nomor urut 4)
3. H Agus Mulyadi (Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 9, nomor urut 5)
4. Petrus Nauw (Caleg DPRD Provinsi Papua Barat. Dapil Papua Barat 2, nomor urut 12)
5. Heri Baelanu (Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 1, nomor urut 9)
6. Dede Widarso (Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 5, nomor urut 8)
7. Saiful T Lami (Caleg DPRD Kabupaten Tojo Una Una. Dapil Tojo Una Una 1, nomor urut 12)
8. Edy Muldison (Caleg Kabupaten Blitar. Dapil Blitar 4, nomor urut 1)

Partai Gerindra
1. Moh Taufik (Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dapil DKI 3, nomor urut 1)
2. Herry Jones Johny Kereh (Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dapil Sulawesi Utara 1, nomor urut 2)
3. Husen Kausaha (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara, Dapil Maluku Utara 4, nomor urut 2)
4. Ferizal (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 4)
5. Mirhammuddin (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 2, nomor urut 1)
6. H Al Hajar Syahyan (Caleg DPRD Kabupaten Tanggamus. Dapil Tanggamus 4, nomor urut 1)

Partai Berkarya
1. Mieke L Nangka (Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara 2, nomor urut 4)
2. ‎Arief Armain (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara 4, nomor urut 1)
3. Yohanes Marinus Kota (Caleg DPRD‎ Kabupaten Ende 1, nomor urut 1)
4. Andi Muttarmar Mattotorang (Caleg DPRD Kabupaten Bulukumba 3, nomor urut 9‎)

Partai Hanura
1. Welhemus Tahalele (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara 3, nomor urut 2) 
2. Mudasir (Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah 4, nomor urut 1)‎
3. Akhmad Ibrahim (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara 3, nomor urut 5)‎
4. YHM Warsit (Caleg DPRD Kabupaten Blora 3, nomor urut 1)
5. Moh Nur Hasan (Caleg DPRD Kabupaten Rembang 4, nomor urut 1)

‎Partai Demokrat
1. Jones Khan (Caleg DPRD Kota Pagar Alam 3 nomor urut 1) 
2. Jhony Husban (Caleg DPRD Kota Cilegon 1, nomor urut 4) 
3. Syamsudin (Caleg DPRD  Kabupaten Lombok Tengah 5, nomor urut 6) 
4. Darmawati Dareho (Caleg DPRD Kota Manado 4, nomor urut 1) 

PDI Perjuangan
1. Abner Reinal Jitmau (Caleg DPRD Prov Papua Barat 2, nomor urut 12) 

Partai Keadilan Sejahtera 
1. Maksum DG Mannassa (Caleg DPRD Kabupaten Mamuju 2, nomor urut 2) 
 

Partai Bulan Bintang
1. Nasrullah Hamka (Caleg DPRD Prov Jambi 1, nomor urut 10) 

Partai Garuda 
1. Ariston Moho (Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1, nomor urut 3) 
2. Yulius Dakhi (Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1, nomor urut 1)

Partai Perindo
1. Smuel Buntuang (Caleg DPRD Provinsi Gorontalo. Dapil Gorontalo 6, nomor urut 1)
2. Zulfikri (Caleg DPRD Kota Pagar Alam 2. Dapil Kota Pagar Alam, nomor urut 1) 

PKPI
1. Joni Kornelius Tondok (Caleg DPRD Kabupaten Toraja Utara. Dapil Toraja Utara 4, nomor urut 1) 
2. Mathius Tungka (Caleg DPRD Kabupaten Poso. Dapil Poso 3, nomor urut 2) 

PAN
1. Abdul Fattah (Caleg DPRD Provinsi Jambi. Dapil Jambi 2, nomor urut 1) 
2. Masri (Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1, nomor urut 2) 
3. Muhammad Afrizal (Caleg DPRD Kabupaten Lingga. Dapil Lingga 3, nomor urut 1) 
4. Bahri Syamsu Arief (Caleg DPRD Kota Cilegon. Dapil Kota Cilegon 2, nomor urut 1) 

DPD
1. DPD Provinsi Aceh, Abdullah Puteh (nomor 21)
2. DPD Provinsi Sumatera Utara, Abdillah (nomor 39)
3. DPD Provinsi Bangka Belitung, Hamzah (nomor 35)
4. DPD Provinsi Sumatera Selatan, Lucianty (nomor 41)
5. DPD Kalimantan Tengah, Ririn Rosyana (nomor 41)
6. DPD Sulawesi Tenggara, La Ode Bariun (nomor 68)
7. DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, Masyhur Masie Abunawas (nomor 69)
8. DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, A Yani Muluk (nomor 67)
9. DPD Provinsi Sulawesi Utara, Syachrial Kui Damapolii (nomor 40).

Pengumuman caleg mantan napi korupsi oleh KPU ini sejalan dengan ketentuan pasal 182 UU Pemilu yang mensyaratkan calon legislatif mantan terpidana untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik. 
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019

KPU Papua Barat baru terima 70 persen logistik pemilu

Staf KPU Kota Kendari mengangkat kotak suara karton kedap air di Kantor KPU Kota Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (2/1/2019). Logistik untuk Pemilu Serentak 2019 sudah mulai diterima oleh KPU kabupaten/kota untuk digunakan pada pemungutan suara pada Rabu, 17 April 2019. ANTARA FOTO/Jojon/aww.


Kita sama-sama tahu kondisi geografis di Papua Barat lumayan berat di daerah pedalaman maupun kepulauan

Manokwari (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat baru menerima 70 persen dari total logistik yang akan digunakan dalam Pemilu 2019.

Saat ini, kata Ketua KPU Provinsi Papua Barat Amus Atkana di Manokwari, Rabu, lebih dari separuh logistik sudah berada di KPU kabupaten/kota, seperti kotak suara, sampul, bilik, dan alat kelengkapan TPS.

“Yang kami tunggu pengirimannya adalah suarat suara dan sejumlah formulir. Mudah-mudan bisa segera menyusul,” kata Amus.

KPU kabupaten/kota, lanjut Amus, sudah melakukan sortir logistik yang diterima masing-masing.

Ia mengatakan bahwa pengiriman secara bertahap agar penyortiran bisa berjalan maksimal sehingga tidak menuai persoalan saat pemungutan suara berlangsung.

Terkait dengan surat suara dan sejumlah formulir yang belum dikirim, Amus berharap Papua Barat menjadi prioritas. Pengiriman ke daerah ini harus lebih awal dibanding daerah lain.

“Kita sama-sama tahu kondisi geografis di Papua Barat lumayan berat di daerah pedalaman maupun kepulauan. Kalau logistif datang telat, tentu akan sangat berdampak, apalagi cuaca saat ini sedang tidak menentu,” ujarnya lagi.

Ia menegaskan bahwa sejumlah wilayah di Papua Barat memiliki kesulitan tersendiri, seperti di Raja Ampat terdiri atas beberapa pula terluar yang sulit dijangkau pada saat cuaca buruk. Begitu pula, di pedalaman yang sulit dijangkau dengan angkutan darat.

“Raja Ampat dengan karakter kepulauannya, Teluk Bintuni, Tambrauw dengan luas wilayahnya juga ada beberapa wilayah di Kaimana dan Sorong Selatan yang kami rasa sulit. Hal ini perlu menjadi perhatian pertama dalam pengiriman logistik,” ujarnya lagi.

Terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilihan umum presiden/wakil presiden dan pemilu anggota legislatif, menurut Amos, sudah berjalan aman dan tertib.

Ia meminta peserta pemilu untuk terus memegang teguh slogan “Papua Penuh Damai” atau Papeda.

“Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, itu (slogan Papua Penuh Damai) diwujud nyatakan dalam konteks berdemokrasi,” tutur Atkana.

Dalam berkampanye, pihaknya juga meminta peserta pemilu bersikap santun dan menghindari ujaran-ujaran kebencian.

“Hindari ujaran kebencian dan/atau berita bohong. Mari kita pupuk kebersamaan melalui demokrasi dan melahirkan pemimpin yang berdaulat untuk membawa kejayaan Papua Barat,” pungkasnya.

Baca juga: KPU pacu partisipasi pemilih Papua Barat

Baca juga: Distribusi logistik pemilu, KPU prioritaskan daerah sulit

Baca juga: KPU hemat Rp548 miliar dalam pengadaan logistik
 

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019

Amankan pemilu, TNI-Polri Nagan Raya simulasi pengendalian massa

Petugas Kepolisian menembakan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa dalam simulasi Sispamkota Operasi Mantap Brata Muara Takus 2018 untuk pengamanan pemilu tahun 2019 di Pekanbaru, Riau, Jumat (7/12/2018). Simulasi ini digelar untuk memastikan kesiapan Polri dalam melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 agar berjalan aman dan lancar. ANTARA FOTO/Rony Muharrman/foc.


Nagan Raya, Aceh, (ANTARA News) – Aparat gabungan TNI dan Polri di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, mengadakan pelatihan simulasi pengendalian massa (dalmas) dalam rangka persiapan personel menghadapi Pemilu 2019.

Kapolres Nagan Raya AKBP Giyarto di Nagan Raya, Rabu (30/1), mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk peningkatan sinergitas TNI/Polri di Kabupaten Nagan Raya dalam menyukseskan Pemilu 2019.

Selain melaksanakan giat dalmas, kata dia, kegiatan ini guna meningkatkan sinergitas TNI/Polri.

Latihan dalmas yang dipimpin Kasat Sabhara Polres Nagan Raya AKP Wagimin dan Kapolsek Seunagan Timur Iptu Syahril itu diikuti oleh sejumlah polisi dan TNI AD.

Latihan dalmas ini dimulai dari awal sampai inti, mobil water canon juga dikerahkan untuk peragaan dalmas untuk pengendalian massa.

Kegiatan tersebut tunduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, penjabarannya sampai pada pengendalian massa dan pengamanan pemilihan calon anggota legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2019.

Kasat Sabhara AKP Wagimin menambahkan bahwa kegiatan itu untuk memantapkan personel .

Ia mengimbau seluruh anggota kepolisian dan TNI agar melaksanakan pelatihan dalmas ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Latihan dalmas di halaman Mapolres Nagan Raya, kompleks Perkantoran Suka Makmue itu mendapat perhatian masyarakat yang melintasi jalan tersebut.

Baca juga: Pimpinan TNI-Polri membahas pengamanan Pemilu 2019

Baca juga: Pangdam instruksikan personelnya fokus amankan Pemilu 2019

Baca juga: Panglima-Kapolri pimpin apel kesiapan pengamanan Pemilu 2019

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019