Megawati ultah dimeriahkan peluncuran buku dan pentas musik

Jakarta (ANTARA News) – Presiden kelima RI  Megawati Soekarnoputri merayakan ulang tahun ke-72 dimeriahkan dengan peluncuran buku “The Brave Lady” serta  pentas tari dan lagu dari Swara Bergembira di Jakarta, Rabu.

Peluncuran buku “The Brave Lady: Megawati Dalam Catatan Kabinet Gotong-Royong” berisi catatan para Menteri Kabinet Gotong-Royong terhadap kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang menilai sebagai perempuan pemberani.

Pada peluncuran buku tersebut, empat Menteri menyampaikan testimoni, yakni Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Keuangan Boediono, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Malik Fajar.

Purnomo saat memberikan testimoni menjelaskan dirinya yang pertama menyebutkan julukan “The Brave Lady” kepada Megawati Soekarnoputri karena dinilai berani menghadapi tantangan yang sulit.

Menurut Purnomo, Megawati adalah perempuan pertama yang menjadi presiden dan berani mengambil keputusan dalam situasi sulit, sehingga dia menyebutnya dalam sebuah tulisan adalah “The Brave Lady” .
Purnomo  menceritakan bagaimana  keberanian Megawati membuat keputusan yang tepat pada saat menjadi presiden, di mana kondisi Indonesia masih krisis.

“Saya sebagai menteri energi, waktu itu mengusulkan kepada Ibu Megawati untuk berangkat ke Amerika, bertemu Presiden AS,” katanya.

Purnomo mengusulkan Presiden Megawati ke Amerika Amerika Serikat untuk menghadiri konferensi energi di Houston dan Megawati memutuskan untuk berangkat.

“Setelah diputuskan berangkat, ternyata terjadi peristiwa pewasat menabrak Twin Tower dikenal dengan tragedi 11 September. Meskipun situasi keamanan sedang tegang, Ibu Megawati memutuskan tetap berqangkat. Disitu brave-nya,” katanya.

Hasilnya, Indonesia mendapat komitmen investasi sebesar Rp200 triliun. Momen itu mengubah persepsi dunia tentang Indonesia yang dianggap hancur saat itu.

Megawati yang hadir belakangan di acara itu sempat juga bercerita sedikit tentang kejadian itu. Kunjungannya ke Amerika Serikat itu sekalian kesempatannya mengkritik AS, saat dirinya bertemu Presiden Bussh Jr, soal embargo senjata ke Indonesia. 

“Ketemu dengan Bush, saya katakan saya ini presiden baru. Saya bilang, Indonesia katanya sahabat Amerika, masa urusan persenjataan kita diembargo? Jadi straight to the point,” cerita Megawati.

Kisah kedua yang diceritakan Poernomo adalah tambang migas Tangguh, di Papua, yang saat itu tak diminati dunia internasional.

Dia mengusulkan Megawati berangkat ke Tiongkok untuk melobi negeri itu dan Mega menyanggupi.

Kunjungan Megawati ke Tiongkok dikenal sebagai diplomasi Bengawan Solo, yang  akhirnya berhasil. “Dari situ, menyusul proyek Jembatan Suramadu, dan  proyek migas lainnya,” katanya.

Di Indonesia, pada saat itu, kata Purnomo, ada komentar dan kritik yang menyudutkan pemerintah, tapi realitasnya pinjaman untuk investasi Tangguh udah lunas.

“Yang dulu mengkritik diam. Sekarang mau dibangun Tangguh III, Tangguh IV. Sukses investasinya dan Papua happy. Ini alasan kedua Ibu Mega sebagai The Brave Lady,” beber Poernomo.

Buku tersebut disunting oleh Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, serta mantan jurnalis Kristin Samah. 

Turut hadir dalam peluncuran buku itu mantan wapres Boediono, Hamzah Haz, dan Try Sutrisno. Kemudian mantan menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda, Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra, Mantan Menteri Perhubungan Agum Gumelar, Mantan Kepala Bapenas Kwik Kian Gie, Mantan Menteri Riset dan Teknologi Hatta Rajasa.

Hadir juga mantan Kapolri Da’i Bachtiar, Mantan Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom. Keluarga Megawati yakni, Guntur Soekarnoputri dan Sukmawati Soekarnoputri.

Menteri pada Kabinet Kerja era Presiden Jokowi, yang tampak hadir yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri Desa Eko Putro Sandjojo.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: Kampanye bagi perempuan lebih sulit

Pengamat Politik Ani Soetjipto (dua dari kiri) sedang memaparkan materi diskusi di Jakarta, Rabu (23/1/19) (ANTARA/Agita Tarigan)

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat politik dari Universitas Indonesia Ani Soetjipto berpandangan bahwa perempuan lebih banyak menemui hambatan dalam kampanye pemilu dibandingkan dengan laki-laki.

Ani, di Jakarta, Rabu, mengungkapkan budaya patriarki yang masih kental di Indonesia menjadi salah satu alasan bagi para pemilih berpikir ulang untuk mempercayakan suara mereka pada seorang perempuan.

“Apalagi ketika politik sudah masuk ranah agama, yang menyatakan kalau pemimpin itu bagusnya laki-laki. Ini posisi perempuan akan sulit,” terang dia.

Ia juga menjelaskan keterbatasan akses, masalah modal, dan kurangnya dukungan dari internal partai politik turut menjadi rintangan yang harus dihadapi kaum hawa saat ingin maju menjadi wakil rakyat.

“Banyak juga partai yang masih menganggap kalau perempuan itu kurang bisa mendulang suara di pemilu. Buktinya saja saat pemilu legislatif caleg perempuan jarang sekali ditempatkan di nomor-nomor strategis seperti urutan pertama dan kedua,” tutur Ani.

Kendati demikian, ia memprediksi bahwa pada kampanye Pemilu 2019, bukan hanya peserta perempuan yang harus berjuang lebih untuk memenangkan “hati” para pemilih. Namun, hal itu juga berlaku bagi para peserta laki-laki.

Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, para peserta pemilu masih perlu mengamankan suara masyarakat dari pihak-pihak curang yang menggunakan cara-cara konvensional, layaknya politik uang dan “serangan fajar” dalam kampanye saat ini.

Namun, Ani mengatakan masalah tidak selesai hanya dengan melawan politik uang, karena ada tantangan lain yang harus dihadapi peserta pemilu saat ini, yakni SARA dan hoaks.

“Kenapa kampanye 2019 lebih sulit? Karena pada 2014, SARA efeknya belum seperti sekarang. Hoaks juga belum banyak, jadi relatif lebih mudah,” kata Ani.

“SARA dan hoaks ini bisa berbahaya. Karena nantinya, kalau sudah diyakini masyarakat, kampanye pemilu berdasarkan gagasan dan ide yang bagus malah bisa ditolak. Demokrasi kita jadi terancam,” terang dia.

Baca juga: Memerangi golput dengan kampanye santun

Baca juga: Kampanye “Beta Seng Mau Rokok” digagas di Kota Ambon

Pewarta: Agita Tarigan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Limapuluh Kota tertibkan APK

Sarilamak, Sumbar (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan pemasangan APK pada Rabu dan Kamis.

“Sebelum penertiban kita sudah lakukan sosialisasi terkait pemasangan APK sesuai aturan, hari ini kita tertibkan sesuai aturan,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Yoriza Asra, Rabu.

Ia mengatakan penertiban APK berdasarkan 13 poin?pelanggaran dalam pemasangan APK sesuai aturan.

13 poin utama tersebut antara lain, pemasangan APK di tempat-tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

“Kemudian untuk APK yang dipasang sejajar dengan jalan atau tidak melintang jalan, pemasangan APK harus berjarak minimal 2,5 meter dari lintasan kabel PLN, APK pada tempat umum yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat,” jelasnya.

Dalam penertiban APK itu, Bawaslu membentuk sebanyak enam tim untuk menertibkan APK yang melanggar di 13 kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota.

“Penertiban APK juga dilakukan di beberapa ruas jalan, seperti Jalan Burhanuddin dan Jalan Aziz Haily, kawasan Kelok 9 dan fly over, sepanjang jalan dari batas Kota Payakumbuh sampai Polres 50 Kota,” ujarnya.

Selanjutnya APK atau semua benda dalam bentuk lain yang tidak memenuhi unsur kampanye yang dibuat dan dipasang oleh peserta pemilu.

“Kita melakukan penindakan berdasarkan lokasi, estetika lingkungan, izin pemasangan dan materi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, serta pemasangan APK yang mengganggu pengguna jalan raya,” jelas Staf Bawaslu 50 Kota, Irna Yenti.

Irna mengatakan pemasangan APK tidak sesuai aturan akan merugikan peserta pemilu tersebut.

APK yang dipasang tidak sesuai aturan akan mubazir, maka pasanglah pada tempat yang tidak dilarang, sehingga Bawaslu tidak akan mencopotnya, ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Kota Cirebon tertibkan 2.774 APK sejak kampanye pemilu
Baca juga: Bawaslu Sampang tertibkan ratusan APK caleg
Baca juga: Bawaslu Kudus segera tertibkan APK melanggar

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Ma’ruf Amin silaturahmi dengan puluhan kiai sepuh NU

Cawapres RI Ma’ruf Amin bersilaturahmi dengan puluhan kiai sepuh NU. (ANTARA/Rangga Jingga)

Surabaya (ANTARA News) – Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin melakukan silaturahmi dengan puluhan kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel JW Marriot, Surabaya, Jawa Timur, Rabu malam. 

Wartawan sempat dipersilakan mengambil gambar pertemuan para kiai yang berlangsung tertutup itu. 

Berdasarkan pantauan tampak hadir memberikan arahan dalam pertemuan itu yakni pendiri pondok pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, pengasuh pondok pesantren Al Falah KH Zainuddin Djazuli, Pengasuh Pesantren Al Amin, KH Anwar Iskandar dan Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar.

Keempat kiai sepuh itu duduk mendampingi Ma’ruf Amin di tengah ruangan. 

Sedangkan kiai lain yang hadir diundang dalam pertemuan tersebut antara lain, KH Fuad Mun’im Jazuli, KH Abdullah Kafabih, KH Ali Masyhuri, KH Idris Hamid, KH Nuruddin, KH A Muqsit Idris, KH Ja’far Yusuf dan KH Abdul Matin. Selain itu, KH Syafi’uddin Wahid, KH A Salam, KH Abd A’la, KH Mutawakkil Alallah, KH Ubaidillah Faqih, LH Ahmad Fahrur Rozi, KH Abdulhadi, KH Syamli Muqsith, KH Fuad, dan KH Ramdlan Siraj. 

Belum diketahui isi pertemuan tersebut. Rencananya Ma’ruf beserta para kiai akan memberikan pernyataan kepada pers seusai pertemuan.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Survei: basis pemilih di koalisi Jokowi-Ma’ruf tidak solid

Pemaparan hasil survei Indikator Politik Indonesia “Split Ticket Voting dalam Pilpres 2019”, di Kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019). (ANTARA News/Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA News) – Survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan basis pemilih di koalisi pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin tidak solid untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 itu, melainkan terpecah mendukung pasangan calon lain. 
 
“Hal ini disebabkan masih adanya split ticket voting,” kata peneliti Senior Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida saat memaparkan hasil survei Split Ticket Voting dalam Pilpres 2019 di Kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu.
 
Split ticket voting merupakan perilaku pemilih yang memberikan suara kepada pasangan calon yang berbeda dari yang dicalonkan oleh parpol yang  didukung.
 
Menurut Rizka, basis Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pengusung Jokowi-Ma’ruf mencapai 56,2 persen, sementara Koalisi Adil Dan Makmur pengusung Prabowo-Sandi 26,2 persen. Selebihnya merupakan kelompok nonpartisan dan basis partai di luar koalisi pengusung serta pendukung.
 
Survei Indikator Politik ini dilakukan dalam rentang  waktu 16-26 Desember 2018 melalui wawancara langsung. Dengan menerapkan sistem multistage random sampling pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden yang dilibatkan sebanyak 1.220 dengan margin of error 2,9 persen.
 
Dalam simulasi dua pasangan calon yang dilakukan oleh Indikator, dengan pertanyaan jika pemilihan presiden diadakan sekarang siapa yang akan dipilih. PKPI yang berada di koalisi Jokowi-Ma’ruf menjadi partai yang paling solid, 100 persen pemilihnya mendukung pasangan calon nomor urut 01.
 
Di posisi kedua, yakni PSI sebanyak 91,9 persen pemilihnya memilih Jokowi-Ma’ruf, sementara 8,1 persen membelot ke Prabowo-Sandi.

Di posisi tiga diduduki PDIP sebagai pengusung utama Jokowi. “Sebanyak 90,1 persen basis PDIP memilih Jokowi-Ma’ruf, sementara 6,0 persen berpaling ke Prabowo-Sandi. Dan 3,9 persen tidak menjawab,” katanya. 
 
Sementara itu, tiga partai yang split ticket voting-nya tinggi atau tidak solid diisi oleh Partai Hanura, PPP dan Golkar. Split basis pemilih tiga partai ini masih di atas 30 persen.

Basis pemilih PPP yang mendukung pasangan calon nomor urut 01 hanya 53,7 persen dan 43,2 persen ke Prabowo-Sandi serta 3,1 persen tidak menjawab. Basis pemilih Partai Hanura hanya 59,1 persen yang memilih Jokowi-Ma’ruf, sebanyak 39,6 persennya ke Prabowo-Sandi serta 1,3 persen tidak menjawab. 
 
Sementara itu, basis pemilih Golkar sebanyak 62,1 persen mendukung petahana, sedangkan 31,2 persen ke Prabowo-Sandi dan 6,7 persen tidak menjawab. “Pada kelompok partai koalisi Jokowi-Ma’ruf, basis pemilih PPP dan Hanura paling banyak terbelah kepada oposisi,” kata Rizka.
 
Partai pengusung lainnya seperti PKB sebanyak 66,6 persen basis pemilihnya solid kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf dan 27,0 persen ke Prabowo-Sandi dan 6,4 persen tidak menjawab. 
 
Pemilih NasDem 69,6 persen solid kepada petahana, 27,8 persen membelot ke Prabowo-Sandi, 2,6 persen tidak menjawab. Pemilih Perindo 69,9 persen setia kepada pasangan calon 01, 27,9 persen ke Prabowo-Sandi, 2,2 persen tidak memilih.
 
Dari data tersebut dapat disimpulkan jika 75,9 persen basis pemilih Jokowi-Ma’ruf dari 9 partai koalisinya dinyatakan royal kepada pasangan 01. Sedangkan yang masih split atau bisa berubah mencapai 24,1 persen. 
Baca juga: Survei: pemilih koalisi Prabowo-Sandi terpecah ke Jokowi-Ma’ruf
Baca juga: Survei Median: Prabowo-Sandi merangkak naik dekati Jokowi-Ma’ruf Amin
Baca juga: Survei Charta Politika: Suara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga Stagnan

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019