Di Surabaya, 15 ribu alumni universitas akan deklarasi dukung Jokowi

Anggota perwakilan partai politik berfoto dengan latar gambar pasangan capres cawapres nomor urut 01 saat Deklarasi Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Provinsi Jambi di Jambi, Minggu (16/12/2018). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc.

Lokasinya di Jalan Pahlawan Surabaya dan Pak Jokowi konfirmasi hadir

Surabaya (ANTARA News) – Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, dijadwalkan menghadiri deklarasi dukungan yang bakal diikuti 15 ribu alumni perguruan tinggi pada Sabtu 2 Februari 2019 untuk pemilihan presiden mendatang.

“Lokasinya di Jalan Pahlawan Surabaya dan Pak Jokowi konfirmasi hadir. Kemudian peserta juga diperkirakan terus bertambah,” ujar Sekretaris Forum Alumni Jatim (FAJ) 01, Teguh Prihandoko, kepada wartawan di Surabaya, Kamis malam.

Seluruh peserta tak hanya berasal dari alumni perguruan tinggi di Jatim, tapi juga asal luar Jatim, ditambah alumni sekolah menengah atas hingga organisasi relawan.

Menurut dia, hadirnya Jokowi pada deklarasi tersebut akan menambah semangat alumni dan relawan untuk merealisasikan target menang telak di Jatim, bahkan hingga mencapai angka di atas 70 persen.

“Pilpres kurang dua bulan lebih dan elemen pendukung Jokowi-Ma`ruf jangan sampai lengah. Semoga harapan menang telak di Jatim akan tercapai,” ucap mantan Direktur Utama Rumah Potong Hewan Surabaya tersebut.

Sementara itu, Ketua FAJ 01 Ermawan Wibisono menjelaskan, terdapat ada empat poin yang melatar belakangi munculnya organisasi perkumpulan alumni perguruan tinggi tersebut.

Baca juga: JK: dukungan politik alumni jangan mengatasnamakan universitas

Pertama, kata dia, bahwa semangat Nawacita merupakan kristalisasi strategis dan berorientasi ke Indonesia secara keseluruhan, bukan terpusat di Jawa saja.

Kemudian, FAJ 01 mengawal Nawacita melalui strategi blusukan, “micro campaign” dan target bersinergi untuk kerja konkret sampai tingkat komunitas masyarakat terkecil yang bisa berupa rekomendasi atau kebijakan.

“Lalu, bersinergi untuk kerja-kerja konkret sampai tingkat komunitas melalui rekomendasi dan pemberdayaan masyarakat menuju adil dan makmur serta berdaya saing, serta terakhir menyatakan dukungan secara bersama-sama langsung di hadapan Pak Jokowi,” katanya.

Pemilihan Presiden diselenggarakan pada 17 April 2019 dan diikuti dua pasangan calon, yaitu Jokowi-KH Ma`ruf Amin di nomor urut 01, kemudian Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di nomor urut 02.

Baca juga: Alumni UI dan PT lainnya deklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf

Baca juga: Sepuluh kepala daerah di Sumbar deklarasi dukung Jokowi

Baca juga: Ribuan massa Banten hadiri deklarasi dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf
 

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019

Sosialisasikan Jokowi-ma’ruf, “Perempuan Keren” rela blusukan pasar

Sejumlah perempuan membacakan Deklarasi Perempuan Indonesia untuk Jokowi – Ma’aruf Amin (P-IJMA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Plaza Ngasem, Yogyakarta, Jumat (16/11/2018). Deklarasi gerakan yang diikuti oleh ratusan permpuan dari berbagai golongan dan usia itu untuk mendukung pemenangan Jokowi-Ma’aruf Amin dalam Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/pras.

Surabaya (ANTARA News) – Sekumpulan kaum ibu yang mayoritas berlatar sosialita dan tergabung dalam “Perempuan Keren” mengaku siap dan rela blusukan ke pasar-pasar tradisional untuk menyosialisasikan program Joko Widodo yang mereka nilai pro rakyat.

“Kami siap blusukan dan keluar masuk pasar untuk Pak Jokowi,” kata Ketua Komunitas Perempuan Keren (Kreatif, Enerjik, Religius dan Nasionalis), Lita Fadhilah Machfud, di sela silaturahim dan diskusi di Kantor TKD Jatim di Surabaya, Kamis.

Sebagai ibu rumah tangga, kata dia, ke pasar-pasar sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, namun kali ini sekaligus mengampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

“Kami memang ada dari ibu-ibu sosialita, tapi kelompok ini bebas bagi perempuan berlatar apa saja, asalkan memiliki kesamaan misi, yaitu mengantar Jokowi dua periode,” ucap istri Ketua TKD Jatim Machfud Arifin tersebut.

Baca juga: TKN Jokowi-Ma’ruf terus maksimalkan dukungan kaum perempuan

Selain blusukan ke pasar-pasar, perempuan-perempuan yang juga para pelaku usaha tersebut berkomitmen mengampanyekan Jokowi-Ma?ruf di lingkungannya masing-masing, baik tempat tinggal maupun perusahaannya. Di tempat sama, Ketua TKD Jatim Machfud Arifin mengapresiasi gerakan Perempuan Keren dan semakin optimistis target untuk meraih 70 persen suara Jokowi-Ma’ruf di Jatim bakal tercapai.

Ia percaya kegiatan yang dilakukan sangat bermanfaat karena calon pemilih yang disasar sudah disesuaikan dengan program-program pro kerakyatan.

“Kami sangat optimistis suara Jokowi-Ma’ruf menang di Jatim, tapi kami tetap tidak boleh lengah, justru harus lebih solid,” kata Machfud yang juga mantan Kapolda Jatim tersebut.

Pemilihan Presiden diselenggarakan pada 17 April 2019 dan diikuti dua pasangan calon, yaitu Jokowi-KH Ma`ruf Amin di nomor urut 01, kemudian Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di nomor urut 02.

Baca juga: Jokowi-Ma’ruf peroleh dukungan kalangan perempuan

Baca juga: Di Surabaya, 15 ribu alumni universitas akan deklarasi dukung Jokowi

Baca juga: Perempuan harus jadi pemilih cerdas saat Pilpres

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019

Tingkatkan partisipasi pemilu, KPU Papua Barat rekrut 650 relawan demokrasi

Relawan demokrasi pemilihan umum (Pemilu) 2019 mengikuti upacara pengukuhan di Banda Aceh, Aceh, Senin (21/1/2019). Lembaga penyelenggara pemilihan umum telah merekrut para relawan demokrasi di seluruh kabupaten dan kota untuk mensosialisasikan informasi tentang pemilu dan mengajak para pemilih untuk menggunakan hak politiknya pada 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/ama.

Kalau pusat punya target 77,5 persen maka KPU Papua Barat kami naikkan satu digit, yakni 78,5 persen

Manokwari (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat merekrut sebanyak 650 relawan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih saat pemilu 2019 di Provinsi Papua Barat.

Ketua KPU Papua Barat Amus Atkana di Manokwari, Kamis, mengatakan, perekrutan dilaksanakan KPU kabupaten/kota dengan jumlah masing-masing 50 orang untuk setiap daerah, yang akan melaksanakan sejumlah peran edukasi terkait kepemiluan di daerah tersebut.

“Ada sepuluh subpokok kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing daerah. Sepuluh kegiatan tersebut akan dilaksanakan masing-masing lima orang,” kata Amus.

Relawan yang direkrut dari masyarakat umum ini akan masuk di seluruh lapisan, antara lain kelompok marginal, disabilitas, pemilih hingga kelompok intelektual, di antara mereka ada pula yang disiapkan sebagai tim informasi dan telekomunimasi (IT).

“Seluruh potensi kita mainkan, sehingga masyarakat di berbagai kalangan memperoleh informasi yang benar tentang pemilu dan demokrasi,” ujarnya.

Menurut Amus, perekrutan sudah terlaksana dan para relawan akan bekerja terhitung sejak Januari hingga empat bulan ke depan. Meskipun berstatus relawan mereka akan memperoleh honorarium dari KPU.

Terkait partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019, Amus mengatakan, KPU pusat menarget 77, 5 persen dari total jumlah pemilih, dan pihaknya optimistis Papua Barat mampu melampaui target tersebut.

“Kalau pusat punya target 77,5 persen maka KPU Papua Barat kami naikkan satu digit, yakni 78,5 persen. Kami juga sudah instruksikan kepada KPU kabupaten/kota untuk menaikkan satu digit lebih tinggi dari provinsi menjadi 79,5 persen dari total pemilih di Papua Barat,” ujarnya.

Selain partisipasi pemilih, Amus berharap, kehadiran rewalan mampu menangkal segala bentuk hoaks serta ujaran kebencian pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg di daerah ini, sehingga pemilu di Papua Barat berjalan lancar, aman dan damai.

Baca juga: Kualitas dan kuantitas pemilih di tangan relawan demokrasi

Baca juga: KPU berharap relawan demokrasi tumbuhkan kesadaran pentingnya pemilu

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019

PKB tegaskan komitmen wujudkan politik kebangsaan

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menegaskan komitmen partainya dalam mewujudkan politik kebangsaan akan tetap menjadi warna utama politik Indonesia

Menurut dia, dirinya dan PKB menjadi garda terdepan dalam mengawal dan memastikan hal tersebut.

“Sejak awal PKB didirikan, kami memiliki hal-hal prinsip yang tidak bisa ditawar, yaitu Pancasila, kebinekaan, kemandirian ekonomi, dan kemanusiaan. Untuk empat hal ini, PKB ada di garis keras termasuk melindungi hak ekonomi sosial politik warga Tionghoa,” kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis malam.

Hal itu dikatakan Muhaimin dalam acara Silaturahmi dan Refleksi Perayaan Tahun Baru Imlek 2570/2019 pada Kamis malam.

Dia mengatakan PKB akan berdiri tegak dalam melawan diskriminasi dan kesenjangan sehingga masyarakat harus selalu membangun persaudaraan karena itu berkah untuk Indonesia.

Hal itu menurut dia yang melandasi PKB setiap tahun menjadi sebagai satu-satunya partai politik yang tidak pernah absen dalam menyambut Imlek karena perayaannya adalah salah satu wujud penolakan terhadap bentuk diskriminasi.

“Karena Gus Dur dan PKB adalah pencetus sejarah Imlek di Indonesia, sebagai upaya mengakhiri diskriminasi yang ada saat itu,” ujarnya.

Muhaimin yang juga Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan ketika Gus Dur menjadi Presiden, telah mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 karena bertentangan dengan UUD 1945.

Dia mengatakan sebelum Inpres tersebut dicabut, selama puluhan tahun mengekang warga Tionghoa sehingga tidak bisa bebas melaksanakan budayanya termasuk merayakan Imlek dan Cap Go Meh secara terbuka.

“Setelah mencabutnya, Gus Dur menerbitkan Keppres No. 6 tahun 2000 yang menjamin warga Tionghoa dapat menjalankan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadatnya secara terbuka,” katanya.

Dia menjelaskan, tanpa Gus Dur maka tidak ada Imlek dan Cap Go Meh dirayakan secara terbuka, tidak ada barongsai dan naga turun ke jalan, dan tidak ada Bahasa Mandarin diajarkan di sekolah-sekolah bahkan di pesantren. 

Baca juga: PKB targetkan raih 10 kursi menteri
Baca juga: PKB bertekad sumbang 25 juta suara untuk Jokowi-Ma’ruf

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Camat-Lurah harus awasi KTP palsu saat Pemilu

Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jalan Swasembada Timur 4, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (31/1/2019). (Istimewa)

Jakarta (ANTARA News) – Anggota DPR RI, Ahmad Sahroni meminta camat dan lurah untuk mengawasi peredaran KTP elektronik palsu saat berlangsungnya Pemilu serentak pada 17 April 2019 guna mengantisipasi terjadinya kecurangan.

“KTP elektronik palsu dapat menimbulkan efek domino. Efek dari penggelembungan suara secara gaib melalui KTP palsu dapat memunculkan gangguan dalam ketertiban masyarakat akibat saling klaim kubu pendukung calon yang diusung,” kata Sahroni dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jalan Swasembada Timur 4, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis.

Persoalan KTP palsu, lanjut politisi NasDem, ini sangat sensitif di masyarakat jelang pelaksanaan Pemilu, contohnya dampak penyebaran berita mengenai satu kontainer berisi KTP elektronik palsu dapat menjadi viral dan mendapat perhatian berbagai kalangan sebagai senjata menyerang lawan calon diusungnya. 

Hingga akhirnya kabar yang sengaja dibuat tersebut diketahui merupakan hoaks atau kabar bohong dan selanjutnya ditangani aparat penegak hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Sahroni yang maju sebagai Caleg DPR RI Dapil III DKI Jakarta ini berpesan kepada mereka yang menjabat pengurus RW untuk tak menolak siapapun calon peserta Pemilu, baik tingkatan pemilihan presiden, hingga legislatif yang ingin datang ke wilayahnya.

“Untuk RW, siapapun caleg tidak boleh dilarang masuk ke wilayahnya. Karena itu adalah bagian demokrasi, bagian pestanya rakyat lima tahunan. Bapak ibu untuk DKI Jakarta memegang empat kertas suara. Di situlah proses memilih pimpinan di wilayahnya,” ucap Sahroni seraya mengimbau masyarakat untuk cerdas memilih wakil rakyat yang akan dipilihnya.

Di samping menyosialisasikan proses Pemilu agar berjalan baik, Sahroni memanfaatkan momentum RDP untuk menyerap persoalan dialami warga. 

Muchtar, salah seorang warga RT 09/10 berharap Sahroni mendorong perbaikan fasilitas umum (Fasum) untuk lingkungan agar memiliki sarana olahraga yang lebih baik. 

Sementara Sobari, penasihat RW 10 meminta Sahroni mendorong penurapan kali. 

Mendapat aspirasi tersebut, Sahroni meyakinkan pihaknya akan mendorong instansi terkait, dalam hal ini Pemprov DKI untuk memperhatikan pembangunan di lingkungan Kebon Bawang.

Penurapan kali telah disampaikannya kepada Pemprov DKI sejak Gubernur DKI masih dijabat oleh Basuki Tjahja Purnama yang dulu akrab disapa Ahok.

“Saya sudah menyampaikan agar kali diturap sejak Pemprov DKI masih dipimpin Ahok. Periode kepemimpinan Pak Anies ini, saya akan mendorong lagi agar penurapan kali menjadi perhatian serius,” janji Sahroni.

Sementara itu terkait pengawasan terhadap peredaran KTP palsu,  Camat Tanjung Priok Syamsul Huda memaparkan pihaknya melakukan rapat evaluasi setiap minggunya untuk melihat persoalan kependudukan, khususnya jelang Pemilu. 

Penduduk di Kecamatan Tanjung Priok berjumlah lebih dari 400 ribu orang.

“Kita ada seminggu sekali rapat evaluasi, gabungan dengan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Panwas (Panitia Pengawas) serta Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Permasalahan terkait kependudukan dibahas di situ,” tuturnya.

Selain di Kebon Bawang, di hari yang sama Sahroni juga melakukan kegiatan RDP di kawasan Legoa.

Baca juga: Ribuan KTP tidak sah beredar jelang pemilu

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

TKN: Ahmad Dhani korban ucapannya sendiri, bukan rezim

Musisi Ahmad Dhani menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/1). (Taufik Ridwan/ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan tuduhan bahwa Ahmad Dhani merupakan korban rezim adalah tuduhan tak beralasan dan menjurus penyesatan. 

Sebab vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Ahmad Dhani sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kewenangan itu tidak boleh diintervensi oleh siapa pun termasuk pemerintah, katanya dalam keterangan pers yang diterima Antara, Kamis.

“Menyalahkan rezim atas vonis hukum Dhani merupakan bentuk sikap tidak bertanggung jawab. Selama ini sidang Ahmad Dhani terbuka untuk umum. Ia juga tidak kehilangan haknya untuk menempuh langkah hukum lanjutan berupa banding. Jadi, biarkan saja proses hukum ini berjalan semestinya tanpa mesti ditunggangi isu politik,” katanya.

Ia mengatakan, Ahmad Dhani adalah korban dari ucapannya sendiri bukan rezim. Sebab selama ini Presiden Jokowi selalu menyatakan bahwa ia tidak mungkin dan tidak boleh mengintervensi proses hukum. 

Sejumlah kasus hukum yang melibatkan lembaga negara di kementerian, tokoh-tokoh partai pendukung pemerintah, dan kepala daerah yang diusung partai pendukung pemerintah juga berjalan semestinya. Bukti intervensi tak dilakukan Jokowi, katanya.

“Sebagai sesama politikus tentu saya merasa prihatin dengan apa yang menimpa Dhani, tapi biarlah ini menjadi pelajaran kita bersama soal pentingnya berhati-hati mengucapkan pernyataan di media sosial. Sebab kebebasan kita dalam berpendapat juga dibatasi oleh kebebasan orang lain yang diatur dalam koridor hukum,” katanya.

Ia mengimbau di tahun politik ini untuk bersama-sama menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. 

“Saling menghargai dan menghormati, mengkritik atas dasar argumentasi yang faktual, bukan sentimen ketidaksukaan semata,” katanya.

Baca juga: Fadli Zon sebut penahan Dhani tak lazim
Baca juga: Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara

Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019

Sandiaga didatangi penasehat tujuh kepala suku Papua Barat

Calon wakil presiden, Sandiaga Salahudi Uno didatangi sejumlah Kepala Suku dari wilayah Papua Barat di Prabowo-Sandi Media Center di Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Kamis (31/01/2019). Dokumen BPN Prabowo-Sandi

Memang kami adalah timnya wong cilik

Jakarta (ANTARA News) – Calon wakil presiden, Sandiaga Salahudin Uno didatangi sejumlah Kepala Suku dari wilayah Papua Barat di Prabowo-Sandi Media Center di Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Kamis.

Mereka yang datang diantaranya merupakan penasehat tujuh Kepala Suku Kabupaten Teluk Bintuni dan Ketua Relawan Batu Api Kabupaten Fak Fak, Papua Barat tersebut secara tegas mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. 

“Memang kami adalah timnya wong cilik. Tapi kami adalah timnya masyarakat Kaki Abu. Kami datang untuk menyampaikan kepada bapak, bahwa kami siap mendukung bapak dan Pak Prabowo sebagai capres dan cawapres, dan kami siap untuk tekad bulat memenangkan,” kata Ketua Relawan Batu Api, Yusuf Patiran.

Pada kesempatan itu, Sandiaga juga diberikan sebuah Topi Cendrawasih dan Tas Noken khas Papua sebagai simbol persaudaraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mereka bertekad bulat memenangkan Prabowo-Sandiaga di Papua Barat.

Dia mengatakan falsafah kehidupan di Papua Barat disimpulkan dengan songkok merah sebagai simbol nasionalisme, agama.

“Dan bagi kami orang Indonesia Timur, kain merah di kepala itu adalah simbol nasionalisme, agama dan adat. Istilahnya luas dan menyeluruh, senasib dan sepenanggungan, berjiwa satu, bangsa dan satu negara,” kata Yusuf Fatiran menjelaskan.

Para pendukung yang datang dari Papua Barat ke Jakarta atas biaya sendiri tersebut juga berpesan menitipkan amanah kepada Prabowo-Sandiaga, jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mendatang.

“Mudah-mudahan ketika bapak menjabat nanti, bapak akan melihat kita sebagai keluarga. Jadi merah di kepala, putih di hati, saya yakin bendera merah-putih akan berkibar dengan baik dan tenang,” katanya.

Baca juga: Sumbangan masyarakat untuk perjuangan Prabowo-Sandiaga meningkat signifikan
Baca juga: Sandiaga kunjungi Ahmad Dhani di Rutan Cipinang

 

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019

Pengamanan Sumbar jelang Pemilu 2019 utamakan pendekatan adat

Padang (ANTARA News) – Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Damisnur mengatakan pengamanan provinsi tersebut jelang Pemilu 2019 mengutamakan pendekatan adat dengan merangkul tigo tungku sajarangan atau adat kepemimpinan di Minangkabau.

Di Mapolda Sumbar, Padang, Kamis, dikatakannya, tigo tungku sajarangan merupakan pemangku adat yang terdiri atas ninik mamak (tokoh adat), alim ulama dan cadiak pandai (cendekiawan).

“Kemarin sudah dilakukan deklarasi damai dengan tigo tungku sajarangan,” kata Damisnur.

Ia pun menjamin pelaksanaan Pemilu 2019 di sejumlah daerah di wilayah hukumnya akan berjalan aman dan kondusif dengan dukungan tokoh adat, tokoh agama dan akademisi tersebut.

Menurut dia, sejauh ini Sumbar tergolong aman dan kondusif tanpa gesekan antarkelompok.

“Bisa dikatakan di Sumbar ini tidak ada gesekan antarkelompok masyarakat. Semuanya terkendali untuk menyukseskan Pemilu 2019 berjalan aman dan sejuk,” kata Damisnur.

Jajaran Polda bersama polres di daerah dan polsek juga telah menyosialisasikan pilpres damai tanpa hoaks, baik di lingkungan masyarakat mau pun lingkungan sekolah.

Selain melakukan sosialisasi, pihak kepolisian pun selalu mengawasi penyebaran berita bohong atau hoaks melalui media sosial serta laman internet.

“Intinya kami akan amankan mulai saat ini sampai hari H nanti,” kata dia.

Baca juga: TNI perkuat keamanan 16 wilayah rawan jelang Pemilu

Baca juga: Wiranto ingatkan jaga stabilitas keamanan-politik jelang Pemilu

Baca juga: Wakapolda Papua ungkap kerawanan pemilu

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sumbangan masyarakat untuk perjuangan Prabowo-Sandiaga meningkat signifikan

Calon wakil presiden, Sandiaga Salahuddin Uno memaparkan laporan dana kampanye di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Kamis (31/01/2019). (Dokumen BPN Prabowo-Sandi)

Jakarta (ANTARA News) –  Wakil Bendahara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Satrio Dimas, mengatakan penerimaan dana perjuangan dari masyarakat baik perorangan maupun kelompok pada pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno melonjak signifikan per Januri 2019.
     
“Pada Desember lalu, total sumbangan masyarakat sebesar Rp144 juta. Pasca debat pilpres perdana Alhamdulillah animo masyarakat semakin meningkat, sehingga di Januari ini kami menerima Rp246 juta. Tentunya ini kami syukuri dan akan kami pertanggungjawabkan,” kata Dimas saat memaparkan laporan dana kampanye di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Kamis.
     
Selain dari perorangan dan kelompok, sumbangan dana kampanye juga berasal dari paslon. Berdasarkan data yang dirilis, calon presiden Prabowo Subianto memberikan sumbangan Rp34,4 miliar dan calon wakil presiden memberikan sumbangan Rp63,3 miliar.
     
“Total penerimaan dana kampanye per Januari adalah Rp99,7 miliar. Sementara pengeluaran dana kampanye sebesar Rp83,2 miliar, di antaranya digunakan untuk iklan media, logistik kampanye, hingga pembuatan alat peraga,” kata Dimas.
     
Tingginya animo masyarakat dalam menyumbang dana perjuangan diapresiasi Sandiaga. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, antusiasme masyarakat dalam memberikan sumbangan perjuangan bagi Prabowo-Sandiaga terus meningkat di tiap kunjungan yang ia lakukan.
     
Dia lantas bercerita soal guru honorer yang menyumbangkan sebagian pendapatannya yang minim. Lalu ada anak bernama Salman Alfarisi yang memberikan seluruh uang di celengannya, hingga pelukis di Jakarta Barat yang menyumbangkan 10 persen dari nilai lukisannya untuk perjaungan Prabowo-Sandi. 
     
“Saya lihat semakin hari semakin banyak yang menyumbang dan kita bersyukur bahwa ini adalah sebuah hal yang berbeda sekali. Bahwa politisi biasanya nyawer, kalau sekarang kita yang diberikan amplop, plastik atau besek yang isinya sumbangan dana perjuangan,” kata Sandiaga.
     
Dia komitmen untuk mengumumkan laporan tiap akhir bulan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Bahwa kalau kerja keras, masyarakat akan berpartisipasi dan memberikan dukungan.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Jokowi sudah siap hadapi Debat Capres II

Jakarta (ANTARA News) – Capres nomor urut 01 Joko Widodo sudah siap tampil pada Debat Capres tahap kedua, hendaknya Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto juga siap sehingga tidak gagal fokus pada saat debat.

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir, mengatakan hal itu kepada pers, di Media Center Cemara, Jakarta, Kamis.

KPU sebagai penyelenggara pemilu telah menetapkan Debat Capres tahap kedua akan dilaksanakan pada 17 Februari 2019 dengan menampilkan tema  energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Menurut Erick Thohir, Capres Jokowi sudah sangat siap tampil pada Debat Capres tahap kedua. TKN Jokowi Ma’ruf juga sudah berdiskusi dengan Jokowi dan sudah melihat lokasi yang dipilih menjadi lokasi debat kedua. “Lokasinya berbeda dengan Debat Capres tahap pertama, sehingga perlu pengenalan lagi,” katanya.

Pada Debat Capres tahap kedua ini akan menampilkan Capres nomor urut 01 Joko Widodo berdebat dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. KPU juga tidak memberikan kisi-kisi pada debat kedua. Format debat yang diberikan KPU juga memberikan kesempatan kepada kedua capres untuk lebih banyak saling bertanya dan menjawab.

Menurut Erick pada Debat Capres tahap kedua ini dibutuhkan wawasan dan konsentrasi dari kedua capres, Dia meminta Capres nomor urut 01, tidak gagal fokus saat pelaksanaan debat. “Saya berharap Pak Prabowo jangan gagal fokus. Kalau beliau mengangkat isu yang lain di luar tema, ya kasihan rakyatnya,” kata Erick.

Erick mengkhawatirkan debat tanpa kisi-kisi ini, jawaban yang diberikan oleh capres nomor urut 02  bisa keluar dari tema yang telah ditetapkan. “Ini akan merugikan capres itu sendiri,” katanya.

Erick menegaskan, jangan sampai rakyat tidak mendapat jawaban yang baik, dari Probowo maupun Jokowi.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Kodam Jaya sambut Pangdam baru

Jakarta (ANTARA News) – Keluarga besar Komando Daerah Militer Jaya menyambut kehadiran Pangdam Jaya baru Mayjen TNI Eko Margiyono yang menggantikan pejabat sebelumnya Mayjen TNI Joni Supriyanto yang dipromosikan sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia. 

Acara penyambutan Pangdam Jaya baru dilakukan di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Kamis. 

Rangkaian tradisi penyambutan dan penerimaan diawali dengan pengalungan bunga oleh Kasdam Jaya saat Mayjen TNI Eko Margiyono didampingi istri Atiek Eko Margiyono, tiba di depan gerbang pintu utama Kodam Jaya. 

“Tradisi pengalungan bunga merupakan tradisi satuan yang sudah berlangsung rutin setiap ada pejabat baru yang akan memimpin Kodam,” kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya Kolonel Inf Kristomei Sianturi di Jakarta, Kamis. 

Kapendam mengatakan tradisi pengalungan bunga ini menandakan, bahwa siapapun pejabat Pangdam beserta Ketua Persit KCK PD Jaya telah mendapatkan restu untuk melangkahkan kaki menatap masa depan Kodam Jaya. 

Mayjen TNI Eko Margiono selanjutnya mengikuti beberapa prosesi tradisi penerimaan pejabat baru salah satunya melakukan prosesi penciuman Pataka (bendera) Kodam Jaya dan menandatangani naskah masuk satuan.

Kapendam mengatakan penciuman Pataka Kodam Jaya memiliki hubungan yang sakral terhadap penyatuan diri dengan Kodam Jaya.

“Penciuman Pataka ini, mengandung makna sebagai penyatuan diri dengan satuan baru ataupun dalam makna untuk mencintai satuan baru sebagai tempat pengabdian kepada bangsa dan negara,” jelas Kapendam.

Dalam tradisi penerimaan pejabat baru ini, Pangdam baru dan lama juga memimpin Apel Bersama dan menerima penghormatan dari pasukan Defile Prajurit TNI dan PNS Kodam Jaya. 

Mayjen TNI EKo Margiyono, bukanlah orang yang asing bagi Kodam Jaya/Jayakarta, karena ia pernah beberapa kali menempati jabatan di Kodam Jaya. Jabatan terakhir yang disandangnya adalah sebagai Kasdam Jaya pada tahun 2017.

Kapendam Jaya juga menjelaskan, sebagai rangkaian akhir tradisi penerimaan dilanjutkan dengan acara lepas sambut sekaligus pamitan Mayjen TNI Joni Supriyanto dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda DKI Jakarta, termasuk dengan anggota Kodam Jaya.

Tradisi pergantian Pangdam Jaya diakhiri dengan pelepasan Mayjen TNI Joni Supriyanto beserta istri di depan gerbang pintu utama.

Adapun jabatan Pangdam Jaya/Jayakarta resmi diserahterimakan dari Mayjen TNI Joni Supriyanto kepada Mayjen TNI Eko Margiyono, MA merujuk pada Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/81/I/2019 Tertanggal 25 Januari 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Mayjen TNI Eko Margiyono,MA yang lahir pada 12 Mei 1967 di Semarang, Jawa Tengah, merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989 dari Kecabangan Infanteri. 

Karier suami dari Atiek Eko Margiyono ini lama dijalani di lingkungan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD. 

Sempat menjabat sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf Divisi Infanteri-1/Kostrad, berturut-turut Eko dipercaya menjabat sebagai Komandan Grup A Paspampres (2010-2012), Asisten Operasi (Asops) Kepala Staf Kodam Jaya (2012-2014), serta Komandan Resort Militer (Danrem) 061/Surya Kencana Kodam III/Siliwangi (2014).  

Pangkat Bintang Satu diraihnya saat dipercaya sebagai Komandan Korem (Danrem) 033/Wira Pratama Kodam I/Bukit Barisan (2014-2015).

Berikutnya, Mayjen TNI Eko Margiyono,MA dipercaya menduduki jabatan Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kepala Staf TNI AD (2015-2017), kemudian menjabat Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya (2017).

Sementara pangkat bintang dua diraihnya saat memperoleh promosi sebagai Gubernur Akademi Militer (Akmil).

Setahun menjabat sebagai Gubernur Akmil, Mayjen TNI Eko Margiyono,MA kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) ke-30 Kopassus pada (2018-2019).

Dan kini, diakhir Januari 2019, Mayjen TNI Eko Margiyono mendapat kepercayaan pimpinan TNI sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya/Jayakarta ke-33, menggantikan Mayjen TNI Joni Supriyanto yang mendapat promosi jabatan bintang tiga menjadi Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPR harapkan diplomasi Kemlu efektif jamin kedaulatan negara

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais berpendapat diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri RI harus efektif menjamin kedaulatan negara, terutama dalam menghadapi isu separatisme Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Hanafi menanggapi manuver yang dilakukan pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda didukung negara Vanuatu yang mengangkat separatisme Papua menjadi isu internasional.

“Gerakan separatisme oleh OPM maupun oknum-oknum yang ada selama ini jangan dianggap sepele. Langkah diplomatik yang dilakukan pemerintah harus efektif baik dengan cara persuasif maupun negosiasi,” kata Hanafi usai mengikuti rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri di Jakarta, Kamis.

Kemlu, menurut dia, selama ini memilih pendekatan lunak (soft approach) dan relatif senyap dalam berdiplomasi.

Namun, pemerintah perlu memberi pesan dan kesan kepada bangsa Indonesia bahwa kedaulatan NKRI tidak boleh berubah dan tidak akan berisiko diintervensi oleh kekuatan asing, baik itu negara maupun lembaga internasional.

“Jadi diplomasi apapun yang ditempuh oleh Kemlu silakan, Kemlu pasti punya siasat sendiri. Tetapi masyarakat ingin diyakinkan bahwa langkah-langkah diplomasi Kemlu memang efektif untuk menjamin kedaulatan kita tidak terkompromi atau menghadapi gangguan dari luar negeri,” tutur Hanafi.

Isu separatisme Papua kembali mengemuka setelah Vanuatu menyelundupkan Benny Wenda ke dalam delegasinya untuk bertemu Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa pada 25 Januari lalu. 

Kunjungan delegasi Vanuatu ke kantor KT HAM PBB dimaksudkan untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) Vanuatu di Dewan HAM PBB.

Namun, Benny memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaimnya sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang, padahal dirinya tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.

Tindakan Vanuatu, termasuk sejumlah negara Pasifik lain yang sempat menyuarakan isu Papua dalam forum-forum PBB, disebut Hanafi sebagai tantangan tersendiri bagi kedaulatan RI.

Meski demikian, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini Menlu Retno Marsudi dan seluruh jajarannya di Kemlu memiliki kapasitas untuk melakukan minimalisasi risiko atas upaya pihak-pihak yang merongrong kedaulatan negara.

“Kami yakin persoalan-persoalan separatisme tentu tidak cukup dihadapi dengan diplomasi yang sifatnya politik misalnya negosiasi atau lobi, tetapi akan lebih kuat jika didekati dengan diplomasi ekonomi. Jadi forum-forum ekonomi harus ditingkatkan di kawasan Pasifik Selatan,” ujar dia.

Intensi untuk merangkul negara-negara Pasifik dalam kerja sama perdagangan dan pariwisata telah diinisiasi Indonesia melalui rencana penyelenggaraan Pacific Expo.

Pameran perdagangan dan pariwisata yang dijadwalkan pada paruh kedua 2019 ini akan mendapat dukungan dari Australia dan Selandia Baru, serta negara-negara Pasifik.

Selain untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, acara ini juga diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk melawan berita-berita palsu mengenai Papua.

“Pokoknya kami ingin meningkatkan kerja sama. Kalau tidak kenal kan tidak sayang, jadi salah satu upaya untuk menangkal fake news ya dengan melihat, mengetahui, berkenalan, dan memahami,” kata Menlu Retno.

Baca juga: Menlu tolak tanggapi petisi referendum kemerdekaan Papua Barat

Baca juga: Indonesia layangkan nota protes kepada Vanuatu terkait Papua

Baca juga: DPR kecam tindakan Vanuatu selundupkan Benny Wenda dalam delegasinya

Baca juga: Indonesia kecam Vanuatu kelabui Komisioner Tinggi HAM PBB

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPD: Polri panggil komisioner KPU bukan kriminalisasi

Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Benny Ramdani memberikan pernyataan pers usai menghadiri diskusi di Jakarta, Sabtu. (Imam Budilaksono)

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Komite I DPD RI Benny Ramdani menilai langkah Polda Metro Jaya memanggil komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan bentuk kriminalisasi lembaga penyelenggara pemilu.

Dia menilai tudingan kriminalisasi itu yang disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemilu merupakan cara pandang “jahat” terhadap Kepolisian sebagai penegak hukum.

“Ini sikap buruk yang harusnya tidak dipertontonkan oleh mereka yang mengaku sebagai LSM yang selama ini dinilai lebih paham tentang hukum dan harusnya memiliki selera tinggi terhadap penghormatan untuk menempatkan hukum sebagai Panglima,” kata Benny di Jakarta, Kamis.

Dia menilai pemanggilan para komisoner KPU oleh Polda Metro merupakan hal yang wajar karena hanya menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum.

Karena itu Benny meminta sejumlah pihak tidak perlu panik terhadap pemanggilan tersebut apalagi menyebarkan tuduhan seolah-olah yang dilakukan Kepolisian merupakan kriminalisasi terhadap KPU.
 
“Tuduhan seperti itu merupakan penghinaan terhadap profesionalisme kepolisian sebagai penegak hukum,” ujarnya.

Dia menilai lebih adil apabila teman-teman LSM itu menghormati proses hukum yang sedang berjalan untuk mengjindari kecurigaan publik.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi diperiksa Polda Metro Jaya pada Selasa (29/1). 

Keduanya dimintai keterangan terkait laporan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terhadap KPU yang tidak mau melaksanakan putusan peradilan tentang pencalonan OSO sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
 
KPU dinilai melakukan tidak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 421 jo Pasal 261 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasannya memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Lalu, sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Demokrasi lndonesia mengutuk upaya pemidanaan anggota KPU RI oleh Oesman Sapta Odang terkait pencalonan dirinya sebagai anggota DPD RI. 

Dalam pernyataan sikap bersama yang dibacakan di Media Center KPU RI Jakarta, Rabu, mereka menolak pembajakan demokrasi yang dilakukan individu untuk kepentingan pribadi. 

“Upaya itu merupakan tindakan yang mencoba membajak proses penyelenggaraan Pemilu. Bagaimana mungkin penyelenggara yang menaati Putusan MK dapat dipidanakan,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Demokrasi lndonesia dari Formappi, Lucius Karus.

Mereka menilai kepolisian seharusnya responsif terhadap kondisi penyelenggaraan Pemilu dan tidak mengutamakan laporan-laporan yang berpotensi membajak penyelenggaraan Pemilu.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Pendistribusian surat suara Pemilu Legislatif 2019

Petugas mengangkat kardus berisi surat suara Pemilu 2019 saat tiba di KPU Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis (31/1/2019). KPU Kota Tegal menerima sebanyak 1250 dus (500 lembar per dus) surat suara DPR, DPRD Jawa Tengah dan DPRD Kota Tegal dari percetakan Balai Pustaka. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/wsj.

KPU tunggu penilaian Bawaslu soal Tabloid Indonesia Barokah

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan memberikan pemaparan kepada media pada acara diskusi bertajuk “Ngopi-Ngopi Yukk.. Ngobrolin Pemilu” di gedung KPU, Jakarta, Selasa (30/10/2018). Diskusi tersebut membahas mengenai berbagai hal berkaitan dengan kampanye Pileg dan Pilpres. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/kye.


Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum RI menunggu penilaian Bawaslu RI soal Tabloid Indonesia Barokah, sebelum menyatakan sikap dan imbauan kepada publik. 

“Kita menunggu dulu keputusan dari Bawaslu. Apakah kontennya kampanye. Kalau kampanye, apakah kampanye negatif atau tidak,” ujar komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Jakarta, Kamis. 

Wahyu mengatakan KPU telah melaksanakan rapat dengan gugus tugas pemilu yakni Bawaslu, KPI dan Dewan Pers. 

Dewan Pers menyatakan tabloid tersebut tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum pers dan tidak memenuhi semangat jurnalisme. 

Sebab, tabloid tersebut hanya mengumpulkan berita dari media arus utama. 

“Kini kewenangan di Bawaslu, dan Bawaslu tentu sedang mengkaji,” jelas Wahyu. 
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Presiden Dorong RUU Pondok Pesantren

281 Views

(Antara)-Presiden menyampaikan komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang ( RUU ) Pondok Pesantren. Hal itu presiden sampaikan pada saat membuka acara hari lahir ke 93 NU di JCC Kamis 31 Januari.

TGB: jaga persatuan harus utama

Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Indonesia, Tuan Guru Bajang memberikan pernyatan pers usai bertemu Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. (Imam B)

Mungkin sampai 17 April (Pemilu 2019) tetap semakin hangat. Tetap saja perlu ingat bahwa ada kepentingan jauh lebih besar dari 17 April yakni menjaga keutuhan dan kebersamaan.”

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Indonesia, Tuan Guru Bajang mengingatkan bahwa ada kepentingan yang jauh lebih besar dari Pemilu yaitu menjaga keutuhan dan kebersamaan.

“Mungkin sampai 17 April (Pemilu 2019) tetap semakin hangat. Tetap saja perlu ingat bahwa ada kepentingan jauh lebih besar dari 17 April yakni menjaga keutuhan dan kebersamaan,” kata TGB usai menemui Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, di Kompleks Parlemen, Kamis.

TGB mengatakan dalam pertemuan tersebut dirinya menyampaikan kepada Bambang bahwa di tengah situasi politik sekarang ini, ada polarisasi di masyarakat.

Karena itu dia menilai perlu terus dipromosikan pemahaman agama yang moderat dan itu yang terus disampaikannya ke masyarakat, bahwa beragama harus memperkokoh Indonesia.

Menurut dia, saat ini ada potensi 30 ribu alumni Al Azhar yang terus terjun ke masyarakat dan mengajak berpikir jangka panjang bukan untuk kepentingan sesaat.

“Karena itu, perlu terus mempromosikan pemahaman agama yang moderat kepada masyarakat. Beragama harus memperkukuh berindonesia,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, TGB ditemani sejumlah alumni Al Azhar lainnya seperti Ikhwanul Kiram Mashuri, Nanang Firdaus Masduki, Arif Budiman dan Neneng Herbawati.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Mayjen TNI Eko Margiono jabat Pangdam Jaya

Pejabat baru Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Eko Margiono (kiri) melakukan salam komando dengan pejabat lama Mayjen TNI Joni Supriyanto saat apel bersama dalam rangka serah terima jabatan di Markas Kodam Jaya/Jayakarta, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019). Mayjen TNI Eko Margiono resmi menjabat Pangdam Jaya/Jayakarta menggantikan Mayjen TNI Joni Supriyanto yang diangkat menjadi Kasum TNI. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

TKN Jokowi-Ma’ruf terus maksimalkan dukungan kaum perempuan

Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto (jaket hitam), pada kegiatan Konsolidasi Pemenangan Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) di Rumah Gorga, Jakarta, Barat, Kamis (31/1/2019). (ANTARA/Foto: Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA News) – Tim Kampanye Nasional  (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin terus bekerja keras untuk memaksimalkan dukungan kaum perempuan kepada pasangan Capres-cawapres nomor urut 01.

Salah satu upaya tersebut dilakukan TKN Jokowi-Ma’ruf melalaui kegiatan konsolidasi pemenangan Relawan Arus Bawah Jokowi (AJB) yang dihadiri sekitar 500 orang warga Jakarta Barat dan sekitarnya, sebagian besar kaum ibu, di Rumah Gorga, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis.

Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanro mengatakan, TKN Jokowi-Ma’ruf melalui Relawan ABJ menggelar konsolidasi pemenangan dengan ribuan warga yang sebagian besar kaum perempuan. “Jadi ini adalah gerakan arus bawah seperti yang terjadi pada tahun 1996. Gerakan arus bawah inilah yang memunculkan demokrasi kerakyatan,” kata Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto hadir di cara tersebut didampingi Ketua DPP PDI Peruangan Djarot Saiful Hidayat yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, serta  caleg PDI Perjuangan Robik Maulana dan Kirana Larasati.

Menurut Hasto, berdasarkan hasil survei, konfigurasi pemilih Jokowi  salah satunya adalah kaum perempuan. Kekuatan kaum perempuan, kata dia, akan berpadu dengan kekuatan laki-laki, sehingga TKN Jokowi-Ma’ruf terus mendorong PPP dan PKB untuk bekerja di lapangan untuk menggalangnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menambahkan, pada pertemuan konsolidasi pemenangan Relawan ABJ ini  terbuka alasan mengapa kaum perempuan begitu aktif dan bergerak spontan dalam ypaya pemenangan pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Para kegiatan konsolidasi tersebut, kaum ibu yang hadir  banyak yang memberikan kesaksian  bagaimana Presiden Jokowi mampu menghadirkan kepemimpinan dengan karakter kemanusiaan yang menembus batas setiap keluarga.

“Ketika Pak Djarot menanyakan mana yang menerima KIS, KIP, dan PKH, mana yang bisa merasakan program Pak Jokowi, mayoritas ibu mengaku bisa merasakan,” kata Hasto.

TKN Jokowi-Ma’ruf mengapresiasi komitmen kaum ibu yang siap untuk bergerak mensosialisasikan pasangan capres-cawapres nomor urut 01, dari rumah ke rumah,  “Ini menjadi energi positif untuk memenangkan Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin di Jakarta ini,” katanya.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KPU akan buatkan kelompok diskusi panelis dan pihak terkait

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Gedung KPU RI, Jakarta (14/1/2019). (Rangga Jingga)

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum RI akan membuat sebuah kelompok diskusi (focus group discussion) bagi panelis debat capres kedua dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang relevan dengan tema debat. 

“Sebelum panelis menyusun pertanyaan, KPU merencanakan akan melakukan semacam FGD, dengan mengundang para pihak yang relevan dengan tema, sehingga nanti akan memperkaya panelis dalam menyusun soal,” kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Jakarta, Kamis. 

Panelis tidak membuat atau menyusun pertanyaan dalam kelompok diskusi itu, melainkan untuk menerima masukan agar soal yang dibuat panelis lebih komprehensif. 

Dia menekankan pasangan calon atau tim kampanye tidak akan dilibatkan dalam kelompok diskusi tersebut. 

Wahyu mengungkapkan sejauh ini telah ada beberapa kelompok masyarakat yang mengirimkan surat kepada KPU untuk bisa memberikan sumbangsih gagasan dan pemikiran terkait soal-soal dalam debat capres kedua. 

KPU telah menetapkan delapan nama panelis debat capres kedua yang terdiri dari kalangan akademisi dan LSM. 

Panelis bertugas menyusun pertanyaan seputar tema debat capres kedua yaitu tentang energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu periksa tempat penyimpanan logistik Pemilu

(Antara)-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap ketersediaan logistic serta kelayakan tempat penyimpanan logistic pemilu, yang akan digunakan pada pemilu 17 april mendatang. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh logistik Pemilu terjamin secara kualitas maupun kuantitas.

Santri gelar doa bersama dan deklarasi tolak hoax

(Antara)-memanasnya situasi politik jelang Pilpres dan Pileg, serta maraknya berita bohong atau hoax, mengundang keprihatinan di kalangan pesantren. Sejumlah pengasuh pondok pesantren dan santri di Cirebon, Jawa Barat, melakukan doa bersama untuk persatuan, dan mengajak umat untuk bersama menangkal berita hoax. Kalangan pesantren juga berharap masyarakat tetap menjaga persatuan meski berbeda pendapat.

Polisi manfaatkan Drone untuk ungkap kejahatan

3 Views

(Antara)-Polisi  Lumajang,  Jawa Timur memanfaatkan Drone untuk mengejar pelaku kejahatan yang bersembunyi  di area perkebunan tebu. Berkat pantauan melalui Drone, anggota polisi dapat menemukan lokasi keberadaan ternak curian dan mengamankannya.

Menlu tolak tanggapi petisi referendum kemerdekaan Papua Barat

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menolak menanggapi petisi referendum kemerdekaan Papua Barat, yang diserahkan oleh pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda kepada Komisi Tinggi HAM PBB.

Melalui unggahan dalam akun media sosialnya, Benny Wenda menyebut petisi tersebut telah ditandatangani oleh 1,8 juta warga Papua Barat yang menuntut kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, setelah puluhan tahun menderita akibat genosida dan pendudukan yang dilakukan otoritas Indonesia.

“Saya tidak bisa bicara karena itu klaim dia. Polanya Benny Wenda itu biasanya manipulatif dan fake news, jadi kami tidak bisa mengatakan apapun mengenai 1,8 juta (penandatangan petisi),” kata Menlu usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis.

Menlu Retno juga tidak ingin berspekulasi mengenai petisi yang disebutnya tidak didasarkan pada maksud baik (good intention), karena diserahkan kepada KT HAM PBB Michelle Bachelet dalam pertemuan dengan delegasi Vanuatu.

Benny, yang tidak masuk dalam daftar delegasi resmi Vanuatu, menyampaikan petisi tersebut kepada Bachelet dalam pertemuan yang ditujukan untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) Vanuatu di Dewan HAM PBB.

Insiden tersebut bukan hanya mengejutkan Bachelet, tetapi juga menempatkannya pada situasi yang tidak dapat ia hindari (fait accompli).

“Dari penjelasan KT HAM sudah jelas bahwa dia merasa di-fait accompli dalam pertemuan tersebut, karena yang bersangkutan bicara mengenai Papua di akhir pertemuan,” kata Menlu Retno.

Untuk menyikapi kejadian ini, pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota protes kepada pemerintah Vanuatu yang dianggap tidak menghormati kedaulatan RI dengan mendukung gerakan separatis Papua.

Baca juga: Indonesia layangkan nota protes kepada Vanuatu terkait Papua

Ini bukan kali pertama Vanuatu mendukung gerakan separatis Papua. Hampir setiap tahun Vanuatu menyuarakan masalah Papua dalam berbagai forum PBB untuk menarik dukungan dan perhatian internasional terhadap isu ini.

Pada 2016 dalam Sidang Majelis Umum PBB, Vanuatu bersama lima negara Pasifik lainnya meminta diadakan penyelidikan Dewan HAM PBB terhadap situasi di Papua. Tindakan ini berulang pada 2017, saat Vanuatu dan Solomon Islands mengangkat isu yang sama dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Tahun lalu, Vanuatu kembali mendorong penyelidikan dugaan pelanggaran HAM di Papua dan dukungan dunia untuk diadakan referendum di Papua.

Tuduhan yang disampaikan Vanuatu selalu dibantah para diplomat RI yang bertugas di New York. Bahkan, pemerintah Indonesia telah mengundang tim KT HAM PBB untuk berkunjung dan menilai langsung situasi Papua.

Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa Hasan Kleib sedang mengoordinasikan kunjungan yang dijadwalkan pada paruh pertama 2019.

Menanggapi petisi yang disampaikan Benny Wenda, Dubes Hasan berpendapat petisi tersebut tidak akan langsung ditindaklanjuti oleh KT HAM PBB karena berkaitan dengan referendum yang sama sekali di luar mandat kantor KT HAM PBB.

Hasan juga menyebut petisi tersebut bukan petisi baru, melainkan salinan yang pernah dibuat Benny pada 2017.

Baca juga: DPR kecam tindakan Vanuatu selundupkan Benny Wenda dalam delegasinya

Baca juga: Indonesia kecam Vanuatu kelabui Komisioner Tinggi HAM PBB

Baca juga: Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen undang KT-HAM PBB ke Papua
 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tagar #JokowiPilihanTepat trending di Twitter

Presiden Jokowi menghidupkan listrik di salah satu rumah warga untuk meresmikan program sambungan listrik gratis di Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/1/2019). ANTARA News (Agus Salim)

Jakarta (ANTARA News) – Menjelang debat kedua Pilpres pada 17 Februari 2019 mendatang, lini masa media sosial Twitter, pada Kamis (31/1), sempat diramaikan tanda pagar (tagar) #JokowiPilihanTepat.

Berdasarkan pantauan Antara sampai berita ini dibuat, #JokowiPilihanTepat sempat menempati peringkat kedua trending topik Indonesia dengan 1.676 tweets.

Para warganet di media sosial Twitter pun ramai-ramai menuliskan #JokowiPilihanTepat dan ditambahkan dengan beragam unggahan foto maupun video dari Jokowi.

Pemilik akun @SpeakersNow mencuit, “kesehatan rakyat jadi nomer satu, kesejahteraan rakyat jadi nomer satu, semua yang dilakukan semata-mata hanya untuk mengabdi pada rakyat”, lalu ditambah hashtag #JokowiPilihanTepat.

MurTayo di akun @MurtadhaOne mencuitkan, “Selepas tinjau program penyambungan listrik gratis di Muara Gembong, seharusnya Presiden langsung kembali menuju ke Jakarta. Tiba2 Jokowi berkata, Saya ingin melihat yg saya dengar tadi SMP 1 Muara Gembong ini bangunannya (rusak) parah,”

Sebagaimana yang sudah diketahui, Jokowi yang saat ini berpasangan dengan KH. Ma’ruf Amin, akan kembali bertarung melawan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno pada Pilpres 17 April mendatang untuk memperebutkan posisi RI-1.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Gandeng KPU dan Bawaslu, Kominfo rilis laporan hoaks terkait pemilu 2019

Menteri Kominfo Rudiantara, Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan menunjukan dokumen penandatanganan Memorandum of Action (MoA) yang ditandatangani di Jakarta, Kamis. (31/1/2019)

Kemenkominfo mendukung Bawaslu serta KPU mensosialisasikan mengajak semua masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tanggal 17 April 2019. Banyak hal yang harus kita lakukan, terutama dalam konteks sekarang (melawan) penyebaran hoaks.”

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum akan merilis laporan mengenai hoaks yang berkaitan dengan Pemiihan Umum Serentak Tahun 2019.

Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan, salah satu tanggung jawab Kementerian Kominfo yang strategis di pemerintahan adalah menyampaikan informasi yang benar. Apalagi, saat ini penyebaran berita bohong atau informasi tidak dapat dipertanggung jawabkan makin masif di dunia maya, katanya dalam rilis pers Kementerian Kominfo, Kamis.

“Jadi Kemenkominfo makin proaktif, sebab setiap hari mengeluarkan laporan hoaks berkaitan dengan Pemilu. Komunikasinya tidak hanya melalui laporan hoaks yang diterbitkan, tapi juga dari berbagai media,” ujar Menteri Rudiantara dalam Acara Memorandum of Action (MoA) Upaya Bersama Memerangi Konten Negatif dan Informasi Hoaks Jelang Pemilu 2019 di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Kominfo bersama Ketua KPU Arif Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. Melalui kesepakatan itu, Menteri Rudiantara mengungkapkan, Kementerian Kominfo akan segera mengumumkan kabar yang telah terverifikasi kebenarannya ke masyarakat.

“Termasuk laporan konten hoaks yang diterima Kemenkominfo terkait menjelang Pemilihan Umum Tahun 2019. Tujuannya agar bisa menangkal konten hoaks dan meluruskan informasi Pemilu 2019,” kata Rudiantara.

Mendekati momentum Pemilu pada April mendatang, Kementerian Kominfo juga akan mengumumkan klarifikasi atas hoaks melalui grup-grup media digital masyarakat. Dengan begitu, Menteri Rudiantara berharap, setiap kelompok masyarakat dapat membantu memviralkan konter terhadap hoaks sehingga menimbulkan kepedulian bersama.

“Kemenkominfo mendukung Bawaslu serta KPU mensosialisasikan mengajak semua masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tanggal 17 April 2019. Banyak hal yang harus kita lakukan, terutama dalam konteks sekarang (melawan) penyebaran hoaks,” ucap Menteri Rudiantara.

Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan apresiasi kepada Menteri Rudiantara yang telah menindaklanjuti penandatanganan MoA kedua kalinya. Abhan mengungkapkan, MoA pertama kali dilakukan pada Pilkada Serentak 2018. Adapun Ketua KPU Arif Budiman menyatakan Kementerian Kominfo selama ini telah berupaya dan bekerja keras menangkal penyebaran hoaks yang semakin nyata di Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, rata-rata setiap tahunnya penyebaran hoaks di Tanah Air mencapai 800 ribu. Kementerian Kominfo pada tahun 2017 mendata telah memblokir sekitar 6.000 situs penyebar hoaks di media digital.

Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Evakuasi korban kontak senjata di Mapenduma terkendala cuaca buruk

Jayapura, 31/1 (ANTARA News) – Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Irham Waroihan mengatakan evakuasi terhadap Prada Laode Madjid yang menjadi korban dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Mapenduma, Kabupaten Nduga, Papua, Kamis pagi, gagal dilaksanakan karena terkendala cuaca.

Dua helikopter yang dikerahkan dari Timika terpaksa kembali karena cuaca yang tidak bersahabat sehingga evakuasi gagal dilaksanakan. Evakuasi akan dilanjutkan Jumat (1/2), kata Brigjen TNI Irham kepada Antara di Jayapura.

Dia mengatakan, dengan terus dilakukan aksi penyerangan dan penembakan terhadap anggota maka pihaknya meminta agar prajurit jangan lengah dan waspada. Bila kita lengah maka akan mudah menjadi sasaran tembak KKB, kata mantan Danrem 091/ASN.

KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak awal Desember 2018 melakukan sejumlah aksi kekerasan dan serangan ke anggota TNI, diantaranya membunuh 17 karyawan PT Istaka Karya termasuk satu orang staf BBPJN Papua.

Pada 3 Desember 2018 menyerang pos TNI di Mapenduma dan menewaskan satu anggota TNI, Senin (28/1) menembak anggota TNI hingga menewaskan Praka Nasarudin dan Kamis (31/1) mencederai Prada Laode.
Baca juga: Anggota TNI terluka dalam kontak senjata dengan KKB di Mapenduma

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Jakbar berterima kasih kepada Presiden Jokowi

Sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto, bersama warga Jakarta Barat, di Rumah Gorga, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (31/1/2019). (ANTARA/Foto: Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA News) – Warga Jakarta Barat dan sekitarnya yang hadir pada acara konsolidasi pemenangan Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) untuk Joko Widodo-Ma’ruf Amin, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo  yang telah menerapkan program-program pro-rakyat.

Kegiatan konsolidasi pemenangan Relawan ABJ diselenggarakan di Rumah Gorga, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis, dihadiri sekitar 500 orang relawan dan masyarakat sekitar. 

Hadir juga pada kegiatan tersebut, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, Ketua Umum DPP ABJ Michael Umbas, serta caleg PDI Perjuangan Robik Maulana dan Kirana Larasati.

Hasto Kristiyanto dan Djarot Saiful Hidayat, pada kegiatan tersebut menyampaikan program-program Pemerintah Presiden Joko Widodo yang pro-rakyat seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, serta Program Keluarga Harapan (KIS, KIP, dan PKH).

Hasto bertanya, kepada masyarakat yang hadir, “Bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa yang menerima Kartu Indonesia Sehat?”

Sebagian besar kaum ibu yang hadir mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa mereka menerima Kartu Indonesia Sehat. Hasto kemudian menghampiri dan bertanya pada seorang ibu.

Seorang perempuan yang mengatakan bernama Ira, menjelaskan, bahwa suaminya menderita gagal ginjal dan harus mendapatkan perawatan cuci darah secara rutin. Karena mendapatkan, KIS dari Pemerintah, sehingga bisa berobat gratis.

“Saya benar-benar merasakan bagaimana orang bawah tertolong oleh program KIS Presiden Jokowi. Kalau harus bayar sendiri, biayanya sangat mahal. Ini yang menolong,” kata Ibu Ira, sambil menunjukkan jari telunjuknya yang bermakna, nomor 01.

 Seorang ibu lainnya, berbaju putih, mengakui dirinya menderita kanker stadium awal telah menjalani perawatan kemoterapi. “Saya harus mengkonsumsi obat secara rutin dan kemoterapi. Biayanya sangat mahal,” katanya.

Namun, dengan program KIS dari Presiden Joko Widodo, Ibu Sinaga, berobat ya menjadi gratis. “Saya sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi harus lanjut ke periode kedua, sehingga masyarakat tetap bisa berobat gratis,” katanya.

Sementara itu, Djarot Saiful Hidayat juga berdialog dengan peserta yang hadir. Djarot bertanya kepada seorang ibu, yang mengatakan bernama Dewi dan berasal dari Palembang, “Ibu sudah merasakan manfaat apa dari program Presiden Jokowi?”
 
“BPJS,” kata Ibu Dewi yang tampaknya pemalu. Seorang ibu lainnya, bernama Elizabet, menambahkan, dirinya menerima manfaat dari program KIS dan KIP.

“Keluarga saya berobat jadi mudah, serta anak saya sekolah jadi gratis. Saya akan pilih Jokowi lagi untuk periode kedua,” katanya.

Djarot menjelaskan, Jokowi pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Apa yang manfaatnya dirasakan warga Jakarta saat ini, dasarnya diletakkan oleh Jokowi ketika jadi gubernur.

“KIP itu dibikin Pak Jokowi dari sebelumnya KJP di Jakarta. KIS itu dibikin di nasional, seperti KJS di Jakarta,” kata Djarot.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

KPU Kepri coret caleg perindo

Batam, 31/1 (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencoret calon anggota DPRD Kepri yang diusung Partai Perindo, Indri Ceria Agustin, dari pencalonan karena terbukti melakukan pidana pemilu.

“Karena sudah ada putusan dari pengadilan di Karimun, dia melanggar. Ada pidananya,” kata Koordinator Divisi Hukum KPU Kepri Widiyono Agung di Batam, Kepri, Kamis.

KPU Kepri sudah memastikan bahwa putusan yang diberikan Pengadilan Negeri Karimun telah berkekuatan hukum tetap, karena yang bersangkutan tidak melakukan banding.

Menurut dia, bila seorang calon anggota legislatif terkena pidana, maka hak mencalonkan dirinya hilang, sehingga tidak dapat melanjutkan hingga tahapan pemilu.

“Kalau pidana, tidak punya hak mencalonkan,” kata dia.

Sementara itu, nama Indri Ceria Agustin sudah masuk dalam surat suara yang sekarang sedang dicetak, dan tidak dapat ditarik kembali.

Untuk itu, Agung menyatakan, KPU akan mencoret langsung nama Indri Ceria dari daftar calon di kertas suara.

“Surat suara sudah kami cetak, itu nanti dicoret, dan ditandatangani Ketua KPU,” kata dia.

Ketua KPU akan mencoret dan menandatangani seluruh surat suara DPRD Provinsi Kepri untuk daerah pemilihan Karimun.

“Kebetulan, caleg Partai Perindo cuma satu, tidak ada kawannya. Kalau ada kawannya, suara bisa masuk ke partai. Tapi ini tidak,” kata dia.

Dengan begitu, Pantai Perindo dipastikan tidak memiliki calon anggota DPRD Kepri dari daerah pemilihan Karimun.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memvonis hukuman percobaan terkait tindak pidana politik uang kepada dua calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Perindo, Edyson Tatulus dan Indri Ceria Agustin.

Indri Ceria Agustin divonis hukuman selama 2 bulan dan denda Rp10 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Indri, menurut majelis hakim, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

Anggota TNI terluka dalam kontak senjata dengan KKB di Mapenduma

Jayapura, 31/1 (ANTARA News) – Baku tembak antara anggota TNI dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Mapenduma, Kabupaten Nduga, Papua, Kamis pagi, mengakibatkan satu anggota Yonif 751/Raider yakni Prada Laode Madjid terluka.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kol Inf Muhammad Aidi, di Jayapura, mengatakan, dari laporan yang diterima baku tembak terjadi Kamis pagi sekitar pukul 08.55 WIT itu, dengan kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya tersebut.

Ia mengatakan, kontak senjata terjadi setelah KKB menembak anggota TNI yang sedang berpatroli dari ketinggian dan berbagai arah. Laporan adanya penembakan terhadap anggota TNI yang sedang berpatroli, membuat anggota yang bertugas di Pos Mapenduma langsung ke lokasi kejadian untuk membantu rekan-rekannya.

“Kontak tembak tidak terhindarkan dan setelah anggota berhasil menguasai kawasan itu karena KKB lari ke hutan, terlihat bercak darah yang mengindikasikan adanya anggota KKB yang terluka,” kata Aidi pula.

Mantan Waasintel Kodam XVII/Cenderawasih itu mengatakan, korban seorang anggota TNI yang terluka saat ini masih berada di Mapenduma untuk dievakuasi ke Timika.

Sebelumnya, Senin (28/1), KKB juga melakukan penyerangan terhadap anggota TNI yang bertugas mengamankan lapangan terbang hingga menewaskan Praka Nasarudin, kata Kol Inf M Aidi pula.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu Palembang temukan 76 koli tabloid Indonesia Barokah

Ketua Bawaslu Kota Tangerang Agus Muslim menunjukan Tabloid Indonesia Barokah yang berhasil diamankan dari sebuah masjid di Kantor Bawaslu Kota Tangerang, Tangerang, Banten, Kamis (24/1/2019). Selain mengamankan tabloid yang sudah tersebar di masyarakat, Bawaslu Kota Tangerang juga mengamankan ratusan eksemplar tabloid di Kantor Pos dan Giro Tangerang, di mana tabloid itu akan disebarkan oleh pengirim tak dikenal ke masjid dan pesantren yang ada di Tangerang Raya. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/wsj.

Palembang, 31/1 (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilu Kota Palembang, Sumatera Selatan menemukan 76 koli paket tabloid Indonesia Barokah di kantor pos setempat.

Berdasarkan informasi masyarakat dan pengecekan di Kantor Pos Palembang ditemukan tumpukan paket pos berisi tabloid Indonesia Barokah yang terindikasi memuat informasi negatif terhadap pasangan capres 02 (Prabowo-Sandi). Sesuai ketentuan paket tersebut diminta untuk tidak didistribusikan, kata Ketua Bawaslu Palembang M Taufik, di Palembang, Kamis.

Paket tabloid yang dinyatakan Dewan Pers bukan produk jurnalistik itu, berdasarkan alamat tujuan, dikirimkan ke pondok pesantren di wilayah Sumsel dan beberapa provinsi terdekat.

Bawaslu untuk sementara ini meminta pihak kantor pos tidak mendistribusikan paket tabloid bermasalah itu, sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu tahapan Pemilu 2019, katanya.

Sementara mengenai tindakan lebih lanjut seperti penyitaan tabloid itu, pihaknya menunggu arahan Bawaslu RI (pusat).

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan keresahaan masyarakat, mencemarkan nama baik calon anggota legislatif, partai politik peserta pemilu, dan pasangan capres/cawapres.

Jika sampai masyarakat terbukti melakukan tindakan tersebut maka dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum karena dapat mengganggu pelaksanaaan pesta demokrasi pada 17 April 2019 mendatang,

Taufik menegaskan pihaknya berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan mencegah timbulnya kampanye negatif.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

KPU Batam bentuk posko pendataan di kawasan industri

Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik (kiri) dan Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) menunjukan kotak suara bermaterial kardus dan transparan di Kantor KPU Pusat, di Jakarta, Jumat (13/12/2018). KPU memutuskan untuk melakukan pengadaan logistik berupa kotak suara transparan di satu sisi bermaterial kardus dalam parhelatan kontestasi Pemilu 2019. Pengadaan kotak suara bermaterial kardus itu mampu menghemat setengah anggaran dari pembelian kotak suara transparan bermaterial plastik yang akan digunakan dalam Pemilu serentak pada tahun 2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir *** Local Caption *** (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

Batam, 31/1 (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum Kota Batam membentuk posko untuk mendata pemilih tambahan di beberapa kawasan industri, demi mengakomodir warga yang ingin menyalurkan hak suaranya dalam Pemilu 2019.

“Kami membangun posko mulai besok di sekitar `dormitory` Muka Kuning (kawasan industri Batamindo),” kata Ketua KPU Batam, Syahrul Huda di Batam, Kamis.

Berdasarkan informasi dari jajaran penyelenggara pemilu tingkat kecamatan, terdapat sekitar 6.400 pendatang yang baru mulai bekerja di Kawasan Industri Batamindo. Sebagian di antaranya datang dari luar kota, dan kemungkinan sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di daerah asalnya.

KPU menduga, terdapat banyak pemilih pindahan yang terancam kehilangan haknya, bila tidak segera diakomodir.

Panitia Pemilihan Kecamatan Sei Beduk kini tengah mendata pendatang baru tersebut dan mengecek masing-masing nomor induk kependudukannya.

KPU Batam ingin melindungi hak pilih pekerja yang baru datang dari luar kota, dengan memasukannya dalam daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) sebagai pemilih pindahan. KPU membuka kesempatan kepada warga yang ingin pindah pilih dari tempatnya terdaftar dengan berbagai alasan, di antaranya karena alasan sekolah dan bekerja.

“Dari data itu, membuat kami harus bergerak `menjemput bola`, karena mereka memiliki keterbatasan waktu, mereka harus bekerja,” kata dia.

Selain di asrama pekerja Muka Kuning, KPU juga berencana membuka posko serupa di sekitar rumah susun Muka Kuning.

“Bila besok di `dormitory` maksimal, maka kami bergerak ke sekitar Rusun Muka Kuning. Kami buka posko 3 hari. Kami membuka posko di sana untuk memudahkan penghuni di daerah industri mengecek, atau memindah pilih,” kata dia melanjutkan.

Di tempat yang sama, Komisioner KPU Kepri Koordinator Wilayah Batam, Widiyono Agung mengapresiasi langkah KPU Batam yang membentuk posko untuk mendata DPTb di sekitar kawasan industri.

“Dalam PKPU tidak diatur soal posko. Ini inisiatif KPU Batam untuk memenuhi target partisipasi pemilih,” kata dia.

Ia mengatakan berdasarkan koordinasi dengan pihak berwenang, disebutkan, kawasan industri di Muka Kuning merekrut 6.400 karyawan baru, dan banyak di antaranya kemungkinan bukan warga Batam.

“Ada 6.400 orang di Muka kuning bukan orang Batam, mereka dalam rangka bekerja dan dikontrak,” kata dia.

Hal itu menjadi tantangan bagi KPU Batam, karena pekerja di sana memiliki KTP luar Batam. Dan dalam pemilu serentak, mereka memiliki hak memilih Presiden.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

Indonesia layangkan nota protes kepada Vanuatu terkait Papua

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Indonesia telah melayangkan nota protes kepada pemerintah Vanuatu, karena menyelundupkan pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda ke dalam delegasinya saat bertemu Komisi Tinggi HAM PBB.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, nota protes tersebut dikirimkan karena Vanuatu dianggap tidak menghormati kedaulatan RI dengan mendukung gerakan separatis Papua.

“Yang penting kami protes bahwa ada satu prinsip dasar internasional yang sudah dia (Vanuatu) langgar. Kami sampaikan bahwa kami tidak akan mundur kalau sudah menyangkut kedaulatan negara,” kata Menlu usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis.

Indonesia menganggap tindakan Vanuatu yang memasukkan Benny Wenda ke dalam delegasinya dalam pertemuan dengan KT HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa pada 25 Januari lalu, tidak didasarkan pada maksud yang baik (good intention).

Kunjungan delegasi Vanuatu ke kantor KT HAM PBB dimaksudkan untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) di Dewan HAM PBB.

Namun, Benny memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaimnya sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang, padahal dirinya tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.

Dalam pertemuan itu, Benny menjelaskan kepada Bachelet bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Ia kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan adalah melalui petisinya tersebut.

Untuk merespons insiden ini, Duta Besar RI untuk PBB Hasan Kleib pada 30 Januari lalu telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan KT HAM PBB.

Dalam pembicaraan tersebut Bachelet menyampaikan keterkejutannya mengenai kehadiran Benny Wenda yang bukan merupakan anggota delegasi resmi UPR Vanuatu.

KT HAM juga kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda, termasuk melalui unggahan pada akun media sosialnya. 

“Kami tidak kaget dengan apa yang dilakukan oleh Benny Wenda. Pola yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu manipulatif dan fake news,” tutur Menlu Retno.

Menlu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan tidak akan mundur menghadapi gerakan separatis, seperti yang dilakukan Benny Wenda.

“Kami tidak akan pernah mundur apabila menyangkut masalah kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia,” tutur dia.

Baca juga: DPR kecam tindakan Vanuatu selundupkan Benny Wenda dalam delegasinya

Baca juga: Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen undang KT-HAM PBB ke Papua

Baca juga: Wapres soroti Vanuatu

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

NU kawal keutuhan persatuan Indonesia

Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siradj (tengah) bersama Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin (kiri) tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/1/2019). LPOI mengapresiasi kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pras.

Kita tidak boleh takut dalam mengemban amanah ini.”

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum Pengurus Besar Nadhdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan NU telah berjalan dengan baik dan selalu berperan dalam mengawal keutuhan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“NU terus berperan dan memiliki kontribusi besar dalam mengawal keutuhan NKRI, menjaga kekuatan eksistensi budaya kepribadian serta jati diri Islam Nusantara,” ujar Said Aqil usai pembukaan Harlah NU ke-93 di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan Islam Nusantara merupakan Islam Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, antiradikal, antiterorisme apalagi ekstrimisme. Dalam kesempatan itu, Said Aqil mengajak warga NU untuk terus menjaga amanah dari para pendiri NU tersebut. Amanah yang dimaksud adalah berani mengatakan tidak kepada kebatilan, walaupun orang lain diam atau takut.

“Kita tidak boleh takut dalam mengemban amanah ini,” jelas dia lagi.

Said Aqil juga menceritakan bagaimana Gus Dur memberikan contoh yang jelas kepada warga NU, yang mana pada saat Orde Baru, Gus Dur tetap mempertahankan amanah itu. Meskipun saat itu Gus Dur bisa diam dan menikmati hidup enak jika tidak mengkritik pemerintah saat itu.

Dia juga menambahkan negara yang tidak kuat struktur sosial sulit untuk menyatukan masyarakat ketika terjadi konflik.

“Alhamdulillah, Indonesia memiliki struktur sosial yang kuat. Kami meminta agar NU dan juga Muhammadiyah untuk terus menjaga menjaga keutuhan bangsa.”

Dalam kesempatan itu, Said Aqil juga mendoakan agar Presiden Joko Widodo yang juga hadir dalam acara itu, diberikan kejutan lahir batin dan petunjuk sehingga mendapat kemenangan dalam Pilpres 2019.

“Ini bukan kampanye, semuanya mendoakan, mendoakan boleh kan, mudah-mudahkan Bapak H Ir Jokowi diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah sehingga mendapatkan kemenangan dan kesukseskan, ini mendoakan,” cetus dia lagi.

Saiq Aqil juga meminta agar warga NU meningkatkan kekuatan, terutama yang calon pemimpin yang akan menggantikannya pada 2020 harus lebih dari dirinya.

Pewarta: Indriani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

DPR persilahkan KPU umumkan caleg mantan napi koruptor

Pada prinsipnya kami sebagai lembaga legislatif yang telah memilih Komisioner KPU, silahkan mereka menggunakan kewenangannya.”

Jakarta (ANTARA News) – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mempersilahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif mantan napi tindak pidana korupsi karena menjadi kewenangan lembaga penyelenggara pemilu.

“Pada prinsipnya kami sebagai lembaga legislatif yang telah memilih Komisioner KPU, silahkan mereka menggunakan kewenangannya,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia menilai selama keputusan KPU itu tidak ada yang merasa dirugikan maka tidak masalah namun ketika ada yang merasa dirugikan, harus dicari jalan keluar sebaik-baiknya.

Menurut dia, KPU harus mempertimbangkan kembali urgensi wacana foto caleg mantan koruptor dipasang di bilik suara.

“Karena dari berbagai literatur dan media sosial sesungguhnya para caleg itu sudah diketahui profilnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menilai pro-kontra wacana larangan mantan napi tipikor masuk dalam daftar caleg memang sudah berlangsung lama dan panjang. 

Menurut dia, terakhir DPR sepakat, menjadi keputusan dewan adalah bahwa sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang ada, hak untuk dipilih dan memilih, adalah hak dasar warga negara. 

“Tapi di sisi lain, negara juga sudah memberikan kewenangan pada KPU, sebagai penyelenggara pemilu. KPU sudah mempublikasikan dan menetapkan bahwa mantan napi korupsi itu tidak bisa atau sekurang-kurangnya namanya akan diumumkan, itu sah-sah saja,” katanya.

Namun menurut dia, ada peluang juga bagi para pihak yang dirugikan untuk melakukan langkah hukum jika dimungkinkan, tapi dirinya menyerahkan pada pihak pihak yang dirugikan untuk mengkaji secara hukum dan silakan mengambil langkah yang diperlukan.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif 2019 yang merupakan mantan narapidana korupsi berjumlah 49 orang.

“Kami sudah memastikan daftar calon anggota dewan yang berstatus mantan terpidana (korupsi),” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Rabu (30/1) malam. 

Berdasarkan data yang disampaikan KPU kepada wartawan, 49 caleg itu antara lain 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD Kabupaten/Kota dan sembilan caleg DPD RI.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Presiden hadiri hari lahir ke-93 Nahdlatul Ulama

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) bersama Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedua kanan) menghadiri konsolidasi jelang satu abad Nahdlatul Ulama (NU) dalam rangka hari lahir ke-93 NU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (31/1/2019). Dalam sambutanya presiden menyatakan RUU Pondok Pesantren sangat penting untuk segera disahkan untuk memastikan generasi muda memiliki keahlian, sikap yang dapat membawa bangsa ke era kemajuan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

KPU RI tunjuk delapan panelis debat capres kedua

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (14/1/2019). (Rangga Jingga)

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum RI telah menunjuk delapan panelis debat capres kedua yang terdiri dari akademisi dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat. 

“Panelis debat kedua ada delapan orang. Enam dari akademisi dan dua dari LSM,” ujar Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Jakarta, Kamis. 

Wahyu mengatakan panelis dari akademisi berjumlah enam orang yakni Rektor Institut Teknologi Sepuluh November, Rektor Institut Pertanian Bogor, akademisi dari Universitas Airlangga, akademisi Universitas Gajah Mada, akademisi Institut Teknologi Bandung dan akademisi Universitas Diponegoro. 

Sementara panelis dari kalangan LSM berjumlah dua orang masing-masing dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Konsorsium Pengembangan Agraria. 

Berikut daftar nama panelis debat kedua:

1. Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng

2. Rektor IPB, Dr. Arif Satria. 

3. Direktur Eksekutif WALHI Nur Hidayati

4. Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M. Sc (ahli pertambangan dari ITB), 

5. Ahmad Agustiawan ST M.Sc.Ph.D (pakar energi UGM) 

6. Sudharto P Hadi (pakar lingkungan Undip).

7. Konsorsium Pengembangan Agraria (nama masih dalam konfirmasi) 

8. Akademisi dari Unair (nama masih dalam konfirmasi).

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

DPR kecam tindakan Vanuatu selundupkan Benny Wenda dalam delegasinya

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengecam tindakan Vanuatu yang menyelundupkan pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda ke dalam delegasinya saat bertemu Komisi Tinggi HAM PBB.

“Itu menunjukkan bahwa Vanuatu tidak menghormati Indonesia,” kata Satya usai rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Luar Negeri di Jakarta, Kamis.

DPR RI sangat menyesalkan tindakan Vanuatu, yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, tetapi justru mengakomodasi pertemuan Benny Wenda dengan KT HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa pada 25 Januari lalu. 

Kunjungan delegasi Vanuatu ke kantor KT HAM PBB dimaksudkan untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) di Dewan HAM PBB.

Namun, Benny memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaimnya sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang, padahal dirinya tidak masuk dalam daftar resmi delegasi Vanuatu untuk UPR.

“Maka kami mengutuk keras sikap Vanuatu yang mengakomodasi (kepentingan Benny), karena tidak mungkin Benny Wenda masuk begitu saja tanpa disepakati oleh ketua delegasi,” kata Satya.

Pemerintah Indonesia sudah merespons insiden ini dengan melayangkan nota protes kepada pemerintah Vanuatu melalui Duta Besar RI di Canberra.

Duta Besar RI untuk PBB Hasan Kleib pada 30 Januari juga telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan KT HAM PBB Michelle Bachelet. Dari pembicaraan tersebut KT HAM menyampaikan keterkejutannya mengenai kehadiran Benny Wenda yang bukan merupakan anggota delegasi resmi UPR Vanuatu.

KT HAM juga kaget ketika berita mengenai pertemuan tersebut diberitakan secara luas oleh Benny Wenda, termasuk melalui unggahan pada akun media sosialnya.

Baca juga: Indonesia kecam Vanuatu kelabui Komisioner Tinggi HAM PBB

Baca juga: Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen undang KT-HAM PBB ke Papua

Baca juga: Wapres soroti Vanuatu

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lantamal VII gelar latihan pengamanan pemilu 2019

Kupang, 31/1 (ANTARA News) – Sebanyak 300 personel prajurit Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) VII Kupang menggelar latihan pengamanan Pemilu 2019 di halaman kantor Lantamal VII Kupang, Kamis.

Kepala Dinas Penerangan Lantamal VII Kupang Mayor Laut (T) Rakhmat Yuniar kepada Antara di Kupang, Kamis, mengatakan latihan pengamanan Pemilu itu meliputi simulasi penanggulangan huru-hara.

“Ada sekitar 300 personel gabungan yang terlibat dalam latihan pengamanan pemilu ini mulai prajurit dari Lantamal VII, Marinir Yonmarhamlan VII, Polisi Militer Lantamal VII, Anggota Rumah Sakit AL Lantamal VII, serta prajurit satuan patroli laut Lantamal VII Kupang,” kata dia.

Latihan yang digelar bersama itu sebagai bagian dari mendukung keamanan dan ketertiban jelang pelaksanaan pemilu di provinsi berbasis kepulauan itu.

Ia mengatakan pada 4 Februari 2019 mendatang akan digelar kembali latihan bersama kedua yang melibatkan banyak pihak.

“Pada 4 Februari nanti akan ada latihan bersama dengan prajurit TNI AL dari di Rote, Maumere serta dari Mataram NTB,” katanya.

Rakhmat mengatakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, khususnya terkait operasi militer selain perang TNI AL bisa membantu Polri dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sementara itu Perwira pembantu Operasi Lantamal VII Kupang Letkol Laut (P) Jarot Wibisono mengatakan latihan yang dilaksanakan kali ini terdiri dari empat sesi materi yakni pembinaan fisik, latihan formasi, latihan penindakan massa demonstran, dan latihan penyelamatan korban.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TNI perkuat keamanan 16 wilayah rawan jelang Pemilu

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kanan) didampingi KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kiri) KASAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kanan) dan KASAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna berfoto bersama seusai penutupan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2019, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019). Rapim bertema “Dilandasi Profesionalisme, Loyalitas, dan Kemanunggalan dengan Rakyat, TNI Siap Melaksanakan Tugas Pokok” tersebut resmi ditutup. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

Jakarta (ANTARA News) – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan institusinya akan memperkuat pasukan di 16 wilayah rawan terjadi konflik saat jelang dan ketika pelaksanaan Pemilu 2019 agar pelaksanaan pesta demokrasi tersebut berjalan aman.

“Kami sudah terima indeks kerawanan pemilu, ada 16 daerah, sudah kami petakan dan bekerjasama dengan kepolisian,” kata Hadi usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

Dia mengatakan TNI sudah mengetahui secara rinci ke-16 wilayah tersebut dan sudah dipetakan skala kerawanannya.

Menurut Hadi, salah satu dari 16 daerah tersebut yaitu Sulawesi dan TNI akan menyiapkan personilnya lebih banyak dibandingkan daerah yang di luar indeks kerawanan pemilu.

“Seperti di Sulawesi, TNI akan pertebal kekuatannya,” ujarnya.

Hadi menegaskan bahwa TNI-Polri akan terus melakukan sinergi dalam menyukseskan pemilu yang damai dan aman agar pesta demokrasi tercapai dengan aman dan sukses tanpa adanya gangguan dari dalam dan luar.

Selain itu Hadi menjelaskan selama tiga hari TNI telah dilaksanakan rapat pimpinan yang diawali secara bersama Presiden Joko Widodo dengan Polri di Istana Negara, Jakarta.

Salah satu yang dibahas dalam rapim tersebut, yaitu mengamankan dan menyukseskan pesta demokrasi pada 2019 yaitu pemilihan legislatif serta pemilihan presiden.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019

Obituari: mantan Kapolri Awaloedin Djamin meninggal dunia

Presiden Soeharto (kiri) memberikan ucapan selamat kepada Letjen Polisi Awaloedin Djamin (kanan) saat pelantikannya sebagai Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Polisi Widodo Budidarmo di Istana Negara, Jakarta, (25/9/1978). Mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Awaloedin Djamin meninggal dunia pada Kamis (31/1/2019) di Rumah Sakit Medistra, Jakarta dan rencananya almarhum akan dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta, pada Jumat (1/2/2019). ANTARA FOTO/Rachman/wsj.

KPU resmi tetapkan seluruh nama panelis debat capres kedua

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (14/1/2019). (Rangga Jingga)

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum RI telah menetapkan secara resmi seluruh nama panelis yang akan menyusun pertanyaan untuk debat capres kedua. 

“Panelis debat kedua ada delapan orang, berasal dari akademisi dan LSM,” ujar Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan di Jakarta, Kamis. 

Sebelumnya dua nama panelis yakni akademisi Unair dan Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA) belum diumumkan KPU RI, karena masih menunggu konfirmasi. 

Kini semua daftar nama panelis telah resmi terkonfirmasi. Delapan nama itu yakni:

1. Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng,
2. Rektor IPB, Dr Arif Satria. 
3. Prof Dr Ir Irwandy Arif, MSc (ahli pertambangan dari ITB). 
4. Ahmad Agustiawan ST, MSc, Ph D (pakar energi dari UGM) 
5. Sudharto P Hadi (pakar lingkungan dari Undip).
6. Dr Suparto Wijoyo SH, MHum (pakar hukum lingkungan Unair)
7. Direktur Eksekutif WALHI, Nur Hidayati
8. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA), Dewi Kartika

Debat capres kedua yang akan dijalani antar-calon presiden, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Februari 2019. 

Debat kedua ini mengambil tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Dalam debat kedua, KPU tidak akan memberikan kisi-kisi pertanyaan yang disusun panelis kepada para capres. 

Selain itu dalam debat kedua nanti, akan ada segmen khusus dimana kedua capres akan menjalankan debat secara bebas dengan tetap dipandu moderator. 

Moderator dalam debat kedua yaitu Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki. 

Sedangkan stasiun televisi yang akan menyiarkan debat secara langsung yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

14 Nelayan Aceh kembali ke tanah air

528 Views

(Antara)-14 orang dari 16 orang nelayan Aceh yang ditangkap oleh militer Myanmar karena melewati batas teritorial negara dan melakukan ilegal fishing telah kembali ke Aceh, dengan diantar lansung oleh Kemenlu dan Dubes RI, ke Banda Aceh.

Gudang Logistik Pemilu disemprot anti rayap

(Antara)-Penyimpanan logistik pemilu 2019 menjadi perhatian khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kelembaban udara dan hujan serta kemungkinan rusak karena serangan rayap, membuat KPU melakukan tindakan pencegahan berupa pembuatan rak dan penyemprotan obat anti rayap.

Ibu Iriana Jokowi bernyanyi bersama anak PAUD di Aceh

Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri) beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla (kiri) dan rombongan bernyanyi bersama siswa saat mengunjungi PAUD Permata Hati di Banda Aceh, Aceh, Kamis (31/1/2019). Kunjungan tersebut guna memberikan edukasi kepada anak usia dini tentang pentingnya kesehatan, tanaman dan lingkungan. ANTARA FOTO/Ampelsa/wsj.

Penutupan Rapim TNI

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kanan) didampingi KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kiri) KASAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji (kanan) dan KASAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna berfoto bersama seusai penutupan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2019, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (31/1/2019). Rapim bertema “Dilandasi Profesionalisme, Loyalitas, dan Kemanunggalan dengan Rakyat, TNI Siap Melaksanakan Tugas Pokok” tersebut resmi ditutup. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

Kementerian PANRB prioritaskan enam sasaran Reformasi Birokrasi 2019

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memprioritaskan enam kegiatan pokok pada tahun 2019, untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi nasional. 

“Kementerian PANRB akan fokus pada enam kegiatan pokok  untuk menyelesaikan target-target yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun ini,” ujar Menteri PANRB Syafruddin dalam acara Refleksi Kementerian PANRB 2018 dan Resolusi 2019 di Jakarta, Kamis. 

Enam kegiatan yang menjadi fokus Kementerian PANRB yakni pertama, menuntaskan penetapan berbagai kebijakan sebagai fondasi sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju smart ASN.

Kedua, mengakselerasi penerapan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Ketiga,  memantapkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan penyelenggaraan penerintahan yang efektif dan efisien. 

Keempat, memperluas pembangunan zona integritas untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. 

Kelima, melanjutkan penataan kelembagaan instansi pemerintah agar fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dapat terselenggara dengan lincah, efektif dan efisien.

Keenam, mengakselerasi perbaikan pelayanan dasar dan perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha.

“Kita harus fokus, cerdas dan tuntas. Kita harus memusatkan perhatian dan mengarahkan segala sumber yang kita miliki,” ujar dia. 

Syafruddin mengatakan sepanjang 2018, Kementerian PANRB telah berhasil antara lain mendorong penerapan pemerintahan berorientasi hasil melalui penerapan SAKIP, yang antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP setiap tahun.

Hasilnya, pada 2018 efisiensi dari 25 provinsi dan 217 kabupaten/kota mencapai Rp65,1 triliun. 

Kementerian PANRB juga telah mendorong reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah, dengan memperbaiki kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, yakni melakukan perubahan Permenpanrb nomor 14 tahun 2014 menjadi Permenpanrb nomor 30 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.

“Perubahan ini dilakukan untuk memberikan penajaman pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja di lingkungan kementerian dan lembaga serta Pemda,” jelas Syafruddin.

Selain itu, Kementerian PANRB juga melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah,  dengan tujuan untuk memetakan kemajuan yang sudah diperoleh, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan di berbagai aspek untuk memperkuat pemerintahan. 

Syafruddin mengatakan refleksi dan resolusi mencerminkan proses keterbukaan, membuka paradigma yang semakin terbuka terhadap hal – hal prediktif yang dapat dijangkau melalui proses analisis di masa lampau.
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rapim TNI petakan tantangan keamanan negara 2019 yang harus diantisipasi

Jakarta (ANTARA News) – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan Rapat Pimpinan TNI selama tiga hari telah memetakan tantangan di 2019 yang harus diantisipasi karena terkait keamanan negara.

“Dalam Rapim TNI, tantangan 2019 antara lain gangguan keamanan di Papua, kerawanan bencana dan menyukseskan Pemilu 2019,” kata Hadi dalam konprensi pers di Mabes TNI, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan gangguan keamanan di Papua menjadi prioritas TNI untuk mengatasinya yaitu dengan melakukan operasi Penegakan Hukum di wilayah tersebut.

Menurut dia, dari tiga tantangan itu, dirinya telah memerintahkan Panglima Komando Utama (Pangkotama) untuk menyiapkan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan kesiapan personil.

“Itu kami proyeksikan karena karakteristik ancaman saat ini sudah berubah, dari yang biasa menjadi sangat eskalatif, campuran, dan dalam tempo yang lama,” ujarnya.

Khusus terkait penanganan bencana, menurut dia, TNI berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan mengembangkan personil Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.

Hadi juga menekankan dalam Rapim TNI bahwa institusinya harus fokus pada percepatan pencapaian Kekuatan Pokok Minimum atau “Minimum Essential Forces” (MEF) pada Rencana Strategis (Renstra) kedua.

Menurut dia, MEF di Renstra kedua masih 62,8 persen sehingga ditargetkan realisasinya bisa mencapai 72-75 persen.

“Saat ini baru 62,8 persen sehingga ditargetkan capaian MEF menjadi 72-75 persen. Kami fokus realisasikan itu,” katanya.

Untuk keamanan Pemilu, Hadi menjelaskan institusinya terus melakukan sinergi dengan Polri agar pelaksanaan pesta demokrasi baik Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 bisa berlangsung sukses.

Dia menegaskan bahwa soliditas dan sinergi TNI-Polri dijaga dengan baik agar Pemilu berlangsung aman dan sukses serta tanpa ada gangguan dari dalam dan luar.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Golput, ekspresi protes politik

Sejumlah pegiat hukum dan aktivis hak asasi manusia dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (23/1), menyatakan bahwa golongan putih adalah ekspresi politik dan bukan tindak pidana Pemilu. Golput dinyatakan sebagai tindak pidana apabila pelaku menghasut pemilih lain dengan menjanjikan atau memberikan imbalan materi, supaya tidak menggunakan hak pilihnya. (ANTARA / Maria Rosari)

Jakarta, 31/1 (Antara) – Tiga bulan sudah kampanye pemilihan presiden 2019 dengan dua pasang calon mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perdebatan antarpendukung ramai di berbagai media. Media massa dan media sosial dipenuhi oleh sentimen kedua kubu.

Namun demikian, terdapat kelompok lain yang memutuskan untuk tidak mendukung kedua pasangan calon yang berkompetisi menduduki jabatan presiden dan wakil presiden.

Banyak aktivis dan pengamat melihat kelompok yang kerap disebut sebagai golongan putih atau golput ini, muncul sebagai bentuk protes.

Golput dianggap sebagai satu bentuk ekspresi protes terhadap mekanisme capres-cawapres oleh partai politik yang masih didominasi pertimbangan politik praktis dan mengesampingkan nilai-nilai penting.

Nilai-nilai penting itu adalah integritas individu, rekam jejak yang bersih, anti-korupsi, toleransi tinggi, dan keberpihakan pada hak asasi manusia.

Selain itu pilihan capres dan cawapres yang sangat terbatas dinilai sejumlah pihak juga tidak terjadi secara alami, namun karena sistem politik yang dirancang sedemikian rupa.

Hal tersebut juga dikatakan oleh advokat publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Algifari Aqsa yang menyebutkan bahwa pilihan untuk menjadi golput adalah bentuk protes karena menginginkan sistem politik yang lebih baik.

“Golput bukan gerakan untuk menggemboskan pasangan calon tertentu, tapi ini karena ada masyarakat yang ingin demokrasi lebih substansial dan sistem politik yang lebih baik,” ujar Algif. 

Berdasarkan pengamatan Algif, terdapat beberapa alasan mengapa seseorang memutuskan untuk golput.

Yang pertama seseorang merasa dari dua pasangan calon di 2019 ini tidak ada yang cukup baik, namun mereka merasa dipaksa memilih salah satunya.

Kemudian adapula pemilih golput yang tidak percaya pada sistem pemilihan dan demokrasi saat ini, karena merasa pemilihan cenderung diwarnai oleh partai politik yang fokus pada kepentingan partainya.

Selain itu ada juga orang yang tidak bisa memilih karena buruknya DPT ataupun karena dihalangi oleh berbagai faktor lain.

Kendati demikian, Algif menjelaskan bahwa golput merupakan hak konstitusional warga negara, karena golput ternasuk hak untuk memilih dan berekspresi yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945.

Senada dengan Algif, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menyebutkan golput bisa menjadi salah satu ekspresi yang dipilih oleh warga negara yang merasa kecewa dengan sistem politik elektoral yang ada.

Ekpresi protes ini juga semakin terbuka di ruang media sosial, pasca-debat capres 2019 putaran pertama.
       
Pasca-debat capres 2019 tersebut, Yati melihat diskursus mengenai golput mengalami peningkatan dan semakin terbuka dibicarakan di ruang publik.

“Saya hanya ingin mengatakan supaya jangan anggap enteng fenomena golput ini, karena ini semacam semacam pengingat bagi penyelenggara negara dan kontestan politik bahwa ada kekecewaan dan kemarahan masyarakat,” kata Yati.

Yati melanjutkan kemarahan masyarakat terkait dengan kinerja petahana maupun dari kandidat lain, yang memiliki visi dan misi serta kebijakan politik yang dianggap kurang jelas.

‘Hal ini semakin dikuatkan ketika kita lihat  dalam debat pilpres 2019 putaran pertama, bahwa substansi ham, korupsi, dan terorisme yang seharusnya dibahas malah jauh dari harapan,” ujar Yati.

Sebagai bagian dari ekspresi politik, maka golput merupakan hak warga negara yang muncul akibat sistem politik dan pasangan calon yang tidak berhasil menjawab harapan masyarakat, ujar Yati.

Yati kemudian menambahkan karena golput adalah hak, maka pihak yang mengekspresikannya juga wajib dilindungi oleh negara, atau negara tidak boleh merintangi apabila masyarakat menggunakan ekspresi politiknya untuk memilih golput.

Bukan tindak pidana

Sikap pilihan golput atau tidak memilih dinilai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arief Maulana, sebagai ekspresi politik dengan dasar hukum yang jelas, sehingga tidak bisa disebut sebagai satu bentuk tindak pidana.

Arief menyebutkan bahwa menjadikan golput sebagai pilihan politik dilindungi oleh Pasal 28 e ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pikiran, sikap, yang sesuai dengan hati nuraninya.

Karena dilindungi dalam UUD 1945 maka golput sebagai ekspresi politik tidak saja merupakan hak asasi manusia, namun juga merupakan hak konstitusional warga negara yang secara jelas dilindungi oleh undang-undang.

Selain itu Undang Undang Nomor 39/1999 juga mengatur jaminan kepada setiap orang untuk menentukan keyakinan, pandangan, serta sikap politik yang sesuai dengan hati nuraninya. 
  
“Maka kalau di luar sana tersebar hoaks bahwa memilih untuk tidak memilih atau golput adalah tindak pidana, itu jelas keliru karena kita bisa merujuk pada undang-undang yang ada,” ujar Arief.

Pilihan politik tidak harus dimaknai dengan memilih salah satu pasangan calon baik calon presiden maupun calon legislatif, namun ada opsi lain untuk tidak memilih calon manapun yang tidak sesuai dengan hati nurani pemilih.

“Namun yang harus diingat kemerdekaan berekspresi dan berpendapat tetap ada batasannya yaitu tidak boleh melanggar undang-undang,” ujar Arief.

Pidana terkait dengan golput memang diatur dalam Pasal 515 UU 7/2017, namun dalam ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur pidana yang sudah diatur dengan jelas.

Adapun pasal tersebut berbunyi, bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, Arief menjelaskan bahwa pidana golput hanya diberikan kepada orang yang menggerakkan orang lain untuk golput pada hari pemilihan, dengan cara menjanjikan atau memberikan sesuatu.

“Hal ini tentu berbeda dengan orang yang mendeklarasikan bahwa dirinya golput, selama tidak menggerakkan orang lain dengan menggunakan janji atau imbalan materi untuk golput,” jelas Arief.

Dengan demikian, mengambil sikap golput adalah pilihan politik dan bukan pelanggaran hukum, asalkan tidak melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku.
***2***
(M048)

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

Murad Ismail: Jokowi-Ma’ruf harus menang besar di Maluku

Capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin tiba untuk mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras)

Ambon (ANTARA News) – Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Maluku harus bekerja maksimal untuk meraih kemenangan besar bagi pasangan calon presiden/wakil presiden Joko Widodo-Ma`ruf Amin.

“Harus lebih banyak dibanding Pilpres 2014. Kita harus menang besar, dengan catatan kita semua bekerja keras di tingkat provinsi, 11 kabupaten/kota, 118 kecamatan, 1.198 desa serta 35 kelurahan,” kata ketua TKD KIK Provinsi Maluku Murad Ismail di Ambon, Kamis.

Penegasan Murad Ismail disampaikan dalam rapat koordinasi daerah TKD KIK provinsi yang dihadiri ratusan pengurus, caleg, dan anggota partai pengusung pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma`ruf Amin.

Menurut dia, pada Pemilu 2014 di Provinsi Maluku pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dengan perolehan 443.040 suara (50,52 persen), dan Prabowo – Hatta Rajasa meraih 433.984 suara (49,48 persen).

Keunggulan Koalisi Indonesia Kerja yang mendukung Jokowi-Ma`ruf Amin karena lebih banyak diusung partai politik dibanding pasangan Prabowo-Sandi.

“Manfaatkan infrastruktur partai, perekrutmen tokoh adat, akar rumput, dan menyampaikan capaian-capaian hasil pembangunan Kabinet Kerja. Dengan demikian upaya kita akan maksimal serta berhasil,” tegas Murad Ismail.

Selain itu, tim kampanye daerah diminta memantapkan kerja dan ikhtiar semua pihak sesuai dengan tugas yang telah diamanatkan oleh tim kampanye nasional agar kerja kampanye dan pemenangan semakin nyata dan terarah.

Dikatakan, TKD KIK Provinsi Maluku dan kabupaten/kota telah menyerahkan laporan awal dana kampanye pada tanggal 23 September 2018 dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye tanggal 2 Januari 2019.

Oleh karena itu, dalam memantapkan dan memaksimalkan kerja TKD, perlu disampaikan beberapa hal yakni peningkatan pemahaman terhadap regulasi pemilu, strategi dan konsultasi pemenangan Jokowi-Ma`ruf Amin yang berbasis partai pengusung, dan manejemen saksi pilpres.

“Harapannya dalam rakor ini lahir rekomendasi dan rencana kerja serta tindak lanjut sebagai arah konsolidasi dan strategi pemenangan yang semakin terarah dan terukur,” tegasnya.

Selain itu juga memberikan gambaran potensi konflik dan target pemenangan dalam bentuk laporan umum sehigga menjadi acuan bagi penyusunan partai pemenang yang diharapkan meraih kemenangan 70 persen.

“Ini harus dibarengi dengan kerja keras, strategi cerdas, dan pencapaian target yang terukur,” katanya.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: “Pertiwi” Bali kuatkan dukungan kepada capres Jokowi-Ma’ruf
Baca juga: Puan: Jokowi-Ma’ruf jadikan kaum ibu tulang punggung kemenangan pilpres
Baca juga: Ribuan anggota relawan Arus Bawah deklarikan dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf
Baca juga: Ratusan kiai bentuk forum dongkrak suara Ma’ruf Amin

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Presiden minta izin berlayar dipermudah

553 Views

(Antara) – Presiden mengundang nelayan dan pengusaha ikan bersilaturahmi di Istana Negara Jakarta. Di sini, presiden kembali membahas kemudahan izin berlayar dan berusaha pada sektor perikanan.

Susi minta pengusaha ikan jujur soal angka tangkapan

(Antara) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan mengeluarkan izin perpanjangan sipi angkut usaha dan tangkap, serta pembuatan siup selama pelaporan hasil usaha atau tangkapan yang dibuat oleh pengusaha sudah benar dan bersedia dikoreksi, sehingga angka tangkapan dan pendapatan dapat diketahui secara pasti.

Golput, ekspresi protes politik oleh Maria Rosari

Sejumlah pegiat hukum dan aktivis hak asasi manusia dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (23/1), menyatakan bahwa golongan putih adalah ekspresi politik dan bukan tindak pidana Pemilu. Golput dinyatakan sebagai tindak pidana apabila pelaku menghasut pemilih lain dengan menjanjikan atau memberikan imbalan materi, supaya tidak menggunakan hak pilihnya. (ANTARA / Maria Rosari)

Jakarta, 31/1 (Antara) – Tiga bulan sudah kampanye pemilihan presiden 2019 dengan dua pasang calon mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perdebatan antarpendukung ramai di berbagai media. Media massa dan media sosial dipenuhi oleh sentimen kedua kubu.

Namun demikian, terdapat kelompok lain yang memutuskan untuk tidak mendukung kedua pasangan calon yang berkompetisi menduduki jabatan presiden dan wakil presiden.

Banyak aktivis dan pengamat melihat kelompok yang kerap disebut sebagai golongan putih atau golput ini, muncul sebagai bentuk protes.

Golput dianggap sebagai satu bentuk ekspresi protes terhadap mekanisme capres-cawapres oleh partai politik yang masih didominasi pertimbangan politik praktis dan mengesampingkan nilai-nilai penting.

Nilai-nilai penting itu adalah integritas individu, rekam jejak yang bersih, anti-korupsi, toleransi tinggi, dan keberpihakan pada hak asasi manusia.

Selain itu pilihan capres dan cawapres yang sangat terbatas dinilai sejumlah pihak juga tidak terjadi secara alami, namun karena sistem politik yang dirancang sedemikian rupa.

Hal tersebut juga dikatakan oleh advokat publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Algifari Aqsa yang menyebutkan bahwa pilihan untuk menjadi golput adalah bentuk protes karena menginginkan sistem politik yang lebih baik.

“Golput bukan gerakan untuk menggemboskan pasangan calon tertentu, tapi ini karena ada masyarakat yang ingin demokrasi lebih substansial dan sistem politik yang lebih baik,” ujar Algif. 

Berdasarkan pengamatan Algif, terdapat beberapa alasan mengapa seseorang memutuskan untuk golput.

Yang pertama seseorang merasa dari dua pasangan calon di 2019 ini tidak ada yang cukup baik, namun mereka merasa dipaksa memilih salah satunya.

Kemudian adapula pemilih golput yang tidak percaya pada sistem pemilihan dan demokrasi saat ini, karena merasa pemilihan cenderung diwarnai oleh partai politik yang fokus pada kepentingan partainya.

Selain itu ada juga orang yang tidak bisa memilih karena buruknya DPT ataupun karena dihalangi oleh berbagai faktor lain.

Kendati demikian, Algif menjelaskan bahwa golput merupakan hak konstitusional warga negara, karena golput ternasuk hak untuk memilih dan berekspresi yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945.

Senada dengan Algif, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menyebutkan golput bisa menjadi salah satu ekspresi yang dipilih oleh warga negara yang merasa kecewa dengan sistem politik elektoral yang ada.

Ekpresi protes ini juga semakin terbuka di ruang media sosial, pasca-debat capres 2019 putaran pertama.
       
Pasca-debat capres 2019 tersebut, Yati melihat diskursus mengenai golput mengalami peningkatan dan semakin terbuka dibicarakan di ruang publik.

“Saya hanya ingin mengatakan supaya jangan anggap enteng fenomena golput ini, karena ini semacam semacam pengingat bagi penyelenggara negara dan kontestan politik bahwa ada kekecewaan dan kemarahan masyarakat,” kata Yati.

Yati melanjutkan kemarahan masyarakat terkait dengan kinerja petahana maupun dari kandidat lain, yang memiliki visi dan misi serta kebijakan politik yang dianggap kurang jelas.

‘Hal ini semakin dikuatkan ketika kita lihat  dalam debat pilpres 2019 putaran pertama, bahwa substansi ham, korupsi, dan terorisme yang seharusnya dibahas malah jauh dari harapan,” ujar Yati.

Sebagai bagian dari ekspresi politik, maka golput merupakan hak warga negara yang muncul akibat sistem politik dan pasangan calon yang tidak berhasil menjawab harapan masyarakat, ujar Yati.

Yati kemudian menambahkan karena golput adalah hak, maka pihak yang mengekspresikannya juga wajib dilindungi oleh negara, atau negara tidak boleh merintangi apabila masyarakat menggunakan ekspresi politiknya untuk memilih golput.

Bukan tindak pidana

Sikap pilihan golput atau tidak memilih dinilai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arief Maulana, sebagai ekspresi politik dengan dasar hukum yang jelas, sehingga tidak bisa disebut sebagai satu bentuk tindak pidana.

Arief menyebutkan bahwa menjadikan golput sebagai pilihan politik dilindungi oleh Pasal 28 e ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pikiran, sikap, yang sesuai dengan hati nuraninya.

Karena dilindungi dalam UUD 1945 maka golput sebagai ekspresi politik tidak saja merupakan hak asasi manusia, namun juga merupakan hak konstitusional warga negara yang secara jelas dilindungi oleh undang-undang.

Selain itu Undang Undang Nomor 39/1999 juga mengatur jaminan kepada setiap orang untuk menentukan keyakinan, pandangan, serta sikap politik yang sesuai dengan hati nuraninya. 
  
“Maka kalau di luar sana tersebar hoaks bahwa memilih untuk tidak memilih atau golput adalah tindak pidana, itu jelas keliru karena kita bisa merujuk pada undang-undang yang ada,” ujar Arief.

Pilihan politik tidak harus dimaknai dengan memilih salah satu pasangan calon baik calon presiden maupun calon legislatif, namun ada opsi lain untuk tidak memilih calon manapun yang tidak sesuai dengan hati nurani pemilih.

“Namun yang harus diingat kemerdekaan berekspresi dan berpendapat tetap ada batasannya yaitu tidak boleh melanggar undang-undang,” ujar Arief.

Pidana terkait dengan golput memang diatur dalam Pasal 515 UU 7/2017, namun dalam ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur pidana yang sudah diatur dengan jelas.

Adapun pasal tersebut berbunyi, bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, Arief menjelaskan bahwa pidana golput hanya diberikan kepada orang yang menggerakkan orang lain untuk golput pada hari pemilihan, dengan cara menjanjikan atau memberikan sesuatu.

“Hal ini tentu berbeda dengan orang yang mendeklarasikan bahwa dirinya golput, selama tidak menggerakkan orang lain dengan menggunakan janji atau imbalan materi untuk golput,” jelas Arief.

Dengan demikian, mengambil sikap golput adalah pilihan politik dan bukan pelanggaran hukum, asalkan tidak melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku.
***2***
(M048)

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2019

PSI apresiasi konsistensi KPU umumkan caleg eks koruptor

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (kiri) didampingi Sekjen Raja Juli Antoni (tengah), dan Ketua DPP Tsamara Amany (kanan) memberikan keterangan pers terkait sikap partai pada Pemilihan Presiden 2019 di Jakarta, Sabtu (11/8/2018). PSI menganggap cawapres ideal bagi Joko Widodo adalah Mahfud MD, tapi dengan hasil keputusan bersama koalisi partai pendukung yang menetapkan Ma’ruf Amin sebagai cawapres, PSI tetap mendukung petahana Joko Widodo pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww/18.

Pengumuman caleg mantan napi kasus korupsi merupakan tindakan paling minimum yang bisa dilakukan KPU saat ini untuk mencegah mantan koruptor terpilih kembali. 

Jakarta (ANTARA News) – Partai Solidaritas Indonesia mengapresiasi konsistensi Komisi Pemilihan Umum dalam mengumumkan caleg mantan narapidana kasus korupsi kepada publik. 

“Kami gembira KPU konsisten memberi pencerahan kepada masyarakat setelah sebelumnya Peraturan KPU  tentang larangan eks napi koruptor dianulir oleh MA,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis. 
  Ketua KPU Arief Budiman (ketiga kiri) didampingi Komisioner KPU (dari kiri) Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan dan Evi Novida Ginting menunjukkan berkas berisi data calon legislatif dengan status mantan terpidana korupsi di kantor KPU, Jakarta, Rabu (30/1/2019). Dalam data yang dihimpun KPU dari seluruh calon legislatif terdapat 49 orang berstatus mantan terpidana korupsi dengan rincian sembilan orang calon DPD, 16 orang calon DPRD Provinsi dan 24 orang calon DPRD Kabupaten/Kota. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Toni mengatakan pengumuman caleg mantan napi kasus korupsi merupakan tindakan paling minimum yang bisa dilakukan KPU saat ini untuk mencegah para mantan koruptor dipilih kembali. 

PSI sendiri menjadi salah satu partai yang bersih dari caleg mantan koruptor. Selain PSI, terdapat tiga partai lain yang juga bersih dari daftar caleg mantan koruptor yaitu PKB, PPP dan Nasdem. 

Menurut Toni, ketiga partai itu mengikuti jejak PSI yang sejak awal sudah berkomitmen tidak mencalonkan caleg bermasalah. 

Sebelumnya KPU RI mengumumkan daftar nama caleg eks koruptor yang berjumlah 49 orang. Para caleg itu maju di pemilihan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD RI. 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019

Prabowo kena flu, perlu istirahat

Capres nomor urut 02 Prabowo tiba untuk mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat pertama yang diikuti pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin serta pasangan nomor urut 02 Prabowo dan Sandiaga Uno tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terserang flu sehingga perlu istirahat untuk pemulihan kesehatan.

“Saya bertemu beliau pada Senin (28/1) masih terkena flu,” kata Dasco saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, sakit flu yang menyerang Prabowo memang agak berat sehingga harus istrahat dari aktivitasnya.

Menurut dia, Prabowo kalau terkena flu agak lama untuk pemulihannya. Ia berharap masyarakat tidak berspekulasi atas sakit Prabowo.

“Beliau kalau terkena flu biasanya agak berat. Jadi bukan sakit apa-apa, hanya flu saja,” ujarnya.

Dasco menegaskan sakit yang diderita Prabowo tidak mengganggu aktivitas politik Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut karena diyakini akan segera sembuh.

Sebelumnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subiabto batal hadir dalam acara konsolidasi nasional PKS yang diikuti seluruh anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan Prabowo sedang sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara konsolidasi tersebut.

“Prabowo batal hadir, beliau sakit dan kabarnya sudah tiga hari,” kata Sohibul di Jakarta, Rabu (30/1).

Dia mengatakan beberapa waktu lalu Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri sempat bertemu Prabowo dan saat ini mantan Komandan Kopassus itu tidak dalam kondisi fit.

Pewarta:
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019

Kodam XVI Pattimura gelar latihan pengamanan Pemilu

Ambon (ANTARA News) – Kodam XVI Pattimura menggelar latihan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan presiden 17 April 2019.

Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVI/Pattimura, Brigjen TNI Asep Setia Gunawan menyatakan, kegiatan latihan Pengamanan Pemilu legislatif dan presiden tahun 2019, berlangsung serentak selama 12 hari di seluruh satuan jajaran TNI Angkatan Darat (TNI AD).

“Latihan pengamanan di wilayah Maluku dilaksanakan di Kodam XVI/Pattimura dan di wilayah Maluku Utara dilaksanakan di Korem 152/Babullah, Ternate,” katanya di Ambon, Rabu.

Kasdam mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan satuan jajaran Kodam XVI/Pattimura dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada Pemda dan Polri di wilayah Maluku dan Maluku Utara, dalam rangka Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2019 secara berhasil dan berdaya guna.

Selain itu juga sebagai wahana menyiapkan secara dini baik personil dan kelengkapan materil yang dibutuhkan.

“Terlaksananya kegiatan ini, diharapkan bukan hanya anggota saja yang paham akan tugasnya, tapi masyarakat juga mengetahui bahwa TNI khususnya TNI-AD memang sudah siap dalam rangka menghadapi pemilu mendatang,” katanya.

Latihan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019 ini juga diisi dengan kegiatan pembekalan oleh KPU, Bawaslu, Pemda dan Polda (Maluku dan Maluku Utara) terkait hal-hal Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019.

Seluruh personil Kodam XVI/Pattimura dilibatkan dan dikoordinir Staf Operasi Kodam baik Satpur, Satbanpur dan Satkowil (Kodim, Korem dan Koramil).

Kodam XVI/Pattimura mengerahkan kurang lebih 4000 personil yang dibagi menjadi dua, di wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Kasdam juga menyinggung masalah netrlitas TNI, serta mengimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara bijak.

“Netralitas sudah jelas dan saya tegaskan TNI tidak ada pilihan lain selain Netralitas Harga Mati. Selain itu juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan secara aktif, datanglah ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, dan laksanakan secara bebas, rahasia dan tidak ada tekanan dari pihak lain,” kata Kasdam.

Baca juga: Pangdam instruksikan personelnya fokus amankan Pemilu 2019
Baca juga: Pimpinan TNI-Polri membahas pengamanan Pemilu 2019
Baca juga: Amankan pemilu, TNI-Polri Nagan Raya simulasi pengendalian massa

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Gunung Kidul tunggu kiriman surat suara

Gunung Kidul (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menunggu kiriman logistik formulir dan surat suara Pemilu 2019 dari KPU pusat.

“Semua logistik Pemilu 2019 sudah siap. Saat ini, kami tinggal menunggu kiriman formulir dan surat suara,” kata Ketua KPU Gunung Kidul Ahmadi Ruslan Hani di Gunung Kidul, Kamis.

Ia mengatakan kebutuhan logistik pemilu dibagi dalam tiga kelompok, masing-masing KPU menyediakan sesuai dengan kebutuhan.

“KPU daerah alat pencoblosan, provinsi berkaitan dengan kebutuhan formulir, danpemerintah pusat terdiri atas formulir, kotak, bilik dan surat suara,” katanya.

Hani berharap bisa cepat selesai kekurangan logistik. Logistik surat suara masih proses percetakan. “Saat ini masih proses pencetakan, pertengahan Maret mungkin sampai ke KPU kabupaten,” katanya.

Dia mengatakan awal Februari, KPU Gunung Kidul akan melakukan penyetingan logistik yang telah tersedia.

“Kami mempersiapkan logistik yang dimasukkan ke dalam paket untuk dikirim ke TPS,” katanya.

Anggota KPU DIY M Zainuri Ikhsan menambahkan kemungkinan surat suara akan dikirim pada Februari hingga awal Maret.

“Saat ini masih proses pencetakan di pusat, awalnya daerah terjauh dan DIY baru terlaksana akhir Februari,” katanya.

Baca juga: Distribusi logistik pemilu, KPU prioritaskan daerah sulit
Baca juga: KPU Batam utamakan distribusi logistik ke pulau penyangga
Baca juga: KPU Papua Barat baru terima 70 persen logistik pemilu

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Wakapolda Papua ungkap kerawanan pemilu

Jayapura (ANTARA News) – Wakil Kepala Polda Papua Brigjen Yakobus Marjuki mengungkapkan sejumlah indikator kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di hadapan Komisioner Kompolnas di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Rabu (30/1).

“Sekitar 12 indikator kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 di Papua,” kata Brigjen Yakobus Marjuki.

Indikator itu adalah, pertama gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB, kedua karakteristik daerah, yakni faktor geografis dan cuaca ekstrem yang bisa berdampak keterlambatan pendistribusian logistik pemilu, ketiga penggunaan sistem noken, baik ikat, kesepakatan atau noken sebagai wadah.

Lalu, keempat,?keberadaan organisasi separatis politik seperti KNPB, ULMWP, NRFPB, dan beberapa lainnya. Kelima, pertikaian antarmassa pendukung, suku, kelompok dan parpol. Keenam, penggunaan uang atau money politics.

“Ketujuh, dendam politik massa lalu. Kedelapan, mobilisasi massa. Kesembilan, gangguan dan perusakan TPS. Ke-10 perebutan serta membawa lari kotak suara. Ke-11 pengalihan perolehan suara dan ke-12 perusakan dan pembakaran kantor penyelenggara dan pemerintah daerah,” katanya lagi.

Selain itu, Yakobus Marjuki yang pernah menjabat sebagai Kapolres Puncak Jaya mengemukakan situasi Papua secara umum masih ada empat daerah KKB aktif.

“Pada intinya kami akan menyiapkan upaya penanggulangan masalah yang dapat mengagalkan pelaksanaan pileg dan pilpres. Kami akan melibatkan para pejabat utama menjadi pamatwil memegang seluruh wilayah untuk memback up polres,” kata Yakobus Marjuki.

Wadir Intelkam Polda Papua AKBP Supriagung menyampaikan pula permasalahan yang terjadi Kabupaten Nduga.

“Hingga kini masih dilakukan upaya hukum bagi para pelaku pembunuhan di Distrik Mbua dan Distrik Yigi, Kabupaten Nduga,” kata Supriagung.

Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purn Yotje Mende menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini untuk melakukan monitoring dan evaluasi, agar dapat memberikan rekomendasi kepada Kapolri dan melaporkannya kepada Presiden.

“Berdasarkan monitoring dalam pilkada dan pilgub lalu, banyak hal-hal yang harus diantisipasi dan dalam hal kerawanan, Papua masuk dalam 10 besar daerah rawan dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019,” katanya lagi.

Dalam pertemuan di Mapolda Papua, Irjen Purn Yotje Mende didampingi Brigjen Yehu Wangsa staf Kompolnas. Sementara Brigjen Drs Yakobus Marjuki didampingi para pejabat utama Polda Papua, Wakapolres Waropen, Wakapolres Boven Digoel, Wakapolres Mamberamo Tengah, Wakapolres Jayawijaya, Wakapolres Sarmi, Wakapolres Nabire, dan perwakilan Polres Puncak Jaya.

Baca juga: BPPT usulkan tanda tangan digital di Pemilu 2019
Baca juga: KPU Denpasar minta desa siapkan pengamanan pemilu
Baca juga: Wiranto ingatkan jaga stabilitas keamanan-politik jelang Pemilu

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019