Suasana Mako Brimob jelang pembebasan Ahok

Petugas kepolisan mengatur lalu lintas di depan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, Kamis (24/1/2019). Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Kamis (24/1) akan bebas setelah menjalani hukuman selama 1 tahun 8 bulan 15 hari atas kasus penodaan agama di Rutan Mako Brimob, Depok. ANTARA FOTO/Kahfie kamaru/aww.

BPN : Tabloid Indonesia Barokah sudutkan Prabowo-Sandiaga

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said. (ANTARA/Rangga Jingga)

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, menyatakan pihaknya tidak risau atas peredaran ribuan eksemplar tabloid ‘Indonesia Barokah’ di sejumlah Mesjid di Ciamis dan Tasikmalaya, Jawa Barat.
     
Tabloid Indonesia Barokah berisi tulisan yang diduga menyudutkan pasangan calon presiden dan wakil Presiden  Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. 
     
Sudirman mengatakan, penyebaran tabloid berisi fitnah yang menyudutkan paslon tertentu merupakan cara primitif dan bertentangan dengan prinsip Prabowo-Sandiaga yang menganggap pesta demokrasi sebagai ajang memberikan pendidikan politik bagi rakyat.
     
“Biar masyarakat lihat deh, itu cara-cara primitif menurut saya dan sudah dari awal saya mengatakan, ayo kita adu gagasan, adu kebaikkan, adu pesan-pesan baik, jangan menyebarkan hal begitu. Biar masyarakat menilai. Nggak mungkin kan kita bikin sendiri, yang bikin kan pasti orang lain. Jadi biar saja,” kata Sudirman di Jakarta Selatan, Rabu.
     
Dia menjelaskan bahwa peredaran tabloid Indonesia Barokah tidak akan menggembosi elektabilitas Prabowo-Sandi di pilpres nanti.
     
“Justru sebaliknya, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menyebut pihak yang menyerang Prabowo-Sandiaga dengan membabi buta adalah pihak yang takut kalah,” kata Sudirman.
     
Menurutnya masyarakat sudah cukup cerdas, karena tabloid bukan satu-satunya sumber bacaan. Mereka nonton tv, punya medsos, punya akses kepada jejaring internet, jadi pihaknya tidak terlalu khawatir dengan hal itu.
     
“Kalau menyerang terlalu bombastis, katanya yang menyerang itu tanda-tanda tidak secure. Saya pernah dengar penuturan seorang ahli prilaku hewan. Hewan yang menyerang itu, tanda hewan itu sedang tidak nyaman, sedang tidak aman. Jadi melakukan tindakan begitu,” kata Sudirman.
 

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Menolak stigma golput

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) menata poster sosialisasi penyelenggaraan Pemilu 2014, di Jakarta, Jumat (7/2/2014). KPU meningkatkan sosialisasi penyelanggaraan Pemilu 2014 dengan menyebarkan poster, iklan radio, televisi, serta media cetak, hal tersebut untuk menekan angka golput pada Pemilu 9 April. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ed/nz/14)

Sikap yang paling demokratis terhadap fenomena golput adalah netral

Jakarta (ANTARA News) – Sebagian besar dari mereka yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum namun secara sadar tak menggunakan haknya saat hari pencoblosan pada hakikatnya bukan warga negara yang apatis secara politis.

Mereka, yang dalam konteks perpolitikan di Tanah Air disebut atau menyebut diri sebagai golongan putih alias golput, justru punya perhitungan politis ideologis yang matang ketika memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya saat pencoblosan.

Golput dipopulerkan kalangan aktivis menjelang Pemilu 1971. Salah satu pelopornya, Arief Budiman, berpandangan bahwa pemilu di bawah rezim Orde Baru yang militeristik tak bisa dipercaya sebagai mekanisme demokrasi karena sarat manipulasi.

Angka-angka yang dikeluarkan penguasa Orba untuk partisipasi warga negara dalam Pemilu 1971 memperlihatkan bahwa perlawanan kaum golput nyaris tak bermakna.

Jumlah persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya diklaim penguasa sebanyak 96,6 persen, sedangkan yang memilih golput di angka 3,4 persen.

Selanjutnya, seruan untuk golput menjelang Pemilu 1977 hingga Pemilu 1997, sebelum Orde Baru tumbang, tetap terdengar meski tak seintens menjelang Pemilu 1971.

Memasuki era Reformasi, pada Pemilu 1999 yang dipandang sebagai pemilu yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemilu di bawah Orba, seruan untuk menjadi golput boleh dibilang raib.

Bahkan, kalangan aktivis prodemokrasi memproklamasikan bahwa golput sudah tak relevan lagi.

Namun, sepuluh tahun kemudian, saat Pemilu 2009, tanpa ada gerakan golput, tingkat golput ternyata cukup tinggi.

Menurut data yang dicatat Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gajah Mada, tingkat golput pada Pemilu 2009 mencapai 39,1 persen.

Baca juga: Debat capres diharapkan turunkan angka golput

Menurut sejumlah pakar politik, tingginya golput pada Pemilu 2009 diakibatkan oleh persoalan teknis nonideologis-politis, seperti banyaknya pemilih yang tak memenuhi persyarakatan administratif saat pencoblosan, juga oleh faktor ketidakpercayaan pemilih kepada para politikus, calon anggota legislatif yang mereka anggap tak amanah.

Berapakah potensi golput pada Pileg dan Pilpres 2019 ini? Lembaga riset jajak pendapat Indikator Politik Indonesia memprediksi jumlahnya sekitar 20 persen, tak jauh berbeda dengan tingkat golput pada Pilpres 2014 yang mencapai 24,89 persen.

Persepsi publik terhadap kaum golput di Tanah Air agaknya tak lepas dari stigma yang ditanamkan penguasa Orde Baru terhadap mereka. Bahkan, setelah era Reformasi, masih ada kelompok ulama yang mengeluarkan pernyataan bahwa menjadi golput itu haram.

Seruan untuk menggunakan hak pilih yang digaungkan oleh para politikus dari kedua kubu koalisi yang berkompetisi dalam Pilpres 2019 lebih membahana dibandingkan dengan ajakan untuk menjadi golput.

Yang cukup menghebohkan namun tak mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi adalah gencarnya caci maki terhadap kaum golput yang dilontarkan salah satu pendukung kubu koalisi dengan tuduhan bahwa golput disuarakan oleh kubu lawan untuk strategi pemenangan.

Argumen penuduh menjadi gugur begitu ada fakta bahwa kedua koalisi parpol pengusung pasangan calon presiden-wakil presiden sama-sama menyerukan pemilih untuk tidak menjadi golput pada Pilpres 2019.

Sikap yang paling demokratis terhadap fenomena golput adalah netral, tidak memasakan diri menyerukan warga untuk memilih atau tidak mengecam mereka yang memilih menjadi golput.

Dalam literatur dasar ilmu politik, mahasiswa memperoleh pengetahuan bahwa tingkat partisipasi warga negara dalam pemilihan umum di negara-negara yang demokratis jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang di bawah penguasa otoriter-tiranik.

Baca juga: Advokat publik sebut golput sebagai bentuk protes

Tingginya tingkat partisipasi pemilu di negara yang dikuasi oleh rezim otokratik diakibatkan oleh mobilisasi yang dilakukan aparat negara terhadap warga, baik dengan intimidasi maupun dengan strategi politik uang.

Di bawah rezim Orba, mereka yang memilih golput tak diapa-apakan oleh penguasa namun secara personal ada perasaan tak nyaman dengan pertimbangan harmoni sosial.

Itu sebabnya, di bawah rezim otoriter, golput dilakukan bukan dengan mangkir tidak mendatangi tempat-tempat pemungutan suara tapi dengan cara tetap mendatangi tempat pencoblosan tapi tanpa mencoblos atau mencoblos secara tidak sah pada surat suara.

Ketika sistem pencoblosan belum didukung teknologi yang semakin maju, jumlah golput yang diakibatkan alasan teknis, seperti harus pulang ke kampung halaman dari tempat kuliah di kota lain untuk mencoblos, cukup tinggi.

Kini alasan teknis seperti itu semakin tereduksi oleh perbaikan sistem pencoblosan.

Tampaknya, sikap-sikap naif terhadap kaum golput sudah saatnya diakhiri. Maraknya caci-maki yang dilontarkan di akun-akun media sosial oleh warganet terhadap mereka yang berniat untuk menjadi golput mencerminkan bahwa sikap demokrat masih perlu ditumbuhkan.

Ada perkembangan menarik yang bisa dicatat tentang kiprah kaum ulama menjelang Pilpres 2019.

Alih-alih mengecam kaum golput atau mengharamkam tindakan golput, kaum ulama yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam yang dipimpin Said Aqil Siroj berkomitmen untuk mengawal jalannya Pemilu 2019.

Apa makna mengawal di sini? Ini bisa berupa keterlibatan untuk menjaga proses pemilu berlangsung secara demokratis.

Dengan kekuatan moralnya yang direspek oleh umat, para ulama ambil bagian untuk menjaga agar Pilpres 2019 bebas dari kecurangan atau manipulasi dalam berbagai bentuknya.

Baca juga: KPU diminta giatkan sosialisasi pilkada cegah golput
Baca juga: LBH Jakarta prediksi pemilih golput meningkat di Pilpres 2019

 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019

BPN beberkan strategi Prabowo-Sandiaga naikkan rasio pajak 16 Persen

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN), Prabowo-Sandi, Drajad Wibowo (kanan) mengatakan salah satu langkah yang akan dilakukan Prabowo-Sandi adalah menurunkan tarif pajak. (Dokumen Media Center Prabowo-Sandiaga)

Jakarta (ANTARA News) – Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, bertekad menaikkan rasio pajak hingga 16 persen bila mendapatkan mandat dari rakyat pada pilpres 17 April 2019. 
     
Menurut keterangan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN), Prabowo-Sandi, Drajad Wibowo mengatakan salah satu langkah yang akan dilakukan Prabowo-Sandi adalah menurunkan tarif pajak. 
     
“Langkah itu diyakini bisa memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya,” kata Drajad dalam keterangan tertulis di Jakarta Selatan, Rabu.
     
Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) ini menganalogikan strategi penurunan tarif pajak Prabowo-Sandi seperti retail dan grosir.
     
Lazimnya, retail mematok harga barang lebih tinggi, namun pembelinya sedikit. Sementara grosir mematok harga lebih murah untuk menaikkan volume penjualan, katanya.
     
“Kita sering lihat retail dan grosir. Orang grosir itu menurunkan margin tipis, tapi dengan margin tipis keuntungannya lebih banyak. Jadi mainnya volume. Begitu juga dengan pajak, kita turunkan margin, naikkan volume,” kata Drajad.
     
Menaikkan rasio pajak dari 11 persen menjadi 16 persen tentu bukan perkara mudah. Namun demikian, Drajad optimistis pekerjaan rumah itu akan diselesaikan Prabowo-Sandi dalam lima tahun pemerintahannya.
     
“Ini yang mendasari pernyataan Mas Prabowo, kita ingin menaikkan tax ratio menjadi 16 persen, naik lima persen, artinya harus menaikkan penerimaan perpajakan minimal setahun 800 triliun. Apakah bisa dicapai satu tahun? tidak. ini dtargetkan tercapai sampai 2024. Artinya paling tidak setiap tahun harus bisa menaikkan satu persen,” kata Drajad.
     
Sementara itu, Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, M Kholid mengatakan, upaya menaikkan penerimaan pajak bisa dilakukan dengan menutup lubang-lubang kebocoran pajak, salah satunya dengan memperbaiki efektifitas objek pajak.
     
“Perekonomian Indonesia mayoritas masih sektor informal. Dengan memberikan insentif pajak dan reformasi pajak, mayoritas sektor informal itu masuk ke sektor formal sehingga menaikkan basis pajak kita. Dengan begitu tax ratio akan meningkat,” kata Kholid.
 

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

BPN Prabowo-Sandiaga himpun masukan ahli hadapi debat kedua

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said. (ANTARA/Rangga Jingga)

Jakarta (ANTARA News) – Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, tengah melakukan berbagai persiapan menghadapi debat capres putaran kedua yang akan digelar 17 Februari 2019 dengan tema energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan dan sumber daya alam.
     
Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said mengatakan, pihaknya tengah menghimpun berbagai masukan dari para ahli untuk menghadapi debat putaran kedua tersebut.
     
“Ini suatu tema yang strategis dan setau saya nanti yang akan debat kan antar-capres, tentu saja persiapan paling penting kita kembali dalami isu-isu, kita cocokan dengan visi misi dan program. Kita terus himpun masukan dari para ahli,” kata Sudirman di Jakarta Selatan, Rabu.
     
Dia menuturkan, ada sejumlah isu yang akan disorot Prabowo dalam debat capres. Di antaranya terkait efisiensi dan bagaimana dampak proyek infrastruktur era Joko Widodo (Jokowi) terhadap kesejahteraan rakyat.
     
“Jadi kami akan bantu masyarakat untuk memahami bahwa perencanaan dan penganggaran keuangan proyek infrastruktur ini ada banyak masalah,” kata Sudirman.
     
Dia memang punya apresiasi terkait apa yang sudah dibangun, tapi terkait pengelolaan perencanaan pendanaan itu menimbulkan banyak persoalan.
     
Di sektor energi Prabowo akan menyampaikan visi difersifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Sementara di sektor pangan, Prabowo ingin memastikan bahwa harga pangan terjangkau oleh masyarakat, katanya.
     
“Harga terjangkau itu fungsi dari dua. Satu, harganya stabil. Kedua, masyarakatnya punya daya beli, punya penghasilan cukup, punya pekerjaan cukup. Karena itu Pak Sandi dan Pak Prabowo selalu mengatakan harga dan pekerjaan. Itu yang harus dijadikan target,” kata Sudirman.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Pemilih warga binaan Lapas Jambi bertambah

Jambi (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi mencatat jumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yang masuk daftar pemilih Pemilu 2019 bertambah 64 orang.

“Jumlah pemilih bertambah karena ada peningkatan jumlah warga binaan asal Kota Jambi yang menghuni Lapas Kelas II Jambi,” kata anggota KPU Kota Jambi Adithiya Diar di Jambi, Rabu (23/1).

Setelah pendataan kembali di Lapas Kelas II A Jambi, data terbaru sebanyak 82 warga binaan yang memiliki hak pilih. Sebelumnya, terdata sebanyak 18 orang.

Sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjaga hak pilih di dalam lapas itu, kata dia, warga binaan mengikuti perekaman data kependudukan.

Menurut dia, jumlah pemilih tersebut sangat penting guna memastikan jumlah surat suara.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan surat suara lebih untuk pilpres karena lebih dari 500 warga binaan yang bukan warga Kota Jambi.

Baca juga: KPU Bogor sediakan dua TPS di Lapas
Baca juga: KPU Yogyakarta siapkan TPS di lapas dan rutan
Baca juga: KPU Rejang Lebong: Pemilih di Lapas Curup 368 orang

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

KPU rekrut tiga penyandang disabilitas sebagai relawan demokrasi

Tulungagung (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, merekrut tiga penyandang disabilitas sebagai relawan demokrasi untuk membantu menyukseskan Pemilu 2019.

“Sebenarnya ada beberapa yang mendaftar. Namun, setelah kami lakukan seleksi, tiga yang dinyatakan lulus sebagai relawan demokrasi,” kata anggota KPU Kabupaten Tulungagung Mustofa di Tulungagung, Rabu (23/1).

Ia menjelaskan bahwa sukarelawan ini bertugas di basis-basis disabilitas.

Ketika mereka memberikan sosialisasi tentang tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu 2019, kata dia, didampingi relawan demokrasi nondisabilitas.

“Nantinya mereka akan menyampaikan sosialisasi terkait Pemilu 2019 di kalangan difabel bersama dua orang lainnya yang bukan difabel,” kata Mustofa.

Ia menyebutkan dari 132 peserta, 55 orang di antaranya lolos seleksi untuk menjalankan tugas di 11 basis masyakarat. Setiap basis diisi oleh lima tenaga relawan demokrasi. Misalnya, basis disabilitas juga ada lima relawan demokrasi, dan tiga di antaranya merupakan tenaga difabel.

Mustofa menyebutkan 10 basis yang bakal mendapat kunjungan dan sosialisasi Pemilu 2019 dari keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, dan warga internet.

Sebagian dari mereka, kata dia, sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan pemilu, di antaranya ada yang mantan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok panitia pemungutan suara (KPPS).

Selain itu, juga ada yang berasal dari aktivis mahasiswa dan LSM. Mereka akan ditempatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Setelah pembekalan, lanjut dia, relawan demokrasi diberi tugas sesuai dengan basis mereka masing-masing.

Seandainya kelompok relawan demokrasi menghendaki untuk anggota KPU menjadi narasumber pada saat sosialisasi, pihaknya akan berupaya mendampingi mereka.

“Jadi, narasumber bisa langsung dari anggota relawan demokrasi, bisa juga dari anggota KPU,” katanya.

Ia mengatakan bahwa relawan demokrasi tetap dalam pantauan KPU Kabupaten Tulungagung.

Untuk laporan setiap kegiatan melalui grup WhatsApp, kata dia, disertai laporan administrasi. Setiap akhir bulan, diwajibkan untuk menyusun laporan kegiatan selama sebulan.

Relawan demokrasi ini, kata dia, berhak menerima honorarium atau uang transportasi sebesar Rp750 ribu per bulan selama 3 bulan, dimulai Februari 2019 sampai April 2019.

Baca juga: KPU Minahasa Tenggara verifikasi 44 berkas relawan demokrasi
Baca juga: KPU Banyumas: Pendaftar relawan demokrasi 240 orang
Baca juga: Relawan Demokrasi diharapkan tingkatkan partisipasi pemilih

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Megawati: Banyak pemuda kreatif, jangan bangun pesimisme

Jakarta (ANTARA News) – Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengatakan banyak pemuda Indonesia yang kreatif dan bersikap optimis, mereka mampu berkreasi yang bagus dan positif.

“Tapi mengapa masih ada pihak yang terus membangun pesimisme dan menyampaikan berita bohong,” kata Megawati Soekarnoputri usai pertunjukan seni dari Swara Bergembira pada peringatan ulang tahun ke-72 Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, Rabu.

Hadir pada peringatan ulang tahun itu, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Hamzah Haz, dan Boediono. 

Hadir juga para Menteri Gotong-Royong era pemerintahan Presiden Megawati  yakni, Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda,  Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra, Menteri Perhubungan Agum Gumelar,  Kepala Bapenas Kwik Kian Gie, Menteri Riset dan Teknologi Hatta Rajasa.

Hadir juga Menteri pada Kabinet Kerja era Presiden Jokowi, yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri Desa Eko Putro Sandjojo.

Tampak hadir juga, mantan Kapolri Da’i Bachtiar, Mantan Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom. Keluarga Megawati yakni, Guntur Soekarnoputro dan Sukmawati Soekarnoputri.

Megawati menjelaskan, Indonesia adalah negara besar dan diakui dunia internasional.  Indonesia membutuhkan pemimpin yang dapat mengakomodasi aspirasi rakyat,  termasuk kaum muda, untuk kemajuan bangsa dan negara. “Disayangkan,  kalau masih ada pihak yang membangun pesimisme dengan membuat kabar bohong,” katanya.

Megawati pun menegaskan, bahwa para pendiri bangsa membangun negara ini dengan kesepakatan dari keberagaman penduduk, dalam Pancasila dan  UUD 1945. “Indonesia itu persatuan dalam keberagaman. Indonesia itu masyarakatnya gotong-royong dan rukun. Indonesia bersatu dalam NKRI,” katanya.

Megawati menegaskan, kalau masih ada pihak yang mencoba berekspresimen ingin memunculkan ideologi lain atau membelah bangsa, agar muncul secara ksatria, jangan bersembunyi. “Para pendiri bangsa sudah jelas membangun negara ini sesuai cita-cita bangsanya,” kata Megawati.

Peringatan ulang tahun ke-72 Megawati dimeriahkan penampilan seni pertunjukan tadi modern dari Swara Bergembira. Berbagai kreasi tarian modern, tarian kolosal, maupun tarian dengan kostum karakter badut ditampilkan.

Baca juga: Megawati rayakan ulang tahun bersama kaum milenial
Baca juga: Doa Presiden di HUT Megawati Soekarnoputri
Baca juga: Presiden hadiri pagelaran Bangun Pemudi Pemuda

 

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Relawan: Sejumlah hoaks masif serang Jokowi di Jabar

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo memberikan pengarahan saat deklarasi dukungan Baraya Jokowi – Ma’ruf Kabupaten Bogor (Barjab) di area Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/12/2018).. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/ama.

Bandung (ANTARA News) – Relawan yang tergabung dalam Tim Sahabat Rakyat Nasional menyatakan sejumlah berita bohong atau hoaks masif menyerang calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo di Jawa Barat, seperti hoaks tentang Jokowi yang mendiskreditkan kalangan ulama.

“Kami melihat, Pak Jokowi ini selalu dibangun yang tidak benar, misal Jokowi dianggap sebagai pemerintah yang mendiskreditkan ulama. Nah itu coba dibuat sedemikian rupa, padahal kenyataan tidak demikian,” kata Koordinator Tim Sahabat Rakyat Nasional Khaerudin Nurman, di Kota Bandung, Rabu.

Ditemui sesuai menjadi pembcara pada acara diskusi Obrolan Pilpres 2019 dengan Kaum Milenial, Khaerudin menuturkan di Jawa Barat terdapat banyak hoaks yang beredar di media sosial terutama yang menyerang Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, sejumlah kabar bohong yang marak beredar di kalangan provinsi terpadat ini seperti stigma anti-Islam yang dialamatkan kepada Jokowi.

“Kemudian diciptakan hoaks seolah-olah bahwa Jokowi seperti rezim kejam, padahal Jokowi sendiri enggak kejam. Yang pernah kejam itu di sebelah,” katanya.

Selain itu, lanjut Khaerudin, banyaknya hoaks yang mengaburkan berbagai pembangunan yang telah dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dia mengatakan, para pembuat kabar bohong ini ingin menutup kinerja cemerlang presiden melalui peredaran informasi bohong itu.

“Padahal pada kenyataan atau fakta yang ada adalah Pak Jokowi ini segala sesuatunya berbuat yang benar. Namun selalu dibangun kebohongan,” katanya.

Dia menambahkan, saat ini masih banyak peredaran hoaks terkait mahalnya harga barang kebutuhan pokok, padahal saat ini masyarakat mampu membeli barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

“Harga-harga kebutuhan bahan pokok saat ini terjangkau, tapi dibuat tidak terjangkau. Masyarakat tidak mengeluh soal itu. Jadi keberpihakan Jokowi terhadap Tanah Air itu jelas,” katanya.

Oleh karena itu, dia ingin pengguna media sosial khususnya generasi muda lebih cermat dalam menerima setiap informasi yang beredar.

Tim Sahabat Rakyat Nasional, kata dia, juga akan berupaya maksimal agar tidak ada peredaran kabar bohong di dunia maya tersebut, khususnya kepada generasi muda.

“Kami ingin membersihkan hoaks, karena banyak hoaks dilakukan atau diproduksi lawan yang ingin menjatuhkan pemerintah. Padahal pemerintah sudah bekerja nyata,” katanya.

Baca juga: Relawan pastikan ulama kampung dukung Jokowi-Ma’ruf

Baca juga: Bus relawan capres Jokowi berangkat dari Aceh

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Indonesia minta dunia internasional beri ASEAN kesempatan bantu Myanmar

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Indonesia meminta dunia internasional untuk memberi kesempatan bagi ASEAN dan negara-negara anggotanya untuk membantu Myanmar dalam upaya mengatasi permasalahan di Rakhine state.
   
“Yang saya ingin sampaikan kepada dunia internasional melalui PBB agar ASEAN diberi ‘space’ (“ruang”) agar dapat berkontribusi lebih banyak di Myanmar,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi usai menghadiri Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, seperti disampaikan dalam pesan video singkat dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Rabu. 
   
Menurut Menlu RI, pemerintah Myanmar pada prinsipnya sudah setuju untuk ASEAN turut membantu lebih banyak dalam isu terkait dengan Rakhine state. 
   
“Saya juga sampaikan hasil pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Chiang Mai, Thailand kemarin, dimana ASEAN diberikan ‘space’ oleh Myanmar untuk berikan kontribusi,” ujar Retno.
   
Menlu Retno menyebutkan bahwa ASEAN pun telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar melalui Badan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre), dan bantuan tersebut di luar dari bantuan yang diberikan secara mandiri oleh beberapa negara anggota ASEAN.
   
Selain itu, kata dia, ASEAN juga berupaya untuk membantu Myanmar dalam mempersiapkan kembalinya para pengungsi Rohingya dari Cox’s Bazar, Bangladesh untuk kembali ke Rakhine state. Menlu RI menyebutkan bahwa AHA Center bersama dengan Sekretariat ASEAN dan pemerintah Myanmar pun membuat kerangka acuan (term of reference/ToR) untuk persiapan repatriasi pengungsi Myanmar tersebut.
   
“ToR sudah disepakati dan akan dilakukan dua misi. Untuk misi pendahuluan mempersiapkan menjelang repatriasi, receiving center (pusat penerimaan), tempat transit, dan lain-lain,” jelasnya.
   
“Misi kedua lebih komprehensif. Di ToR disebutkan bahwa misi tersebut akan ada di sana selama satu tahun. Intinya, tetap mempersiapkan repatriasi. Jadi ada banyak hal yang kemungkinan bisa dilakukan ASEAN, dan ASEAN pada prinsipnya siap (membantu),” lanjut Menlu Retno.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Bantul rangkai kotak suara pemilu mulai Februari

Bantul (ANTARA News) – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan merangkai kotak suara berbahan karton mulai Februari mendatang.

“Kotak suara dari KPU RI sudah diterima semua, kemudian direncanakan dirangkai mulai minggu kedua Februari,,” kata Ketua KPU Kabupaten Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Rabu.

Menurut dia, kotak suara yang diterima masih lembaran. Untuk merangkainya, membutuhkan waktu yang panjang, dan pihaknya mengupayakan selesai sebelum pemungutan suara, 17 April 2019.

Setelah kotak suara pemilu dirangkai, kemudian didistribusikan ke 3.040 tempat pemungutan suara (TPS) se-Bantul dan ke panitia pemilihan kecamatan (PPK). Total kotak suara di daerah ini sebanyak 15.200 buah untuk .

Menurut dia, saat ini, kotak suara yang sudah diterima disimpan di gudang logistik pemilu yang disiapkan di tiga lokasi wilayah Bantul.

Ia menyebutkan tiga gudang penyimpanan itu, yakni gudang di Kantor KPU Kabupaten Bantul, gudang di wilayah Code Trirenggo, dan gudang di Jalan Srandakan wilayah Pandak.

Dalam pelaksanaan pemilu serentak, kata dia, KPU tidak menyediakan cadangan kotak suara sehingga logistik yang diadakan maupun yang diterima KPU RI jumlahnya sudah dipastikan sesuai kebutuhan dan kondisi siap digunakan.

“Kelengkapan pemilu tidak boleh ada cadangan, tidak diperkenankan ada cadangan,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Ma’ruf ungkap pertemuannya dengan puluhan kiai sepuh NU

Cawapres RI Ma’ruf Amin seusai melakukan pertemuan dengan kiai sepuh NU di Surabaya, Rabu (23/1/2019). (ANTARA/Rangga Jingga)

Surabaya (ANTARA News) – Calon Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengungkapkan pertemuannya dengan puluhan kiai sepuh Nahdlatul Ulama untuk mengoptimalkan serta melakukan konsolidasi terhadap semua jaringan NU di Jawa Timur. 

“Pertemuan malam ini untuk mengoptimalkan, melakukan konsolidasi, terhadap semua jaringan NU yang ada di Jatim khususnya,” kata Ma’ruf seusai melakukan pertemuan tertutup dengan puluhan kiai sepuh NU di Hotel JW Marriott Surabaya, Jawa Timur, Rabu malam. 

Ma’ruf mengatakan jaringan NU ada yang berupa jaringan struktural dan kultural. Seluruhnya akan disinkronisasi dan dihidupkan bersama dengan jaringan pondok pesantren dan lain sebagainya. 

“Semua kita sinkronisasi jangan sampai ada jaringan yang “off”. Kita akan “on”-kan semua supaya hasilnya optimal. Ini sudah disepakati untuk menggerakan, meng-“on”-kan semua jaringan itu,” ujar dia. 

Ma’ruf sebelumnya mengatakan kunjungannya ke Jawa Timur sebagai salah satu upaya merekatkan basis Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. 

Ma’ruf menyatakan ingin merangkul dan menyatukan seluruh keluarga besar NU baik struktural maupun kultural, dalam satu pilihan dukungan yakni Jokowi dan dirinya. 

Hadir dalam pertemuan itu yakni pendiri pondok pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, pengasuh pondok pesantren Al Falah KH Zainuddin Djazuli, Pengasuh Pesantren Al Amin, KH Anwar Iskandar dan Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar.

Selain itu turut hadir kiai sepuh lain yakni KH Fuad Mun’im Jazuli, KH Abdullah Kafabih, KH Ali Masyhuri, KH Idris Hamid, KH Nuruddin, KH A Muqsit Idris, KH Ja’far Yusuf dan KH Abdul Matin.

Kemudian KH Syafi’uddin Wahid, KH A Salam, KH Abd A’la, KH Mutawakkil Alallah, KH Ubaidillah Faqih, LH Ahmad Fahrur Rozi, KH Abdulhadi, KH Syamli Muqsith, KH Fuad, dan KH Ramdlan Siraj. 

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan capres, yaitu nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Sebanyak 21.000 Pendarat Tuban siap menangi Jokowi-Ma’ruf

Baca juga: Ma’ruf Amin silaturahmi dengan puluhan kiai sepuh NU
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

Bawaslu Kudus segera tertibkan APK melanggar

Kudus (ANTARA News) – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, segera menertibkan alat peraga maupun bahan kampanye yang diduga melanggar menyusul adanya laporan masyarakat maraknya pelanggaran atribut kampanye tersebut.

“Kami menjadwalkan awal Februari 2019 akan kembali melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) maupun bahan kampanye (BK) yang diduga melanggar,” kata Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kudus Baharuddin di Kudus, Rabu.

Sebelum ditertibkan, katanya, APK maupun BK yang melanggar tersebut akan diinventarisasi terlebih dahulu.

Menurut dia aturan pemasangan atribut kampanye sudah disosialisasikan sehingga seharusnya tidak ada lagi caleg yang melakukan pelanggaran tersebut.

“Termasuk, pemasangan APK maupun BK di dekat tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan minimal berjarak 10 meteran,” ujarnya.

Sebelumnya, jajaran Bawaslu Kudus memang menemukan pemasangan poster di depan sekolah, meskipun sudah disosialisasikan bahwa pemasangan di dekat sekolah atau tempat ibadah minimal berjarak 10 meter.

“Di dalam Keputusan KPU nomor 74/2018 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum 2019 sudah jelas disebutkan tempat pemasangan dan lokasi kampanye,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap, calon anggota legislatif memahami aturan pemasangannya sehingga upaya mempromosikan dirinya kepada masyarakat bisa tercapai.

Baca juga: Bawaslu Kudus segera tertibkan stiker caleg di angkot

Baca juga: Bawaslu Kudus segera klarifikasi LPSDK calon anggota legislatif nol rupiah

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019

BNPT sebut keluarga teroris bisa diselamatkan melalui sentuhan hati

Tangerang (ANTARA News) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Komjen Suhardi Alius menyatakan untuk menyelamatkan keluarga teroris melalui sentuhan hati dan pembinaan secara rutin.

“Saat ini banyak beredar berita bohong (hoaks), sikap antitoleransi, antiNKRI, ini salah satu bibit radikalisme,” kata Suhardi Alius di Tangerang, Banten, Rabu.

Suhardi mengatakan hal itu pada acara bertajuk “Peran Tokoh Agama Dalam Rangka Deteksi dan Pencegahan Dini Terhadap Terorisme dan Radikalisme” di Puspemkab Tangerang.

Dalam acara tersebut hadir Wakapolda Banten, Brigjen Tomex Kurniawan, Binmas Polri Brigjen Edi Setio Budi, Kapolresta Tangerang Kombes Sabilul Alif, Ketua MUI Kabupaten Tangerang, Ues Nanawi, Bupati Ahmed Zaki Iskandar.

Sebagai narasumber lain acara tersebut yakni Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, KH. Nazarudin Umar dan dihadiri ratusan ulama setempat.

Bahkan saat ini, katanya, perang kepentingan melalui media sosial sangat marak maka perlu hati-hati terhadap konten negatif.

“Belakangan ini tingkat kepatuhan dan ketaatan anak dan remaja pada peraturan sangat kurang, hal tersebut salah satunya karena banyak pengaruh dari medsos,” katanya.

Dalam pembinaan mantan teroris dan keluarga tidak perlu lagi dengan cara kekerasan tapi mengunakan pendekatan keagamaan dengan melibatkan ulama.

Suhardi pernah mengunjungi Desa Tenggulun, Kabupaten Lamongan Jawa Timur, di tempat itu terdapat sekitar 130 orang mantan teroris dan keluarga Amrozi kasus bom Bali, mereka menyambut positif meski awalnya kedatangannya ditolak.

Menurut dia, bila ada remaja yang mengikuti pertemuan secara tertutup dan ada pembimbing, maka perlu dicurigai karena khawatir ada pelajaran yang diberikan untuk “cuci otak” mereka.

Namun para mantan teroris tersebut sering dijadikan sebagai narasumber sebagai pembicara pencegahan dini terhadap tindakan radikalisme.

Suhardi juga memutarkan sejumlah video pada acara tersebut tentang adanya anak laki-laki dan perempuan yang dilatih berperang dengan alasan jihad.

Bahkan juga diperlihatkan seorang anak membawa bom yang dililitkan pada pinggang untuk aksi bunuh diri seperti yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur.

Suhardi juga pernah menyampaikan tentang pemberantasan teroris dalam forum internasional bahwa perlu pendekatan kelembutan untuk memeranginya, bukan dengan cara kekerasan.

“Bila melalui sentuhan kelembutan, niscaya teroris dan keluarga akan berpikir ulang atau merekrut yang lain untuk melakukan tindakan serupa,” kata mantan juru bicara Polri itu.

Baca juga: BNPT beri masukan kepada Jokowi soal penanganan terorisme
Baca juga: Kepala BNPT beri wawasan kebangsaan di Rapimnas Ditjen Pajak

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ikatan Alumni UI deklarasi pemilu berkualitas

Ikatan Alumni (Iluni) UI menggelar deklarasi Pemilu Damai dan Berkualitas di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (23/1/2019). (ANTARA/Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA News) – Ikatan Alumni (Iluni) Universitas Indonesia mendeklarasikan pemilu damai dan pemilu berkualitas dalam Pemilu yang berlangsung pada 17 April 2019.
 
Ketua Umum Iluni UI, Arief Budhy Hardono di sela-sela deklarasi, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, mengatakan, deklarasi tersebut dalam rangka mendukung terwujudnya pemilu 2019 yang damai dan berkualitas.
 
Menurut dia, iluni UI berperan aktif dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
 
“Iluni UI mendukung semua kegiatan, baik yang berada di kubu Jokowi-Ma’ruf atau Prabowo-Sandi untuk mendorong agar demokrasi bangsa kita lebih baik,” katanya. 
 
Arief berharap adanya deklarasi itu akan menjadi contoh dan dapat berkontribusi untuk demokrasi, khususnya pemilu 2019.
 
“Apa pun pilihannya, alumni UI tetap mendukung demokrasi berkualitas,” jelasnya.
 
Sementara itu, Sekjen PPP yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Arsul Sani yang turut hadir mengapresiasi digelarnya deklarasi alumni UI.
 
“Meski perbedaan pilihan, alumni UI harus menjadi pelopor pemilu berkualitas,” kata alumnus UI ini. 
 
Dalam deklarasi tersebut, turut hadir para politisi alumni UI yang merepresentasikan kedua kandidat yang berkompetisi di Pilpres 2019.
 
Selain Arsul Sani yang mewakili kubu Jokowi-Maruf Amin, hadir juga Sekjen PKS Mustafa Kamal dan politisi PAN Chandra Tirta Wijaya yang merepresentasi kubu Prabowo-Sandiaga serta relawan kedua paslon. 
   
Dalam deklarasinya, alumni UI akan berperan aktif dalam konsolidasi demokrasi sebagai bagian dari komunitas masyarakat terdidik Indonesia dengan mendorong lahirnya Pemilu yang menjunjung tingggi adu gagasan, ide, visi dan misi untuk Indonesia yang lebih baik.
 
Selain itu, alumni UI juga mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang jurdil, luber dan damai sebagai pesta demokrasi sesama anak bangsa.
 
Alumni UI mengajak segenap elemen masyarakat untuk terus mewujudkan kecintaan pada tanah air dan bangsa Indonesia secara konstruktif dan positif.
 
“Deklarasi ini disusun sebagai pengamalan Tri Dharma Universitas Indonesia serta pengabdian kepada Tuhan, Bangsa, dan Negara Indonesia,” kata Ketua Umum Iluni UI.

Baca juga: Narapidana Rutan Situbondo deklarasi Pemilu 2019 damai
Baca juga: Relawan Jokowi – Prabowo gelar pertandingan persahabatan
Baca juga: Tangkal SARA, Gusdurian Sulawesi serukan pemilu damai

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019